Posts tagged ‘Deklarasi Djuanda’

Muhammadiyah Gelar Refleksi 55 Tahun Deklarasi Djuanda

Djuanda Kartawidjaja

Pengurus Pusat Muhammadiyah menggelar Refleksi 55 Tahun Deklarasi Djuanda bertema “Kedaulatan Nusantara untuk Kejayaan Bangsa” di Gedung PP Muhammadiyah di Jakarta, Rabu (19/12/2012) malam.

Acara itu digelar untuk mengenang jasa besar Djuanda Kartawidjaja selaku tokoh yang mencanangkan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 [1], dengan mengintegrasikan seluruh wilayah kepulauan dan laut yang menjadi wilayah teritorial Indonesia.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, tidak banyak yang mengenal jasa dan sosok Djuanda Kartawidjaja sebagai salah satu tokoh Muhammadiyah dalam Deklarasi Djuanda.

“Refleksi ini kami lakukan untuk mengenang jasa pak Djuanda dalam mengukuhkan kedaulatan teritorial, dengan memasukkan laut dalam kepulauan Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam NKRI,” kata Din di sela-sela kegiatan tersebut.

Menurut Din, jasa besar Djuanda Kartawidjaja wajar diperingati dan dilanjutkan. Muhammadiyah akan melakukan penegakkan kedaulatan harga diri harkat dan martabat bangsa dengan memprakarsai gerakan menegakkan kedaulatan, salah satunya di bidang energi.

“Kami sudah melakukan `judicial review` di bidang energi yang belum berdaulat, di mana sumber daya alam saat ini belum dikuasai sepenuhnya oleh negara dan belum digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat,” kata dia.

Din mengatakan, pihaknya merasa bersalah dan malu karena telah membiarkan jasa Djuanda Kartawidjaja terlupakan dan terabaikan, bahkan tidak diketahui para generasi penerus bangsa.

Ke depan, Muhammadiyah secara simultan melakukan acara serupa untuk mengenang Djuanda sebagai salah satu tokoh yang berjasa bagi bangsa dan negara.

“Dari pada tidak sama sekali, maka kita mulai dari sekarang,” kata dia, dalam berita Antara.

Dalam acara Refleksi 55 Deklarasi Djuanda, turut hadir sejumlah tokoh antara lain Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, menantu Djuanda Kartawidjaja, yakni Awaloedin Jamin serta pengamat politik Kusnanto Anggoro.

Mengenal lebih dekat sosok Ir. H.R. Djoeanda Kartawidjaja

 

220px-Djuanda_Cartawidjaja

Ir. H. R. Djoeanda Kartawidjaja (ejaan baru: Juanda Kartawijaya) lahir diTasikmalayaJawa Barat14 Januari 1911 – meninggal di Jakarta7 November 1963 pada umur 52 tahun adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Ia menjabat dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja I.

Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan sebagai negara kepulauan dalam konvensi hukum laut United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) [2].

Namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang di SurabayaJawa Timur yaituBandara Djuanda atas jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang tersebut sehingga dapat terlaksana. Selain itu juga diabadikan untuk nama hutan raya diBandung yaitu Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, dalam taman ini terdapat Museum dan Monumen Ir. H. Djuanda.

Djuanda wafat di Jakarta 7 November 1963 karena serang jantung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.244/1963 Ir. H. Djuanda Kartawidjaja diangkat sebagai tokoh nasional/pahlawan kemerdekaan nasional.

Latar belakang dan pendidikan

Ir. H. Djuanda dilahirkan di Tasikmalaya, 14 januari 1911, merupakan anak pertama pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat, ayahnya seorang Mantri Guru pada Hollandsch Inlansdsch School (HIS). Pendidikan sekolah dasar diselesaikan di HIS dan kemudian pindah ke sekolah untuk anak orang Eropa Europesche Lagere School (ELS), tamat tahun 1924. Selanjutnya oleh ayahnya dimasukkan ke sekolah menengah khusus orang Eropa yaitu Hogere Burger School (HBS) di Bandung, dan lulus tahun 1929. Pada tahun yang sama dia masuk ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS) sekarangInstitut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung, mengambil jurusan teknik sipil dan lulus tahun 1933. Semasa mudanya Djuanda hanya aktif dalam organisasi non politik yaitu Paguyuban Pasundan dan anggota Muhamadiyah, dan pernah menjadi pimpinan sekolah Muhamadiyah. Karir selanjutnya dijalaninya sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum propinsi Jawa Barat, Hindia Belanda sejak tahun 1939.

Perjuangan

Ir. H. Djuanda seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Dia seorang pegawai negeri yang patut diteladani. Meniti karir dalam berbagai jabatan pengabdian kepada negara dan bangsa. Semenjak lulus dari TH Bandung (1933) dia memilih mengabdi di tengah masyarakat. Dia memilih mengajar di SMA Muhammadiyah di Jakarta dengan gaji seadanya. Padahal, kala itu dia ditawari menjadi asisten dosen di TH Bandung dengan gaji lebih besar.

Setelah empat tahun mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta, pada 1937, Djuanda mengabdi dalam dinas pemerintah di Jawaatan Irigasi Jawa Barat. Selain itu, dia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, tepatnya pada 28 September 1945, Djuanda memimpin para pemuda mengambil-alih Jawatan Kereta Api dari Jepang. Disusul pengambil-alihan Jawatan Pertambangan, Kotapraja, Keresidenan dan obyek-obyek militer di Gudang Utara Bandung.

Kemudian pemerintah RI mengangkat Djuanda sebagai Kepala Jawatan Kereta Api untuk wilayah Jawa dan Madura. Setelah itu, dia diangkat menjabat Menteri Perhubungan. Dia pun pernah menjabat Menteri Pengairan, Kemakmuran, Keuangan dan Pertahanan. Beberapa kali dia memimpin perundingan dengan Belanda. Di antaranya dalam Perundingan KMB, dia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Dalam Perundingan KMB ini, Belanda mengakui kedaulatan pemerintahan RI.

Djuanda sempat ditangkap tentara Belanda saat Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948. Dia dibujuk agar bersedia ikut dalam pemerintahan Negara Pasundan. Tetapi dia menolak.

Dia seorang abdi negara dan masyarakat yang bekerja melampaui batas panggilan tugasnya. Mampu menghadapi tantangan dan mencari solusi terbaik demi kepentingan bangsa dan negaranya. Karya pengabdiannya yang paling strategis adalah Deklarasi Djuanda13 Desember 1957.

Wilayah Negara Republik Indonesia pada saat Merdeka 17 Agustus 1945 atau sebelum ‘Deklarasi Djuanda’:

peta_indonesia_1939

Wilayah Negara Republik Indonesia sesudah ‘Deklarasi Djuanda’ pada 13 Desember 1957:

peta_indonesia_1957

Ir. Djuanda oleh kalangan pers dijuluki ‘menteri marathon’ karena sejak awal kemerdekaan (1946) sudah menjabat sebagai menteri muda perhubungan sampai menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan (1957-1959) sampai menjadi Menteri Pertama pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1963). Sehingga dari tahun 1946 sampai meninggalnya tahun 1963, beliau menjabat sekali sebagai menteri muda, 14 kali sebagai menteri, dan sekali menjabat Perdana Menteri.

Dia seorang pemimpin yang luwes. Dalam beberapa hal dia kadangkala berbeda pendapat dengan Presiden Soekarno dan tokoh-tokoh politik lainnya.

Catatan kaki :
[1]^ United Nations Convention on Law of the Sea (Full texts)

[2]^Ingat 13 Desember, Hari DEKLARASI DJOEANDA!

sumber:
http://hidayatullah.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Djoeanda_Kartawidjaja

Kajian Internasional: Penyelesaian Sengketa Wilayah Indonesia – Malaysia di Blok Ambalat

Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Blok laut ini tidak semuanya kaya akan minyak mentah. Sebagian besar Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 mil laut dari garis pangkal (baseline). Malaysia menyebut wilayah Ambalat dengan Blok ND6 dan ND7.

Awal persengketaan

Persoalan klaim diketahui setelah pada tahun 1967 dilakukan pertemuan teknis pertama kali mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Kedua belah pihak bersepakat (kecuali Sipadan dan Ligitan diberlakukan sebagai keadaan status quo). Pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia, yang disebut sebagai Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia – Malaysia, kedua negara masing-masing melakukan ratifikasi pada 7 November 1969, tak lama berselang masih pada tahun 1969 Malaysia membuat peta baru yang memasukan pulau Sipadan, Ligitan dan Batu Puteh (Pedra blanca) tentunya hal ini membingungkan Indonesia dan Singapura dan pada akhirnya Indonesia maupun Singapura tidak mengakui peta baru Malaysia tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1970 kembali ditanda tangani Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi pada tahun 1979 pihak Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim dengan yang secara sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya yaitu dengan memajukan koordinat 4° 10′ arah utara melewati Pulau Sebatik. Indonesia memprotes dan menyatakan tidak mengakui klaim itu, merujuk pada Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia – Malaysia tahun 1969 dan Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia tahun 1970. Indonesia melihatnya sebagai usaha secara terus-menerus dari pihak Malaysia untuk melakukan ekspansi terhadap wilayah Indonesia. Kasus ini meningkat profilnya setelah Pulau Sipadan dan Ligitan, juga berada di blok Ambalat, dinyatakan sebagai bagian dari Malaysia oleh Mahkamah Internasional.

Aksi-aksi sepihak

o Tgl 21 Februari 2005 di Takat Unarang {nama resmi Karang Unarang) Sebanyak 17 pekerja Indonesia ditangkap oleh awak kapal perang Malaysia KD Sri Malaka,

o Angkatan laut Malaysia mengejar nelayan Indonesia keluar Ambalat.

o Malaysia dan Indonesia memberikan hak menambang ke Shell, Unocal dan ENI.

o Berkaitan dengan itu pula surat kabar Kompas mengeluarkan berita bahwa Menteri Pertahanan Malaysia telah memohon maaf berkaitan perkara tersebut. Berita tersebut segera disanggah oleh Menteri Pertahanan Malaysia yang menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah dalam kawasan yang dituntut oleh Malaysia, dengan itu Malaysia tidak mempunyai sebab untuk memohon maaf karena berada dalam perairan sendiri. Sejajar dengan itu, Malaysia menimbang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap surat kabar KOMPAS yang dianggap menyiarkan informasi yang tidak benar dengan sengaja.

” Pemimpin Redaksi Kompas, Suryopratomo kemudian membuat permohonan maaf dalam sebuah berita yang dilaporkan di halaman depan harian tersebut pada 4 Mei 2005, di bawah judul Kompas dan Deputi Perdana Menteri Malaysia Sepakat Berdamai.”

o Pada koordinat: 4°6′03.59″N 118°37′43.52″E terjadi ketegangan yang melibatkan kapal perang pihak Malaysia KD Sri Johor, KD Buang dan Kota Baharu berikut dua kapal patroli sedangkan kapal perang dari pihak Indonesia melibatkan KRI Wiratno, KRI Tongkol, KRI Tedong Naga KRI K.S. Tubun, KRI Nuku dan KRI Singa yang kemudian terjadi Insiden Penyerempetan Kapal RI dan Malaysia 2005, yaitu peristiwa pada tgl. 8 April 2005 Kapal Republik Indonesia Tedong Naga (Indonesia) yang menyerempet Kapal Diraja Rencong (Malaysia) sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak pernah terjadi tembak-menembak karena adanya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005 bahwa pada masa damai, unsur TNI AL di wilayah perbatasan RI-Malaysia harus bersikap kedepankan perdamaian dan TNI AL hanya diperbolehkan melepaskan tembakan bilamana setelah diawali adanya tembakan dari pihak Malaysia terlebih dahulu.

o Shamsudin Bardan, Ketua Eksekutif Persekutuan Majikan-majikan Malaysia (MEF) menganjurkan agar warga Malaysia mengurangi pemakaian tenaga kerja berasal dari Indonesia.

o Pihak Indonesia mengklaim adanya 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia.

o Tgl 24 Februari 2007 pukul 10.00 WITA, yakni kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh satu mil laut, pada sore harinya, pukul 15.00 WITA, kapal perang KD Sri Perlis melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh dua mil laut yang setelah itu dibayang-bayangi KRI Welang, kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia.

o Tgl 25 Februari 2007 pukul 09.00 WITA KD Sri Perli memasuki wilayah RI sejauh 3.000 yard yang akhirnya diusir keluar oleh KRI Untung Suropati, kembali sekitar pukul 11.00, satu pesawat udara patroli maritim Malaysia jenis Beech Craft B 200 T Superking melintas memasuki wilayah RI sejauh 3.000 yard, kemudian empat kapal perang yakni KRI Ki Hadjar Dewantara, KRI Keris, KRI Untung Suropati dan KRI Welang disiagakan.

Klaim Malaysia atas Blok Ambalat

Masalah antara Indonesia dan Malaysia seputar blok Ambalat pernah mengemuka pada awal tahun 2005, setelah Malaysia memberikan konsesi minyak kepada Shell melalui Petronas di wilayah tersebut. Indonesia langsung mengajukan protes karena konsesi yang diberikan Malaysia berada pada wilayah hak berdaulat Indonesia dimana Indonesia juga telah menandatangani oil production sharing contract dengan ENI pada tahun 1999 dan Unocal pada tahun 2004.

Ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas dalam permasalahan Ambalat, diantaranya adalah dasar klaim Malaysia atas Ambalat, mekanisme penyelesaian atas permasalahan Ambalat dan respon masyarakat atas masalah ambalat yang dipicu oleh media melalui pemberitaan dengan informasi yang kurang akurat.

Dalam sebuah artikel berjudul “Badawi: Konsesi Petronas Terletak di Malaysia” yang dimuat harian kompas edisi 1 maret 2005, Perdana Menteri Abdullah Badawi dan Menlu Syeh Hamid Albar menegaskan bahwa pihaknya tidak salah dalam melakukan uniteralisasi peta 1979, dan bahwa konsesi yang diberikan Petronas kepada Shell di perairan Laut Sulawesi berada di wilayah teritorial Malaysia.

Dapat kita lihat bahwa salah satu dasar klaim Malaysia terhadap blok Ambalat yang paling jelas adalah peta yang dikeluarkan oleh Malaysia secara unilateral pada tahun 1979 yang disebut Peta Baru 1979. Peta baru Malaysia 1979 terdiri atas 2 (dua) lembar peta namun dalam penulisan ini, pembahasan akan difokuskan pada lembar kedua peta baru Malaysia 1979 yang mencakup wilayah Malaysia di Utara Kalimantan.

Banyak ahli yang berpendapat bahwa peta baru 1979 lemah, Haller Trost misalnya, dalam tulisannya yang berjudul The Contested Maritime and Territorial Boundaries of Malaysia; An International Law Perspective menyebutkan bahwa peta ini memperlihatkan berbagai inkonsistensi terkait dengan kejelasan antara batas landas kontinen dan delimitasi laut territorial. Pada beberapa bagian delimitasi landas kontinen, ada batas yang sudah diatur oleh perjanjian internasional tetapi tidak digambarkan sebagai batas internasional, padahal sebagian besar perjanjian tersebut sudah diratifikasi sebelum peta tersebut dipublikasikan.

Peta baru Malaysia 1979 diduga kuat peta didasarkan pada ketentuan Konvensi 1958 (UNCLOS I), padahal dengan keluarnya United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, peta baru Malaysia 1979 sudah tidak bisa diberlakukan lagi karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini. Pasal 311 United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menyebutkan bahwa konvensi ini harus diutamakan dari konvensi-konvensi sebelumnya. Idealnya Malaysia mengeluarkan peta baru berdasarkan aturan UNCLOS 1982, namun begitu Malaysia tetap menyatakan bahwa Peta Baru Malaysia adalah peta nasional Malaysia.

Melalui Peta Baru 1979, Malaysia bahkan telah melanggar hak Indonesia sebagai negara kepulauan dalam hal penentuan baselines. Hal ini terkait dengan penentuan Karang Unarang sebagai salah satu basepoints Indonesia. Dalam Peta Baru 1979, Karang Unarang dimasukan dalam wilayah laut territorial Malaysia dan terletak di sebelah dalam garis yang dibentuk oleh TP 82 dan TP 81 dalam Peta Baru 1979.

Padahal Karang Unarang hanya berjarak 9 mil laut dari Pulau Sebatik sehingga jelas sekali bahwa Karang Unarang terletak di dalam sabuk 12 mil laut laut territorial Indonesia dimana Indonesia mempunyai kedaulatan penuh sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Selain itu, Karang Unarang merupakan elevasi pasang surut (low tide elevation) yang berhak dijadikan basepoints secara sah oleh Indonesia sesuai dengan Pasal 47 (4) UNCLOS 1982.

Hal lain yang membuat unilateralisasi peta baru Malaysia 1979 lemah adalah kenyataan bahwa pada bulan juli 2004 sudah mengajukan dialog dengan Malaysia terkait dengan batas maritim di laut Sulawesi, namun Malaysia menyatakan belum siap karena sedang melakukan survey titik dasar (precise location) dari peta baru Malaysia 1979.

Hal ini menjadi sangat janggal mengingat peta tersebut dipublikasikan pada tahun 1979, tetapi survey titik dasar baru dilakukan 25 tahun setelah peta tersebut dipublikasikan. Sehingga bisa dikatakan titik dasar yang digunakan Malaysia ketika mengeluarkan peta tersebut sangat lemah dan tidak berdasar.

Kemudian terkait dengan dengan argumentasi Malaysia yang mendasarkan klaimnya pada kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan melalui keputusan mahkamah internasional (International Court of Justice) tentang kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan yang dikeluarkan pada tahun 2002. Hal ini juga tidak dapat diterima secara hukum, karena putusan tersebut hanya mengatur mengenai kepemilikan atas kedua pulau tersebut dan tidak mengatur mengenai delimitasi batas maritim.

Hal ini ditegaskan oleh salah satu hakim pada mahkamah internasional yang menangani kasus sengketa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan yaitu Judge Shigeru Oda yang menegaskan bahwa masalah delimitasi landas kontinen harus dipandang dengan sudut pandang hukum yang berbeda yaitu United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, sehingga merupakan masalah yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan putusan mahkamah internasional tentang kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan.

Negara Indonesia adalah sebuah negara kepualauan (archipelagic state) yang sudah lama diperjuangkan di forum internasional. Klaim wilayah maritim Indonesia diawali dengan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 sampai diakuinya konsepsi tersebut oleh dunia internasional dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982, negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan berari suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud ilmiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau secara historis dianggap sebagai demikian.

Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia berhak untuk menentukan garis pangkalnya dengan garis pangkal kepulauan untuk menghubungkan titik terluar dari pulau terluar (the outermost island) dan karang, dalam sebuah kepulauan.

Dengan berlakunya ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, maka bisa kita lihat bahwa klaim wilayah Maritim Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional, dan Indonesia juga sudah melakukan kewajibannya sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982.

Sebagai contoh, Pada bulan Maret 2009, sesuai dengan Pasal 16 UNCLOS 1982, Indonesia juga telah melakukan kewajibannya untuk menyetorkan daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia ke PBB yang mencakup 195 titik garis pangkal.

Perlu juga kita melihat fakta-fakta terkait dengan hal tersebut. Fakta tersebut adalah konsesi minyak yang dilakukan Indonesia di wilayah laut Sulawesi yang dilakukan sejak tahun 1960-an. Pemberian konsesi minyak oleh Indonesia dimulai dengan blok JAPEX pada tahun 1966. Kemudian data Ditjen Migas Departemen ESDM menyatakan bahwa ada sejumlah kontraktor bagi hasil (KPS) yang telah melakukan kegiatan operasional migas di kawasan Ambalat sejak tahun 1967 yang antara lain; Total Indonesia mengelola Blok Bunyu sejak tahun 1967, BP mengelola lepas pantai North East Kalimantan pada tahun 1970, dan Hadson Bunyu mengelola Blok Bunyu pada tahun 1983. Kemudian, Eni Bukat mengelola Blok Bukat pada tahun 1988 dan Eni Ambalat mengelola Blok Ambalat pada tahun 1999.

Pada bulan September 2004, Malaysia melalui Petronas memberikan konsesi kepada Shell sesuai dengan wilayah kerja pertambangan migas dengan nama Blok ND 7 dan ND 6. Pemberian konsesi ini langsung diprotes oleh Indonesia, karena pemerintah Indonesia sudah membuat kontrak pengelolaan blok tersebut dengan nama Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Blok Ambalat sudah dikelola ENI sejak tahun 1999, sementara Blok East Ambalat sudah diberikan kepada UNOCAL pada tahun 2004.

Semua pemberian konsesi dilakukan melalui public offering dari sebelum sampai sesudah Peta Baru 1979 dipublikasikan. Malaysia tidak pernah mengajukan protes terhadap pemberian konsesi yang diberikan oleh Indonesia walaupun wilayah yang dikonsesikan memotong wilayah Malaysia dalam Peta Baru 1979. Malaysia baru mengajukan protes pada tahun 2004 pasca putusan kasus Sipadan dan Ligitan. Sikap Malaysia yang tidak memprotes pemberian konsesi yang dilakukan oleh Indonesia bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap sikap Indonesia.

Secara hukum, argumentasi atau dasar klaim Indonesia atas Blok Ambalat jauh lebih kuat karena didasarkan pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Sementara argumentasi Malaysia yang didasarkan pada Peta Baru 1979 yang dikeluarkan secara unilateral, dasar hukumnya jelas jauh lebih lemah ketimbang argumentasi atau dasar klaim Indonesia.

Karang Unarang : Ambalat Milik Indonesia

Karang Unarang adalah nama sebuah karang yang berada di Laut Sulawesi terletak sekitar 9 mil di sebelah tenggara Pulau Sebatik pada koordinat 04°00?38?LU,118°04?58?BT. Karang Unarang ini milik Indonesia. Karang Unarang hanya muncul pada saat air laut surut. Saat air laut surut pada posisi terendah, ketinggian karang mencapai 30 cm. Indonesia membangun suar permanen di Karang Unarang mulai tanggal 21 Februari 2005 sampai 14 April 2005. Mercu suar pondasi bangunan berukuran 5 X 5 meter, ketinggian 17 meter, dengan sinar yang dapat dilihat dari jarak 10 mil.

Karang Unarang ini mungkin hanyalah sebuah karang kecil, tetapi karang inilah sebagai patokan Bahwa daerah sekitarnya adalah milik Indonesia. Daerah yang dimaksud adalah Ambalat. Mendengar kata Ambalat, anda pasti ingat banyak sekali ketegangan yang terjadi antara Indonesia dengan sebuah Negara tetangga yang katanya serumpun dengan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Malaysia. Kasus Ambalat ini bermula ketika Malaysia mengklaim bahwa Ambalat adalah wilayahnya.

Mendapat klaim seperti itu, tentunya pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam. Selain jalan diplomasi, Indonesia bergerak cepat dengan membangun sebuah Mercusuar diatas Karang Unarang ini. Nah pembangunan Mercusuar ini tidaklah berjalan mulus. Ketika para pekerja sedang membangun Mercusuar ini, pihak Malaysia juga berusaha keras agar pembangunan Mercusuar ini gagal. Hal ini bisa dimengerti, karena jika Indonesia berhasil membangun Mercusuar disana dan menaikkan Bendera Merah Putih diatasnya, maka secara tidak langsung, itu sudah merupakan sebuah tanda bahwa Ambalat adalah wilayah Indonesia.

Provokasi dari Malaysia ini sungguh sangat melecehkan harga diri Indonesia. Ketika para pekerja sedang membangun Mercusuar tersebut, kapal-kapal perang Malaysia secara terang-terangan memprovokasi dengan cara berlayar sangat dekat dengan lokasi tersebut dengan kecepatan tinggi, sehingga memunculkan gelombang air laut yang mengganggu jalannya pembangunan mercusuar. Bahkan di beberapa berita media, disebutkan bahwa para pekerja pembangunan Karang Unarang ini ditangkap dan disiksa oleh Tentara Malaysia. Kejadian itu terjadi pada tanggal 21 February 2005.

Melihat provokasi nyata ini, pihak TNI AL tidak tinggal diam, dengan mengerahkan beberapa Kapal Perang untuk mengawal dan mengusir semua kapal-kapal perang Malaysia yang menghalangi pembangunan mercusuar ini. Kapal-kapal perang TNI AL dan Kapal perang Malaysia bahkan sudah saling berhadapan satu dengan lain di dekat lokasi pembangunan mercusuar ini. Bahkan sempat terjadi insiden yang panas pada tanggal 8 April 2005. Pada waktu itu, terjadi ketegangan yang melibatkan kapal perang pihak Malaysia KD Sri Johor, KD Buang dan Kota Baharu berikut dua kapal patroli sedangkan kapal perang dari pihak Indonesia melibatkan KRI Wiratno, KRI Tongkol, KRI Tedong Naga, KRI K.S. Tubun, KRI Nuku dan KRI Singa. Pada saat itu kapal Malaysia memprovokasi dengan mencoba memasuki daerah Ambalat dan Karang Unarang, namun terus dibayang-bayangi oleh kapal perang Indonesia tersebut. Sampai akhirnya KRI Tedong Naga (Indonesia) yang menyerempet KD Rencong (Malaysia) sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak pernah terjadi tembak-menembak karena adanya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005 bahwa pada masa damai, unsur TNI AL di wilayah perbatasan RI-Malaysia harus bersikap kedepankan perdamaian dan TNI AL hanya diperbolehkan melepaskan tembakan bilamana setelah diawali adanya tembakan dari pihak Malaysia terlebih dahulu.

Namun dengan perjuangan TNI khususnya TNI AL, provokasi ini bisa diatasi dan pembangunan Mercusuar di Karang Unarang selesai dilakukan. Mercusuar di Karang Unarang yang di atasnya dikibarkan bendera Merah Putih, menunjukkan kepada Dunia dan Malaysia bahwa Ambalat adalah wilayah Indonesia. Dan segenap tumpah darah Indonesia akan mempertahankannya selalu dari pihak-pihak yang mencoba mengganggu.

Kini, di karang unarang ini, Indonesia sudah mendirikan sebuah Identitas jelas yang menandakan Karang Unarang dan Ambalat adalah Milik Indonesia dari dahulu kala dan sampai selama-lamanya.

Siapakah Pemilik Kedaulatan di Blok Ambalat?

Masalah di Blok Ambalat sebenarnya bukan hal yang baru, sejak tahun 2005 ketegangan sudah terjadi disana. Sampai saat ini masih belum ada kata sepakat penyelesaian di antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Pertanyaan pentingnya, apakah benar Indonesia memiliki kedaulatan disana? Menjawab pertanyaan ini sebenarnya mudah saja, yaitu dengan menentukan letak geografis Blok Ambalat. Menentukan letak geografisnya sebenarnya juga bukan hal yang terlalu rumit, hal yang sulit adalah menentukan status hukum yang berlaku disana.

Dengan adanya putusan International Court of Justice yang menyatakan pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah territorial Malaysia, maka penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia disekitar dua pulau tersebutpun menjadi penting untuk dirundingkan. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa Negara yang berbatasan laut harus merundingkan batas-batas lautnya untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Secara geografis, Blok Ambalat terletak diluar jarak 12 mil laut dari Karang Unarang – sebuah elevasi surut yang dijadikan titik terluar bagi penarikan base line oleh Indonesia. Dengan demikian sudah tidak ada lagi “Kedaulatan” sebagaimana yang dimiliki oleh Negara pantai dalam laut teritorial maupun perairan kepulauannya. Status hukum yang paling mungkin ada di Blok Ambalat adalah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) untuk perairannya dan status sebagai Landas Kontinen (LK) untuk dasar lautnya. Berbeda dengan laut teritorial dimana Negara pantai memiliki kedaulatan, untuk ZEE dan LK yang ada adalah “Hak Berdaulat” untuk melakukan dan mengatur eksplorasi, eksploitasi serta konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati di sana.

Ada perbedaan yang tegas menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat Negara-negara di dalam hukum laut internasional. Kedua hal ini juga berpengaruh pada hak dan kewajiban Negara lainnya. Di wilayah kedaulatan Negara pantai dalam jarak 12 mil laut atau dalam wilayah perairan kepulauan (bila berbentuk archipelagic state seperti Indonesia) maka setiap kapal asing yang melintas diwajibkan untuk melintas secara damai (innocent passage). Namun pada ZEE dan laut bebas (dimana LK masih dimungkinkan ada), tidak ada kewajiban-kewajiban khusus sebagaimana diatur dalam lintas damai.

Tanpa mengurangi dukungan bahwa kedudukan hukum Indonesia atas Blok Ambalat adalah lebih kuat daripada Malaysia, ada beberapa hal yang patut diluruskan berdasarkan hal-hal yang telah dibahas diatas.

Pertama, karena belum ada kesepakatan mengenai status hukum Blok Ambalat diantara Indonesia dan Malaysia, maka tidak satupun Negara yang dapat mengklaim batas-batas lautnya secara unilateral.

Kedua, karena letak geografis Blok Ambalat yang di luar laut teritorial, maka pelanggaran hukum yang terjadi disana – apabila ada – bukanlah pelanggaran atas kedaulatan NKRI.

Ketiga, lintasan oleh kapal perang tentara laut diraja Malaysia diwilayah ZEE dan laut bebas semestinya tidak boleh dihalangi karena itu adalah bagian dari “freedom of navigation”, justru pengusiran terhadap mereka akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berlayar ini.

Masalah penentuan batas laut memang tidaklah mudah, hal ini karena menyangkut kepentingan yang sangat besar didalamnya. Terdapat banyak kasus-kasus sengketa perbatasan laut yang telah diputuskan oleh International Court of Justice, kedua Negara tentunya dapat menjadikan kasus-kasus ini sebagai acuan dalam perundingan yang sedang berjalan. Ada banyak opsi yang ditawarkan, diantaranya adalah pengelolaan bersama seperti yang pernah coba ditawarkan pada daerah Timor Gap antara Indonesia dan Australia sebelum East Timor menjadi Negara merdeka.

Terlepas dari adanya opsi tersebut, selayaknyalah bila pemerintah Indonesia secara tegas menentukan status hukum Blok Ambalat dalam perundingannya dengan Malaysia. Pemerintah melalui Bakosurtanal (BIG) harus sudah membuat peta yang memperkuat bahwa Blok Ambalat adalah terusan alamiah dari daratan Indonesia sehingga sah merupakan Landas Kontinen dari Indonesia. Selanjutnya, belajar dari kasus Sipadan-Ligitan – maka pemerintah Indonesia harus secara konsisten menunjukkan adanya “continues display of authority” disana. Diperlukan lebih dari sekedar adanya patroli oleh KRI disana untuk menunjukkan adanya effective control.

Nah, masih adakah yang menyatakan kedaulatan kita telah dilanggar di Blok Ambalat? Pelanggaran hanya akan terjadi bila Malaysia telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi disana, itupun bentuknya adalah pelanggaran atas hak berdaulat Indonesia. Mari kita berpikir ulang.!

Sumber :
http://id.wikipedia.org
http://irwan.net/
http://analisismiliter.com
http://www.indonesianhistory.info
http://imanprihandono.wordpress.com
http://radenterrysubagja.wordpress.com

Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Peta NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) mengilustrasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta batas-batasnya. Peta ini memberikan informasi spasial bagi publik tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peta ini menggambarkan pencapaian hasil berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun multilateral sejak Deklarasi Djuanda sampai sekarang. Dalam peta NKRI juga dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, serta digambarkan letak alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Selain itu peta NKRI juga menggambarkan proyeksi batas menurut hukum Indonesia. Atas dasar tersebut, maka perlu untuk dinyatakan bahwa peta NKRI bersifat dinamis dan akan selalu di-update sesuai dengan perkembangan.

1.Sejarah Perkembangan Wilayah Teritorial Dan Yuridiksi Kedaulatan NKRI

Wilayah Indonesia di dalam perkembangannya mengalami pertambahan luas yang sangat besar. Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali dengan Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO)1939. Selanjutnya seiring dengan perjalanan NKRI, Pemerintah RI memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara mulai dari Deklarasi Djuanda, berbagai perundingan dengan negara tetangga, sampai pada akhirnya konsep Negara Kepulauan diterima di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS ’82).

Berdasarkan konsepsi TZMKO tahun 1939, lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Sedangkan menurut UUD 1945, wilayah negara Indonesia tidak jelas menunjuk batas wilayah negaranya. Wilayah negara proklamasi adalah wilayah negara ex kekuasaan Hindia Belanda, hal ini sejalan dengan prinsip hukum internasional uti possidetis juris. Dan selain itu, UUD 1945 tidak mengatur tentang kedudukan laut teritorial. Produk hukum mengenai laut teritorial baru dilakukan secara formal pada tahun 1958 dalam Konvensi Geneva.

Pada tahun 1957, Pemerintah Indonesia melalui DEKLARASI DJUANDA, mengumumkan secara unilateral /sepihak bahwa lebar laut wilayah Indonesia adalah 12 mil. Barulah dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal lurus. Perairan Kepulauan ini dikelilingi oleh garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Terluar Indonesia.

Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum-forum internasional. Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982. Melalui UU No.17 tahun 1985, Pemerintah Indonesia meratifikasi/mengesahkan UNCLOS 1982 tersebut dan resmi menjadi negara pihak.

Sebagai tindak lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Dua Landasan hukum tersebut, khususnya PP No.38 tahun 2002, telah memagari wilayah perairan Indonesia yang sejak dicabutnya UU No. 4 Prp tahun 1960 melalui UU No.6 tahun 1996, Indonesia tidak memiliki batas wilayah perairan yang jelas. Bagi Indonesia, UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting, yaitu sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap konsep Wawasan Nusantara yang telah digagas sejak tahun 1957.

Khusus mengenai Timor – Timur, semenjak integrasinya pada tahun 1975 sampai dengan merdeka pada 1999 tentunya membawa perubahan pada wilayah Indonesia baik pada batas darat maupun batas lautnya. Batas darat Indonesia dengan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) didasarkan atas perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent Court Award (PCA) 1914. Saat ini telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan RDTL Provisional Agrreement on the Land Boundary yang ditandatangani 8 April 2005 oleh Menteri Luar Negeri kedua negara. Sedangkan batas laut RI-RDTL, sejak periode kolonial tidak ada perjanjian maupun pengaturan yang terkait dengan batas laut antara Portugal dan Belanda di sekitar P. Timor [Deeley, 2001]. Begitu juga setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, dan juga setelah Timor Leste menjadi bagian Indonesia pada tahun 1975, tidak ada perjanjian tentang batas laut antara Indonesia dengan Portugal. Dan bahkan sampai saat ini batas laut RI-RDTL yang meliputi laut wilayah, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen belum mulai dirundingkan karena masih menunggu penyelesaian batas darat terlebih dahulu.

Seiring dengan perkembangan, PP No.38/2002 memerlukan penyempurnaan karena menyisakan beberapa bagian wilayah Indonesia yang belum ditetapkan garis pangkalnya, diantaranya adalah di sekitar P. Timor yang berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Untuk dapat menetapkan batas perairan pada wilayah yang berbatasan dengan RDTL, selain menunggu penyelesaian segment batas darat, perlu pula ditetapkan calon-calon titik dasar sebagai acuan dalam penarikan garis pangkal untuk menetapkan batas antara kedua negara, disamping memanfaatkan beberapa titik-titik dasar yang sudah ada di sekitar wilayah tersebut.

2.Kewenangan Negara Menetapkan Batas Negara

Wilayah dapat diartikan sebagai ruang dimana manusia yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktifitasnya. Di dalam kondisi dunia yang sekarang ini, maka sebuah wilayah negara tentunya akan berbatasan dengan wilayah negara lainnya, dan di dalamnya akan banyak terkait aspek yang saling mempengaruhi situasi dan kondisi perbatasan yang bersangkutan. Perbatasan negara seringkali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah satu negara dengan wilayah negara lainnya. Sejauh perbatasan itu diakui secara tegas dengan traktat atau diakui secara umum tanpa pernyataan tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak negara terhadap wilayah.

Atas dasar itu pula, maka setiap negara berwenang untuk menetapkan batas terluar wilayahnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan dengan Timor-Leste. Sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Niugini, Australia dan Timor-Leste.

Wilayah darat NKRI terdiri atas semua pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia. Sedangkan sebagai negara kepulauan, maka wilayah Indonesia terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan (archipelagic waters), laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini masih sangat intens menyelesaikan penataan batas wilayah NKRI, termasuk di dalamnya adalah melakukan berbagai perundingan dengan negara tetangga untuk menentukan batas wilayah di segment-segment yang belum diperjanjikan. Hal ini merupakan bagian dari kewenangan dan kewajiban Pemerintah terhadap wilayahnya.

Pendepositan titik dasar NKRI kepada PBB sesuai dengan ketentuan UNCLOS juga merupakan sebuah kewenangan yang diberikan oleh Hukum Internasional, dimana sebuah negara dapat menentukan titik dasar wilayahnya. Sedangkan pendepositan itu sendiri hanyalah merupakan pemenuhan dari asas publisitas yang harus dipenuhi.

3. Peta NKRI Sebagai Informasi Wilayah Negara

BAKOSURTANAL sebagai lembaga otoritas survei dan pemetaan nasional, bekerjasama dengan beberapa instansi terkait (Deplu, Depdagri, , DKP, Ditwilhan, Dishidros TNI AL, ESDM, Dittop TNI AD) telah menerbitkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penerbitan peta ini adalah agar seluruh masyarakat beserta seluruh stake holder dapat memiliki gambaran umum tentang wilayah NKRI sampai pada saat ini.

Peta NKRI merupakan peta ilustrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan eksistensi hak-hak berdaulatnya yang menginformasikan gambaran secara umum wilayah negara kesatuan Republik Indonesia darat dan laut beserta informasi batas-batas hak berdaulatnya. Dalam peta NKRI selain informasi tersebut di atas, juga menyantumkan nama-nama geografis pulau-pulau milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia baik pulau kecil terluar dan pulau–pulau besar lainnya, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI).Mengingat keterbatasan skala peta yang digunakan (skala 1:5.000.000), tentunya informasi garis batas baik darat dan laut pada segmen-segmen tertentu tidak tergambar secara detail. Demikian juga dengan pulau–pulau kecil yang jumlahnya sangat banyak tentunya tidak dapat tergambar secara keseluruhan. Namun demikian nilai dari angka-angka koordinat batas antar negara yang telah disepakati, koordinat dari titik pangkal PP 38/tahun 2002 yang terletak pada pulau-pulau kecil terluar dan lain lain nya telah diplotkan dengan benar. Dengan demikian peta NKRI tersebut telah memenuhi aspek geometris dan kartometris. Untuk melengkapi informasi spasial lainnya dari peta NKRI tersebut, maka peta NKRI perlu dilengkapi dengan informasi peta tematik lainnya terutama informasi tentang wilayah perbatasan darat dan laut pada segmen – segmen khusus dengan skala yang memadai atau lebih besar.

Peta NKRI juga dimaksudkan guna menggambarkan hasil Border Diplomacy, yang menyatakan bahwa Indonesia perlu memiliki peta NKRI yang menggambarkan batas-batas negara yang telah dicapai sejak Deklarasi Djuanda sampai sekarang baik yang belum maupun yang sudah disepakti melalui berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun multilateral.

Seperti yang telah dicoba dijabarkan di atas bahwasannya wilayah NKRI memiliki dinamika perkembangan yang panjang. Maka Peta NKRI akan harus selalu mengikuti perkembangan dari wilayah NKRI. Atau dengan kata lain, peta NKRI yang ada bukanlah sebuah barang yang ”sakral” dari perubahan.

4. Kesimpulan

* Wilayah Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat semenjak proklamasi kemerdekaan, Deklarasi Djuanda, Pengesahan UNCLOS, dan sampai saat ini. Perkembangan itu tidak dapat terlepas dari perjuangan diplomasi Indonesia di forum-forum internasional.

* Wilayah Indonesia tidak dapat dibatasi perkembangannya di masa lampau, sekarang ataupun di masa datang. Perkembangan yang ada di dunia dari berbagai sisi, seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya tentunya akan ikut mempengaruhi kewilayahan Indonesia.

* Peta NKRI disajikan sebagai bagian dari sebuah informasi kewilayahan. Pada peta ini disajikan berbagi hal yang terkait dengan wilayah NKRI, baik wilayah kedaulatan maupun hak berdaulat yang dimiliki Indonesia, selain itu peta ini juga menyajikan batas-batas yang belum selesai dirundingkan dengan negara tetangga. Semua hal yang ada di dalam peta NKRI ini akan selalu mengikuti perkembangan dari wilayah NKRI karena bertujuan untuk memberikan gambaran umum wilayah Indonesia. Peta NKRI bukanlah “barang“ yang sakral dari sebuah perubahan. Itulah sebabnya peta NKRI juga disebut sebagai atlas yang dinamis.

* Pencantuman peta NKRI di dalam sebuah ketentuan perundangan tentunya akan mempersempit ruang gerak perkembangan kewilayahan Indonesia, termasuk di dalamnya juga terkait dengan border diplomacy yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia selama ini.

sumber: http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/peta-negara-kesatuan-republik-indonesia/

%d bloggers like this: