Posts tagged ‘Negara anggota PBB’

Alhamdulillah, Majelis Umum PBB Akhirnya Mengakui Palestina sebagai Negara

Perjuangan Palestina untuk mendapat pengakuan dunia sebagai negara berdaulat akhirnya mendapat hasil gemilang. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa hari Kamis (29/11/2012) secara mayoritas mengakui Palestina sebagai sebuah ‘negara non-anggota’ di organisasi dunia itu. Sebuah kemenangan bagi Palestina, khususnya Presiden Mahmud Abbas, di mata Amerika dan Israel yang menentangnya.

Dari 193 negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 138 negara anggota menyetujui Palestina tidak lagi hanya berstatus sebagai “entitas pengamat” melainkan sudah menjadi “negara pengamat non-anggota.”

Ini merupakan hasil pemungutan suara Majelis Umum PBB, Kamis 29 November 2012. Namun, pengakuan Palestina ini tidak disetujui semua negara anggota Majelis Umum PBB, terutama AS dan Israel.

Sembilan negara menentang, 41 abstain, serta tiga negara tidak ikut serta dalam pemungutan suara untuk menaikkan status Palestina dari “entitas pengamat” menjadi “negara pengamat non-anggota” di PBB. Dengan dikabulkannya permohonan Palestina melalui pemungutan suara, maka secara tidak langsung kedaulatan Palestina sebagai negara sudah diakui.

Majelis Umum PBB ini menyetujui peningkatan status Palestina meski ada ancaman dari Amerika Serikat dan Israel yang akan menghukum Palestina dengan menahan dana bagi Pemerintah di Tepi Barat. Perwakilan PBB mengatakan, Israel mungkin akan menghindari pembalasan selama Palestina tidak bergabung dalam Mahkamah Kejahatan Internasional (ICJ).

Dukungan mayoritas untuk Palestina itu mencuat setelah pidato Presiden Mahmoud Abbas yang mengecam Israel karena “kebijakan agresif dan kejahatan perang” di podium PBB, menimbulkan respon marah dari negara Yahudi.

“Hari ini, 65 tahun yang lalu, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 181 yang membagi tanah bersejarah Palestina menjadi dua negara. Ini menjadi sertifikat kelahiran Palsetina,” kata Abbas di depan 193 negara anggota majelis. “Majelis Umum PBB kini dipanggil untuk mengeluarkan sertifikat kelahiran negara Palestina,” katanya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan cepat merespons pidato Abbas itu sebagai pernyataan “bermusuhan dan beracun,” dan penuh “propaganda palsu.”

“Itu bukan kata-kata dari seseorang yang ingin damai,” tambah Netanyahu dalam rilis dari kantornya di Israel.

Setidaknya, 17 negara di Eropa mendukung lahirnya Negara Palestina, Austria, Prancis, Italia, Norwegia, dan Spanyol. Ini merupakan hasil upaya Abbas yang fokus melobi Eropa. Sementara Inggris, Jerman, dan lain-lain memilih untuk abstain.

Sementara Republik Ceko bergabung dengan Amerika Serikat, Israel, Kanada, Panama dan empat negara kecil di Pasifik yaitu: Nauru, Palau, Micronesia dan Marshall Islands. Selain AS dan Israel, tujuh negara tersebut hanyalah negara kecil yang tak akan membawa pengaruh bagi Palestina. Mereka menentang gerakan mendukung resolusi Palestina.

Meskipun bukan merupakan anggota penuh sekarang Palestina dapat bergabung dengan badan-badan PBB dan berpotensi bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICJ). Hal ini merupakan langkah maju diplomasi Palestina untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan.

Presiden Palestina Mahmud Abbas yang hadir di sidang tersebut langsung memeluk menteri luar negerinya setelah pemungutan suara berlangsung. Dalam pidatonya sekitar 20 menit, Abbas mengatakan bahwa anggota PBB harus segera mengeluarkan ‘akta kelahiran’ Palestina.

Namun Dubes AS Susan Rice menentang hasil voting ini. AS masih menolak keberadaan Palestina sebagai sebuah negara. “Resolusi ini tidak menetapkan bahwa Palestina adalah sebuah negara,” kata Susan.

AS memang menghalangi keinginan Palestina untuk keanggotaan penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diajukan Abbas pada September 2011 lalu.


Peta wilayah Negara Palestina yang masih diduduki Zionis Israel

Palestina akhirnya dapat ‘Akta Kelahiran’ Negara dari PBB

Permintaan ‘akta kelahiran’ atas negara Palestina disetujui oleh 138 negara anggota MU-PBB. Sembilan negara mengikuti Israel yang berpendapat bahwa pengakuan atas Palestina hanya akan menaikkan intensitas konflik. Empat puluh satu negara lainnya memilih abstain, lapor AFP.

Hasil pemungutan suara di MU-PBB itu menaikkan status Palestina, yang semula hanya diakui sebagai ‘entitas pengamat’, menjadi sebuah ‘negara pengamat non-anggota’ di PBB. Kedudukan yang terakhir ini sama seperti Vatikan, otoritas tertinggi Katolik dunia yang wilayahnya berada di dalam kota Roma, Italia.

Meskipun bukan sebagai negara anggota penuh, status baru Palestina memungkinkan negara yang sekarang sedang dijajah Zionis Israel itu untuk bergabung dalam lembaga-lembaga PBB lain, seperti Mahkamah Kejahatan Internasional (ICJ).

