Al-Islam wa Audha’unal Qanuniyyah (Islam dan Perundang-undangan) – 3

Oleh: Abdul Kadir Audah


Undang-undang (Ilustrasi by Inet)

Terlebih dahulu saya merasa perlu untuk mengemukakan kata permaafan kepada Undang-undang, dan siapakah lagi yang lebih pantas daripadaku untuk berbuat demikian? Sedang fungsiku sehari-hari adalah berdiri untuk memberikan tafsiran yang jelas, menyesuaikan dan menempatkannya serta menjaganya dari musuh dan kehinaan.

Saya minta maaf kepada Undang-undang karena saya akan menyerangnya. Saya minta maaf karena memandang ide dan maknanya dan saya menyerangnya dari segi nas, isi dan strukturnya.

Maaf kepada Undang-undang bila saya menyerangnya, karena saya tergolong orang yang harus memeliharanya, atau membukakan kepada manusia tentang hakikatnya, atau bila ia saya tafsirkan dengan tafsiran yang menghilangkan kebesarannya sehingga kelak orang memandangnya ringan.

Undang-undang menutup kemungkinan berbicara

Sebenarnya Undang-undang tidak memperbolehkan bagi pegawai-pegawai dan terutama sekali para hakim untuk menyatakan pendapat dalam berbagai masalah yang umum. Karena hak yang demikian itu bagi mereka dapat dipandang turut mencampuri masalah-masalah politik; padahal, politik menurut pembuat Undang-undang ialah segala apa yang menyentuh masalah-masalah sosial, ekonomi dan keuangan, segala apa yang bertalian dengan susunan kenegaraan dan hubungannya dengan individu-individu, masyarakat dan negara, tiap-tiap yang bertalian dengan organisasi negara, bahkan segala apa yang bersangkut-paut dengan kemerdekaan negara dan kehormatannya.

Para pembentuk Undang-undang menghendaki untuk menjadikan manusia sebagai alat; menghendaki hakim supaya memejamkan kedua matanya sehingga tak dapat melihat dan memekakkan dua telinganya sehingga tak dapat mendengar, menggigit lidahnya sehingga tak bisa bicara, dan supaya hakim itu terlepas dari kemanusiaannya sehingga ia tak dapat merasa, tidak mengingat dan tidak dapat berpikir lebih jauh.

Bagaimana Hakim bisa berlepas diri?

Apakah sanggup seorang hakim untuk berlepas diri dari perasaan dan pikiran-pikiran yang murni dan melepaskan diri dari nikmat akal dan berpikir, padahal dia hidup di tengah-tengah kesulitan pemerintahan dan administrasinya, dan di tengah-tengah pertentangan partai-partai dan golongan, hidup ditengah pergolakan masyarakat dan politik, di mana setiap hari ia melihat orang-orang yang melarat yang tidak beroleh apa-apa, dan pada anak telinganya berkumandang suara rintihan kaum pekerja (buruh) yang teraniaya, dan setiap hari dia harus menghadapi bermacam-macam pertentangan masyarakat, pergolakan politik dan pemerasan-pemerasan yang terlarang?

Hakim tak bisa berlepas diri dalam keadaan rakyat tertekan

Apakah sanggup seorang hakim – seperti apa yang dimaui Undang-undang -, menganggap sepi saja pada rakyat yang tertekan, tua maupun muda di bawah tindasan asing yang selalu berbuat noda di atas dirinya rakyat; ditempati buminya dan dikuasai penghasilannya, dirampas kebutuhan hidupnya sehari-hari, digencet kemerdekaannya dan intervensi dalam politik negerinya, dan didekatinya putera-putera bangsa yang baik-baik dengan harapan agar mereka dapat menjual diri kepada setan-setan imperialis, agar mereka mengorbankan agama dan tanah air mereka untuk pemerintah dan sultan?!

Apakah sanggup seorang hakim, bahwa ia harus berdiam diri saja pada suatu bangsa yang telah dihinakan dengan pendudukan asing di atas tanah airnya serta melakukan pemerasan-pemerasan yang membuat bangsa itu miskin, msikin harta dan kosong budinya; menyebarkan bibit perpecahan di atas buminya dan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara penduduknya, serta melakukan perpecahan di kalangan bangsa itu sehingga timbullah bermacam-macam golongan yang masing-masing partai membanggakan golongan sendiri-sendiri, sehingga tampaklah mereka bersatu, tetapi pada hakikatnya batin mereka telah berpecah-belah satu dengan yang lain. Mereka telah diserang oleh kemelaratan yang getir dan memulai kehidupannya dengan melakukan perjuangan untuk menentang kaum pendudukan asing itu, mereka menuntut kemerdekaan penuh, atau mati dalam keadaan syahid. Tetapi, tatkala kaum pendudukan asing itu memberikan kursi-kursi kedudukan kepada mereka dalam pemerintahan, maka berbaliklah ‘kaum pejuang’ tadi berdiri di sekeliling kaum pendudukan yang berkuasa itu dengan menyerahkan segala apa yang diminta dari mereka. Disadari atau tidak, bahwa dengan politik hadiah kursi itu, jadilah mereka kembali berkelahi sesama mereka satu sama lainnya; tertumpahlah darah, putuslah silturrahmi diantara mereka kaum pejuang itu.

Hakim tak boleh berlepas diri dalam masyarakat anarkis

Apakah seorang Hakim sanggup berdiam diri saja dalam suatu negara yang diberikan kesempatan buat menyiksa orang-orang yang tertuduh dengan siksaan yang diluar batas, agar mereka mengaku akan apa yang diperbuatnya atau apa yang tidak pernah dilakukannya. Maka dicabutlah kuku mereka, dipukul berkali-kali hingga pingsan, disiksa tubuhnya dengan api listrik, dilecut dengan cemeti tanpa diberi obat, makanan dan air. Tubuh mereka dibinasakan dengan meletakkan besi dan kayu dipantatnya dengan ancaman, bahwa hal yang seperti ini akan dilakukan pula bagi ibu-bapak, istri-istri dan anak-anak mereka bila tak mau mengaku; dan serdadu-serdadu menduduki rumah-rumah mereka berhari-hari dan berminggu-minggu pada hal tak ada di rumah kecuali wanita. Kemudian setelah kejadian yang demikian dilaporkan kepada pihak yang berwajib, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Kemudian minta dibuktikan tuduhan-tuduhan itu di hadapan mahkamah pengadilan dan para tertuduh berulang-ulang menghadap dengan surat-surat bukti, keterangan dokter, namun begitu tak seorangpun jaksa yang berani membuktikan tuduhan-tuduhan yang berbahaya itu walaupun untuk sekedar menjaga nama Undang-undang dan nama orang-orang yang menjalankannya.

Adakah sanggup seorang Hakim bersikap apatis dalam suatu negara yang kacau, bahwa yang hak itu adalah bagi yang terkuat, dan bahwa “Undang-undang yang miskin” itu hanya dijadikan alat untuk mengambil harta rampasan dan memberi kelonggaran bagi berbagai kezaliman; bahwa jabatan-jabatan negara yang penting-penting dan penghasilan-penghasilannya, terbatas pada kleik-kliek, orang-orang berpangkat tinggi dan feodal; sifat-sifat munafik adalah jalan yang baik untuk kemenangan hidup; bahwa demoralisasi-vrij omgang adalah jembatan untuk beroleh pengaruh dan pangkat?

Adakah sanggup seorang Hakim untuk bersikap apatis, hidup dalam suatu negeri yang penduduknya sangat egoistis di mana hidupnya ditegakkan atas dasar pemerasan orang-orang kuat yang goyang-goyang kaki terhadap kaum pekerja yang lemah? Si lemah dengan susah payah untuk beroleh sesuap nasi yang kering dan bekerja keras untuk mendapatkan sepotong kain kasar, di samping itu hasil dan jerih keringatnya berpindah menjadi emas ke dalam kantongnya kaum kapitalis borjuis. Hasil-hasil itu dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mempedulikan siapa orang yang sebenarnya berhak dengan hasil keringat orang itu, lain dari dirinya sendiri. Dan bila si lemah yang bekerja keras mengadukan nasibnya, dia tertumbuk kepada masalah kebutuhan hidup pertama kali, dan kepada Undang-undang kedua kalinya. hingga putus asalah si lemah karena kelemahannya, dan begitu pula terhadap Undang-undang. Karenanya, mulailah ia menantang ketentuan nasib yang “dibuat orang” padanya dan menentang Undang-undang yang semestinya melindunginya.

Hakim tak boleh berdiam diri pada bangsa yang berpaling dari Agama dan Moral

Apakah bisa seorang Hakim bersikap masa bodoh dalam suatu negeri Islam (Mesir, Pen.), yang nas Undang-undang Dasarnya tegas-tegas mengatakan: “Agama Islam adalah agama negara yang resmi”, tetapi pemerintahan dan pembesar-pembesarnya yang Islam itu bersikap kejam bagi siapa yang berkhidmat kepada Islam dan memburu-buru orang-orang yang bekerja sama atas dasar kebaikan dan taqwa, dan sebaliknya melindungi mereka yang bekerja sama atas dosa dan permusuhan?

Apakah seorang Hakim dapat berdiam diri saja dalam suatu negeri yang telah terlepas dari norma-norma budi pekerti dan telah berpaling dari sifat-sifat yang utama, menentang kebajikan dan kasih-sayang dan telah menyimpang dari ketinggian cinta, yaitu: karena hendak meniru-niru pemimpin dan pembesar-pembesar dan mengikuti tingkah perangai mereka?

Bilakah Hakim bisa berdiam diri?

Seorang Hakim baru dia boleh berdiam, yaitu dalam suatu bangsa yang telah menghormati peraturan-peraturan (syari’at), dan melaksanakan nas-nas Undang-undangnya dan telah menganjurkan kebenaran dan keadilan dalam masing-masing pribadi. Adapun pada bangsa yang tak ada logika baginya: ia beragama tetapi tak mau menghormati ketentuan agamanya, membuat Undang-undang dan tidak menjalankannya, dan menyatakan, bahwa semboyannya adalah kebenaran, keadilan dan kemerdekaan, tetapi bukan itu sebenarnya simbol-syi’arnya. Adapun pada bangsa yang pribadinya tidak menganjurkan akan kebenaran, tidak mengajak kepada kebaikan dan tak menyeru kepada yang makruf dan tak mau mencegah apa-apa yang terang mungkar; bangsa (umat) yang begini keadaannya, maka seorang Hakim tak mungkin ia berdiam diri saja, sekalipun ia ingin untuk melepaskan diri karena suatu sebab, yaitu: bahwa ia tak sanggup.

Silakan marah siapa mau!

Banyak orang tentu merah pucuk hidungnya di waktu membaca ucapan ini, marah karena membela berhala zaman modern sekarang. Dan berhala itu tidak lain dari “Undang-undang” dimana mereka itu sujud bersimpuh. Perundang-undangan sekuler bikinan manusia inilah yang ditaati kaum Muslimin dewasa ini. Dalam hal-hal yang dimurkai oleh Alloh, dan Pemerintah-pemerintah Islam (Mesir, Turki, Irak, Indonesia dan sebagainya, Pen.) telah mengharamkan apa yang dihalalkan Alloh dan sebaliknya menghalalkan apa yang tegas-tegas dilarang oleh Alloh.

Mereka akan marah, karena seorang pengabdi (pengarang sendiri, Pen.) yang dianggap termasuk pengabdi kepada berhala itu, telah melawan berhalanya dan menentang berhala itu sendiri. Mereka tentu akan tercengang, bagaimana seorang Hakim yang seharusnya menghormati Undang-undang, tetapi menyerang Undang-undang itu dan mendurhakainya; dan mereka akan berteriak dari semua penjuru: tangkap lelaki ini sebelum ia meruntuhkan berhalamu dan merubuhkan organisasimu! Tetapi amboi! Itu bukanlah pendapat fikiran perseorangan, tetapi adalah kesadaran dan suara umat; ia bukanlah seruan lisan, tetapi adalah jeritan iman, ia adalah perjuangan di Jalan Islam, ia adalah Jihad. Jihad di mana kami harus mendekatkan diri kepada Alloh SWT.
——————————————————————————————————————————————
ISLAM dan PERUNDANG-UNDANGAN
Al Islam wa Audha’unal Qanuniyyah
Oleh: Abdul Kadir Audah
Alih bahasa: K.H Firdaus A.N.
Diterbitkan pertama kali oleh Departemen Agama RI, Jakarta, 1959
Penerbit PT. Bulan Bintang, Cetakan 6, 20 Agustus 1984
Jalan Kramat Kwitang I/8, Jakarta 10420, Indonesia

Bacaan sebelumnya: DAFTAR ISI, PENGANTAR, RIWAYAT RINGKAS ABDUL KADIR AUDAH
Bacaan selanjutnya: SAYA HAKIM, TETAPI SEORANG MUSLIM