Polisi Wanita (Polwan) memiliki hak mengamalkan syariat Islam yaitu menutup auratnya dengan hijab dalam konteks individu sebagai seorang muslimah dan mengenakan jilbab merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi dan sesuai dengan HAM.

Yusril Siap Bantu Polwan Terkait Larangan Mengenakan Jilbab

yusril-ihza-mahendra

Yusril Ihza Mahendra

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bersedia untuk membantu para polisi wanita (polwan) yang tak diperbolehkan untuk mengenakan jilbab ketika berseragam Polri.

Menurutnya, seharusnya Kapolri memperbolehkan para polwan tersebut menutup aurat sesuai dengan ajaran agamanya. “Saya mau bantu mereka untuk bawa masalah ini ke pengadilan secara sukarela,” ujarnya

Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini menjelaskan, konstitusi sudah menjamin setiap warga negara untuk menganut keyakinan masing-masing. Sehingga, mengenakan jilbab merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.

“Karena itu kalau ada aturan yang dibuat oleh Kapolri, maka peraturan tersebut dapat di-challance di pengadilan,” tegasnya. Dia menambahkan, hambatan teknis bagi polwan yang mengenakan jilbab sebenarnya tidak ada. Buktinya, polwan di Aceh memakai jilbab dan tidak ada yang menghalangi tugas mereka.

Dia pun berjanji akan menelaah terlebih dahulu tentang Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Untuk kemudian, dibawa ke pengadilan. “Mungkin ke MA bukan MK, tapi saya telaah dulu biar pasti,” jelasnya.

Sampai saat ini Polri masih tetap berpegang teguh pada aturan tersebut, dan belum berniat untuk menerbitkan aturan baru terkait larangan polwan mengenakan jilbab

BKLDK Sebut Tiga Keganjilan Penundaan Jilbab Polwan

POLWAN-SURABAYA-BERJILBAB1

Secara mengejutkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tiba-tiba mengeluarkan Telegram Rahasia atau TR yang mengimbau Polwan untuk tidak dulu mengenakan jilbab dengan dalih untuk penyeragaman dan penyesuaian anggaran. Tak ayal, TR itu pun membuyarkan euforia Polwan mengenakan hijab. Elemen masyarakat kemudian menjadi bertanya-tanya, ada apa?

Koordinator Daerah Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Solo Raya, Muhammad Ihsan, menyebutkan setidaknya ada 3 keganjilan yang dinilainya perlu dipertanyakan soal perintah penundaan mengenakan jilbab untuk Polwan.

Pertama, jelas Ihsan, adalah dalih ketiadaan anggaran pemerintah untuk jilbab Polwan. Pada faktanya, dari lingkup pemerintahan secara umum pemerintah sedang gencar-gencarnya mengeluarkan anggaran, yakni anggaran untuk kampanye penanggulangan penyakit HIV/AIDS dengan bagi-bagi kondom yang disebut-sebut menghabiskan total anggaran Rp 25 Milyar.

Kedua, dari lingkup internal Polri yaitu dikritiknya draft anggaran Polri untuk tahun 2013 oleh Komisi III DPR RI, dimana anggaran yang diajukan Polri kepada DPR dinilai sangat tidak relevan dengan kebutuhan dasar Polri. Salah satunya adalah anggaran untuk membeli anjing yang mencapai Rp 16 Milyar.

Ketiga, lanjut Ihsan, adalah alasan penundaan yang tidak relevan dimana selain alasan ketiadaan anggaran, para petinggi Polri juga beralasan bahwa ditundanya penggunaan kerudung untuk Polwan disebabkan ketidakseragaman antara satu dengan yang lainnya.

“Dari ketiga fakta ini dapat disimpulkan alasan ketiadaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kerudung Polwan adalah alasan yang mengada-ada,” kata Muhammad Ihsan dalam pernyataannya kepada Hidayatullah.com, Jum’at, 2 Syafar 1435 H (6/12/2013).

Ihsan mengatakan, patut disedihkan pada kasus pertama contohnya, anggaran untuk mengkampanyekan seks bebas masal melalui bagi-bagi kondom justru mendapatkan dana segar senilai 25 Miliyar. Sedangkan untuk pakaian muslimah yang notabene berfungsi mencegah maraknya perzinahan justru tidak mendapatkan anggaran sedikitpun.

Juga soal dikalahkannya anggaran pengadaan kerudung muslimah untuk Polwan oleh kebutuhan pembelian anjing yang nilai anggarannya disebut-sebut mencapai 16 Miliar. Sementara dalih penyeragaman, menurut Ihsan, terkesan sangat dipaksakan, mengingat penyeragaman tidaklah harus berujung penundaan akan tetapi cukup dengan melakukan instruksi singkat yang berisi tentang aturan-aturan seputar model dan warna seragam yang wajib dikenakan oleh Polwan.

051213polwanberhijab

Polwan yang berjilbab lebih  terlihat anggun, simpatik dan berwibawa.

Alasan yang mengada-ada dinilai Ihsan menjadi tumpang tindih antara alasan yang satu dengan yang lain. Ia menyoal, jika Polri mengambil kebijakan penundaan penggunaan pakaian kerudung bagi Polwan karena ketiadaan dana, lalu mengapa Polri ngotot untuk study banding yang bertujuan untuk mencari model pakaian terbaik bagi anggotanya.

“Bukankah ini akan memakan anggaran yang lebih besar lagi,” tanya dia.

Berkaitan dengan hal itu pihaknya menyatakan dengan tegas menolak segala bentuk pelarang terhadap keinginan dan spirit tiap-tiap individu muslim dimanapun mereka berada untuk menerapkan syariat islam dalam konteks individu Polwan sebagai seorang muslimah.

“Petinggi kepolisian Republik Indonesia agar meninjau kembali esensi dari kebijakannya yang telah menunda pemakaian kerudung sebagai pakaian dinas bagi polwan yang muslim,” imbuh Ihsan.

Pihaknya juga menyerukan kepada anggota Polwan yang muslim agar tidak berhenti dalam memperjuangkan haknya menerapkan perintah Allah terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan menutup aurat di ruang publik.

“Kepada segenap anggota Polwan, kami mendukung segala keinginan Anda dalam menerapkan syariat Allah,” tandasnya.*

Politisi PKS Dorong Kapolri Tinjau Ulang TR Penundaan Jilbab

Aboe-Bakar-Al-Habsy-2-jpeg.image_1-320x213

Anggota Komisi Hukum DPR Aboebakar Alhabsy

Sementara itu, Anggota Komisi Hukum DPR Aboebakar Alhabsy mendorong agar bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2013 ini Kapolri Jenderal Sutarman meninjau ulang Telegram Rahasia penundaan jilbab bagi polisi wanita.

“Di hari HAM ini saya meminta kepada Polri untuk meninjau ulang TR yang berkaitan dengan penundaan pemakaian Jilbab untuk Polwan,” kata Aboebakar, Selasa (10/12).

Menurut politisi dari PKS itu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kapolri untuk memberikan kesempatan kepada Polwan memakai Jilbab, itu kemajuan yang luar biasa.

Kebijakan ini disambut positif oleh Polwan di berbagai Polda dengan langsung menggunakan jilbab.

Aboebakar mengaku dua pekan terakhir banyak mendapat pertanyaan masyarakat baik lewat SMS maupun twitter soal penggunaan jilbab untuk Polwan.

Apalagi Selasa (10/12) ini, ia mengklaim, banyak yang menanyakan soal perlindungan HAM untuk para Polwan yang mau berjilbab. “Karena hari ini 10 Desember diperingati sebagai hari HAM Dunia,” katanya.

Menurutnya, banyak yang menanyakan apakah para Polwan yang telah berjilbab harus melepas jilbabnya. “Lantaran ada TR mengenai penundaan pemakaian jilbab untuk Polwan,” terangnya.

Aboebakar juga mengaku bingung jika saat ini ada wacana Polri mau studi banding ke Eropa, Saudi Arabia dan negara-negara Asia untuk mendapatkan desain pakaian Polwan yang ideal.

Padahal pada rapat kerja terakhir dengan Kapolri, saat itu sudah disajikan 61 desain pakaian Polwan berjilbab. Nah, dia mempertanyakan, bila saat ini masih mau melakukan studi banding, lantas bahan yang dulu disampaikan ke Komisi III itu dianggap apa.

“Kenapa kok sekarang dimentahkan lagi? Saya rasa desain yang dibuat sudah sangat baik, tinggal ditetapkan saja dalam Perkap,” terangnya.

Soal anggaran, Aboebakar mengajak Kapolri untuk duduk dan membahas bersama-sama. Menurutnya, jika memungkinkan akan dianggarkan di PAK 2014.

Ustadz Arifin Ilham Surati Kapolri dengan Panggilan “Ayahanda”

Arifin_Ilham_bersama_polwan_20130926_173013

Ustadz Arifin Ilham bersama Polwan Berjilbab

Sementara itu, Pimpinan Majelis Zikir Az-Zikra Ustaz Muhammad Arifin Ilham menyurati Kapolri Jenderal Sutarman soal jilbab Polisi Wanita (Polwan).

Dalam surat terbuka untuk Bapak Kapolri yang dipanggilnya sebagai ayahanda tercinta Jenderal Sutarman tersebut, Ustadz Muhammad Arifin Ilham mengawali isi suratnya dengan iringan doa assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barkaatuhu.

Semoga ayahanda selalu dalam hidayah dan berkah Allah bersama keluarga dan keluarga besar Polri aamiin,” tulis Ustadz Muhammad Arifin Ilham.

Sejak ayahanda membolehkan muslimat polisi berjilbab, tulis Ustadz Muhammad Arifin Ilham lebih lanjut, suka cita, ucapan Alhamdulillah, sujud syukur, pujian dan doa untuk ayahanda dipanjatkan. ”Lalu kenapa dicabut dan ditunda lagi ayahanda?” Tanya Ustadz Muhammad Arifin Ilham.

”Ayah, hidup kita tidak lama di dunia sebentar ini. Jabatan yang Allah SWT amanahkan untuk ayah akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, keputusan ayah membolehkan jilbab adalah keputusan sangat bijak dan tepat,” tulisnya.

”Dan berita gembira untuk ayahanda, bukan hanya sebagai Pelopor Jilbab yang akan dikenang sejarah walaupun ayah sudah wafat tetapi bernilai amal jariyah yang mengalir terus menerus sebanyak muslimat polisi mengenakannya.”

Ustadz Arifin kemudian mengutip firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 85 yang artinya, “Barang siapa memberi keputusan atau kebiasaan yang baik, lalu banyak yang mengikutinya maka sebanyak itu ganjaran mengalir Allah berikan kepadanya, tetapi sebaliknya barang siapa membuat keputusan atau kebiasaan buruk, lalu banyak yang mengikutinya maka sebanyak itu dosa yang ditimpakan kepadanya.

Ustadz Arifin melanjutkan suratnya, ”Ayah, kalau memang belum dibuat aturan hukum bakunya, jangan diperintahkan untuk menanggalkan jilbab bagi muslimat polisi yang sudah berjilbab, apalagi sampai memecat mereka, terlalu besar resikonya di akhirat kelak.”

”Sayangilah muslimat Polri, ayah. Mereka juga putri-putri ayah. Buatlah sejarah yang indah mengesankan, ayah. Hidup ini sebentar ayah. Ayah, jangan ragu-ragu. Kami sangat mendukung dan mendoakan ayah agar ayah lulus menjaga amanah Allah SWT.”

Menurut Ustadz Arifin Ilham, negeri tercinta ini membutuhkan pemimpin yang sangat takut kepada Allah SWT dan sangat sayang pada rakyatnya.

”Dari nanda Muhammad Arifin Ilham, seorang anak bangsa yang mencintai ayahanda Sutarman. Allahumma ya Allah, berilah hidayah-Mu untuk para pemimpin negeri yang kami cintai ini…aamiin,” tulis Ustadz Muhammad Arifin Ilham mengakhiri surat terbukanya buat Kapolri yang disebutnya sebagai ayahanda.
Sumber: http://www.dakwatuna.com

http://www.hidayatullah.com