Jika Palestina menjadi anggota ICJ, maka negara itu berhak untuk menuntut negara dan tokoh Zionis ke meja hijau sebagai pelaku kejahatan perang dan kemanusiaan. Hal ini adalah sebuah ketakutan tersendiri bagi Zionis Israel, dan menjadi salah satu alasan mengapa negara Yahudi itu –dengan dukungan Amerika Serikat– selalu menentang pengakuan PBB atas Palestina.

Sementara itu, kemungkinan Palestina akan kehilangan dana bantuan dari Washington sudah di depan mata. Hal itu disebabkan undang-undang negara AS melarang mendanai lembaga-lembaga internasional yang mengakui eksistensi negara Palestina. Gedung Putih sebelumnya sudah memperingatkan Presiden Mahmud Abbas bahwa Palestina akan kehilangan sekitar US$200 juta, yang diblokir oleh Kongres Amerika Serikat.

Israel mempertimbangkan untuk menahan dan tidak mentransfer uang pajak yang dipungutnya dari rakyat Palestina, sebuah tindakan yang kerap dijadikan alat untuk mengancam pemerintah Palestina yang bergantung pada uang tersebut.

Hamas: Hasil Voting di PBB Kemenangan Bagi Rakyat Palestina

Gerakan Hamas yang berkuasa di Gaza menyambut gembira peningkatan status Palestina sebagai “entitas penagmat” menjadi “negara pengamat non-anggota” dalam sebuah voting di Sidang Umum PBB. Hasil voting itu sama saja dengan mengakui Palestina sebagai negara. Hamas menyebut hal itu sebagai “kemenangan” bagi rakyat Palestina.

“Ini merupakan kemenangan baru menuju pembebasan Palestina dan kami mengucapkan selamat kepada diri kami sendiri,” kata pejabat senior Hamas Ahmed Yussef kepada AFP, Jumat (30/11/2012).

“Kami di Hamas menganggap ini prestasi bersama yang menaburkan suka cita pada rakyat kami,” tambahnya.

Kepemimpinan Hamas di Gaza sebelumnya menentang upaya peningkatan status Palestina di PBB yang dipimpin oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas. Abbas merupakan pemimpin faksi Fatah, rival Hamas.

Namun setelah kepala politibiro Hamas Khaled Meshaal mengungkapkan dukungan publik terhadap upaya itu bersama pemimpin lainnya di pengasingan – pemerintah Gaza berbalik mendukung upaya tersebut.

Pejabat Hamas di pengasingan Izzat al-Rishq, menulis di halaman Facebooknya hari ini, memuji hasil voting Sidang Umum PBB.

“Kami menyambut baik keputusan Majelis Umum PBB untuk memberikan status kepada Palestina sebagai negara pemantau non-anggota dan kami menganggap hal ini menjadi keuntungan bagi rakyat kami, meskipun Palestina layak mendapat lebih dari itu,” tulisnya.

Di masa lalu Hamas mengkritik proposal peningkatan status Palestina dengan menganggapnya sebagai langkah sepihak, diambil oleh Abbas tanpa konsultasi dengan semua gerakan politik Palestina. Hamas juga memperingatkan bahwa proposal peningkatan status itu bisa membahayakan hak-hak rakyat Palestina sendiri.

Namun dukungan terhaadap upaya Abbas itu muncul dari pemimpin Hamas di pengasingan. Hal ini memicu spekulasi bahwa Hamas telah siap untuk melakukan diskusi rekonsiliasi kembali dengan gerakan Fatah pimpinan Abbas.

Sementara pemimpin Palestina menyatakan, prioritas utamanya setelah kemenangan di PBB adalah mencoba melanjutkan diskusi yang mandek itu, sejak kedua pihak menandatangani perjanjian rekonsiliasi di Kairo tahun lalu.

Pentingnya Pengakuan PBB Bagi Palestina

Peran Palestina akan meningkat, ini yang ditakutkan Israel.

Peningkatan status Palestina di PBB bukan hanya sekedar langkah simbolis mendapatkan pengakuan kedaulatan. Namun, peningkatan status ini berarti juga meningkatnya peran Palestina di kancah Internasional, dan ini yang paling ditakuti oleh Israel.

Kemenangan Palestina ditandai dengan dukungan 138 negara anggota PBB dan hanya 9 yang menolak, sementara 41 abstain. Status “entitas” yang disandang Palestina sejak tahun 1974 kini berubah menjadi “negara non-anggota”.

Dengan status baru ini, posisi Palestina setara dengan Vatikan. Sebelumnya, Swiss juga pernah menjadi negara pengamat non-anggota selama lebih dari 50 tahun dan baru jadi anggota tetap pada 2002 lalu.

Dengan status ini, Palestina punya hak berbicara pada sidang PBB. Untuk menjadi negara non-anggota tidak perlu melalui voting di Dewan Keamanan yang sudah pasti akan diveto oleh Amerika Serikat. Hal ini pernah dialami Palestina tahun lalu saat berupaya menjadi negara anggota PBB.

“Palestina mulai saat ini akan dianggap sebagai negara, berdasarkan hukum dan hubungan internasional. Tapi tidak bisa menjadi anggota PBB, karena harus melalui voting di Dewan Keamanan PBB,” ujar Iain Scobbie, Profesor di Universitas London fakultas Studi Oriental dan Afrika.

Scobbie mengatakan, pengakuan kali ini akan membuat daya tawar Palestina terhadap Israel menjadi lebih tinggi. Palestina bisa menjadi anggota dari badan-badan PBB. Selain itu, yang paling ditakutkan Israel, Palestina bisa bergabung dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Dengan keanggota di ICC, Palestina bisa mengajukan gugatan terhadap kejahatan Israel di Gaza dan Tepi Barat. Palestina juga bisa menyeret Israel ke ICC atas kejahatan perang.

Sebelumnya pada April lalu, ICC menolak permintaan Palestina untuk menyelidiki Perang Gaza tahun 2008-2009 karena tidak dianggap sebagai negara.

“Jika Palestina sukses bergabung dengan ICC, maka akan jadi masalah besar bagi Israel yang melakukan operasi militer di Tepi Barat dan Gaza. Jika ICC mengeluarkan perintah penangkapan, maka warga Israel yang keluar dari negara itu bisa ditangkap,” kata Scobbie.

Inilah yang membuat Israel dan AS galau. Pemerintahan Barack Obama mengancam akan memotong dana bantuan bagi agen PBB yang menerima Palestina sebagai anggota, hal ini pernah diterapkan pada Unesco tahun lalu. AS sebagai pendonor terbesar Palestina juga akan memotong bantuannya.

Namun, Palestina tidak gentar. Mereka mengatakan tetap akan maju memperjuangkan hak-hak yang selama ini diberangus. Otoritas Palestina mengatakan, Amerika tidak bisa lagi memeras mereka dengan uang.

Hasil Voting Majelis Umum PBB Merupakan Langkah Menuju Kemerdekaan Palestina

Pemimpin Palestina Mahmud Abbas menyambut hasil voting MU-PBB yang menyetujui peningkatan status Palestina di PBB. Hal ini disebutnya sebagai langkah bersejarah menuju kemerdekaan Palestina.

Namun diakui Abbas seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (30/11/2012), rakyat Palestina masih menghadapi “jalan panjang” untuk mendapatkan negara mereka sendiri. Abbas juga meminta dihentikannya perpecahan dengan kelompok Hamas yang menguasai Gaza.

“Hari ini benar-benar hari yang bersejarah. Hari ini kita telah mengambil satu langkah menuju kemerdekaan Palestina,” kata Abbas kepada para diplomat dan jurnalis usai voting Majelis Umum PBB yang mengakui Palestina sebagai negara non-anggota PBB.

“Di depan kita ada jalan yang panjang dan sulit. Saya tak ingin merusak kemenangan kami malam ini namun jalan ke depan masih tetap sulit,” tutur Abbas.

“Kami berkomitmen untuk mencapai hak-hak kami lewat perdamaian dan negosiasi. Kami tak akan takut dan kami akan terus menempuh semua upaya yang mungkin untuk mencapai tujuan kami secara damai,” imbuhnya.

Abbas pun mengatakan, perpecahan antara kelompoknya, Fatah dan kelompok Hamas harus dihentikan. “Secara internal sebagai rakyat Palestina, kita memiliki luka, yakni perpecahan dan kini saatnya untuk menyudahi perpecahan itu,” tandasnya.

Perkembangan Terkini : Hamas-Fatah Damai, Israel Ketakutan

PALESTINA_(F)_0505_-_Fatah_hamas_accordo
Rekonsiliasi Nasional Palestina antara faksi Fatah-Hamas

Kesepakatan damai Hamas dan Fatah benar-benar membuat rezim Zionis Israel cemas dan ketakutan.

Kemenangan gerakan perlawanan Islam Palestina dalam perang delapan hari di Gaza dan peningkatan status Palestina di Mejelis Umum PBB menjadi momen berakhirnya friksi antara Hamas dan Fatah. Demikian dilaporkan Qodsna (11/12/12).

Seperti dikutip dari laman Irib, keinginan Abu Mazen untuk mengunjungi Jalur Gaza, dukungan Hamas atas program Abu Mazen di PBB, pengumuman Fatah yang akan menggelar perayaan besar kemenangan Hamas di Tepi Barat, dan diakhirinya friksi enam tahun kedua gerakan perlawanan Palestina ini membuktikan niat baik para pemimpin Hamas dan Fatah untuk menciptakan rekonsiliasi nasional di Palestina.

Di sisi lain, dampak kesepakatan damai kedua kelompok perlawanan Palestina itu justeru membuat cemas rezim Zionis.

Bahkan, saluran Televisi Israel melaporkan, keputusan positif yang diambil Abu Mazen terkait Hamas seperti membebaskan seluruh anggota Hamas dari penjaranya di Tepi Barat, mengakhiri penangkapan politik dan kunjungan petinggi Fatah ke Jalur Gaza menunjukkan bahwa keputusan dua kelompok perlawanan Palestina itu untuk melakukan rekonsiliasi, serius dan akan segera terlaksana.

latuff_pal_reconciliation_3

Artikel terkait : Majelis Umum PBB Kemungkinan Besar Akan Naikkan Status Keanggotaan Palestina Di PBB Dari “Entitas Pengamat” Menjadi “Negara Pengamat”

sumber :
http://dunia.news.viva.co.id
http://news.detik.com
http://www.hidayatullah.com

Majelis Umum PBB Kemungkinan Besar akan Naikkan Status Keanggotaan Palestina di PBB dari “Entitas Pengamat” Menjadi “Negara Pengamat”


Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengajukan proposal keanggotan Palestina di PBB kepada Sekjen PBB, Ban Ki Moon

Pemerintah Palestina telah membagikan rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah direvisi kepada negara-negara anggota, guna meminta agar status keanggotaannya dinaikkan menjadi “non-member observer state” (negara pengamat) dalam pemungutan suara Majelis Umum yang dijadwalkan digelar pada Kamis besok (29/11/2012).

Seorang diplomat Barat mengatakan, perubahan kecil dilakukan atas rancangan teks resolusi PBB yang dibagikan hari Senin kemarin oleh Palestina, yang sepertinya akan mendapatkan banyak dukungan dari anggota Majelis Umum (129 Negara dari 193 Negara anggota PBB diharapkan mendukung Palestina).

Sebelumnya pada hari Senin, Hamas mengeluarkan pernyataan tidak terduga berupa dukungan terhadap upaya Presiden Mahmud Abbas dalam memperjuangkan pengakuan negara Palestina di PBB, yang dulu selalu ditentangnya.

Status Palestina di PBB saat ini adalah sebagai non-member observer entity (entitas pengamat), yang berarti Palestina hanya diakui sebagai suatu kumpulan orang yang menempati suatu wilayah, tetapi bukan negara.

Kenaikan status keanggotaan Palestina di PBB nantinya memberi peluang negara itu untuk menjadi anggota Mahkamah Kejahatan Internasional, dengan hak bisa menyeret penjajahnya saat ini, Israel, ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatan yang telah dilakukannya kepada rakyat dan bangsa Palestina.

Zionis Israel dan teman sejatinya, Amerika Serikat, tentu saja menentang dan terus berusaha menjegal upaya Palestina agar diakui sebagai negara oleh PBB.


Bendera Nasional Palestina

UNESCO Telah Resmi Akui Palestina Sebagai Negara Anggota

Sebelumnya, Pada tanggal 31 Oktober 2011 yang lalu, Badan pendidikan dan kebudayaan PBB atau UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) telah menerima keanggotaan penuh bagi ‘Negara Palestina’ di lembaga tersebut.

Seperti dimuat Reuters, Keputusan tersebut telah menaikkan posisi tawar Palestina untuk mendapat pengakuan sebagai sebuah ‘Negara’ dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

UNESCO adalah lembaga PBB pertama yang ditargetkan Palestina untuk mendapatkan status keanggotaan penuh, sejak Presiden Mahmoud Abbas mendaftarkan keanggotaan di PBB pada 23 September 2011.

Seperti diketahui, Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman menentang keanggotaan Palestina dalam PBB. Sementara, Brasil, Rusia, China, India, Afrika Selatan, dan Prancis mendukung. Inggris sementara masih abstain.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan UNESCO tidak berhak menerima Palestina sebagai anggota, karena belum diakui status negaranya oleh PBB.

“Saya bingung, bagaimana bisa badan di PBB membuat keputusan status negara saat isu ini tengah digodok di PBB. Saya kira prosedur ini sangat aneh. Status negara haruslah ditentukan di PBB dan bukan oleh badan yang berada di bawah PBB,” tegas Hillary Clinton pada awal Oktober 2011.

Status Palestina di UNESCO sejak tahun 1974 adalah pengamat. Selain keuntungan diplomatis, menjadi anggota penuh di UNESCO, pemerintah Palestina dapat mendaftarkan monumen atau daerah bersejarah di negara mereka untuk menjadi salah satu Situs Warisan Dunia.

Hasil Akhir Pemungutan Suara di UNESCO

Hasil akhir pemungutan Suara pada waktu itu, dari suara 173 negara yang ikut pemungutan suara, 107 mendukung dan 14 menentang sementara 52 abstain.

Prancis termasuk yang mendukung disamping hampir semua negara Arab, Afrika, Amerika Latin, dan negara Asia termasuk Cina dan India.

Israel, Amerika, Kanada, Australia, dan Jerman menolak sementara Jepang dan Inggris abstain.

Sebelum pemungutan suara, Amerika pernah mengatakan akan menghentikan pemberian dana kepada UNESCO bila permohonan Palestina diterima.

Bantuan Amerika itu sebesar US$70 juta dolar setahun atau lebih dari 20% anggaran tahunan UNESCO.

Amerika Serikat sebagai sekutu Israel bahkan telah menggunakan Hak Veto-nya di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan rencana Palestina tersebut, Namun Amerika tidak memiliki hak veto untuk UNESCO dan Majelis Umum PBB.

Ganggu perundingan

Para pemimpin Palestina menganggap keanggotaan untuk badan kebudayaan PBB ini sebagai langkah untuk mendapatkan pengakuan internasional dan menekan Israel.

“Kami rasa langkah ini akan kontraproduktif… Satu-satunya jalan bagi Palestina adalah melalui perundingan,” kata Wakil Menteri Pendidikan Amerika Martha Kanter kepada para delegasi menjelang pemungutan suara.

Israel mengatakan pemberian status anggota penuh di UNESCO akan membahayakan prospek perundingan damai Timur Tengah.

“Ini manuver sepihak Palestina yang tidak akan mengubah situasi di lapangan namun akan mengganggu kemungkinan perjanjian damai,” kata Departemen Luar Negeri Israel dalam satu pernyataan.

“Keputusan ini tidak akan mengubah Otorita Palestina menjadi negara namun akan akan membebani langkah memulihkan perundingan,” tambah pernyataan itu.

Upaya-upaya Palestina di PBB

o Palestina saat ini memegang posisi ‘entitas pengamat’ tetap di PBB

o Mereka diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)

o Para pejabat Palestina menginginkan status ditingkatkan menjadi keanggotaan penuh di PBB

o Palestina mengupayakan pengakuan perbatasan tahun 1967 di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur dan Gaza

o Peningkatan status ‘negara pengamat’ di PBB merupakan alternatif lain

o Pengakuan akhir sebagai ‘negara merdeka dan berdaulat penuh’ atas seluruh wilayah Palestina yang kini masih diduduki Zionis Israel


Peta wilayah ‘Negara Palestina’ (berdasarkan perbatasan tahun 1967 [kuning])

Palestina di Atas Angin, 2/3 Anggota Majelis Umum PBB Beri Dukungan

Berdasarkan perkembangan terbaru, beberapa negara kunci memberi suara untuk Palestina. Sehingga, dua per tiga anggota Majelis Umum PBB dipastikan akan memberikan suara setuju untuk status baru Palestina di PBB.

Berikut sejumlah negara kunci yang akan memberikan dukungan peningkatan status Palestina di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Negara-negara pendukung :

Rusia : Mungkin setuju, sebagaimana mendukung keanggotaan Palestina di Badan Kebudayaan PBB, UNESCO. Menlu Rusia mengatakan, “Percaya bahwa warga Palestina memiliki hak untuk langkah tersebut. Kami berharap pemimpin Palestina telah memperhitungkan kemungkinan konsekuensi dari tindakan tersebut,”

Prancis : Setuju. Menlu Perancis Laurent Fabius membuat pengumuman, “Dalam kasus apapun, itu hanya melalui perundingan (tanpa syarat dan segera dilakukan Palestina dan Israel), kita akan mampu merealisasikan sebuah negara Palestina,” ujarnya, Selasa.

China : Setuju. Menlu Cina menegaskan kembali dukungan untuk aspirasi rakyat Palestina di PBB selama pertemuan dengan utusan Palestina, Jumat lalu.

India : setuju

Spanyol, Norwegia, Denmark dan Swiss : semua mengumumkan pada Rabu, akan memilih ya untuk Palestina dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB 29 November esok. Pemerintah Swiss bahkan menyebut status tersebut sebuah perubahan baik konstruktif maupun pragmatik.

Austria : Mungkin setuju. Kantor berita Austria mengabarkan Kemenlu menyatakan Austria akan memilih untuk mendukung.

Negara kunci yang menolak :

Amerika Serikat : menolak

Jerman : Mungkin tidak atau abstain. “Perdamaian abadi di wilayah tersebut hanya dapat dicapai jika Israel dan Palestina kembali ke meja perundingan untuk mencapai kesepakatan akhir atas solusi dua negara,” ujar pernyataan kementerian luar negeri.

Negara yang belum jelas menentukan pilihan atau abstain :

Inggris : Tidak jelas. Inggris pun abstain saat keanggotaan Palestina di UNESCO. Namun Inggris sebelumnya telah didesak untuk mendukung Palestina mengingat negara tersebut memiliki tanggung jawab atas sejarah suram Palestina. Inggris bahkan sempat memberikan persyaratan akan memberi dukungan status asalkan Palestina tak bergabung pada Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) dan berkomitmen melanjutkan perundingan dengan Israel.

Australia : Perdana Menteri Australia Julia Gillard menyatakan Australia akan abstain. Namun ia mengatakan pada parlemen, “kebijakan bipartisan di partai-partai besar parlemen ini mendukung Israel, mendukung perdamaian di Timur Tengah, mendukung dua negara di Timur Tengah,” ujar Gillard.

Artinya, Palestina dipastikan akan memenangkan suara dan akan meraih status baru dari “non-member observer entity” (entitas pengamat) menjadi “non-member observer state” (negara pengamat) dalam keanggotaan PBB. Warga Palestina memprediksi suara PBB pada 29 November mendatang akan mendukung negara mereka. Tanggal tersebut disiapkan menjadi tanggal yang begitu bersejarah bagi pengakuan kemerdekaan Palestina di PBB.

Mengingat status baru tersebut akan berdampak pada diakuinya entinitas negara Palestina. Tanggal 29 November pun merupakan Hari Internasional Solidaritas Rakyat Palestina yang dicanangkan PBB. Tanggal 29 November pula, PBB memberikan pembagian Palestina dan membentuk Israel.

Sebagaimana dikabarkan, Palestina tengah meminta peningkatan status dari “non-member observer entity” (entitas pengamat) menjadi “non-member observer state” (negara pengamat) di dalam keanggotaan PBB. Majelis Umum PBB akan membahas hal tersebut pada Kamis (29/10) besok.

Palestina butuh suara dua per tiga anggota Majelis Umum untuk meraih peningkatan status tersebut. Berbeda dengan Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB tak memiliki veto. Resolusi hampir dipastikan dengan persetujuan.

Majelis Umum PBB dengan anggota 193 negara didominasi oleh negara yang bersimpati terhadap perjuangan Palestina. Sementara resolusi hanya membutuhkan suara mayoritas dari mereka. Hingga saat ini, 132 anggota telah mengakui ‘Negara Palestina’.

Dengan pengakuan PBB, Palestina akan mendapat klaim atas wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerussalem Timur. Ketiga wilayah tersebut diambil alih Israel dalam Perang Timur Tengah tahun 1967. Namun Israel telah menarik diri dari Gaza pada tahun 2005.


Peta wilayah Arab yang diduduki Israel pasca Perang Enam Hari 1967

Perkembangan Terbaru : Zionis Israel Menyerah atas Status Palestina

Zionis Israel akhirnya merasa lelah untuk terus menentang usulan peningkatan status Palestina di dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Sikap Israel tersebut menyusul banyaknya dukungan internasional yang terus mengalir atas usulan Palestina yang akan dibahas adalam sidang Majelis Umum PBB, Jumat (30/11) besok.

Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert tanpa diduga menyatakan sikap pro pada usulan Palestina untuk meningkatkan status keanggotaan di PBB. Ia mengatakan, permintaan Palestina tersebut sangat senada dengan solusi dua negara yang selama ini diwacanakan kedua negara.

“Oleh karena itu, saya tidak melihat ada alasan untuk menentangnya,” ujarnya seperti dikutip The Daily Beast.

Padahal sebelumnya, pihak Israel menentang keras usulan tersebut bahkan mengancam akan melanggar kesepakatan Oslo yang terjalin antara Israel dan Palestina. Negara zionis khawatir dengan peningkatan status di PBB, Palestina akan bergabung di Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC).

Dengan bergabung di ICC, Palestina dikhawatirkan akan menuntut Israel atas kejahatan perang. Olmert bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menjalin perundingan perdamaian dua negara pada tahun 2007 dan awal tahun 2009.

Namun keduanya tak pernah menghasilkan kesepakatan apapun. Jalan negosiasi justru terputus setelah Palestina menentang Israel yang terus membangun pemukiman di kawasan Palestina.

Bersama AS, Israel sebelumnya sangat giat mengkampanyekan pencegahan pemungutan suara untuk status Palestina di Majelis Umum PBB. Israel fokus pada kekuatan Uni Eropa terhadap suara untuk kenaikan status Palestina.

Namun upaya Israel gagal, beberapa negara Uni Eropa seperti Perancis dan Jerman telah mengumumkan dukungan. Bahkan Inggris pun diindikasi akan memberikan suara yang sama.

Adapun sikap AS masih menunjukan pertentangan di detik terakhir sebelum pemungutan suara Majelis Umum PBB Jumat besok. Wakil Menteri Luar Negeri AS William Burns menyatakan seruan pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas agar menghentikan upaya peningkatan status.

“Kami menjanjikan bahwa Presiden Barack Obama akan kembali terlibat sebagai mediator tahun 2013 jika Abbas meninggalkan upaya kenegaraan,” ujarnya.

Namun Abbas segera menolak permintaan AS tersebut.

Baca artikel terkait: Analisa Sejarah : Tahun 2012 “Zionis Israel” Akan Hancur?

sumber:
http://www.hidayatullah.com
http://dunia.news.viva.co.id
http://www.bbc.co.uk
http://www.republika.co.id
http://www.ismi.emory.edu
http://www.un.org

Palestina jadi anggota penuh UNESCO, Satu langkah menuju Keanggotaan penuh PBB


Delegasi negara anggota bertepuk tangan saat Palestina dipastikan menjadi anggota tetap UNESCO.

Badan PBB urusan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, UNESCO Senin (31/10) di Paris mendukung keanggotaan penuh Palestina, langkah yang ditentang oleh Israel dan Amerika Serikat.

Dari suara 173 negara yang ikut pemungutan suara, 107 mendukung dan 14 menentang sementara 52 abstain.

Prancis termasuk yang mendukung disamping hampir semua negara Arab, Afrika, Amerika Latin, dan negara Asia termasuk Cina dan India.

Israel, Amerika, Kanada, Australia, dan Jerman menolak sementara Jepang dan Inggris abstain.

Sebelum pemungutan suara, Amerika mengatakan akan menghentikan pemberian dana kepada UNESCO bila permohonan Palestina diterima.

Bantuan Amerika itu sebesar US$60 juta dolar setahun atau lebih dari 20% anggaran tahunan UNESCO.

Dewan Keamanan PBB akan memutuskan bulan November ini apakah Palestina bisa mendapatkan keanggotaan penuh PBB.

Namun Amerika telah menegaskan akan menggunakan hak veto untuk menentang langkah itu.

Tetapi Amerika tidak memiliki hak veto untuk UNESCO.

Menlu Palestina Riyad al Maliki (kanan) dalam konferensi UNESCO di Paris

Upaya Palestina di PBB

(1) Palestina saat ini memegang posisi pengamat tetap di PBB
(2) Mereka diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)
(3) Para pejabat Palestina menginginkan status ditingkatkan menjadi keanggotaan penuh di PBB
(4) Palestina mengupayakan pengakuan perbatasan tahun 1967 di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur dan Gaza
(5) Peningkatan status pengamat merupakan alternatif lain.

Para pemimpin Palestina menganggap keanggotaan untuk badan kebudayaan PBB ini sebagai langkah untuk mendapatkan pengakuan internasional dan menekan Israel.

Pemerintah Amerika Serikat menunda pengucuran dana sebesar US$60 juta atau Rp531 miliar untuk Badan PBB urusan Pendidikan UNESCO.

Keputusan ini diambil setelah UNESCO menerima Palestina sebagai anggota penuhnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Victoria Nuland membenarkan keputusan Washington itu.

“Seharusnya kami membayar sekitar US$60 juta kepada UNESCO pada bulan November ini. Namun, pembayaran itu tidak akan dilakukan,” kata Nuland kepada wartawan di Washington DC.

Nuland menambahkan langkah UNESCO yang memberikan keanggotaan penuh untuk Palestina itu sangat mengecewakan dan prematur.

Meski demikian, Nuland menegaskan, Amerika Serikat tetap akan menjadi anggota dan aktif dalam semua program UNESCO.

Nuland juga menunjukkan keprihatinannya dengan semakin berkurangnya pengaruh AS serta kemungkinan skenario serupa terjadi di lembaga PBB lainnya.

Posisi sulit

Wartawan BBC di Washington DC, Paul Adams melaporkan Amerika Serikat kini berada dalam posisi sulit.

Di satu sisi AS melihat UNESCO sebagai salah satu badan PBB paling berharga namun di sisi lain pemerintah terikat sebuah undang-undang yang diterbitkan pada 1990-an oleh kongres yang saat itu sangat mendukung Israel.

Undang-undang itu melarang pemerintah AS mengucurkan dana untuk lembaga PBB manapun yang mengakui Palestina sebagai anggota penuh sebelum perdamaian Palestina-Israel tercapai.

Sementara itu, Israel menilai penerimaan Palestina sebagai anggota penuh UNESCO merupakan manuver yang tak membawa perubahan apapun selain menghapus kemungkinan tercapainya kesepakatan damai.

“Manuver Palestina di UNESCO dan di badan PBB lainnya, merupakan wujud penolakan terhadap upaya komunitas internasional mempercepat proses perdamaian,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Israel.

Pemerintah Israel, dalam pernyataan resminya mengatakan sedang memikirkan langkah lanjutan terkait kerja sama negara itu dengan UNESCO.

Fakta seputar UNESCO

o Berdiri 16 November 1945
o Terdiri atas 194 negara anggota dan delapan negara pengamat.
o Bertujuan untuk mendorong perdamaian dunia, mengurangi kemiskinan melalui kerja sama pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, komunikasi dan informasi.
o Memiliki lebih dari 2.000 staf dari 170 negara.
o Anggaran 2010 and 2011 sebesar US$643 juta yang disumbang negara anggota (termasuk 20%-nya dari AS).
o Sidang umum digelar dua tahun sekali.
o Dewan Eksekutif UNESCO terdiri atas 58 negara anggota bertemu dua tahun sekali.

Langkah simbolis

Sejumlah media massa menilai langkah UNESCO menerima keanggotaan penuh Palestina sebagai sebuah langkah simbolis namun tidak mempercepat pembentukan negarab Palestina.

Sementara itu, pemungutan suara untuk menentukan status keanggotaan Palestina di PBB akan dilakukan pada bulan November ini.

Dan, Amerika Serikat mengancam akan menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan niat Palestina menjadi anggota penuh PBB.

Sedangkan di dalam struktus UNESCO tak satupun negara memiliki hak veto. Setiap anggota UNESCO memiliki satu suara yang sama tak terkait besarnya negara atau besarnya kontribusi keuangannya.

UNESCO, seperti badan PBB lain, merupakan bagian dari organisasi dunia itu namun memiliki sistem dan prosedur keanggotaan sendiri.

Selain itu UNESCO memiliki hak untuk memutuskan untuk menerima keanggotaan sebuah negara di dunia.

Dan, sebuah negara yang sudah menjadi anggota tetap PBB tidak diharusnya menjadi anggota organisasi PBB lainnya.

Seorang pejabat UNESCO kepada BBC mengatakan jika ada negara anggota yang belum membayar iuran sebelum konferensi tahunan UNESCO maka negara itu akan kehilangan hak suara.

Namun, negara itu tetap akan menjadi anggota UNESCO sebelum menyatakan diri keluar dari keanggotaan.

Amerika Serikat pernah memboikot UNESCO selama hampir dua dekade dari tahun 1984 karena menganggap tujuan UNESCO tak sejalan dengan kebijakan politik luar negeri AS.

www.bbc.co.uk

SUDAN TERBELAH : Sudan Selatan Menjadi Negara Terbaru di Dunia

Sudan Selatan, secara resmi Republik Sudan Selatan, adalah negara terkurung daratan di Afrika timur. Juba adalah ibu kotanya. Batas sebelah timurnya adalah Ethiopia, batas sebelah selatan Kenya, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo, dan batas sebelah baratnya adalah Republik Afrika Tengah dan disebelah utara adalah Republik Sudan. Di sebelah utara terletak wilayah Sudan Utara yang didominasi oleh etnis Arab dan mayoritas penduduknya adalah Muslim, tempat kedudukan pemerintahan pusat Sudan, dengan ibu kota Khartoum. Sudan Selatan didominasi oleh etnis-etnis Afrika dan mayoritas penduduknya adalah Kristen. Sudan Selatan yang beriklim tropis juga berbeda dengan iklim Sudan Utara yang berada di wilayah Sub-Sahara. Pada tanggal 9 sampai pada tanggal 15 Januari 2011, Sudan Selatan menyelenggarakan referendum untuk menentukan masa depan mereka, apakah akan terus bersatu dengan wilayah utara atau akan memisahkan diri menjadi negara merdeka. Per 9 Juli 2011, mereka menjadi negara merdeka bernama resmi Republik Sudan Selatan.


Peta perbatasan Sudan dengan Sudan Selatan

PROFIL SINGKAT

Nama resmi : Republik Sudan Selatan

Bendera resmi :

Motto: “Justice, Liberty, Prosperity”

Lagu: “South Sudan Oyee!”

Ibu kota (dan kota terbesar) : Juba

Bahasa resmi : Inggris

Agama dan kepercayaan : Kristen, Animisme dan Islam

Bahasa daerah yang diakui : Arab Juba adalah lingua franca di sekitar Juba. Dinka 2–3 juta; bahasa utama lainnya adalah Nuer, Zande, Bari, Shilluk

Kelompok etnik : Dinka, Nuer, Bari, Lotuko, Kuku, Zande, Mundari, Kakwa, Pojulu, Shilluk, Moru, Acholi, Madi, Lulubo, Lokoya, Toposa, Lango, Didinga, Murle, Anuak, Makaraka, Mundu, Jur, Kaliko, dll.

Pemerintahan : Republik federal presidensial demokratik
– Presiden : Salva Kiir Mayardit
– Wakil Presiden : Riek Machar

Legislatif : Majelis Legislatif

Kemerdekaan : dari Sudan
– Comprehensive Peace Agreement : 6 Januari 2005
– Otonomi : 9 Juli 2005
– Kemerdekaan dari Sudan : 9 Juli 2011

Luas wilayah :
– Total 619.745 km2

Penduduk :
– Perkiraan : 7.500.000–9.700.000 (2006, UNFPA)[1]
11,000,000–13,000,000 (Southern Sudan claim, 2009)[2]
– Sensus 2008 : 8.260.490 (dipertentangkan)[3]

Mata uang : Pound Sudan (SDG)

Zona waktu : Waktu Afrika Timur (UTC+3)

Kode telepon : 249

NEGARA BAGIAN DAN COUNTY


Peta Administratif Sudan Selatan

Sudan Selatan terbagi menjadi 10 (sepuluh) Negara bagian yang mencakup tiga kawasan historis Sudan: Bahr el Ghazal, Equatoria, dan Nil Hulu Raya.

I. Kawasan Bahr el Ghazal:

1. Bahr el Ghazal Utara
2. Bahr el Ghazal Barat
3. Lakes
4. Warrap

II. Kawasan Equatoria:

5. Equatoria Barat
6. Equatoria Tengah
7. Equatoria Timur

III. Kawasan Nil Hulu Raya:

8. Jonglei
9. Unity
10. Nil Hulu

Sepuluh negara bagian ini kemudian dibagi lagi menjadi 86 county.

PENGAKUAN INTERNASIONAL


Sudan terbelah

Pada tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan dan menjadi sebuah negara merdeka. Sejauh ini, tiga negara telah mengakui kemerdekaan Sudan Selatan.

1. Negara yang mengakui :

1. Sudan >>> 8 Juli 2011 (efektif 9 Juli 2011)
2. Jerman >>> 8 Juli 2011 (efektif 9 Juli 2011)
3. Amerika Serikat >>> 8 Juli 2011 (efektif 9 Juli 2011)

2. Negara yang tidak mengakui :

1. Eritrea

3. Sudan Selatan Jadi Anggota PBB terbaru

Sudan Selatan telah resmi menjadi anggota baru Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), tepatnya Anggota yang ke-193. PBB pun sangat menyambut keanggotaan Sudan Selatan.

“Saya umumkan Sudan Selatan sebagai anggota PBB, selamat datang Sudan Selatan,” ujar Presiden Majelis Umum PBB Joseph Deiss, seperti dikutip AFP, Jumat (15/7/2011).

Sudan Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya pada Sabtu pekan kemarin dan memutuskan Juba sebagai ibu kotanya. Pesta perayaan kemerdekaan pun digelar untuk menyambut terbentuknya negara baru.

Sebelum kemerdekaan itu dideklarasikan, negara di kawasan Afrika itu berperang habis-habisan melawan Sudan Utara. Korban yang tewas dalam peperangan tersebut tidak sedikit.

Kota Abyei yang diduga kaya akan cadangan minyak, diperebutkan antara dua Sudan yang berseteru. Ribuan warga melarikan diri dari tempat tinggalnya dan isi kota pun dijarah

Referensi

^ “North Sudan recognizes independence of South Sudan”. Diakses pada 8 Juli 2011.
^ “Sudan recognises independence of oil-rich south”. Diakses pada 8 Juli 2011Kutipan: Sudan became the first state to recognise the independence of its oil-producing south….
^ “Germany announces immediate recognition of South Sudan”. President of Germany. 8 Juli 2011. Diakses pada 8 Juli 2011.
^ “U.S. Support to Peace and Security in South Sudan”. U.S. State Department. 8 Juli 2011.
^ “Eritrea opposes South Sudan”. Diakses pada 1 Juni 2011.

Catatan: Gambar Peta diperoleh dari berbagai sumber di internet.

wikipedia.org
okezone.com

%d bloggers like this: