Pasca reformasi Indonesia sudah dipimpin beberapa tokoh dengan karakter yang berbeda, namun hingga kini masih sulit keluar dari masalah sehingga berisiko menjadi negara gagal.

Kedaulatan bangsa dan negara Indonesia di bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya melemah sehingga menciptakan masalah yang sangat complicated. Hal tersebut ditandai dengan kedaulatan ekonomi yang dikuasai kepentingan asing, dan kedaulatan politik yang tidak berpihak kepada kepentingan umum. Kedaulatan budaya yang lemah ditunjukkan dengan rendahnya watak dan karakter bangsa.

“Tidak adanya integrasi antara pelaku, elite, dan sistem, membuat perubahan sistem tidak sejalan dengan perilaku. Tapi jika hal tersebut berjalan bagus Indonesia berpeluang untuk berkembang,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Haedar Nashir, M.Sc. dalam diskusi “Silaturahmi Tokoh Bangsa Ke-5 Menuju Indonesia Yang Berkemajuan” di Aula Gedung PP Muhammadiyah Jl. Menteng Raya No.62, Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Figur kepemimpinan juga menjadi salah satu masalah bangsa. Pasca reformasi Indonesia sudah dipimpin beberapa tokoh dengan karakter yang berbeda, namun hingga kini masih sulit keluar dari masalah sehingga berisiko menjadi negara gagal (failed state).

“Indonesia perlu sosok Presiden “Orang Indonesia”, bukan sosok “Presiden Partai”. Itulah yang membuat politik di Indonesia berubah dari perjuangan menjadi perdagangan,” kata Wakil Rais Aam PBNU Prof. Dr. K.H.Achmad Hasyim Muzadi, dilansir laman Muhammadiyah.

Dr. Haedar menambahkan, sosok “Orang Indonesia” di sini, yaitu pemimpin yang memiliki visi yang sesuai dengan cita-cita nasional para pendiri bangsa, nasionalis, berkomitmen kebangsaan kuat, mampu membangun solidaritas bangsa majemuk, berani mengambil resiko, mampu mengambil keputusan dengan cepat, tepat dan tegas, mampu menyelesaikan masalah, dan yang terpenting integritas moral yang tinggi sehingga tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Beberapa tokoh nasional yang hadir, antara lain Dr. Ir. H. Akbar Tandjung, Prof. Dr. H. Mahfud MD, S.H, S.U., Letjen TNI (Purn.) Dr.(H.C.) H. Sutiyoso, Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo, H. M. Anis Matta, Lc., Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Dr. Dewi Motik, M.Si., dan Prof. Dr. M. Din Syamsuddin, MA. sebagai moderator. Rencananya “Silaturahmi Tokoh Bangsa” ini akan diadakan lagi pada Desember 2013.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia kehilangan seribu triliun rupiah setiap tahun karena sistem ekonomi neoliberalisme yang ditanamkan pemerintah.

Kehilangan yang cukup besar tersebut, kata Prabowo, karena pemerintah terus memilih mencukupi kebutuhan impor dibanding produksi dalam negeri.

“Setiap tahun kita kehilangan Rp 1000 triliun hanya untuk impor barang, yang sebenarnya kalau dikelola dengan baik barang itu ada di bumi Indonesia,” ujar Prabowo.

Contoh kecil, ungkap Prabowo, pemerintah harus membayar impor ikan teri dan garam, padahal negara kita negara maritim dan kepulauan. Belum lagi impor sumber makanan lain. Ini terus dilakukan di tengah pelemahan produksi nasional.

Akibat kegilaan impor ini, kata dia, rakyat Indonesia sekarang sudah tidak semangat lagi berproduksi, tapi lebih senang mengkosumsi. “Sehingga yang terjadi saat ini pelemahan kekuatan bangsa, ini gejala yang kita alami,” ujarnya.

Menurut Prabowo, jika hal ini terus dibiarkan hingga sepuluh tahun ke depan, maka kerugian Indonesia mencapai Rp 10 ribu triliun. Sehingga, wajar dengan impor tersebut rakyat lebih senang berniaga dan sumber produksi hilang. Alhasil, jurang kaya miskin semakin lebar. Ketidakadilan ekonomi semakin menyebar dan asing terus menguasai ekonomi Indonesia.*

http://www.hidayatullah.com

Advertisements