Syafruddin Prawiranegara, Presiden 207 Hari yang Terlupakan

Syafruddin Prawiranegara, Presiden 207 Hari yang Terlupakan
Syafrudin Prawiranegara saat bersama dengan Ir Soekarno. (IST)
Masyarakat Indonesia umumnya hanya mengenal Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan yang baru saja dilantik Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal, masih ada Presiden asal Banten yakni Syafruddin Prawiranegara walaupun hanya menjabat 207 hari.

Pria kelahiran Serang, 28 Februari 1911 ini mendapat sebutan Presiden karena Kuding (panggilan masa kecilnya) pernah menjabat pimpinan tertinggi PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang terbentuk karena Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.

Serangan Belanda ke Yogyakarta yang pada saat itu sebagai Ibu Kota Negara Indonesia membuat tokoh-tokoh penting seperti Soekarno dan Mohammad Hatta tertangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka.

Sehingga membuat pemerintahan tidak berjalan dengan normal. Karena itulah, disaat genting dibentuklah PDRI yang dipimpin oleh bapak delapan orang anak ini untuk menjalankan roda pemerintahan di Sumatera Barat.

Syafruddin Prawiranegara adalah orang kepercayaan Soekarno-Hatta, karena itu pria berdarah campuran Minang dengan Banten ini pernah memegang beberapa jabatan penting, seperti Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Wakil Perdana Menteri dan diberi mandat untuk membentuk PDRI.

Walaupun enggan disebut sebagai presiden, Kuding tetap ingin disebut Ketua PDRI saja, seperti percakapan antara Kamil Koto dengan Presiden yang hanya menjabat selama tujuh bulan lebih ini dalam buku yang ditulis Akmal Nasery Basral dengan judul “Presiden Prawiranegara”.

“Jadi, Pak Syaf adalah presiden yang menggantikan Bung Karno,? ” tanya Kamil Koto.
“Tidak persis begitu. Secara tugas memang iya, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai Ketua PDRI, bukan Presiden PDRI,” kata Syafruddin Prawiranegara, menjawab pertanyaan Kamil Koto.

Syafruddin mendirikan PDRI bersama pejuang lainnya, seperti Teuku Hasan yang kemudian menjabat Wakil Ketua PDRI, Lukman Hakim, Sulaiman Effendi, Mananti Sitompul, Indracahya, Kolonel Hidayat dan Muhamad Nasrun.

Prawiranegara bersama para tokoh lainnya, menjalankan PDRI selama 207 hari, demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17
Agustus 1945.

Selama menjabat dan bertugas di Sumatera Barat, istrinya Tengku Halimah Syehabuddin bekerja keras untuk menghidupi anak anaknya dengan berjualan sukun goreng.

Di saat berjualan sukun, anaknya ada protes dengan pekerjaan ibunya Lily panggilan akrabnya “Kenapa kita tidak minta bantuan saja pada Presiden Om Karno dan Wakil Presiden Om Hatta serta Om Hengky (Sri Sultan Hamangku Buwono IX),” tanya Icah anak pertama Syafruddin.

Kemudian dengan jawaban yang bijaksana Lily memberikan penjelasan dari protes ‘kecil’ Icah “Ayahmu sering mengatakan kepada ibu agar kita jangan bergantung pada orang lain, Icah. Kalau tidak penting sekali jangan pernah jangan pernah meminjam uang, jangan pernah berutang, “.

Icah menimpal jawaban ibunya dengan mempertanyakan pekerjaan yang dijalani Lily sebagai penjual gorengan. “Tapi apa ibu tidak malu?, Ayah orang hebat, keluarga ayah dan ibu juga orang-orang hebat, “.

Lalu dengan jiwa keibuannya Lily menjelaskan dengan kalimat yang membuat Icah mengerti “Iya, sayang. Ibu mengerti, tapi dengarkan ya. Yang membuat kita boleh malu adalah kalau kita melakukan hal-hal yang salah seperti mengambil milik orang lain yang bukan hak kita, atau mengambil uang negara. Itu pencuri namanya. Orang-orang mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu,” timpal Lily.

Disaat keluarga Kidung mencari nafkah untuk membiayai kehidupan keluarganya, Syafruddin tetap fokus menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia yang masih tetap eksis meskipun para pemimpin Indonesia seperti Soekarno-Hatta telah ditangkap.

Atas usaha Pemerintah Darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Perjanjian Roem-Royen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta.

Pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta.

Dengan demikian, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih delapan bulan melanjutkan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa.

Setelah menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno, Syafruddin Prawiranegara tetap terlibat dalam pemerintahan dengan menjadi menteri keuangan.

Pada Maret 1950, selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, dia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin.

Tanpa disangka setelah bertahun-tahun berkarir di dunia politik, Syafruddin Prawiranegara akhirnya memilih menjadi pendakwah sebagai kesibukan masa tuanya.

Dan, ternyata, tidak mudah. Berkali-kali bekas tokoh Partai Masyumi ini dilarang naik mimbar.

Walapun selama berdakwah Kidung tetap mempunyai kendala dan rintangan seperti pada Juni 1985, dia diperiksa sehubungan dengan isi khutbahnya pada hari raya Idul Fitri 1404 H di Masjid Al-A’raf, Tanjung Priok, Jakarta.

Dalam aktivitas keagamaannya, Kidung pernah menjabat sebagai Ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI).

Kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan pendidikan, keislaman, dan dakwah, seperti Anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan & Pembinaan Manajemen (PPM), kini dikenal dengan nama PPM Manajemen (1958), Anggota Pengurus Yayasan Al Azhar/Yayasan Pesantren Islam (1978) dan Ketua Korps Mubalig Indonesia (1984)

Di tengah kesibukannya sebagai mubalig, bekas gubernur Bank Sentral 1951 ini masih sempat menyusun buku Sejarah Moneter, dengan bantuan Oei Beng To, Direktur Utama Lembaga Keuangan Indonesia.

Kuding, yang gemar membaca kisah petualangan sejenis Robinson Crusoe, memiliki cita-cita tinggi “Ingin menjadi orang besar,” katanya. Itulah sebabnya dia masuk Sekolah Tinggi Hukum (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) di Jakarta (Batavia) yang sebelumnya menempuh pendidikan ELS (1925) MULO, Madiun (1928) AMS, Bandung (1931).

Pada akhirnya kini yang dikenang tinggal jasa jasanya mempertahankan Republik Indonesia dari penjajah karena Syafruddin Prawiranegara sudah meninggal pada 15 Februari 1989 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Sikap Syafruddin, yang begitu memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan sangat mementingkan bangsa, negara dan rakyat sehingga mengabaikan dirinya, keluarganya bahkan kehidupannya. Beberapa kalangan menilai sikap dan tauladannya patut menjadi contoh bagi para pejabat dan generasi muda di negara ini terutama Presiden yang baru saja dilantik Joko Widodo

“Berani berkorban dan sebagai pemimpin dia mendahulukan yang dipimpinnya. Mempunyai visi dan misi mau dibawa ke mana yang dipimpinnya,” kata Muchtar Mandala, tokoh masyarakat Banten.

