Presiden Palestina, Mahmoud Abbas mengajukan proposal keanggotan Palestina di PBB kepada Sekjen PBB, Ban Ki Moon

Pemerintah Palestina telah membagikan rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah direvisi kepada negara-negara anggota, guna meminta agar status keanggotaannya dinaikkan menjadi “non-member observer state” (negara pengamat) dalam pemungutan suara Majelis Umum yang dijadwalkan digelar pada Kamis besok (29/11/2012).

Seorang diplomat Barat mengatakan, perubahan kecil dilakukan atas rancangan teks resolusi PBB yang dibagikan hari Senin kemarin oleh Palestina, yang sepertinya akan mendapatkan banyak dukungan dari anggota Majelis Umum (129 Negara dari 193 Negara anggota PBB diharapkan mendukung Palestina).

Sebelumnya pada hari Senin, Hamas mengeluarkan pernyataan tidak terduga berupa dukungan terhadap upaya Presiden Mahmud Abbas dalam memperjuangkan pengakuan negara Palestina di PBB, yang dulu selalu ditentangnya.

Status Palestina di PBB saat ini adalah sebagai non-member observer entity (entitas pengamat), yang berarti Palestina hanya diakui sebagai suatu kumpulan orang yang menempati suatu wilayah, tetapi bukan negara.

Kenaikan status keanggotaan Palestina di PBB nantinya memberi peluang negara itu untuk menjadi anggota Mahkamah Kejahatan Internasional, dengan hak bisa menyeret penjajahnya saat ini, Israel, ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatan yang telah dilakukannya kepada rakyat dan bangsa Palestina.

Zionis Israel dan teman sejatinya, Amerika Serikat, tentu saja menentang dan terus berusaha menjegal upaya Palestina agar diakui sebagai negara oleh PBB.


Bendera Nasional Palestina

UNESCO Telah Resmi Akui Palestina Sebagai Negara Anggota

Sebelumnya, Pada tanggal 31 Oktober 2011 yang lalu, Badan pendidikan dan kebudayaan PBB atau UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) telah menerima keanggotaan penuh bagi ‘Negara Palestina’ di lembaga tersebut.

Seperti dimuat Reuters, Keputusan tersebut telah menaikkan posisi tawar Palestina untuk mendapat pengakuan sebagai sebuah ‘Negara’ dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

UNESCO adalah lembaga PBB pertama yang ditargetkan Palestina untuk mendapatkan status keanggotaan penuh, sejak Presiden Mahmoud Abbas mendaftarkan keanggotaan di PBB pada 23 September 2011.

Seperti diketahui, Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman menentang keanggotaan Palestina dalam PBB. Sementara, Brasil, Rusia, China, India, Afrika Selatan, dan Prancis mendukung. Inggris sementara masih abstain.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan UNESCO tidak berhak menerima Palestina sebagai anggota, karena belum diakui status negaranya oleh PBB.

“Saya bingung, bagaimana bisa badan di PBB membuat keputusan status negara saat isu ini tengah digodok di PBB. Saya kira prosedur ini sangat aneh. Status negara haruslah ditentukan di PBB dan bukan oleh badan yang berada di bawah PBB,” tegas Hillary Clinton pada awal Oktober 2011.

Status Palestina di UNESCO sejak tahun 1974 adalah pengamat. Selain keuntungan diplomatis, menjadi anggota penuh di UNESCO, pemerintah Palestina dapat mendaftarkan monumen atau daerah bersejarah di negara mereka untuk menjadi salah satu Situs Warisan Dunia.

Hasil Akhir Pemungutan Suara di UNESCO

Hasil akhir pemungutan Suara pada waktu itu, dari suara 173 negara yang ikut pemungutan suara, 107 mendukung dan 14 menentang sementara 52 abstain.

Prancis termasuk yang mendukung disamping hampir semua negara Arab, Afrika, Amerika Latin, dan negara Asia termasuk Cina dan India.

Israel, Amerika, Kanada, Australia, dan Jerman menolak sementara Jepang dan Inggris abstain.

Sebelum pemungutan suara, Amerika pernah mengatakan akan menghentikan pemberian dana kepada UNESCO bila permohonan Palestina diterima.

Bantuan Amerika itu sebesar US$70 juta dolar setahun atau lebih dari 20% anggaran tahunan UNESCO.

Amerika Serikat sebagai sekutu Israel bahkan telah menggunakan Hak Veto-nya di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan rencana Palestina tersebut, Namun Amerika tidak memiliki hak veto untuk UNESCO dan Majelis Umum PBB.

Ganggu perundingan

Para pemimpin Palestina menganggap keanggotaan untuk badan kebudayaan PBB ini sebagai langkah untuk mendapatkan pengakuan internasional dan menekan Israel.

