Peta Kosovo

Kajian Awal: Menimbang Solusi Permasalahan Kosovo 1

Abstrak

Kosovo, salah satu daerah otonom Serbia yang mayoritas penduduknya muslim (92%), mendesakkan tuntutan merdeka. Skenario Martii Ahtisaari (pengamat internasional, mantan Presiden Finlandia, fasilitator perdamaian di Aceh) yang dipublikasikan beberapa waktu lalu juga mendesain kemerdekaan atas Kosovo. Ada sejarah panjang pelanggaran HAM (etnic cleansing) terhadap etnis Albania, etnis terbesar (dan mayoritas muslim) di Kosovo, oleh nasionalis Serbia di tahun 1990-an. Di sisi lain, persoalan internal (perpecahan) di bekas negara Yugoslavia berkelindan dengan kepentingan strategis negara-negara besar. Tiga aktor yang memainkan kepentingan parsialnya atas Kosovo, yaitu: AS, EU, dan Rusia.

AS diduga berkepentingan memperlemah jejaring Rusia atas negara-negara Eropa Timur di semenanjung Balkan. Bagi sebagian negara EU, Kosovo (bersama sejumlah negara Balkan lainnya) potensial memperkuat peran EU dalam mewujudkan stabilitas kawasan Eropa bersatu. Sementara bagi Rusia, lepasnya Kosovo – atas prakarsa/dukungan AS maupun EU – jelas memperlemah pengaruhnya di kawasan Balkan yang merupakan salah satu proksi utamanya.

Kemerdekaan sepihak dan atas prakarsa unilateral merupakan preseden bagi kawasan lain yang memiliki persoalan serupa. Solusi harus didasarkan pada penghargaan atas hukum internasional tentang kedaulatan negara yang dijamin oleh Piagam PBB serta merupakan kesepakatan antarpihak dengan jalan multilateral (kolektif melalui PBB). Kepentingan parsial negara-negara besar harus diwaspadai dan tidak boleh merusak proses resolusi konflik menuju peacefull coexistence dan stabilitas kawasan maupun dunia internasional.

Profil Kosovo 1, 6


Peta lokasi Kosovo di Negara bekas Yugoslavia

Ibukota : Pristina

Agama resmi : Islam (92%), sisanya (8%): Ortodox Serbia, Katolik Roma, dan lainnya

Lagu kebangsaan : Europe

Bendera Nasional :

Lambang Negara :

Bahasa resmi : Bahasa Albania (88%) dan Serbia (6%)

Bahasa daerah yang diakui : Bahasa Turki, Gorani, Romani dan Bosnia

Kelompok etnik (2007) : 92% Orang Albania, 5.3% Serb, 2.7% lainnya

Demonim : Kosovar, Kosovan

Pemerintahan (sekarang) : Republik
– Presiden : Fatmir Sejdiu
– Perdana Menteri : Hashim Thaçi

Pemerintahan (sebelumnya):
Secara administrasi di bawah pengawasan Misi PBB United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) (sejak 1999). Mandat UNMIK di Kosovo telah berakhir pada 10 Desember 2007. Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB/Special Representative of the Secretary General (SRSG) bekerjasama dengan Local Provisional Institutions of Self-Government yang berdiri sejak tahun 2002. Otonomi Kosovo didasarkan pada Resolusi PBB Nomor 1244, yang berisikan skema “substantial autonomy and meaningful self-determination for Kosovo.”

Kemerdekaan : Dari Serbia
– Dideklarasikan : 17 Februari 2008

Luas wilayah : 10,908 km2

Penduduk :
– Perkiraan 2007 : 2.100.000 jiwa
– Sensus 1991 : 1.956.196 jiwa
– Kepadatan : 220/km2

Penduduk di bawah garis kemiskinan : 50,3%

Penduduk sangat miskin : 12%

Mata uang : Euro (EUR)

GDP (dalam Euro) : E 1.895 billion (2004 projected)

GDP per capita (dalam Euro) : E 964 (2004 projected)


Peta lokasi Kosovo di Eropa (merah).

Sejarah Konflik dan Keterlibatan Asing

1. Persoalan Kosovo, Provinsi Republik Serbia, berkembang menjadi rumit semenjak warga keturunan Albania, melalui referendum yang dianggap ilegal pada 1991, menyatakan pemisahan diri baik dari Federasi Yugoslavia maupun Republik Serbia, yang kemudian menyulut perang berlarut-larut antara nasionalis Kosovo dengan pertama-tama, tentara Pemerintah Yugoslavia yang didominasi Serbia.

2. Setelah Yugoslavia dianggap tak lagi eksis oleh masyarakat internasional pada 1992, Kosovo tetap dikuasai Serbia sampai masuknya NATO atas mandat PBB pada Januari 1999 guna menghentikan meluasnya proses ethnic cleansing yang gagal dicegah oleh Pemerintah Serbia di bawah Slobodan Milosevic. Sepuluh minggu kemudian, intervensi militer NATO memaksa Serbia mundur dari Kosovo dan UN Mission in Kosovo (UNMIK) kemudian menjalankan kekuasaan administrasi dengan jaminan keamanan NATO melalui Commanded Kosovo Force (K-FOR), kecuali di wilayah berpopulasi etnis Serbia di utara Kosovo.

3. Sejak saat itu, elite politik Kosovo bertekad untuk segera memerdekakan Kosovo. Hasil Pemilu Kosovo September 2007 yang diboikot warga etnis Serbia atas instruksi Beograd, mengkonfirmasikan aspirasi tersebut. Bila PBB tidak memberikan persetujuan, Kosovo akan mencari pengakuan sepihak dari AS dan negara-negara Uni Eropa.

Aspirasi Kosovo Merdeka

Disampaikan secara terbuka oleh Pemerintah Kosovo, didukung oleh hampir seluruh elemen masyarakat Kosovo termasuk mahasiswa.

Dukungan Aspirasi Kosovo Merdeka

Amerika Serikat
1. Persetujuan AS diduga kuat bermotifkan ekonomi politik untuk menggerogoti proksi Rusia di wilayah Balkan (negara-negara pecahan Yugoslavia).

2. Secara historis, AS – melalui NATO – memainkan peranan dominan dalam mengakhiri etnis cleansing oleh Serbia di Kosovo. Sekitar 2000 tentara AS terlibat dalam NATO’s Kosovo Force (KFOR).

3. AS terlibat dalam membantu Kosovo melalui program USAID. Bantuan USAID per-Juli 2005 saja mencapai: (1) FY05: Total AEEB – $75 million, USAID Managed – $31.100 million; (2) FY04: Total AEEB – $79 million, USAID Managed – $31.066 million. Bantuan USAID tersebut meliputi:
a. Economic Policy and Institutions (FY 05: $6.49 million, 21%)
b. Private Enterprise Growth (FY 05: $5.50 million, 18%)
c. Democratic Institutions (FY 05 $5.77 million, 18%)
d. Civil Society and Government Partnerships (FY 05 $8.00 million, 26%)
e. Special Initiatives and Cross-Cutting Programs (FY 05 $5.33 million, 17%)
(Lihat: http://www.usaid.gov/missions/kosovo)

4. AS yang sudah menetapkan wilayah Kosovo sebagai bagian dari sistem pertahanan anti-rudal bagi Eropa, menjanjikan pengakuan sepihak jika PBB tak bisa mengakui kemerdekaan Kosovo.

Sebagian negara EU, yaitu: Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia.
1. Negara-negara ini juga menggalang dukungan luas Uni Eropa (EU) untuk mengakui Kosovo seandainya daerah itu mengumumkan kemerdekaan.

2. Motif politik EU adalah dalam rangka memperkuat posisi dan aliansi strategis dengan negara-negara Balkan. Pada saat bersamaan EU sedang membahas skema menerima negara-negara yang ada di wilayah Balkan dalam keanggotaan EU.

3. Secara geografis Balkan berada di Eropa. Krisis Kosovo yang tak berkesudahan merupakan tantangan besar bagi Uni Eropa. Kosovo adalah ujian yang dapat menentukan kapasitas asli seluruh bangsa Eropa dalam menangani permasalahan di dalam tubuhnya kepada publik internasional.

4. Perancis menganggap kunci penyelesaian Kosovo ada ditangan EU bukan di tangan AS atau Rusia.

Penolakan Aspirasi Kosovo Merdeka

Serbia
1. Serbia menginginkan Kosovo tetap berada dalam kedaulatan wilayahnya dengan argumentasi historis dan keinginan mempertahankan negara kesatuan. Serbia menegaskan bahwa Resolusi PBB Nomor 1244 tahun 1999 telah mengukuhkan kedaulatan Serbia atas Kosovo.

2. Parlemen Serbia dengan suara mayoritas besar (217 suara) setuju mendukung resolusi pemerintah mengenai Kosovo, yaitu menolak setiap usaha untuk memperoleh kemerdekaan provinsi tersebut. Hanya 12 suara yang menentang menyetujui resolusi pemerintah itu, yaitu dari Partai Demokrat Liberal dari oposisi dan wakil-wakil dari etnik minoritas Hongaria. Tiga anggota parlemen abstein.

3. Serbia menawarkan otonomi luas disertai banyak unsur kenegaraan tetapi tetap berkeras bahwa Kosovo mesti tetap di bawah kedaulatan Serbia. Menlu Serbia, dalam wawancara dengan BBC, (2/8), mengatakan, Serbia siap menyerahkan hak prerogatif kedaulatan tertentu. Kosovo mungkin juga diberi “otonomi paling luas di dunia” untuk memenuhi tuntutan kemerdekaan etnis Albania. “Hak prerogatif yang akan diberikan itu seperti akses sendiri ke Bank Dunia dan IMF, ke institusi finansial internasional, dan semacam perwakilan di luar negeri.”

Rusia
1. Secara terbuka mengatakan bahwa kemerdekaan Kosovo merupakan upaya untuk menggerogoti pengaruhnya di wilayah Balkan dan Eropa Timur.

2. Motif utama Rusia adalah mencegah bagian proksinya di Balkan (Serbia) berpindah haluan kepada AS maupun EU.

3. Rusia akan menggunakan hak veto-nya untuk menghadang upaya negara-negara Barat memperoleh Resolusi DK-PBB yang akan memberikan pengakuan kemerdekaan pada Kosovo.

4. Berbeda dengan AS dan Eropa, Rusia tetap menghendaki persoalan Kosovo diselesaikan di PBB. Perkembangan itu (Proposal Kosovo Merdeka) membuat proses perundingan seperti menemui jalan buntu.

Berhati-Hati terhadap Aspirasi Kosovo Merdeka
Lima negara EU, yaitu Siprus, Yunani, Slowakia, Rumania, dan Spanyol

1. Kelima negara EU tersebut memilih sikap berhati-hati dan cenderung menolak. Alasannya Kosovo merdeka akan menjadi preseden yang mungkin menimbulkan aksi sparatis serupa di dalam negeri dan dapat menimbulkan instabilitas baru di kawasan Balkan khususnya.

Mayoritas negara-negara dunia (termasuk Indonesia) pada posisi wait and see.
1. Alasan negara-negara tersebut adalah. Pertama, deklarasi kemerdekaan sepihak bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara yang dijamin Piagam PBB. Kedua, preseden Kosovo merdeka mungkin menimbulkan aksi separatis serupa di dalam negeri masing-masing. Bagi Indonesia ada kekhawatiran hal ini dipolitisasi untuk kemerdekaan Papua atau Aceh.

Beberapa Alternatif Penyelesaian Kosovo

1. Bentuk kemerdekaan seperti bergabung dengan lenbaga-lembaga internasional (PBB, IMF dan World Bank). Bentuk-bentuk tsb akan diberikan kepada Kosovo meskipun bukan kemerdekaan penuh. Proposal ini sempat ditawarkan Serbia.

2. Kedaulatan Kosovo tidak akan berada di tangan Serbia. Artinya Kosovo menjadi negara merdeka penuh. Otonomi yang luas akan diberikan kepada etnis Serbia di Kosovo. Kosovo juga akan berbagi properti dan hutang dari warisan Federasi Yugoslavia dan Serbia. Dual kewarganegaraan juga akan diberikan kepada etnis Serbia di Kosovo.

3. Skenario penyelesaian yang akan diambil kemungkinan besar akan mengadopsi skenario yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di Bosnia Herzegovina (BiH), dimana etnis Serbia mempunyai kedaulatan atas enklave yang mereka diami di Republika Srpska. Etnis Serbia mempunyai pemerintahan dan polisi sendiri di Republika Srpska, dan tergabung dalam pemerintahan BiH. Entitas internasional juga akan tetap bercokol di Kosovo seperti NATO dan EU bercokol di Bosnia.

Konklusi dan Rekomendasi Umum

1. Penyelesaian masalah Kosovo yang dipaksakan secara unilateral dengan memberikan kemerdekaan kepada etnis Albania didasarkan pada jumlah etnis yang lebih besar daripada etnis lainnya, akan memberikan efek bola salju atau darah segar bagi etnis-etnis lain dibelahan dunia manapun yang sedang menghadapi masalah separatisme. Memang ada persoalan pelanggaran HAM di masa lampau, namun solusi diupayakan tidak secara sepihak dan unilateral, melainkan solusi kedua belah pihak dan multilateral (melalui mekanisme PBB). Sehingga dapat dicapai peacefull coexistency (hidup berdampingan secara damai), bukan instabilitas baru khususnya di kawasan Balkan dan dunia pada umumnya.

2. Masalah Kosovo bisa jadi merupakan masalah kepentingan negara-negara besar demi kepentingan nasionalnya mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia dan demokrasi dan masalah ini merupakan masalah lanjutan ketika skenario memecah belah Yugoslavia dilakukan.

3. Sebagai anggota Tidak Tetap DK-PBB 2007-2008 Indonesia memiliki posisi dan peran strategis. Kita harapkan otoritas politik luar negeri RI dapat mengambil posisi terbaik untuk mempertahankan kepentingan nasional. Kepentingan nasional vital yang harus dipertahankan dalam persoalan Kosovo ini utamanya terletak pada dua hal. Yaitu, terjaminnya kepatuhan komunitas internasional pada prinsip hukum bagi negara kesatuan dalam menjaga integritas teritorialnya. Serta terpeliharanya kestabilan dan perdamaian dunia dengan konsensus antar-major powers di PBB sebagai pondasinya. Dalam hal ini sejarah menunjukkan bahwa kesepakatan melalui konvensi kekuatan-kekuatan besar pasca-krisis besar atau perang adalah penentu dari status suatu wilayah.

Kosovo menyatakan kemerdekaan secara sepihak dari Serbia 7


Peta Multi-Etnik di Kosovo

Parlemen Kosovo dengan suara bulat menyetujui satu pernyataan kemerdekaan dari Serbia pada 17 Februari 2008, dalam sidang yang bersejarah.

Deklarasi yang dibacakan oleh Perdana Menteri Hashim Thaci berbunyi, Kosovo akan menjadi negara demokratis yang menghargai hak-hak semua etnis.

Tetapi Serbia mengecam Amerika yang membantu pembentukan satu “negara palsu” dan para demonstran di Beograd belakangan melempari kedutaan Amerika dengan batu.

Dewan Keamanan PBB sedang mengadakan pertemuan darurat untuk membahas Kosovo.

Rapat darurat ini diadakan atas permintaan Rusia, sekutu lama Serbia.

Puluhan ribu orang sudah memenuhi jalan-jalan di ibukota Kosovo, Pristina sejak Minggu pagi.

Ketika berita pengumuman kemerdekaan di parlemen disiarkan, pusat kota pecah dengan kembang api, mercon dan tembakan-tembakan untuk merayakannya.

Ratusan warga etnis Albania mengadakan perayaan yang meriah di ibukota Macedonia, Skopye dan di Brussels, di luar markas besar NATO dan Uni Eropa.

Amerika dan sejumlah negara Uni Eropa lainnya diperkirakan akan mengakui kemerdekaan Kosovo hari Senin.

Serbia telah mengancam Kosovo dengan sanksi diplomatik dan ekonomi, namun tidak dengan kekerasan.

Media massa di sana melaporkan potensi masalah antara masyarakat minoritas Serbia dan etnik mayoritas Albania di Kosovo sangat besar.

Sejumlah menteri Serbia telah mendatangi berbagai tempat di Kosovo untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap warga minoritas Serbia yang tinggal di Kosovo.

Prosesi Deklarasi Kemerdekaan Kosovo 6


Monumen “BARU LAHIR” diresmikan pada hari perayaan deklarasi kemerdekaan Kosovo, 17 Februari 2008 di Pristina.

Pada tanggal 17 Februari 2008 Kosovo memerdekakan diri dari Serbia. Kosovo telah menempuh jalan terjal untuk menempuh kemerdekaannya. Usaha pertama pada tahun 1990 gagal karena diserbu Serbia. Pertarungan yang tidak seimbang antara Serbia dan gerilyawan Kosovo atau Kosovo Liberation Army (KLA) ini menimbulkan tragedi pembantaian dan pengungsian besar-besaran. NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat mengusir Serbia dengan serangan udara selama 78 hari. Kosovo kemudian berada di bawah perlindungan PBB dan NATO. Usaha kemerdekaan Kosovo kali ini mendapat dukungan hampir sepertiga negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan negara yang menolaknya adalah Serbia dan Rusia.[3] Serbia sangat marah terhadap Amerika yang mengakui kemerdekaan Kosovo sampai-sampai memanggil pulang duta besarnya yang bertugas di Amerika. [4]

Kemerdekaan Kosovo diakui oleh Mahkamah Internasional 5

Pada tanggal 22 Juli 2010, Mahkamah Internasional di Den Hag memutuskan bahwa pernyataan kemerdekaan Kosovo dari Serbia pada tahun 2008 tidak melanggar hukum internasional.

Keputusan Mahkamah Internasional itu didukung secara mayoritas, yakni 10 dibanding empat hakim. Walau tidak mengikat, namun diperkirakan akan mendorong Kosovo dalam mengupayakan pengakuan internasional. Setidaknya 69 negara telah mengakui kemerdekaan Kosovo.

Kelompok etnik Albania yang merupakan mayoritas penduduk Kosovo menyatakan kemerdekaan pada tahun 2008, atau sembilan tahun setelah pecahnya perang antara pasukan Serbia dan kelompok separatis Albania.

Banyak negara Barat yang mengakui kemerdekaan Kosovo. Amerika Serikat telah menyambut keputusan itu dan mendesak negara-negara Eropa untuk bersatu mendukung keputusan tersebut.

Belgrade yang kehilangan Kosovo setelah serangan bom Nato, tetap berkeyakinan kalau kemerdekaan tersebut tidak sah. “Serbia tidak akan pernah mengakui kemerdekaan Kosovo,” kata Presiden Serbia Boris Tadic kepada wartawan di Belgrade.

Tadic menekankan bahwa Serbia tidak akan berupaya untuk melakukan kekerasan dalam menanggapi keputusan tersebut dan lebih memilih untuk bernegosiasi dengan pemimpin etnis Albania.

Dia mengakui kalau keputusan itu merupakan sebuah keputusan yang sulit bagi Serbia, tapi Belgrade akan terus melanjutkan upaya untuk mendapatkan resolusi PBB yang bisa mendesak kedua belah pihak untuk berdialog. “Satu-satunya solusi adalah diakui oleh semua pihak,” katanya.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Kosovo Skender Hyseni mengatakan, tidak ada alternatif lain bagi Belgrade selain bekerjasama dengan Pristina (ibukota Kosovo). “Ini adalah waktunya untuk bekerjasama dan melakukan pendekatan yang membangun ketimbang melakukan perusakan yang sering kami alami,” katanya.

Sekutu terdekat Serbia, Rusia, juga menolak keputusan Mahkamah Internasional, dengan menyatakan keputusan mereka yang tidak mengakui kemerdekaan Kosovo juga tidak pernah berubah.

Negara lain menanggapi isu ini dengan beragam. Spanyol dan Cina menanggapinya dengan kekhawatiran kalau keputusan itu akan menginspirasi perlawanan serupa dari separatis yang menentang kedaulatan mereka.

Meski demikian Spanyol menyatakan tetap menghormati keputusan Mahkamah Internasional, meskipun Spanyol termasuk salah satu negara besar Uni Eropa yang tidak mengakui Kosovo.

Memori tentang perusakan dalam perang Kosovo di tahun 1990-an, antara pasukan Serbia dengan separatis etnis Albania masih berkobar di kawasan tersebut.

Meski Kosovo tidak pernah pulih seutuhnya dengan kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pengangguran tinggi dan kerusakan infrastruktur, tetapi keputusan Mahkamah Internasional itu merupakan kemenangan diplomatis yang besar. Warga Kosovo menanggapi keputusan itu dengan merayakannya di jalan-jalan, mengibarkan bendera Kosovo dan Albania.

Pemimpin NATO mengatakan 10.000 anggota pasukan perdamaian di Kosovo bersiap-siap menghadapi kemungkinan kekerasan yang timbul akibat keputusan itu.

Pasukan Serbia sebelumnya telah ditarik keluar dari Kosovo pada tahun 1999 setelah Nato melancarkan serangan menggunakan bom untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh etnis Albania yang menguasai Kosovo

Status Akhir Kemerdekaan Kosovo8


Negara-negara di dunia yang mengakui Kosovo sebagai negara merdeka (hijau)

Kosovo adalah sebuah negara republik yang secara de facto merdeka, terletak di sebelah tenggara Eropa. Sebelumnya, Kosovo adalah sebuah provinsi di Serbia di bawah administrasi PBB, namun pada 17 Februari 2008 Kosovo telah mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Deklarasi ini ditentang oleh Serbia, namun didukung oleh negara-negara Barat. Ibukota Kosovo berada di Priština. Kemerdekaan Kosovo telah diakui secara resmi (de jure) oleh berbagai negara di dunia, di antaranya Amerika Serikat, Turki, Albania, Austria, Kroasia, Jerman, Italia, Perancis, Inggris, Republik Cina (Taiwan), Australia, Polandia dan lain-lain). Negara yang menolak kemerdekaan Kosovo antara lain Rusia, Serbia dan Republik Rakyat Cina.

Dewan Keamanan PBB tetap dibagi pada pertanyaan (seperti dari 4 Juli 2008). Dari lima anggota tetap dengan hak veto, AS, Inggris, dan Prancis mengakui deklarasi kemerdekaan Kosovo, dan Republik Rakyat China telah menyatakan keprihatinannya, sedangkan Rusia menganggap itu ilegal. Pada Mei 2010, tidak ada satupun negara anggota CIS, CSTO atau SCO yang mengakui Kosovo sebagai Negara independen. Republik Kosovo belum mengajukan permohonan resmi untuk diterima menjadi anggota penuh di PBB.

Uni Eropa tidak memiliki posisi resmi terhadap status Kosovo, tetapi telah memutuskan untuk menyebarkan Peraturan Uni Eropa melalui Misi Hukum di Kosovo untuk memastikan kelanjutan dari kehadiran sipil internasional di Kosovo. Pada April 2008, sebagian besar negara-negara anggota NATO, Uni Eropa, WEU dan OECD telah mengakui Kosovo sebagai negara independen.

Pada 9 Oktober 2008, semua negara tetangga dekat Kosovo, kecuali Serbia telah mengakui deklarasi kemerdekaan. Montenegro dan Makedonia mengumumkan pengakuan mereka atas Kemerdekaan Kosovo pada tanggal 9 Oktober 2008, Albania, Kroasia, Bulgaria dan Hongaria juga telah mengakui kemerdekaan Kosovo.<

Minoritas Serbia di Kosovo, yang sebagian besar menentang deklarasi kemerdekaan, telah membentuk suatu Majelis Komunitas Kosovo dan Metohija sebagai respon mereka. Pembentukan Majelis ini dikutuk oleh Presiden Kosovo, Fatmir Sejdiu, sementara UNMIK mengatakan pembentukan Majelis Komunitas Serbia di Kosovo bukan masalah serius karena tidak akan memiliki peran operatif. Pada tanggal 8 Oktober 2008, Majelis Umum PBB memutuskan untuk meminta Mahkamah Internasional di Den Haag untuk memberikan pendapatnya mengenai legalitas deklarasi kemerdekaan Kosovo dari Serbia. Pendapat Mahkamah Internasional, yang secara hukum tidak mengikat tetapi itu diperkirakan akan membawa beban "moral", itu telah diputuskan pada tanggal 22 Juli 2010, menetapkan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak melanggar hukum internasional.

Pada tanggal 25 April 2012, 90 negara anggota PBB sudah mengakui kemerdekaan Kosovo dan telah menjadi anggota IMF dan Bank Dunia sebagai Republik Kosovo.

Pemerintah Indonesia sendiri bersikap hati-hati dalam mengakui kemerdekaan Kosovo walaupun ada desakan dari beberapa kalangan agar Indonesia segera mengakui kemerdekaan Kosovo. [2]

Catatan dan referensi

1 ^ Disajikan oleh R.B. Suryama M. Sastra, Fraksi PKS, Anggota DPR RI A-264 (Last update: 25 Desember 2007)

2 ^ “Indonesia Jangan Ragu Dukung Kemerdekaan Kosovo“. Diakses pada 19 Februari 2008.

3 ^ Harian Jawa Pos, Bangsa Muslim di Eropa Merdeka, hal.1, ed: 17 Februari 2008

4 ^ “Dubes Serbia untuk AS Diminta Pulang dalam 48 Jam“. Diakses pada 23 Februari 2008.

5 ^ http://www.tribunnews.com. Diakses pada 24 Juli 2010

6 ^ id.wikipedia.org. Diakses pada 23 Mei 2012

7 ^ www.bbc.co.uk. Diakses pada 17 Februari 2008

8 ^ http://en.wikipedia.org. Diakses pada 23 Mei 2012

Silahkan baca Artikel terkait: Kosovo, Sejarah Panjang Kembalinya Bangsa yang Hilang, dari blog tetangga.:-)

Advertisements