Sikap Syafruddin yang tidak mau mengambil uang negara yang bukan haknya, merupakan contoh bagi seluruh anak bangsa ini.

Saat ini, lanjut salah satu pendiri Provinsi Banten, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Sulit menemukan tokoh panutan.

Dia berharap, kepemimpinan yang ditunjukkan Syafruddin dan para pejuang lainnya, bisa terus diteladani para pemimpin dan generasi muda pada saat ini.

source: https://daerah.sindonews.com/

Advertisements

NU, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Piagam Jakarta

Sikap para aktivis NU terhadap Piagam Jakarta, kata Andree Feillard, juga terlihat dalam pawai-pawai di Jakarta ketika memperingati 40 tahun hari lahirnya Nahdlatul Ulama

gal593648887

Soekarno menjelang proklamasi kemerdekaan

Oleh: Artawijaya

SUATU hari di awal bulan Juli 1959. Waktu menunjukkan pukul 01.30 dinihari. Telepon di rumah KH. Saifuddin Zuhri berdering. Dari ujung telepon, suara KH. Idham Chalid, menyampaikan kabar penting. Ia meminta kepada KH. Saifuddin Zuhri untuk datang ke rumahnya di Jalan Jogja 51, Jakarta Pusat, dini hari itu juga. “Ada hal penting terkait rencana kedatangan dua orang pejabat,”ujar KH Idham Chalid, dari ujung telepon.

Tak menunggu lama, Kiai Zuhri kemudian bergegas menuju rumah K. Pukul 02.00 lebih sedikit, ia sampai di kediaman tokoh senior Nahdhatul Ulama tersebut. Tak berapa lama, dua orang pejabat penting, yang tak lain adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkata Darat/Menteri Keamanan dan Pertahanan ditemani dengan komandan Corp Polisi Militer (CPM) Letkol R. Rusli datang.

Kedua petinggi militer itu meminta saran kepada dua orang tokoh Nahdhatul Ulama tersebut terkait dengan rencana keberangkatan mereka menemui Presiden Soekarno yang sedang berobat di Jepang. Dari kalangan militer saat itu mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar UUD 1945 diberlakukan kembali lewat Dekrit Presiden. Terkait hal itu, Jenderal Nasution dan Letkol R. Rusli meminta masukan kepada dua tokoh tNU tersebut untuk memberikan apa saja yang akan dimasukkan dalam dekrit.

“Isinya terserah pemerintah, tetapi hendaklah memperhatikan suara-suara golongan Islam dalam Konstituante,” ujar KH. Idham Chalid memberi masukan.

“Apa kongkretnya tuntutan golongan Islam itu?” Tanya Jenderal Nasution.

“Agar Piagam Jakarta diakui kedudukannya sebagai menjiwai UUD 1945,” jawab KH Saifuddin Zuhri menimpali.

“Bagaimana sikap NU apabila presiden menempuh jalan dekrit?” Tanya Jenderal Nasution lagi.

“Kami tidak katakan, itu hak presiden untuk menempuh jalan menyelamatkan negara,” jawab KH Idham Chalid.

Kisah mengenai sikap NU, Jenderal Nasution, dan tentang rencana Dekrit Presiden ini ditulis oleh M. Ali Haidar dalam buku “Nahdhatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik.”

Soal keterlibatan Jenderal Nasution dalam menggagas upaya kembali ke UUD 1945 dengan syarat Piagam Jakarta diakui sebagai bagian dan rangkaian kesatuan dari UUD, dan sikap NU yang menerima usulan tersebut dengan syarat Piagam Jakarta diposisikan seperti itu, juga ditulis oleh pengamat NU, Andree Feillard dalam buku ”NU vis-a-vis Negara.”
Andree Feillard menggambarkan sikap NU terhadap Piagam Jakarta ketika itu seperti berikut:

”Pada tahun 1959, NU bersedia kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dengan syarat Piagam Jakarta diakui ”menjiwai” dan ”satu rangkaian” dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Meskipun Pengurus Besar NU merasa puas dengan kompromi ini, namun tidaklah demikian halnya dengan beberapa cabang daerah. PBNU terpaksa menyebarkan edaran yang menjelaskan usaha-usaha mendukung Piagam Jakarta. Dan usaha itu tidak berhenti di situ. Pada tahun 1962, Nahdlatul Ulama meminta pemerintah supaya mengupayakan ”seluruh perundang-undangan organik dari UUD secara otomatis dijiwai oleh Piagam Jakarta. Muktamar itu juga mengusulkan pembentukan Mahkamah Agung Islam. Dalam pandangannya, Piagam Jakarta dasar kehidupan hukum positif negara RI.”

Sikap para aktivis NU terhadap Piagam Jakarta, kata Andree Feillard, juga terlihat dalam pawai-pawai di Jakarta ketika memperingati 40 tahun hari lahirnya Nahdlatul Ulama. Dalam pawai-pawai tersebut, tuntutan untuk mengembalikan Piagam Jakarta sebagai bagian dari UUD 1945 bertebaran dalam spanduk yang dibawa di jalan-jalan.

Pada 22 April 1959, Soekarno yang menganggap sidang konstituante terlalu bertele-tele dan alot. Ia kemudian menyampaikan pidato berjudul “Res Publica, Sekali Lagi Res Publica” di Majelis Konstituante yang meminta para anggota majelis untuk segera kembali kepada UUD 1945, seperti yang dirumuskan pada 18 Agustus 1945.

Kemudian pada 2 Juni 1959 majelis mengadakan pemungutuan suara dalam rangka kembali ke UUD 45, dengan dua pilihan yang diajukan:

Pertama, kembali kepada UUD 1945 seperti dirumuskan pada 18 Agustus 1945. Kedua, kembali pada UUD 1945 dengan memasukkan anak kalimat Piagam Jakarta ke dalamnya.

Voting itu menghasilkan 263 suara setuju kembali ke UUD 1945 seperti dirumuskan tanggal 18 Agustus 1945 dan 203 mendukung UUD 1945 yang di dalamnya berisi tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang mewajibkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Karena pemungutan suara tidak menghasilkan pemenang mutlak, maka Soekarno melakukan langkah drastis dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante dan menetapkan berlakunya UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yang ia sebut sebagai rangkaian kesatuan dengan konstitusi.

Dekrit ini dikeluarkan karena perdebatan di Sidang Majelis Konstiuante yang cukup alot dan memakan waktu cukup lama, dari tahun 1956 sampai 1959. Masing-masing kelompok tanpa tedeng aling-aling mengemukakan gagasan-gagasannya. Mohammad Natsir menyebut suasana saat itu dengan istilah masa-masa konfrontasi dalam suasana toleransi. Masing-masing menyampaikan aspirasi untuk mengajukan ideologi yang akan dijadikan dasar dalam bernegara.

Kelompok Islam dimotori oleh M Natsir, Hamka, Kasman Singodimejo, dan lain-lain, serta para tokoh NU, sepakat mengajukan Islam sebagai dasar negara.Kelompok Islam mempersilakan kelompok lain untuk menyampaikan gagasannya secara terbuka, jika memang mereka mempunyai konsep yang jelas soal kenegaraan.

Perdebatan itu akhirnya berujung pada Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Dekrit dirumuskan di Istana Bogor, pada 4 Juli 1959, dan dibacakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Ahad 5 Juli 1959, pukul 17.00 WIB dengan isi sebagai berikut:

DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG
TENTANG
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG

Dengan ini menyatakan dengan khidmat;

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya.

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi.

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.
Maka atas dasar-dasar tersebut di atas

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMATERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara, akan diselenggaerakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959
Atas nama rakyat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang
Soekarno.

Profesor A Sanusi, seperti dikutip Endang Saifudin Anshari, mengatakan bahwa Piagam Jakarta yang disebut dalam dekrit 5 Juli 1959 adalah kembalinya gentlement agreement dalam rangka persatuan dan perjuangan nasional. Karena itu posisi Piagam Jakarta senapas dengan konstitusi 1945. Sanusi mengatakan kata “menjiwai” dalam dekrit tersebut berarti memberi jiwa. Sedang memberi jiwa berarti memberi kekuatan. Kata “menjiwai” yang kemudian dirangkaikan dengan kata-kata “Suatu rangkaian kesatuan” menunjukan bahwa Piagam Jakarta merupakan satu rangkaian yang tak terpisah dengan UUD 1945.

Profesor Notonagoro, seorang ahli yang banyak melakukan penelitian tentang Pancasila mengatakan, pengakuan tentang Piagam Jakarta dalam dekrit itu berarti pengakuan akan pengaruhnya dalam UUD 1945, tidak hanya pengaruh terhadap pasal 29, pasal yang harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan.

Dengan demikian, perkataan “Ketuhanan” dalam pembukaan UUD 1945 bisa berarti “Ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya”, sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan atau peraturan pemerintah lain. Dengan syariat Islam, ketetapan pasal 29 ayat 1 tetap berlaku bagi agama lain untuk mendasarkan aktivitas keagamaanya KH. Saifuddin Zuhri, dalam sebuah peringatan 18 tahun Piagam Jakarta, mengatakan;

“Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka hapuslah segala selisih dan sengketa mengenai kedudukan yang legal daripada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam yang pernah menjadi pengobar dan bebuka Revolusi Nasional kita itu tegas-tegas mempunyai kedudukan dan peranan ketatanegaraan kita sebagai yang menjiwai UUD dan merupakan rangkaian kesatuan dengannya dengan sendirinya mempunyai pengaruh yang nyata terhadap setiap perundang-undangan negara dan kehidupan ideologi seluruh bangsa”

Prof Hazairin mengatakan bahwa Piagam Jakarta yang dikatakan dalam Dekrit 5 Juli 1959 sebagai “menjiwai” dan menjadi “rangkaian kesatuan” bagi UUD 1945 adalah maha penting bagi penafsiran pasal 29 1 UUD 1945, yang tanpa perangkaian tersebut maknanya menjadi kabur dan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan absurd, karena penjelasan yang resmi mengenai pasal tersebut tidak mencukupi, karena desakan waktu.

Penghapusn tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada 18 Agutus 1945 merupakan toleransi dari umat Islam yang menuntut diberlakukannya syariat Islam bagi pemeluknya. Dekrit Soekarno jelas menegaskan soal keberadaan Piagam Jakarta, yang “menjiwai” dan menjadi “rangkaian kesatuan” konstitusi bangsa ini.

Siapa yang menggagas ide untuk kembali ke konstitusi 1945 dan menyebut soal Piagam Jakarta dalam dekrit presiden tersebut? Ide tersebut ternyata datang dari kalangan militer, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, tokoh yang dikenal dekat dengan kalangan Islam. Keterangan soal ini bisa dilihat dalam wawancara Jenderal AH Nasution dalam buku Islam di Mata Para Jenderal. Jenderal Nasution pula, yang pernah mengucapkan secara tegas bahwa, “Dengan hikmah Piagam Jakarta itu pulalah selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

Penulis editor Pustaka Al-Kautar dan Dosen STID Mohammad Natsir Jakarta

http://www.hidayatullah.com

Mendidik ‘Generasi Gadget’’

internet dan gadget tidak pernah bisa mengajarkan tata-krama, adab dan akhlaq. Sebab, hal itu hanya dapat diperoleh dengan melihat dan langsung bersentuhan dengan para guru, kiai dan ulama

Mendidik ‘Generasi Gadget’’

 Oleh: Zainal Arifin  

 TANTANGAN nyata hidup di zaman modern dan serba canggih seperti sekarang ini telah menuntut kita untuk dapat berlaku bijak dan proporsional dalam menyikapi kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat hingga menembus berbagai lini kehidupan manusia baik secara individu maupun dalam lingkup sosial masyarakat, sungguh tidak terbendung lagi. Dan produk-produk teknologi yang hingga detik ini terus berkembang cepat serta selalu melahirkan generasi baru salah satunya adalah gadget.

Mengutip penjelasan dari sebuah ensiklopedia bebas (Wikipedia) yang menyebutkan bahwa gadget adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa gadget akan senantiasa bermetamorfosis mengikuti pergeseran waktu dan tuntutan zaman.

Gadget. dengan berbagai macam jenisnya mulai dari smartphone, tablet, laptop dan sebagainya menjadi tren generasi dari berbagai kalangan usia. Tidak hanya orang dewasa yang memanfaatkannya, bahkan anak-anak usia sekolah dasar pun telah banyak yang mahir mengoperasikan perangkat yang identik dengan sarana untuk mengakses internet tersebut. Mereka itulah generasi gadget yang lahir dan tumbuh dalam hegemoni kecanggihan teknologi. Lalu, bagaimana dampak keberadaan gadget itu sendiri khususnya bagi perkembangan anak?

Hasil riset UNICEF bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipublikasikan pada 2014 menyebutkan, 30 juta anak dan remaja Indonesia intensif menggunakan internet. Mereka secara intens lima jam sehari menggunakan internet, sehingga apabila mereka kurang pemahaman soal penggunaan internet, dapat saja anak-anak tersebut menjadi korban dari kejahatan di internet.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa gadget ibarat pisau bermata dua yang dapat memberi manfaat dan juga berdampak buruk bagi siapapun yang tidak bijak menggunakannya. Keberadaan gadget sering memudahkan kita dalam mengakses informasi dan menjalin komunikasi jarak jauh, serta memanjakan kita dengan berbagai layanan aplikasi hiburan. Namun sayangnya juga, konsekuensi keberadaan gadget. di ranah kehidupan anak-anak boleh dibilang sangat berpotensi mengancam keberlangsungan program edukasi menuju generasi manusia yang paripurna.

Baca: Kesiapan Orang Tua Modal Utama Untuk Anak Gunakan Gadget

Fenomena menjamurnya gadget utamanya smartphone dan tablet di kalangan anak-anak dan remaja patut diwaspadai dan disikapi dengan bijak oleh orang tua, baik itu ayah bunda di rumah maupun dewan guru di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kejahatan pornografi dan cyber crime terhadap anak meningkat dalam periode 2014 hingga 2016 dengan sedikitnya ada 1.249 laporan masuk. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan data 2011-2013 yang hanya mencapai 610 laporan masuk ke KPAI.

Fakta tersebut menjadi dasar kekhawatiran kita terhadap masa depan generasi saat ini yang hidup di zaman serba digital. Lihatlah tradisi anak-anak sekarang di rumah maupun di tempat-tempat umum, tidak jarang di antara mereka masyuk bercengkrama dengan yang namanya gadget. Dan apabila tanpa pendampingan atau edukasi yang memadai terkait pemanfaatan gadget itu sendiri, sudah barang tentu anak-anak tersebut kapan saja dapat tergelincir dan menjadi korban cyber crime.

Wajar jika seorang dokter anak asal Amerika Serikat Cris Rowan mengatakan, perlu ada larangan untuk penggunaan gadget pada usia terlalu dini, yakni anak di bawah 12 tahun. Alasannya, sudah banyak penelitian yang membuktikan dampak negatif gadget pada mereka.

Peranan Pendidikan di Zaman Gadget

Pendidikan secara umum merupakan pranata kehidupan manusia, untuk membentuk jati diri dan membangun generasi umat yang lebih berkualitas. Keluarga menjadi institusi pertama dan utama dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak, sedangkan sekolah sebagai institusi formal tempat buah hati menimba ilmu dan mengembangkannya. Proses pendidikan itu sendiri harus dapat mentransformasikan beragam ilmu pengetahuan, sikap perilaku dan pengabdian dalam kehidupan secara komprehensif termasuk langkah-langkah cerdas memanfaatkan buah karya dari kemajuan teknologi.

Tidak dapat dipungkiri, globalisasi zaman mendorong manusia untuk mengenal dan menguasai canggihnya teknologi, semisal gadget. Kehidupan generasi gadget secara langsung maupun tidak langsung menuntut internet menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sangat diperlukan ikhtiar untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam proses mendidik anak-anaknya yang kaitannya dengan keselamatan mengoperasikan gadget. Jika tidak, semua rujukan dan guru mereka adalah apa yang ada di internet. Memang internet memudahkan, tetapi internet dan gadget tidak pernah bisa mengajarkan tata-krama, adab dan akhlaq. Sebab, hal itu hanya dapat diperoleh dengan melihat dan langsung bersentuhan dengan para guru, kiai dan ulama.

Pada lingkup keluarga, mendidik generasi gadget tidak lantas melakukan pembiaran terhadap anak-anak untuk bebas mengakses gadget atau sebaliknya melarang sama sekali, karena cepat atau lambat anak-anak zaman sekarang akan berkenalan juga dengan yang namanya gadget. Pihak orang tua harus hadir mendampingi anak-anaknya di saat mereka sedang membutuhkan aktivitas tambahan dan atau hiburan yang melibatkan gadget. Harus ada batasan dan aturan yang disepakati antara orang tua dan anak-anak sebelum perijinan pemakaian gadget dikeluarkan.

Psikolog anak Annelia Sari Sani mengatakan, aturan utama yang orang tua harus pahami dalam penggunaan gadget pada anak adalah anak-anak usia di atas dua tahun maksimal penggunaan gadget adalah dua jam. Sementara anak-anak di bawah dua tahun jangan dikenalkan sama sekali dengan gadget, termasuk televisi dan lainnya.  Karena, banyak penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa anak di bawah dua tahun yang tidak dikenalkan dengan teknologi, kemungkinan adiksinya menjadi semakin kecil. Hal ini disebabkan anak usia ini mereka masih belajar dengan cara melihat dan mendengar atau audiovisual. (viva.co.id, 27/1/2017)

Kepedulian orang tua terhadap perkembangan pendidikan buah hatinya juga dapat diterapkan dengan langkah menjadi teman sebaya bagi anak-anak. Sehingga ketika anak-anak ingin bermain gadget, orang tua dapat menyarankan aplikasi yang melibatkan kegiatan bersama antara anak dan orang tua. Hal ini bertujuan agar kontak atau interaksi orang tua dengan anak akan menjadi semakin baik dan kuat. Termasuk juga ketika anak ingin menonton televisi, orang tua harus peduli dan siap menemani. Pilihkan tayangan televisi yang edukatif demi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dan memberi motivasi bagi anak-anak.

Baca: Gadget Pengikis Iman, Pesan Mesra untuk Para Muslimah

Peran pendidikan di lingkungan sekolah turut andil memperkokoh benteng pertahanan dalam diri generasi bangsa untuk menghadapi pengaruh konten gadget yang terkadang tidak kita harapkan. Para pendidik di sekolah memiliki tanggung jawab yang sama dengan orang tua di rumah dalam hal melindungi anak didik dari dampak negatif yang sewaktu-waktu dapat ditimbulkan oleh gadget. Guru harus aktif dan berkesinambungan memberi pemahaman terkait keselamatan penggunaan media gadget apabila berada di tangan anak-anak dan remaja pada umumnya.

Guru di sekolah juga dapat merancang program-program kegiatan untuk peserta didik berupa aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan bakat minat, contohnya kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan bimbingan belajar kelompok dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi waktu senggang anak didik ketika di rumah, karena waktu luang sangat berpotensi menimbulkan rasa bosan sehingga mendorong keinginan anak untuk bermain gadget. Karena itulah, tidak ada salahnya memberi tugas kepada anak didik untuk menyibukan hari-harinya dengan hal-hal positif yang tentunya berhubungan dengan penguatan pendidikan karakter.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pernah menyampaikan bahwa implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai upaya menguatkan pondasi mental generasi penerus, harus disegerakan dengan perhitungan matang. Penguatan lima nilai utama karakter, di antaranya religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas pada tiga kegiatan inti (yaitu: intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler) akan menjadi praktik penerapan di setiap sekolah percontohan.

Cukup jelas sekiranya peranan pendidikan dalam upaya menyelamatkan generasi bangsa dari doktrin gadgetisasi yang cukup marak dewasa ini. Lingkungan keluarga dan sekolah harus mampu menjadi wadah sekaligus wahana untuk merekonstruksi anak-anak yang eksesif terhadap gadget. Dengan kata lain, proses pendidikan anak saat di rumah dan di sekolah harus bersinergi dan terintegrasi dengan baik. Harapannya, ketika anak-anak kita sengaja ataupun tidak sengaja harus bersinggungan dengan dunia teknologi berupa gadget, mereka sudah mampu menempatkan dirinya dan memanfaatkan gadget secara tepat guna.

Akhirnya, penulis turut menegaskan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan harus disertai dengan penguatan spiritual dalam diri anak-anak sejak dini. Terjadinya dekadensi moral generasi bangsa boleh jadi disebabkan oleh minimnya asupan siraman rohani dan materi pembelajaran yang meningkatkan kualitas pemahaman terhadap ajaran agama. Oleh karenanya, penajaman nilai-nilai agama bagi putra-putri harapan bangsa menjadi kewajiban setiap orang terlebih-lebih ayah bunda di rumah dan pendidik di sekolah.*

Guru di Sekolah Hidayatullah Batam

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

 

https://www.hidayatullah.com

Ghazwul Fikr : Aksi 212 dan 5 Fenomena Lahirnya Generasi Baru Islam Indonesia

Kamis, 8 Desember 2016 – 07:04 WIB

“Setelah sekian lama umat dizalimi, ulamanya dibully, informasinya dikaburkan media massa, atas kekuasaan Allah, kelompok kecil bisa tampil dan dipercaya menghimpun jutaan orang dengan sangat terpuji.”

Cuaca di kawasan Monas pada Aksi Bela Islam III, Jumat (02/12/2016) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Oleh: Ahmad Kholili Hasib

BANGSA Indonesia khususnya umat Islam mencatat sejarah baru pada Jum’at 2 Desember 2016. Untuk pertama kalinya, umat Islam melaksanakan shalat Jum’at terbesar yang dilaksanakan  di Tugu Monumen Nasional (Monas) dengan shaf yang tertib.

Hari itu, umat Islam dari segala penjuru daerah berbondong-bondong datang ke jantung Ibu Kota untuk satu tujuan; membela al-Qur’an. Menurut rilis resmi  Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), forum yang menyelenggarakan acara ini, jumlah umat yang hadir di Monas berkisar 6 – 7 juta orang.

Dengan jumlah massa sebesar itu, logikanya sangat sulit mengatur barisan, ketertiban, kendaraan, kebutuhan makanan, kebutuhan buang air dan lain-lain.

Allah Satukan Hati Kami di Monas [1]

Tetapi, Aksi 212 memang ajaib. Jutaan jamaah patuh pada komando Habib Rizieq Shihab (HRS) dan KH Bachtiar Nasir atau akrab disapa Ustad Bachtiar Nasir (UBN). Tentu jutaan orang itu bukan jamaah pengajian Habib Rizieq dan Kiai Bachtiar.

Banyak sekali diantara mereka bahkan belum pernah berjumpa dengan keduanya. Namun, dalam aksi ini semua patuh dan tunduk. Bahkan menurut Kapolri Jendral Tito Karnavian, jam 4.30 sore lalu lintas Jakarta beranjak normal. Padahal jamaah bubar dari Monas jam 2 siang.

Tujuh juta manusia bubar secara tertib, bersih tidak menyisakan sampah hanya dalam waktu 2,5 jam. Itu termasuk ribuan kendaraan mereka. Sebaliknya, jutaan orang menyemai kebaikan, saling menebar senyum, membantu sesama, saling berlomba-lomba beramal shalih dan memberikan bagian terbaik pada Islam.

Sebuah fenomena yang menakjubkan. Tetapi yang lebih membahagiakan lagi, jamaah Aksi 212 sangat patuh pada ulama yang memimpin. Energi 212 melahirkan kepemimpinan baru ulama-muda yang lebih disegani umat dibanding ulama-ulama organisasi massa Islam mainstream.

Allah Satukan Hati Kami di Monas [2]

Siapa sangka, Habib Rizieq yang banyak mendapat stigma negatif media massa dan Barat, kini justru lebih diterima (mungkin lebih dicintai) jutaan umat Islam ini?

Banyak yang kagum, ternyata Habib Rizieq sosok leader yang tangguh, orator yang baik dan sosok yang cerdik. Tokoh yang selalu disematkan kekerasan sebaliknya menunjukkan aksi kedamaian dan simpatik. Jika media mau jujur, Habib Rizieq adalah Man of The Year. Tapi tidak perlu berharap, sebab fenomena ini tidak akan mampu dibaca pada orang-orang yang landasaannya hanya berdasarkan kalkulasi politik dan HAM ala Barat.

Menariknya lagi,  follower dua tokoh tadi (HRS dan UBN) saat ini melintasi ormas-ormas Islam yang ada. Dengan kata lain, mereka semua adalah anggota ormas-ormas Islam yang dianggap mapan.

Apa sesungguhnya yang terjadi? Setidaknya ada lima (5) alasan mengapa fenomena menarik dari Aksi 212 ini terjadi.

aksi-damai-212_3

Pertama, Aksi 411 dan 212 menunjukkan kualitas ukhuwah umat Islam

Inilah sebuah persaudaraan yang bukan abu-abu, atau berpura-pura. Tetapi persaudaraan yang murni. Bagaimana kita banyak saksikan jutaan orang saling berebut beramal sholih di Monas. Inilah rahmat lil alamin yang sesungguhnya. Bahkan non-Muslim pun yang turut simpati ikut hadir merasakan aura itu. Sekelompok non-Muslim yang datang ke Monas mengaku nyaman dan aman.

Inilah Islam. Jika Islam ditegakkan, jangankan manusia, hewan dan tanaman-pun akan mendapatkan rahmatnya. Lihatlah, bagaimana jamaah 212 di mana-mana saling mengingatkan, “Jangan injak rumput, jangan injak taman, jaga kebersihan!” Aroma rahmatan lil alamin sangat terasa di sini. Bukan rahmatan lil alamin yang sering jadi slogan tokoh ormas yang dipromosikan media mainstream untuk menyerang umat Islam lainnya yang tidak berpihak pada ideologinya.

Allah Satukan Hati Kami di Monas [3]

Sebab orang liberal juga sering teriak rahmatan lil alamin namun justru aksinya menyakiti umat Islam lainnya.

Saya yakin, mereka yang hadir di Monas telah dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian mujahid al-Qur’an. Jamaah 212 semua mendapat percikan rahmat Allah. Sehingga mereka rela meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan istri dan anaknya, menghabiskan uang tabungan dan gajinya, berpayah-payah dengan satu tujuan: “Membela agama Allah!”

Fenomena ini sekaligus menjadi bukti bahwa gelar ulama, ketua ormas Islam, dai, profesor bahkan intelektual belum tentu menarik perhatian Allah Subhanahu Wata’a. Orang bijak mengatakan, wisdom (kearifan) itu tidak datang dari tingginya jabatan atau gelar. Faktanya, tukang kue dan roti bisa lebih wise daripada “Professor Nganu”. Ukuran simple, siapa saja yang mendapat rahmat-Nya pasti menjadi wise.

Inilah kulaitas yang sebenarnya umat Islam Indonesia. Kualitas hati yang merupakan cerminan iman.

Pada faktanya, banyak orang cerdik pandai, dipanggil Ustadz, Kiai, Buya, Ajengan, Gus dll. Bahkan orang berjuluk ulama yang duduk di ormas-ormas Islam  besar yang berpengaruh juga tak mampu membaca hati dan pikiran umat Islam. Mereka gagal melihat masalah yang dihadapi umat.  Meminjam istilah UBN, mereka telah ‘gagal paham’ membaca peta gerakan baru Islam di Indonesia.

Sebaliknya, mereka justru berada di barisan pertama pembela kebatilan dan menggembosi umat Islam yang ingin memuliakan agamanya. Termasuk “Profesor Nganu” yang hanya berteriak-teriak di jejaring sosial menggembosi umat Islam lainnya.

Saya adalah warga Nahdhatul Ulama (NU) yang mengaku sangat salut terhadap saudara-saudara Muslim yang berlatar belakang orang biasa, tetapi kepeduliannya pada agama luar biasa. Mereka menggerakkan badan tanpa ada kepentingan apa-apa. Murni dari hati nurani yang terpanggil.

Mereka tidak banyak bicara, karena tidak memiliki ‘panggung’. Bukan orang berpengaruh, karena memang tidak punya pengaruh. Mereka hanya hamba Allah yang biasa. Ibadah untuk Allah. Berjuang juga untuk Allah dan untuk menyenangkan hati Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassallam. Bukan untuk menyenangkan penguasa atau pimpinan.

Bukankah wali-wali Allah itu banyak yang mastur. Dianggap orang banyak biasa-biasa saja, tetapi hakikatnya luar biasa di sisi Allah?

aksi-damai-212_5

Kedua, Aksi 411 dan 212 menunjukkan bukti, sifat Islam itu bergerak

Fenomena Aksi 212 ini bisa dilihat dari dampak getaran Surat al-Maidah. Sebab umat Islam itu ibarat sumber api yang tertutup semak dan jerami. Dari luar nampak apinya sudah padam, tetapi sesungguhnya ia masih tetap menyala. Api itu akan siap menyambar apa saja, selama ada pemicunya. Selama sumber itu masih ada, sewaktu-waktu akan  membakar sekitarnya.

Saya mencoba membuat ilustrasi. Andai di semua lini, umat Islam tak diberi peran,  semua informasi disumbat,  seluruh jaringan stasiun TV ini tidak memberi ruang pada Islam. Semua menteri, gubernur, bupati sampai camatnya bukan Muslim. Hatta, jika Islam di negeri ini hanya tinggal nama di KTP saja. Jangan lupa, dari 270 juta penduduk Islam ini mayoritasnya Muslim. Keislaman mereka suatu hari tetap akan “menyala” pada saat dan tempat yang tepat.

Lihatlah Bosnia, lihatlah masyarakat Muslim di Timur Tengah. Ketika gerakan dan aspirasinya ditekan-tekan, suatu hari pada waktunya, mereka akan bangkit.

Sama halnya di Indonesia. Kurang bagus bagaimana kerja-kerja media massa, LSM, pasukan-pasukan cyber bayaran. Mereka mereka mengelola dan merebut informasi. Ketika ada momen Islam dan Al-Qurn dinista, orang yang awalnya diam lalu berbalik. Dari tukang ojeg, tukang roti, sampai orang-orang bertato semua datang ke Monas agar penista agama dipenjara.

aksi-jumat-kobro

Ketiga, Aksi 411 dan 212 menunjukkan fakta, umat Islam lebih percaya ulama yang tulus

Dua kali Aksi Bela Islam (II dan III) semakin menunjukkan banyak umat lebih menyandarkan pilihannya pada ulama, habaib dan para dai yang tulus, yang tidak pernah memiliki konsesi politik. Tidak memilih pada ulama dan tokoh yang mudah melakukan bargaining (tawar-menawar) dengan kekuasaan dan uang.

Harap diingat, tokoh yang cenderungan menjual Islam dan kelompoknya untuk kepentingan sesaat (politik dan kekusaaan) saat ini semakin dijauhi umatnya sendiri. Akibatnya, mereka memilih tokoh-tokoh lain yang lebih tulus. Khususnya lebih berani menyuarakan kebenaran (al-Haq) dan menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar.

aksi-damai-212_4

Empat, Jamaah Medsos sebagai sumber informasi

Fenomena Aksi 411 dan 212, juga menemukan fakta, umat Islam yang lelah didzalimi media massa (baik Koran dan Televisi) akhirnya lebih memilih sumber informasi lansung melalui jejaring sosial. Facebook, Twitter dan WhatsApp menjadi rujukan utama dan tercepat mencari dan menemukan informasi.

Fenomena ini harus menjadi pelajaran pengelola Negara dan pengelola media massa (khususnya Televisi). Dalam dua kali aksi (Aksi Damai Bela Islam II & III) beberapa stasiun TV ditolak massa umat Islam. Seharusnya cara berfikir kita mudah. Mengapa ditolak? Pasti ada sesuatu. Organisasi-organisasi pers, harus lebih jujur melihat kekurangan diri sendiri, bukan teriak-teriak mencari pembelaan atau alibi.

Banyak informasi dibelokkan, dicurangi. Alhamdulillah, umat Islam masih kreatif. Mereka menemukan tempat ngaji dan informasi di grup-grup WhatsApp, Facebook. Jamaah facbookiyyah inilah juga juga masuk ‘generasi baru Islam’ Indonesia. Mereka menggerakkan wacana, opini dan ‘perang informasi’ karena suara hati mereka tidak diwakili media mainstream dan televisi di Indonesia yang mayoritas hanya dikuasai pemilik modal.

Mari berkaca pada Aksi Jalan Ciamis-Jakarta. Darimana mereka berinisiatif ini? Jika aparat tidak melakukan intimidasi, tekanan dan media selalu jujur menyampaikan fakta, pasti tidak aka nada gerakan ini. Aparat dan pengelola media harus menyadari ini.

aksi-damai-212_6

Lima, fenomena lahirnya generasi baru Islam di Indonesia

Aksi 411 dan 212 menunjukkan fenomena baru yang tidak pernah dibayangkan oleh teori akademis apapun di Indonesia (mungkin juga) di dunia.

Lahirnya gerakan baru intelektual Muslim yang rela melepaskan sekat-sekat organisasi. Mereka rela meninggalkan isu-isu furu’ (cabang) karena cintanya pada al-Quran dan Islam. Mereka tidak malu dan tidak takut celaan orang yang mencela.

Fenomena ini menjungkir-balikkan teori lama yang selama ini dianggap seolah benar bahwa suara umat Islam diwakili oleh beberapa tokoh atau ormas saja. Di luar ormas, sangat banyak sekali umat yang tidak terikat apapun.

Aksi 411 dan 212, melahirkan gerakan baru Islam Indonesia akibat getaran Surat Al-Maidah. Setelah sekian lama umat dizalimi, ulama-nya dibully, agamanya dicela-cela, informasinya dikaburkan media massa, tetapi atas kekuasaan Allah, kelompok yang kecil – yang sangat tidak popular bahkan telah lama disematkan cap-cap negatif–  justru yang ditunjukkan oleh Allah mampu menghimpun jutaan orang dengan cara sangat terpuji.

Siapa sangka Habib Rizieq yang paling banyak dibully media mainstrem, kini disaksikan oleh rakyat Indonesia sendiri mampu memimpin jutaan umat dalam satu komando. KH. Bahtiar Nasir, hanya dikenal sebagai pendakwah di TV. Tapi, kini, dai muda tersebut jadi tokoh di barisan depan mewakili umat Islam Indonesia.

Hanya sedikit diantara kita yang berani dicela ketika beramar ma’ruf nahi munkar. Yang banyak, kita lebih suka dipuji-puji dengan sebutan ‘moderat’. Fenomena ini pasti akaan terjadi sepanjaang zaman, bahkan juga disitir Al-Quran  dalam Surat Al-Maidah. Akan datang generasi yang ‘tidak takut pada orang yang mencela’.

“Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.” [QS: Surat Al-Maidah: 54].

Suka atau tidak, inilah faktanya. Selamat datang generasi baru Islam Indonesia!

Penulis anggota Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Jawa Timur

Rep: Admin Hidcom
Editor: Cholis Akbar
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

http://www.hidayatullah.com

Bachtiar Nasir: Esensi Aksi Bela Islam III Agar Penegak Hukum Segera Penjarakan Penista Agama

“Aksi Bela Islam III terjadi akibat adanya keraguan umat Islam terhadap penegakan supremasi hukum oleh pemerintah terkait kasus penistaan agama karena Basuki Tjahaja Purnama belum ditahan.”

Bachtiar Nasir: Esensi Aksi Bela Islam III Agar Penegak Hukum Segera Penjarakan Penista Agama

MUHAMMAD ABDUS SYAKUR/HIDAYATULLAH.COM
Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir usai konferensi pers di AQL Islamic Center Jakarta, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Terkait

Hidayatullah.com–Gerakan Aksi Bela Islam III terjadi akibat adanya keraguan umat Islam terhadap penegakan supremasi hukum oleh pemerintah saat ini terkait  kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok  yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Andai tidak ada Aksi Bela Islam 1 masyarakat pesimis Ahok akan diproses hukum, dan andai tidak ada Aksi Bela Islam 2 masyarakat juga pesimis Ahok akan diproses dengan tegas, cepat dan transparan,” demikian disampaikan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir dalam media resmi GNPF-MUI, belaquran.com, Kamis (01/12/2016).

Menurutnya, atas dasar lumpuhnya keadilan hukum dan keadilan sosial inilah maka Aksi Bela Islam III disambut secara heroik oleh masyarakat muslim khususnya.

Panggilan Aksi Bela Islam III, Jumat, 2 Desember 2016 tak terbendung. Sejak aksi ini dideklarasikan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI),  penghadangan secara sistematis, terstruktur, dan masif dilancarkan oleh mereka yang tidak ingin umat Islam bersatu menyuarakan keadilan sosial dan keadilan hukum. Mulai dari tudingan politisasi hingga isu makar.

“Semua tuduhan itu hanya isapan jempol belaka. Umat Islam tidak percaya lagi dengan propaganda dan agenda setting semacam itu. Sebaliknya, umat Islam semakin menguatkan ketaatan dan keterikatan kepada ulama dalam bingkai syariat. Itu terlihat pada aksi Bela Islam 2 dan berlanjut pada Aksi Bela Islam III,” ujarnya dirilis Islamic News Agency (INA).

GNPF MUI: Tunjukkanlah Akhlak Islam dan Qur’an pada Aksi Super Damai 212!

Menurutnya, gejala Aksi Bela Islam III tanggal 2 Desember 2016  hakekatnya adalah sebagai gerakan  soft Muslim People Power dalam bentuk Aksi Super Damai yang digerakkan oleh kesamaan rasa akibat penistaan agama dan Kitab Suci Umat Islam dimana tersangkanya Gubernur DKI Jakarta (non aktif) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pendiri Ar-Rahmān Quranic Learning Center (AQL) ini juga mengatakan, aksi ini  hanya gunung es sebagai  akumulasi berbagai kasus ketidakadilan sosial Indonesia, khususnya terhadap umat Islam sebagai pihak yang sering tersudutkan.

“Mereka sering tertuduh sebagai pihak yang tidak nasionalis, anti Pancasila, tidak pro Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain. Ironisnya, hak-haknya sebagai rakyat kecil terpinggirkan demi kepentingan pemodal asing dan aseng,” lanjutnya.

Selanjutnya ia mengatakan, di antara target Aksi Bela Islam adalah menguatkan rasa dan barisan Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam) dan Ukhuwah Wathaniyah (Persaudaraan Nasionalisme) yang membawa pada Persatuan Indonesia, mengokohkan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan nilai-nilai UUD 1945 yang asli.

Meski konsep acara Aksi Bela Islam III adalah dzikir dan doa, tetapi tujuan utama tetap menginginkan agar penegak hukum segera memenjarakan tersangka penista agama.

“Yang tak kalah pentingnya juga, aksi ini menuntut keadilan sosial dan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia serta melawan kekuatan oligarki yang telah membuat Indonesia terjajah secara politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Penjarakan penista agama secepatnya,”  ujarnya.*

 

Rep: Panji Islam

Editor: Cholis Akbar

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Sumber : http://www.hidayatullah.com

Tragedi Rohingya, Anggota DPR Minta Myanmar Dikucilkan

save-rohingya

 Muslim Rohingya menangis setelah ditangkap oleh Penjaga Perbatasan Bangladesh di perbatasan Cox Bazar, Bangladesh, (21/11).

Muslim Rohingya menangis setelah ditangkap oleh Penjaga Perbatasan Bangladesh di perbatasan Cox Bazar, Bangladesh, (21/11).

“Hal ini perlu dilakukan agar stabilitas dan perdamaian dapat segera terwujud di negara bagian Rakhine. ASEAN harus bersikap lebih tegas, pendekatan persuasif dan kompromis terbukti gagal menghentikan pembantaian terhadap Muslim Rohingya di Myanmar,” katanya, Selasa, (22/11).

Toleransi dan jalan kompromi ASEAN, terang Sukamta, tak mampu membuat rezim Myanmar berkompromi untuk melindungi etnis minoritas. Makanya ASEAN harus mengambil langkah tegas terhadap Myanmar.

“Selama ini memang ASEAN menganut prinsip tak mau ikut campur terrhadap urusan dalam negeri setiap anggotanya. Namun genosida terhadap suku Rohingya ini bisa seharusnya bisa jadi momen bagi ASEAN untuk mengevaluasi prinsip ini,” kata Sukamta.

ASEAN harus membuat kebijakan lebih tegas terhadap Myanmar jika rezim di Myanmar tetap berlaku zalim kepada kaum minoritas Rohingya. Tekanan bisa dilakukan oleh ASEAN dengan melakukan pengucilan terhadap Pemerintah Myanma lewat embargo ekonomi.

Dulu embargo ekonomi terbukti bisa menekan Myanmar untuk lebih demokratis. “Saya kira cara yang sama bisa dilakukan saat ini untuk menyelamatkan Muslim Rohingnya,” kata Sukamta.

rohingya

Baca juga,  Citra Satelit: Ratusan Bangunan Muslim Rohingya Dibakar.

Di sisi yang lain ia berharap tekanan internasional lewat PBB dengan meminta tentara Myanmar menghentikan tindak kekerasan terhadap Muslim Rohingya. Selain itu, pemerintah Myanmar harus membuka akses tim investigasi dari PBB dan juga relawan kemanuasiaan internasional yang akan masuk ke Myanmar.

“Saya sesungguhnya sudah kehabisan kata-kata melihat kejahatan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya. Tindakan militer Myanmar seperti bangsa barbar.”

Sumber: Reuters/Republika.co.id/Mohammad Ponir Hossain

 

Panglima TNI : 6 Ancaman untuk NKRI

panglima-tni-gatot-nurmantyo-_160529135425-362

Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo

Di acara yang dipandu oleh Karni Ilyas itu, Panglima TNI berbicara tentang dampak peak oil theory (teori puncak minyak) terhadap geopolitik dunia dan Indonesia. Menipisnya produksi minyak, kata Gatot, membawa dampak berantai, seperti perubahan gaya hidup dan model bisnis, krisis/depresi ekonomi, hingga meningkatnya kejahatan dan konflik.

“Depresi ekonomi pasti sebanding dengan meningkatanya kejahatan dan konflik. Dan bermuara pada persaingan global,” kata Gatot.

Di sisi lain, populasi dunia terus bertambah, yang di tahun 2017 akan berjumlah 8 milyar orang. Normalnya, daya tampung bumi hanya 3-4 milyar orang. Setiap hari ada 41.095 anak-anak di dunia meninggal karena kemiskinan, kelaparan dan kesehatan buruk,” ungkapnya.

Di satu sisi, ketersediaan energi fosil, khususnya minyak, makin menipis. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi energi terus meningkat 40 persen akibat penambahan populasi dunia. Tetapi saat ini, kata Gatot, terjadi pergeseran dari energi fosil ke energi nabati. Bicara energi nabati, adanya di negara-negara di dekat ekuator: Asia Tenggara, Afrika Tengah dan Amerika Latin.

“Di Asia tenggara, yang terbesar adalah di kepulauan Indonesia. Indonesia kaya semuanya,” jelasnya.

Pada titik itulah, ungkap Gatot, Indonesia dengan kekayaan alamnya akan menjadi rebutan. Dia kemudian mengutip Sukarno: “kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia.” Dalam konteks itulah, Indonesia akan terus menjadi incaran untuk dilemahkan dan direbut kekayaan alamnya.

Berikut 6 ancaman menurut Panglima TNI:

1. Pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Darwin

Menurut Gatot, di Darwin ada 1250 sampai 2500 personil marinir Amerika Serikat. “Darwin jaraknya hanya 479 km dengan Serwaru. Di situ ada Pulau Marsela dan Blok Masela. Boleh dong saya khawatir sebagai Panglima TNI,” paparnya.

2. Masalah Laut Tingkok Selatan

Menurut Gatot, hampir semua kapal-kapal yang ditangkap oleh Angkatan Laut (TNI AL), terutama tiga kejadian terakhir, dikawal oleh Coast Guard (penjaga pantai) Tiongkok. “Mereka mengklaim itu pantainya, padahal berada di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia,” jelasnya.
Belakangan, ungkap Gatot, Filipina mengklaim Laut Tiongkok Selatan melalui pengadilan intenasional. Dan tanggal 12 Juli lalu, Pengadilan Arbitrase memenangkan klaim Filipina.

Tetapi Tiongkok menolak klaim itu. Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan bahwa kedaulatan wilayah dan hak maritim Tiongkok di di latut tidak akan dipengaruhi oleh keputusan dengan cara apapun.

“Ini potensi konflik di sekitar kita,” tegas Gatot.

3. Manuver Five Power Defence Arrangements (FPDA)

Tanggal 14-21 Oktober, FPDA menggelar latihan besar-besaran dengan melibat 3000 personil, 71 pesawat tempur, 11 kapal tempur dan kapal selam.

FPDA adalah hubungan pertahanan negara-negara Persemakmuran Inggris, yang meliputi Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura. Kesepakatan yang dibuat tahun 1971 itu menegaskan bahwa kelima negara akan saling bantu jika ada serangan dari luar terhadap Malaysia, Singapura, Australia dan Selandia Baru.

4. Ancaman Narkoba

Menurut Gatot, sebanyak 2 persen atau 5 juta penduduk Indonesia terkena narkoba. Setiap tahunnya ada 15.000 orang meninggal karena obat terlarang itu.

“Dan itu fenomena gunung es. Pasti angkanya lebih besar. Bosan kita mendengar laporan dari Kepolisian dan BNN menangkap sekian kilo sabu tiap hari. Dan itu transaksinya di Malaysia,” ungkap Gatot.

Gatot menceritakan dampak narkoba pada sebuah bangsa dengan merujuk pada perang candu antara Tiongkok dengan Inggris dan Perancis. Dalam perang tersebut, Tiongkok kalah.

“Rakyat dan tentaranya kena candu, akhirnya kalah. Harus menggadaikan Hongkong dan Taiwan,” jelasnya.

5. Ancaman Terorisme

Gatot mengutip pernyataan Bahrum Naim, teroris yang dituding mendalangi serangan Sarinah awal Januari lalu: “apabila di Suriah sudah tidak aman, maka kembali ke daerah masing-masing melakukan khilafah. Dengan apapun kamu melakukan.”

“Tidak lama kemudian, di Perancis menggunakan bus menabrak. Pendeta ditusuk pisau,” ujarnya.

Masalahnya, kata Gatot, UU terorisme di Indonesia lemah dalam menangkap terorisme. Berbuat dulu baru ditangkap. “Indonesia tempat paling enjoy bagi terorisme, kita tinggal tunggu saja,” tandasnya.

Namun, menurut Gatot, terorisme juga terkait dengan perebutan ladang energi. Dia merujuk pada kasus Irak, Libya dan Suriah. “Hanya permasalahan di dalam negeri, baru dicap teroris, kemudian pasukan koalisi masuk, lalu bagi-bagi. Karena punya energi,” paparnya.

7. Persaingan ekonomi Global

Gatot merujuk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat, PDB Indonesia yang urutan ke-8 dunia, kepercayaan konsumen yang tinggi, dan dampak dari program amnesti pajak. Dan sebagai kekuatan ekonomi besar, Indonesia berpotensi untuk digoyang.  – berdikarionline

%d bloggers like this: