Oleh: Saiful Akmal

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), yang sekarang disebut Uni Eropa (UE) atau European Union (EU) adalah salah satu contoh bagaimana pengembangan kawasan bisa memberikan salah satu alternatif dikotomi nasionalisme negara. Terlepas dari krisis ekonomi AS tahun 2010 yang sekarang menjalar ke Eropa dimana Irlandia dan Yunani sempat dilanda krisis, tetap saja stabilitas UE relatif cukup baik. Setelah pada inisiasi awal hanya berdebat seputar penghapusan rivalitas lama Jerman vs Prancis di Eropa serta sebatas kerjasama industri baja dan batu bara di Traktat Paris, tahun 1952. Lalu berkembang ke pembentukan Dewan Menteri UE di Kesepakatan Roma 1957 dan perluasan keanggotaan (27 Negara Anggota) via Perjanjian Schengen 1985 dimana sejumlah negara kemudian bergabung sepakat untuk menghapuskan pemeriksaan barang dan manusia di perbatasan. Selanjutnya mulai meluaskan kerjasama ke ranah politik seperti pembentukan Parlemen Eropa Sampai akhirnya melalui Traktat Maastricht 1992 UE resmi dibentuk sebagaimana yang kita saksikan kini.


Negara anggota Uni Eropa (1957-2007/warna biru)

Setelah awalnya hanya berkutat dalam hal ekonomi. UE kini menjelma menjadi kekuatan politik, ekonomi dan sosial baru. Yang bahkan dalam banyak hal menyaingi kedigdayaan AS. Seperti sebut saja mata uang Euro yang nilai tukarnya bahkan melebih mata uang dunia (Dolar US), meskipun masih dibawah kurs Poundsterling (UK). Maka proyek dan politik Eropanisasi (Featherstone & Radaelli, 2003), konsep dari government ke governance (Borras, 2003) dan paham regionalisme ini semakin menjadi salah satu model unifikasi dalam tatanan dunia baru paska perang dingin sejak runtuhnya Uni Soviet dan AS diklaim menjadi polisi dunia (selain tentunya China, Iran dan Blok Amerika Latin).

Konsep seperti EU ini juga sejatinya sudah coba dimulai di kawasan lain seperti ASEAN di kawasan Asia Tenggara yang berdiri sejak 1967 di Bangkok yang melahirkan AFTA (perdagangan bebas). Kemudian juga dengan negara-negara Asia Pasifik (APEC) tahun 1989 dan Uni Afrika (African Union) tahun 2002 . Namun kelihatannya apa yang dicapai EU sampai sekarang masih belum bisa disaingi oleh yang lain. Bahkan sejumlah negara di sekitar Eropa sangat bernafsu menjadi anggota EU, seperti Turki, negara bekas Yugoslavia serta Uni Soviet. Oleh karena itu menjadi penting melihat adanya kemungkinan penyatuan sejumlah negara dalam format seperti Uni Eropa, meskipun tidak harus persis.


Peta dunia islam (hijau)

Dalam konteks itu, maka Revolusi Boauzizi di Tunis, Revolusi 25 Jan 2011 di Mesir, yang kemudian merebak ke seantero Afrika Utara, dunia Arab seperti di Suriah, Yaman dan terakhir Libya plus bergeliatnya kembali keberanian Palestina sebenarnya membuka peluang terjadi perubahan tata dunia baru. Revolusi ternyata terus menyebar layaknya virus ke negara sekitarnya di kawasan Maghribi dan Timur Tengah. Mereka memilik karakteristik pemerintahan yang sama: otokrasi, otoriter dan secara ekonomi – politik menjadi sekutu bagi kepentingan AS, Israel dan mungkin negara Barat pada umumnya. Namun dalam hitungan waktu peta ini bisa saja berubah. Mesir yang menjadi negara yang paling strategis baik secara geografis (letaknya persis di persimpangan Afrika Utara, Timur Tengah dan Eropa (Laut Tengah) bisa memainkan peranan penting jika proses transisi paska revolusi berjalan baik. Perubahan arah dan model kebijakan sangat akan mungkin terjadi. Apalagi sebagai salah satu negara paling berpengaruh di dunia Muslim. Bersama Turki, yang sampai sekarang belum berhasil mendapat izin bergabung dengan UE karena berbagai kekhawatiran dan phobi terhadap pemerintahan pro Islam di Turki sekarang, plus bisa jadi Iran, akan menjadi kekuatan baru di kawasan tersebut. Michael Foucault sendiri melihat bagaimana revolusi Islam Iran membawa kebangkitan spiritualitas politik (political spirituality) setelah bertemu langsung dengan Ali Shariati dan Ayatullah Khomeini di tahun 1979. Disinilah makanya konsep Uni Islam menjadi relevan.

Rakyat Mesir sendiri, sebagaimana yang diberitakan Al Jazeera (5 Februari 2011), mengakui bahwa model demokrasi dan pertumbuhan ekonomi Turki (dan Malaysia) adalah bentuk ideal yang diinginkan mereka. Sebenarnya ide Uni Islam ini substansinya sudah lama ada dalam Islam. Dr Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fiqh Daulah (1998) berpendapat bahwa substansi nilai-nilai demokrasi yang positif bisa selaras dengan semangat Islam untuk memberikan pelayanan terbaik buat ummat. Dan konsep ini memang harus dimulai dari membentuk kepribadian (syakhsyiyah), keluarga (usrah), lingkungan sekitar (biah), masyarakat (sya’biah), negara (daulah) dan dunia (khilafah). Proses levelisasi (marhalah) ini harus diperhatikan, agar tidak terjadi lompatan-lompatan yang bisa melemahkan konsolidasi internal dalam berhadapan dengan dinamika aktual di lapangan.


Peta sebaran populasi muslim

Masalahnya adalah, kita sendiri masih minder dengan ide Uni Islam. Atau katakanlah apriori akibat kampanye propaganda intens bahwa Islam, daulah dan khilafah itu identik dengan ciri negatif seperti tidak adanya kebebasan beragama, diabaikannya hak asasi manusi, emansipasi, terorisme, ketinggalan zaman dan segala macam bentuk prasangka lainnya. Padahal disisi lain, konsep UE sudah dengan jelas membuktikan bahwa substansi nilai-nilai unifikasi itu memang punya dampak positif bagi kesejahteraan umat. Evaluasi kolektif dan proses saling subsidi (taawun) membuat UE menjadi lebih kuat dan stabil, meskipun didera banyak masalah. Jadi ketika ide tersebut serasa tabu di umat Islam (atau sengaja dibuat menjadi tabu akibat hegemoni media), ia malah dipraktekkan di Barat. Makanya ide Uni Islam (khilafah) sebenarnya perlu dijelaskan kepada mereka yang tidak setuju bahwa ini pada prinsipnya sama dengan apa yang dilakukan EU atau APEC sekarang. Dan karena itu tidak perlu dikhawatirkan berlebihan.

Barangkali kendalanya adalah selain memperkuat konsolidasi internal antar negara muslim, khususnya sebagai awal di Afrika Utara dan Timur Tengah, maka kendala geografi bisa menjadi salah satu titik lemah, karena wilayah jurisdiksi operasionalnya yang cukup luas termasuk sebagian negara di Afrika Tengah/Timur/Barat, Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Selain itu kendala lain ialah apakah kumpulan negara ini nantinya akan menjadi sebuah ‘negara’ baru secara de facto dan de jure atau tidak? Namun kita tidak perlu inferior dengan ide Uni Islam, toh APEC yang jumlah anggotanya banyak dan mencakup wilayah jangkauan cukup luas (dari Australia sampai AS) bisa eksis, mengapa kita tidak bisa sedikit percaya diri dan optimis?. Lagipun kita tidak hanya didasarkan pada unifikasi ekonomi dan geografi, tapi juga kesamaan akidah. Sebagai langkah awal, kerjasama yang dibangun barangkali cukup di bidang ekonomi dan perdagangan, lalu perlahan diperluas ke sektor keamanan, politik dan budaya. Mulai dari diberlakukannya ‘fair trade’ bukan‘free trade’ sesama negara anggota, pembentukan parlemen Uni Islam dan sistem kepemimpinan presidium bagi negara yang dianggap mampu dan dipilih secara periodik menjadi pimpinan. Semoga saja tawaran ini bisa menjadi bahan pemikiran bagi kita sebagai salah satu saudara muslim di nusantara. Karena saya masih merindukan Uni Islam bersanding dengan Uni Eropa, Uni Afrika, APEC dan ASEAN dan berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi peradaban manusia. Ide ini bukanlah plagiasi atau meniru, tapi sesungguhnya sudah ada dalam islam, namun sayang saudara kita yang non-muslimlah yang sudah lebih dulu menyaksikan keajaibannya. (usb/jrm)

www.dakwatuna.com