Posts from the ‘GLOBALISASI’ Category

Tragedi Rohingya, Anggota DPR Minta Myanmar Dikucilkan

save-rohingya

 Muslim Rohingya menangis setelah ditangkap oleh Penjaga Perbatasan Bangladesh di perbatasan Cox Bazar, Bangladesh, (21/11).

Muslim Rohingya menangis setelah ditangkap oleh Penjaga Perbatasan Bangladesh di perbatasan Cox Bazar, Bangladesh, (21/11).

“Hal ini perlu dilakukan agar stabilitas dan perdamaian dapat segera terwujud di negara bagian Rakhine. ASEAN harus bersikap lebih tegas, pendekatan persuasif dan kompromis terbukti gagal menghentikan pembantaian terhadap Muslim Rohingya di Myanmar,” katanya, Selasa, (22/11).

Toleransi dan jalan kompromi ASEAN, terang Sukamta, tak mampu membuat rezim Myanmar berkompromi untuk melindungi etnis minoritas. Makanya ASEAN harus mengambil langkah tegas terhadap Myanmar.

“Selama ini memang ASEAN menganut prinsip tak mau ikut campur terrhadap urusan dalam negeri setiap anggotanya. Namun genosida terhadap suku Rohingya ini bisa seharusnya bisa jadi momen bagi ASEAN untuk mengevaluasi prinsip ini,” kata Sukamta.

ASEAN harus membuat kebijakan lebih tegas terhadap Myanmar jika rezim di Myanmar tetap berlaku zalim kepada kaum minoritas Rohingya. Tekanan bisa dilakukan oleh ASEAN dengan melakukan pengucilan terhadap Pemerintah Myanma lewat embargo ekonomi.

Dulu embargo ekonomi terbukti bisa menekan Myanmar untuk lebih demokratis. “Saya kira cara yang sama bisa dilakukan saat ini untuk menyelamatkan Muslim Rohingnya,” kata Sukamta.

rohingya

Baca juga,  Citra Satelit: Ratusan Bangunan Muslim Rohingya Dibakar.

Di sisi yang lain ia berharap tekanan internasional lewat PBB dengan meminta tentara Myanmar menghentikan tindak kekerasan terhadap Muslim Rohingya. Selain itu, pemerintah Myanmar harus membuka akses tim investigasi dari PBB dan juga relawan kemanuasiaan internasional yang akan masuk ke Myanmar.

“Saya sesungguhnya sudah kehabisan kata-kata melihat kejahatan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya. Tindakan militer Myanmar seperti bangsa barbar.”

Sumber: Reuters/Republika.co.id/Mohammad Ponir Hossain

 

Advertisements

Panglima TNI : 6 Ancaman untuk NKRI

panglima-tni-gatot-nurmantyo-_160529135425-362

Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo

Di acara yang dipandu oleh Karni Ilyas itu, Panglima TNI berbicara tentang dampak peak oil theory (teori puncak minyak) terhadap geopolitik dunia dan Indonesia. Menipisnya produksi minyak, kata Gatot, membawa dampak berantai, seperti perubahan gaya hidup dan model bisnis, krisis/depresi ekonomi, hingga meningkatnya kejahatan dan konflik.

“Depresi ekonomi pasti sebanding dengan meningkatanya kejahatan dan konflik. Dan bermuara pada persaingan global,” kata Gatot.

Di sisi lain, populasi dunia terus bertambah, yang di tahun 2017 akan berjumlah 8 milyar orang. Normalnya, daya tampung bumi hanya 3-4 milyar orang. Setiap hari ada 41.095 anak-anak di dunia meninggal karena kemiskinan, kelaparan dan kesehatan buruk,” ungkapnya.

Di satu sisi, ketersediaan energi fosil, khususnya minyak, makin menipis. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi energi terus meningkat 40 persen akibat penambahan populasi dunia. Tetapi saat ini, kata Gatot, terjadi pergeseran dari energi fosil ke energi nabati. Bicara energi nabati, adanya di negara-negara di dekat ekuator: Asia Tenggara, Afrika Tengah dan Amerika Latin.

“Di Asia tenggara, yang terbesar adalah di kepulauan Indonesia. Indonesia kaya semuanya,” jelasnya.

Pada titik itulah, ungkap Gatot, Indonesia dengan kekayaan alamnya akan menjadi rebutan. Dia kemudian mengutip Sukarno: “kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia.” Dalam konteks itulah, Indonesia akan terus menjadi incaran untuk dilemahkan dan direbut kekayaan alamnya.

Berikut 6 ancaman menurut Panglima TNI:

1. Pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Darwin

Menurut Gatot, di Darwin ada 1250 sampai 2500 personil marinir Amerika Serikat. “Darwin jaraknya hanya 479 km dengan Serwaru. Di situ ada Pulau Marsela dan Blok Masela. Boleh dong saya khawatir sebagai Panglima TNI,” paparnya.

2. Masalah Laut Tingkok Selatan

Menurut Gatot, hampir semua kapal-kapal yang ditangkap oleh Angkatan Laut (TNI AL), terutama tiga kejadian terakhir, dikawal oleh Coast Guard (penjaga pantai) Tiongkok. “Mereka mengklaim itu pantainya, padahal berada di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia,” jelasnya.
Belakangan, ungkap Gatot, Filipina mengklaim Laut Tiongkok Selatan melalui pengadilan intenasional. Dan tanggal 12 Juli lalu, Pengadilan Arbitrase memenangkan klaim Filipina.

Tetapi Tiongkok menolak klaim itu. Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan bahwa kedaulatan wilayah dan hak maritim Tiongkok di di latut tidak akan dipengaruhi oleh keputusan dengan cara apapun.

“Ini potensi konflik di sekitar kita,” tegas Gatot.

3. Manuver Five Power Defence Arrangements (FPDA)

Tanggal 14-21 Oktober, FPDA menggelar latihan besar-besaran dengan melibat 3000 personil, 71 pesawat tempur, 11 kapal tempur dan kapal selam.

FPDA adalah hubungan pertahanan negara-negara Persemakmuran Inggris, yang meliputi Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia dan Singapura. Kesepakatan yang dibuat tahun 1971 itu menegaskan bahwa kelima negara akan saling bantu jika ada serangan dari luar terhadap Malaysia, Singapura, Australia dan Selandia Baru.

4. Ancaman Narkoba

Menurut Gatot, sebanyak 2 persen atau 5 juta penduduk Indonesia terkena narkoba. Setiap tahunnya ada 15.000 orang meninggal karena obat terlarang itu.

“Dan itu fenomena gunung es. Pasti angkanya lebih besar. Bosan kita mendengar laporan dari Kepolisian dan BNN menangkap sekian kilo sabu tiap hari. Dan itu transaksinya di Malaysia,” ungkap Gatot.

Gatot menceritakan dampak narkoba pada sebuah bangsa dengan merujuk pada perang candu antara Tiongkok dengan Inggris dan Perancis. Dalam perang tersebut, Tiongkok kalah.

“Rakyat dan tentaranya kena candu, akhirnya kalah. Harus menggadaikan Hongkong dan Taiwan,” jelasnya.

5. Ancaman Terorisme

Gatot mengutip pernyataan Bahrum Naim, teroris yang dituding mendalangi serangan Sarinah awal Januari lalu: “apabila di Suriah sudah tidak aman, maka kembali ke daerah masing-masing melakukan khilafah. Dengan apapun kamu melakukan.”

“Tidak lama kemudian, di Perancis menggunakan bus menabrak. Pendeta ditusuk pisau,” ujarnya.

Masalahnya, kata Gatot, UU terorisme di Indonesia lemah dalam menangkap terorisme. Berbuat dulu baru ditangkap. “Indonesia tempat paling enjoy bagi terorisme, kita tinggal tunggu saja,” tandasnya.

Namun, menurut Gatot, terorisme juga terkait dengan perebutan ladang energi. Dia merujuk pada kasus Irak, Libya dan Suriah. “Hanya permasalahan di dalam negeri, baru dicap teroris, kemudian pasukan koalisi masuk, lalu bagi-bagi. Karena punya energi,” paparnya.

7. Persaingan ekonomi Global

Gatot merujuk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat, PDB Indonesia yang urutan ke-8 dunia, kepercayaan konsumen yang tinggi, dan dampak dari program amnesti pajak. Dan sebagai kekuatan ekonomi besar, Indonesia berpotensi untuk digoyang.  – berdikarionline

Aksi Bela Negara : ”Kolam Susu” Indonesia Mengundang Iri dan Bahaya

 

7829234702-indonesia_dikenal_sebagai_negeri_yang_kaya_emas

Indonesia Kaya dengan sumber daya alam. (Trading Forex Online)

AMBON. Ungkapan kelompok musik legendaris Koes Plus tentang kesuburan dan kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia lewat lagu “Kolam Susu” yang populer pada era 1970-an tampaknya bukan pujian kosong.

Dulu, Proklamator dan sekaligus Presiden I Republik Indonesia Soekarno mengatakan kekayaan negara ini suatu saat kelak akan membuat iri negara-negara di dunia. Kini, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo mengingatkan bahwa kekayaan yang melimpah itu justru bisa menjadi petaka bagi kita.

Apa yang dikatakan Bung Karno dan Jokowi itu diungkapkan Panglima Kodam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo, ketika memberikan pemaparan tentang ancaman isu global terhadap Indonesia, dalam satu acara yang digelar di Aula Makorem 151/Binaiya di Kota Ambon, Maluku, Kamis (17/11).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu mengakui dirinya diberi tugas oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menyosialisasikan mengenai berbagai ancaman, baik dari luar maupun dari dalam yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa, kepada seluruh warga masyarakat di wilayah kerjanya, Maluku dan Maluku Utara.

Alasannya, Maluku dan Maluku Utara termasuk dua provinsi di kawasan Indonesia timur yang memiliki kekayaan alam melimpah, dan sangat boleh jadi menjadi incaran negara-negara luar.

Dulu menjadi pusat pencarian rempah-rempah, seperti cengkih dan pala, kini Maluku juga diketahui memiliki minyak dan gas bumi di laut Arafura, emas di Pulau Buru dan kemungkinan pula di Pulau Romang, bahkan uranium yang merupakan mineral langka di dunia yang akan sangat dibutuhkan pada masa mendatang.

Selain kekayaan berupa barang tambang dan mineral, Maluku juga memiliki harta melimpah di bidang perikanan yang memberi kontribusi 20 persen hasil tangkapan nasional, dan aneka tanaman yang tumbuh subur berkat tanahnya yang gembur.

Namun demikian, kekayaan alam itu ternyata belum bisa memberi kesejahteraan hidup masyarakat di negeri raja-raja ini, yang sampai sekarang masih menyandang predikat provinsi termiskin ke empat di Tanah Air, setidaknya berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Karena itu, harus ada cara untuk membangkitkan perekonomian Maluku, dan yang telah dilakukan Kodam XVI/Pattimura adalah penerapan program Emas Biru (pemberdayaan potensi kelautan dan perikanan), Emas Hijau (pemberdayaan potensi daratan, terutama tumbuhan), dan Emas Putih (membangun kerukunan dan keharmonisan hidup orang basudara).

Peta Ancaman Acara bertajuk “Tatap Muka Pangdam XVI/Pattimura Bersama Komponen Masyarakat dalam Rangka Sosialisasi Ancaman Isu Global” di Aula Makorem 151/Binaiya itu dihadiri ratusan peserta dari berbagai elemen itu, mulai dari pejabat Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga pelajar dan mahasiswa.

Dalam pertemuan itu diungkapkan beberapa isu yang merupakan ancaman sangat berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri, sehingga harus dipahami betul oleh masyarakat.

Pertama isu Darwin, yakni adanya dugaan penempatan pasukan Amerika Serikat di Darwin, Austalia Utara, yang bisa mengancam keberadaan blok migas Masela atau yang disebut Lapangan Gas Abadi, terletak di Laut Arafura dan berjarak sekitar 492 kilometer dari pantai Darwin.

Peserta pertemuan diingatkan pada masalah “Celah Timor”, dimana Perdana Menteri Xanana Gusmao mengakui kekayaan negaranya itu dirampok oleh konspirasi asing, terbukti dari sidang arbitrase internasional yang memutuskan perkara sengketa minyak itu dikembalikan kepada Timor Leste dan Australia untuk menyelesaikannya.

Kabarnya, Australia baru akan berbagi hasil dengan Timor Leste atas “harta” itu pada 50 tahun yang akan datang.

Dibandingkan dengan “Celah Timor”, kandungan migas Blok Masela dipastikan jauh lebih besar, karena sudah 22 cekungan yang ditemukan.

Ancaman berikutnya terkait keberadaaan FPDA (Five Power Defence Arrangements) yang melibatkan negara-negara persemakmuran, yakni Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura, dibangun sejak 1971. Lima negara itu akan dengan cepat bersatu padu manakala ada serangan bersenjata terhadap Malaysia dan Singapura.

Sejarah mencatat, hubungan RI dengan Malaysia, Singapura dan Australia beberapa kali mengalami guncangan.

Selanjutnya menyangkut peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang atau biasa disebut narkoba. Kekuatan dari luar ditengarai menggunakan narkoba untuk “membunuh” generasi muda untuk melemahkan suatu negara.

Jurnal Data P4GN menyebutkan, pada 2016 ada lebih kurang 5,1 juta atau 2 persen dari jumlah penduduk Indonesia menyalahgunakan narkoba, dan setiap tahun 15.000 jiwa meninggal dunia akibat penggunaan “barang haram” tersebut. Apa yang disebut Perang Candu ini memiliki target pemusnahan generasi muda dan produktif.

Itu sebabnya Presiden Jokowi secara tegas menyatakan pengedar narkoba yang telah dinyatakan bersalah di pengadilan harus dihukum mati. Langkah serupa dilakukan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang menyatakan dalam memerangi narkoba maka HAM harus dikesampingkan.

Selain narkoba, yang perlu diwaspadai juga adalah gerakan terorisme, dimana fakta menunjukkan tidak sedikit pemuda dan bahkan anak-anak di Suriah disiapkan untuk masuk ke Indonesia.

Indonesia sendiri bisa disebut sebagai salah satu target serangan terorisme, mulai dari Bom Bali I dan II, Hotel Ritz Charlton, Hotel J.W. Marriot, Kedutaan Australia, Bom Sarinah-Thamrin, dan sebagainya, paling akhir bom molotov di Gereja Oikumene di Samarinda, Kalimantan Timur, yang mencederai empat balita, satu di antaranya meninggal dunia (Intan Olivia Marbun), dan bom di sebuah Vihara di Singkawang, Kalimantan Barat.

Yang terakhir adalah isu persaingan ekonomi, dimana Indonesia yang sumber daya alamnya melimpah sangat mungkin menjadi incaran negara-negara luar untuk dikuasai.

Amnesti Pajak Tersukses Salah satu isu yang masuk dalam kewaspadaan di bidang ekonomi adalah kesuksesan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menerapkan kebijakan Amnesti Pajak, yang membuat iri negara-negara lain, baik di Eropa maupun Asia.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh situs http://www.pajak.go.id, tebusan Amnesti Pajak Indonesia tercatat sebagai yang terbesar di dunia dengan capaian Rp97,2 triliun dari 366.768 wajib pajak (peserta Amnesti Pajak) dan 14.135 wajib pajak baru.

Kembalinya dana-dana nasional yang semula di parkir di luar negeri itu berpontensi ancaman, karena Indonesia dinilai akan tumbuh dan berkembang menjadi salah satu negara terkuat perekonomiannya di dunia.

Di samping itu, Indonesia adalah negara yang masuk dalam Peta Kesuburan Wilayah Ekuator bersama sejumlah negara di Afrika (Kongo, Ghana, Khad, Angola, Kamerun, Pantai Gading, Nigeria, Liberia), dan Amerika Latin (Kolumbia, Meksiko, Venezuela, Guatemala, Brazil, Guyana, Nikaragua, Panama, Bolivia, Ekuador).

Dalam Peak Oil Theory (Teori Puncak Minyak Bumi), konflik yang terjadi di negara-negara Timur Tengah umumya menyangkut penguasaan akan minyak. Namun, kondisi itu diyakini tidak akan terus bertahan hanya di kawasan tersebut, tetapi akan bergeser ke negara-negara penghasil pangan, air dan energi yang berada di kawasan Ekuator.

Artinya, Perang Minyak di Arab Spring akan bergeser ke negara-negara di lintasan garis khatulistiwa, termasuk Indonesia.

“Proxy War” Selain narkoba, terorisme, dan kompetisi global, hal yang perlu diwaspadai adalah “Proxy War” atau upaya mengadu domba masyarakat di suatu negara tanpa melibatkan diri secara langsung, dengan satu tujuan melemahkan negara tersebut sehingga mudah dikuasai.

Penjelasan singkatnya, taktik “divide et impera” (kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan) pada masa kolonial, kini muncul lagi dalam bentuk “invisible hand” (tangan/kekuatan tidak kelihatan) yang ingin menguasai suatu negara.

Karena itu, Indonesia yang multikultur, etnik, dan agama harus betul-betul dijaga semangat bhinneka tunggal ika-nya, jangan sampai tercabik-cabik karena sikap mengedepankan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

Pendek kata, jangan mau diadu domba! Kerusuhan Mei 1998, Konflik komunal di Sampit, Maluku, Poso, dan Lepasnya Timor Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi merupakan pelajaran sangat berharga dan hendaknya menjadikan masyarakat dan bangsa Indonesia semakin matang dan cerdas, tidak mudah terprovokasi hasutan-hasutan yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.

Bung Karno dan Jokowi sudah memperingatkan. Kini, saatnya bagi semua warga masyarakat untuk menyadari dan menjaga kekayaan alam negara ini, agar bisa dimanfaatkan bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

 


Penulis :  John Nikita Sahusilawane
Editor : Marcel Rombe Baan
Sumber : Antara, http://www.netralnews.com/news/opini/read/36912/..kolam.susu…indonesia.mengundang.iri.dan.bahaya

Skandal Laut Timor : Xanana Gugat Australia, Timor Barat Setuju

xanana_gusmao_101209165333

Xanana Gusmao

KUPANG — Pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Timor Barat, Rote, Sabu, dan Alor di Laut Timor Ferdi Tanoni mendukung langkah PM Timor Leste Xanana Gusmao yang tengah menggugat Australia soal batas Laut Timor di Mahkamah Internasional.

“Kami dukung sepenuhnya langkah Timor Leste tersebut karena Timor Barat juga memiliki kepentingan yang sama atas Laut Timor,” kata Tanoni yang juga pemerhati masalah Laut Timor itu di Kupang, Kamis, menanggapi gugatan Timor Leste yang sedang berlangsung di Mahkamah Internasional, Den Haag, Belanda.

Tanoni yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) itu mengatakan bahwa Timor Barat tidak hanya sebatas mendukung langkah gugatan tersebut, tetapi bersedia pula untuk menghadiri panel di Mahkamah Internasional tersebut.

“Laut Timor yang kaya akan sumber alam gas dan minyak bumi itu, bukan hanya milik Timor Leste, melainkan juga adalah milik rakyat Indonesia yang mendiami Pulau Timor, Rote, Sabu, dan Alor,” ujar mantan agen imigrasi Kedutaan Besar Australia itu.

download

Penulis buku “Skandal Laut Timor, Sebuah Barter Ekonomi Politik Canberra-Jakarta” itu menegaskan bahwa perjanjian batas laut Timor yang disepakati oleh Indonesia dan Australia antara 1974 dan 1997 sangat merugikan rakyat Indonesia yang mendiami bumi Nusa Tenggara Timur.

Hubungan Timor Leste dan Australia saat ini “mulai tidak mesra” menyusul tindakan Australia memata-matai para menteri di negara baru itu selama proses negosiasi perjanjian sumber daya Laut Timor pada tahun 2004.

Tidak mesranya hubungan kedua negara itu, kata Tanoni yang juga Peraih Civil Justice Award Nasional dari Aliansi Pengacara Australia (ALA), diperparah lagi tindakan Badan Intelijen Australia (ASIO) melakukan pembredelan terhadap kantor dan rumah pengacara pemerintah Timor Leste Bernard Colleary di Canberra, Australia, pada hari Senin (2/11).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perjanjian pendapatan bagi hasil untuk gas dasar Laut Timor antara Australia dan Timor Leste terdapat syarat bahwa Timor Leste akan mengesampingkan klaim untuk batas maritim permanen selama 50 tahun ke depan sehingga menimbulkan pemberontakan di Timor Leste yang melukiskannya sebagai “sebuah perjanjian yang sama sekali tidak adil”.

20130428185431169

Tanoni menambahkan bahwa Australia bukan lagi dipandang sebagai “tetangga yang baik” yang dalam membangun sebuah kebersamaan antarnegara karena telah melakukan tindakan mata-mata terhadap tetangga terdekatnya demi kepentingan dan keuntungan sendiri, seperti yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam hubungan dengan itu, Tanoni juga meminta Jakarta agar berani dan tegas menyatakan kepada Australia untuk berkata jujur bahwa perjanjian-perjanjian batas ZEE-Landas Kontinen dan Batas-batas dasar Laut tertentu di Laut Timor yang disepakati antara 1974 dan 1998 semuanya tidak berdasarkan pada fakta geologi dan geomorfologi Laut Timor serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip internasional.

Oleh karena itu, kata dia, sikap dan langkah politik pemerintah Timor Leste itu seharusnya mendapat dukungan penuh dari pemerintahan Presiden SBY, yakni dengan melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh perjanjian bilateral antara kedua negara serta membatalkan seluruh perjanjian tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas-batas Dasar Laut Tertentu serta Batas Landas Kontinen di Laut Timor dan Arafura, kemudian dirundingkan kembali secara trilateral bersama Timor Leste.

797Peta Laut Timor_int

Peta laut timor (inet)

Ia mengatakan bahwa argumentasi Australia yang mengatakan Pulau Timor dan benua Australia berada dalam dua landas kontinen yang berbeda adalah sebuah kebohongan belaka agar Australia bisa menguasai 85 persen wilayah Laut Timor.

“Secara teknis dapat kita buktikan bahwa Pulau Timor dan Benua Australia berada dalam satu landas kontinen yang sama, yakni Landas Kontinen Australia sehingga penetapan batas-batas laut tersebut harus disesuaikan dengan prinsip internasional yang menggunakan ‘median line’ atau garis tengah,” katanya menegaskan.

Ia menambahkan bahwa kesepakatan atas semua perjanjian yang dibuat Indonesia dan Australia itu hanya menguntungkan Australia, sementara rakyat NTT hanya menerima penderitaannya saja sehingga sepatutnya untuk ditinjau kembali demi kepentingan bersama tiga negara.

Selain itu, secara de facto dan de jure telah terjadi perubahan geopolitik yang sangat signifikan di kawasan Laut Timor dengan lahirnya sebuah negara baru bernama Timor Leste sehingga Laut Timor bukan lagi hanya milik Indonesia dan Australia, melainkan juga menjadi miliknya Timor Leste.

http://www.republika.co.id

Ghazwul Fikr : Mentalitas Inlander dan Kaki Tangan Internasional

Kejahatan menguras kekayaan Indonesia lewat manipulasi administrasi dan menjadikan pusat pertambangan Freeport sebagai industri pertambangan misterius dan rahasia

migasindonesia

Ilustrasi (Inet)

Oleh: Nuim Hidayat 

“Mereka (kaum imperialis) dulu menggunakan peluru dan tali… sekarang mereka menggunakan Bank Dunia dan IMF (They used to use the bullet or the rope…now they use World Bank and the International Monetery Fund).” (Jesse Jackson)

“IMF bertindak bagaikan anjing pengintil Departemen Keuangan Amerika (IMF acts as a lap dog of the Use Treasury).” (The New York Times).

Amien Rais mengkritik keras Bank Dunia dan IMF dalam bukunya “Selamatkan Indonesia”.  Menurut Amien, peran IMF sangat negative dalam keruntuhan ekonomi Afghanistan 2001. Rusia ekonominya makin parah karena resep IMF dan kini setelah semua hutangnya dilunasi ke IMF, ekonominya makin maju.

“Di negara-negara Afrika peran IMF dan WB juga dinilai destruktif. Sangat terasa proses pemelaratan negara-negara Afrika gara-gara percaya dengan hutang yang diberikan oleh kedua alat imperialism ekonomi Barat itu. Kesehatan rata-rata penduduk Afrika makin buruk, pendidikan makin amburadul dan standar kehidupan umumnya makin melorot, karena hal-hal ini tidak diunggulkan dalam SAP ala IMF dan WB,” tulis Amien. Hugo Chavez, presiden Venezuela bahkan dengan tegas menyatakan bahwa Bank Dunia dan IMF adalah alat imperialism Amerika (tools of US Imperialism).

Di dalam negeri Amien mengritik keras kontraktor-kontraktor minyak asing yang menguasai negeri ini. Misalnya Blok Cepu yang diserahkan kepada Exxon Mobil untuk pengelolaannya sampai 2036. Dradjad Wibowo menghitung seandainya Blok Cepu itu dikelola sendiri oleh Pertamina, sementara Exxon Mobile semacam mitra yunior (sesuatu yang realistis, masuk akal dan yang seharusnya), Pertamina akan memperoleh tambahan asset senilai 40 milyar dolar. Itu didasarkan asumsi harga minyak US$50 per barel dan gas US$3 per mmbtu. Cadangan minyak di Blok Cepu minimal 600 juta barel sedangkan cadangan recorevable gas paling sedikit 2 trilyun standar kaki kubik (TCF). Pertamina bisa mendapat dana segar katakanlah US$6-8milyar untuk keperluan ekspansi usahadan segala kegiatan yang bermanfaat bagi bangsa.

Marwan Batubara dan kawan-kawan telah menerbitkan buku “Tragedi dan Irni Blok Cepu: Nasionalisme yang Tergadai (2006)”. Dalam buku setebal 288 itu Marwan dkk menyebut kebodohan sengaja sehingga “Kabinet Indonesia Bersatu berpihak pada kepentingan Exxon Mobil”.

Kwik Kian Gie dalam cover belakang buku itu berkomentar : “Jika setelah 60 tahun merdeka tidak ada orang Indonesia yang mampu mengeksploitasi gas Cepu, maka kemungkinannya hanya ada dua : semuanya sudah disuap Exxon Mobil atau semuanya masih bermental budak/inlander.”

Dalam masalah perbankan, Indonesia juga sudah bertekuklutut pada kaki tangan internasional. Bank Indonesia tidak membatasi kepemilikan asing terhadap perbankan, karena investor atau badan hukum asing  boleh memiliki hingga 99 persen saham bank di Indonesia.

Padahal negara lain membatasi di bawah 50 persen. Filipina membatasi pemilikan asing hanya sampai 51 persen, Thailand 49 persen, India 49 persen, Malaysia 30 persen, China 25 persen, Vietnam 30 persen. “Negara-negara Asia itu sadar kalau pihak asing diperbolehkan menguasai perbankan nasional mereka, ekonomi mereka akan tersandera oleh asing dan mereka tidak pernah menjadi tuan di negeri sendiri. Amerika Serikat, pemimpin puncak globalisasi dan liberalisasi ekonomi saja, membatasi kepemilikan asing di perbankan nasionalnya hanya sampai 30 persen,”tegas tokoh Muhammadiyah ini.

Mentalitas inlander kita juga nampak jelas dalam pengelolaan tambang baik Migas maupun non Migas. Freeport Mac Moran di Papua, sejak 1967 menambang emas, perak dan tembaga di propinsi paling timur yang kaya raya dengan sumber daya alam.

Kontrak Karya I diperbarui pada 1991 untuk masa setengah abad, sehingga Kontrak Karya II baru berakhir pada 2041. “Bayangkan tatkala generasi saya, Yudhoyono, Jusuf Kalla dan seanteronya sudah lama jadi almarhum, Freeport masih terus menguras habis kekayaan alam Papua,” jelas Amien.

Korporasi Amerika itu menurut Amien, melakukan beberapa kejahatan sekaligus.

Pertama, kejahatan lingkungan : tailings atau buangan limbah yang setiap hari berjumlah 300 ribu ton telah menjadikan sistem sungai Aghawagon-Otomona-Ajkwa mengalami kerusakan total. Tidak ada lagi ikan dan tanda-tanda kehidupan lainnya disana.

Kedua, Freeport melakukan kejahatan perpajakan. “Ketika pada  pertengahan 1990-an saya menulis Freeport tidak membayar pajak seperti seharusnya karena hanya menjadi pembayar pajak terbesar nomor delapan atau sembilan, tiba-tiba setelah tulisan saya di harian Republika, pada tahun berikutnya Freeport menjadi pembayar pajak urutan pertama,”tegas Amien dalam buku monumentalnya “Selamatkan Indonesia”.

Ketiga, kejahatan etika dan moral dilakukan oleh Freeport dengan memberi uang sogokan kepada oknum-oknum polisi dan militer dengan dalih administrative costs, security costs dan dalih-dalih lainnya. Harian New York Times 27 Desember 2005 menulis sangat panjang tentang berbagai hal negative mengenai Freeport. Koran Amerika itu bahkan menyebut nama-nama perwira-perwira menengah dan tinggi TNI dan Polri yang mendapat kucuran dolar dari Freeport. Di samping 35 juta dollar dikeluarkan Freeport untuk ikut membangun infrastruktur militer, 70 Land Rovers dan Land Cruisers diberikan pada para komandan.

Keempat, kejahatan kemanusiaan. Tujuh suku Papua yang punya hak ulayat digusur begitu saja dari tanah warisan turun temurun dan diantara mereka meninggal karena peluru satgas Freeport. Chris Ballard, antropolog Australia yang pernah bekerja di Freeport dan Abigail Abrash, pembela hak asasi manusia dari Amerika, memperkirakan sekitar 160 orang terbunuh antara 1975-1997 di daerah pertambangan dan sekitarnya.

Kelima, kejahatan menguras kekayaan Indonesia lewat manipulasi administrasi dan menjadikan pusat pertambangan Freeport sebagai industri pertambangan misterius dan rahasia. Kekayaan Freeport sesungguhnya jauh lebih besar daripada kekayaan yang diungkap dalam laporan resminya. Kalau Freeport dapat mengakuisisi Philip Dodge Corp dengan membayar tunai 70% darin 25,6 milyar dolar, tentu kekayaan Freeport sesungguhnya jauh lebih besar daripada apa yang dilaporkan ke Indonesia, sebagai pemilik dan pemangku kekayaan alam di Papua itu.*

Penulis Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Kota Depok

 http://www.hidayatullah.com/

Laporan dari Den Haag: Belanda Peringati 200 Tahun Usia Monarki (1813-2013)

195600_image

Sumber: Arsip Kotapraja Den Haag

Den Haag – Hari ini, Sabtu (30 November 2013) Pangeran Willem Frederik van Oranje-Nassau 200 tahun lalu menginjakkan kakinya kembali ke Belanda, tepatnya di Pantai Scheveningen, Den Haag.

Ketika Napoleon ditaklukkan pada akhir 1813, Belanda menyatakan proklamasi kemerdekaannya pada 20 November 1813 dan diumumkan kembalinya dinasti Oranje-Nassau. Pangeran Willem Frederik van Oranje-Nassau yang sedang berada dalam pengasingan di Inggris dihubungi untuk segera kembali.

Pada 30 November 1813, atau bertepatan dengan hari ini, Pangeran Willem Frederik van Oranje- Nassau mendarat di Pantai Scheveningen, Den Haag dan selanjutnya dinobatkan sebagai raja Belanda pertama dari dinasti Oranje-Nassau.

Pangeran Willem Fredrik adalah putera Willem V, yang menyelamatkan diri ke Inggris saat Belanda jatuh dan dikuasai oleh Prancis pada 1795.

BENELUX

Wilayah Belanda sepeninggal Prancis meliputi gabungan Belanda dan Belgia sekarang (1813-1830)

Peringatakan 200 tahun kembalinya Pangeran Willem Fredrik tersebut diperingati dengan meriah, dihadiri oleh Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima, Walikota Den Haag Jozias van Aartsen, para pejabat pemerintah dan undangan.

Seluruh prosesi berlangsung mirip dengan situasi sebenarnya pada saat itu, termasuk pakaian para bangsawan dan warga penyambut, kereta kuda dan rutenya dari Pantai Scheveningen ke kota ‘s Gravenhage, nama lain dari Den Haag.

Pangeran Willem Fredrik diperankan oleh seorang aktor, sebagai sosok yang memancarkan wibawa dan kharisma. Selain sisi otentiknya, juga digelar sisi modernnya dengan demonstrasi militer dari Korps Marinir Belanda. Rangkaian peringatan ini menjadi atraksi wisata yang menarik bagi turis domestik maupun asing.

Menurut informasi di situsweb Kotapraja Den Haag, selepas prosesi penyambutan kembalinya Pangeran Willem Fredrik, kemeriahan masih akan berlangsung sepanjang hari dengan perayaan di pelabuhan, konser musik, dan unjuk kekuatan Pasukan Marinir, Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Marechaussee.

Setelah merdeka pada 1813 dan menjadi Kerajaan Monarki Konstitusional, wilayah Belanda sepeninggal Prancis meliputi gabungan Belanda dan Belgia sekarang. Pada 1830 pecah Revolusi Belgia, selanjutnya Belanda dan Belgia masing-masing menjadi negara sendiri.

http://news.detik.com

http://www.sitesatlas.com

Kajian Sejarah Intelijen : Perjanjian UKUSA

800px-UKUSA_Map.svg

Komunitas UKUSA  atau Five Eyes (Britania Raya, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru)

United Kingdom–United States of America Agreement (UKUSA/juːkˈsɑː/ yu-ku-sa),[1][2] atau Perjanjian Britania Raya–Amerika Serikat, adalah perjanjian kerja sama multilateral dalam bidang intelijen sinyal antara Britania Raya, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Aliansi operasi intelijen ini juga dikenal dengan istilah Five Eyes (FVEY).[3][4][5][6]

Berawal dari kesepakatan informal terkait dengan Piagam Atlantik 1941, perjanjian rahasia ini diperbarui lagi melalui pengesahan Perjanjian BRUSA 1943 sebelum diberlakukan secara resmi pada tanggal 5 Maret 1946 oleh Britania Raya dan Amerika Serikat. Pada tahun-tahun berikutnya, perjanjian ini diperluas untuk mencakup tiga jajahan Persemakmuran Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Negara-negara lain (“pihak ketiga”) seperti Jerman Barat,Filipina, dan beberapa negara Skandinavia juga bergabung dengan komunitas UKUSA.[7]

Sebagian besar pembagian informasi ini dilakukan melalui jaringan ultrasensitif STONEGHOST. Jaringan ini berisi “rahasia-rahasia dunia Barat yang sangat dijaga ketat”.[8]Selain menetapkan peraturan pembagian intelijen, perjanjian ini meresmikan dan menetapkan “Hubungan Istimewa” (Special Relationship) antara Britania Raya dan Amerika Serikat.[9][10]

Karena tergolong perjanjian rahasia, keberadaannya tidak diketahui oleh Perdana Menteri Australia sampai tahun 1973,[11] dan baru diungkapkan ke publik tahun 2005.[10] Pada 25 Juni 2010, untuk pertama kalinya dalam sejarah, teks lengkap perjanjian ini dirilis ke publik oleh Arsip Nasional Britania Raya dan bisa diakses di Internet.[12][7] Sesaat setelah dirilis, Perjanjian UKUSA sepanjang tujuh halaman ini diakui oleh majalah Time sebagai salah satu dokumen terpenting era Perang Dingin karena memiliki dampak sejarah yang besar.[10]

Saat ini, pengungkapan pengintaian massal 2013 oleh Edward Snowden menunjukkan bahwa aktivitas pembagian informasi intelijen antara sekutu-sekutu Dunia Pertama era Perang Dingin telah merambah ranah digital World Wide Web.[13][14][15]

Tentang

Meski aliansi UKUSA sering dikaitkan dengan sistem ECHELON, intelijen yang diproses bergantung pada banyak sumber informasi dan intelijen yang dibagikan tidak terikat pada intelijen sinyal saja. Tabel berikut memberi gambaran tentang lembaga pemerintah yang terlibat dan masing-masing tugasnya di dalam komunitas “Five Eyes”:[3]

Negara Intelijen sinyal Intelijen pertahanan Intelijen keamanan Intelijen manusia
 Amerika Serikat National Security Agency (NSA) DIA FBI CIA
 Britania Raya Government Communications Headquarters (GCHQ) DIS MI5 MI6
 Australia Defence Signals Directorate (DSD) DIO ASIO ASIS
 Kanada Communications Security Establishment Canada(CSEC) CDI CSIS CSIS
 Selandia Baru Government Communications Security Bureau(GCSB) DDIS SIS SIS

Galeri

UKUSA1

Sampul Perjanjian UKUSA 1946

UKUSA_Agreement_1946.pdf

Tanda tangan kepala staf Britania dan Amerika

UKUSA_top_secret

Teks di bawah judul Top Secret: “To be kept under lock and key: Never to be removed from office.” (Appendix F)

UKUSA_Washington

Kriptoanalis Harry Hinsley, Sir Edward Travis, danJohn Tiltman dari Britania Raya

Referensi

  1. ^ National Security Agency (24 June 2010). Declassified UKUSA Signals Intelligence Agreement Documents AvailableSiaran pers. Diakses pada 25 June 2010.
  2. ^ Also known as the Quadripartite Agreement or Quadripartite Pact (EPIC, Privacy International (2002), Privacy and Human Rights 2002: An International Survey of Privacy Rights and Developments, Epic, 2002, hlm. 100ISBN 1-893044-16-5)
  3. ^ a b Cox, James (December 2012). “Canada and the Five Eyes Intelligence Community”Canadian Defence and Foreign Affairs Institute.
  4. ^ McGregor, Richard. “Global Insight: US spying risks clouding ‘five eyes’ vision”Financial Times. Diakses 30 August 2013.
  5. ^ Ben Grubb. “Mission almost impossible: keeping a step ahead of prying ‘Five Eyes'”The Sydney Morning Herald. Diakses 21 October 2013.
  6. ^ Gurney, Matt. “Canada Navy Spy Case”National Post. Diakses 13 August 2013.
  7. ^ a b Norton-Taylor, Richard (25 June 2010). “Not so secret: deal at the heart of UK-US intelligence”The Guardian. Diakses 25 June 2010.
  8. ^ Rob Gordon. “Navy spy probe kept military in dark: documents”Canadian Broadcasting Corporation. Diakses 20 October 2013. “The military’s fears were well-founded, given Delisle had access to terabytes of some of the Western world’s most closely guarded secrets. He operated a computer system called Stone Ghost, which links the intelligence services of the Five Eyes: the United States, Britain, Canada, Australia and New Zealand.”
  9. ^ Duncan Gardham. “Document that formalised ‘special relationship’ with the US”The Daily Telegraph. Diakses 29 October 2013.
  10. ^ a b c Adam White (29 June 2010). “How a Secret Spy Pact Helped Win the Cold War”Time.
  11. ^ Jordan Chittley and Kevin Newman. “Canada’s role in secret intelligence alliance Five Eyes”CTV News. Diakses 20 October 2013.
  12. ^ “Newly released GCHQ files: UKUSA Agreement”The National Archives. June 2010. “The files contain details of the recently avowed UKUSA Agreement – the top secret, post-war arrangement for sharing intelligence between the United States and the UK. Signed by representatives of the London Signals Intelligence Board and its American counterpart in March 1946, the UKUSA Agreement is without parallel in the Western intelligence world and formed the basis for co-operation between the two countries throughout the Cold War.”
  13. ^ MELISSA EDDY. “For Western Allies, a Long History of Swapping Intelligence”The New York Times. Diakses 20 October 2013.
  14. ^ Nathan Smith. “The world of signals intelligence and GCSB in context”National Business Review. Diakses 20 October 2013. “A partnership with various telecommunications industries has secured access to the internet for the UKUSA signals agencies. All traffic on the internet and via emails is reportedly captured and stored.”
  15. ^ Alexander Abdo and Patrick Toomey. “The NSA is turning the internet into a total surveillance system”The Guardian. Diakses 20 October 2013.

Bacaan lanjutan

  • Bryden, John. Best Kept Secret: Canadian Secret Intelligence in the Second World War. Toronto: Lester Publishing, 1993, ISBN 1895555299.
  • Coxsedge, Joan; Coldicutt, Ken; Harant, Gerry (1982), Rooted in secrecy: the clandestine element in Australian politics, Committee for the Abolition of Political Police, hlm. 101
  • Frost, Mike and Michel Gratton. Spyworld: Inside the Canadian and American Intelligence Establishments. Toronto: Doubleday Canada, 1994.
  • Hamilton, Dwight. Inside Canadian Intelligence: Exposing the New Realities of Espionage and International Terrorism. Toronto:Dundurn Press, 2006.
  • Janczewski, Lech; Colarik, Andrew M. (2008), Cyber warfare and cyber terrorism, Premier Reference Series, Gale virtual reference library, Idea Group Inc (IGI), hlm. 454,455ISBN 1-59140-991-8
  • Hager, Nicky (1996) Secret Power, New Zealand’s Role in the International Spy Network; Craig Potton Publishing, Nelson, NZ;ISBN 0-908802-35-8; (ONLINE EDITION)
  • Richelson, Jeffrey T.; Ball, Desmond (1985). The Ties That Bind: Intelligence Cooperation Between the UKUSA Countries. London:Allen & UnwinISBN 0-04-327092-1.
  • Richelson, Jeffrey T. The United States Intelligence Community, fifth ed. Westview Press, Boulder, Colo.; ISBN 978-0-8133-4362-4; 2008.
  • Rosen, Philip. The Communications Security Establishment: Canada’s Most Secret Intelligence Agency. Ottawa: Library of Parliament Research Branch, 1993.
  • Rudner, Martin. Canada’s Communications Security Establishment: From the Cold War to Globalization in Intelligence and National Security. Volume 16 Number 1 (Spring 2001). 97–128.
  • Whitaker, Reginald. Cold War Alchemy: How America, Britain, and Canada Transformed Espionage into Subversion in Intelligence and National Security.

Pranala luar

%d bloggers like this: