Posts from the ‘NEGARA & PEMERINTAHAN’ Category

MESIR “NEGERI MUSLIM YANG PALING STRATEGIS” DI DUNIA

egypt-administrative-map

LOKASI MESIR YANG SANGAT STRATEGIS BAGI DUNIA BARAT :

Peta Mesir dan Eropah barat

LOKASI MESIR YANG SANGAT STRATEGIS BAGI JALUR EKONOMI DAN PERDAGANGAN DUNIA :

Egypt_(orthographic_projection).svg

LOKASI MESIR YANG SANGAT STRATEGIS BAGI PELAYARAN INTERNASIONAL :

egypt-location-map

Strategisnya Negara Mesir

Kultwit @syahdami06
Malam ini saya akan kultwit tentang Mesir dan strategisnya negeri Piramid itu pake hastag #SaveEgypt jam 21:00 wib, 2 menit lagi. Simak!
Mesir adalah negara yang terletak benua Afrika di sebagian wilayahnya, negara yang berbatasan langsung dengan Palestina #SaveEgypt @fsldkindonesia
Negeri ini juga berbatasan langsung dengan negeri zionist Israel di semenanjung sinai dan rafah di Palestina tadi #SaveEgypt @fsldkindonesia
Kenapa Mesir begitu strategis bagi Dunia Islam dan kepentingan AS serta anak emasnya Israel? #SaveEgypt @fsldkindonesia
Mari kita tinjau dari kepentingan AS dan Israel dulu, karena mesir adalah “pelaksana” blokade Gaza dengan penutupan perbatasan rafah #SaveEgypt
Dengan ditutupnya pintu rafah maka posisi Palestina terkurung oleh pagar raksasa Israel dan laut yang juga dikuasai Israel #SaveEgypt @fsldkindonesia
Dengan demikian maka yang berkuasa atas logistik masuk Gaza adalah Israel, makanya bantuan Internasional sulit masuk ke Gaza #SaveEgypt @fsldkindonesia
Termasuk bantuan dari Indonesia seperti yang sudah kita ketahui tragedi Mavi marmara #SaveEgypt @fsldkindonesia
Belum lagi kepentingan Israel dalam mengendalikan semenanjung sinai dengan adanya perjanjian camp david (antara israel dan Mesir) #SaveEgypt @fsldkindonesia

peta-sinai-mesir

Jadi.. ketika Mesir dikuasi oleh orang atau kelompok yang berpihak kepada Palestina itu adalah petaka besar bagi Amerika Serikat & Israel #SaveEgypt @fsldkindonesia

Selanjutnya kita tinjau dari kepentingan dunia Islam terhadap Mesir yang berpenduduk 82 juta jiwa menurut bank dunia #SaveEgypt @fsldkindonesia
Dari 82 juta jiwa tadi 94,6 % adalah muslim yang menjadikan Mesir negeri muslim terbesar ke-4 setelah Indonesia, Pakistan & India #SaveEgypt
RALAT: Mesir menempati posisi ke-5 setelah Bangladesh dengan penduduk muslim yang besar, Mesir sangat berpengaruh di dunia Arab #SaveEgypt @fsldkindonesia
the-suez-canal11
Posisi yang strategis lainnya lagi adalah Mesir menjadi negara perlintasan negara-negara yang melewati terusan suez #SaveEgypt @fsldkindonesia
Ditambah dengan kekuatan militer Mesir yg menempati posisi ke-7 di dunia, ini adalah potensi tawar yang strategis lagi #SaveEgypt @fsldkindonesia
Maka dengan segala potensi-potensi yang dimiliki tadi wajar bila banyak pihak, kelompok dan kepentingan yang ingin menguasai Mesir #SaveEgypt @fsldkindonesia
Bahkan seorang pengamat dari AS mengatakan ketika menguasai populasi Mesir, maka sesungguhnya telah menguasai bangsa Arab #SaveEgypt @fsldkindonesia
Dan ketika menguasai populasi Arab maka sesungguhnya telah menguasai Dunia Islam #SaveEgypt @fsldkindonesia
Jadi jangan heran kalau kaum sekuler-liberal yang dibackup AS & Israel serta disokong dari penguasa negara-negara teluk selain Qatar #SaveEgypt @fsldkindonesia
mati-matian mengkudeta presiden Morsi karena menganggap Morsi tidak berpihak pada kepentingan AS & Israel,#SaveEgypt @fsldkindonesia
sedangkan penguasa Arab lain, mereka takut gerakan revolusi ‘Arab Spring’ menimpa negeri mereka dan merenggut kekuasaan mereka #SaveEgypt @fsldkindonesia
Demikian kultwit malam ini tentang Strategisnya Negeri Mesir dengan hastag #SaveEgypt @fsldkindonesia

Catatan : Peta diperoleh dari berbagai sumber di Internet.

Artikel terkait: Mesir sebagai Pusat Peradaban Dunia

sumber: http://syahdami.blogspot.com

Sejarah Perkembangan Islam di Rusia

mrussia

Islam masuk ke Rusia pada pada tahun 992 Masehi, ketika sekelompok etnis Rusia yang hidup di Siberia, yang disebut Bulgar, memeluknya dan kemudian menyebarkannya ke seluruh Rusia. Diperkirakan jumlah Muslim di Rusia sekarang lebih dari 30 juta orang, meskipun statistik sejak setengah abad lalu mengatakan jumlah kaum muslimin tidak melebihi 20 juta orang. Bahkan, ada beberapa republik dalam Federasi Rusia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Tatarstan, Chechnya, Bashkortostan, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, dan lain-lain. Jumlah Muslim di ibu kota Moskow sekarang lebih dari satu juta orang, dan mereka menderita masalah yang secara umum dialami oleh masyarakat Rusia, terutama masalah ekonomi.

Kaum Muslimin Rusia terbagi dalam 14 wilayah administratif, terletak di dua wilayah geografis politis Rusia yang sangat rawan konflik. Enam republik dan satu wilayah administratif berada di Rusia tengah, berbatasan dengan Kazakhstan; dan tujuh republik lain di Kaukasus Utara berbatasan dengan Georgia, Azerbaijan, Armenia, Turki dan Iran.

Menurut United States Department of State, terdapat sekitar 21-28 juta jumlah penduduk  Muslim di Rusia, sekurang-kurangnya 15-20 persen dari 142 juta jumlah penduduk negara ini dan membentukkan agama minoritas yang terbesar. Masyarakat besar Islam dikonsentrasikan di antara warga negara minoritas yang tinggal di antara Laut Hitam dan Laut KaspiaAvarAdygheBalkarNogaiOrang ChechnyaCircassianIngushKabardinKarachay, dan banyak bilangan warga negara Dagestan. Di Volga Basin tengah ada penduduk besarTatar dan Bashkir, kebanyakan mereka Muslim. Banyak Muslim juga tinggal di Perm Krai dan UlyanovskSamaraNizhny NovgorodMoscowTyumen, dan Leningrad Oblast (kebanyakannya kaum Tatar).

Siapakah Muslim Rusia?

Muslim Rusia adalah bagian dari Muslim Soviet Rusia, terdiri dari kelompok yang heterogen, mereka sama sekali berbeda dalam etnis, bahasa dan budaya bahkan mereka berbeda dalam interaksinya dengan Islam. Dan etnis yang beragam ini kemudian disertai dengan keanekaragaman bahasa, dan masing-masing bahasa memiliki dialek yang banyak. Bahasa Arab diajarkan di sekolah Dasar dan madrasah-madrasah, tujuan utamanya adalah untuk membaca Al-Qur’an dan memahami artinya. Mereka tidak bisa menulis dan berbicara bahasa Arab, kecuali orang-orang yang telah mendapatkan pendidikan tinggi. Sama halnya dengan bahasa Persia, yang merupakan kunci lain untuk mengakses ilmu-ilmu Islam. Pada awal-awal abad ini, bahasa Rusia menjadi “bahasa pemahaman” antara masyarakat Uni Soviet.

Kemudian secara luas, umat Islam di Uni Soviet terkonsentrasi -walaupun tidak menyeluruh- di Asia Tengah, yaitu di daerah yang dibatasi oleh Laut Kaspia di barat, Cina di timur, Turki, Iran dan Afganistan di selatan. Masing-masing bersebelahan dengan Pakistan dan India, akan tetapi ini bukan fakta, karena lebih dari separuh Muslim di Uni Soviet sudah tinggal di daerah Asia Tengah. Sisanya menyebar di seluruh wilayah Uni Soviet, terutama di Rusia. Di Rusia, ada lima republik otonom Muslim yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu Republik Tatarstan, Republik Dagestan, Republik Bashkiria (Bashkortostan), Republik Kabardino-Balkaria dan Republik Chechnya, ditambah umat Islam yang ada di republik lain dengan penduduk mayoritas Kristen, seperti Republik Ossetia Utara, Republik Mari El, Republik Udmurtia, juga di republik lain dimana umat Islam menjadi warga negaranya atau membentuk komunitas Islam.

Penyebaran Islam di Rusia

Islam masuk ke Rusia dibawa para pedagang Muslim Arab dari wilayah Kaukasus dan tiba di Moskow dari utara bukan dari selatan seperti yang diduga beberapa sejarawan, mereka berpendapat bahwa Islam datang ke Moskow dari selatan, sebagai jalan paling mudah untuk gerakan kafilah pedagang. Sebab, suku-suku Cossack Rusia yang telatih untuk berperang, telah berdiri menentang penyebaran Dakwah Islam dan pengaruh Islam yang merayap menuju jantung Rusia.

Hal itu kemudian memaksa para pedagang Muslim dan para da’i untuk melintasi stepa Asia Tengah menuju Siberia, dengan bantuan kaum Tatar yang telah masuk Islam dan mendapat petunjuk kepada agama yang haq sejak abad kesembilan Masehi di Kerajaan mereka, Kerajaan Volga Bulgaria Timur, yang sekarang menjadi tanah air mereka. Daerah ini sebagian besar telah memeluk Islam pada abad kesepuluh, dan pada abad 11 dan 12, Islam menyebar di wilayah Ural, yang sekarang bernama Republik Bashkiria (Bashkortostan). Berkat para pedagang Muslim dari Arab, Iran dan Turki Islam kemudian menyebar ke berbagai bagian lain wilayah Rusia.Kaum Muslim saat ini, telah menjadi kekuatan baru di sekitar Rusia, dari Siberia di sebelah utara dan timur laut ke arah selatan.

Islam tiba di Moskow sekitar tahun 1200 Masehi, ketika itu, ibukota kerajaan Muslim ada di kota Kazan. Saat itu, Moskow membayar pajak kepada Kazan. Kazan tetap menjadi ibukota kaum muslimin sampai tahun 1552, ketika Tsar Rusia Ivan The Terrible berhasil menduduki dan menghancurkan Kazan, membakar masjid, memindahkan qubah-qubah indah ke Kremlin Moskow dan Red Square, yang masih ada sampai hari ini. Kemudian ia menduduki kota Astrakhan pada tahun 1556, Siberia Barat tahun 1598, dan pada akhir abad keenam belas tiba di daerah-daerah Muslim di Kabordino dan Chechnya. Sejak saat itu, Rusia memulai peperangan mereka melawan kaum muslimin, mereka melarang kaum muslimin melakukan praktek keagamaan dan memaksa mereka untuk mengikuti kebiasaan dan tradisi Rusia. Semua itu dilakukan dalam rangka me-rusia-kan kaum muslimin, jika tidak dikatakan: mengkristenkan mereka. Mereka memperlakukan kaum muslimin dengan kejam, menimpakan berbagai siksaan, merampas kekayaan mereka dan memperkenalkan undang-undang hukuman untuk memaksa penduduk setempat agar menolak agama Islam. Akan tetapi, mereka tidak berhasil dalam proyek ini.

Mayoritas Muslim tetap mengikuti agama mereka, kekejaman Rusia tidak mampu menghentikan penyebaran Islam. Dan sungguh sebuah paradoks yang aneh, sebaliknya Islam mencapai kemajuan baru di paruh kedua abad 18, pada masa pemerintahan Ratu Rusia, Catherine II, dengan berubahnya kebijakan Rusia terhadap umat Islam yang hidup dalam perbatasannya. Saat itu, kaum muslimin mencicipi kebebasan. Pada tahun 1764, propaganda toleransi beragama menguat, dan pada tahun 1767 pengusiran penduduk Tatar dari kota mereka, yaitu Kazan, dicabut pemerintah. Pemerintahan menuju tahap baru pada tahun 1773 dengan memberikan Tatar Volga kebebasan beragama, hak untuk membangun masjid dan sekolah Al-Quran. Pedagang Volga kemudian menjadi mediator yang sangat baik antara Tsar Rusia dan Asia Tengah. Mereka juga bertindak sebagai da’i dan muballigh, membangun masjid, sekolah dan membawa Islam kepada orang-orang yang masih semi-politheis di Bashkiria dan Siberia Barat.

Kebijakan Tsar Rusia ini bukan didasari karena kecintaan terhadap umat Islam, tetapi kebijakan yang didorong kepentingan Rusia untuk memperluas pengaruh dan kontrol atas daerah tetangga, karena ia menyadari kemungkinan untuk memanfaatkan masyarakat Muslim yang berada di Rusia, sehingga kehadiran Rusia di Asia Tengah dapat diterima bahkan diinginkan di wilayah itu. Hal itulah yang mendorong para penguasa Rusia untuk memperhatikan kekuatan politik umat Islam yang tinggal di Tsar Rusia pada saat itu, pemerintah mulai mencoba untuk mendapatkan dukungan mereka, didirikanlah lembaga sebagai pusat Fatwa di Renburg (kemudian pindah ke Ufa) pada 1788. Setelah itu, dibentuk tiga lembaga lain untuk Penerbitan Fatwa dalam abad berikutnya, satu lembaga pada 1831, dan dua lainnya pada tahun 1872. Lembaga-lembaga ini sejenis hai’ah ulama (institusi ulama), yang ada di pemerintahan Utsmani. Lembaga ini memiliki wewenang dalam beberapa aspek hukum perdata, bertanggung jawab atas kaderisasi ulama, pemeliharaan Wakaf dan publikasi buku-buku keagamaan yang tidak dibolehkan terbit sebelum tahun 1800.

Setelah lima tahun berlalu, tepatnya pada tahun 1806, sekitar 26.000 buku dicetak, termasuk 1500 salinan al-Qur`an, publikasi ini semakin meningkat ketika kaum muslimin diizinkan menggunakan mesin cetak di pertengahan abad itu. Saat itu, para ulama dan agamawan diwajibkan untuk mendaftar secara resmi, sehingga dari sudut pandang pemerintah, mereka dianggap sebagai perwakilan Islam yang diakui dan berada di bawah kontrol Kekaisaran Rusia. Sebagai imbalannya, mereka menikmati berbagai keuntungan, termasuk pembebasan pajak dan dinas militer, dan anak-anak mereka menikmati hak-hak yang dinikmati oleh anak-anak bangsawan. Namun di sisi lain, mereka memperlihatkan loyalitas kepada pemerintah, meskpun secara formalitas. Demikianlah karakter lembaga Islam dan dampaknya di kalangan umat Islam pada era kekaisaran, sampai meletusnya kebebasan beragama di Rusia pada tahun 1905, sebuah kesempatan bagi Islam memulai sebuah fase baru, dan situasi ini berlanjut hingga sekitar dua puluh tahun.

800px-Kazan_kremlin_at_night

Masjid Qolşärif - Masjid di Kazan, Rusia.

Islam di Bawah Kekuasaan Komunis

Ketika Perang Dunia Pertama pecah, kaum Muslimin berhasil menduduki posisi yang terhormat di kekaisaran Rusia, atas apa yang telah mereka persembahkan dalam perang untuk kepentingan negara mereka. Akan tetapi, kondisi ini segera berubah setelah komunis mengkudeta pemerintahan. Kondisi umat Islam sangat berbeda dengan kondisi pada akhir era Kekaisaran Rusia. Para penguasa Komunis Soviet berbeda sikap, karena tujuan utama komunis adalah untuk memberantas agama dalam segala bentuknya, yang dianggap sebagai “candu masyarakat”, menurut istilah salah seorang pemimpin mereka.

Dimulailah serangkaian panjang penindasan agama, penerapan langkah-langkah memusuhi Islam, dan dapat dikatakan bahwa selama era Soviet, Islam telah menelan berbagai bentuk permusuhan Komunis terhadap agama secara umum; masjid berubah menjadi toko-toko, kafe, kursus tari dan bioskop, padahal pada tahun 1912, di Rusia saja, kaum muslimin memiliki lebih dari 26.000 masjid, dan pada tahun 1941 tidak ada masjid yang tersisa kecuali sekitar 1.000 saja, pengadilan syariah sepenuhnya ditutup pada tahun 1927 dan sistem wakaf dihapus pada tahun 1930. Sementara tulisan Arab dihapus pada tahun yang sama, sekolah agama ditutup, institusi ulama dibubarkan dan banyak dari mereka yang kemudian dieksekusi. Kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk melakukan haji, sistem pemeliharaan babi secara kolektif mulai diberlakukan di tanah-tanah kaum muslimin, publikasi literatur agama dicekal, ibadah puasa menjadi hal yang hampir mustahil, upacara keagamaan dan peringatan peristiwa bersejarah dalam Islam dilarang dalam bentuk apapun.

Partai Komunis di Rusia melihat Islam sebagai kekuatan yang bersebrangan, agama dan iman adalah hambatan menuju komunisme, dan dia harus cepat-cepat bekerja untuk menghancurkan dengan propaganda dan informasi yang bersebrangan, bahkan, jika diperlukan, bisa juga menggunakan jalur administrasi dan kepolisian. Dengan cara itulah para pemimpin Bolshevik melihat Islam sejak awal masa kekuasaannya, sebuah posisi yang disokong oleh Lenin, seorang musuh abadi bagi agama. Serangan Komunis terhadap agama Islam membentang sejak tahun 1928 sampai deklarasi Perang Dunia II. Serangan fisik ini diiringi dengan berbagai propaganda yang sangat anti Islam, bahkan kemudian terkoordinasikan sehingga mencapai dampak maksimal, digawangi oleh aktivis serikat pekerja anti Tuhan “Sans-Dieu”, yang didirikan pada tahun 1925, serta berbagai media dan organisasi negara serta lembaga pemerintah komunis.

Perlu juga untuk disebutkan di sini beberapa kutipan dari Ensiklopedia Mini Soviet dalam Volume IV halaman 879-880, pada subjek “Islam”, yang menjelaskan posisi resmi pemerintah Rusia terhadap agama Islam, seperti: “Islam pada masa kekaisaran Rusia Tsar memiliki kedudukan yang tinggi dan dipergunakan sebagai alat oleh kaum kapitalis. Setelah Revolusi Oktober, Islam kemudian memegang bendera anti-revolusioner. Dan sebagai efek dari pembangunan sosialisme dan pertumbuhan ateisme, bangsa ini harus dibebaskan dari penindasan Islam yang telah mengkronis, yang menjadi ideologi orang kaya dan musuh revolusi.”

Dalam ensiklopedia utama Soviet “Ensiklopedia Bolshevik” edisi kedua Volume XVIII halaman 516-519, pada subjek “Islam”, “Islam, seperti semua agama lainnya, selalu memainkan peran oposisi, karena merupakan alat penganiayaan secara spiritual kelas pekerja lokal, dieksploitasi oleh para penjajah asing dari masyarakat Timur Tengah…

Musuh-musuh internal revolusi dan kaum imperialis asing menggunakan Islam untuk memerangi negara Rusia Soviet setelah kemenangan komunis pada Revolusi Oktober, sepanjang perang saudara dan intervensi asing… Demikian pula pihak-pihak lain mencoba mendapatkan keuntungan dari Islam. karena itu, sosialisme terus berupaya memeranginya sepanjang era konstruksi di Rusia. Saat itu, ulama Muslim memimpin perjuangan kelas melawan legislasi Soviet dalam bidang keluarga, pernikahan, dan memperjuangkan pembebasan perempuan dan membela hak mengenakan jilbab.

Selain itu, mereka menggunakan semua propaganda media terhadap agama Islam, yang disirkan melalui radio dan film anti agama, termasuk banyak film yang mengejek Muslim di Rusia, membuat olok-olok agama mereka dan menunjukkan bahwa Islam adalah penyebab kebekuan pikiran, keterbelakangan dan penderitaan. Film itu juga memperlihatkan berbagai ritual secara histeris, sehingga menjadi bahan tertawaan dan ejekan yang parah, seperti tata cara wudhu, shalat, haji dan lain-lain.

Umat Islam terus menanggung semua penidasan mulai dari terorisme, pengintaian dan pelecehan, sampai pada Perang Dunia II, dimana terjalin kesepakatan antara pemerintah Rusia dan institusi Islam, keadaan ini terus berlanjut selama era Stalinis pasca perang. Pada bulan Juli 1942, Mufti Rusia dan Eropa, Abdul Rahman Rasulaev, menjalin hubungan dengan Stalin, menguatkan kesepakatan dan berjanji bahwa Muslim akan mendukung upaya perang dan itulah yang terjadi. Dengan demikian, berhentilah propaganda anti-Islam secara relatif, demikian pula penderitaan dan teror sedikit mereda, Negara dengan Islam berhubungan secara resmi melalui bimbingan negara, terutama setelah pembentukan banyak lembaga Islam. Situasi ini terus berlanjut sampai kematian Stalin, dan ini adalah periode yang melegakan bagi kaum muslim Rusia.

Kemudian pada era Khrushchev, prinsip “back to Lenin” mengakhiri era rekonsiliasi. Ia meluncurkan propaganda baru melawan Islam, yang berlangsung dari tahun 1954 sampai tahun 1964. Pada masa itu, sebagian besar masjid yang tadinya terbuka untuk ibadah dan tempat-tempat ziarah dan kunjungan ditutup. Ia juga meluncurkan siaran pers, radio, televisi dan bioskop dan kampanye yang sangat intens menyerang agama.

Setelah era Khrushchev jatuh, hubungan antara pemerintah dan umat Islam memasuki fase baru, dimana serangan terhadap agama Islam sedikit mengendor, dan propaganda memusuhi Islam mengambil karakter baru yang lebih beraroma ilmiah, pemerintah meyakinkan bahwa serangan terhadap agama dan ulama adalah tidak begitu membuahkan hasil, karena itu, serangan melawan Islam dilahirkan ke dalam tataran ideologis sesuai dengan ideologi Marxisme – Leninisme yang pada dasarnya anti agama, karena itu, Partai Komunis tidak bisa terus bersikap netral terhadap Islam.

Perbedaan antara era Leninis, Stalinis dan era lain berikutnya hanyalah dalam metode yang digunakan oleh pemerintah Rusia untuk mempercepat penghapusan agama dan menghancurkannya. Akan tetapi, meskipun berbagai upaya sudah dilakukan melalui propaganda media, tekanan dan teror, pemerintah Rusia tetap tidak puas dengan hasil yang dicapai dari berbagai upaya ini, dan mengumumkan kegagalan propaganda dan media diarahkan terhadap Islam. Bahkan, sebaliknya, serangan yang ditujukan terhadap Islam memunculkan fenomena lain. Sebagai contoh kami kemukakan sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1978 di Republik Chechnya, Rusia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hanya 20 % dari rakyat Chechnya saja yang terpengaruh propaganda media yang memusuhi Islam, sedangkan 80 % dari populasi mereka yang tersisa justru bersikap antipati terhadap propaganda anti agama, atau bersikap acuh tak acuh.

Pusat Keislaman dan Lembaga Keagamaan di Rusia pada Periode ini

Sebelum runtuhnya Uni Soviet, ada empat lembaga keagamaan yang didirikan pasca Perang Dunia II untuk menggantikan peran Mufti, yang telah ada pada masa Kekaisaran Rusia. Dua departemen ini berlokasi di Rusia, sedangkan dua lainnya di Uzbekistan dan Azerbaijan.

Dalam hal ini, yang terpenting adalah dua lembaga keagamaan yang ada di Rusia, dimana keduanya dianggap sebagai pemandu urusan umat Islam sesuai dengan kebijakan Soviet, keduanya tidak memiliki tugas, selain memantau situasi umat Islam dan pergerakan mereka, dan mengatur urusan mereka sesuai dengan strategi pemerintah pusat Uni Soviet. Adapun publikasi pemikiran dan budaya Islam serta memperkuat ikatan iman di antara umat Islam adalah sesuatu yang tidak diceritakan. Lembaga ini menggambarkan beberapa hal berikut:

1. Manajemen aspek spiritual kaum Muslim Rusia Eropa dan Siberia: Lembaga ini berpusat di Ufa (ibukota Republik Bashkiria, Rusia), dengan Tatar sebagai bahasa kerja dan daerah kerjanya meliputi republik administrasi Tatarstan dan Bashkiria serta seluruh komunitas Muslim di seluruh koloni Siberia, Rusia Timur yang ikut di bawah pemerintahan Uni Soviet.

Perlu disebutkan bahwa lembaga ini menjadi lembaga penerbitan Fatwa di era Kekaisaran Rusia, dengan Ufa sebagai pusatnya. Meskipun aktivitas lembaga ini telah berhenti setelah revolusi komunis, akan tetapi mulai aktif lagi pada era Stalin, dan Abdul Rahman Rasulaev bekerja keras membujuk Stalin untuk meredakan tekanan pada kaum muslim pada saat itu.

2. Manajemen spiritual umat Islam di Kaukasus Utara dan Dagestan: Pusat administrasinya di ibukota Makachkala Republik Dagestan, dan bahasa Arab adalah bahasa perkantoran. Bahasa Arab adalah bahasa sastra wilayah ini sejak ditaklukkan bangsa Arab pada abad kedelapan Hijriyah. Otoritas lembaga ini membentang meliputi semua daerah di Kaukasus Utara, Republik Dagestan, Balkaria, Chechnya dan Ingushetia, dan kaum Muslimin di Republik Ossetia Utara, daerah otonom Adag, Carachai dan Circassians.

Russian-regions

Peta pembagian wilayah administrasi di russia

“Muslim di Rusia menghadapi berbagai serangan secara tidak adil melalui media massa resmi yang beroperasi dan dijalankan pihak-pihak yang mencurigakan, tangan-tangan Barat pun turut berkonspirasi guna melemahkan peran Islam di negara ini.”

Muslim di Rusia Setelah Runtuhnya Uni Soviet

Masa ini, setelah runtuhnya komunisme dan terbebasnya rakyat Uni Soviet dari kungkungan ateisme dan politik anti Tuhan, kaum muslimin yang tinggal di Rusia merindukan masa-masa dahulu, mereka merindukan kembali kepada pokok-pokok Islam, dan masa-masa penyebaran Islam sebelum jatuhnya Kazan, Katedral Islam di Rusia, di tangan Ivan The Terrible. Setelah 500 tahun hidup dalam ketidakadilan, penindasan, kristenisasi dan pengkafiran, kaum Muslimin sekarang terbebaskan, dan mereka ingin membangun masa depan mereka berdasarkan Islam yang benar, jauh dari kekuasaan kaisar dan kaum ateis. Mereka menegaskan sebuah fakta penting bahwa mereka adalah kaum Muslim bangga dengan keislamannya, dan mereka memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri dan berhak untuk menikmati hak-hak mereka di negeri Islam mereka.

Sebanyak 20  juta Muslim di Rusia, memendam kerinduan dan keinginan kembalinya Islam kepada mereka, meskipun tidak pernah terucap keluar hati mereka, meski komunis selalu berupaya untuk membunuh Islam dalam pikiran, jiwa dan manifestasi kehidupan. Situasi baru ini tentu saja memerlukan lembaga-lembaga dan sentral yang mampu memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan umat Islam, menganalisa berbagai kejadian mutakhir di Rusia dan memberikan pandangan mereka mengenai isu-isu penting bagi umat Islam. Masalah-masalah muslim Rusia secara umum begitu banyak dan membutuhkan kerjasama serta dukungan tanggung jawab setiap Muslim, terutama Negara-negara Islam.

Lembaga-lembaga Keagamaan

Kaum Muslimin Rusia meyakini bahwa penyebaran ajaran Islam adalah misi global masyarakat Muslim yang membutuhkan dukungan finansial dan moral dari semua Muslim di dunia dan pengaturan skala prioritas sesuai tuntutan situasi, hal inilah yang mendorong kaum muslimin Rusia untuk mendirikan Islamic center, dengan nama “Pusat Koordinasi Urusan Agama. Sebenarnya, pusat ini menggantikan peran lembaga keagamaan masa sebelumnya yang runtuh satu demi satu, karena tidak bisa berkompromi dengan sejarah dan gagal memimpin kebangkitan Islam yang muncul setelah pergerakan Islam kontemporer, karena mentalitas kepatuhan mereka, di mana mereka memainkan peran perogatif, mengangkat dan memecat para imam dan para pengurus lembaga pengelola urusan umat Islam sesuai keinginan mereka. Selain itu, secara langsung lembaga berada di bawah naungan negara dan mengimplementasikan kebijakan Negara terlepas dari kepentingan umat Islam.

Langkah pertama yang dilakukan pasca gerakan kebangkitan Islam adalah menyatukan umat Islam dan mengatur urusan mereka setelah runtuhnya Uni Soviet, kondisi perpecahan ini membuat umat tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Di antaranya adalah pertemuan yang dihadiri hampir 120 perwakilan masjid-masjid di Republik Bashkirstan, pusat lembaga keagamaan terdahulu, mereka sepakat untuk mendirikan insitusi agama baru untuk mengatur urusan kaum Muslim Republik ini dan tidak mengaktifkan kembali lembaga pusat keagamaan warisan Uni Soviet. Dewan yang hadir sepakat untuk mendirikan institusi independen yang tidak terkait pihak manapun, dan instutusi ini kemudian tercatat di pemerintahan, sehingga memberikan legitimasi hukum. Setelah itu, diadakan pula pertemuan serupa di masing-masing Republik Tatarstan Rusia dan sungai Volga, Pertemuan-pertemuan ini diikuti dengan berdirinya berbagai institusi baru.

Untuk menghindari efek buruk yang mungkin terjadi dan agar hasil kerja keras kaum muslimin di Rusia lebih efektif, para pemimpin institusi baru ini kemudian bersepakat untuk menyatukan semua institusi ini di bawah naungan Dewan Syura yang akan mengawasi kinerjanya dan mengkoordinir antara institusi sehingga masing-masing bisa mengambil manfaat dari pihak lain dalam berbagai bidang, saling melengkapi satu sama lain, sehingga hasil yang bisa diambil menjadi lebih luas dan komprehensif. Dan puncak upaya ini adalah dengan terbentuknya “Pusat Tertinggi Koordinasi Agung Muslim Rusia” sebagai juru bicara resmi atas nama institusi terhadap negara dan luar negeri. Pusat Koordinasi ini telah menerima lisensi dari Departemen Kehakiman di Federasi Rusia pada tahun 1994, dan telah mulai bekerja diawali dengan pemilihan kepala eksekutif oleh Dewan Syura yang terdiri dari para kepala institusi cabang.

800px-Islam_in_Russia

Daerah di Rusia dengan mayoritas Muslim (hijau)

Kegiatan Pusat Koordinasi Keagamaan Muslim di Rusia:

Pusat Koordinasi bertugas untuk mengawasi dan mengatur semua lembaga keagamaan yang ada di Rusia, konsolidasi organisasi Muslim dan mengkoordinasikan kegiatan mereka di semua wilayah di bawah federal Rusia. Sejak awal berdirinya, Pusat Koordinasi bertugas untuk membantu mengadakan seminar dan konferensi masyarakat Muslim di daerah dalam rangka mengatur kondisi mereka. Jumlah masjid yang berada di bawah bimbingan Pusat Koordinasi berjumlah sekitar 300 masjid. Dan yang paling penting, Pusat koordinasi sangat memperhatikan sekolah-sekolah Islam, berupaya untuk mengembangankan dan meningkatkan kualitasnya. Pusat telah merancang sebuah studi untuk menetapkan kurikulum umum untuk semua sekolah yang mencakup 100 sekolah dengan berbagai tingkatannya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan level kebudayaan. Di samping itu, Pusat Koordinasi juga mendirikan sekolah-sekolah khusus untuk mencetak kader imam, khatib dan guru.

Selain itu, ada pula proyek yang sedang dipersiapkan, yaitu mendirikan Central Islamic College, yang akan menerima lulusan terbaik dari sekolah menengah. Dewan Syura Pusat Koordinasi memerintahkan untuk mendirikan Islamic College untuk mengajar dan mencetak guru dan kader yang memiliki keahlian dan spesialisasi dalam mengajar, sehingga kelak, mereka bisa mengambil alih pengelolaan urusan sekolah yang semakin meningkat dan tersedia di berbagai daerah guna membina generasi Islam yang tercerahkan dan terdidik. Lokasi yang dipilih sebagai tempat Islamic College ini adalah Moskow, mengingat pentingnya kota ini sebagai ibu kota, memudahkan pengorganisasian dan perhubungan, di samping Pusat Koordinasi pun mengambil Moskow sebagai basisnya.

Di sisi lain, sebagai hasil dari upaya untuk memperluas cakupan Studi dan Penelitian Islam, di Moskow, tahun 1996-1997, diumumkan sebagai awal tahun pelajaran Pusat Studi Bahasa Arab dan Kajian Islam di Universitas Moskow, serta di Institut Peradaban Islam yang bernaung di bawah Universitas Kebudayaan Islam untuk mempelajari Al-Qur`an, Sunnah, Hadis, perbandingan agama dan dasar-dasar ilmu keislaman, di samping pengajaran bahasa Arab, Turki dan Tatar.

Adapun sikap terhadap isu-isu politik kontemporer yang berkaitan dengan umat Islam di dalam dan luar negeri, Dewan menegaskan sikapnya bahwa Muslim Rusia harus memiliki peran politik, Islam dan umat Islam di Rusia harus memiliki pertimbangan dan sikap lain. Rusia adalah negara dengan berbagai bahasa dan agama yang berbeda. Menurut politisi Rusia, Rusia adalah untuk Rusia saja, dan itu adalah negara Kristen Ortodoks, mereka lupa bahwa di Rusia terdapat sekitar dua puluh juta umat Islam yang bukan penghuni baru negara ini, akan tetapi mereka adalah penduduk asli, mereka telah menghuni tanah ini sejak zaman dahulu sampai sekarang, mereka harus menikmati hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Karena itu, Dewan kemudian mulai pergerakan politiknya dengan mendirikan komunitas politik dengan nama “Persatuan Muslim Rusia”, untuk membela kepentingan umat Islam dan membantu mengambil posisi mereka di negara ini.

Dewan ini juga memiliki sikap istimewa untuk krisis Chechnya, para pejabatnya telah mengumumkan secara terbuka pada sebuah konferensi pers di Moskow, bahwa mereka mengutuk kebijakan pemerintah Rusia di Chechnya, dewan kemudian mengeluarkan fatwa larangan memerangi kaum Muslim di Chechnya dan larangan untuk membantu tentara yang memerangi bangsa Chechnya dan tidak boleh menshalati jenazah tentara Muslim yang bergabung dengan tentara Federasi Rusia. Bahkan, Dewan mengancam pemerintah, jika militer Rusia tetap melakukan penindasan terhadap kaum Muslimin, maka Dewan akan mengeluarkan fatwa larangan berafiliasi kepada angkatan bersenjata Federasi Rusia. Keputusan dan sikap tegas ini bergema di seluruh Rusia.

Melalui keputusan politik ini, kita bisa menganalisa perbedaan besar antara sikap dan posisi lembaga sebelumnya di era komunis. Selain lembaga terdahulu tidak mampu mengelola urusan umat Islam, lembaga juga langsung berada di bawah bimbingan Negara dan staf agamawan dalam lembaga itu adalah para pegawai yang dipekerjakan pemerintah melalui komite urusan agama pada waktu itu, sehingga tidak mengherankan jika mereka kemudian mengeluarkan fatwa, selama perang Afghanistan, bahwa tentara muslim Rusia yang terbunuh dalam perang melawan Mujahidin Afghanistan adalah seorang syahid, mereka telah menjalankan kewajibannya untuk berjuang melawan musuh.

Caucasus-ethnic_en.svg

Ethno-Linguistic groups in the Caucasus region

Tantangan Masa Kini dan Masa Depan

Muslim di Rusia menghadapi berbagai serangan melalui media dan tidak adil, melalui media massa resmi yang beroperasi di negaranya yang dijalankan tangan-tangan yang mencurigakan. Selain itu, ditambah pula tangan-tangan Barat yang berkonspirasi untuk melemahkan peran Islam di Rusia secara khusus, dan di seluruh negara yang baru saja berdiri independen. Islam terus menerus diberitakan dan digambarkan surat kabar dan artikel majalah secara buruk, Islam digambarkan sebagai teroris, cenderung untuk melakukan peperangan dan tindakan kriminal. Bahkan, ada beberapa program dan film yang disiarkan melalui radio dan televisi yang secara terang-terangan menghabisi Islam dengan berbagai kecurigaan dan tuduhan palsu yang tidak adil terhadap kaum muslimin. mereka lupa bahwa Islam adalah agama perdamaian, kebudayaan dan pengetahuan, dan bahwa berkat ulama Islam-lah Barat dan Timur menuai ilmu dan pengetahuan dalam berbagai bidang dan seni hingga sampai pada taraf yang sekarang dinikmati. Selain itu, berbagai propaganda yang merugikan umat Islam banyak dilakukan untuk menjauhkan mereka dari agamanya. Semua dilakukan dari dalam, secara terorganisir dan sangat berbahaya baik dengan bahasa nasional maupun lokal, seperti bahasa Dagestan, Tatar dan Bashkir.

Misalnya, misionaris Kristen datang ke pabrik-pabrik, di sana mereka menyebarkan gagasan dan budaya mereka di antara para pekerja Muslim. Mereka bekerja keras untuk memalingkan kaum muslimin dari agama mereka dan menjauhkannya dari keyakinan yang otentik, terutama karena adanya gejala kembalinya Muslim Rusia kepada agama mereka dengan begitu cepat setelah disintegrasi Uni Soviet dan runtuhnya rezim komunis, ditandai dengan tumbuhnya berbagai gerakan keagamaan yang sangat antusias untuk kembali kepada agama dan ritual-ritualnya. Dan semangat kembali kepada agama ini tentu saja membutuhankan pengkoordinasian pendidikan dan persiapan, dan pengembangan sebuah strategi untuk melindungi umat Islam dari berbagai propaganda yang memusuhi Islam, menyebarkan budaya Islam dan memperkenalkannya kepada manusia.

Para cendekiawan dan intelektual Muslim berusaha sekuat tenaga, dengan segenap kekurangan dan kesederhanaan, dengan mencetak beberapa buku dari waktu ke waktu, menerjemahkan sejumlah buku-buku Islam ke dalam bahasa lokal, membuka pusat pembelajaran di kota-kota dan daerah pedesaan dan menekankan pentingnya peran masjid dalam membangun, mengembangkan dan mendidik kaum muslimin, serta melalui surat kabar Iman sebagai corong Pusat Koordinasi yang dipublikasikan secara bulanan.

Islam di Rusia mulai melangkah maju untuk mengambil posisinya sebagaimana di negara-negara lain, dan Islam mulai mewarnai berbagai posisi vital Rusia. Masjid yang di era sebelumnya sepi, mulai hidup kembali, suara adzan menyeru manusia untuk mendirikan shalat menggema dari berbagai menara yang menjulang tinggi sebagai pertanda lahirnya fajar baru Islam di Rusia.

Hanya saja, mereka memiliki masalah tersendiri. Banyak masjid-masjid yang belum dikembalikan fungsinya. Jika masjid di Rusia, sebelum Revolusi Oktober, berjumlah lebih dari 14 ribu masjid di berbagai daerah, maka pasca revolusi kemudian berkurang terus, hingga tersisa delapan puluh masjid saja.

Masalah lain yang dihadapi oleh umat Islam di Rusia, adalah kurangnya kader dalam jumlah yang memadai, kader yang terlatih sebagai da’i dan imam. Ini adalah sebuah persoalan yang sangat besar, beberapa masjid yang telah dikembalikan negara tidak memiliki imam dan guru untuk mengajarkan pokok ajaran agama kepada kaum muslimin dan generasi muda dan memperkenalkan mereka dengan realitas risalah Islam. Masalah ini adalah masalah yang sangat mendasar dan sangat memilukan, dan salah satu efek negatifnya, sebagian besar masjid tidak bisa mendirikan shalat Jumat.

Dalam lima tahun terakhir, berbagai upaya yang signifikan telah dilakukan untuk membangun kembali dan merekonstruksi masjid, sehingga terjadi peningkatan jumlah masjid menjadi empat ribu yang tersebar di berbagai wilayah Rusia. Jumlah itu boleh dikatakan sedikit jika dibandingkan jumlah kaum muslimin Rusia, dan juga sedikit jika dibandingkan dengan jumlah masjid pada era sebelumnya. Republik Tatarstan, misalnya, di sana hidup 4 juta kaum muslimin, akan tetapi hanya memiliki 1500 masjid, di samping sejumlah masjid kecil. Muslim republik ini masih memerlukan beberapa kali lipat jumlah masjid yang ada sekarang. Masalah lain yang juga sangat penting bagi umat Islam di Rusia, adalah ada empat sekolah bersejarah Islam, dimana administrasi dan pengelolaannya belum kembali kepada kaum muslimin.

Selain itu, masjid di kota Tomsk yang disebut “al-Abyadh”, sebuah masjid yang sangat kuno dan sangat jarang ada masjid seperti itu di Siberia, telah berubah menjadi pabrik minuman keras pada rezim komunis, dan pabrik itu masih ada di dalam masjid sampai hari ini.

Meskipun dalam hukum Rusia semua agama adalah sama, akan tetapi ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa gereja menikmati kebebasan lebih banyak dari umat Islam, masih banyak sekolah dan masjid yang belum dikembalikan pemerintah ke tangan kaum muslimin.

Sementara gereja, seluruh properti, rumah-rumah ibadah, wakaf dan lain-lain sudah dikembalikan pemerintah. Yang menyakitkan, seorang Muslim bisa melihat di kota Ufa, ibukota Republik Islam Bashkirstan, berdiri 14 gereja berbanding satu masjid saja. Sementara beberapa masjid lain di kota ini belum dikembalikan pemerintah, juga empat sekolah dan institusi Islam. Semua ini mengungkapkan dengan jelas bahwa Muslim di Rusia tidak diperlakukan sebagaimana pengikut agama-agama lain.

Meskipun pembagian kekuasaan terlihat dengan sangat jelas, hanya saja kaum muslimin berhasil membentuk lembaga-lembaga keagamaan. Setiap lembaga memiliki imam dan da’i yang menyebarkan Dakwah Islam, beberapa orang berasal dari Rusia sendiri, dan lainnya adalah da’i yang datang ke negara ini dari negara-negara Arab dan Islam.

Tujuh puluh tahun pemerintahan komunis adalah masa-masa paling berat yang dialami kaum muslimin. Mereka dibelenggu secara intelektual, sosial, dan bahkan untuk mengerjakan ritual keagamaan. Sementara sekarang, mereka sangat membutuhkan adanya orang yang akan mengajarkan mereka bagaimana tatacara wudhu, kemudian shalat dan kewajiban-kewajiban pokok lain yang diperintahkan Islam kepada para pengikutnya.

Selain itu, ada pula beberapa kelompok muslim di Rusia yang menyampaikan risalah Islam di beberapa desa dan menjelaskan prinsip-prinsip Islam serta tujuannya. Kelompok-kelompok ini juga mendistribusikan buku-buku Islam dan mendirikan kemah bagi pemuda Muslim untuk mendorong mereka menghafal Al-Qur’an sebagai upaya mengikat generasi muda dengan agama Islam.

Saat ini, di Rusia terdapat sekolah Islam di bawah pengawasan lembaga keagamaan dengan kurikulum pengenalan agama Islam. Selain itu, materi diajarkan untuk anak-anak kaum muslimin dianggap sebagai bahasa asing; bukan bahasa Inggris, Jerman atau Perancis, hal ini terjadi di sekolah-sekolah di Republik Chechnya dan Tatarstan.

Dengan demikian, mahasiswa muslim diharamkan belajar bahasa asing, bagi mereka yang ingin mempelajari ajaran agama Islam. Sementara untuk orang-orang Kristen, mereka tidak mengalami hukum yang tidak adil ini, mereka menerima ajaran-ajaran Kristen disamping itu juga mereka bisa mempelajari bahasa asing.

Pada tahun 1992, upaya umat Islam di Rusia mencapai puncaknya dengan mendirikan lembaga pusat terpadu untuk organisasi-organisasi keagamaan dan pusat-pusat Islam di seluruh Rusia yang diberi nama “Dewan Tertinggi Koordinasi Lembaga Keislaman di Rusia. “

Sejak tanggal tersebut, Dewan berfungsi untuk menyatukan upaya dan mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga Islam dan seluruh Federasi Rusia, negara-negara independen dan Negara Baltik, hingga akhirnya pada bulan April 1994 berlangung konferensi yang dihadiri sejumlah besar organisasi sosial dan profesional Islam Rusia serta hadir pula para diplomat yang mewakili pemimpin Federasi Rusia. Kemudian, Dewan Tertinggi Koordinasi, mendapat pengakuan resmi dari pemerintahan sesuai keputusan Menteri Kehakiman Federal pada tahun 1994.

Dewan Koordinasi Tertinggi terus meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi profesional, pusat sosial dan budaya Islam di Rusia sebagai persiapan bergabungnya Organisasi-organisasi ini, di antaranya adalah Forum Islam, Donasi Pembangunan Islam dan Masyarakat Muslim, Pusat Kebudayaan Islam dan lain-lain.

Tujuan dari Dewan Koordinasi Tertinggi di Rusia ini adalah menyatukan semua upaya kaum muslimin dan organisasi mereka, mengkoordinasikan kegiatan mereka di Federasi Rusia, menyebarkan agama Islam, membangun masjid dan memakmurkannya serta mengembalikan ribuan masjid dan sekolah Islam yang masih berada di bawah cengkeraman pemerintah federal.

Dewan Koordinasi juga aktif dalam penyebaran ilmu syairah, pengajaran Al-Qur’an, Fikih Islam, berkontribusi dalam pembangunan sekolah-sekolah Islam dan penerjemahan buku-buku Islam ke bahasa Rusia. Dewan Koordinasi ini juga berupaya keras membela isu-isu kaum muslimin, berbicara atas nama mereka di tingkat federal, dan menyebarkan budaya Islam dengan mendirikan seminar, kuliah serta kamp pendidikan dan pelatihan.

Dewan Tertinggi Koordinasi bertujuan memperkuat ikatan kaum muslimin di antara mereka dan pembentukan lembaga baru agama seraya memperkuat lembaga yang sudah ada. Selain itu, Dewan memberikan dukungan kepada Pusat-pusat kajian Islam baru di semua daerah untuk aktif membimbing kaum muslimin di semua bidang kehidupan dan membangun sebuah masyarakat Islami berdasarkan akidah yang lurus dan semangat persaudaraan.

http://www.taqrib.info

http://en.wikipedia.org/wiki/Russia

Hubungan Bilateral : Menanti Bangsa Serumpun Indonesia-Malaysia Berjaya

Oleh: Nur Aminah

malaysia-indonesia1

ALAM Melayu adalah wilayah di mana negara Indonesia dan Malaysia berada. Istilah Alam Melayu lebih popular di Malaysia, sementara istilah Nusantara sering digunakan di Indonesia. Meski demikian, kedua istilah itu pada asalnya adalah sama.

Dalam konteks Alam Melayu-Nusantara tercetus hubungan persamaan sebagai “bangsa serumpun” antara Indonesia dengan Malaysia sejak zaman berzaman. Secara sosial-politik-ekonomi-kultural, sejak awal Semenanjung Melayu dan Sumatera sudah merupakan bagian yang integral.

Raja Melaka berasal dari Sumatera (Palembang), Kerajan Riau-Johor kadang-kadang berpusat di Sumatera kadang-kadang di Semenanjung Melayu. Sedang Negeri Sembilan adalah cabang kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagar Ruyung, Sumatera Barat. Mayoritas dari orang Melayu di Semenanjung Melayu adalah berasal dari suku-suku bangsa di Sumatera, khususnya Minangkabau, Kerinci, Palembang, Jambi, Mandailing, Melayu Sumatera dan Aceh. Bahkan juga dari Jawa dan Sulawesi (Bugis).

Sejarah mencatat, Malaya dijajah oleh Inggris (orang Malaysia menyebutnya British, red) sementara Indonesia oleh Belanda. Dalam mengeruk alam Melayu, Inggris mendatangkan banyak tenaga buruh dari India dan China, sehingga pada suatu masa tertentu jumlah kedua “jentera ekonomi” penjajahan Inggris ini pernah melampaui jumlah kaum Bumiputera (pribumi).

Di Indonesia, perjuangan kemerdekaan ditujukan terhadap penjajah Belanda dan talibarutnya. Perang meletus. Dalam perang kemerdekaan itu (1945 -1949), banyak terjadi saling tolong menolong antara rakyat Melayu Semenanjung dan rakyat Sumatera, saling menyeberangi Selat Melaka, dan menyelundukpan senjata dan keperluan peperangan lain.

Republik Indonesia mengistiharkan kemerdekaan tahun 1945. Dan 12 tahun kemudian, (1957) Malaya pula memperolehi kemerdekaan dari Inggris.

Sejarah Hubungan Indonesia-Malaysia

800px-Indonesia_Ethnic_Groups_Map_id.svg

Peta suku bangsa pribumi di Indonesia berdasarkan peta di ruang etnografi Museum Nasional Indonesia.

Hubungan Indonesia dengan Malaya, setelah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, lebih banyak diwarnai oleh “perbedaan- pertentangan”. Setidaknya ada dua faktor utama yang berada di belakang keadan ini. Pertama faktor “Tunku Vs Soekarno” dan faktor “perang dingin antara kapitalis dan komunis dunia”.

Latar belakang sosial, kultural dan politik kedua tokoh ini, antara Tunku dan Bung Karno sangat berbeda. Tunku adalah anak Sultan Kedah dari perempuan Thai. Beliau diasuh dan hidup senang dalam lingkungan istana, terdidik dalam sistem pendidikan dan budaya Inggris. Mendapat ijazah hukum dan perundang-undangan dari sebuah universitas di Inggris. Tidak bergaul dengan rakyat dan berpandangan liberal.

Sementara Soekarno adalah anak seorang priyayi Jawa dengan seorang perempuan kasta tinggi Bali. Dari kecil hidup di tengah rakyat biasa. Dalam bidang politik dan agama diasuh oleh tokoh Sarikat Islam, Raden Haji Oemar Said Tjokroaminoto di kota Surabaya. Sejak masa mahasiswa sudah berjuang bagi kemerdekaan Indonesia.

Soekarno memandang Tunku sebagai seorang pangeran Melayu yang hidup di dalam kamp penguasa kolonial. Tunku pula tidak senang dengan Soekarno yang hidup secara flamboyant tapi revolusioner, mencurigai kedekatan hubungannya dengan blok komunis (Russia-China). Keduanya berbeda secara sosial, kultural dan ideologi politik.

Perbedaan pendapat dan saling curiga-mencurigai itu, terutama setelah Tunku berhasrat menubuhkan negara federal Malaysia yang terdiri daripada Malaya, Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah. Bung Karno memandang ini sebagai proyek Nekolim Inggris, bukan pemikiran asli dari Tunku. Indonesia meminta agar diselengarakan plebisit di Borneo Utara. Tapi ditolak oleh Tunku. Indonesia marah lalu melancarkan konfrontasi (1963-1966).

Peta_malaysia

Hubungan baru dibangun oleh Perdana Menteri kedua Malaysia, Tun Abdul Razak Hussein dan Presiden kedua Indonesia, Soeharto dalam bentuk yang lebih baik dan damai.

Konsep bangsa serumpun kembali bergema dengan lebih nyata. Apakah faktor yang berada di belakang persahabatan baru ini?

Seperti diketahui, Tun Razak di Indonesia terkenal sebagai keturunan Bugis, sementara Adam Malik wakil presiden kedua RI dan Tun Muhammad Ghazali Shafei adalah masih berkerabat sebagai orang Mandailing (Sumatra). Dalam hal ini, faktor semangat bangsa serumpun kembali berperan. Sementara itu Ali Moertopo yang sama-sama dengan Soeharto adalah pemimpin-pemimpin tentara yang anti komunis.

Dalam zaman Tun Razak juga, Indonesia dan Malaysia menyelenggarakan kerjasama latihan militer: Malindo Samatha, Malindo Jaya, Malindo Mini dan Kris Kartika. Kerjasama dalam bidang pendidikan dan kebudayaan pun dipertingkatkan. Indonesia dan Malaysia muncul sebagai penaja organisasi ASEAN.

Selat Melaka pula diistiharkan sebagai perairan bukan-internasional tapi berada di bawah kawalan Indonesia dan Malaysia. Tidak seperti Tunku, Tun Razak tidak banyak menyimpan kecurigaan kepada Indonesia.

Zaman pemerintahan Razak, adalah zaman kecemerlangan hubungan serumpun Indonesia-Malaysia. Kiprah Tun Razak kemudian dilanjutkan oleh Perdana Menteri ketiga Malaysia, Tun Hussein Onn.

Pada zaman Tun Razak, Malaysia mengundang guru dan dosen dari Indonesia mengajar di Malaysia, terutama di Jabatan Pegajian Melayu bertujuan untuk mempertingkatkan kesusteraan Melayu. Di antaranya yang terkenal adalah Sultan Takdir Alisjahbana.

Hubungan akrab kedua negara pada zaman Dr Mahathir Mohamad (Perdana Menteri Malaysia keempat) mulai agak terkikis. Ada faktor Mahathir berperan dalam penurunan taraf hubungan ini.

Mahathir adalah seorang pemimpin yang mempunyai karakter tersendiri. Di bawah kepimpinannya ekonomi Malaysia maju pesat dan secara politik pula Malaysia mulai berperan di arena internasional. Mahathir bahkan muncul sebagai jurubicara dunia ketiga. Kondisi ini menghujat kepimpinan Indonesia di bawah Soeharto.

Konflik status Sipadan dan Ligitan muncul ke permukaan secara serius untuk pertama kalinya. Mulanya disepakati kedudukan status quo untuk pulau-pulau ini, tapi kemudian Malaysia membangun fasilitas pelancongan (pariwisata, red) di pulau tersebut. Akhirnya perselisihan disepakati untuk diselesaikan oleh Mahkamah Internasional (Internasional Court of Justice tahun 2002), kemudian ternyata perselisihan ini dimenangkan oleh Malaysia. Berbagai masalah perbatasan muncul pada masa Mahathir ini, yang terus diwarisi oleh Abdullah Badawi (Perdana Menteri kelima) dan Najib (Perdana Menteri keenam).

Efek Kebijakan

729px-Malayo-Polynesian_svg

Migrasi dari Indonesia ke Semenanjung sudah biasa sejak dahulu. Pada zaman Tun Razak, Malaysia mengundang guru dan dosen dari Indonesia. Tapi corak migrasi pada zaman Mahathir, Abdullah Badawi dan Najib berbeda. Yang datang adalah pekerja-pekerja kasar, kurang terdidik, dan orang-orang miskin dari perdesaan, yang bekerja di sektor perladangan, pembangunan di perkotaan, dan sebagian lain bekerja sebagai pembantu rumah. Mereka adalah dari kelas bawah, yang dipanggil dengan sebutan “Indon” oleh orang Malaysia.

Tapi yang lebih serius daripada itu adalah masalah migran gelap, yang berperan sebagai puncak masalah sosial di Malaysia. Tahun 1981 diduga ada 100.000 migran gelap dari Indonesia, tahun 1987 mencecah 1 juta orang. Tahun 2011 diduga 2 juta orang. Efek negatif dari migran ini tidaklah main-main, kriminal, pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Menurut catatan, tiga puluh enam persen dari narapidana di penjara Malaysia adalah migran dari Indonesia. Padahal pemulangan migran gelap telah dilakukan berkali-kali.

Bagi Indonesia pula, masalah migran Indonesia adalah tentang perlakuan kasar majikan terhadap pembantu rumah, pemberian gaji yang kecoh oleh majikan, dan perlakuan kasar dan menghina oleh polisi dan relawan Malaysia terhadap migran Indonesia. Masalah ini menjadi salah satu puncak hubungan tidak harmoni antara kedua negara.

Ada kecenderungan semangat bangsa serumpun makin mulai hilang di Indonesia, karena kekecewaan atas sikap “arogansi” saudara serumpunnya, Malaysia.

Satu hal pula yang perlu dicatat, penggunaan istilah “Indon” di Malaysia punya dampak negative di Indonesia.

Istilah “Indon” di Malaysia berbeda dengan istilah “Indon” di Indonesia. Di Indonesia, istilah ini berkonotasi negative yang dianggap sebagai ejekan atau penghinaan. Tetapi di Malaysia istilah ini merupakan sebuah singkatan yang mengacu kepada Negara atau rakyat Indonesia ,bukan yang lainnya.

Sekadar catatan, budaya Malaysia memang lebih suka dengan istilah perkataan singkat/singkatan dalam percakapan umum sehari-hari (pribadi).

Sebagaimana singkatan lainnya contohnya Banglades, di Malaysia lebih popular dengan istilah “Bangla“ juga mempunyai makna sama seperti di atas, yaitu sebuah singkatan yang mengacu kepada bangsa/rakyat Banglades. Begitu juga istilah KL= Kuala Lumpur. Di Malaysia lebih populer dengan istilah KL daripada Kuala Lumpur-nya.

Karenanya, jika hal-hal kecil tidak menjadi perhatian, boleh jadi kerasian hubungan dua negeri serumpun ini akan terus makin jauh. Adalah suatu yang kurang masuk akal, jika dua Negara yang punya ‘hubungan darah’ terlibat konflik hanya karena urusan bola, atau urusan-urusan lebih kecil lainnya. Padahal, jika dua kekuatan serumpun ini bersatu, bukan tidak mungkin akan menjadi kekuatan baru, sebuah kawasan Negara Melayu berpenduduk Muslim yang kuat yang disegani di Asia dan dunia.

ms-jis-indonesia-malaysia

Masalahnya, kapankah kekuatan itu bisa kembali bertemu dan bersatu? Walllahu a’lam.*

Penulis adalah koresponden hidayatullah.com, tinggal di Malaysia

Henry Kissinger : Dalam sepuluh tahun “Israel” akan lenyap dari Peta Dunia

Menurut laporan media, Henry Kissinger dan enam belas badan intelijen lainnya setuju bahwa dalam waktu dekat “Israel” akan tidak ada lagi.

The New York Post mengutip perkataan Kissinger : “Dalam 10 tahun, tidak akan ada lagi Israel”.

Pernyataan Kissinger datar dan tidak memiliki syarat. Ia tidak mengatakan bahwa “Israel” dalam bahaya, tapi menurutnya bisa diselamatkan jika memberikannya triliunan tambahan dollar dan menghancurkan musuh-musuhnya dengan militer Amerika, lansir Kavkaz Center.

Dia tidak mengatakan bahwa jika teman lama Netanyahu, Mitt Romney, terpilih, “Israel” entah bagaimana dapat diselamatkan. Dia juga tidak mengatakan bahwa jika mengebom Iran, “Israel” mungkin dapat bertahan hidup. Dia tidak menawarkan jalan keluar. Dia hanya menyatakan fakta : di tahun 2022 “Israel” akan tidak ada lagi.

Komunitas intelijen AS menyetujui pernyataannya, meskipun mungkin tanggal tepat dari runtuhnya “Israel” tidak mereka ketahui.

Enam belas badan intelijen AS dengan anggaran gabungan lebih dari 70 miliar USD telah mengeluarkan analisis 82 halaman berjudul “Preparing for a Post-Israel Middle East”.

Laporan intelijen AS mengamati bahwa 700.000 pemukim ilegal “Israel” telah mencuri lahan di tahun 1967-tanah yang seluruh dunia setuju milik Palestina, bukan “Israel”-tidak akan berkemas dan pergi dengan damai. Karena dunia tidak akan menerima kehadiran mereka terus-menerus di tanah yang dicuri, “Israel” seperti Afrika Selatan pada akhir 1980-an.

Koalisi Likud ekstrimis pemerintahan “Israel”, menurut laporan intelijen AS semakin memaafkan dan mendukung kekerasan merajalela dan pelanggaran hukum oleh pemukim ilegal Yahudi.

Laporan tersebut menyatakan bahwa kebrutalan dan kriminalitas oleh ekstrimis Yahudi, dan infrastruktur apharteid yang berkembang termasuk dinding pemisah dan sistem yang lebih kejam dari pos pemeriksaan, tidak dapat bertahan, tidak dapat berlanjut dan tidak “selaras” dengan “nilai-nilai” Amerika.

Enam belas badan intelijen AS setuju bahwa “Israel” tidak bisa menahan raksasa pro-Palestina yang datang terdiri dari Musim Semi Arab, Kebangkitan Islam dan kebangkitan Iran.

Intelijen AS mengatakan bahwa dalam realitas ini, pemerintah AS tidak akan lagi memiliki sumber daya militer dan keuangan untuk terus menopang “Israel” terhadap keinginan-keinginannya.

Dalam rangka untuk menormalkan hubungan dengan 57 negeri Islam, AS akan harus mengikuti kepentingan nasional dan menarik diri untuk “Israel”.

Menariknya, baik Henry Kissinger maupun penulis lain dalam Laporan Intelijen AS tidak ada yang memberikan tanda bahwa mereka akan meratapi kematian “Israel”. Ini luar biasa, mengingat bahwa Kissinger adalah orang Yahudi yang selalu dilihat sebagai teman “Israel” dan bahwa semua orang Amerika termasuk mereka yang bekerja untuk badan intelijen, telah sangat dipengaruhi oleh media pro-Israel.


Peta Negara Palestina Merdeka, setelah Israel Lenyap dari Peta Bumi.

Apa yang menjelaskan hal tersebut?

Amerika yang selalu memperhatikan urusan internasional, tumbuh muak dengan sikap keras “Israel” dan fanatismenya.

Keanehan Netanyahu dan kinerja buruk yang selalu diejek di PBB, di mana ia mengacungkan kartun karikatur nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam memegang bom sedemikian rupa, sehingga dia sendiri yang akhirnya dijadikan model karikatur dari “Zionis gila”, merupakan yang terbaru dalam serangkaian kejanggalan oleh pemimpin “Israel”.

Faktor kedua adalah kebencian bernanah oleh banyak orang Amerika yang merasa dominasi angkuh lobi “Israel” terhadap wacana publik. Setiap kali seorang wartawan terkenal Amerika menuliskan tentang “Israel”, dia akan dipecat. Seperti yang terjadi pada Helen Thomas dan Rick Sanchez.

Dan setiap kali lobi “Israel” menampar seseorang seperti Maureen Dowd, yang baru-baru ini mengamati bahwa fanatisme “Israel” telah menyeret AS ke dalam perang Irak dan sekarang berusaha untuk melakukan hal yang sama dengan Iran, semakin banyak orang mulai bangun dan menyadari bahwa orang-orang seperti Dowd, Thomas dan Sanchez berbicara kebenaran.

Alasan ketiga, komunitas Yahudi Amerika tidak lagi bersatu mendukung “Israel”, apalagi dengan kepemimpinan Likudnik nya.

Menurut laporan terbaru, tidak ada lagi di kalangan pemuda Yahudi Amerika yang peduli “Israel”.

“Israel” telah mencapai akhir dari kehidupannya. Semakin banyak termasuk politisi dan elit AS serta warga biasa AS yang memiliki pendapat seperti itu. (haninmazaya/arrahmah.com)

Resensi : Membongkar Rencana Israel Raya (Erezt Israel)

Synopsis:

Dalam buku ini, penulis mengungkap dua grand strategy yang akan menjadi penompang utama rencana zionis israel di dunia islam.

Strategi pertama, israel harus membangun dirinya sebagai negara paling kuat di regional. Artinya, israel harus sangat berpengaruh pada dunia-dunia arab secara politik, lobby dan terutama kekuatan militer.

Strategi kedua, harus terjadi pemecah belahan negara-negara di dunia islam, terutama di timur tengah dan asia selatan menjadi negara-negara kecil, lemah yang berbasis kesukuan dan terikat pada sentimen sektarian.

Anda akan mendapatkan informasi yang banyak tentang rencana keji Zionis Israel di buku ini. Dengan gamblang dan bahasa yang mengalir, Herry Nurdi memaparkannya kepada Anda, buku ini layak Anda baca dan miliki.
Rivai Hutapea, Pemimpin Redaksi Majalah Sabili

Membaca buku Membongkar Rencana Israel Raya karya saudara saya Herry Nurdi terasa menghentak kesadaran kita bahwa ternyata musuh utama umat Islam ini tidak akan pernah tinggal diam untuk mewujudkan supremasi global mereka dengan beragam cara, metode dan taktik. Dari yang paling halus, sampai yang paling kasar. Dari yang paling diplomatis sampai yang paling arogan. Dengan tujuan mampu menjadikan umat Islam takluk dan merengek di hadapan mereka. Buku ini akan menjadi penyemangat kita sebagai Muslim untuk lebih mawas diri dan waspada pada tipu daya muslihat asli atau berpikiran seperti Yahudi. Mereka tidak akan berhenti mengebiri potensi umat ini, melemahkan energi iman dan sumber daya manusianya. Dengan buku ini kita akan sadar bahwa tak ada kata damai bagi Yahudi. Sampai Mati!
Ust Samson Rahman

Ideologi, dendam sejarah dan ambisi telah membentuk realitis hakiki Zionisme. Kenyataan ini diungkap secara gamblang oleh Herry Nurdi dalam buku ini. Semua yang mencintai kemanusiaan sepatutnya membaca buku ini.
Ust Abu Ridha

Buku Herry Nurdi ini memperkaya kajian Yahudi dan Zionisme di Indonesia. Herry Nurdi termasuk peneliti dan wartawan yang sangat peduli terhadap masalah besar yang sekarang dicoba untuk diabaikan atau ditutup-tutupi oleh sebagian cendikiawan.
Dr Adian Husaini MA

Buku yang mencerahkan, informatif, faktual, cerdas dan menumbuhkan ruh jihad. Sangat perlu dibaca bagi yang ingin mengetahui siapa sebenarnya Zionis dan bagaimana strateginya untuk merusak dunia.
KH Yakhsallah Mansyur, Pembina al Aqsa Working Groups

Tak pelak lagi, kalau kita bicara tentang Zionis beserta organisasi bawah tanahnya, Herry Nurdi memang tokohnya. Buku ini semakin menancapkan keyakinan kita bahwa kaum Yahudi Zionis Talmudian jelas sebagai pengikut Dajjal Si Mata Satu atau Lucifer yang selalu menjadi sumber kekacauan di negara manapun di dunia ini!
Indra Adil, Penulis buku The Lady Di Conspiracy

Membaca karya Herry Nurdi ini akan menguak pemahaman dan meningkatkan kewaspadaan kita. Sejatinya Israel Raya yang berideologi sekular pragmatis adalah bangsa yang eskpansionis dan rasis diskriminatif. Buku ini layak dijadikan rujukan otoritatif bagi mereka yang concern sebagai pemerhati konspirasi dan pengkai Zionisme.
Ir Tri Putranto, Koordinator Kajian Zionisme Internasional

Rencana Pendirian Israel Raya (Erezt Israel)

Tentu anda pernah melihat peta The Great Israel (Negara Israel Raya) yang batas-batas geografinya tidak hanya meliputi Tanah Palestine, tetapi jauh lebih besar dan mencaplok sejumlah negara arab yang akan di wujudkan mulai tahun 2012.

Batas-batas Negara Yahudi tersebut-sesuatu yang berkali-kali ditekankan PM Ehud Olmert dalam konferensi Annapolis di Maryland- adalah disimbolkan dengan seekor Ular yang melingkari wilayah Israel Raya, dimana ujung ekornya disimbolkan dari wilayah Ankara di Turki, lalu memanjang ke selatan melewati pesisir pantai barat Syiria, Libanon, dan Palestine, terus menjulur ke utara Mesir hingga Alexandria, lalu ke selatan Giza dan Luxor ke arah timur menuju Saudi Arabia. Melewati daerah antara Mekah dan Madinah, mencaplok seluruh wilayah Kuwait lalu dari kota kecil Abadan menyusuri perbatasan antara Irak dan Iran terus hingga Syiria seluruhnya dicaplok. Dan kepala ular dimana lidahnya menjulur menuju kota medinah dan mekah, semuanya akan dicaplok oleh Israel. Sebagian besar wilayah Turki, Mesir, dan Arab Saudi akan diduduki Israel. Dan negara-negara Syiria, Irak, Kuwait dan Palestine akan dihapus.

Bagi kalangan propaganda pro-Zionis, peta The Great Israel ini dinyatakan suatu kebohongan, sama seperti mereka menampik keberadaan dokumen Rahasia the Protocol Zionis. Namun, bantahan mereka sesungguhnya tidak berguna, lantaran peta itu sendiri menempel dengan apik didinding belakang Gedung Knesset (Parlemen Israel). Ini dinyatakan oleh Dr.Muqqodam dari KNRP yang begitu giat menelusuri bukti-bukti yang tak terbantahkan soal makar kaum zionis.

Israel Raya adalah cita-cita kelompok zionis yang begitu yakin bahwa Raja Israel akan bertahta kembali, memimpin dunia dan singgasananya yang indah dalam Haikal Sulaiman yang akan dibangun diatas reruntuhan Masjid Al-Aqsa.

Untuk mewujudkan cita-cita ini, Zionis internasional bersungguh-sungguh bekerja secara rapi. Beberapa diantara pekerjaan yang sedang dan akan dilaksankan kaum zionis :

1. Membuat pemahaman keliru bagi ummat Islam dunia tentang Masjid Al-Aqsa. Mereka menyebarkan gambar kubah Masid Umar (Dome of the Rock) keseluruh dunia dan menyebutnya sebagai kubah Masjid Al-Aqsa. Padahal keduanya amat berbeda walau dalam saru komplek. Hal ini agar ummt islam tidak akan tahu bila sewaku-waktu masjid Al-Aqsa yang sesungguhnya runtuh.

2. Menghancurkan masjid Al-Aqsa dengan cara yang tidak mencolok dan perlahan. Sejak beberapa tahun lalu telah diketahui adanya terowongan yang berada di areal Masjid Al-Aqsa dan semakin membesar. Jika terus digali lama-kelamaan pondasi Masjid tidak akan kuat menahan beban.

3. Mencetak batu-batu khusus bahan pembuatan Haikal Sulaiman kelak. Batu-batu ini sudah diproduksi secara masal, bahkan sudah diberi nomor urut pada tiap batu.

4. Mengkondisikan negara-negara Arab untuk dipimpin oleh seorang yang mendukung program Zionisme. Dengan kekuasaan absolut atau diktator serta memusuhi gerakan Islam.

American Free Press (AFP), kantor berita independen yang bebas dari pengaruh Yahudi, pernah mengeluarkan sebuah ulasan tentang hubungan pemerintahan Presiden George W Bush dengan Israel dan dampak yang ditimbulkannya, jauh sebelum media massa lain mengulasnya. AFP mengatakan bahwa kalangan neo-konservatif dengan bekerjasama dengan para kapitalis minyak memiliki ambisi yang sama untuk menguasai kawasan Timur Tengah yang kaya minyak dengan menyingkirkan para penguasa negara-negara di kawasan itu. Di sisi lain kalangan Kristen dan Yahudi fanatik, demi melihat ambisi tersebut di atas, melihat peluang mewujudkan negara Israel Raya yang diimpikan sebagai syarat terjadinya Armagedon.


Peta rencana negara Israel Raya (Erezt Israel)

Negara Israel Raya yang diimpikan tersebut membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Eufrat di Irak. “Petualangan di Irak” hanyalah tahap awal dari program menguasai Timur Tengah dan mewujudkan Israel Raya. Lebanon adalah langkah selanjutnya. Dengan menguasai Lebanon, maka kekuatan oposisi terhadap persekutuan Israel-Amerika tinggal Syria dan Iran. Namun skenario itu terganjal sementara setelah kekalahan Israel atas gerilyawan Hezbollah.

Skenario menguasai Timur Tengah demi kepentingan Israel bahkan telah cukup lama diungkapkan secara terbuka oleh orang-orang neo-konservatif. Michael Leeden, mantan pejabat inteligen Amerika pro-Israel menulis sebuah artikel berjudul “The War Against the Terror Masters” dimana ia mengusulkan sebuah ide yang disebutnya sebagai “penghancuran yang kreatif”. Ia menulis:

“Kita meninggalkan tatanan lama setiap hari, baik di bidang bisnis, sains, sastra, kesenian, arsitektur, film, politik dan hukum.
Musuh-musuh kita selalu membenci kemajuan energi dan kreatifitas ini yang telah mengungguli tradisi mereka dan mempermalukan mereka atas kegagalan mereka menyaingi kemajuan kita. Melihat Amerika tidak lagi setara dengan masyarakat tradisional, mereka takut pada kita karena tidak ingin ditinggalkan.

Mereka tidak lagi merasa aman selama kita berada di sana (Timur Tengah, pen.), karena keberadaan kita, bukan kebijakan politik kita, mengancam legitimasi mereka. Mereka harus menyerang kita agar tetap hidup, sama seperti kita harus menghancurkan mereka untuk melanjutkan missi sejarah kita. Presiden harus berani menyingkirkan para pejabat yang gagal memimpin institusinya secara efektif, bersama dengan mereka yang kurang mendukung kebijakan perang terhadap para teroris. Para pejabat intelijen perlu diganti, dan para komandan militer yang mengatakan kepada presiden bahwa perang tidak bisa atau karena mereka sekedar tidak siap, juga perlu diganti, seperti halnya pejabat-pejabat di jajaran keamanan yang ngotot menyelesaikan konflik Arab-Israel dengan perundingan.’

Setidak-tidaknya ada 4 persamaan antara spirit Nazisme dan karakter Zionisme, yaitu :

1. Nazi mencita-citakan Negara Lebensraum, yaitu ruang hidup hanya untuk kaum Nazi, sedangkan Zionis menghayalkan Erezt Israel atau Israel Raya, yang membentang dari Sungai Nil sampai ke Sungai Eufrat.

2. Nazi mengklaim sebagai bangsa Aria, yang merupakan ras tertinggi dan paling baik, sedangkan Yahudi di dalam kitab Talmud-nya mengklaim diri sebagai Bangsa Pilihan, dan dengan demikian secara rasial mereka menganggap semua orang non-Yahudi adalah rendah (inferior).

3. Orang-orang Nazi merupakan bangsa yang rasis dan jahat, begitu pun kaum Zionis-Yahudi terkenal di dalam sejarah sebagai bangsa yang sangat rasis dan tak bisa hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain.

4. Kaum Nazi memandang problem Yahudi sebagai penyelesaian akhir, sedangkan Zionis-Israel memandang problem Palestina sebagai penyelesaian akhir.

Sementara itu sekelompok neo-konservatif juga telah menyusun sebuah skenario yang diberi nama “Rogue States Rollback” atau penggulingan regim negara-negara yang berpotensi menentang kekuasaan Israel. Negara-negara tersebut adalah Iran, Irak, Libya, Syria, Sudan, dan Afganistan. Tidak hanya itu, bahkan pemimpin negara se-moderat Arab Saudi pun dianggap berpotenti menjadi musuh yang harus disingkirkan.

Politisi pengusung rencana “Rogue States Rollback” adalah sanator John McCain, kandidat presiden pemilu 2008 yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah seorang senator yang berhutang jasa pada orang-orang Yahudi. Dalam kampanye kepresidenan tahun 2000 dimana ia menjadi salah seorang calon nominator, ia menyatakan dengan lantang akan melancarkan perang habis-habisan melawan negara-negara teror. Yang tidak diungkapkan McCain adalah rencana perang habis-habisan itu telah disusun jauh sebelumnya.

Akankah Dunia Islam berubah bila Israel mewujudkan negara Israel Raya (Erezt Israel) dalam waktu yang dekat ini?

Wallahu ‘alam bis shawab..

Baca artikel terkait: DOKUMEN RAHASIA: PROTOKOL ZIONIS YAHUDI

Sumber:
Majalah Sabili edisi Februari 2009
http://myquran.org
http://gramediaonline.com

Siapakah yang menikmati indahnya alam nusantara : Indonesia atau Amerika?

Oleh : Muhammad Pizaro Novelan Tauhidi*

Satu tahun yang lalu, tepatnya pada hari selasa (06/06/2011), ada pemandangan menarik di Departemen Sejarah Universitas Indonesia, Depok. Sebuah diskusi terbatas bertajuk “Peran AS Dalam Kemerdekaan Indonesia 1945-1949” tengah berlangsung dengan menghadirkan Profesor Ron Spector, Guru Besar Sejarah dan Hubungan Internasional di George Washington University dengan didampingi dosen dari Prodi Kajian Wilayah Amerika UI.

Spector mengungkapkan bagaimana peran Amerika dalam Kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipandang sepele. Meski hubungan antara Amerika dengan Belanda di pihak penjajah sangat dekat, namun sebagai pemenang perang dunia kedua, Amerika memilki perhatian kuat pada politik global di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. “Amerika concern terhadap Hak-hak kebebasan dan melawan kolonialisme,” ujarnya.

Sebagai negara baru pasca perang dunia kedua yang masih berusaha memperjuangkan kedaulatan, Indonesia tentu membutuhkan dukungan negara berpengaruh di dunia internasional. Keberpihakan dunia internasional bagi kemeredekaan, akan menjadi jalan mulus bagi Indonesia keluar dari penjajahan. Spector mengungkap salah satu negara yang memiliki posisi penting di PBB saat itu adalah Amerika. Meski di sisi lain, tindakan kolonialisme yang dilakukan Belanda kepada Hindia Belanda juga tidak lepas dari intervensi Amerika. “Namun Amerika kemudian berbalik mendukung Indonesia,” lanjut Dosen Fulbright di India, Singapura, dan Israel ini di hadapan peserta mahasiswa program Doktor Sejarah UI.

Namun yang menarik adalah data yang kemudian dikemukakan bahwa Belanda yang hancur lebur dalam PD II akhirnya menerima proposal bantuan recovery dari AS. Dengan catatan, Belanda harus angkat kaki dari Indonesia dan berniat tulus melepaskan Indonesia sebagai negara merdeka dan mengalihkannya kepada Negeri Paman Sam. Dan kita tahu, di sinilah penjajahan baru dimulai.

Peran AS di balik Kemerdekaan Indonesia


Foto: Presiden RI, Soekarno (kanan) bersama Presiden AS, Dwight Eisenhower (kiri)

Tentu argumen Spector menjadi sangat menarik. Bahwa pameo “sejarah bergantung pada siapa yang berkuasa” memang menjadi keniscayaan. Bahwa data-data dari Spector seakan membuka tabir bahwa sebenarnya tidak pernah ada “kemerdekaan sejati” di bangsa ini. Yang ada adalah pengalihan dari satu penjajah ke penjajah lainnya. Terlepas dari penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang memperjuangkan kedaulatan bangsa ini.

Tesis Spector ternyata tidak sendiri. Jauh sebelumnya, Francis Gouda juga sudah menemukan fakta yang nyaris sama. Dalam bukunya yang berjudul “Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942”, Guru Besar Sejarah Universitas Amsterdam itu memaparkan fakta bagaimana telah terjadi serangkaian lobi anak negeri guna menarik simpati Amerika demi memuluskan jalan kemerdekaan bumi pertiwi.

Salah satu tokoh yang menjadi perwakilan Indonesia ke Amerika adalah Sudarpo Sostrosatomo, pemuda berumur dua puluhan berpendidikan tinggi yang pada 1949 ditugaskan untuk menjadi atase pers di New York. Dengan cerdas Sudarpo kemudian membandingkan antara revolusi kemerdekaan Indonesia dengan Amerika dengan makalahnya yang berjudul “It’s 1776 in Indonesia”. Sebuah perbandingan yang terlalu dipaksakan, namun cukup menarik perhatian pejabat publik Amerika yang memang selalu mengagung-agungkan deklarasi kemerdekaan Amerika pada tahun 1776.

Pemandangan serupa juga terjadi di dalam negeri. Gouda mengatakan hampir di berbagai jalanan, tembok-tembok penuh dengan kalimat pidato tokoh kemerdekaan AS seperti Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, dan lain sebagainya. Mereka berharap, dengan tulisan itu dapat terbetik minat pasukan AS di Indonesia. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga menerbitkan seri perangko bergambar arsitek utama Republik Indonesia yang disandingkan dengan para tokoh kemerdekaan Amerika, antara lain perangko bergambar George Washington berada dibelakang gambar Soekarno, Hatta bersanding dengan Abraham Lincoln, dan Sjahrir yang bersanding dengan Thomas Jefferson.

Meski Gouda tidak sependapat bahwa sejak awal pemerintah Amerika Serikat dan para pembuat kebijakan luar negerinya mendukung sepenuhnya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945—1949, namun setidaknya bukti-bukti yang ia ungkapkan menggambarkan ada satu bentuk pengharapan besar Indonesia kepada Amerika bagi tercapainya kemerdekaan Negara dengan mayoritas muslim ini.

Kita Masih “Dijajah”

Kini setelah sejarah itu berlalu puluhan tahun, kita masih merasakan bahwa beban sejarah itu masih menggantung di pundak para pemimpin Indonesia. Bahwa mereka seakan memiliki hutang budi pada Amerika hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sebab Kiprah AS memberikan kemerdekaan bagi Indonesia, hanya tindakan untuk menggenapi moto bahwa “tidak ada makan siang yang gratis”.

Kita mulai dari tambang emas di ujung Indonesia. Menurut Marwan Batubara, baru pada tahun 1995, Freeport secara’resmi mengakui menambang emas di Papua. Sebelumnya sejak tahun 1973 hingga tahun 1994, Freeport berdalih hanya sebagai penambang tembaga, tidak lebih. Jumlah volume emas yang ditambang selama 21 tahun tersebut tidak pernah diketahui publik, bahkan oleh orang Papua sendiri. Masih menurut Ketua KPK-N (Komite Penyelamat Kekayaan Negara) itu, Freeport mengelola tambang terbesar di dunia di berbagai negara, yang didalamnya termasuk 50% cadangan emas di kepulauan Indonesia. Namun, sebagai hasil eksploitasi potensi tambang tersebut, hanya sebagian kecil pendapatan yang yang masuk ke kas negara dibandingkan dengan miliaran US$ keuntungan yang diperoleh Freeport.

Kegiatan penambangan dan ekonomi Freeport telah mencetak keuntungan finansial bagi perusahaan tersebut namun tidak bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah pertambangan.

Dari tahun ke tahun Freeport terus mereguk keuntungan dari tambang emas, perak, dan tembaga terbesar di dunia. Pendapatan utama Freeport adalah dari operasi tambangnya di Indonesia (sekitar 60%, Investor Daily, 10 Agustus 2009). Setiap hari hampir 700 ribu ton material dibongkar untuk menghasilkan 225 ribu ton bijih emas. Jumlah ini bisa disamakan dengan 70 ribu truk kapasitas angkut 10 ton berjejer sepanjang Jakarta hingga Surabaya (sepanjang 700 km).

Kejinya, untuk menutupi aksi illegal dan korupnya, Freeport-McMoRan disinyalir telah memberi uang kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI agar pertambangan mereka di Papua tidak banyak diganggu, baik oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah pemerhati lingkungan. Koran The New York Times telah melakukan investigasi berbulan-bulan untuk mengetahui masalah itu. Koran tersebut berhasil mendapatkan laporan perusahaan Freeport yang menunjukkan, pada 1998-2004 perusahaan tambang emas dan tembaga menghabiskan dana US$ 20 juta atau sekitar Rp 200 miliar untuk personel TNI dan Kepolisian RI.

Belum lagi kita juga melihat kapitalisasi Asing yang menjajah di Indonesia, seperti Exxonmobile. Masih menurut Marwan Batubara, tokoh muslim yang getol membuka aib sumberdaya Indonesia yang dikeruk AS, bahwa porsi bagi hasil Exxon dan pemerintah ditetapkan sebesar 100:0. Artinya, pemerintah sama sekali tidak memperoleh bagi hasil, karena seluruh keuntungan produksi gas yang dihasilkan Natuna merupakan hak milik Exxon selaku kontraktor. Alasannya, eksploitasi D-Alpha Natuna membutuhkan investasi biaya yang besar dan biaya pemisahan CO2 sangat tinggi. Sedangkan potensi penjualan gas saat itu masih rendah. Karena itu, bagian 100% keuntungan bagi kontraktor dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Lalu bagaimana dengan California Texas (Caltex) yang di Riau, entahlah betapa sumberdaya bangsa ini sudah dipreteli satu persatu.


Gedung baru Kedubes AS (Rp. 4,2 triliun)

Dan terakhir tentu masih hangat dalam ingatan kita terkait perluasan Kedutaan Besar AS di Jakarta. Bagaimana mungkin ada sebuah kedutaan dari sebuah negara pembunuh umat muslim bisa dengan bebasnya mendirikan bangunan setinggi 10 lantai. Apalagi dalam dokumen kontrak pembangunan gedung tersebut (Department of State 2012 Design-Build Contract for US Embassy Jakarta, Indonesia) memang nyata-nyata disebut bahwa pembangunan gedung itu berikut markas satuan pengaman laut atau Marine Security Guard Quarters(MSGQ) dengan embel-embel fasilitas rahasia dan personel keamanan yang diperlukan.. (“1. Project Description (Secret Facility and Personnel Security Clearances Required)SAQMMA-12-R0061, Jakarta, Indonesia NEC. The project will consist of design and construction services including a New Office Building (NOB) with attached Marine Security Guard Quarters (MSGQ).” Dan pemerintah RI (baca: SBY-Boediono) tidak bisa berbuat apa-apa.

Oleh karena itu, sudah seharusnya bangsa Indonesia merenung. Bahwa hingga kini kita betul-betul tidak bisa membedakan bahwa siapakah sebenarnya yang merdeka: Indonesia atau Amerika? Siapakah yang menikmati indahnya alam nusantara: Indonesia atau Amerika? Siapakah yang dengan sewenang-wenangnya mengatur pemerintahan ini: Indonesia atau Amerika? Karena kemerdekaan sejati hanyalah terjadi ketika kita melepaskan diri dari intervensi penjajahan kaum kuffar dan menerapkan hukum Allah di negeri ini, bukan demokrasi dan kapitalisasi. Karena itulah cita-cita para ulama dan mujahid yang membebaskan negeri ini dengan darah dari imperialisme asing.

Mengakhiri tulisan ini, saya kutip kata-kata pejuang kemederkaan kita dari Kota Pahlawan Surabaya, Bung Tomo.

“Dan kita yakin saudara-saudara…. Pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar,” ujar Bung Tomo.

*Penulis adalah Koordinator Kajian Zionisme Internasional (KaZI)

http://www.hidayatullah.com

Kajian Internasional: Penyelesaian Sengketa Wilayah Indonesia – Malaysia di Blok Ambalat

Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Blok laut ini tidak semuanya kaya akan minyak mentah. Sebagian besar Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 mil laut dari garis pangkal (baseline). Malaysia menyebut wilayah Ambalat dengan Blok ND6 dan ND7.

Awal persengketaan

Persoalan klaim diketahui setelah pada tahun 1967 dilakukan pertemuan teknis pertama kali mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Kedua belah pihak bersepakat (kecuali Sipadan dan Ligitan diberlakukan sebagai keadaan status quo). Pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia, yang disebut sebagai Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia – Malaysia, kedua negara masing-masing melakukan ratifikasi pada 7 November 1969, tak lama berselang masih pada tahun 1969 Malaysia membuat peta baru yang memasukan pulau Sipadan, Ligitan dan Batu Puteh (Pedra blanca) tentunya hal ini membingungkan Indonesia dan Singapura dan pada akhirnya Indonesia maupun Singapura tidak mengakui peta baru Malaysia tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1970 kembali ditanda tangani Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi pada tahun 1979 pihak Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim dengan yang secara sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya yaitu dengan memajukan koordinat 4° 10′ arah utara melewati Pulau Sebatik. Indonesia memprotes dan menyatakan tidak mengakui klaim itu, merujuk pada Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia – Malaysia tahun 1969 dan Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia tahun 1970. Indonesia melihatnya sebagai usaha secara terus-menerus dari pihak Malaysia untuk melakukan ekspansi terhadap wilayah Indonesia. Kasus ini meningkat profilnya setelah Pulau Sipadan dan Ligitan, juga berada di blok Ambalat, dinyatakan sebagai bagian dari Malaysia oleh Mahkamah Internasional.

Aksi-aksi sepihak

o Tgl 21 Februari 2005 di Takat Unarang {nama resmi Karang Unarang) Sebanyak 17 pekerja Indonesia ditangkap oleh awak kapal perang Malaysia KD Sri Malaka,

o Angkatan laut Malaysia mengejar nelayan Indonesia keluar Ambalat.

o Malaysia dan Indonesia memberikan hak menambang ke Shell, Unocal dan ENI.

o Berkaitan dengan itu pula surat kabar Kompas mengeluarkan berita bahwa Menteri Pertahanan Malaysia telah memohon maaf berkaitan perkara tersebut. Berita tersebut segera disanggah oleh Menteri Pertahanan Malaysia yang menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah dalam kawasan yang dituntut oleh Malaysia, dengan itu Malaysia tidak mempunyai sebab untuk memohon maaf karena berada dalam perairan sendiri. Sejajar dengan itu, Malaysia menimbang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap surat kabar KOMPAS yang dianggap menyiarkan informasi yang tidak benar dengan sengaja.

” Pemimpin Redaksi Kompas, Suryopratomo kemudian membuat permohonan maaf dalam sebuah berita yang dilaporkan di halaman depan harian tersebut pada 4 Mei 2005, di bawah judul Kompas dan Deputi Perdana Menteri Malaysia Sepakat Berdamai.”

o Pada koordinat: 4°6′03.59″N 118°37′43.52″E terjadi ketegangan yang melibatkan kapal perang pihak Malaysia KD Sri Johor, KD Buang dan Kota Baharu berikut dua kapal patroli sedangkan kapal perang dari pihak Indonesia melibatkan KRI Wiratno, KRI Tongkol, KRI Tedong Naga KRI K.S. Tubun, KRI Nuku dan KRI Singa yang kemudian terjadi Insiden Penyerempetan Kapal RI dan Malaysia 2005, yaitu peristiwa pada tgl. 8 April 2005 Kapal Republik Indonesia Tedong Naga (Indonesia) yang menyerempet Kapal Diraja Rencong (Malaysia) sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak pernah terjadi tembak-menembak karena adanya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005 bahwa pada masa damai, unsur TNI AL di wilayah perbatasan RI-Malaysia harus bersikap kedepankan perdamaian dan TNI AL hanya diperbolehkan melepaskan tembakan bilamana setelah diawali adanya tembakan dari pihak Malaysia terlebih dahulu.

o Shamsudin Bardan, Ketua Eksekutif Persekutuan Majikan-majikan Malaysia (MEF) menganjurkan agar warga Malaysia mengurangi pemakaian tenaga kerja berasal dari Indonesia.

o Pihak Indonesia mengklaim adanya 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia.

o Tgl 24 Februari 2007 pukul 10.00 WITA, yakni kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh satu mil laut, pada sore harinya, pukul 15.00 WITA, kapal perang KD Sri Perlis melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh dua mil laut yang setelah itu dibayang-bayangi KRI Welang, kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia.

o Tgl 25 Februari 2007 pukul 09.00 WITA KD Sri Perli memasuki wilayah RI sejauh 3.000 yard yang akhirnya diusir keluar oleh KRI Untung Suropati, kembali sekitar pukul 11.00, satu pesawat udara patroli maritim Malaysia jenis Beech Craft B 200 T Superking melintas memasuki wilayah RI sejauh 3.000 yard, kemudian empat kapal perang yakni KRI Ki Hadjar Dewantara, KRI Keris, KRI Untung Suropati dan KRI Welang disiagakan.

Klaim Malaysia atas Blok Ambalat

Masalah antara Indonesia dan Malaysia seputar blok Ambalat pernah mengemuka pada awal tahun 2005, setelah Malaysia memberikan konsesi minyak kepada Shell melalui Petronas di wilayah tersebut. Indonesia langsung mengajukan protes karena konsesi yang diberikan Malaysia berada pada wilayah hak berdaulat Indonesia dimana Indonesia juga telah menandatangani oil production sharing contract dengan ENI pada tahun 1999 dan Unocal pada tahun 2004.

Ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas dalam permasalahan Ambalat, diantaranya adalah dasar klaim Malaysia atas Ambalat, mekanisme penyelesaian atas permasalahan Ambalat dan respon masyarakat atas masalah ambalat yang dipicu oleh media melalui pemberitaan dengan informasi yang kurang akurat.

Dalam sebuah artikel berjudul “Badawi: Konsesi Petronas Terletak di Malaysia” yang dimuat harian kompas edisi 1 maret 2005, Perdana Menteri Abdullah Badawi dan Menlu Syeh Hamid Albar menegaskan bahwa pihaknya tidak salah dalam melakukan uniteralisasi peta 1979, dan bahwa konsesi yang diberikan Petronas kepada Shell di perairan Laut Sulawesi berada di wilayah teritorial Malaysia.

Dapat kita lihat bahwa salah satu dasar klaim Malaysia terhadap blok Ambalat yang paling jelas adalah peta yang dikeluarkan oleh Malaysia secara unilateral pada tahun 1979 yang disebut Peta Baru 1979. Peta baru Malaysia 1979 terdiri atas 2 (dua) lembar peta namun dalam penulisan ini, pembahasan akan difokuskan pada lembar kedua peta baru Malaysia 1979 yang mencakup wilayah Malaysia di Utara Kalimantan.

Banyak ahli yang berpendapat bahwa peta baru 1979 lemah, Haller Trost misalnya, dalam tulisannya yang berjudul The Contested Maritime and Territorial Boundaries of Malaysia; An International Law Perspective menyebutkan bahwa peta ini memperlihatkan berbagai inkonsistensi terkait dengan kejelasan antara batas landas kontinen dan delimitasi laut territorial. Pada beberapa bagian delimitasi landas kontinen, ada batas yang sudah diatur oleh perjanjian internasional tetapi tidak digambarkan sebagai batas internasional, padahal sebagian besar perjanjian tersebut sudah diratifikasi sebelum peta tersebut dipublikasikan.

Peta baru Malaysia 1979 diduga kuat peta didasarkan pada ketentuan Konvensi 1958 (UNCLOS I), padahal dengan keluarnya United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, peta baru Malaysia 1979 sudah tidak bisa diberlakukan lagi karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini. Pasal 311 United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menyebutkan bahwa konvensi ini harus diutamakan dari konvensi-konvensi sebelumnya. Idealnya Malaysia mengeluarkan peta baru berdasarkan aturan UNCLOS 1982, namun begitu Malaysia tetap menyatakan bahwa Peta Baru Malaysia adalah peta nasional Malaysia.

Melalui Peta Baru 1979, Malaysia bahkan telah melanggar hak Indonesia sebagai negara kepulauan dalam hal penentuan baselines. Hal ini terkait dengan penentuan Karang Unarang sebagai salah satu basepoints Indonesia. Dalam Peta Baru 1979, Karang Unarang dimasukan dalam wilayah laut territorial Malaysia dan terletak di sebelah dalam garis yang dibentuk oleh TP 82 dan TP 81 dalam Peta Baru 1979.

Padahal Karang Unarang hanya berjarak 9 mil laut dari Pulau Sebatik sehingga jelas sekali bahwa Karang Unarang terletak di dalam sabuk 12 mil laut laut territorial Indonesia dimana Indonesia mempunyai kedaulatan penuh sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Selain itu, Karang Unarang merupakan elevasi pasang surut (low tide elevation) yang berhak dijadikan basepoints secara sah oleh Indonesia sesuai dengan Pasal 47 (4) UNCLOS 1982.

Hal lain yang membuat unilateralisasi peta baru Malaysia 1979 lemah adalah kenyataan bahwa pada bulan juli 2004 sudah mengajukan dialog dengan Malaysia terkait dengan batas maritim di laut Sulawesi, namun Malaysia menyatakan belum siap karena sedang melakukan survey titik dasar (precise location) dari peta baru Malaysia 1979.

Hal ini menjadi sangat janggal mengingat peta tersebut dipublikasikan pada tahun 1979, tetapi survey titik dasar baru dilakukan 25 tahun setelah peta tersebut dipublikasikan. Sehingga bisa dikatakan titik dasar yang digunakan Malaysia ketika mengeluarkan peta tersebut sangat lemah dan tidak berdasar.

Kemudian terkait dengan dengan argumentasi Malaysia yang mendasarkan klaimnya pada kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan melalui keputusan mahkamah internasional (International Court of Justice) tentang kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan yang dikeluarkan pada tahun 2002. Hal ini juga tidak dapat diterima secara hukum, karena putusan tersebut hanya mengatur mengenai kepemilikan atas kedua pulau tersebut dan tidak mengatur mengenai delimitasi batas maritim.

Hal ini ditegaskan oleh salah satu hakim pada mahkamah internasional yang menangani kasus sengketa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan yaitu Judge Shigeru Oda yang menegaskan bahwa masalah delimitasi landas kontinen harus dipandang dengan sudut pandang hukum yang berbeda yaitu United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, sehingga merupakan masalah yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan putusan mahkamah internasional tentang kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan.

Negara Indonesia adalah sebuah negara kepualauan (archipelagic state) yang sudah lama diperjuangkan di forum internasional. Klaim wilayah maritim Indonesia diawali dengan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 sampai diakuinya konsepsi tersebut oleh dunia internasional dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982, negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan berari suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud ilmiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau secara historis dianggap sebagai demikian.

Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia berhak untuk menentukan garis pangkalnya dengan garis pangkal kepulauan untuk menghubungkan titik terluar dari pulau terluar (the outermost island) dan karang, dalam sebuah kepulauan.

Dengan berlakunya ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, maka bisa kita lihat bahwa klaim wilayah Maritim Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional, dan Indonesia juga sudah melakukan kewajibannya sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982.

Sebagai contoh, Pada bulan Maret 2009, sesuai dengan Pasal 16 UNCLOS 1982, Indonesia juga telah melakukan kewajibannya untuk menyetorkan daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia ke PBB yang mencakup 195 titik garis pangkal.

Perlu juga kita melihat fakta-fakta terkait dengan hal tersebut. Fakta tersebut adalah konsesi minyak yang dilakukan Indonesia di wilayah laut Sulawesi yang dilakukan sejak tahun 1960-an. Pemberian konsesi minyak oleh Indonesia dimulai dengan blok JAPEX pada tahun 1966. Kemudian data Ditjen Migas Departemen ESDM menyatakan bahwa ada sejumlah kontraktor bagi hasil (KPS) yang telah melakukan kegiatan operasional migas di kawasan Ambalat sejak tahun 1967 yang antara lain; Total Indonesia mengelola Blok Bunyu sejak tahun 1967, BP mengelola lepas pantai North East Kalimantan pada tahun 1970, dan Hadson Bunyu mengelola Blok Bunyu pada tahun 1983. Kemudian, Eni Bukat mengelola Blok Bukat pada tahun 1988 dan Eni Ambalat mengelola Blok Ambalat pada tahun 1999.

Pada bulan September 2004, Malaysia melalui Petronas memberikan konsesi kepada Shell sesuai dengan wilayah kerja pertambangan migas dengan nama Blok ND 7 dan ND 6. Pemberian konsesi ini langsung diprotes oleh Indonesia, karena pemerintah Indonesia sudah membuat kontrak pengelolaan blok tersebut dengan nama Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Blok Ambalat sudah dikelola ENI sejak tahun 1999, sementara Blok East Ambalat sudah diberikan kepada UNOCAL pada tahun 2004.

Semua pemberian konsesi dilakukan melalui public offering dari sebelum sampai sesudah Peta Baru 1979 dipublikasikan. Malaysia tidak pernah mengajukan protes terhadap pemberian konsesi yang diberikan oleh Indonesia walaupun wilayah yang dikonsesikan memotong wilayah Malaysia dalam Peta Baru 1979. Malaysia baru mengajukan protes pada tahun 2004 pasca putusan kasus Sipadan dan Ligitan. Sikap Malaysia yang tidak memprotes pemberian konsesi yang dilakukan oleh Indonesia bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap sikap Indonesia.

Secara hukum, argumentasi atau dasar klaim Indonesia atas Blok Ambalat jauh lebih kuat karena didasarkan pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Sementara argumentasi Malaysia yang didasarkan pada Peta Baru 1979 yang dikeluarkan secara unilateral, dasar hukumnya jelas jauh lebih lemah ketimbang argumentasi atau dasar klaim Indonesia.

Karang Unarang : Ambalat Milik Indonesia

Karang Unarang adalah nama sebuah karang yang berada di Laut Sulawesi terletak sekitar 9 mil di sebelah tenggara Pulau Sebatik pada koordinat 04°00?38?LU,118°04?58?BT. Karang Unarang ini milik Indonesia. Karang Unarang hanya muncul pada saat air laut surut. Saat air laut surut pada posisi terendah, ketinggian karang mencapai 30 cm. Indonesia membangun suar permanen di Karang Unarang mulai tanggal 21 Februari 2005 sampai 14 April 2005. Mercu suar pondasi bangunan berukuran 5 X 5 meter, ketinggian 17 meter, dengan sinar yang dapat dilihat dari jarak 10 mil.

Karang Unarang ini mungkin hanyalah sebuah karang kecil, tetapi karang inilah sebagai patokan Bahwa daerah sekitarnya adalah milik Indonesia. Daerah yang dimaksud adalah Ambalat. Mendengar kata Ambalat, anda pasti ingat banyak sekali ketegangan yang terjadi antara Indonesia dengan sebuah Negara tetangga yang katanya serumpun dengan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Malaysia. Kasus Ambalat ini bermula ketika Malaysia mengklaim bahwa Ambalat adalah wilayahnya.

Mendapat klaim seperti itu, tentunya pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam. Selain jalan diplomasi, Indonesia bergerak cepat dengan membangun sebuah Mercusuar diatas Karang Unarang ini. Nah pembangunan Mercusuar ini tidaklah berjalan mulus. Ketika para pekerja sedang membangun Mercusuar ini, pihak Malaysia juga berusaha keras agar pembangunan Mercusuar ini gagal. Hal ini bisa dimengerti, karena jika Indonesia berhasil membangun Mercusuar disana dan menaikkan Bendera Merah Putih diatasnya, maka secara tidak langsung, itu sudah merupakan sebuah tanda bahwa Ambalat adalah wilayah Indonesia.

Provokasi dari Malaysia ini sungguh sangat melecehkan harga diri Indonesia. Ketika para pekerja sedang membangun Mercusuar tersebut, kapal-kapal perang Malaysia secara terang-terangan memprovokasi dengan cara berlayar sangat dekat dengan lokasi tersebut dengan kecepatan tinggi, sehingga memunculkan gelombang air laut yang mengganggu jalannya pembangunan mercusuar. Bahkan di beberapa berita media, disebutkan bahwa para pekerja pembangunan Karang Unarang ini ditangkap dan disiksa oleh Tentara Malaysia. Kejadian itu terjadi pada tanggal 21 February 2005.

Melihat provokasi nyata ini, pihak TNI AL tidak tinggal diam, dengan mengerahkan beberapa Kapal Perang untuk mengawal dan mengusir semua kapal-kapal perang Malaysia yang menghalangi pembangunan mercusuar ini. Kapal-kapal perang TNI AL dan Kapal perang Malaysia bahkan sudah saling berhadapan satu dengan lain di dekat lokasi pembangunan mercusuar ini. Bahkan sempat terjadi insiden yang panas pada tanggal 8 April 2005. Pada waktu itu, terjadi ketegangan yang melibatkan kapal perang pihak Malaysia KD Sri Johor, KD Buang dan Kota Baharu berikut dua kapal patroli sedangkan kapal perang dari pihak Indonesia melibatkan KRI Wiratno, KRI Tongkol, KRI Tedong Naga, KRI K.S. Tubun, KRI Nuku dan KRI Singa. Pada saat itu kapal Malaysia memprovokasi dengan mencoba memasuki daerah Ambalat dan Karang Unarang, namun terus dibayang-bayangi oleh kapal perang Indonesia tersebut. Sampai akhirnya KRI Tedong Naga (Indonesia) yang menyerempet KD Rencong (Malaysia) sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak pernah terjadi tembak-menembak karena adanya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005 bahwa pada masa damai, unsur TNI AL di wilayah perbatasan RI-Malaysia harus bersikap kedepankan perdamaian dan TNI AL hanya diperbolehkan melepaskan tembakan bilamana setelah diawali adanya tembakan dari pihak Malaysia terlebih dahulu.

Namun dengan perjuangan TNI khususnya TNI AL, provokasi ini bisa diatasi dan pembangunan Mercusuar di Karang Unarang selesai dilakukan. Mercusuar di Karang Unarang yang di atasnya dikibarkan bendera Merah Putih, menunjukkan kepada Dunia dan Malaysia bahwa Ambalat adalah wilayah Indonesia. Dan segenap tumpah darah Indonesia akan mempertahankannya selalu dari pihak-pihak yang mencoba mengganggu.

Kini, di karang unarang ini, Indonesia sudah mendirikan sebuah Identitas jelas yang menandakan Karang Unarang dan Ambalat adalah Milik Indonesia dari dahulu kala dan sampai selama-lamanya.

Siapakah Pemilik Kedaulatan di Blok Ambalat?

Masalah di Blok Ambalat sebenarnya bukan hal yang baru, sejak tahun 2005 ketegangan sudah terjadi disana. Sampai saat ini masih belum ada kata sepakat penyelesaian di antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Pertanyaan pentingnya, apakah benar Indonesia memiliki kedaulatan disana? Menjawab pertanyaan ini sebenarnya mudah saja, yaitu dengan menentukan letak geografis Blok Ambalat. Menentukan letak geografisnya sebenarnya juga bukan hal yang terlalu rumit, hal yang sulit adalah menentukan status hukum yang berlaku disana.

Dengan adanya putusan International Court of Justice yang menyatakan pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah territorial Malaysia, maka penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia disekitar dua pulau tersebutpun menjadi penting untuk dirundingkan. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa Negara yang berbatasan laut harus merundingkan batas-batas lautnya untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Secara geografis, Blok Ambalat terletak diluar jarak 12 mil laut dari Karang Unarang – sebuah elevasi surut yang dijadikan titik terluar bagi penarikan base line oleh Indonesia. Dengan demikian sudah tidak ada lagi “Kedaulatan” sebagaimana yang dimiliki oleh Negara pantai dalam laut teritorial maupun perairan kepulauannya. Status hukum yang paling mungkin ada di Blok Ambalat adalah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) untuk perairannya dan status sebagai Landas Kontinen (LK) untuk dasar lautnya. Berbeda dengan laut teritorial dimana Negara pantai memiliki kedaulatan, untuk ZEE dan LK yang ada adalah “Hak Berdaulat” untuk melakukan dan mengatur eksplorasi, eksploitasi serta konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati di sana.

Ada perbedaan yang tegas menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat Negara-negara di dalam hukum laut internasional. Kedua hal ini juga berpengaruh pada hak dan kewajiban Negara lainnya. Di wilayah kedaulatan Negara pantai dalam jarak 12 mil laut atau dalam wilayah perairan kepulauan (bila berbentuk archipelagic state seperti Indonesia) maka setiap kapal asing yang melintas diwajibkan untuk melintas secara damai (innocent passage). Namun pada ZEE dan laut bebas (dimana LK masih dimungkinkan ada), tidak ada kewajiban-kewajiban khusus sebagaimana diatur dalam lintas damai.

Tanpa mengurangi dukungan bahwa kedudukan hukum Indonesia atas Blok Ambalat adalah lebih kuat daripada Malaysia, ada beberapa hal yang patut diluruskan berdasarkan hal-hal yang telah dibahas diatas.

Pertama, karena belum ada kesepakatan mengenai status hukum Blok Ambalat diantara Indonesia dan Malaysia, maka tidak satupun Negara yang dapat mengklaim batas-batas lautnya secara unilateral.

Kedua, karena letak geografis Blok Ambalat yang di luar laut teritorial, maka pelanggaran hukum yang terjadi disana – apabila ada – bukanlah pelanggaran atas kedaulatan NKRI.

Ketiga, lintasan oleh kapal perang tentara laut diraja Malaysia diwilayah ZEE dan laut bebas semestinya tidak boleh dihalangi karena itu adalah bagian dari “freedom of navigation”, justru pengusiran terhadap mereka akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berlayar ini.

Masalah penentuan batas laut memang tidaklah mudah, hal ini karena menyangkut kepentingan yang sangat besar didalamnya. Terdapat banyak kasus-kasus sengketa perbatasan laut yang telah diputuskan oleh International Court of Justice, kedua Negara tentunya dapat menjadikan kasus-kasus ini sebagai acuan dalam perundingan yang sedang berjalan. Ada banyak opsi yang ditawarkan, diantaranya adalah pengelolaan bersama seperti yang pernah coba ditawarkan pada daerah Timor Gap antara Indonesia dan Australia sebelum East Timor menjadi Negara merdeka.

Terlepas dari adanya opsi tersebut, selayaknyalah bila pemerintah Indonesia secara tegas menentukan status hukum Blok Ambalat dalam perundingannya dengan Malaysia. Pemerintah melalui Bakosurtanal (BIG) harus sudah membuat peta yang memperkuat bahwa Blok Ambalat adalah terusan alamiah dari daratan Indonesia sehingga sah merupakan Landas Kontinen dari Indonesia. Selanjutnya, belajar dari kasus Sipadan-Ligitan – maka pemerintah Indonesia harus secara konsisten menunjukkan adanya “continues display of authority” disana. Diperlukan lebih dari sekedar adanya patroli oleh KRI disana untuk menunjukkan adanya effective control.

Nah, masih adakah yang menyatakan kedaulatan kita telah dilanggar di Blok Ambalat? Pelanggaran hanya akan terjadi bila Malaysia telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi disana, itupun bentuknya adalah pelanggaran atas hak berdaulat Indonesia. Mari kita berpikir ulang.!

Sumber :
http://id.wikipedia.org
http://irwan.net/
http://analisismiliter.com
http://www.indonesianhistory.info
http://imanprihandono.wordpress.com
http://radenterrysubagja.wordpress.com

TAFSIR MK: HUKUMAN MATI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

Oleh: PAN MOHAMAD FAIZ

Tafsir UUD 1945 oleh Mahkamah Konstusi terkait dengan konstitusionalitas “Hukuman Mati” yang telah ditunggu lama akhirnya tiba juga. Berikut merupakan kutipan berita resmi yang diturunkan oleh Mahkamah dari ruang persidangan sesaat setelah palu Majelis diketukkan sebagai tanda diputusnya perkara dengan sifat final dan binding.

Ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika, sepanjang mengenai ancaman pidana mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Hal tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan permohonan pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang diajukan para Pemohon perkara 2/PUU-V/2007 (Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani, Myuran Sukumaran, Andrew Chan) dan Pemohon perkara 3/PUU-V/2007 (Scott Anthony Rush), Selasa (30/10) di Ruang Sidang MK. Para Pemohon yang sebagian merupakan warga negara asing yang telah dipidana mati tersebut merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan adanya ancaman pidana mati dalam UU Narkotika.

Dalam konklusinya, terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon warga negara asing tersebut, MK menyatakan bahwa para Pemohon yang berkewarganegaraan asing tidaklah mempunyai kedudukan hukum, sehingga permohonan Myuran Sukumaran, Andrew Chan dan Scott Anthony Rush tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menanggapi argumentasi pokok yang diajukan para Pemohon bahwa pidana mati bertentangan dengan hak untuk hidup (right to life) yang menurut rumusan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, MK mendasarkan pada original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi. Hal ini diperkuat pula dengan penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945. Jadi, secara penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

Ketidakmutlakan hak untuk hidup (right to life), baik yang berwujud ketentuan-ketentuan yang membolehkan diberlakukannya pidana mati dengan pembatasan-pembatasan tertentu ataupun ketentuan-ketentuan tentang penghilangan nyawa secara absah, dapat juga ditemukan dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang atau berkait dengan hak asasi manusia, di antaranya, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Protocol Additional I to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict, Protocol Additional II to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict, Rome Statute of International Criminal Court, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), American Convention on Human Rights, Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty.

Sebagai contoh, ICCPR yang digunakan para Pemohon untuk mendukung dalil-dalilnya, tidaklah melarang negara-negara pihak (state parties) untuk memberlakukan pidana mati, tetapi ada pembatasan diberlakukan hanya terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut (the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime..) [Pasal 6 ayat (2) ICCPR]. Artinya, dengan dimungkinkannya suatu negara memberlakukan pidana mati (meskipun dengan pembatasan-pembatasan), hal itu merupakan bukti bahwa hak untuk hidup tidaklah bersifat mutlak.

Terkait dengan itu, MK menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika tergolong ke dalam kelompok kejahatan yang paling serius baik menurut UU Narkotika maupun menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dengan demikian, kualifikasi kejahatan pada pasal-pasal UU Narkotika di atas dapat disetarakan dengan “the most serious crime” menurut ketentuan Pasal 6 ICCPR.

MK juga memberikan beberapa catatan penting, sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan, salah satunya adalah ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh: bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun; pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Selain itu, demi kepastian hukum yang adil, MK juga menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) segera dilaksanakan.

Terhadap putusan ini, empat orang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinions). Pendapat berbeda Hakim Konstitusi H. Harjono khusus mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Warga Negara Asing. Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi mempunyai pendapat berbeda mengenai Pokok Permohonan. Sedangkan Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mempunyai pendapat berbeda baik mengenai kedudukan hukum (legal standing) maupun Pokok Permohonan.

Dalam salah satu hasil penelitiannya tentang Hukuman Mati berikut artikel yang telah dimuat di Jakarta Post pada bulan Mei lalu, Penulis juga telah menguraikan analisa yang sedikit banyak juga disampaikan dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan secara ringkat di atas.

Pertanyaannya sekarang, apakah rezim hukuman mati di Indonesia sudah pasti terus bertahan? Jawabannya adalah iya dan tidak. “Iya” karena hukuman mati dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat khusus dan spesifik, dan “Tidak” karena Mahkamah hanya memutuskan konstitusionalitas Hukuman Mati pada UU Narkotika. Bagaimana dengan ketentuan hukuman mati pada UU lainnya, misalnya dalam KUHP atau UU Darurat? Mulai saat ini, pertimbangan hukum Mahkamah dapat dijadikan senjata pamungkas untuk memangkas berbagai ketentuan hukuman mati di berbagai UU yang tidak sesuai dengan tafsir Mahkamah.

http://jurnalhukum.blogspot.com

Kajian Internasional: Solusi Penyelesaian Masalah ‘Sengketa Wilayah’ Laut China Selatan Dan Timur

ASEAN Terbelah Digoyang Sengketa Laut China Selatan

Kegagalan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja bulan Juli 2012 yang lalu untuk menentukan komunike bersama terhadap China terkait dengan sengketa wilayah Laut China Selatan memperlihatkan persoalan kian memanas. Penyelesaian ke tataran diplomasi masih belum menunjukkan titik terang. Sengketa tersebut bahkan telah membelah sikap negara-negara ASEAN.

Kegagalan menghasilkan komunike bersama merupakan peristiwa pertama kalinya dalam 45 tahun keberadaan perhimpunan Asia Tenggara itu. Hal itu menunjukkan betapa China sudah demikian besar memainkan pengaruh mereka kepada sejumlah anggota ASEAN yang tidak terlibat sengketa.

Sebaliknya, negara yang bersengketa dengan China–Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei–merasa ditinggalkan sesama anggota ASEAN. Padahal, keempat negara itu berharap ada sikap tegas dan kecaman ASEAN terhadap sikap agresif China di wilayah sengketa.

Kamboja yang menjadi tuan rumah bersikap jauh dari harapan. Phnom Penh justru menolak tindakan-tindakan yang dinilai dapat memicu kemarahan China. Tidak mengherankan bila Filipina langsung menuding Kamboja yang kukuh menentang setiap pernyataan keras itu sebagai biang kegagalan tersebut.

Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Kamboja Hor Namhong menyangkal tudingan itu. Dia menyatakan kegagalan tersebut adalah kegagalan bersama ASEAN.

Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan tidak bisa menyembunyikan kekecewaan yang mendalam terhadap kegagalan itu. “Kami membutuhkan waktu untuk pulih,” ungkapnya seperti dikutip Wsj.com. “ASEAN harus belajar untuk mengonsolidasi dan mengoordinasikan sikap jika ingin terlibat dalam komunitas global.”

Kekecewaan serupa ditunjukkan Menlu RI Marty Natalegawa. Dia bahkan sempat mengatakan kegagalan itu sangat tidak bertanggung jawab setelah KTT berakhir, Jumat (13/7/12). Namun, dia kemudian menyangkal telah terjadi perpecahan di antara anggota.

Menurut Marty, pertemuan itu telah menginspirasinya untuk terus mendorong pemberlakuan ASEAN Code of Conduct (CoC) mengenai sengketa Laut China Selatan. “Ini akan membuat saya semakin bertekad untuk mendorong CoC sehingga semua menjadi semakin kontekstual,” ungkapnya.

“Sekalipun ada insiden ini, kita harus tetap memiliki tujuan. Kita harus terus maju dan bukan terpinggirkan oleh insiden ini,” tegas Marty.

Kawasan Laut China Selatan yang disengketakan diperkirakan memiliki cadangan kandungan minyak sebanyak 30 miliar metrik ton dan 16 triliun meter kubik gas. Menurut kantor berita China Xinhua, jumlah itu sama dengan sepertiga cadangan gas dan minyak China.

Karena itu, tidak berlebihan bila ‘Negeri Tirai Bambu’ yang dikenal haus akan energi itu berkeras mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan. Klaim China termasuk perairan yang berada di dekat negara-negara tetangga mereka.

Di sisi lain, Filipina mengatakan wilayah yang disengketakan berada dalam zona eksklusif ekonomi mereka, yang berjarak 200 mil laut dari bibir pantai.

Filipina bersama Vietnam menolak peta wilayah perairan yang dikeluarkan China sebagai basis bagi pengembangan bersama kawasan itu.

Mereka gencar mencari penyelesaian masalah itu di tingkat regional, terutama dengan dukungan Amerika Serikat (AS), sekutu Filipina yang juga memiliki kepentingan besar di wilayah tersebut.

Menlu AS Hillary Clinton mendesak setiap negara untuk membuat klaim wilayah mereka berdasarkan Hukum Laut PBB. Namun, China menolak usulan itu karena bisa dipastikan mereka bakal kehilangan banyak klaim wilayah.


Kawasan laut china selatan yang kaya akan sumber daya alam

Dipertanyakan

Pakar ASEAN dari University of New South Wales, Carlyle Thayer, menilai kegagalan menghasilkan komunike membuat komitmen ASEAN patut dipertanyakan.

“ASEAN merupakan penjaga otonomi regional Asia Tenggara dengan menerapkan perlindungan dari masuknya kekuatan-kekuatan besar. Namun (kegagalan) ini menunjukkan China mencoba memecah perlindungan itu dan memengaruhi satu negara tertentu. Ini akan memengaruhi setiap persolan yang mulai menyentuh negara China,” jelas Thayer.

Ia mengatakan persoalan itu juga menunjukkan perpecahan di antara negara-negara anggota ASEAN. Perpecahan tersebut antara negara-negara yang bersengketa dengan China dan negara yang mengandalkan perdagangan dan ekonomi dengan China. Meski secara tidak langsung menyebut satu negara, Kamboja diketahui menerima ratusan juta dolar AS dari China dalam bentuk pinjaman lunak dan investasi.

Para analis mengatakan kegagalan ASEAN menghasilkan komunike bersama justru menguntungkan Beijing. “Negara-negara Asia Tenggara harus menghasilkan sikap bersama,” ungkap Dan Blumenthal, Direktur Kajian Asia dari American Enterprise Institute, sebuah lembaga kajian konservatif. “Sekali lagi mereka mengalami kegagalan, itu merupakan kemenangan bagi China.”

Associate Professor Robert C Beckman, Direktur Centre for International Law di National University, Singapura, menilai perselisihan di antara negara-negara ASEAN mengenai komunike tersebut bakal mempercepat prospek tercapainya kesepakatan mengenai code of conduct, sebab China merasa tidak semua negara ASEAN menentang mereka.

“Yang menjadi persoalan utama ialah apakah ASEAN dapat mencapai konsensus dan tetap bersatu dengan prinsip-prinsip mereka selama negosiasi dengan China,” ungkapnya.


Kepulauan spratly, salah satu wilayah sengketa di laut china selatan

Kemunduran AS

Menurut Blumenthal, untuk menghasilkan komunike bersama, AS sebagai negara adidaya dan memiliki kepentingan sangat besar di Laut China Selatan harus merangkul negara-negara yang selama ini dalam pelukan China, seperti Kamboja.

Menurut dia, Kamboja memiliki hubungan sangat erat dengan China yang gencar mengucurkan bantuan dana dan infrastruktur. “Jika China membeli Kamboja, kita harus bekerja keras untuk bisa menghentikannya,” ungkap Blumenthal.

Kegagalan ASEAN menghasilkan komunike bersama tidak bisa dimungkiri merupakan kemunduran bagi AS dalam upaya mereka meningkatkan pengaruh di kawasan Asia Pasifik dan menjadikan Asia Tenggara sebagai benteng untuk membendung pengaruh China. Kegagalan itu terjadi di depan mata AS sendiri, yang hadir dalam pertemuan dengan diwakili Menlu AS Hillary Clinton.

“AS akan sangat kecewa ASEAN gagal mencapai kesepakatan mengenai persoalan ini,” ungkap Ian Storey, analis senior di Institute of Southeast Asian Studies di Singapura.

“Namun, tentu saja mereka tidak bisa mengungkapkan secara terang-terangan setelah berusaha keras mendesak semua pihak untuk duduk bersama membahas persoalan itu,” ungkapnya.

Kepentingan AS di Laut China Selatan terkait dengan kebebasan pelayaran di perairan seluas 1,2 juta mil persegi yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Setiap tahun, nilai perdagangan yang melintasi perairan tersebut mencapai US$5,3 triliun.

Dari jumlah itu, sekitar US$1,2 triliun merupakan nilai perdagangan AS. Banyak pengalihan kapal kargo di wilayah tersebut. Jika terjadi konflik di Laut China Selatan, itu akan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar.

Babak Baru Perang Laut China Selatan

Selain Republik Rakyat China dan Taiwan, empat negara ASEAN turut memperebutkan wilayah laut china selatan, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Fokus sengketa adalah Kepulauan Paracel dan Spratly.

Sejarah membuktikan, sengketa Laut China Selatan berpotensi menjadi perang. Tahun 1974, China dan Vietnam berkonflik di Paracel, padahal sebelumnya mereka tenang menduduki bagian masing-masing di kepulauan itu. Menurut BBC, konflik itu menewaskan lebih dari 70 tentara Vietnam dan 18 tentara China.

Setelah perang itu, China menguasai Paracel. Juni lalu China membangun kota Sansha di Provinsi Hainan dan memasukkan Paracel sebagai bagian kota tersebut.

Pada tahun 1988 kedua negara itu berkonflik lagi, kali ini di Kepulauan Spratly, tepatnya di Karang Johnson. China memenangi konflik ini dan 60 orang tewas di pihak Vietnam.

Bila dibandingkan dengan kedua konflik ini, perselisihan antara Filipina, baik dengan China, Vietnam, maupun Malaysia, tergolong minor.

Saling Klaim


Klaim wilayah, China memotong ZEE Indonesia

China mendeklarasikan memiliki bagian terbesar teritori Laut China Selatan, mencakup ratusan kilometer di selatan dan timur Hainan, provinsi paling selatan negara itu. China mengklaim berhak berdasarkan sejarah berusia dua ribu tahun yang menyatakan Paracel dan Spratly sebagai bagian integral bangsa China. Pada tahun 1947 China menerbitkan sebuah peta yang memerinci klaim wilayahnya, tentu saja menyertakan kedua kepulauan tersebut.

Taiwan, yang memiliki nama resmi Republik China, juga mengklaim Paracel dan Spratly sebagai bagian teritorinya dengan alasan historis yang sama.

Vietnam jelas menentang klaim peta China tersebut. Vietnam berpendapat China tidak pernah menyatakan kedaulatannya di kedua kepulauan tersebut sebelum tahun 1940-an. Sama seperti China dan Taiwan, Vietnam bersikeras Paracel dan Spratly ada di teritorinya. Vietnam menyatakan memiliki dokumen-dokumen yang membuktikan telah berkuasa di Paracel dan Spratly sejak abad ke-17.

Sedangkan Filipina hanya menginginkan Spratly. Yang kerap menjadi sengketa adalah Beting Scarborough, berjarak 160 km dari pulau terluar Filipina dan sekitar 800 km dari daratan terdekat China.

Filipina bersenjatakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang menetapkan zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut (sekitar 321 km) dari garis pangkal pengukuran lebar laut teritorial.
Sama-sama memakai senjata Konvensi PBB tersebut, Malaysia dan Brunei Darussalam mengklaim memiliki beberapa pulau kecil di gugus Spratly.

Militer Malaysia telah menduduki tiga pulau kecil di gugus kepulauan tersebut, sedangkan Brunei menyatakan memiliki bagian terselatan Spratly.

Sumber Daya Alam

Alasan utama sengketa perebutan wilayah Laut China Selatan adalah kandungan gas alam dan minyak buminya. China menerbitkan estimasi tertinggi, menyatakan Paracel dan Spratly mungkin mengandung 213 miliar barel minyak bumi. Angka ini sekitar tujuh kali lipat perkiraan para peneliti Amerika Serikat.

Gas alamnya pun melimpah. Menurut Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat, Laut China Selatan memiliki sekitar 25 triliun meter kubik gas alam, sama besar dengan cadangan gas alam Qatar.

Belum lagi kekayaan ekosistem perairannya. Selain itu, lebih dari 50 persen perdagangan dunia melewati Laut China Selatan. Lokasinya pun strategis untuk pos pertahanan militer.

Akhir Februari lalu Filipina mengundang perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi melalui eksplorasi minyak bumi di lepas pantai Laut China Selatan. Izin eksplorasi direncanakan diberikan kepada 15 blok, tiga di antaranya ada di wilayah sengketa. China menyatakan tindakan Filipina tersebut ilegal karena tanpa izin mereka.

Urusan tuduh-menuduh bukan hal baru dalam sejarah sengketa Laut China Selatan. Tahun lalu Filipina menuduh China masuk tanpa izin ke wilayah perairannya dan mencoba mengganggu sebuah eksplorasi minyak bumi lepas pantai di dekat Pulau Palawan. Filipina juga menuduh China mencoba membangun pertahanan militer di Spratly.

Vietnam juga pernah menuduh China mencoba menyabotase dua operasi eksplorasi Vietnam. Tuduhan ini memicu protes anti-China di jalan-jalan di Hanoi dan Ho Chi Minh. Sebaliknya, China menuduh Vietnam memprovokasinya karena pernah melakukan latihan menembak di salah satu pesisirnya.

Campur Tangan Internasional

China berusaha bernegosiasi dengan negara-negara lain yang menginginkan kedaulatan di Laut China Selatan. Namun China cenderung ingin bersepakat di belakang layar, yang kemudian ditentang pihak seberang meja dengan membawa isu ini ke mediasi internasional.

Salah satu hasil mediasi internasional adalah Konvensi PBB tahun 1982 yang mencantumkan kesepakatan berisi kerangka solusi. Saat dipraktikkan, konvensi itu malah memicu salip-menyalip pengakuan kedaulatan. Konvensi itu juga tidak berpengaruh apa-apa terhadap klaim historis China dan Vietnam atas Paracel dan Spratly.

Pada 4 November 2002, ASEAN dan China juga mendeklarasikan kesepakatan kode etik, salah satunya menyelesaikan sengketa tanpa ancaman atau penggunaan senjata.

Filipina dan Vietnam juga telah mempunyai perjanjian bilateral dengan China, namun perjanjian itu hampir tidak berpengaruh dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan.

Selain keenam negara yang bersengketa, Amerika Serikat juga punya kepentingan di laut tersebut. Kepentingan ini berhubungan dengan fakta Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran lebih dari setengah perdagangan dunia.

Ada pula kepentingan militer, sehingga tak heran Amerika Serikat menempatkan pos militernya di sana. Walau menyatakan akan bersikap netral, ternyata Paman Sam memberikan bantuan militer kepada sekutu lamanya, Filipina.

Laut China Selatan bisa jadi akan perang. Bulan lalu, China menyatakan telah memulai patroli laut yang siaga perang. Tindakan ini untuk menentang sebuah hukum Vietnam yang mendeklarasikan kedaulatan Vietnam atas Paracel dan Spratly.

Kepentingan Amerika Serikat di Laut China Selatan


Wilayah sengketa laut china selatan

Perjalanan 11 hari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton ke enam negara Asia menunjukkan kuatnya keinginan AS mempertahankan dominasi mereka di Asia Pasifik. AS ingin memperlihatkan dirinya sebagai penengah dalam penyelesaian ketegangan di Laut China Selatan.

Isu Laut China Selatan menjadi tema pembicaraan yang dibawa Hillary setiap kali mendarat di negara yang ia kunjungi. AS seakan menjadi negara yang bijak untuk meminta negara-negara yang bersengketa untuk tidak menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik wilayah di kawasan itu.

Ketegangan di Laut China Selatan meningkat karena negara-negara di sekitar kawasan itu saling mengklaim wilayah mereka. Kita melihat bagaimana ketegangan yang terjadi antara Filipina dan China, China dan Jepang, China dan Vietnam, dan banyak lagi.

Kawasan Laut China Selatan bukan hanya strategis dalam lalu lintas laut, tetapi juga kaya dengan sumber daya alam. Itulah yang membuat semua negara saling mengklaim wilayah karena ada potensi ekonomi yang luar biasa di kawasan itu.

Secara ekonomi dan militer memang China dianggap sebagai negara yang paling superior dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan itu. Semua negara sungguh khawatir jika sampai persoalan itu tidak bisa diselesaikan secara damai, maka China akan bisa mendominasi.

Bagi AS sendiri persoalannya bukan sekadar China dikhawatirkan akan bisa menguasai wilayah tersebut. Yang lebih ditakutkan AS akan pengaruh China yang akan semakin menguat dan secara perlahan akan menggeser dominasi AS sebagai penguasa dunia.

Untuk itulah AS mencoba turut campur dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di kawasan Laut China Selatan. AS bukan hanya ingin mengirimkan pesan bahwa mereka masih hadir di kawasan itu, tetapi sekaligus menekan China agar tidak berbuat macam-macam.

Upaya untuk mengimbangi pengaruh China memang menjadi strategi global AS. Langkah itu tidak hanya dilakukan melalui jalur diplomasi, tetapi juga dengan menggunakan kekuatan militer. AS terus memperkuat keberadaan militer mereka di kawasan Asia Pasifik.

Salah satu yang menjadi bagian dari strategi global mereka adalah penempatan pasukan marinir di Darwin, Australia. Keberadaan pasukan khusus Angkatan Laut AS di utara Australia bukan untuk mengancam Indonesia, tetapi untuk memberikan pesan kepada China bahwa mereka masih menguasai kawasan Asia Pasifik.


Hillary Rodham Clinton (Menlu AS)

Dengan krisis ekonomi yang dihadapi AS, memang mereka tidak bisa serta merta membangun pangkalan militer di Asia Pasifik ini. Keberadaan pasukan marinir AS di Darwin sangatlah minimal dan tidak cukup untuk menggentarkan militer China.

Namun China sendiri belum berniat untuk melengkapi penguasaan ekonomi dengan kekuatan militer. China masih dalam proses untuk memperkuat perekonomian negara mereka dan menyejahterakan kehidupan rakyatnya.

Ketika ekonomi mereka semakin solid dan kehidupan rakyatnya semakin membaik, bukan tidak mungkin China akan juga memainkan kekuatan militernya. Kekuatan militer akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang banyak kepentingan ekonomi mereka.

Sekarang ini perusahaan China mulai merambah dunia. Dengan kekuatan modalnya, China menancapkan kekuatan ekonominya. Kita lihat bagaimana Afrika sekarang ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan China. Mereka menggeser negara-negara Eropa yang selama ini menjajah negara-negara di Benua Hitam tersebut.

Kecepatan penguasaan ekonomi China membuat AS gentar. Mereka baru tersadar bahwa China mampu membangun kekuatan ekonomi yang begitu cepat. Secara de facto, China boleh dikatakan sudah menjadi kekuatan ekonomi nomor satu di dunia menggantikan AS.

Inilah yang membuat AS kemudian bergerak cepat untuk tetap menancapkan pengaruhnya. AS tidak mau sampai tergeser sebagai penguasa dunia. Mereka ingin tetap dianggap sebagai penguasa tunggal dan juga polisi dunia.

Kunjungan tidak sampai 24 jam ke Jakarta merupakan bagian untuk mendapat dukungan politik dari Indonesia. Menlu Hillary ingin menyampaikan pesan kepada China bahwa mereka masih dianggap sebagai penentu di dunia dan mereka ingin membuktikannya dalam penyelesaian ketegangan di Laut China Selatan.

Isu bilateral seperti pemberian pesawat F-16 maupun masalah Papua hanyalah sekadar pemanis. Hillary tidak sedang membawa pesan tentang peningkatan hubungan kedua negara, tetapi lebih mencari kawan untuk menancapkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik.

Sengketa China-Jepang Di Wilayah Laut China Timur


Peta wilayah sengketa Laut China Timur

Selain bersengketa dengan beberapa negara Asia Tenggara di Laut China Selatan, Beijing juga bersengketa dengan Tokyo di Laut China Timur. Kedua negara saling mengklaim atas wilayah Kepulauan Senkaku atau Diayotai. Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara, praktis di Laut China Timur, China tidak bisa seenak hatinya mengintimidasi Jepang karena kekuatan militer Jepang jauh lebih modern dibandingkan gabungan empat negara ASEAN yang bersengketa dengan China di Laut China Selatan.

Salah satu pertanyaan menarik adalah bagaimana sebenarnya peran Amerika Serikat dalam sengketa ini? Secara kasat mata, Washington tidak terlalu aktif bersikap dibandingkan dengan sengketa di Laut China Selatan. Namun ada dugaan kuat bahwa Amerika Serikat bermain di balik layar guna mendorong Tokyo bersikap keras guna menghadapi asertivitas Beijing. Ketidakaktifan Amerika Serikat dalam bersikap bisa jadi karena Washington percaya akan kredibilitas Jepang guna merespon tindakan-tindakan China.

Dikaitkan dengan sengketa Laut China Selatan, apakah Amerika Serikat di belakang layar memainkan suatu skenario yang substansinya adalah untuk mengelilingi China? Dengan kata lain, sangat mungkin kartu sengketa Laut China Timur sebenarnya dimainkan juga oleh Washington terkait dengan sengketa Laut China Selatan untuk menghadapi China.

China Marah akan Sikap Amerika Serikat


Peta wilayah Laut China Timur

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan tidak akan ikut campur dalam sengketa antara Jepang dan China atas kepulauan di Laut China Timur. Namun, sikapnya itu justru memicu kemarahan Beijing.

Seperti yang dikutip dari Voice of America, Pemerintahan Obama mengatakan Amerika tidak mengambil “sikap tentang siapa yang berdaulat” atas kepulauan yang dikuasai Jepang yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China. Perairan di sekitarnya kaya akan ikan, serta cadangan minyak dan mineral.

Namun, Amerika telah berulang kali mendesak kedua negara itu untuk menghindari insiden yang bisa memperkeruh perselisihan itu, dan memulai perundingan untuk mengatasinya.

Jepang menduduki kepulauan kecil itu pada 1895 sampai akhir Perang Dunia II, dan kemudian diambil alih Amerika. Amerika mengembalikan kepulauan itu kepada Jepang pada 1972, menuai protes dari China yang menyatakan kepulauan itu sebagai wilayah China setahun sebelumnya.

Sengketa ini memanas lagi bulan lalu, ketika orang-orang China dan Jepang tiba di pulau-pulau itu untuk menegaskan klaim negara mereka masing-masing. Para pejabat Amerika menanggapi dengan mendesak Jepang dan China untuk mengatasi sengketa itu secara damai.

Guru besar Naval War College Toshi Yoshihara mengatakan posisi Amerika dirumitkan dengan piagam perjanjian pada 1960 yang menjanjikan militer Amerika apabila wilayah yang dikuasai Jepang diserang.

Para pejabat Amerika mengatakan, mereka menganggap kepulauan yang disengketakan itu sebagai bagian dari wilayah yang tercakup oleh perjanjian pertahanan itu. Tetapi, mereka menolak menguraikan keadaan apa yang akan memicu intervensi militer Amerika.

Yoshihara mengatakan Amerika tidak ingin mengatakan apa pun yang bisa mendorong Jepang untuk menghadapi konfrontasi dengan China. Namun, ia mengatakan pendekatan Amerika juga membuat sebagian pembuat kebijakan Jepang tidak nyaman.

“‘Sebagian orang Jepang ragu dengan jaminan Amerika tentang kepulauan itu dan menghendaki penjelasan lebih lanjut,” katanya.

Upaya Amerika untuk meyakinkan Jepang tentang perjanjian itu telah memicu kemarahan China. Pekan lalu, ketika Menteri Luar Negeri Hillary Clinton melakukan perjalanan di Asia, media pemerintah China menuduh Amerika menjalankan kebijakan “berbahaya” dan “bertentangan” tentang kepulauan itu karena Amerika mengakui penguasaan Jepang atas kepulauan itu dan menyebut kepulauan itu dengan nama Jepang.

Komplikasi lain mengenai posisi Amerika muncul dari Perjanjian Status Pasukan tahun 1972 di mana Jepang mengizinkan militer Amerika menggunakan dua pulau yang disengketakan itu sebagai tempat latihan penembakan untuk masa tak terbatas.

Sengketa Semakin Memanas, China Peringatkan Jepang

Hubungan China dan Jepang kian memanas terkait sengketa pulau di Laut China Timur. Menteri Pertahanan (Menhan) China Liang Guanglie bahkan mengingatkan, negaranya punya hak untuk mengambil tindakan lebih jauh guna menyelesaikan sengketa wilayah dengan Jepang. Namun dia berharap konflik ini bisa diselesaikan lewat diplomasi.

Dikatakan Liang, pemerintah China terus mengawasi dengan cermat situasi di wilayah sengketa Laut China Timur.

“Dan kami punya hak untuk tindakan lebih jauh,” cetus pejabat tinggi China itu dalam konferensi pers bersama Menhan Amerika Serikat Leon Panetta di Beijing, China seperti dilansir AFP, Selasa (18/9/2012).

“Tentunya meski begitu, kami masih mengharapkan solusi damai atas masalah ini,” imbuh Liang ketika ditanya apakah China akan menggunakan kekuatan militernya dalam krisis ini.

Jepang dan China telah lama bersengketa atas pulau-pulau di Laut China Timur yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China. Kepulauan itu penting karena letaknya strategis di rute perkapalan penting dan kaya akan ikan serta diduga memiliki cadangan minyak. Pulau-pulau itu diklaim oleh Jepang namun juga diklaim oleh China dan Taiwan.

Pekan lalu pemerintah Jepang mengumumkan untuk membeli pulau-pulau di wilayah sengketa tersebut. Sejak itu aksi-aksi unjuk rasa anti-Jepang marak digelar.

Liang menyalahkan pemerintah Tokyo atas memanasnya situasi. Dikatakannya, pulau-pulau itu telah menjadi milik China selama berabad-abad, sejak dinasti Ming.

“Eskalasi ketegangan saat ini atas sengketa ini total disebabkan oleh pihak Jepang,” cetus Liang.

Dalam konferensi pers itu, Panetta mengimbau kedua negara untuk tetap tenang dan menahan diri. “Sehubungan dengan ketegangan saat ini, kami megimbau semua pihak untuk tenang dan menahan diri,” kata Menhan AS tersebut.

Perkembangan terkini: Kapal Induk Pertama China Mulai Dioperasikan hari ini


Kapal Induk China (AFP)

Kapal induk pembawa pesawat tempur milik China untuk pertama kalinya dioperasikan. Penggunaan kapal bernama Liaoning ini merupakan bagian dari peningkatan kemampuan militer China dalam fungsi pertahanan, di tengah ketegangan maritim di kawasan tersebut.

“Memiliki kapal pembawa pesawat dalam jajaran militer kita merupakan langkah penting dalam peningkatan kemampuan pertahanan angkatan laut negara kita ke tingkat yang lebih modern,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan China seperti dilansir AFP, Selasa (25/9/2012).

Liaoning merupakan kapal bekas milik Soviet yang dibeli dari Ukraina, kemudian diperbaiki dan dimodifikasi untuk digunakan oleh militer China. Kapal yang memiliki panjang 300 meter ini dinamai dengan nama provinsi yang menjadi lokasi kota pelabuhan utama kota Dalian, yang juga menjadi lokasi perbaikan dan modifikasi kapal ini.

Media setempat melaporkan, kapal ini resmi diserahkan kepada pihak Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China pada Minggu (23/9/12) waktu setempat. Pengoperasian kapal ini dimulai hari ini dan menjadi penanda China sebagai anggota Dewan Keamanan PBB terakhir yang memiliki kapal induk pembawa pesawat.

Kementerian Pertahanan China menyatakan, penggunaan kapal ini akan “meningkatkan kemampuan pertahanan (China), mengembangkan kapasitas kerjasama di kawasan laut dalam kaitannya dengan ancaman keamanan dan akan lebih efektif dalam membela kepentingan bangsa, seperti kedaulatan negara, keamanan, dan pengembangan.”

Berkembang spekulasi soal tujuan utama penggunaan kapal ini. Disebut-sebut pengoperasian Liaoning berkaitan dengan sengketa pulau Diaoyu atau Senkaku dengan Jepang. Selain itu, pengumuman ini juga dilakukan di tengah-tengah ketegangan maritim di kawasan Laut China Selatan antara China, Jepang, Vietnam, dan Filipina, yang tentu saja memicu kecurigaan.

Meskipun sejak tahun lalu, otoritas China telah berulang kali menegaskan bahwa pembenahan kapal bekas Soviet itu sama sekali tidak ditujukan untuk meningkatkan ancaman bagi negara-negara tetangganya. China menyatakan, kapal tersebut diutamakan untuk pelatihan militer dan tujuan penelitian.

Baca artikel terkait: Pulau Natuna Menyimpan Cadangan Gas Alam Terbesar Di Dunia

sumber:
http://www.metrotvnews.com
http://m.mediaindonesia.com
http://www.vhrmedia.com

http://news.detik.com

%d bloggers like this: