Penyatuan Zona Waktu di Indonesia (Ilustrasi)

Zona Waktu Indonesia

Sebelumnya, Berdasarkan Kep.Pres RI No. 41 Tahun 1987 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1988, Indonesia terbagi atas tiga zona waktu yaitu:

1. Waktu Indonesia Barat atau WIB yang mencakup pulau Jawa, Sumatra, serta Kalimantan Barat dan Tengah (UTC+7).

2. Waktu Indonesia Tengah atau WITA yang mencakup Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, serta Kalimantan Selatan dan Timur (UTC+8).

3. Waktu Indonesia Timur atau WIT yang mencakup Maluku dan Papua (UTC+9).

Karena Indonesia negara tropis maka tak ada DST di Indonesia.

Kebingungan

Penulisan zona waktu Indonesia dalam singkatan bahasa Inggris dapat membingungkan dan sering terjadi salah arti. WIT dalam singkatan bahasa Inggris adalah Western Indonesian Time, sedangkan dalam bahasa Indonesia adalah Waktu Indonesia Timur. Contohnya dalam sistem operasi Linux, penyetelan format waktu (etc/localtime) mengikuti standar instalasi dimana zone Asia/Jakarta menggunakan WIT.


Tiga Wilayah Waktu di Indonesia (WIB, WITA & WIT)

Atau lebih detailnya:


Pengelompokan Provinsi dalam Tiga Wilayah Waktu Indonesia

Penyatuan Wilayah Waktu Indonesia

Pemerintah Indonesia akan memberlakukan penyeragaman zona waktu di Indonesia.

Dengan penyeragaman itu maka akan banyak keuntungan didapat. Namun, agar tidak menimbulkan kerugian maka waktu yang tepat digunakan adalah zona Indonesia bagian tengah.

Penyeragaman ini meski tak menutup kemungkinan ada kendala karena masyarakat butuh menyesuaikan terlebih dahulu. namun kalangan pemerintah meyakini penyeragaman ini sangatlah mudah.

Indonesia bagian tengah menjadi acuan sebab kalau tidak bagian timur yang akan dirugikan karena perbedaan waktunya dua jam.

Zona Satu Waktu tak Ada Landasan Ilmiahnya

Penetapan zona satu waktu tidak ada landasan ilmiahnya. Kegunaannya hanya memperlancar transaksi bisnis antarnegara dan domestik.

“Saya kira isu zona satu waktu tidak terkait faktor ilmiah secara astronomi. Faktor ekonomi dan politik yang berpengaruh,” ungkap peneliti Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional, Abdul Rahman, Senin (12/3).

Menurutnya, pemilihan lokasi bujur nol derajat yang menjadi awal penentuan zona waktu pun tidak ada landasan ilmiahnya secara astronomi. Yang terjadi hanya kesepakatan beberapa negara untuk menyamakan waktu bisnis mereka dengan Hongkong yang lebih cepat satu jam. Seperti negara Malaysia dan Singapura sebetulnya satu zona dengan Waktu Indonesia Barat.

MUI: Shalat Tak Berpatokan pada Jam, Penetapan ‘Zona Satu Waktu’ tidak masalah

Ketua MUI KH Ma’ruf Amin tidak mempermasalahkan rencana pemerintah menyatukan perbedaan waktu di Indonesia. Kebijakan tersebut diyakini tidak akan mengganggu jadwal shalat serta ritual keagamaan lain.

“Saya kira tidak ada masalah, shalat akan tetap sesuai waktu yang ada di daerah itu, mungkin berubah jam saja,” kata Ma’ruf di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2012).

Menurutnya, shalat melihat posisi matahari. “Saat ini di Jakarta dan Medan juga berbeda. Padahal satu waktu waktu Indonesia barat (WIB),” tuturnya.

Kiai Ma’ruf mengaku saat ini belum mengetahui apakah rencana tersebut berdampak positif atau negatif. “Kita belum mengkaji hal tersebut lebih jauh,” tutupnya.

Sebelumnya untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah berencana menyatukan perbedaan wilayah waktu Indonesia yang saat ini dibagi dalam tiga zona waktu (WIB, WITA & WIT). Nantinya, zona bagian tengah (WITA) akan menjadi patokan. Dengan demikian batas waktu Indonesia dalam internasional akan menjadi Greenwich Mean Time (GMT) +8.

Kadiv Humas dan Promosi KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Edib Muslim mengatakan dasar pemberlakuan zona satu waktu ini di antaranya adalah efisiensi birokrasi dan peningkatan daya saing ekonomi.

Menurutnya, dengan adanya satu waktu ini maka dari 190 juta penduduk yang biasanya melakukan aktivitas bersamaa dalam zona WIB, akan meningkat menjadi 240 juta penduduk.

Edib menambahkan, penyatuan waktu dilakukan demi mendorong peningkatan kinerja birokrasi dari Sabang hingga Merauke. Hal yang menjadi bagian dalam kerangka kerja KP3EI ini juga dimaksudkan untuk mendorong daya saing bangsa dalam hal sosial-politik, ekonomi, hingga ekologi.

sumber:
http://time.kim.lipi.go.id/
http://id.wikipedia.org
http://www.republika.co.id
http://news.okezone.com
artikel-kependidikan.blogspot.com

Advertisements