“Kami rasa langkah ini akan kontraproduktif… Satu-satunya jalan bagi Palestina adalah melalui perundingan,” kata Wakil Menteri Pendidikan Amerika Martha Kanter kepada para delegasi menjelang pemungutan suara.

Israel mengatakan pemberian status anggota penuh di UNESCO akan membahayakan prospek perundingan damai Timur Tengah.

“Ini manuver sepihak Palestina yang tidak akan mengubah situasi di lapangan namun akan mengganggu kemungkinan perjanjian damai,” kata Departemen Luar Negeri Israel dalam satu pernyataan.

“Keputusan ini tidak akan mengubah Otorita Palestina menjadi negara namun akan akan membebani langkah memulihkan perundingan,” tambah pernyataan itu.

Upaya-upaya Palestina di PBB

o Palestina saat ini memegang posisi ‘entitas pengamat’ tetap di PBB

o Mereka diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)

o Para pejabat Palestina menginginkan status ditingkatkan menjadi keanggotaan penuh di PBB

o Palestina mengupayakan pengakuan perbatasan tahun 1967 di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur dan Gaza

o Peningkatan status ‘negara pengamat’ di PBB merupakan alternatif lain

o Pengakuan akhir sebagai ‘negara merdeka dan berdaulat penuh’ atas seluruh wilayah Palestina yang kini masih diduduki Zionis Israel


Peta wilayah ‘Negara Palestina’ (berdasarkan perbatasan tahun 1967 [kuning])

Palestina di Atas Angin, 2/3 Anggota Majelis Umum PBB Beri Dukungan

Berdasarkan perkembangan terbaru, beberapa negara kunci memberi suara untuk Palestina. Sehingga, dua per tiga anggota Majelis Umum PBB dipastikan akan memberikan suara setuju untuk status baru Palestina di PBB.

Berikut sejumlah negara kunci yang akan memberikan dukungan peningkatan status Palestina di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Negara-negara pendukung :

Rusia : Mungkin setuju, sebagaimana mendukung keanggotaan Palestina di Badan Kebudayaan PBB, UNESCO. Menlu Rusia mengatakan, “Percaya bahwa warga Palestina memiliki hak untuk langkah tersebut. Kami berharap pemimpin Palestina telah memperhitungkan kemungkinan konsekuensi dari tindakan tersebut,”

Prancis : Setuju. Menlu Perancis Laurent Fabius membuat pengumuman, “Dalam kasus apapun, itu hanya melalui perundingan (tanpa syarat dan segera dilakukan Palestina dan Israel), kita akan mampu merealisasikan sebuah negara Palestina,” ujarnya, Selasa.

China : Setuju. Menlu Cina menegaskan kembali dukungan untuk aspirasi rakyat Palestina di PBB selama pertemuan dengan utusan Palestina, Jumat lalu.

India : setuju

Spanyol, Norwegia, Denmark dan Swiss : semua mengumumkan pada Rabu, akan memilih ya untuk Palestina dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB 29 November esok. Pemerintah Swiss bahkan menyebut status tersebut sebuah perubahan baik konstruktif maupun pragmatik.

Austria : Mungkin setuju. Kantor berita Austria mengabarkan Kemenlu menyatakan Austria akan memilih untuk mendukung.

Negara kunci yang menolak :

Amerika Serikat : menolak

Jerman : Mungkin tidak atau abstain. “Perdamaian abadi di wilayah tersebut hanya dapat dicapai jika Israel dan Palestina kembali ke meja perundingan untuk mencapai kesepakatan akhir atas solusi dua negara,” ujar pernyataan kementerian luar negeri.

Negara yang belum jelas menentukan pilihan atau abstain :

Inggris : Tidak jelas. Inggris pun abstain saat keanggotaan Palestina di UNESCO. Namun Inggris sebelumnya telah didesak untuk mendukung Palestina mengingat negara tersebut memiliki tanggung jawab atas sejarah suram Palestina. Inggris bahkan sempat memberikan persyaratan akan memberi dukungan status asalkan Palestina tak bergabung pada Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC) dan berkomitmen melanjutkan perundingan dengan Israel.

Australia : Perdana Menteri Australia Julia Gillard menyatakan Australia akan abstain. Namun ia mengatakan pada parlemen, “kebijakan bipartisan di partai-partai besar parlemen ini mendukung Israel, mendukung perdamaian di Timur Tengah, mendukung dua negara di Timur Tengah,” ujar Gillard.

Artinya, Palestina dipastikan akan memenangkan suara dan akan meraih status baru dari “non-member observer entity” (entitas pengamat) menjadi “non-member observer state” (negara pengamat) dalam keanggotaan PBB. Warga Palestina memprediksi suara PBB pada 29 November mendatang akan mendukung negara mereka. Tanggal tersebut disiapkan menjadi tanggal yang begitu bersejarah bagi pengakuan kemerdekaan Palestina di PBB.

Mengingat status baru tersebut akan berdampak pada diakuinya entinitas negara Palestina. Tanggal 29 November pun merupakan Hari Internasional Solidaritas Rakyat Palestina yang dicanangkan PBB. Tanggal 29 November pula, PBB memberikan pembagian Palestina dan membentuk Israel.

Sebagaimana dikabarkan, Palestina tengah meminta peningkatan status dari “non-member observer entity” (entitas pengamat) menjadi “non-member observer state” (negara pengamat) di dalam keanggotaan PBB. Majelis Umum PBB akan membahas hal tersebut pada Kamis (29/10) besok.

Palestina butuh suara dua per tiga anggota Majelis Umum untuk meraih peningkatan status tersebut. Berbeda dengan Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB tak memiliki veto. Resolusi hampir dipastikan dengan persetujuan.

Majelis Umum PBB dengan anggota 193 negara didominasi oleh negara yang bersimpati terhadap perjuangan Palestina. Sementara resolusi hanya membutuhkan suara mayoritas dari mereka. Hingga saat ini, 132 anggota telah mengakui ‘Negara Palestina’.

Dengan pengakuan PBB, Palestina akan mendapat klaim atas wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerussalem Timur. Ketiga wilayah tersebut diambil alih Israel dalam Perang Timur Tengah tahun 1967. Namun Israel telah menarik diri dari Gaza pada tahun 2005.


Peta wilayah Arab yang diduduki Israel pasca Perang Enam Hari 1967

Perkembangan Terbaru : Zionis Israel Menyerah atas Status Palestina

Zionis Israel akhirnya merasa lelah untuk terus menentang usulan peningkatan status Palestina di dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Sikap Israel tersebut menyusul banyaknya dukungan internasional yang terus mengalir atas usulan Palestina yang akan dibahas adalam sidang Majelis Umum PBB, Jumat (30/11) besok.

Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert tanpa diduga menyatakan sikap pro pada usulan Palestina untuk meningkatkan status keanggotaan di PBB. Ia mengatakan, permintaan Palestina tersebut sangat senada dengan solusi dua negara yang selama ini diwacanakan kedua negara.

“Oleh karena itu, saya tidak melihat ada alasan untuk menentangnya,” ujarnya seperti dikutip The Daily Beast.

Padahal sebelumnya, pihak Israel menentang keras usulan tersebut bahkan mengancam akan melanggar kesepakatan Oslo yang terjalin antara Israel dan Palestina. Negara zionis khawatir dengan peningkatan status di PBB, Palestina akan bergabung di Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC).

Dengan bergabung di ICC, Palestina dikhawatirkan akan menuntut Israel atas kejahatan perang. Olmert bersama Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menjalin perundingan perdamaian dua negara pada tahun 2007 dan awal tahun 2009.

Namun keduanya tak pernah menghasilkan kesepakatan apapun. Jalan negosiasi justru terputus setelah Palestina menentang Israel yang terus membangun pemukiman di kawasan Palestina.

Bersama AS, Israel sebelumnya sangat giat mengkampanyekan pencegahan pemungutan suara untuk status Palestina di Majelis Umum PBB. Israel fokus pada kekuatan Uni Eropa terhadap suara untuk kenaikan status Palestina.

Namun upaya Israel gagal, beberapa negara Uni Eropa seperti Perancis dan Jerman telah mengumumkan dukungan. Bahkan Inggris pun diindikasi akan memberikan suara yang sama.

Adapun sikap AS masih menunjukan pertentangan di detik terakhir sebelum pemungutan suara Majelis Umum PBB Jumat besok. Wakil Menteri Luar Negeri AS William Burns menyatakan seruan pada Presiden Palestina Mahmoud Abbas agar menghentikan upaya peningkatan status.

“Kami menjanjikan bahwa Presiden Barack Obama akan kembali terlibat sebagai mediator tahun 2013 jika Abbas meninggalkan upaya kenegaraan,” ujarnya.

Namun Abbas segera menolak permintaan AS tersebut.

Baca artikel terkait: Analisa Sejarah : Tahun 2012 “Zionis Israel” Akan Hancur?

sumber:
http://www.hidayatullah.com
http://dunia.news.viva.co.id
http://www.bbc.co.uk
http://www.republika.co.id
http://www.ismi.emory.edu
http://www.un.org

Advertisements