Kesan bahwa Burma (Myanmar) membiarkan pembantaian atas komunitas muslim Rohingya di negara itu, sangat kuat di masyarakat internasional dan kental dalam persepsi ASEAN.

Pasalnya rezim militer yang berkuasa di Myanmar terkenal sebagai kelompok pemerintah yang tidak ragu melakukan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM). Mereka juga dinilai tidak terbiasa menghormati demokrasi.

Sudah begitu, sebelum terjadinya penyerangan kelompok radikal-rasialis Myanmar terhadap perkampungan muslim Rohingya pada minggu ketiga Juli 2012, televisi Al Jazeera, telah melaporkan tentang kehidupan muslim Rohingya.

Komunitas ini tergolong kelompok minoritas yang tidak pernah dilaporkan tentang bagaimana suasana kehidupan mereka secara komprehensif. Jumlah mereka hanya sekitar 800 ribu jiwa. Sehingga secara kuantitas dan kualitatif, Rohingya tak punya posisi tawar sama sekali.

Badan Pengungsi PBB sendiri mencatat, Rohingya merupakan kelompok minoritas yang tertindas di permukaan bumi. Secara kewarganegaraan, mereka tidak punya status sama sekali (stateless). Dengan status seperti itu, sulit bagi PBB meminta pertanggung-jawaban Myanmar untuk berbuat sesuatu yang positif bagi keselamatan warganya.

Rohingya tidak sama dengan posisi muslim di Mindanao Filipina Selatan. Dimana ada Nur Misuari, pemimpin gerakan mereka bisa mengundang perhatian aktivis dan pejuang Islam dari negara-negara anggota OKI (Organisasi Konperensi Islam) untuk mengulurkan bantuan.

Rohingya tidak sama dengan muslim di Patani, Thaland Selatan, dimana mereka bisa melahirkan tokoh intelektual seperti Surin Pitsuwan. Surin di masa mahasiswa, merupakan aktivis pergerakan pro demokrasi. Setelah lulus, ia menjadi pengajar di universitas terkemuka di Bangkok, kemudian menjadi Menlu Thailand dan lima tahun lalu menjadi Sekjen ASEAN, berkedudukan di Jakarta.

Singkatnya, Rohingya tidak punya tokoh kaliber Nur Misuari dan Surin Pitsuwan yang mampu menarik perhatian dunia internasional. Kalau saja Rohingya punya tokoh seperti itu, ia bisa menjadi faktor pencipta instabiltas bagi pemerintahan di Manila dan Bangkok. Setelah itu bakal terjadi negosiasi dan tawar menawar.


Peta lokasi provinsi Arakan di Myanmar, tempat tinggal bagi sekitar 800.000 warga Muslim Rohingya (merah)

Dari segi kelahiran, seharusnya Rohingya merupakan warga negara Burma (Myanmar), berhubung mereka lahir secara bergenerasi di negara sejuta kuil Buddha itu. Tapi karena mereka memeluk agama Islam dan perkampungan mereka berada di dekat perbatasan Bangladesh, maka Myanmar yang mayoritas penduduknya pemeluk Buddha, lebih memandang mereka sebagai pengungsi dari negara Islam Bangladesh yang mencari penghidupan.

Ditambah lagi, rata-rata postur tubuh mereka lebih mirip dengan warga Bangladesh, membuat warga Myanmar tidak merasa punya ikatan emosional dengan masyarakat Rohingya.

Sebagai muslim, masyarakat Bangladesh sebetulnya lebih patut menerima kehadiran Rohingya. Tetapi nyatanya, tidak demikian. Bangladesh justru ikut memusuhi Rohingya. Setiap kali kelompok radikal-rasialis di Myanmar mengusir masyarakat Rohingya, mereka berusaha menyelamatkan diri ke Bangladesh. Tetapi ironisnya pemerintah Bangladesh, selalu menutup semua pintu perbatasannya.

Penolakan Bangladesh bukan tanpa alasan. Negara Islam di Asia Selatan ini, juga merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Dengan status seperti itu, maka kehadiran Rohingya di Bangladesh akan menjadi beban berat bagi pemerintahan Dakka. Itulah sebabnya posisi Rohingya ikut terjepit. Posisi mereka selalu terpojok. Lari kena, tidak lari kena.


Foto: Mayat-mayat Muslim Rohingya korban pembantaian, mengerikan!

Sebaliknya bagi warga Rohingya yang sudah berhasil mengungsi di wilayah Bangladesh, lain lagi ceriteranya. Mereka akan tetap ditampung sekalipun dalam ruang gerak yang terbatas. Selanjutnya mereka menjadi sasaran pemerasan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah Bangladesh.

Pemerasan terhadap kelompok Rohingya dirasakan sangat tidak manusiawi. Sebab menurut TV Al Jazeera, secara finansial dan ekonomi, mereka merupakan manusia paling miskin di dunia. Sehingga sejatiya tidak ada yang bisa diperas dari warga Rohingya.

Akibatnya pemerasan yang dilakukan lebih berbentuk sebuah perbudakan. Praktek perbudakan yang dilakukan antara lain dengan mendorong wanita Rohingya di pengungsian melakukan prostitusi, tetapi bayarannya diterima oleh sang muncikari berkewarganegaraan Bangladesh.

Bagi yang cukup beruntung, mereka bisa terdampar sampai ke Indonesia. Laporan TV berbasis di Doha, Qatar, Timur Tengah itu menggambarkan betapa miskinnya kehidupan komunitas Rohingya. Sehingga untuk membangun pondok tempat berteduh saja, mereka tidak punya kemampuan. Rumah pengungsian, kalaupun ada dijejali oleh manusia melebihi kapasitas.

Tempat pengungsian Rohingya disebut Gettho, karena demikian kumuhnya. Padahal gettho atau kawasan kumuh biasanya hanya ada kota metropolitan. Sehingga bisa dibayangkan kualitas kehidupan sebuah gettho di sebuah desa miskin.

Ada ilustrasi yang menggambarkan, ketika musim hujan tiba, orangtua renta dan bayi pun hanya bisa berlindung di bawah pohon pisang. Ketika sudah letih atau malam sudah larut dan mereka perlu tidur, di bawah pohon pisang itu pulalah mereka melewatkan kesempatan mereka untuk beristirahat. Jangan tanya, apakah mereka punya makanan. Sungguh tragis dan memilukan.


Foto: warga Muslim Rohingya yang menjadi korban pembantaian (termasuk anak-anak dan wanita, yang tangannya masih terikat)

Kesan bahwa pembantaian terhadap muslim Rohingya sengaja dibiarkan Myanmar terbentuk, karena bukan hanya rezim totaliter itu yang tidak peduli. Melainkan termasuk pemimpin oposisi Myanmar, Aung San Syuu Kie. Sikap Aung San yang tidak mau berkomentar saat ditanya tentang pendirian ataupun solusinya terhadap masalah muslim Rohingya memang cukup mengejutkan.

Dengan tanpa jawaban itu pemimpin oposisi ini sepertinya tidak melihat pembantaian kelompok minoritas di negaranya, merupakan sesuatu yang serius. Padahal tadinya diperkirakan, isu ini akan dia manfaatkan untuk mengembosi rezim otoriter dengan cara mamaksimalkan dukungan dan simpati internasional pada porto folionya.

Kalau pemerintah Myanmar bersikap terkesan membiarkan atau tidak peduli, masih bisa diterima. Sebab begitulah tabiat sebuah rezim yang totaliter. Sangat jarang sebuah rezim totaliter mau memberi ruang gerak lebih besar kepada kelompok minoritas. Karena secara politik, kelompok minoritas Rohingya tidak punya posisi tawar yang kuat terhadap pemerintah yang berkuasa di Yangoon.

Tetapi dengan “bersatunya” pemerintah Myanmar dan kelompok oposisi dalam menghadapi isu muslim Rohingya, membuat dunia internasional berpandangan negara yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Buddha itu, telah bersikap primordialis.

Yang mungkin tidak disadari Myanmar, sikapnya yang terkesan membiarkan pembantaian terhadap kelompok muslim minoritas di negeri itu, telah menggoyang sumbu solidaritas ASEAN.

Disengaja atau tidak, sikap dingin pemerintah Myanmar itu membuat Indonesia dan Malaysia yang mayoritas penduduknya merupakan pemeluk Islam, bakal berpikir ulang. Apa keuntungan yang bisa dipetik Indonesia dan Malaysia dari sahabat seperti Myanmar?

Buat apa Indonesia dan Malaysia merangkul Myanmar supaya menjadi keluarga ASEAN. Untuk apa ASEAN menjadi mediator dengan PBB agar Myanmar tidak terkena sanksi embargo yang lebih besar? Sebuah episode baru sedang hadir sebagai problematika ASEAN.

Hasil Kunjungan FPKS Bahas Rohingya ke Myanmar

Sementara itu, misi diplomasi internasional untuk mengusut dan menyelesaikan kasus tersebut secara tuntas dan komprehensif terus diupayakan berbagai pihak, diantaranya oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, FPKS DPR RI akan terus memperjuangkan bantuan bagi etnik Muslim Rohingya di Myanmar. FPKS memiliki misi agar demokratisasi yang mulai diberlakukan di Myanmar dapat terus dipraktekkan.

“Dengan cara itu maka akan menghadirkan parlemen komitmen dengan penegakkan hukum dan penghormatan HAM, berlaku adil dan tidak diskriminatif terhadap sesama warga bangsa/rakyat di negara tersebut.”Kata Ketua Rombongan Delegasi FPKS DPR ke Myanmar, Hidayat Nur Wahid lewat pernyataan tertulis, Senin (27/8/12).

FPKS sendiri mengirim tujuh orang delegasinya ke Myanmar pada 21-26 Agustus lalu. Mereka menggelar dialog dengan Pemerintah, DPR dan DPD Myanmar serta perwakilan masyarakat etnik muslim Rohingya dan organisasi masyarakat muslim Myanmar.

Menurut Hidayat, dengan berjalannya misi fraksinya maka akar masalah konflik di Arakan atau Rakhine soal status kewarganegaraan bisa dicari solusinya.

“PKS meyakini misi ini dapat mendorong pemerintah dan parlemen menjadi lokomotif transformasi demokrasi yang kini berlangsung di Myanmar,” ujar Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V ini.

FPKS mengapresiasi pembentukan tim pencari fakta kasus Rohingya. Diinformasikan kepada delegasi PKS, tim tersebut beranggotakan 27 orang dan enam diantaranya adalah warga negara muslim.

“Ini baik sekali sebagai awal dari penyelesaian menyeluruh atas konflik horizontal yang terjadi disana,”Ujar Hidayat.

Hidayat mengatakan, Myanmar sendiri pernah mengakui etnik muslim Rohingya sebagai warga negara. Hal itu terjadi di masa pemerintahan Jenderal Aung San, ayah dari tokoh demokrasi Myanmar saat ini, Aung San Suu Kyi. Saat itu Myanmar juga adalah negeri yang memiliki posisi terhormat di mata dunia.


Peta wilayah Administrasi Myanmar

Sementara itu Parlemen Myanmar mengapresiasi kunjungan FPKS DPR dan sepakat dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan wakil dari pimpinan parlemen Myanmar menyatakan jaminannya bahwa masalah ini akan diselesaikan secepatnya.

Menteri Sosial Myanmar U Aung Kyi, juga menghargai upaya diplomatik FPKS dan menyatakan siap untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik baik dari pihak etnik muslim maupun warga negara dari etnik atau agama Budha.

Dari dialog intensif dengan beragam institusi tersebut, FPKS semakin memahami akar konflik kemanusiaan yang dialami etnik muslim Rohingya yaitu intoleransi perbedaan etnik, sejarah, agama termasuk kinerja pemerintah pusat maupun lokal.

Hal positif yang didapatkan dari kunjungan resmi delegasi FPKS DPR diantaranya adalah pemerintah maupun parlemen Myanmar menyepakati bahwa berbagai permasalahan HAM di setiap negara dapat mempengaruhi keseimbangan hubungan regional (ASEAN) maupun internasional. Pemerintah Myanmar sepakat akan membuka akses atas bantuan lembaga internasional kepada korban kemanusiaan dalam konflik di Rakhine, baik dari pihak etnik muslim Rohingya maupun korban warga Budha.

Sementara itu, dengan ormas Islam dan partai politik yang didirikan oleh etnik Rohingya. Hidayat mendapatkan penegasan, bahwa kaum muslimin di Rakhine tidak punya niat sedikitpun ingin memerdekakan diri dari Myanmar. “Mereka ingin menjadi warga negara Myanmar seutuhnya dengan segala hak dan kewajiban, yang dilindung oleh konstitusi dasar negara,” jelas Hidayat.

Artikel terkait: Kisah Dan Foto Pembantaian Muslim Di Burma, Myanmar – Muslim Rohingya, Pembantaian atas Muslim Myanmar Kian Menggila! Ulurkan Bantuan, Ayo Bergerak Serempak! ,Muslim Rohingya, Bersabarlah!, Pembantaian Ummat Muslim Rohingya Merupakan Pelanggaran HAM,PROSES INTEGRASI KOMUNITAS ASEAN 2015

sumber:
http://web.inilah.com
http://www.metrotvnews.com
http://www.gasud.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Rakhine_State