Posts tagged ‘Konstitusi Madinah’

Islam Sebagai Alternatif Politik

Oleh: Jauhar Ridloni Marzuq

KETIKA awal diturunkan, Islam pada dasarnya merupakan gerakan spiritual, moral, budaya, politik, serta sistem ekonomi alternatif. Tentu saja, alternatif terhadap sistem dan budaya Arab yang waktu itu tengah mengalami pembusukan dan proses dehumanisasi. Selain itu Islam juga lahir sebagai jalan pembebasan dan kemanusiaan dari dua kekuatan besar pada zamannya, yakni kekuasaan Romawi (Bizantium) di Barat dan Persia di Timur.

Namun, semangat alternatif lslam ini ternyata tak bertahan lama, seperti ditunjukkan dalam perjalanan sejarah. la mengalami pasang-surut sampai akhirnya sulit mempertahankan wataknya sebagai gerakan alternatif. Masyarakat Islam justru kini menjadi pihak yang disoroti oleh setiap orang saat membicarakan proses dehumanisasi, ketidakadilan gender, pandangan intoleran, dan sebagainya.

Islam tiba-tiba kehilangan citra diri sebagai pewaris gerakan pembebasan dan penegak keadilan, apalagi gerakan altematif terhadap sistem dan ideologi dehumanisasi.

Dalam catatan sejarah, seusai Rasulullah Sholallahu Alaihi Wassalam hijrah ke Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah membentuk negara kecil yang wilayahnya mencakup kota Madinah dan sekitarnya. Negara ini terbentuk dari berbagai kabilah dan kota kecil. Beliau lalu mengikat penduduknya yang terdiri dari kaum Muslimin dan non-Muslim di atas dasar kemuliaan, keadilan, hak kebebasan dan tanggung jawab.

Dari sinilah Nabi telah meletakkan benih-benih awal negara Islam. Pada negara ini berlindung berbagai kaum yang tertindas selama beberapa abad lamanya. Islam selalu memberikan pada kehidupan masyarakat suatu pedoman dan manhaj yang baik dan sempurna, yang meliputi segala aspek kehidupan dan sesuai dengan nilai fitrah manusia. Sebuah tatanan kehidupan yang tanpa cacat sedikit pun, menyentuh segala lapisan tanpa pengecualian (tibyan likulli syai’in). Saat itulah, jati diri Islam yang memiliki semangat alternatif terhadap kebobrokan sistem kehidupan masyarakat Arab benar-benar terlihat.

Negara Islam Madinah yang berdiri setelah Nabi dan sahabatnya hijrah ke Madinah, merupakan kesempatan pertama kepada Nabi Muhammad untuk membuktikan bahwa Islam bukan saja sebagai agama ritual, sebagaimana agama-agama yang lainnya. Islam, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Imarah, adalah agama dan negara (ad-din wa ad-daulah) yang mengatur sisi spiritual sekaligus mengajarkan tuntunan bernegara dan bermasyarakat. Islam merupakan akidah, syariah, agama dan daulah.

Meski demikian, format pemerintahan yang digagas oleh Nabi tidak secara mutlak ditetapkan dalam al-Qur’an karena sesungguhnya al-Qur’an adalah korpus yang bisa diinterpretasikan oleh umat Nabi hingga akhir masa. Namun sebagai seorang pemimpin, Nabi telah meletakkan sebuah prinsip pemeritahan. Prinsip- prinsip pemerintahan yang dikembangkan oleh Nabi berdasarkan kepada ayat-ayat al-Qur’an seperti: prinsip equality (Al-Musâwa), prinsip independensi (Al-Hurriyyah), prinsip pluralitas (Taaddudiyah).

Prinsip-prinsip ini yang kemudian dikembangkan menjadi prinsip berbangsa dan bernegara hingga sekarang ini kita kenal. Universalisme prinsip ini tidak saja bisa dikembangkan di negara-negara Islam tetapi juga di negara-negara non-Muslim.

Pada saat awal Nabi masih di Madinah beliau mendahulukan untuk mendirikan Masjid dan membuat Perjanjian Madinah yang dikenal dengan “Piagam Madinah” atau “Konstitusi Madinah”.

Pembuatan masjid di Madinah merupakan upaya Nabi baik secara keagamaan maupun politis untuk menggalang persatuan kaum Muslimin yang sudah berada dalam satu daerah yaitu Madinah.

Saat itu di Madinah ada suku Aus dan Khazraj, dua suku kuat yang hingga masuk Islam masih sering terjadi kontak senjata antar mereka. Melalui media Masjid lah, Nabi berupaya untuk mempertemukan Kaum Muslimin sesering mungkin untuk memikirkan bersama keberlangsungan Islam atau negara Islam Madinah di tengah ancaman kaum musyrik Makkah.

Sementara untuk menggalang persatuan antar Kaum Muslimin dan non-muslim yakni kaumYahudi dan lainnya yang juga tinggal di kota Madinah, Nabi membuat piagam Madinah yang menjadi simbol kebersamaan antar kaum Muslimin dengan kaum Yahudi. Di sini jelas bahwa Nabi Muhammad menjunjung pluralitas suku agama dan bangsa. Perjanjian Madinah inilah yang hingga kini masih banyak dicontoh sebagai landasan menjalin ukhuwwah wathaniyah sesama warga negara. Dan karena hal ini Phillip K Hitti mengatakan bahwa Madinah saat itu adalah miniatur negara bangsa: Negara Madinah.

Prinsip Universal

Islam adalah sebuah ajaran universal yang memberikan pedoman bagi seluruh kehidupan umat manusia, baik kehidupan di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti. Ajaran Islam selalu berdimensi dunia dan akhirat, meski terkadang umat Islam belum mampu mengungkap keduanya secara jelas. Rukun Islam yang lima seperti shalat misalnya, tidak saja berarti ibadah mahdhah kepada Allah, tetapi juga mempunyai dimensi keduniaan seperti kedisiplinan waktu, kebersamaan dalam berjamaah dan sebagainya. Zakat dan haji, yang menjadi bagian dari Rukun Iman, juga kental dengan dimensi duniawinya.

Dan begitu juga dengan prinsip-prinsip bernegara yang terdapat dalam ajaran Islam. Politik dalam Islam mempunyai nilai ibadah sekaligus nilai-nilai keduniaan yang humanis dan fleksibel. Beberapa prinsip yang ada antara lain: prinsip persatuan dan kesatuan (QS. Al-Baqarah: 213), kepastian hukum dan keadilan (QS. An-Nisa: 58), kepemimpinan (QS, Nisa: 59), musyawarah (QS. As-Syura: 38), persaudaraan (QS. Al-hujurat: 2), dan tolong menolong (QS. Al-Maidah: 2).

Prinsip-prinsip yang pernah dilakukan oleh Nabi dan para Sahabatnya dalam sejarah bisa dijadikan sebagai referensi bagi para tokoh agama yang bergelut di bidang politik sekarang dan masa yang akan datang. Di tengah hegemoni politik sekular yang mencoba untuk mengikis peran agama, politik Islam sebenarnya bisa menjadi alternatif terbaik seperti yang telah ditunjukkan pada awal kemunculannya.

Jika politik yang berkembang sekarang bersifat profan yang meniscayakan adanya kepamrihan, penuh muatan siasat dan tendensius yang menggiring ke arah logika kekuasaan (the logic of power) yang cenderung kooptatif, hegemonik, dan korup, saat inilah kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah alternatif terbaik untuk membersihkan semua hal itu. Hal ini penting agar politik tidak hanya mendasar pada idiologi who get what atau idiologi menang-kalah. Tapi lebih dari itu adalah menjunjung prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan, kepastian hukum dan keadilan, tolong menolong, kesamaan hak dan saling menghargai. Wallahu a’lam bissawab

*Penulis adalah mahasiswa Jurusan Tafsir dan Ulumul Quran Universitas al-Azhar Kairo

sumber:http://hidayatullah.com

GARIS SEJARAH: Islam Politik “Dinasti Islam” Periode Awal

Oleh : Muhammad Ilham & Yulniza

Nabi Muhammad SAW. telah meletakkan dasar-dasar Islam di Mekkah dengan penuh tantangan dari kaum Qurays. Pada periode Mekkah ini, Nabi Muhammad SAW belum berhasil membentuk komunitas Islam, karena jumlah pengikutnya masih sedikit. Dengan demikian, pada periode Mekkah ini beliau hanya berfungsi atau hanya memfungsikan perannya sebagai seorang pemimpin agama. Akan tetapi, setelah hijrah ke Madinah pada tahun 1 H./622 M., jumlah pengikutnya mulai bertambah sehingga beliau perlu meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam.[1]


Peta Timur-Tengah pada abad ke-VI Masehi

Di Madinah inilah Nabi Muhammad SAW mulai melakukan kegiatan dan strategi untuk membangun masyarakat Islam. Kegiatan yang dilakukannya diantaranya membangun masjid sebagai sarana ibadah dan sosial. Kemudian meningkatkan rasa ukhuwah Islamiyah dalam rangka mempersaudarakan antara kaum Anshar dan kaum Muhajirin. Selanjutnya menjalin hubungan persahabatan dengan orang-orang non-muslim dimana pada waktu itu, masyarakat Madinah secara sosiologis, terdiri dari tiga kelompok besar masing-masing kelompok muslim, Arab yang belum masuk Islam dan kelompok Yahudi. Untuk itu dibentuklah suatu konstitusi yang kemudian dalam sejarah dikenal dengan Konstitusi Madinah.[2] Dengan adanya Konstitusi Madinah tersebut, hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Madinah pada waktu itu telah membentuk satu kekuatan politik bentuk baru yang bernama ummah atau komunitas.[3] Bentuk ummah inilah yang kemudian berkembang menjadi kekuatan politik yang besar dan akhirnya menjadi Negara. Di Madinah ini keadaan nabi Muhammad SAW dan ummat Islam mengalami perobahan yang cukup signifikan. Kalau di Mekkah mereka sebelumnya merupakan ummat yang lemah dan tertindas, maka setelah hijrah ke Madinah, mereka memiliki kedudukan yang baik dan menjadi ummat yang kuat dan mandiri secara social-politik. Nabi Muhammad SAW sendiri kemudian menjadi pemimpin dari masyarakat yang baru terbentuk tersebut, yang pada giliran selanjutnya, komunitas ini menjelma menjadi suatu Entitas Negara.


Ekspansi wilayah Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Al-Khulafa al-Rasyidin

Negara itu pada masa Nabi Muhammad SAW meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa di Madinah Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai Rasulullah (pemimpin agama) an sich, akan tetapi juga merupakan kepala Negara. Pada diri Nabi Muhammad SAW terhimpun dua kekuasaan yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi.[4] Setelah nabi Muhammad SAW wafat, tepatnya pada tanggal 12 Rabi’ul Awwal 11 H./8 Juni 632 M., fungsinya sebagai pemimpin agama tidak dapat digantikan oleh siapapun karena penggantian Nabi Muhammad SAW itu didasarkan pada otoritas mutlak dan penegasan Illahi dan tidak dapat dialihfungsikan oleh manusia,[5] akan tetapi fungsi Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin politik harus dan mesti ada yang mengganti kannya. Oleh sebab itu, setelah nabi Muhammad SAW wafat, persoalan pertama yang muncul adalah persoalan politik yaitu persoalan siapa yang berhak menggantikan beliau sebagai kepala Negara. Ada tiga golongan yang bersaing dalam perebutan kepemimpinan yaitu kaum Anshar, kaum Muhajirin dan keluarga Hasyim.[6]

Persoalan ini muncul karena tidak ada wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Proses pemilihan pemimpin politik sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW sangat menegangkan dan hamper saja menimbulkan pertumpahan darah, karena masing-masing golongan merasa dan mengklaim paling berhak sebagai pengganti Nabi. Namun setelah melalui musyawarah dan pertimbangan-pertimbangan logis-rasional, maka terpilihlah Abu Bakar Ash-shiddiq sebagai khalifah yang pertama.[7]

Masa pemerintahan khalifah Abu Bakar Ash-shiddiq tidak begitu lama (11-13 H./632-634 M.). Kemudian berturut-turut yang memerintah adalah ‘Umar bin Khattab (13-23 H./634-644 M.), ‘Utsman bin Affan (23-35 H./644-656 M.) dan ‘Ali bin Abi Thalib (35-40 H./656-661 M.).[8]. Dalam sejarah Islam keempat orang pengganti Nabi Muhammad SAW tersebut adalah pemimpin yang adil dan benar. Mereka menyelamatkan dan mengembangkan dasar-dasar tradisi dari Rasulullah SAW bagi kemajuan Islam dan ummatnya. Karena itu, kepada mereka diberi gelar Al-Khulafa al-Rasyidin. Pada masa Nabi Muhammad SAW., negara Islam baru meliputi Kota Madinah yang merupakan City State atau Stadstaat. Akan tetapi pada masa Khulafa al-Rasyidin, kekuasaan Islam telah meluas. Negara Islam telah menjadi A World State.[9]

Dengan meninggalnya ‘Ali bin Abi Thalib, maka berakhir pula kekuasaan Khulafa al-Rasyidin. Pada masa ini, Gubernur Syam yaitu Mu’awiyyah bin Abi Syofyan tampil sebagai penguasa Islam yang kuat. Masa kekuasaannya merupakan awal dari kedaulatan Dinasti Umayyah. Mu’awiyyah bin Abi Syofyan adalah pembangun Dinasti Umayyah sekaligus menjadi khalifahnya yang pertama. Beliau memindahkan ibu kota pemerintahan Islam dari Kuffah ke Damaskus.[10] Dengan naiknya Mu’awiyyah bin Abi Syofyan ini sebagai penguasa Dinasti Umayyah tersebut, hal ini merupakan tahapan peralihan yang menyimpangkan Negara Islam atau al-Dawlah al-Islamiyyah dari system khilafah menjadi pemerintahan yang monarchiheredetis (kerajaan turun temurun).[11] Dinasti Ummayyah ini berkuasa dari tahun 41-132 H./661-750 M. dengan 14 orang khalifah.[12]


Merah tua: Ekspansi wilayah Islam di zaman Rasulullah, 622-632

Masa pemerintahan Dinasti Umayyah ini dikenal sebagai era agressif dalam sejarah peradaban Islam. Stressing kebijakan politik tertumpu pada perluasan wilayah kekuasaan. Dinasti ini melakukan ekspansi besar-besaran, baik ke bahagian barat maupun ke bahagian belahan timur dunia. Wilayah kekuasannya menjadi sangat luas, diantaranya meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syiria, Jazirah Arabia, Palestina, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Turkistan dan Kyrghistan di Asia Tengah.[13] Kebesaran yang telah diraih oleh Dinasti Umayyah ini ternyata tidak mampu membuatnya bertahan lama. Dinasti ini hanya mampu bertahan selama lebih kurang 90 tahun, dan setelah itu hancur ditelan sejarah. Diantara penyebab langsungnya antara lain dengan munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan al-‘Abbas bin ‘Abd al-Muthalib. Dalam hal ini sebenarnya terdapat beberapa factor yang mendukung keberhasilan mereka dalam menggulingkan Dinasti Umayyah, antara lain meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap Dinasti Umayyah, pecahnya persatuan diantara suku-suku bangsa Arab, munculnya kekecewaan masyarakat agamais dan keinginan mereka untuk memiliki pemimpin kharismatik serta perlawanan Syi’ah.[14]


Provinsi-provinsi Abbasiyah selama khalifah Harun Al-Rasyid – 786-809 M

Setelah hancurnya Dinasti Umayyah ini, muncullah Dinasti Abbasiyah sebagai penggantinya. Dinasti ini didirikan oleh salah seorang keturunan paman Nabi Muhammad SAW yang bernama ‘Abdullah al-Saffah bin Muhammad Ali bin ‘Abdullah bin ‘Abbas. Dinasti Abbasiyah mewarisi imperium besar dari Dinasti Umayyah. Mereka dapat mencapai hasil yang lebih banyak karena landasannya infrastruktur dan supra strukturnya telah dipersiapkan oleh Dinasti Umayyah. Dengan berdirinya Dinasti Abbasiyah ini pusat pemerintahannya kemudian dipindahkan dari Damaskus di Syam ke Baghdad di Iraq. Kekuasaan Dinasti Abbasiyah ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama yaitu dari tahun 132-656 H./750-1258 M.[15]

Rentang waktu yang begitu lama yang dilalui oleh Dinasti Abbasiyah ini bukanlah berarti khalifahnya sama atau sejajar. Karena inilah, secara metodologis, para sejarawan kemudian membagi masa Dinasti Abbasiyah ini ke dalam tiga periode yaitu :

Periode Pertama dari tahun 132-232 H./750-850 M. dimana pada periode ini khalifah Abbasiyah berkuasa penuh.

Periode Kedua dari tahun 232-590 H./850-1195 M. dimana kekuasaan khalifah berada ditangan orang atau kelompok lain yaitu di tangan orang-orang Turki, Bani Buwaihi dan Bani Seljuk.

Periode Ketiga berlangsung dari tahun 590-656 H./1195-1258 M. dimana pada periode ini kekuasaan kembali kepada para khalifah Dinasti Abbasiyah namun wilayah kekuasaan mereka telah menyempit yaitu di sekitar pusat pemerintahan saja (dalam hal ini kota Baghdad dan sekitarnya).


Perluasaan wilayah islam ke kawasan Afrika Utara, Eropa, Laut Tengah dan sekitarnya pada abad ke-IX M

Catatan kaki:

[1] Teori ini pada umumnya disepakati oleh beberapa sejarawan, lihat diantaranya Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, terj., Jakarta: Rajawali Press, 1996; Marshal G. Hodgson, The Venture of Islam, terj., Jakarta: Paramadina, 1999; Nourouzzaman Shiddiqie, Jeram-Jeram Peradaban Islam, Yogyakarta: LKiS, 1993; Ismail Raji al-Faruqi, Atlas Budaya Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, 1985

[2] Konstitusi Madinah berisi 47 Pasal. Dari pasal-pasal tersebut dapat diambil 5 pointers penting yaitu : Satu, bahwa komunitas itu memiliki kepentingan agama dan politik. Dua, kemerdekaan beragama dijamin bagi semua komunitas. Ketiga, seluruh penduduk Madinah memiliki toleransi moril dan materil serta menangkal agresi yang ditujukan kepada Madinah. Keempat, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin tertinggi masyarakat Madinah. Kelima, penetapan dasar politik, ekonomi dan social bagi setiap komunitas. Bandingkan juga dengan Umar Syarif, Fi al-Nizham al-Hukm al-Islam, Kairo: Mathba’ah, 1979, hal. 23; Ibn Hisyam, al-Shirah al-Nabawiyyah, Jilid I, Kairo: Mathba’ah, tt, hal, 501; Muhammad Hussein Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, terj., Jakarta: Litera Antar Nusa, 1970; Ali Mufrodi, Islam di Kawasan Arab, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 27

[3] William Montgomerry Watt, Muhammad Prophet and Stateman, New York: Oxford University Press, 1969, hal. 94

[4] Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek, Jilid I, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985, hal. 92

[5] William Montgomerry Watt, Kejayaan Islam : Kajian Kritis Dari Orientalis, terj., Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990, hal. 8

[6] Amin Said, Nasy’ah al-Dawlah al-Islamiyyah, Mesir: Isa al-Halabi, tt., hal. 193. Lihat juga Syed Mahmudunnasir, Islam : Its Concepts and History, Bandung: Rosda Karya, 1994, hal. 158

[7] M.A. Shaban, Sejarah Islam Penafsiran Baru, terj., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 25

[8] Lebih detail, secara kronologis dan deskriptif ringkas lihat CE. Bosworth, Dinasti-Dinasti Islam, terj. Bandung: Mizan, 1994

[9] Mengenai perluasan wilayah kekuasaan Islam pada masa Khulafa al-Rasyidin ini dpata dilihat dalam Ali Mufrodi, Islam ……, hal. 67; Harun Nasution, sejarah Ringkas Islam, Jakarta: Djambatan, 1980, hal. 5

[10] Ali Mufrodi, Islam …., hal. 69

[11] Abu A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, terj., Bandung: Mizan, 1996, hal. 188

[12] CE. Bosworth, Dinasti ……., hal. 37-41

[13] Harun Nasution, Islam ………, hal. 62

[14] Kelompok Mawali yaitu non-Arab yang telah memeluk agama Islam. Mereka kecewa karena diperlakukan secara diskriminatif oleh penguasa Dinasti Umayyah. Perpecahan antara suku-suku Arab menyebabkan munculnya kembali fanatisme Arab Utara dan Arab Selatan. Hal ini juga mengakibatkan munculnya gerakan Hasyimiyah. Menurut mereka, idealnya Negara harus dipimpin oleh penguasa yang memiliki integritas agama dan politik. Sedangkan orang-orang Syi’ah memiliki dendam histories dan mereka tidak bias melupakan tragedy Karbala yang memilukan tersebut dan perlakuan kejam Dinasti Umayyah terhadap keturunan Ali bin Abi Thalib. Lebih lanjut lihat J.J. Sounder, A History of Medieval Islam, London: tt., hal. 96

[15] Bojena Gajane Stryzewska, tarikh al-Dawlah al-Islamiyyah, Jilid III, Beirut: Al-Maktab al-Islamiyyah, tth., hal. 360

sumber:

http://ilhamfadli.blogspot.com

http://www.princeton.edu/~humcomp/dimensions.html

PIAGAM MADINAH: Perlembagaan Pertama di Dunia


Piagam Madinah (bahasa Arab: صحیفة المدینه, Shahifatul madinah) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah perlembagaan yang ditulis oleh Rasulullah s.a.w ketika umat Islam mendirikan sebuah Negara Islam di Madinah pada tahun 622 M. bersamaan 1 Hijriyah. Lahirnya negara ini menandakan bermulanya konsep sekaligus praktik sebuah negara berperlembagaan pertama di dunia selain perlembagaan tertulis pertama dalam sejarah. Sebelum itu tiada satu negara pun yang memiliki perlembagaan, karena dalam sistem monarki sabda raja adalah undang-undang. Dalam perlembagaan yang cukup maju ini Rasulullah menggariskan beberapa prinsip yang penting dalam bernegara seperti prinsip persamaan (pasal 2; 16), keadilan (pasal 45; 47; 20; 36 ), persaudaraan dan perpaduan (pasal 12; 14; 19; 37), kedaulatan hukum Shari’ah (pasal 42; 23), kebebasan bersuara atau amar makruf nahi munkar (pasal 13; 47), hak-hak dan kewajipan kaum minoriti (25; 24; 36-38; 46), kewajipan rakyat dalam mempertahankan negara (18; 38; 46), kesetiaan kepada negara (pasal 37; 46), pengakuan Rasulullah sebagai kepala negara dan ketua hakim (42; 23) dan lain-lain.

MUKADIMAH

Dengan nama Allah Yang Maha pemurah lagi Maha pengasih

Inilah Piagam Tertulis dari Nabi Muhammad SAW di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka.

I. PEMBENTUKAN UMMAT

Pasal 1
Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.

II. HAK ASASI MANUSIA

Pasal 2
Kaum Muhajirin dari Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka, saling menanggung, membayar dan menerima uang tebusan darah (diyat) karena suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 3
(1) Banu ‘Awf (dari Yathrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan darah (diyat).
(2) Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 4
(1) Banu Sa’idah (dari Yathrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan mereka.
(2) Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan wang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 5
(1) Banul-Harts (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung-menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
(2) Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 6
(1) Banu Jusyam (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
(2) Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman

Pasal 7
(1) Banu Najjar (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) dengan secara baik dan adil.
(2) Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang beriman.

Pasal 8
(1) Banu ‘Amrin (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
(2) Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 9
(1) Banu An-Nabiet (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
(2) Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 10
(1) Banu Aws (dari suku Yathrib) berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
(2) Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

III. PERSATUAN SEAGAMA

Pasal 11
Sesungguhnya orang-orang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang, karena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 12
Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.

Pasal 13
(1) Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang beriman.
(2) Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.

Pasal 14
(1) Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman.
(2) Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.

Pasal 15
(1) Jaminan Alloh adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah.
(2) Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setiakawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lain

IV. PERSATUAN SEGENAP WARGA NEGARA

Pasal 16
Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.

Pasal 17
(1) Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu
(2) Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Alloh, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

Pasal 18
Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

Pasal 19
(1) Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Alloh.
(2) Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.

Pasal 20
(1) Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui.
(2) Campur tangan apapun tidaklah diijinkan atas kerugian seorang yang beriman.

Pasal 21
(1) Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian (diyat).
(2) Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.

Pasal 22
(1) Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Alloh dan hari akhir, akan membantu orang-orang yang salah, dan memberikan tempat kediaman baginya.
(2) Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Alloh di hari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.

Pasal 23
Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Alloh dan (keputusan) Muhammad SAW.

V. GOLONGAN MINORITAS

Pasal 24
Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.

Pasal 25
(1) Kaum Yahudi dari suku ‘Awf adalah satu bangsa-negara (ummat) dengan warga yang beriman.
(2) Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka.
(3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri.
(4) Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Pasal 26
Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas

Pasal 27
Kaum Yahudi dari Banul-Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas

Pasal 28
Kaum Yahudi dari Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas

Pasal 29
Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas

Pasal 30
Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas

Pasal 31
(1) Kaum Yahudi dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti kaum yahudi dari Banu ‘Awf di atas
(2) Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.

Pasal 32
Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa’labah

Pasal 33
(1) Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas.
(2) Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.

Pasal 34
Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa’labah.

Pasal 35
Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

VI. TUGAS WARGA NEGARA

Pasal 36
(1) Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad SAW.
(2) Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya.
(3) Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri.
(4) Alloh melindungi akan orang-orang yang setia kepada piagam ini.

Pasal 37
(1) Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagai halnya kaum Muslimin memikul biaya negara
(2) Di antara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta dari piagam ini
(3) Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa
(4) Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat/sekutunya
(5) Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya

Pasal 38
Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warganegara yang beriman, selama peperangan masih terjadi

VII. MELINDUNGI NEGARA

Pasal 39
Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini

Pasal 40
Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah

Pasal 41
Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya

VIII. PIMPINAN NEGARA

Pasal 42
(1) Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum) Alloh dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad SAW
(2) Alloh berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya

Pasal 43
Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka

Pasal 44
Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyergap kota Yatsrib

IX. POLITIK PERDAMAIAN

Pasal 45
(1) Apabila mereka diajak kepada pendamaian (dan) membuat perjanjian damai (treaty), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai
(2) Setiap kali ajakan pendamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam)
(3) Kewajiban atas setiap warganegara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu

Pasal 46
(1) Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (pendamaian) itu
(2) Sesungguhnya kebaikan (perdamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan

X. PENUTUP

Pasal 47
(1) Setiap orang (warganegara) yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya
(2) Sesungguhnya Alloh menyertai akan segala peserta dari piagam ini, yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-baiknya
(3) Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang dhalim dan bersalah
(4) Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman
(5) Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-orang yang dhalim dan berbuat salah
(6) Sesungguhnya Alloh melindungi orang (warganegara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada)
(7) Dan (akhirnya) Muhammad adalah Pesuruh Alloh, semoga Alloh mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya

Keterangan dan Rujukan:
Menurut riwayat Ibnu Ishaq dalam bukunya Sirah an-Nabi SAW juz II hal 119-123, dikutip Ibnu Hisyam (wafat : 213 H.828 M). Disistematisasikan ke dalam pasal-pasal oleh Dr. AJ Wensinck dalam bukunya Mohammad en de Yoden le Medina (1928), pp. 74-84, dan W Montgomery Watt dalam bukunya Mohammad at Medina (1956), pp. 221-225
Digandakan untuk keperluan pelajaran Pendidikan Ahlussunnah wal-Jama’ah Kelas I (satu) Program Madrasah Diniyyah Wustha (MDW) Al Muayyad Mangkuyudan, Surakarta, semester II, oleh Drs. M Dian Nafi’

SUMBER:

http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah

http://id.wikisource.org/wiki/Piagam_Madinah

http://khairaummah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=134

%d bloggers like this: