Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Blok laut ini tidak semuanya kaya akan minyak mentah. Sebagian besar Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 mil laut dari garis pangkal (baseline). Malaysia menyebut wilayah Ambalat dengan Blok ND6 dan ND7.

Awal persengketaan

Persoalan klaim diketahui setelah pada tahun 1967 dilakukan pertemuan teknis pertama kali mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Kedua belah pihak bersepakat (kecuali Sipadan dan Ligitan diberlakukan sebagai keadaan status quo). Pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia, yang disebut sebagai Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia – Malaysia, kedua negara masing-masing melakukan ratifikasi pada 7 November 1969, tak lama berselang masih pada tahun 1969 Malaysia membuat peta baru yang memasukan pulau Sipadan, Ligitan dan Batu Puteh (Pedra blanca) tentunya hal ini membingungkan Indonesia dan Singapura dan pada akhirnya Indonesia maupun Singapura tidak mengakui peta baru Malaysia tersebut. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1970 kembali ditanda tangani Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi pada tahun 1979 pihak Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim dengan yang secara sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya yaitu dengan memajukan koordinat 4° 10′ arah utara melewati Pulau Sebatik. Indonesia memprotes dan menyatakan tidak mengakui klaim itu, merujuk pada Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia – Malaysia tahun 1969 dan Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia tahun 1970. Indonesia melihatnya sebagai usaha secara terus-menerus dari pihak Malaysia untuk melakukan ekspansi terhadap wilayah Indonesia. Kasus ini meningkat profilnya setelah Pulau Sipadan dan Ligitan, juga berada di blok Ambalat, dinyatakan sebagai bagian dari Malaysia oleh Mahkamah Internasional.

Aksi-aksi sepihak

o Tgl 21 Februari 2005 di Takat Unarang {nama resmi Karang Unarang) Sebanyak 17 pekerja Indonesia ditangkap oleh awak kapal perang Malaysia KD Sri Malaka,

o Angkatan laut Malaysia mengejar nelayan Indonesia keluar Ambalat.

o Malaysia dan Indonesia memberikan hak menambang ke Shell, Unocal dan ENI.

o Berkaitan dengan itu pula surat kabar Kompas mengeluarkan berita bahwa Menteri Pertahanan Malaysia telah memohon maaf berkaitan perkara tersebut. Berita tersebut segera disanggah oleh Menteri Pertahanan Malaysia yang menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah dalam kawasan yang dituntut oleh Malaysia, dengan itu Malaysia tidak mempunyai sebab untuk memohon maaf karena berada dalam perairan sendiri. Sejajar dengan itu, Malaysia menimbang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap surat kabar KOMPAS yang dianggap menyiarkan informasi yang tidak benar dengan sengaja.

” Pemimpin Redaksi Kompas, Suryopratomo kemudian membuat permohonan maaf dalam sebuah berita yang dilaporkan di halaman depan harian tersebut pada 4 Mei 2005, di bawah judul Kompas dan Deputi Perdana Menteri Malaysia Sepakat Berdamai.”

o Pada koordinat: 4°6′03.59″N 118°37′43.52″E terjadi ketegangan yang melibatkan kapal perang pihak Malaysia KD Sri Johor, KD Buang dan Kota Baharu berikut dua kapal patroli sedangkan kapal perang dari pihak Indonesia melibatkan KRI Wiratno, KRI Tongkol, KRI Tedong Naga KRI K.S. Tubun, KRI Nuku dan KRI Singa yang kemudian terjadi Insiden Penyerempetan Kapal RI dan Malaysia 2005, yaitu peristiwa pada tgl. 8 April 2005 Kapal Republik Indonesia Tedong Naga (Indonesia) yang menyerempet Kapal Diraja Rencong (Malaysia) sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak pernah terjadi tembak-menembak karena adanya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005 bahwa pada masa damai, unsur TNI AL di wilayah perbatasan RI-Malaysia harus bersikap kedepankan perdamaian dan TNI AL hanya diperbolehkan melepaskan tembakan bilamana setelah diawali adanya tembakan dari pihak Malaysia terlebih dahulu.

