Al-Islam wa Audha’unal Qanuniyyah (Islam dan Perundang-undangan) – 6

Oleh: Abdul Kadir Audah


Pokok Undang-undang (Ilustrasi By Inet)

Dalam keterangan yang terdahulu telah kita katakan, bahwa Undang-undang ditinjau dari segi ide dan maknanya, adalah suatu kemestian yang tidak boleh tidak dalam masyarakat dan suatu kebutuhan yang dihajatkan oleh manusia; maka dengan Undang-undang diatur masyarakat, dicegah kezaliman-kezaliman dan dijaga hak-hak pribadi, dibagi-bagi keadilan dan dituntun bangsa (rakyat).

tetapi nas-nas, materi dan struktur Undang-undang itu, sering tidak menggambarkan ide-tujuan yang tinggi dari Undang-undang itu. Tetapi nas-nas materi Undang-undang sekarang tampaknya hanya menggambarkan pikiran-pikiran para pembesar dan pembentuk Undang-undang, melukiskan pendapat-pendapat mereka, dan membayangkan egoisme mereka itu. Mereka telah dipengaruhi oleh niat yang buruk dan fikiran-fikiran yang jahat serta berani mengorbankan ide-tujuan yang tinggi murni, ialah karena hendak memuaskan nafsu tamak dan kenyang dengan tipuan.

Dan Undang-undang menurut idenya mempunyai pokok-pokok yang definitif yang dapat diterima, yang dengan pokok-pokok itu ditegakkan asas dari nas Undang-undang itu, dan di atas sumber pokok-pokok itulah bergerak maksud-maksud Undang-undang. Tetapi para Hakim (pembesar-pembesar Negeri) dan para pencipta yang membentuk Undang-undang itu, merusak akan pokok-pokok tadi serta mengacaukannya, dan menukarnya dengan apa yang lebih buruk yang ada pada diri mereka. Pada hal pokok-pokok Undang-undang itu terang lebih baik dari apa yang ada pada diri mereka tadi.

Pokok-pokok Undang-undang adalah banyak bilangannya, dan justru karena berbilang macam itulah dimaksudkan supaya tegas dan terang apa yang dimaksud dari Undang-undang itu, yang menyebabkan karenanya Undang-undang itu harus lahir; dan pula supaya Undang-undang itu menjalankan fungsinya di atas sebaik-baik jalan dan mendekati kepada kesempurnaan.

Antara pokok-pokok Undang-undang dengan fungsinya, ada pertalian yang sangat kuat sekali. Bila Kewajiban (fungsi) Undang-undang itu adalah untuk melayani masyarakat dan memenuhi hajat masyarakat itu, maka Pokok-pokok Undang-undang, itulah yang merupakan asas-asas dimana ditegakkan apa yang disebut melayani masyarakat, dan merupakan prinsip-prinsip yang menjadi pegangan untuk memenuhi hajat-hajat masyarakat itu.

Undang-undang tiap-tiap bangsa, sebagian dari bangsa itu sendiri

Pokok yang pertama dari Undang-undang yaitu : bahwa Undang-undang sesuatu bangsa adalah datang dari bangsa itu sendiri dan kembali pula kepada bangsa itu sendiri; bahwa Undang-undang itu adalah sebagian dari zaman lampau yang panjang dari bangsa itu dan cermin zaman modernnya. Undang-undang itu menggambarkan pertumbuhan kebangunannya sesuatu umat (bangsa), perkembangan dan gambaran akhlak dan adat istiadatnya, melukiskan peradaban dan organisasinya, dan menggambarkan pula agama dan keyakinan hidupnya bangsa itu.

Diatas ketentuan pokok yang demikianlah, maka Undang-undang itu berbeda dengan berlainan macamnya bangsa itu. Maka Undang-undang Jepang berlainan dengan Undang-undang India dengan kadar perlainan bangsa Jepang dengan bangsa India dalam pertumbuhannya, perkembangan sejarahnya, akhlah, adat istiadat, peradaban, organisasi, agama dan keyakinan hidup bangsa India; dan Undang-undang Inggris berbeda dengan Undang-undang Jepang dan India dengan kadar bedanya bangsa Inggris dari kedua bangsa Jepang dan India itu dalam hal-hal yang tersebut tadi. Dan Undang-undang Rusia melaini semua Perundang-undangan bangsa-bangsa yang tersebut diatas, dengan kadar berbedanya bangsa Rusia dari bangsa-bangsa yang lain itu dalam perbedaan-perbedaan apa yang kita sebutkan tadi. Begitulah disebut orang: Undang-undang Prancis, Undang-undang Jerman dan Undang-undang bangsa lainnya.

Dan diatas ketentuan pokok yang tersebut tadilah,dihubungkan orang Perundang-undangan itu bagi nama sesuatu bangsa atau rakyat yang mempunyainya, maka dikatakan : Undang-undang Inggris, Undang-undang Jerman dan Undang-undang Jepang dan seterusnya. Dan tetaplah sah menghubungkan Undang-undang bagi nama suatu bangsa, manakala jelas lahirnya Undang-undang itu pada diri bangsa itu sendiri, atau Undang-undang itu ada hubungannya dengan sejarah bangsa itu, dan sejalannya Undang-undang tersebut dengan keadaan masyarakat,politik dan agamanya bangsa tersebut. Dan bila telah tetap ada hubungannya Undang-undang itu bagi sesuatu bangsa, maka boleh pulalah menetapkan berlakunya dan diakuinya Undang-undang itu menjadi hukum bagi bangsa itu sendiri, dan rakyat (bangsa) itu tidak akan kecewa untuk menghormati Undang-undang itu dan menaatinya. Karena rakyat (bangsa) dalam keadaan yang sedemikian, adalah berarti telah menghukum dirinya oleh ia sendiri, dan tunduk bagi apa yang dianutnya selama ini, dari adat istiadatnya, peradabannya, peraturan-peraturan dan pandangan-pandangan hidupnya.

Oleh sebab itu, para pembentuk Undang-undang di seluruh negeri hendaklah mereka sangat berhati-hati bila mereka mengambil Undang-undang dari sesuatu bangsa untuk bangsa lain, supaya mereka melakukan amandemen dari apa yang mereka ambil itu hingga cocok dengan bangsa yang mengambil dan sesuai dengan tata kehidupannya; karena mereka harus mengerti sebenar-benarnya, bahwa perundang-undangan sesuatu bangsa bagi bangsa lain, tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara dua bangsa itu untuk melepaskan dirinya dari adat istiadatnya, sfesifikasi (keistimewaan-keistimewaan)nya, tata kehidupannya dan peraturan-peraturannya, bahkan kadang-kadang dapat diartikan, memaksakan salah satu di antara dua bangsa itu supaya melepaskan sama sekali tata kemasyarakatannya, meremehkan agamanya dan mencemarkan bagi pandangan hidupnya.

Perundang-undangan kita asing bagi kita

Tetapi prinsip (pokok) pertama dari Undang-undang ini telah tidak terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku di Mesir umpamanya, dan di banyak negeri-negeri Islam lainnya. Sebab telah dipindahkan orang perundang-undangan Eropa ke negeri-negeri tersebut selengkap-lengkapnya tanpa melakukan amandemen (perubahan). Dan ia telah dijadikan Undang-undang yang dimestikan mematuhinya dalam negeri-negeri yang dipimpin oleh Islam, padahal Islam itu telah menjadi hukum yang berjalan dalam negeri-negeri itu selama tiga belas abad. Ia adalah suatu negeri yang sebagian besar (mayoritas) penduduknya adalah beragama Islam; mereka mengabdi untuk menegakkan syi’ar Agama dan hukum-hukumnya dan menentang apa-apa yang menyalahi perintah dan hukum-hukum agama itu. Apakah logis (dapat dimengerti) bila mereka mau memindahkan Perundang-undangan Eropa ke negeri-negeri Islam? Tetapi sayang, mereka adalah terdiri orang-orang yang “tidak dalam” pengertiannya dan tidak ada pula kebaikan pada mereka. Sehingga dengan demikian, jadilah perundang-undangan yang berlaku di negeri mereka, adalah Undang-undang yang sama sekali asing bagi negeri-negeri Islam itu; tidak ada pertaliannya dengan sejarahnya yang lampau, dan tidak pula dengan zaman barunya sekarang; Perundang-undangan itu tidak pula menggambarkan pertumbuhan bangsa dan perkembangan sejarahnya, dan tidak ada hubungannya dengan adat istiadat dan kebudayaan penduduk, dan tak ada tempat dalam perundang-undangan itu Agama dan kepercayaan mereka.

Sungguh perundang-undangan kita wahai kaum Muslimin, telah asing bagi kita, karena ia adalah Undang-undang yang dipindahkan orang kepada tanah yang bukan tanahnya, udara yang bukan udaranya; manusia yang sama sekali tak ada hubungannya dengan Undang-undang itu, yang merasa ragu-ragu , curiga dan memandang kepada Undang-undang itu dengan wajah yang masam, bahkan mereka menantang serta mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk meruntuhkan Undang-undang itu. Karena ia, adalah Undang-undang yang dapat membawa kepada kufur dan berisi prinsip-prinsip yang menghasut kepada mendurhakai Allah, dan peraturan-peraturan yang membawa kepada memperbolehkan sesuatu dan memandang halal apa yang dilarang oleh Agama; sungguh ia sama sekali tidak bersandar kepada Islam dan tidak ada pula hubungannya dengan negeri-negeri Islam dengan sesuatu sebab apapun; ia adalah Undang-undang yang tidak berdiri diatas dasar pokoknya dan tak ada pertaliannya dengan kita. Sesungguhnya Undang-undang yang sedemikian halnya adalah bagaikan anak-anak sundal yang lahir dengan tak dikenal bapaknya.

Undang-undang dibentuk untuk menjaga keyakinan

Pokok kedua dari Undang-undang, ialah bahwa ia dibentuk adalah untuk kepentingan masyarakat, menutupi kebutuhan-kebutuhannya, menyebarkan kedamaian dan kerukunan di antara pribadi-pribadi masyarakat itu. Dan yang paling penting dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu adalah memelihara kepercayaan-kepercayaan, tata kehidupannya dan menghormati adat istiadat dan peradabannya.

Di negeri-negeri Islam, masyarakatnya mangabdi dengan cara-cara Islam, tata masyarakatnya berdiri di atas dasar Islam, dan pandangan-pandangan hidupnya kembali kepada Islam, akhlak dan moral serta adat istiadat mereka menurut cap Islam, maka dari itu adalah logis — kiranya para ahli hukum dan pembuat Undang-undang mengerti –, bahwa Undang-undang buat negeri-negeri Islam itu harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, sejalan dengan pandangan hidup mereka, dan menjaga perasaan-perasaan mereka. Tetapi Undang-undang yang berjalan di negeri-negeri tersebut, adalah nyata-nyata menyalahi bagi Islam dan merupakan tantangan bagi kaum muslimin, menghina bagi pandangan hidup mereka, melukai perasaan dan meremehkan bagi apa yang mereka anggap suci, dan mencabut hak-hak mereka. Dengan demikian teranglah, bahwa Undang-undang yang terkutuk itu, telah keluar dari fungsinya, karenanya tak guna mengakuinya dan menjalankannya, dan telah hilang faktor-faktor untuk lahirnya karena ia telah kehilangan dasar untuk berdiri dan telah menyimpang dari tujuan yang sebenarnya.

‘Aib bukanlah terletak di atas pundaknya Undang-undang yang miskin itu, tetapi pada orang-orang yang memindahkan Undang-undang itu yang berbuat sesuatu kelalaian serta tidak bersikap bijaksana; maka mereka pindahkan dengan begitu saja perundang-undangan negeri Eropa ke negeri-negeri Islam tanpa memperhitungkan dengan teliti faktor-faktor perbedaan agama, masyarakt dan sejarah, dan tanpa melihat, bahwa dengan perbuatannya itu, mereka telah memalingkan Undang-undang dari naturnya, dan membelokkan dari tujuan yang sebenarnya; dan bahwa mereka telah memperlakukan Undang-undang yang dimaksudkan buat kebahagiaan masyarakat dan menyebarkan kerukunan diantara individu-individu, menjadi Undang-undang yang melukai perasaan-perasaan dan menyakitkan hati serta membawa kepada berjangkitnya kekacauan dan huru-hara serta menarik masyarakat kepada kemelaratan dan kesusahan.

Undang-undang menuntun rakyat kepada kebaikan

Sebagian dari asal pokok Undang-undang, ialah untuk menuntun rakyat (bangsa) kepad kebaikan dan kesempurnaan (keutamaan); tetapi perundang-undangan Eropa yang dipindahkan orang ke negeri-negeri Islam, menuntun manusia kepad kejahatan dan permusuhan serta mendorongkan rakyat kepada kebinasaan dan kehancuran; dan tak ada bukti yang menunjukkan kebenaran demikian, selain dari kenyataan, bahwa kita sebelum datangnya Undang-undang Eropa itu, adalah orang yang paling rindu untuk mencapai kebaikan, paling dekat kepad berbakti, dan paling cepat untuk tolong-menolong dan berkasih sayang. Akhirnya muncullah Perundang-undangan yang demikian coraknya, maka dibawanya kita kepada melepaskan adat-istiadat dan peradaban kita yang mulia, dan ia memperdayakan kita untuk meninggalkan norma-norma moral yang tinggi dan perikemanusiaan yang utama; dikatakannya baik egoisme yang terkutuk, ditumbuhkannya pada kita bibit-bibit materialisme yang jahat; ia tegakkan masyarakat kita tasa dasar manfaat dan maslahat diri sendiri, didorongnya kita kepada menghalalkan dan membebaskan saja sesuatu yang dilarang agama, diputarnya manusia yang selama ini hidup di atas dasar cita kemanusiaan yang tinggi dan moral yang bersandarkan Al-Qur’an, kepada kehidupan hayawaniyah yang tunduk hanya kepada hawa nafsu angkara dan kebinatangan yang mencari mangsanya.

Undang-undang menjaga rakyat (bangsa) dari penindasan

Faktor pokok yang asli dari Undang-undang ialah, bahwa ia disusun untuk menjaga rakyat (bangsa) dari penindasan, dari sifat-sifat kecongkakan dan penghinaan. Tetapi perundang-undangan yang diciptakan manusia yang berlaku di negeri-negeri Islam, adalah sebaliknya; ialah, bahwa ia disusun untuk menjaga kaum penjajah, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan penindasan-penindasan kepada rakyat-rakyat Islam, berlaku congkak kepada bumi-puteranya, dan meninabobokan mereka diatas kehinaan dan kemiskinan.

Sebagai contoh, baiklah kita ambil Mesir, dan pula jarang sekali negeri-negeri Islam yang tidak mengalami nasib seperti ini.

Simpanan pound sterling Mesir

Inggris keluar dari perang dunia kedua (PD II), yaitu pada tahun 1945 dengan berhutang kepad Mesir sebanyak kurang lebih 500.000.000,- (lima ratus juta juneh); Itulah yang disebut dengan simpanan Pound Sterling. Apakah Mesir tidak membutuhkan uang yang sebanyak itu sehingga ia mau memberikan utang kepada Inggris? Apakah Inggris yang mohon utang kepada Mesir sehingga ia berani memberikan utang sebanyak itu? Tidak.!, demi Alloh, bukan begini dan bukan pula demikian. Tetapi ia adalah suatu bentuk penindasan, perampasan dan pencurian di atas dasar Undang-undang dan lindungannya.

Inggris mencuri di kala kita dalam kesempitan, kesukaran makanan dan pakaian; mereka ambil tiap-tiap pagi apa yang ada di pasar kita: makanan, buah-buahan, daging-daging dan tidak ditinggalkannya untuk kita kecuali sedikit, sehingga harganya pun melambung tinggi yang tak dapat dicapai kecuali oleh orang-orang yang mampu; dan tinggallah orang-orang fakir miskin dan rakyat biasa dalam keadaan berputih lidah, dengan air selera mendenyut melihat apa yang ada ditangan orang-orang Inggris dan orang-orang Mesir yang mampu-mampu. Dan Inggris akan terus menguasai apa yang ada dipasar kita, seperti besi, kayu, semen dan lain-lain benda yang berguna untuk mendirikan bangunan-bangunan bagi serdadu-serdadunya, gedung-gedung besar bagi para opsir mereka, dan ini semuanya mereka ambil tanpa bayar, kecuali dengan cek-cek perbendaharaan Inggris yang saban hari merupakan simpanan yang beku yang tak dapat dibayar, dan disamping itu mereka sangat bangga apabila mereka berjanji untuk membayar sebagiannya. Dan tidaklah itu semua menunjukkan selain Inggris telah mencuri bahan makanan kita, merampas hasil-hasil kita serta memelaratkan negeri kita dengan suatu perlindungan dari Undang-undang kita dan menyulap pemerintah kita?

–> bersambung ke bagian 2.
——————————————————————————————————————————————
ISLAM dan PERUNDANG-UNDANGAN
Al Islam wa Audha’unal Qanuniyyah
Oleh: Abdul Kadir Audah
Alih bahasa: K.H Firdaus A.N.
Diterbitkan pertama kali oleh Departemen Agama RI, Jakarta, 1959
Penerbit PT. Bulan Bintang, Cetakan 6, 20 Agustus 1984
Jalan Kramat Kwitang I/8, Jakarta 10420, Indonesia

Bacaan sebelumnya: FUNGSI UNDANG-UNDANG
Bacaan selanjutnya: POKOK-POKOK PERUNDANG-UNDANGAN (2/2)

Advertisements