oleh: Willis K. Soerojo

BAGIAN 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Bila dibandingkan dengan pembangunan sektor pendidikan di negara-negara Asean seperti Malaysia, Singapura, Thailand serta negara-negara Asia Timur, maka pendidikan terutama pendidikan dasar di Indonesia masih tertinggal, baik dalam angka partisipasi (enrollment ratio), mutu, lama belajar penduduk, pemberantasan buta aksara maupun anggaran pendidikan.
Pada 2 Mei 1994 Pemerintah mencanangkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (selanjutnya disebut Wajar 9 Tahun) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1994. Semula Wajar 9 Tahun ditargetkan harus tuntas pada 2003/2004. Namun oleh karena “tragedi” krisis moneter pada 1997, dan krisis politik pada 1998 maka target penuntasan harus diundur hingga 2008/2009. Oleh sebab itu pemerintah kembali mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Percepatan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Program ini merupakan salah satu program prioritas pembangunan bangsa untuk menyediakan layanan pendidikan dasar yang bermutu bagi segenap anak usia pendidikan dasar (7-15 tahun) di Indonesia.
Target Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP sebagai salah satu indikator utama penuntasan Wajar 9 Tahun diniatkan mencapai 95% pada tahun 2008/2009. Artinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama masyarakat harus melakukan koordinasi dan berbagai upaya untuk menaikkan APK berkisar 6,32% dalam kurun waktu 2007 s.d. 2008 dengan cara menyediakan tambahan layanan pendidikan bagi sekitar 1,5 juta anak usia 13 – 15 tahun. Namun ternyata upaya pemerintah masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan tata kelola pelayanan pendidikan dasar, sebagaimana disinyalir berbagai pihak. Kelemahan tersebut terutama terkait dengan koordinasi dan pendanaan (Kompas, 2 Januari 2008).
Sebagai bangsa Indonesia, kita tahu bahwa negeri ini telah lama diakui oleh bangsa-bangsa di negara maju tentang kehebatannya dalam perang gerilya, jiwa patriotis dan gotong royong segenap rakyatnya untuk membela tanah air dan segenap isinya. Lalu, bagaimana dengan semangat heroik itu jika diaplikasikan dalam penuntasan Wajar 9 Tahun?
Bila pada tahun 2009 Wajar 9 Tahun belum tuntas di bumi yang kaya akan potensi sumber daya alam ini, lalu apa kata dunia ? Tampaknya pemerintah dan pemerintah daerah harus terus meningkatkan fungsi-fungsi manajemen yang masih lemah!

BAGIAN 2
LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN ADMINISTRASI
Dalam ranah pemerintahan sering didengar istilah administrasi. Kata administration dalam Kamus Bahasa Inggris AS Hornby berarti pengelolaan urusan-urusan terutama urusan publik, kebijakan pemerintah, dll. (Hornby, 1987:12).
Sementara itu Usman (2006 :2) menyatakan pengertian administrasi dalam pengertian sempit dan administrasi dalam pengertian luas. Administrasi dalam pengertian sempit, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan, sedangkan administrasi dalam pengertian luas ialah seni dan ilmu mengelola sumberdaya 7M + 1I (man, money, material, machines, methods, marketing, and minutes + information) untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

B. PENGERTIAN MANAJEMEN
1. H. Koontz & O,Donnel dalam bukunya “Principles of Management” mengemukakan sebagai berikut : “manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain” (Management involves getting things done thought and with people).
2. Mary Parker Folllett mendefinisikan “manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.
3. George R. Terry dalam bukunya “Principles of Management” menyampaikan pendapatnya : “manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas ; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya” (Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives)
4. James A.F. Stoner dalam bukunya “Management” (1982) mengemukakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan beberapa pengertian manajemen di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen memiliki beberapa ciri yaitu:
– Manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan
– Manajemen sebagai proses; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan
– Tersedia sumber daya; manusia, material dan sumber lain
– Mendayagunakan atau menggerakkan sumber daya tersebut secara efisien dan efektif
– Terdapat orang yang menggerakkan sumber daya tersebut (manajer)
– Penerapan manajemen berdasarkan ilmu dan juga seni atau keahlian yang harus dimiliki oleh manajer

C. PERBEDAAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
Dalam Bahasa Inggris kata Administrasi dan Manajemen digunakan dalam konteks dan beberapa variasi pengertian. Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti dengan kandungan makna to control yang berarti mengatur dan mengurus (Usman, 2006:4).
Dalam kamus Hornby (1984) kata administration diartikan sebagai management of affairs (pengelolaan urusan), dan kata management diartikan sebagai control atau handle (mengatur atau mengurus), sedangkan Sutisna menyatakan bahwa administrasi sama artinya dengan manajemen, tetapi di bidang pendidikan, pemerintahan, rumah sakit dan kemiliteran umumnya dipakai istilah admistrasi sedangkan di bidang industri dan perusahaan menggunakan istilah manajemen (Sutisna dalam Usman, 2006:4)

Dengan mengesampingkan pro-kontra perbedaan antara administrasi dan manajemen, yang jelas keduanya mengacu kepada bagaimana mengelola suatu urusan (affairs). Bertolak dari pengertian di atas, maka penulis menggunakan istilah manajemen. Oleh karena yang dikelola adalah urusan pendidikan, maka dikenal istilah Manajemen Pendidikan. Sebelum menguraikan konsep manajemen pendidikan, perlu dijelaskan definisi atau pengertian tentang pendidikan.

D. PENGERTIAN PENDIDIKAN
1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (proses, perbuatan dan cara mendidik).
2. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Dalam Rochaety et all (2005) Crow and Crow, menulis modern educational theory and practice not only are aimed at preparation for future living but also are operative in determining the patern of present, day by day attitude and behavior. (Teori dan praktik pendidikan modern tidak hanya diarahkan kepada persiapan untuk kehidupan yang akan datang namun juga untuk kehidupan saat ini yang dialami dalam perkembangannya menuju ke tingkat kedewasaannya.
Dari tiga pengertian di atas, pendidikan memiliki ciri-ciri :
a. Pendidikan mengandung tujuan yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat bagi kepentingan hidup ;
b. Kegiatan pendidikan dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui proses pembelajaran.
c. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, institusi sekolah dan masyarakat (formal dan non formal).

E. PENGERTIAN MANAJEMEN PENDIDIKAN
Menurut Usman (2006:7) manajemen pendidikan dapat didefiniskan sebagai:
1. Seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
3. Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Dari ketiga definisi manajemen pendidikan menurut Usman (2006) tersebut, definisi pertama lebih bersifat teknis dikdaktif, definisi kedua lebih bersifat administratif edukatif, dan definisi ketiga lebih bersifat proses dalam pengambilan kebijakan publik (public decision making process) pada level birokrasi, khususnya birokrat pengambil kebijakan yang mengurusi pengelolaan layanan pendidikan yaitu organisasi perangkat daerah otonom (dinas) yang mengurusi pendidikan, apapun namanya.

F. PANDANGAN TERHADAP MANAJEMEN PENDIDIKAN
Untuk mengkaji lebih dalam tentang manajemen khususnya manajemen pendidikan, perlu disampaikan pandangan tentang manajemen khususnya manajemen pendidikan:
a. Manajemen sebagai suatu sistem
Manajemen dipandang sebagai suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

b. Manajemen sebagai suatu proses
Manajemen sebagai rangkaian tahapan kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manajemen sebagai suatu proses dapat dipelajari dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh manajer.

c. Manajemen sebagai proses pemecahan masalah
Proses manajemen dalam prakteknya dapat dikaji dari proses pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh semua bagian/ komponen yang ada dalam organisasi. Secara konkrit dalam organisasi pelayanan pendidikan, seperti yang dilakukan di Dinas Pendidikan yaitu, identifikasi masalah à perumusan masalah à dilanjutkan dengan langkah-langkah pemecahan masalah. Melalui tahapan tersebut diharapkan tercapai hasil kegiatan secara efektif dan efisien.
Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan ada dua alasan mendasar, mengapa manajemen perencanaan pendidikan diperlukan, yaitu :
1) Untuk mencapai ketuntasan Wajar 9 tahun, manajemen pendidikan dibutuhkan sebagai kerangka kerjasama untuk mencapai tujuan yaitu ketercapaian APK sebesar 95% dan juga tujuan institusi pendidikan itu sendiri.
2) Untuk menyukseskan ketuntasan Wajar 9 Tahun, manajemen pendidikan diperlukan sebagai proses pemecahan masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan.

G. TUJUAN DAN MANFAAT MANAJEMEN PENDIDIKAN
Tujuan dan manfaat manajemen perencanaan pendidikan adalah:
1) Mengetahui permasalahan dalam rangka percepatan penuntasan Wajar 9 tahun
2) Menyusun rencana dan merumuskan tujuan
3) Mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman dalam perencanaan
4) Sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendidikan
5) Sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan khususnya dalam percepatan Wajar 9 tahun

H. PERLUNYA MEMAKSIMALKAN FUNGSI MANAJEMEN
Solusi mengatasi kelemahan dalam penuntasan Wajar 9 tahun, dapat digunakan fungsi-fungsi manajemen George R. Terry (1960) yaitu melalui pendekatan fungsi-fungsi ; perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), penggerakan pelaksanaan (Actuating), pengawasan dan pengendalian (Controlling) yang lebih popular dengan singkatan POAC

BAGIAN 3
MANAJEMEN PERENCANAAN PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN POAC

Dalam rangka melaksanakan pembangunan pendidikan di Indonesia Departemen Pendidikan Nasional menetapkan 3 pilar utama kebijakan pembangunan pendidikan, yaitu:
1. Peningkatan dan perluasan pemerataan layanan pendidikan.
2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta daya saing.
3. Peningkatan tatakelola/manajemen, akuntabilitas publik (good governance) layanan pendidikan.
Sehubungan arah kebijakan Depdiknas tersebut, penuntusan Wajar 9 Tahun termasuk pada pilar pertama yaitu peningkatan dan perluasan pemerataan layanan pendidikan.
Memang perlu dikritisi sejauh mana implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 1994 tentang Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Inpres Nomor 5 tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun, karena pelaksanaan Wajar 9 tahun disinyalir masih ada kendala dan kelemahan (Kompas, 2 Januari 2008).

Jika memang benar upaya penuntasan Wajar 9 Tahun mengandung kelemahan terutama terkait dengan koordinasi dan pendanaan sebagaimana disinyalir Kompas, 2 Januari 2008, maka tugas-tugas birokrasi yang menangani urusan pendidikan (Dinas Pendidikan) termasuk perlu memaksimalkan penerapan fungsi manajemennya.
Manajemen Pendidikan yang diterapkan di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dapat mengacu kepada konsep yang disampaikan George R. Terry, yaitu melalui pendekatan fungsi-fungsi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan pelaksanaan (actuating), pengawasan dan pengendalian (controlling).
1. Perencanaan (Planning) merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting, karena perencanaan memegang peranan yang sangat strategis dalam keberhasilan upaya pelayanan pendidikan. Dalam perencanaan proses yang dilakukan sebagaimana menurut Bendavid-Val (1991, p 200) langkah-langkah yang dilaksanakan: Pengumpulan dan analisis masalah (berdasarkan data)
1) Penentuan tujuan 2) Menentukan sasaran 3) Identifikasi pilihan-pilihan 4) Penilaian Perbandingan e) Rencana Terpilih 6) Implementasi 7) Evaluasi (Bendavid – Val, 1991 p 200 dalam materi perkuliahan Buchori).

a) Dalam pengumpulan dan analisis data penduduk usia sekolah,. yaitu masih berapa banyak anak usia sekolah yang benar-benar belum tertampung di lembaga pendidikan formal. Dinas Pendidikan Kab/kota melakukan: pendataan dengan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM), yaitu suatu prosedur pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data anak usia 0 – 18 tahun yang dikumpulkan dari keluarga, dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi untuk mengatasinya (PDIP – Balitbang Depdiknas, 2005). Pendataan dilakukan oleh keluarga dikoordinasikan melalui kelurahan, dan disampaikan ke Dinas Pendidikan untuk dilakukan analisis.
– Data dimaksud pada huruf a) setelah dianalisis digunakan sebagai bahan penentuan kebijakan untuk penghitungan kebutuhan dana dan atau menetapkan kebijakan penambahan / pembangunan ruang kelas baru untuk menampung anak usia sekolah yang belum mendapat layanan pendidikan.
– Dalam fungsi perencanaan (planning) sudah harus direncanakan penganggaran (budgeting), untuk itu perencanaan berfungsi sebagai term of reference (kerangka acuan) dalam implementasi pembangunan pendidikan khususnya dalam percepatan Wajar 9 Tahun.
– Dalam perencanaan dapat dilakukan proyeksi (forecasting) terhadap populasi penduduk usia 0 – 15 tahun. Karena salah satu kelemahan perencanaan pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota belum memiliki proyeksi pendidikan dari TK s.d. SMU/SMK untuk jangka 5 s.d. 10 tahun ke depan (Usman 2006, p.124)
b) Setelah pengumpulan dan analisis data dilakukan penentuan tujuan (visi) dan sasaran dari perencanaan.
c) Penentuan tujuan dan sasaran berdasarkan analisis kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman (analisis SWOT), perlu ditentukan pilihan-pilihan tindakan berdasarkan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan.
d) Dari hasil penilaian analisis SWOT, perlu disusun strategi perencanaan yang akhirnya menjadi rencana terpilih. Rencana Terpilih yang tersusun dari SWOT analysis, hendaknya menjadi sebuah Rencana Induk Pengembangan Pendidikan (RIP) Kabupaten/kota. RIP harus dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas, agar mereka mengetahui tentang rencana pembangunan pendidikan di daerahnya.
e) Tahap berikutnya adalah implementasi. Dalam implementasi RIP, Dokumen RIP adalah alat acuan yang selanjutnya sebagai alat pengendalian.
1. Pengorganisasian (Organizing) merupakan upaya untuk menghimpun semua sumber daya yang dimiliki daerah dan memanfaatkannya secara efisien guna mencapai tujuan (goals) yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian (organizing) harus pula diperhatikan adalah menentukan siapa melakukan apa (staffing).
2. Penggerakan pelaksanaan, (Actuating) manajemen perencanaan pendidikan.
Administrator / top manager melakukan koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan. Seluruh komponen (bagian, bidang, seksi, kepala sekolah) dan stake holder pelayanan pendidikan dipersatukan dalam meja bundar untuk memperoleh suatu kompromi atau komitmen tentang pendidikan. Seluruh komponen. peranan leadership dari administrator / manajer sangat menentukan dalam fungsi penggerakan (actuating) ini. Fungsi manajemen penggerakan pelaksanaan (actuating) ini adalah termasuk di dalamnya fungsi Koordinasi (coordinating), Pengarahan (directing), Kepemimpinan (leading). Agar semua komponen dapat melaksanakan tugas sesuai dengan perannya masing-masing, maka tugas administrator adalah melakukan koordinasi dan mengarahkan seluruh komponen manajemen agar terbentuk sinergi, dan menghindari overlapping pelaksanaan tugasnya.
3. Pengawasan dan pengendalian (Controlling), merupakan proses untuk mengamati secara terus menerus (bekesinambungan) pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi (perbaikan) terhadap penyimpangan yang terjadi. Untuk menjalankan fungsi ini diperlukan adanya standar kinerja yang jelas.

BAGIAN 4
PENUTUP

A. SIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam implementasi penuntasan Wajar 9 tahun, Dinas Pendidikan Kab/Kota dapat menggunakan pendekatan fungsi manajemen yang disampaikan oleh George R. Terry (1960) yang meliputi: Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Penggerakan Pelaksanaan (Actuating) dan Pengawasan/Pengendalian (Controlling).

1. Perencanaan
Perencanaan seyogyanya melibatkan seluruh komponen organisasi yang terkait dan melibatkan stake holder (legislatif, kalangan dunia usaha/industri, Dewan Pendidikan) duduk bersama dalam meja bundar guna merumuskan permasalahan yang dihadapi, menetapkan tujuan dan sasaran (komitmen) dan rencana pelaksanaan termasuk didalamnya adalah perencanaan penganggaran (konsensus). Konsensus yang telah ditetapkan harus dipublikasikan secara terbuka. Konsensus tersebut berupa dokumen perencanaan pendidikan daerah yang merupakan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Kabupaten.

2. Pengorganisasian
Peran kepemimpinan (leadership) seorang administrator/manajer sangat penting dalam rangka menjalankan perencanaan. Dalam fungsi Pengorganisasian, pemimpin organisasi menentukan siapa melakukan apa (who does what) sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.

3. Penggerakan Pelaksanaan
Peran administrator menjadi kunci keberhasilan terhadap implementasi perencanaan pendidikan. Administrator melakukan koordinasi dan pengarahan terhadap seluruh bagian atau sektor yang terlibat dalam upaya percepatan penuntasan Wajar 9 Tahun.

4. Pengawasan/Pengendalian
merupakan proses untuk mengamati secara terus menerus (bekesinambungan) pelaksanaan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi (perbaikan) terhadap penyimpangan yang terjadi. Untuk menjalankan fungsi ini diperlukan adanya standar kinerja yang jelas. Pengawasan dan pengendalian juga merupakan alat ukur apakah implementasi sesuai dengan rencana yang merupakan konsesus bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. REKOMENDASI
Oleh karena sektor pendidikan merupakan sektor strategis pembangunan bangsa dan merupakan kewajiban pemerintah maupun pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2003), maka perlu adanya komitmen antara pemerintah dan DPRD untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pendidikan khususnya percepatan penuntasan Wajar 9 tahun. Untuk kewajiban tersebut (penuntasan Wajar 9 tahun) pemerintah daerah seyogyanya melaksanakan manajemen dalam perencanaan pendidikan di daerahnya, sebagai berikut:
1. Melakukan kemitraan dengan pemangku pendidikan, Dewan Pendidikan, Kanwil Departemen Agama Provinsi/Kantor Departemen Agama Kab/Kota., Organisasi Profesi Pendidikan, dunia usaha/dunia industri, akademisi, perguruan tinggi dan stake holder pendidikan lainnya.
2. Membentuk Tim Koordinasi Gerakan Percepatan Penuntasan Wajar 9 Tahun
3. Menyusun program perencanaan pendidikan secara sipnotik – komprehensif dan rasional.
4. Menyusun Rencana Pengembangan Pendidikan untuk jangka waktu pendek (1 tahun) jangka menengah (5 tahun), sampai dengan 10 – 15 tahun ke depan (proyeksi).
5. Mendata anak-anak usia 7 s.d.15 tahun yang tidak sekolah dengan pendataan/pemetaan anak usia pendidikan dasar berbasis masyarakat.
6. Menyusun program dan pembiayaan dalam rangka penuntasan Wajar 9 tahun berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
7. Menggiring anak-anak untuk masuk sekolah (mengikuti program Wajar 9 tahun).
8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Penuntasan wajar 9 tahun
9. Menyusun pelaporan kemajuan penuntasan Wajar 9 tahun.
Fokus kegiatan di daerah tergantung dengan kondisinya masing-masing. Jika suatu daerah banyak anak usia 7 – 15 tahun yang tidak bersekolah/putus sekolah sehingga daerah tersebut APK-nya rendah, maka prioritas kegiatan adalah gerakan peningkatan jumlah anak masuk sekolah (retrieval masuk sekolah). Jika di suatu daerah semua anak usia 7 – 15 tahun sudah bersekolah sehingga capaian APK-nya tinggi maka fokus kegiatan pada peningkatan mutu.

DAFTAR REFERENSI
A. BUKU DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Suyanto (2006), Dinamika Pendidikan Nasional: Dalam Percaturan Global, Jakarta:PSAP Muhammadiyah.
2. Stoner, James A.F (1982), Management , 2nd Edition, Prentice/ Hall International, Inc. Englewood Cliffs, New York
3. Handayaningrat, Soewarno (1981), Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta, CV Haji Masagung.
4. Handoko, T. Hani (1995), Manajemen, Edisi kedua, Yogyakarta, BPFE.
5. Terry, George. R. (1960) The Principles of Management, Third Edition, Homewood Illinois: Richard Irwin
6. Usman, Husaini (2006), Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Jakarta, PT Bumi Aksara
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2006), Bandung: Penerbit Fokusmedia.

B. SURAT KABAR/MAJALAH
1) Permanasari, Indira dan Ester Lince Napitupulu, 2007, Mau Hasil Instan, enggan Serius Urusi Proses, Kompas 12 Desember 2007
2) Harian Umum Kompas (2 Januari 2008), Penuntasan Wajar Ada Kelemahan, Kompas 2 Januari 2008
3) Majalah Pelangi Pendidikan, Edisi VII, Juli 2007, Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Depdiknas.
4) Suhardi, Didik (2007), Menggapai Kemajuan Pendidikan, dalam Majalah Pelangi Pendidikan Direktorat PLP Depdiknas Jakarta.

C. MATERI AJAR PERKULIAHAN
Buchori, Imam (Dr.rar.net) (tanpa tahun), Pengantar Konsep Perencanaan, MateriPerkuliahan MTPWK Undip Semarang

D. WEBSITE

http://www.kompas.co.id/

http://pelangi.dit-plp.go.id/

sumber: http://paperkulon.blogspot.com

About these ads