Oleh: Musthafa Luthfi

REVOLUSI Arab yang dikenal pula dengan al-Rabei al-Arabi (musim semi) sudah melewati tahun pertama dan memasuki tahun kedua sejak meletus pada 17 Desember 2010 di Tunisia, salah satu negari kecil Arab di pantai Laut Mediterania yang hanya berpenduduk sekitar 11 juta jiwa. Tidak ada yang menyangka aksi bakar diri yang dilakukan pemuda Mohammed Bouazizi di kota Sidi Bouazid menginspirasi revolusi musim semi di negeri itu yang selanjutnya meluas ke sejumlah negara Arab.

Sebagaimana dimaklumi, Bouazizi, pedagang sayur dan buah, membakar dirinya sebagai bentuk ekspresi putus asa dan protes atas penindasan pemerintahan diktator mantan Presiden Zainul Abidin Bin Ali yang sudah memerintah selama 23 tahun. Aksi itu bukan saja melahirkan gelombang protes massa dan revoluasi di Tunisia sehingga Ben Ali terpaksa kabur keluar negeri, tetapi juga memicu lahirnya gelombang protes rakyat negara-negara Arab sekitarnya.

Menurut penuturan keluarganya, bencana yang menimpa Bouazizi bermula dari penolakannya untuk membayar sogok pada tiga pejabat pemeriksa di daerah itu, akibatnya gerobak dan dagangannya disita petugas sementara dirinya dipukuli. Permohonannya bertemu gubernur setempat juga ditolak dan karena putus asa dia menuang bensin ke sekujur tubuhnya lalu menyulut badannya sendiri.

Bagi pemuda umur 26 tahun itu, cara itu dianggap lebih baik ketimbang harus menganggur dan tidak mampu menopang kehidupan keluarga besarnya yang sangat tergantung padanya. Ia, berdagang buah dan sayur untuk menopang hidup delapan anggota keluarganya dengan penghasilan kurang dari US$150 sebulan. Cita-citanya, kata teman dan keluarganya, adalah meningkatkan taraf pekerjaannya dari pedagang bergerobak menjadi penjual buah dan sayuran dengan kendaraan truk bak terbuka.

Sebagai penghargaan atas pengorbanan sang pedagang sayur yang dianggap sebagai Pahlawan revolusi yang juga mengilhami munculnya “Arab Spring” itu, warga Tunisia mengabadikannya dengan meresmikan patung gerobaknya di kota Sidi Bouazid dalam sebuah upacara meriah, tepat setahun setelahnya Sabtu (17/12/2011). Presiden baru Tunisia, Moncef Marzouki, juga ikut hadir dan memberikan sambutan yang antara lain mengingatkan tentang tempat tersebut yang selama berabad-abad sempat terpinggirkan namun akhirnya mampu membangkitkan kembali martabat seluruh bangsa Tunisia.

Karena bermula dari kesulitan ekonomi yang dialami Bouazizi itulah maka banyak pihak yang memandang bahwa gelombang tuntutan perubahan di sejumlah negara Arab baik yang telah sukses melengserkan penguasa maupun yang masih berjuang merampungkan perubahan lebih disebabkan faktor ekonomi. Bahkan negara-negara Barat memandangnya semata-mata dikarenakan faktor ekonomi.

Pandangan ini misalnya dapat dilihat dari hasil KTTnegara-negara industri maju (G-8) di kota pesisir Deauville, Prancis pada 26-27 Mei 2011 yang menitikberatkan bantuan ekonomi guna mendukung perubahan di dunia Arab guna melancarkan perkembangan demokrasi ala Barat. Anggota G-8 saat itu menjanjikan bantuan hingga 40 miliar dolar bagi negara-negara Arab yang mengupayakan adopsi demokrasi.

Tidak bisa dipungkiri, faktor ekonomi memang berperan dalam perubahan di sejumlah negara Arab, tapi bukan faktor satu-satunya karena ada faktor lain yang tidak kalah penting yakni harga diri bangsa Arab sehingga membangkitkan kembali jiwa qaumiyah (kebangsaan) yang menuntut kedaulatan dan kebebasan dari pengaruh-pengaruh asing. Banyak analis Arab mengingatkan bahwa bangsa Arab saat ini bangkit menuntut kebebasan dari berbagai bentuk pengaruh asing (baca: barat) yang telah menginjak-injak martabat mereka.

Kenyataan di lapangan juga memperkuat analisa tersebut diatas. Sebagai contoh, kondisi perekonomian Mesir memang buruk namun bukan karena negeri Lembah Nil ini miskin, akan tetapi karena kelompok korup yang dipimpin rejim lama yang menguasai perekonomian negara dan mengisap darah sebagian besar rakyat yang tak berdaya sehingga guna mempertahankan kekuasaan itu, mau tidak mau harus mendapat dukungan barat dan Israel sehingga tak merasa malu menempuh kebijakan yang menguntungkan dua pihak tersebut.

Tentunya, di era perubahan saat ini, hampir tidak mungkin lagi para penguasa baru akan mengorbankan aspirasi rakyat mereka, guna memberikan layanan istimewa bagi zionis dan sekutu-sekutunya meskipun dengan ancaman pemotongan bantuan ekonomi. Posisi pemerintah (resmi) tidak lagi diambil sekehendak hati penguasa, namun bersumber dari aspirasi rakyat yang telah lama merasa menderita dan dinjak-injak harga diri mereka.

Yang terpenting setelah itu adalah bagaimana mengarahkan revolusi tersebut agar sejalan dengan tujuannya apalagi tantangan pasca revolusi tidak kalah pelik dan berat dari tantangan sebelum revolusi meletus. “Yang perlu dipikirkan bagaimana melindungi revolusi Arab itu dalam kerangka orde dunia baru yang memang memusuhi Islam, Arab dan kemajuan kemanusiaan,” papar Zuheir al-Khuwalidi, seorang filusuf Arab mengingatkan akan beratnya mempertahankan “arah angin” menuju ke tujuan revolusi dimaksud.

Kebangkitan parpol Islam


peta politik timur tengah dan afrika utara

Terlepas dari kemampunan revolusi tersebut mampu mempertahankan tujuannya, paling tidak revolusi Arab telah memunculkan fenomena kembangkitan kembali apa yang oleh Barat disebut sebagai “Islam Siyasi” (Islam Politik) pasca perubahan di sejumlah dunia Arab. Parpol-parpol Islam berjaya di tiga negara yang belum lama ini melangsungkan pemilu seperti Tunisia, Maroko dan Mesir.

Sementara parpol-parpol yang berhaluan liberal menuai hasil buruk padahal tokoh-tokoh dari kelompok liberalis disebut-sebut sebagai “pemimpin musim semi Arab”. Banyak alasan yang dikemukakan kelompok liberal dan para analis yang sangat berharap agar rezim-rezim lama di Arab diganti oleh pemimpin baru dari kelompok ini.

Dalam pemilu legislatif di Mesir misalnya, kubu Islam politik menguasai sekitar 65 persen suara yang terbagi kepada Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang dianggap moderat dan berafiliasi ke al-Ikhwan al-Muslimun (IM) yang menguasai 36,6 persen suara dan 24,4 persen suara lainnya untuk kubu berhaluan Salafy, yang mengusung Partai Al-Nur. Sementara di Tunisia, Partai Islam Tunisia An-Nahdhah memenangkan 41 persen suara dalam pemilu pertama pertama di negara itu pasca-revolusi, memperoleh 90 kursi dalam majelis 217 anggota, hasil resmi menunjukkan.

Sedangkan di Maroko, Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD) juga unggul dari parpol-parpol liberal dengan 288 dari 395 kursi yang diperebutkan, partai itu meraih 80 kursi dalam pemilu perdana sejak revolusi Arab meletus yaitu hampir dua kali lipat dari 45 kursi yang diraih Partai Independen yang dipimpin Perdana Menteri Abbas el Fassi yang menempati peringkat kedua. Diperkirakan negara-negara Arab lainnya seperti Aljazair, Libya dan Yaman akan memunculkan pula kebangkitan parpol Islam pada pemilu mendatang.

Di antara analisis yang menarik diperhatikan untuk selanjutnya disanggah adalah yang menyebutkan bahwa kekalahan kelompok liberal dikarenaka mereka tidak mempersiapkan diri untuk pemilu kecuali hanya delapan bulan, sedangkan al-Ikhwanul al-Muslimun memiliki pengalaman hingga 80 tahun dalam organisasi politik. Tapi pandangan ini terbantahkan dengan kemenangan parpol Salafi partai Al-Nur yang hanya mempersiapkan diri 10 bulan saja tanpa pengalaman sebelumnya.

Sebagian analisis juga menyebutkan bahwa kemenangan kubu Islam dikarenakan memiliki dukungan dana yang besar dari sejumlah negara kaya minyak di Teluk. Pandangan ini pun terbantahkan sebab sejumlah parpol liberal juga memiliki pendanaan yang besar dikarenakan sebagian dari tokoh mereka juga dari kalangan penguasa terkemuka.

Untuk kasus Mesir, kelompok liberal yang kalah menilai kemenangan kubu Islam karena mendapat dukungan para jenderal di Dewan Militer karena mereka marah kepada kubu liberal yang menjadi motor kejatuhan mantan Presiden Hosni Mubarak. Namun pandangan ini pun kurang tepat dikarenakan para pengamat independen internasional menilai bahwa pemilu telah berjalan secara jurdil tanpa ada intervensi militer.

Masih untuk kasus Mesir, kelompok yang kalah juga menuduh kelompok pemenang pemilu melakukan propaganda agama guna menyudutkan kelompok liberal. Tuduhan ini pun tidak bisa diterima sebab rakyat negeri Nil itu terutama dari kalangan miskin tidak melihat harapan besar akan ada perubahan di tangan tokoh-tokoh liberal disamping kubu liberal memang terkesan tidak piawai berkampanye.

Sebagian menyebutkan bahwa kemenangan kubu Islam lebih dikarenakan mereka lebih memahami demokrasi ketimbang kubu liberal karena secara organisasi dan cara berkampanye, kubu Islam terkesan jauh lebih bagus. Kubu Islam juga berhasil menepis sangkaan banyak pihak bahwa kubu ini ingin mewujudkan negara-negara religious ala Iran di kawasan Afrika Utara.

Analisa yang terakhir ini boleh-boleh saja dan ada benarnya, namun menurut hemat penulis kemenangan kubu Islam tersebut lebih disebabkan keinginan publik Arab untuk mencoba al-hal al-Islami (solusi Islami) setelah merasakan kegagalan solusi sosialisme dan kapitalisme sebelumnya terutama di negara-negara Arab yang menganut sistem republik. Kesejahteraan yang dijanjikan tidak pernah kunjung tiba karena yang terjadi adalah kehidupan semakin sulit dibawah kekuasaan tangan besi.

Karena itu, tidak keliru bila disebutkan bahwa pasca revolusi Arab merupakan era parpol-parpol Islam yang sekaligus juga menjadi tantangan besar bagi parpol-parpol tersebut untuk dapat merealisasikan janji-janji solusi Islami di lapangan bukan sekedar slogan kosong. Yang tidak kalah pentingnya juga, parpol-parpol tersebut harus benar-benar melakukan perjuangan nyata memenangkan isu sentral bangsa Arab dan umat Islam yakni isu Palestina.

Indikasi keberhasilan

Masalah Palestina yang menjadi isu sentral bangsa Arab tidak mungkin terus menerus hanya sebagai slogan kosong tanpa aksi nyata setelah “badai” perubahan yang melanda dunia Arab dewasa ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa salah satu indikasi keberhasilan revolusi Arab adalah kembalinya masalah Palestina sebagai isu sentral yang diperjuangkan secara nyata dan serius.

Masalah mendesak yang perlu segera diselesaikan yakni pelaksanaan hasil rekonsiliasi intern Palestina yang telah menemukan jalan terang dengan tercapainya persetujuan rekonsiliasi serius antara gerakan Fatah dan Hamas (dua faksi terbesar Palestina) di Kairo 27 April yang kemudian diresmikan pada 4 Mei lalu. Persetujuan itu pantas disambut hangat karena disponsori oleh Mesir revolusi yang sukses menumbangkan rejim lama yang dikenal sebagai sekutu dekat zionis Israel. Selain itu penghentian segera embargo zalim atas Gaza yang telah berlangsung sekitar 6 tahun.

Dibawah pemerintahan orde perubahan saat ini, sangat tepat bila kedua faksi utama yang bertikai (Fatah-Hamas) kembali mempercayakan Mesir, selaku negara Arab terbesar dan berpengaruh, sebagai penengah konflik intern Palestina. Kedua faksi ini, terutama Hamas merasa bahwa Mesir revolusi telah berubah 180 derajat dalam penanganan masalah Palestina yang sejalan dengan aspirasi rakyat Mesir yang mendesak agar penderitaan bangsa Palestina dari penindasan penjajah Zionis-Israel segera berakhir. Negeri Nil itu bakal mendapat dukungan kuat dari negara-negara Arab lainnya yang baru saja sukses pemilu dengan kemenangan parpol-parpol Islam.

Hampir dipastikan juga bahwa negara-negara Arab yang ditengarai masih menjalin persekutuan erat dengan AS tidak akan bisa lagi selalu mengiyakan negeri Paman Sam itu. Mantan PM Mesir, Essham Sharaf dan Sekjen Liga Arab, Nabil Al-Arabi, sejak dini mengingatkan bahwa prioritas kebijakan negaranya menyangkut Palestina ke depan adalah memperjuangkan tercapainya penyelesaian damai dan berdirinya negara Palestina merdeka bukan mengupayakan perundingan ke perundingan tanpa penyelesain.

Perundingan tanpa unjung penyelesaian dipastikan akan ditentang keras bangsa Arab sehingga rejim Arab mendatang tidak bisa lagi menjadikan perundingan sebagai sarana membeli hati publik seperti kejadian pada berbagai perundingan sebelumnya. Memang akhir-akhir ini banyak masukan ditujukan kepada parpol-parpol Islam pemenang pemilu terutama Al-Ikhwan Al-Muslimun agar lebih fokus pada masalah-masalah dalam negeri.

Meminjam istilah Abdul Bari Athwan, pengamat Arab yang mukim di London dalam artikelnya “mausim an-nashahih lil ikhwanil muslimin” (musim kemunculan banyak nasehat bagi Ikhwanul Muslimin“ menyebutkan bahwa nasehat-nasehat tersebut intinya menyerukan menjadikan isu Palestina sebagai prioritas kedua. Menurutnya, seolah-olah ada kontradiksi antara memfokuskan masalah dalam negeri dengan isu Palestina secara bersamaan.

“Nasehat ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa revolusi Arab sebatas revolusi orang-orang lapar yang menginginkan perut mereka diisi. Padahal sejatinya revolusi tersebut adalah sebagai upaya memulihkan kembali harga diri bangsa Arab,” paparnya. Apa yang dikemukakan salah satu analis Arab itu banyak benarnya bahwa revolusi tersebut selain menuntut perubahan demi kesejahteraan juga pemulihan harga diri yang salah satu wujudnya adalah kekompakan Arab bersama dunia Muslim lainnya dalam memenangkan isu Palestina.

Dalam suasana orde perubahan dunia Arab saat ini yang diwarnai pula dengan prestasi parpol-parpol Islam, saya kira harapan agar dunia Arab kembali berperan memperjuangkan isu Palestina dan bukan sekedar pengekor keputusan Barat bukanlah harapan yang sulit dicapai. Apalagi Mesir sebagai negara Arab terbesar telah muncul kembali sebagai pemimpin Arab pendukung kuat isu Palestina.*/Sana`a, 26 Muharram 1433 H

Penulis kolumnis hidayatullah.com, tinggal di San’ah, Yaman

hidayatullah.com