o Shamsudin Bardan, Ketua Eksekutif Persekutuan Majikan-majikan Malaysia (MEF) menganjurkan agar warga Malaysia mengurangi pemakaian tenaga kerja berasal dari Indonesia.

o Pihak Indonesia mengklaim adanya 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia.

o Tgl 24 Februari 2007 pukul 10.00 WITA, yakni kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh satu mil laut, pada sore harinya, pukul 15.00 WITA, kapal perang KD Sri Perlis melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh dua mil laut yang setelah itu dibayang-bayangi KRI Welang, kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia.

o Tgl 25 Februari 2007 pukul 09.00 WITA KD Sri Perli memasuki wilayah RI sejauh 3.000 yard yang akhirnya diusir keluar oleh KRI Untung Suropati, kembali sekitar pukul 11.00, satu pesawat udara patroli maritim Malaysia jenis Beech Craft B 200 T Superking melintas memasuki wilayah RI sejauh 3.000 yard, kemudian empat kapal perang yakni KRI Ki Hadjar Dewantara, KRI Keris, KRI Untung Suropati dan KRI Welang disiagakan.

Klaim Malaysia atas Blok Ambalat

Masalah antara Indonesia dan Malaysia seputar blok Ambalat pernah mengemuka pada awal tahun 2005, setelah Malaysia memberikan konsesi minyak kepada Shell melalui Petronas di wilayah tersebut. Indonesia langsung mengajukan protes karena konsesi yang diberikan Malaysia berada pada wilayah hak berdaulat Indonesia dimana Indonesia juga telah menandatangani oil production sharing contract dengan ENI pada tahun 1999 dan Unocal pada tahun 2004.

Ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas dalam permasalahan Ambalat, diantaranya adalah dasar klaim Malaysia atas Ambalat, mekanisme penyelesaian atas permasalahan Ambalat dan respon masyarakat atas masalah ambalat yang dipicu oleh media melalui pemberitaan dengan informasi yang kurang akurat.

Dalam sebuah artikel berjudul “Badawi: Konsesi Petronas Terletak di Malaysia” yang dimuat harian kompas edisi 1 maret 2005, Perdana Menteri Abdullah Badawi dan Menlu Syeh Hamid Albar menegaskan bahwa pihaknya tidak salah dalam melakukan uniteralisasi peta 1979, dan bahwa konsesi yang diberikan Petronas kepada Shell di perairan Laut Sulawesi berada di wilayah teritorial Malaysia.

Dapat kita lihat bahwa salah satu dasar klaim Malaysia terhadap blok Ambalat yang paling jelas adalah peta yang dikeluarkan oleh Malaysia secara unilateral pada tahun 1979 yang disebut Peta Baru 1979. Peta baru Malaysia 1979 terdiri atas 2 (dua) lembar peta namun dalam penulisan ini, pembahasan akan difokuskan pada lembar kedua peta baru Malaysia 1979 yang mencakup wilayah Malaysia di Utara Kalimantan.

Banyak ahli yang berpendapat bahwa peta baru 1979 lemah, Haller Trost misalnya, dalam tulisannya yang berjudul The Contested Maritime and Territorial Boundaries of Malaysia; An International Law Perspective menyebutkan bahwa peta ini memperlihatkan berbagai inkonsistensi terkait dengan kejelasan antara batas landas kontinen dan delimitasi laut territorial. Pada beberapa bagian delimitasi landas kontinen, ada batas yang sudah diatur oleh perjanjian internasional tetapi tidak digambarkan sebagai batas internasional, padahal sebagian besar perjanjian tersebut sudah diratifikasi sebelum peta tersebut dipublikasikan.

Peta baru Malaysia 1979 diduga kuat peta didasarkan pada ketentuan Konvensi 1958 (UNCLOS I), padahal dengan keluarnya United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, peta baru Malaysia 1979 sudah tidak bisa diberlakukan lagi karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini. Pasal 311 United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menyebutkan bahwa konvensi ini harus diutamakan dari konvensi-konvensi sebelumnya. Idealnya Malaysia mengeluarkan peta baru berdasarkan aturan UNCLOS 1982, namun begitu Malaysia tetap menyatakan bahwa Peta Baru Malaysia adalah peta nasional Malaysia.

Melalui Peta Baru 1979, Malaysia bahkan telah melanggar hak Indonesia sebagai negara kepulauan dalam hal penentuan baselines. Hal ini terkait dengan penentuan Karang Unarang sebagai salah satu basepoints Indonesia. Dalam Peta Baru 1979, Karang Unarang dimasukan dalam wilayah laut territorial Malaysia dan terletak di sebelah dalam garis yang dibentuk oleh TP 82 dan TP 81 dalam Peta Baru 1979.

Padahal Karang Unarang hanya berjarak 9 mil laut dari Pulau Sebatik sehingga jelas sekali bahwa Karang Unarang terletak di dalam sabuk 12 mil laut laut territorial Indonesia dimana Indonesia mempunyai kedaulatan penuh sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Selain itu, Karang Unarang merupakan elevasi pasang surut (low tide elevation) yang berhak dijadikan basepoints secara sah oleh Indonesia sesuai dengan Pasal 47 (4) UNCLOS 1982.

Hal lain yang membuat unilateralisasi peta baru Malaysia 1979 lemah adalah kenyataan bahwa pada bulan juli 2004 sudah mengajukan dialog dengan Malaysia terkait dengan batas maritim di laut Sulawesi, namun Malaysia menyatakan belum siap karena sedang melakukan survey titik dasar (precise location) dari peta baru Malaysia 1979.

Hal ini menjadi sangat janggal mengingat peta tersebut dipublikasikan pada tahun 1979, tetapi survey titik dasar baru dilakukan 25 tahun setelah peta tersebut dipublikasikan. Sehingga bisa dikatakan titik dasar yang digunakan Malaysia ketika mengeluarkan peta tersebut sangat lemah dan tidak berdasar.

Kemudian terkait dengan dengan argumentasi Malaysia yang mendasarkan klaimnya pada kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan melalui keputusan mahkamah internasional (International Court of Justice) tentang kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan yang dikeluarkan pada tahun 2002. Hal ini juga tidak dapat diterima secara hukum, karena putusan tersebut hanya mengatur mengenai kepemilikan atas kedua pulau tersebut dan tidak mengatur mengenai delimitasi batas maritim.

Hal ini ditegaskan oleh salah satu hakim pada mahkamah internasional yang menangani kasus sengketa kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan yaitu Judge Shigeru Oda yang menegaskan bahwa masalah delimitasi landas kontinen harus dipandang dengan sudut pandang hukum yang berbeda yaitu United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, sehingga merupakan masalah yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan putusan mahkamah internasional tentang kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan.

Negara Indonesia adalah sebuah negara kepualauan (archipelagic state) yang sudah lama diperjuangkan di forum internasional. Klaim wilayah maritim Indonesia diawali dengan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 sampai diakuinya konsepsi tersebut oleh dunia internasional dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982, negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan berari suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain-lain wujud ilmiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau secara historis dianggap sebagai demikian.

Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia berhak untuk menentukan garis pangkalnya dengan garis pangkal kepulauan untuk menghubungkan titik terluar dari pulau terluar (the outermost island) dan karang, dalam sebuah kepulauan.

Dengan berlakunya ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, maka bisa kita lihat bahwa klaim wilayah Maritim Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional, dan Indonesia juga sudah melakukan kewajibannya sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982.

Sebagai contoh, Pada bulan Maret 2009, sesuai dengan Pasal 16 UNCLOS 1982, Indonesia juga telah melakukan kewajibannya untuk menyetorkan daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia ke PBB yang mencakup 195 titik garis pangkal.

Perlu juga kita melihat fakta-fakta terkait dengan hal tersebut. Fakta tersebut adalah konsesi minyak yang dilakukan Indonesia di wilayah laut Sulawesi yang dilakukan sejak tahun 1960-an. Pemberian konsesi minyak oleh Indonesia dimulai dengan blok JAPEX pada tahun 1966. Kemudian data Ditjen Migas Departemen ESDM menyatakan bahwa ada sejumlah kontraktor bagi hasil (KPS) yang telah melakukan kegiatan operasional migas di kawasan Ambalat sejak tahun 1967 yang antara lain; Total Indonesia mengelola Blok Bunyu sejak tahun 1967, BP mengelola lepas pantai North East Kalimantan pada tahun 1970, dan Hadson Bunyu mengelola Blok Bunyu pada tahun 1983. Kemudian, Eni Bukat mengelola Blok Bukat pada tahun 1988 dan Eni Ambalat mengelola Blok Ambalat pada tahun 1999.

Pada bulan September 2004, Malaysia melalui Petronas memberikan konsesi kepada Shell sesuai dengan wilayah kerja pertambangan migas dengan nama Blok ND 7 dan ND 6. Pemberian konsesi ini langsung diprotes oleh Indonesia, karena pemerintah Indonesia sudah membuat kontrak pengelolaan blok tersebut dengan nama Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Blok Ambalat sudah dikelola ENI sejak tahun 1999, sementara Blok East Ambalat sudah diberikan kepada UNOCAL pada tahun 2004.

Semua pemberian konsesi dilakukan melalui public offering dari sebelum sampai sesudah Peta Baru 1979 dipublikasikan. Malaysia tidak pernah mengajukan protes terhadap pemberian konsesi yang diberikan oleh Indonesia walaupun wilayah yang dikonsesikan memotong wilayah Malaysia dalam Peta Baru 1979. Malaysia baru mengajukan protes pada tahun 2004 pasca putusan kasus Sipadan dan Ligitan. Sikap Malaysia yang tidak memprotes pemberian konsesi yang dilakukan oleh Indonesia bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap sikap Indonesia.

Secara hukum, argumentasi atau dasar klaim Indonesia atas Blok Ambalat jauh lebih kuat karena didasarkan pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Sementara argumentasi Malaysia yang didasarkan pada Peta Baru 1979 yang dikeluarkan secara unilateral, dasar hukumnya jelas jauh lebih lemah ketimbang argumentasi atau dasar klaim Indonesia.

Karang Unarang : Ambalat Milik Indonesia

Karang Unarang adalah nama sebuah karang yang berada di Laut Sulawesi terletak sekitar 9 mil di sebelah tenggara Pulau Sebatik pada koordinat 04°00?38?LU,118°04?58?BT. Karang Unarang ini milik Indonesia. Karang Unarang hanya muncul pada saat air laut surut. Saat air laut surut pada posisi terendah, ketinggian karang mencapai 30 cm. Indonesia membangun suar permanen di Karang Unarang mulai tanggal 21 Februari 2005 sampai 14 April 2005. Mercu suar pondasi bangunan berukuran 5 X 5 meter, ketinggian 17 meter, dengan sinar yang dapat dilihat dari jarak 10 mil.

Karang Unarang ini mungkin hanyalah sebuah karang kecil, tetapi karang inilah sebagai patokan Bahwa daerah sekitarnya adalah milik Indonesia. Daerah yang dimaksud adalah Ambalat. Mendengar kata Ambalat, anda pasti ingat banyak sekali ketegangan yang terjadi antara Indonesia dengan sebuah Negara tetangga yang katanya serumpun dengan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Malaysia. Kasus Ambalat ini bermula ketika Malaysia mengklaim bahwa Ambalat adalah wilayahnya.

Mendapat klaim seperti itu, tentunya pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam. Selain jalan diplomasi, Indonesia bergerak cepat dengan membangun sebuah Mercusuar diatas Karang Unarang ini. Nah pembangunan Mercusuar ini tidaklah berjalan mulus. Ketika para pekerja sedang membangun Mercusuar ini, pihak Malaysia juga berusaha keras agar pembangunan Mercusuar ini gagal. Hal ini bisa dimengerti, karena jika Indonesia berhasil membangun Mercusuar disana dan menaikkan Bendera Merah Putih diatasnya, maka secara tidak langsung, itu sudah merupakan sebuah tanda bahwa Ambalat adalah wilayah Indonesia.

Provokasi dari Malaysia ini sungguh sangat melecehkan harga diri Indonesia. Ketika para pekerja sedang membangun Mercusuar tersebut, kapal-kapal perang Malaysia secara terang-terangan memprovokasi dengan cara berlayar sangat dekat dengan lokasi tersebut dengan kecepatan tinggi, sehingga memunculkan gelombang air laut yang mengganggu jalannya pembangunan mercusuar. Bahkan di beberapa berita media, disebutkan bahwa para pekerja pembangunan Karang Unarang ini ditangkap dan disiksa oleh Tentara Malaysia. Kejadian itu terjadi pada tanggal 21 February 2005.

Melihat provokasi nyata ini, pihak TNI AL tidak tinggal diam, dengan mengerahkan beberapa Kapal Perang untuk mengawal dan mengusir semua kapal-kapal perang Malaysia yang menghalangi pembangunan mercusuar ini. Kapal-kapal perang TNI AL dan Kapal perang Malaysia bahkan sudah saling berhadapan satu dengan lain di dekat lokasi pembangunan mercusuar ini. Bahkan sempat terjadi insiden yang panas pada tanggal 8 April 2005. Pada waktu itu, terjadi ketegangan yang melibatkan kapal perang pihak Malaysia KD Sri Johor, KD Buang dan Kota Baharu berikut dua kapal patroli sedangkan kapal perang dari pihak Indonesia melibatkan KRI Wiratno, KRI Tongkol, KRI Tedong Naga, KRI K.S. Tubun, KRI Nuku dan KRI Singa. Pada saat itu kapal Malaysia memprovokasi dengan mencoba memasuki daerah Ambalat dan Karang Unarang, namun terus dibayang-bayangi oleh kapal perang Indonesia tersebut. Sampai akhirnya KRI Tedong Naga (Indonesia) yang menyerempet KD Rencong (Malaysia) sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak pernah terjadi tembak-menembak karena adanya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005 bahwa pada masa damai, unsur TNI AL di wilayah perbatasan RI-Malaysia harus bersikap kedepankan perdamaian dan TNI AL hanya diperbolehkan melepaskan tembakan bilamana setelah diawali adanya tembakan dari pihak Malaysia terlebih dahulu.

Namun dengan perjuangan TNI khususnya TNI AL, provokasi ini bisa diatasi dan pembangunan Mercusuar di Karang Unarang selesai dilakukan. Mercusuar di Karang Unarang yang di atasnya dikibarkan bendera Merah Putih, menunjukkan kepada Dunia dan Malaysia bahwa Ambalat adalah wilayah Indonesia. Dan segenap tumpah darah Indonesia akan mempertahankannya selalu dari pihak-pihak yang mencoba mengganggu.

Kini, di karang unarang ini, Indonesia sudah mendirikan sebuah Identitas jelas yang menandakan Karang Unarang dan Ambalat adalah Milik Indonesia dari dahulu kala dan sampai selama-lamanya.

Siapakah Pemilik Kedaulatan di Blok Ambalat?

Masalah di Blok Ambalat sebenarnya bukan hal yang baru, sejak tahun 2005 ketegangan sudah terjadi disana. Sampai saat ini masih belum ada kata sepakat penyelesaian di antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Pertanyaan pentingnya, apakah benar Indonesia memiliki kedaulatan disana? Menjawab pertanyaan ini sebenarnya mudah saja, yaitu dengan menentukan letak geografis Blok Ambalat. Menentukan letak geografisnya sebenarnya juga bukan hal yang terlalu rumit, hal yang sulit adalah menentukan status hukum yang berlaku disana.

Dengan adanya putusan International Court of Justice yang menyatakan pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah territorial Malaysia, maka penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia disekitar dua pulau tersebutpun menjadi penting untuk dirundingkan. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa Negara yang berbatasan laut harus merundingkan batas-batas lautnya untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Secara geografis, Blok Ambalat terletak diluar jarak 12 mil laut dari Karang Unarang – sebuah elevasi surut yang dijadikan titik terluar bagi penarikan base line oleh Indonesia. Dengan demikian sudah tidak ada lagi “Kedaulatan” sebagaimana yang dimiliki oleh Negara pantai dalam laut teritorial maupun perairan kepulauannya. Status hukum yang paling mungkin ada di Blok Ambalat adalah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) untuk perairannya dan status sebagai Landas Kontinen (LK) untuk dasar lautnya. Berbeda dengan laut teritorial dimana Negara pantai memiliki kedaulatan, untuk ZEE dan LK yang ada adalah “Hak Berdaulat” untuk melakukan dan mengatur eksplorasi, eksploitasi serta konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati di sana.

Ada perbedaan yang tegas menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat Negara-negara di dalam hukum laut internasional. Kedua hal ini juga berpengaruh pada hak dan kewajiban Negara lainnya. Di wilayah kedaulatan Negara pantai dalam jarak 12 mil laut atau dalam wilayah perairan kepulauan (bila berbentuk archipelagic state seperti Indonesia) maka setiap kapal asing yang melintas diwajibkan untuk melintas secara damai (innocent passage). Namun pada ZEE dan laut bebas (dimana LK masih dimungkinkan ada), tidak ada kewajiban-kewajiban khusus sebagaimana diatur dalam lintas damai.

Tanpa mengurangi dukungan bahwa kedudukan hukum Indonesia atas Blok Ambalat adalah lebih kuat daripada Malaysia, ada beberapa hal yang patut diluruskan berdasarkan hal-hal yang telah dibahas diatas.

Pertama, karena belum ada kesepakatan mengenai status hukum Blok Ambalat diantara Indonesia dan Malaysia, maka tidak satupun Negara yang dapat mengklaim batas-batas lautnya secara unilateral.

Kedua, karena letak geografis Blok Ambalat yang di luar laut teritorial, maka pelanggaran hukum yang terjadi disana – apabila ada – bukanlah pelanggaran atas kedaulatan NKRI.

Ketiga, lintasan oleh kapal perang tentara laut diraja Malaysia diwilayah ZEE dan laut bebas semestinya tidak boleh dihalangi karena itu adalah bagian dari “freedom of navigation”, justru pengusiran terhadap mereka akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap prinsip kebebasan berlayar ini.

Masalah penentuan batas laut memang tidaklah mudah, hal ini karena menyangkut kepentingan yang sangat besar didalamnya. Terdapat banyak kasus-kasus sengketa perbatasan laut yang telah diputuskan oleh International Court of Justice, kedua Negara tentunya dapat menjadikan kasus-kasus ini sebagai acuan dalam perundingan yang sedang berjalan. Ada banyak opsi yang ditawarkan, diantaranya adalah pengelolaan bersama seperti yang pernah coba ditawarkan pada daerah Timor Gap antara Indonesia dan Australia sebelum East Timor menjadi Negara merdeka.

Terlepas dari adanya opsi tersebut, selayaknyalah bila pemerintah Indonesia secara tegas menentukan status hukum Blok Ambalat dalam perundingannya dengan Malaysia. Pemerintah melalui Bakosurtanal (BIG) harus sudah membuat peta yang memperkuat bahwa Blok Ambalat adalah terusan alamiah dari daratan Indonesia sehingga sah merupakan Landas Kontinen dari Indonesia. Selanjutnya, belajar dari kasus Sipadan-Ligitan – maka pemerintah Indonesia harus secara konsisten menunjukkan adanya “continues display of authority” disana. Diperlukan lebih dari sekedar adanya patroli oleh KRI disana untuk menunjukkan adanya effective control.

Nah, masih adakah yang menyatakan kedaulatan kita telah dilanggar di Blok Ambalat? Pelanggaran hanya akan terjadi bila Malaysia telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi disana, itupun bentuknya adalah pelanggaran atas hak berdaulat Indonesia. Mari kita berpikir ulang.!

Sumber :
http://id.wikipedia.org
http://irwan.net/
http://analisismiliter.com
http://www.indonesianhistory.info
http://imanprihandono.wordpress.com
http://radenterrysubagja.wordpress.com