Posts tagged ‘Liberalisasi’

G20 dalam Pusaran Kapitalisme 4.0

Oleh : Anif Punto Utomo

Amerika sudah mulai berbenah dengan mengetatkan berbagai aturan di wilayah keuangan dan perbankan.

Cannes, kota cantik di Prancis ini biasanya akrab di telinga kita sebagai penyelenggara festival film tingkat dunia. Indonesia hampir setiap tahun selalu mengirim film untuk ikut dalam ajang kompetisi memperoleh penghargaan bergengsi tersebut. Meskipun belum pernah menang, tetapi beberapa film sempat mencuri perhatian para peserta festival.

November tahun ini, Cannes tidak disibukkan oleh festival film melainkan festival ekonomi negara-negara yang tergabung dalam G20. Kelompok 20 ekonomi utama dunia ini telah melakukan pertemuan rutin tahunan. Hanya saja, tahun ini menjadi istimewa karena beberapa negara kawasan Eropa sedang dirundung duka lantaran perekonomian mereka yang berada pada tubir jurang.

Fokus pembahasan G20 didominasi oleh isu krisis utang yang melanda negara pengguna mata uang euro (zona euro). Negara paling parah adalah Yunani. Utang mereka sudah hampir 200 persen PDB (produk domestik bruto) sehingga secara teoretis bisa dikatakan sudah bangkrut. Negeri para dewa ini sudah tercekik oleh utang yang mereka ciptakan sendiri tanpa memperhitungkan kemampuan ekonomi negaranya.

Bahkan, lebih parah lagi, dalam kondisi terpuruk pun mereka masih cukup sombong, yakni dengan keinginan untuk referendum yang pilihannya: mau diselamatkan negara euro yang lain atau tidak. Padahal, kondisi mereka sudah begitu buruk. Meskipun pada akhirnya rencana referendum itu dicabut, setelah PM Yunani George Papandreou dimarahi oleh Presiden Prancis Nicolas Sarkozy dan Kanselir Jerman Angela Merkel.

Semestinya, pertemuan G20 itu membahas pengamanan pangan, reformasi sistem moneter, dan ketidakstabilan harga komoditas. Tetapi, mengingat begitu parahnya krisis di Eropa, mau tidak mau isu tersebut tidak menjadi fokus utama. Bagi mereka penyelamatan ekonomi Eropa jauh lebih penting dari yang lain. Masalahnya jika krisis Eropa tak terselamatkan, seluruh negara di bumi ini akan terkena contagion effect.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengistilahkan bahwa pertumbuhan ekonomi seluruh negara akan terkunci jika krisis Eropa terus berlarut. Sedangkan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Eropa harus membantu dirinya sendiri, karena mereka memiliki semua hal untuk saat ini, otoritas politik, sumber daya finansial, dan dukungan dari banyak negara.

Anatole Kaletsky. Di antara kita belum banyak yang tahu sosok ini. Kaletsky adalah seorang editor senior di The Times of London. Setiap pekan dia menulis kolom tentang ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Tulisan-tulisannya cukup menggigit. Analisisnya tajam karena dia memiliki data yang kuat dan persepektif yang luas tentang ekonomi dan politik. Kaletsky juga rutin menulis bisnis di majalah mingguan The Economist.

Namanya makin mencuat ketika dia menulis buku berjudul: Capitalism 4.0 The Birth of a New. Buku yang terbit Juni tahun lalu itu cukup menggegerkan para ekonom dunia. Buku tersebut pada intinya memetakan perjalanan kapitalisme dari mulai diperkenalkan oleh Adam Smith pada abad ke-18 sampai kondisi kekinian. Termasuk bagaimana kapitalisme harus dikoreksi tiap waktu karena berulang kali kapitalisme ini gagal.

Kaletsky membagi periode kapitalisme dengan menggunakan kode Microsoft.

Periode pertama yang dia sebut Kapitalisme 1.0 adalah ketika teori Adam Smith tentang pasar bebas murni (laissez faire) berlaga. Seperti dikatakan Smith, dalam dunia pasar bebas, maka akan beroprasi tangan-tangan tak terlihat yang akan mengendalikan pasar. Kapitalisme periode ini tumbang seiring dengan hancurnya Wallstreet pada 1929 yang dikenal dengan great depression.

Kemudian, muncullah apa yang dia namakan Kapitalisme 2.0. Dasar dari kapitalisme ini adalah kombinasi antara teori Keynesian (John Maynard Keynes) dan New Deal (Presiden Franklin D Roosevelt). Keynes adalah menteri keuangan Inggris yang membidani Bank Dunia dan IMF. Roosevelt adalah presiden Amerika yang menyelamatkan negerinya dari kebang krut an lewat pembentukan lembaga penjamin deposito dan berbagai proyek besar untuk mengakselerasi kebangkitan ekonomi AS.

Pada saat bersamaan, Kapitalisme 2.0 bersaing dengan ideologi komunisme yang dikembangkan Uni Sovyet dan Cina. Kapitalisme 2.0 ini berlangsung sampai 1970-an. Ketika itu Richard Nixon pada Agustus 1971 membuat kebijakan mengejutkan, yakni dolar tidak lagi dijaminkan dengan emas. Dengan begitu uang menjadi barang yang diperdagangkan sebagaimana surat utang. Dolar Amerika lantas dijadikan ajang spekulai besar-besaran. Pada periode ini pula, sekitar 1979, Uni Soviet dan Cina dalam pengelolaan ekonomi mulai berpaling ke kapitalisme.

Beberapa waktu kemudian Presiden AS Ronald Reagan dan PM Inggris Margaret Thatcher meluncurkan kebijakan swastanisasi perusahaan negara dan liberalisasi sektor keuangan. Ujung dari kapitalisme priode ini adalah terjadinya krisis finansial pada 2008. Walstreet tumbang diiringi dengan bangkrutnya Lehman Brothers. Satu dekade sebelumnya, pada 1998, krisis ekonomi lebih dulu menghancurkan Asia Tenggara.

Krisis 2008 yang meruntuhkan perekonomian Amerika dan merembet ke berbagai belahan dunia lain itu menjadi pembelajaran berharga, terutama buat Amerika. Kapitalisme tanpa kekang telah merangsang pelaku bergerak liar, melakukan manuver ke bawah ke atas ke samping, demi mencari keuntungan sebesarbesarnya. Mekanisme pasar berjalan tanpa etika sehingga ketika terjadi collaps, dampaknya luar biasa. Periode krisis inilah yang oleh Kaletsky dikategorikan dalam Kapitalisme 4.0.

Pada saat seperti itu, kapitalisme mengalami koreksi total. Pasar bebas yang selama beberapa periode diyakini membawa keberkahan ternyata gagal di tengah jalan, sehingga harus diselamatkan Pemerintah Amerika. Presiden Obama harus lintang pukang menyelamatkan krisis ekonomi yang diwariskan George W. Bush.

Menurut Kaletsky, pasar begitu kompleks sehingga tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan yang sepenuhnya di berikan kepada swasta (liberal) atau juga tidak bisa sepenuhnya kepada pemerintah. Sedapat mungkin pemerintah dan swasta mengambil titik temu untuk mengatur perekonomian. Swasta dan pemerintah sama-sama memainkan peranan penting.

Pada Kapitalisme 4.0 ini , menurut Kaletsky, menjadi titik tengah antara liberalisasi yang berlebihan dan regulasi yang terlalu ketat dari pemerintah. Sifat kapilatalisme versi baru ini lebih pragmatis, tidak bertumpu pada salah satu bandul (pasar bebas maupun sentralistik). Negara harus menyediakan ruang yang lebar untuk merangsang kreativitas dan produktivitas, tetapi rem regulasi harus pakem agar pasar tidak liar.

Dalam konteks perimbangan swasta-pemerintah ini, tampaknya mirip konsep ekonomi yang disodorkan Presiden SBY ketika melakukan kampanye pemilihan presiden 2009 silam. Saat itu, bersama Boediono, dia menawarkan konsep ekonomi yang mereka istilahkan Ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berada di tengah-tengah antara kapitalisme dan sosialisme

G20 merupakan negara yang memiliki produk domestik bruto yang besar. Boleh dikatakan G20 ini merupakan pengendali perekonomian dunia, karena menguasai 85 persen produk domestik bruto (PDB) dunia, menguasai 80 persen perdagangan dunia, dan dihuni dua pertiga penduduk dunia. Posisi yang begitu menentukan, jika salah arah akan mengakibatkan perekonomian dunia terguncang.

Ketika terjadi krisis global 2008, hampir seluruh negara yang tergabung dalam G20 ini kena imbas. Boleh dikata hanya Cina, India, dan Indonesia yang saat itu perekonomiannya masih tumbuh positif, itu pun terkoreksi cukup besar dibandingkan dengan prediksi awal yang tanpa memperhitungkan adanya Krisis global. Krisis yang sekarang terjadi di Eropa sedikit banyak sudah mulai dirasakan. Untuk itulah perlu dicari solusinya.

Solusi yang coba ditawarkan adalah regulasi yang lebih baik di sektor keuangan. Amerika sudah mulai berbenah dengan mengetatkan berbagai aturan di wilayah keuangan dan perbankan. Setidaknya, permainan di Walstreet sudah tidak bisa lagi seliar sebelum krisis 2008. Ratusan ribu orang yang berdemo di beberapa negara dalam menentang Walstreet dalam sebulan terakhir menjadi layak untuk dijadikan ajang introspeksi.

Kawasan Eropa yang dilanda krisis besar harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Bangkrutnya Yunani yang dicekik oleh utang, menandakan bahwa negara itu, sebagaimana juga Spanyol dan Italia, gegabah dalam mengelola keuangan negara sehingga mengakibatkan utang negara menjadi tak terkendali.

Rupanya, bukan hanya swasta yang bergerak liar dalam transaksi finansial, tetapi juga pemerintah. Pemerintah Yunani, misalnya, terus-menerus mengeluarkan surat utang tanpa melihat kemampuan membayar. Begitu utang sudah hampir menembus 200 persen dari PDB mereka, barulah kalang kabut. Mau tak mau sesama anggota euro pun harus turun tangan menyelamatkannya.

Kapitalisme, kata Kaletsky, tidak akan mati, karena kapitalisme itu selalu beradaptasi dengan selalu menemukan solusi pada setiap problem yang terjadi pada masa itu. Fase-fase Kapitalisme 1.0 sampai Kapitalisme 4.0 itu menunjukkan betapa adaptifnya kapitalisme. Dia akan bergerak sesuai zamannya.

Semangat adaptif ala kapitalisme ini semestinya menjadi jiwa dari G20. Ekonomi dunia sudah masuk dalam pusaran Kapitalisme 4.0. Dengan begitu, negara G20 harus satu suara dan satu bahasa agar terjadi harmonisasi. Harmonisasi bukan hanya antarpemerintah, tetapi juga antara pemerintah dan swasta.

Baca artikel terkait: Negara-negara G20

republika.co.id

INDONESIA LEBIH LIBERAL DARI AMERIKA SERIKAT


SBY-Boediono

Sistem Ekonomi Indonesia Kini Lebih Liberal dari Amerika Serikat

Selama SBY dan Boediono berkuasa, sistem ekonomi yang dikembangkan Indonesia begitu liberal. Bahkan, lebih liberal dari Amerika Serikat.

Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Letjen (purn) Kiki Syahnakri, membandingkan sikap Indonesia dengan Republik Rakyat China dan Jepang. Menurutnya, dibandingkan Indonesia, kedua negara di Asia timur itu lebih serius dalam mengedepankan agenda dan memperjuangkan kepentingan nasional.

“China menerima dan mengikuti praktik liberalisasi. Tetapi di saat bersamaan pemerintah China menerbitkan berbagai regulasi yang melindungi kepentingan rakyatnya. Jepang pun begitu. Mereka mendukung pasar bebas di negara lain. Sementara di dalam negeri, mereka menerapkan proteksi,” katanya ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka Online.

Sementara Indonesia, sambung mantan wakil Kepala Staf Angkatan Darat itu, membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak asing untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam di negara ini. Ia menyesalkan UU 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang memberikan kesempatan kepada pihak asing untuk menguasai Sumber Daya Alam Nasional hingga 150 tahun dan menguasai saham hingga 95 persen.

Keadaan ini semakin buruk, sambung Kiki, manakala model kepemimpinan nasional di Indonesia tidak memperlihatkan tanda-tanda keberanian untuk memperjuangkan kepentingkan nasional.

Untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang kehancuran yang diakibatkan sistem liberal kebablasan ini, Kiki berpendapat, tidak ada ada jalan lain kecuali mengkaji ulang amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945.

“Kaji ulang ini bukan berarti kembali ke naskah asli. Tapi, harus memperbaiki pasal-pasal yang bernafas terlalu liberal,” demikian Kiki.

Kemudahan pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia

Dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT) disyaratkan bahwa seluruh pemegang sahamnya adalah Warga negara Indonesia . Dalam hal terdapat unsur asing baik sebagian ataupun seluruhnya, maka PT tersebut harus berbentuk PT. PMA (Penanaman Modal Asing). Suatu PT biasa yang dalam perkembangannya memasukkan pemodal baru yang berstatus asing (baik itu perorangan maupun badan hukum) maka PT tersebut harus merubah statusnya menjadi PT. PMA.

Secara umum, syarat-syarat dan tahapan-tahapan untuk mendirikan PT. PMA adalah sebagai berikut:

A. Pengajuan Ijin Sementara untuk pendirian PT. PMA melalui BPKM

1. Identitas perusahaan yang akan didirikan, yang meliputi:
a. Nama Perusahaan
b. Kota sebagai tempat domisili usaha
c. Jumlah Modal
d. Nama pemegang saham dan presentase modal
e. Susunan Direksi dan Komisaris

2. Pengajuan permohonan tersebut harus mengisi surat permohonan (INVESTMENT APPLICATION UNDER THE FOREIGN INVESTMENT LAW – terlampir) dengan melampirkan dokumen2 sebagai berikut:

1. Pendiri (Pemegang Saham) asing
a. Anggaran dasar Perusahaan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris berikut seluruh perubahan-perubahannya, pengesahannya ataupun pelaporan/pemberitahuannya atau
b. Copy passport yang masih berlaku dari pemegang saham individual

2. Dari Perusahaan PMA
a. Anggaran dasar Perusahaan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris berikut seluruh perubahan-perubahannya, pengesahannya ataupun pelaporan/pemberitahuannya
b. NPWP Perusahaan

3. Pendiri (Pemegang Saham) Indonesia
a. Anggaran dasar Perusahaan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris berikut seluruh perubahan-perubahannya, pengesahannya ataupun pelaporan/pemberitahuannya atau KTP untuk individual
b. NPWP pribadi

4. a. Flowchart proses produksi dan bahan baku (raw materials) yang dibutuhkan untuk proses industri tersebut
b. Descripsi/explanation untuk proses kelangsungan bisnis

5. Asli surat kuasa (dalam hal pendiri diwakili oleh orang/pihak lain)

6. a. Kelengkapan data lain yang dibutuhkan oleh Departemen terkait (bila ada) dan dinyatakan dalam “Technical guidance’s book on investment implementation”.
b. Untuk sector tertentu, contohnya sector pertambangan yang melakukan kegiatan ekstraksi, sektor energi, perkebunan kelapa sawit dan perikanan, membutuhkan Surat Rekomendasi dari Departemen teknis terkait.

7. Dalam sektor bisnis yang diperlukan dalam hal kerja sama
a. Perjanjian kerja sama (bisa berupa Joint Venture, Joint Operation, MOU, dll) antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar yang menyebutkan pihak-pihaknya, system kerjasamanya, hak dan kewajibannya.
b. Surat Pernyataan dari perusahaan kecil yang memenuhi criteria sebagai Perusahaan Kecil berdasarkan Peraturan No. 9/1995.

Catatan: untuk persyaratan No. 6 poin a dan b akan dikoordinasikan oleh BKPM dengan institusi/Departemen terkait.

Setelah berkas lengkap, ijin baru dapat diproses di BKPM selama jangka waktu + 2 bulan
Ijin BKPM tersebut berlaku sebagaimana halnya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada PT biasa

B. Pembuatan akan Pendirian PT. PMA

1. Setelah Ijin dari BKPM keluar, maka dapat mulai untuk proses pendirian PT. PMA (dengan catatan, nama PT. sudah bisa digunakan/memperoleh persetujuan Menteri).
2. Salinan Akta akan selesai dalam jangka waktu maksimal 2 minggu kerja sejak penanda-tanganan akta.
3. Pengurusan Domisili dan NPWP atas nama PT. yang bersangkutan
NPWP yang dibuat untuk PT. PMA harus NPWP khusus PT. PMA
Waktunya + 12 hari kerja.
Catatan: Pada saat ini bisa sekalian mengurus Surat PKP (Pengusaha Kena Pajak) pada KPP khusus PMA tersebut. dan nantinya akan dilakukan survey/ tinjau lokasi perusahaan.
Waktunya + 12 hari kerja, karena ada survei dari Kantor Pajak setempat lokasi usaha.

4. Pembukaan rekening atas nama Perseroan dan menyetorkan modal saham dalam bentuk uang tunai ke kas Perseroan. Bukti setornya diserahkan kepada Notaris untuk kelengkapan permohonan pengesahan pada Departemen Kehakiman RI .

5. Pengajuan pengesahan ke Depkeh, Waktunya + 1,5 bulan.

6. Setelah keluar pengesahan dari Departemen Kehakiman, dapat diurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Wajib Daftar perusahaan (WDP) nya. Waktunya + 2 minggu.

7. Setelah semua selesai, tinggal pengurusan Berita Negara nya. Waktunya + 3 bulan

Setelah semua prosedur dilewati, maka harus dilanjutkan dengan jenis usahanya. Apabila merupakan industri, maka harus diurus Ijin Lokasi, Undang-Undang gangguan (HO) nya, Surat Ijin Usaha Industri.

Dalam hal perusahaan tersebut akan memasukkan mesin-mesin pabrik, karena berstatus PT PMA, maka ada subsidi atau keringanan pajak
bea masuk atas mesin-mesin tersebut. Namun untuk itu, PT tersebut harus mengurus Ijin lagi di BKPM, yaitu: Masterlist dan APIS. Setelah itu, pada saat mesin akan masuk, ybs harus mengurus surat bebas bea
masuknya pada KPP PT PMA, yang disebut: “SKBPPN” dan dilanjutkan dengan ijin dari Bea cukai berupa Surat Registrasi Produsen (SRP) atau Surat Registrasi Importir (SRI). Mengenai ijin2 tersebut, akan saya bahas lagi secara tersendiri.

Setelah perusahaan berjalan beberapa waktu, maka akan dilanjutkan dengan pengurusan Ijin Usaha Tetap (IUT) pada BKPM.

Download: UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA)

Sumber:
http://forum.detik.com
http://irmadevita.com

%d bloggers like this: