Posts from the ‘HUKUM DI INDONESIA’ Category

TAFSIR MK: HUKUMAN MATI TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

Oleh: PAN MOHAMAD FAIZ

Tafsir UUD 1945 oleh Mahkamah Konstusi terkait dengan konstitusionalitas “Hukuman Mati” yang telah ditunggu lama akhirnya tiba juga. Berikut merupakan kutipan berita resmi yang diturunkan oleh Mahkamah dari ruang persidangan sesaat setelah palu Majelis diketukkan sebagai tanda diputusnya perkara dengan sifat final dan binding.

Ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika, sepanjang mengenai ancaman pidana mati, tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Hal tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan permohonan pengujian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang diajukan para Pemohon perkara 2/PUU-V/2007 (Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani, Myuran Sukumaran, Andrew Chan) dan Pemohon perkara 3/PUU-V/2007 (Scott Anthony Rush), Selasa (30/10) di Ruang Sidang MK. Para Pemohon yang sebagian merupakan warga negara asing yang telah dipidana mati tersebut merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan adanya ancaman pidana mati dalam UU Narkotika.

Dalam konklusinya, terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon warga negara asing tersebut, MK menyatakan bahwa para Pemohon yang berkewarganegaraan asing tidaklah mempunyai kedudukan hukum, sehingga permohonan Myuran Sukumaran, Andrew Chan dan Scott Anthony Rush tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menanggapi argumentasi pokok yang diajukan para Pemohon bahwa pidana mati bertentangan dengan hak untuk hidup (right to life) yang menurut rumusan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, MK mendasarkan pada original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi. Hal ini diperkuat pula dengan penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945. Jadi, secara penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

Ketidakmutlakan hak untuk hidup (right to life), baik yang berwujud ketentuan-ketentuan yang membolehkan diberlakukannya pidana mati dengan pembatasan-pembatasan tertentu ataupun ketentuan-ketentuan tentang penghilangan nyawa secara absah, dapat juga ditemukan dalam sejumlah instrumen hukum internasional yang mengatur tentang atau berkait dengan hak asasi manusia, di antaranya, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Protocol Additional I to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict, Protocol Additional II to the 1949 Conventions and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflict, Rome Statute of International Criminal Court, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human Rights), American Convention on Human Rights, Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Concerning the Abolition of the Death Penalty.

Sebagai contoh, ICCPR yang digunakan para Pemohon untuk mendukung dalil-dalilnya, tidaklah melarang negara-negara pihak (state parties) untuk memberlakukan pidana mati, tetapi ada pembatasan diberlakukan hanya terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut (the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime..) [Pasal 6 ayat (2) ICCPR]. Artinya, dengan dimungkinkannya suatu negara memberlakukan pidana mati (meskipun dengan pembatasan-pembatasan), hal itu merupakan bukti bahwa hak untuk hidup tidaklah bersifat mutlak.

Terkait dengan itu, MK menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; serta Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika tergolong ke dalam kelompok kejahatan yang paling serius baik menurut UU Narkotika maupun menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku pada saat kejahatan tersebut dilakukan. Dengan demikian, kualifikasi kejahatan pada pasal-pasal UU Narkotika di atas dapat disetarakan dengan “the most serious crime” menurut ketentuan Pasal 6 ICCPR.

MK juga memberikan beberapa catatan penting, sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan hukum putusan, salah satunya adalah ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh: bahwa pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun; pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh. Selain itu, demi kepastian hukum yang adil, MK juga menyarankan agar semua putusan pidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) segera dilaksanakan.

Terhadap putusan ini, empat orang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinions). Pendapat berbeda Hakim Konstitusi H. Harjono khusus mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon Warga Negara Asing. Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi mempunyai pendapat berbeda mengenai Pokok Permohonan. Sedangkan Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mempunyai pendapat berbeda baik mengenai kedudukan hukum (legal standing) maupun Pokok Permohonan.

Dalam salah satu hasil penelitiannya tentang Hukuman Mati berikut artikel yang telah dimuat di Jakarta Post pada bulan Mei lalu, Penulis juga telah menguraikan analisa yang sedikit banyak juga disampaikan dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan secara ringkat di atas.

Pertanyaannya sekarang, apakah rezim hukuman mati di Indonesia sudah pasti terus bertahan? Jawabannya adalah iya dan tidak. “Iya” karena hukuman mati dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat khusus dan spesifik, dan “Tidak” karena Mahkamah hanya memutuskan konstitusionalitas Hukuman Mati pada UU Narkotika. Bagaimana dengan ketentuan hukuman mati pada UU lainnya, misalnya dalam KUHP atau UU Darurat? Mulai saat ini, pertimbangan hukum Mahkamah dapat dijadikan senjata pamungkas untuk memangkas berbagai ketentuan hukuman mati di berbagai UU yang tidak sesuai dengan tafsir Mahkamah.

http://jurnalhukum.blogspot.com

Wawancara Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD: Hukuman Mati Itu Konstitusional

Sampai sekarang kontroversi mengenai pembatalan hukuman mati bagi penjahat narkoba oleh hakim Mahkamah Agung (MA) terus berlangsung. Bahkan diberitakan, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menganggap pembatalan hukuman mati itu sudah benar. Berikut ini keterangan Ketua MK Mahfud MD kepada harian Seputar Indonesia (SINDO).

Benarkah Anda mengatakan, pembatalan hukuman mati oleh hakim MA sudah benar dan konstitusional?

Tidak mungkinlah saya mengatakan itu. Itu kan hanya karangan wartawan sebuah media online saat mewawancarai saya, yaitu saat saya dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ke Pondok Pesantren Al-Hikam di Malang, Kamis lalu. Saya ditanyai oleh banyak wartawan, tapi hanya satu media yang menulis salah. Di sana ditulis, ”Mahfud Nilai Putusan MA soal Vonis Gembong Narkoba Sudah Benar”. Saya tak bilang begitu, itu kesalahan yang tampaknya disengaja untuk meramaikan opini saja.

Apa yang sebenarnya Anda katakan saat itu?

Ketika ditanya, bagaimana tanggapan saya tentang pembatalan hukuman mati itu, saya katakan, sebagai ketua MK saya tak berwenang menilai vonis hakim MA. MK dan MA mempunyai kewenangan sendiri-sendiri.Tapi kalau ditanyakan kepada hakim MA yang memutus tentang itu tentu hakimnya mengatakan bahwa putusannya sudah benar.Itu yang saya katakan.

Jadi Anda tidak menyatakan bahwa pembatalan hukuman mati itu sudah benar dan konstitusional?

Sebagai hakim MK tentu saya tak mungkin mengatakan itu.Saya hanya boleh mengatakan, hakim itu mempunyai kebebasan untuk memutus sesuai dengan keyakinannya bahwa putusannya benar.Tapi secara pribadi saya tentu mempunyai pendapat yang saat itu tak ditanyakan.

Apa pendapat Anda pribadi?

Menurut saya,hak hakim untuk memutus seperti apa pun. Tapi kalau memutus pembatalan hukuman mati itu dengan pertimbangan bahwa hukuman mati yang ada di dalam UU itu bertentangan dengan konstitusi, maka hal itu sangat salah. Salahnya, kalau begitu,berarti hakim MA mengadili isi UU yang merupakan pengaturan yang abstrak dan bukan hanya mengadili kejahatan narkoba sebagai kasus konkretnya. Padahal hakim MA tidak berwenang mengadili UU.

Jadi hakim MA itu salah memvonis pembatalan hukuman mati?

Membatalkan hukuman mati, bahkan juga membebaskan penjahat narboba, itu boleh dan sah sebagai wewenang hakim untuk memutus sesuai dengan keyakinannya. Tapi kalau menggunakan alasan bahwa hukuman mati bertentangan dengan konstitusi, itu salah besar.Sebab berdasar UUD 1945 yang berwenang menyatakan hukuman mati di dalam UU bertentangan atau tidak dengan konstitusi adalah MK dan sejak zaman Pak Jimly, dengan berbagai model penafsiran, MK sudah memutus bahwa hukuman mati itu konstitusional.

Bukankah hukuman mati itu melanggar hak asasi yang tak bisa dikurangi?

Kata siapa? MK sudah memutus itu dengan berbagai model penafsiran mulai dari tafsir gramatis, historis atau original intent, sistematis, teleologis, dan sosiologis yang simpulannya ancaman hukuman mati bagi tindak pidana berat itu adalah konstitusional dan dapat dijadikan isi UU sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Apa saja kejahatan yang diancam dengan hukuman mati?

Banyak. Misalnya kejahatan terorisme yang hukuman matinya telah dijatuhkan kepada Amrozi dan Imam Samudra, pembunuhan berencana yang dijatuhkan kepada Ryan, begitu juga kejahatan narkoba yang telah menghukum mati beberapa orang. Jangan lupa, korupsi dalam keadaan dan skala tertentu juga diancam hukuman mati. Itu semua ada UU yang memberlakukannya. Adalah tak relevan kalau kita masih mempersoalkan keniscayaan ini.

Mengapa kejahatan narkoba perlu diancam dengan hukuman mati?

Karena kejahatan narkoba itu bukan hanya membunuh hidup, tetapi membunuh kehidupan manusia,bahkan masyarakat luas.Kejahatan narkoba itu bukan hanya menghilangkan belasan ribu nyawa manusia setiap tahun, tetapi menghancurkan kehidupan dan masa depan generasi penerus bangsa. Kalau ingin bangsa dan negara ini selamat, kita tak boleh toleran terhadap kejahatan narkoba, korupsi, dan terorisme.

Catatan Penting:

Indonesia sebagai Negara Hukum telah mengatur mengenai Ancaman Hukuman PIDANA MATI, baik dalam Konstitusi Negara maupun Peraturan Perundang-undangan, diantaranya:

1. PUTUSAN MK. Nomor 2-3/PUU-V/2007, menyatakan: “Hukuman mati kasus narkoba itu konstitusional”

2. UU No. 22/1997 tentang Narkotika

3. UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. UU No. 15/2003 Jo. PERPU No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

5. Beberapa pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

sumber:
http://www.seputar-indonesia.com
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Daftar 10 Koruptor Yang Dijatuhi Hukuman Mati Di China

Korupsi menjadi penyakit akut di seluruh wilayah di dunia. Masing-masing negara memiliki cara yang berbeda untuk mencegah dan menindaknya. Belum lama ini, Indonesia sempat diramaikan dengan munculnya wacana hukum mati koruptor. Namun wacana tersebut menjadi perdebatan sengit berbagai pihak.

Terlepas dari kontroversi wacana hukum mati koruptor di Indonesia tersebut, China justru terkenal ‘ringan’ dalam menjatuhkan hukuman mati kepada para pelaku korupsi di negara itu. Berikut adalah 10 putusan hukuman mati yang dijatuhkan kepada koruptor di China:

1. Pemimpin Perusahaan Negara Gasak Emas dan Menggelapkan Dana Rp 151 Miliar

Mantan pemimpin perusahaan negara Qiankun Gold and Silver Refinery Co Ltd, di China, Song Wendai, dijatuhi hukuman mati karena melakukan penggelapan. Dia mencuri emas senilai 12 juta yuan (Rp 18,51 miliar) dan perak dari perusahaan di tempat dia menjabat yang kemudian dijualnya di toko-toko perhiasan.

Selain itu, dia juga memperoleh saham perusahaan dengan cara ilegal serta menggelapkan dana milik publik sebesar 87 juta Yuan (Rp 133,88 miliar). Aksi ini dilakukan Song antara tahun 2002-2007.

Jaksa setempat menyita 2,7 juta yuan uang tunai, 134 kg emas, 995,34 kg perak, 81,09 gram platinum, empat rumah dan empat kendaraan dari Song. Semua barang sitaan ini dikembalikan ke kas negara.

Xinhua mengatakan Song menyembunyikan emas curiannya di sebuah mobil yang diparkir di garasi bawah tanah rumahnya di Beijing. Demikian diberitakan Shanghai Daily pada 16 Oktober 2012.

2. Pejabat Departemen Perencanaan Kota di Cina Korupsi Rp 49,61 Miliar

Pejabat Departemen Perencanaan Kota, Luo Yaping, didakwa menggelapkan uang negara sebesar 32,39 juta yuan (Rp 49,61 miliar). Perempuan ini dieksekusi pada November 2011 lalu.

Selain itu, wanita kelahiran 1960 ini juga menerima suap sebesar 300 ribu yuan (Rp 462,6 juta). Demikian diberitakan China Daily pada 9 November 2011.

3. Menerima Suap Rp 8,2 Miliar untuk Izin Obat Mematikan

Kepala Administrasi urusan makanan dan obat-obatan di Cina, Zheng Xiaoyu (62), dijatuhi hukuman mati pada 29 Mei 2007. Zheng didakwa menerima suap sebesar US$ 850.000 (Rp 8,2 miliar) untuk perizinan perdagangan 137 obat-obatan yang membunuh 10 orang.

Zheng dieksekusi pada 10 Juli 2007. Demikian diberitakan New York Times pada 11 Juli 2011. Tidak diketahui bagaimana cara eksekusi yang dilakukan kepada Zheng. Namun dalam kebanyakan kasus petugas pengadilan mengeksekusi tahanan dengan menembak bagian kepala.

4. Menerima Suap Kontrak Pemerintah Sebesar Rp 92,52 Miliar

Sekretaris Partai Komunis di Nanchang County dan Kota Hufang, Tang Chengqi dan Zhang Xiaohua dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun. Keduanya menerima suap lebih dari 60 juta Yuan (Rp 92,52 miliar) dari pengembang real estate untuk mendapatkan proyek pemerintah. Demikian diberitakan oleh China Times pada 2 Desember 2012.

5. Kepala Deputi Songjuang Terima Suap Rp 23,13 Miliar

Kepala Deputi Pemerintahan Distrik Songjuang, Chen Meng, dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan 2 tahun oleh Pengadilan Shanghai pada (23/4). Chen didakwa menerima suap dari proses pembangunan kota. Ia terbukti menerima uang sebesar 15 juta Yuan (Rp 23,13 miliar) dari manager proyek. Demikian diberitakan oleh China Daily pada 23 April 2012.

6. Mantan Penasihat Politik Senior Terima Suap Rp 18,5 Miliar

Pengadilan di China menjatuhi hukuman mati dengan masa percobaan 2 tahun kepada mantan penasihat politik senior dari Provinsi Jiangxi, Song Chenguang, pada 27 April 2012. Song menerima suap sebesar 12 juta Yuan (Rp 18,5 miliar) dari 18 pihak baik dari perusahaan maupun individul untuk meloloskan izin usaha. Aksinya ini berlangsung sejak tahun 1998-2010. Demikian dilaporkan zeenews.com pada 27 April 2012.

7. Kepala Biro Pajak Terima Suap dan Penggelapan Rp 21 Miliar

Pengadilan di Cina menjatuhi hukuman mati dengan 2 tahun masa percobaan kepada Kepala Biro Perpajakan Beijing, Wang Jiping. Wang didakwa menerima suap sebesar lebih dari 4 juta Yuan (Rp 6,16 miliar) dan menggelapkan uang negara 10 juta Yuan (Rp 15,42 miliar) sejak tahun 2002-2009. Demikian diberitakan oleh Global Times pada 10 Mei 2012.

8. Pimpinan Perusahaan Negara Bidang Pangan Korupsi Rp 570,54 Miliar

Pimpinan perusahaan negara milik negara bidang pengelolaan pangan, Ying Guoquan dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan selama 2 tahun pada 22 Mei 2012. Ying didakwa penyuapan, penggelapan, menerima suap, dan distribusi aset negara secara ilegal senilai lebih dari 370 juta Yuan (Rp 570,54 miliar).Demikian diberitakan oleh China Daily pada 23 Mei 2012.

9. Pimpinan Partai Korupsi, Terima Suap Rp 24,12 Miliar

Pempinan Partai Komunis di Dangchang County, Wang Xianming, dijatuhi hukuman mati dengan masa percobaan selama 2 tahun oleh pengadilan di Provinsi Gansu pada 6 April 2011. Wang didakwa menerima suap sekitar US$ 2,45 juta (Rp 24,12 miliar) dengan memanfaatkan posisinya sebagai ketua partai sejak tahun 2004-2010.

10. Terima Suap Rp 184 Miliar

Kepala Komite Manajemen Mingzhen, Zheng Ziansheng, dijatuhi hukuman mati dengan dua tahun masa percobaan pada 26 Juli 2006. Zheng dinyatakan bersalah atas penggelapan senilai lebih dari 100 juta Yuan (Rp 154,2 miliar)untuk kompensaasi relokasi. Selain itu dia juga menerima suap lebih dari 20 juta Yuan (Rp 30,84 miliar)untuk pemberian hak guna lahan.

sumber:
http://news.detik.com

Kajian Politik: Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia


Ilustrasi (By miauideologis.blogspot.com)

Oleh: Seta Basri & Team

Mengenai sistem pemilu Norris menjelaskan bahwa rekrutmen seorang kandidat oleh partai politik bergantung pada sistem pemilu yang berkembang di suatu negara. Di Indonesia, pemilihan legislatif (DPR, DPRD I, dan DPRD II) menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Lewat sistem semacam ini, partai-partai politik cenderung mencari kandidat yang populer sehingga punya elektabilitas yang tinggi di mata para pemilih. Hal ini pula yang mendorong banyak artis (sinetron, lawak, penyanyi) yang tergiur untuk bergabung ke dalam sebuah partai politik. Selain arti, banyak partai politik merekrut academic-celebrity sebagai kandidat mereka.[1] Daftar terbuka memungkinkan seorang kandidat mendapat contrengan lebih banyak ketimbang calon lainnya dalam partai yang sama. Bagi partai politik, populernya seorang caleg membuat pilihan pemilih terfokus kepada partainya ketimbang kepada partai-partai politik lain.

Di Indonesia pula, undang-undang pemilu yang terakhir mensyaratkan setiap partai politik menyertakan minimal 30% kandidat perempuan. Hal ini membuka kemungkinan yang lebih besar bagi perempuan untuk menjadi legislator. Namun, di sisi lain partai politik sangat selektif terhadap caleg perempuan: Hanya caleg perempuan yang memenuhi kriteria tertentu (cantik, populer, akademik) yang benar-benar masuk ke dalam 30% kandidat partai mereka. Tingkat persaingan antar caleg perempuan lebih besar ketimbang antar caleg laki-laki.

Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sebuah negara, terutama yang menggunakan jenis sistem politik Demokrasi Liberal. Pemilihan Umum yang mendistribusikan perwakilan kepentingan elemen masyarakat berbeda ke dalam bentuk representasi orang-orang partai di parlemen. Sebab itu, pemilihan sebuah sistem pemilihan umum perlu disepakati bersama antara partai-partai politik yang terdaftar (yang sudah duduk di parlemen) dengan pemerintah.

Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum. Khususnya untuk pemilihan anggota parlemen (baik pusat maupun daerah) digunakan jenis Proporsional, yang kadang berbeda dari satu pemilu ke pemilu lain. Perbedaan ini akibat sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti jumlah penduduk, jumlah partai politik, trend kepentingan partai saat itu, dan juga jenis sistem politik yang tengah berlangsung.

Sebelum dilakukan pembahasan atas sistem pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia, ada baiknya dijelaskan jenis-jenis sistem pemilu yang banyak dipakai di dunia. Penjelasan hanya dititikberatkan pada kategori-kategori umum dari setiap jenis sistem pemilu. Untuk melihat peta sistem pemilu, perhatikan bagan di bawah ini sebagai berikut :[2]

Gambar 7 Skema Jenis Sistem Pemilu

Secara garis besar, sistem Mayoritas/Pluralitas menghendaki kemenangan partai atau calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak. Calon legislatif atau partai dengan suara yang kalah otomatis tersingkir begitu saja. Varian dari sistem Mayoritas/Plularitas adalah First Past The Post, Two Round System, Alternative Vote, Block Vote, dan Party Block Vote.

Sistem proporsional biasanya diminati di negara-negara dengan sistem kepartaian Plural ataupun multipartai (banyak partai). Meskipun kalah di suatu daerah pemilihan, calon legislatif ataupun partai politik dapat mengakumulasikan suara dari daerah-daerah pemilihan lain, sehingga memenuhi kuota guna mendapatkan kursi. Varian sistem Proporsional adalah Proporsional Daftar dan Single Transferable Vote.

Sistem Mixed (campuran) merupakan pemaduan antara sistem Proporsional dengan Mayoritas/Pluralitas. Kedua sistem pemilu tersebut berjalan secara beriringan. Hal yang diambil adalah ciri-ciri positif dari masing-masing sistem. Varian dari sistem ini adalah Mixed Member Proportional dan Parallel.

Sistem Other/Lainnya adalah sistem-sistem pemilu yang tidak termasuk ke dalam 3 sistem sebelumnya. Varian dari sistem lainnya ini adalah Single No Transferable Vote (SNTV), Limited Vote, dan Borda Count.

1. PEMILU 1955

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan oleh Republik Indonesia. Pemilu ini merupakan reaksi atas Maklumat Nomor X/1945 tanggal 3 Nopember 1945 dari Wakil Presiden Moh. Hatta, yang menginstruksikan pendirian partai-partai politik di Indonesia. Pemilu pun – menurut Maklumat – harus diadakan secepat mungkin. Namun, akibat belum siapnya aturan perundangan dan logistik (juga kericuhan politik dalam negeri seperti pemberontakan), Pemilu tersebut baru diadakan tahun 1955 dari awalnya direncanakan Januari 1946.

Landasan hukum Pemilu 1955 adalah Undan-undang Nomor 7 tahun 1953 yang diundangkan 4 April 1953. Dalam UU tersebut, Pemilu 1955 bertujuan memilih anggota bikameral: Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). Sistem yang digunakan adalah proporsional. Menurut UU nomor 7 tahun 1953 tersebut, terdapat perbedaan sistem bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk anggota konstituante dan anggota parlemen. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:[3]

o Jumlah anggota konstituante adalah hasil bagi antara total jumlah penduduk Indonesia dengan 150.000 dibulatkan ke atas;

o Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 150.000; Jumlah anggota konstituante di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut; Jika kurang dari 6, dibulatkan menjadi 6; Sisa jumlah anggota konstituante dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing;

o Jika dengan cara poin ke dua di atas belum mencapai jumlah anggota konstituante seperti di poin ke satu, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan yang memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 6 kursi itu;

o Penetapan jumlah anggota DPR seluruh Indonesia adalah total jumlah penduduk Indonesia dibagi 300.000 dan dibulatkan ke atas;

o Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah hasil bagi antara total penduduk WNI di masing-masing wilayah tersebut dengan 300.000; Jumlah anggota DPR di masing-masing daerah pemilihan adalah bilangan bulat hasil pembagian tersebut; Jika kurang dari 3, dibulatkan menjadi 3; Sisa jumlah anggota DPR dibagikan antara daerah-daerah pemilihan lainnya, seimbang dengan jumlah penduduk warganegara masing-masing;

o Jika dengan cara poin ke lima di atas belum mencapai jumlah anggota DPR seperti di poin ke empat, kekurangan anggota dibagikan antara daerah-daerah pemilihan memperoleh jumlah anggota tersedikit, masing-masing 1, kecuali daerah pemilihan yang telah mendapat jaminan 3 kursi itu.

Pemilu 1955, sebab itu, ada dua putaran. Pertama untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955.[4] Kedua untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu untuk memilih anggota DPR diikuti 118 parpol atau gabungan atau perseorangan dengan total suara 43.104.464 dengan 37.785.299 suara sah. Sementara itu, untuk pemilihan anggota Konstituante, jumlah suara sah meningkat menjadi 37.837.105 suara.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

parpol peserta pemilu 1955 (sumber: http://iikilo.blogspot.com / koleksi Driwan Suwandy, MHA)

Hasil akhir Pemilu 1955 adalah sebagai berikut:

DPR

No. Partai > Jumlah Suara > Persentase > Jumlah Kursi

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)> 8.434.653> 22,32> 57
2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)> 7.903.886> 20,92> 57
3. Nahdlatul Ulama (NU)> 6.955.141> 18,41> 45
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) > 6.179.914> 16,36> 39
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)> 1.091.160>2,89 >8
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)> 1.003.326>2,66 >8
7. Partai Katolik >770.740> 2,04> 6
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) >753.191> 1,99> 5
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)>541.306>1,43>4
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)> 483.014>1,28>4
11. Partai Rakyat Nasional (PRN)>242.125>0,64>2
12. Partai Buruh> 224.167> 0,59> 2
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)>219.985 >0,58> 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI)> 206.161>0,55>2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)>200.419>0,53 >2
16. Murba> 199.588 >0,53> 2
17. Baperki> 178.887> 0,47> 1
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro>178.481>0,47>1
19. Grinda> 154.792> 0,41> 1
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)>149.287>0,40>1
21. Persatuan Daya (PD)>146.054>0,39>1
22. PIR Hazairin> 114.644 >0,30> 1
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)>85.131>0,22>1
24. AKUI> 81.454> 0,21> 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD)> 77.919 >0,21 >1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)>72.523 >0,19 >1
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma) >64.514 >0,17> 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso >53.306 >0,14> 1
29. Lain-lain> 1.022.433> 2,71 >-
Jumlah > 37.785.299> 100,00 > 257

800px-1955_elections

Konstituante

No. Partai/Nama Daftar>Jumlah Suara>Persentase>Jumlah Kursi

1. Partai Nasional Indonesia (PNI) >9.070.218> 23,97> 119
2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) >7.789.619> 20,59 >112
3. Nahdlatul Ulama (NU)> 6.989.333> 18,47> 91
4. Partai Komunis Indonesia (PKI)> 6.232.512> 16,47> 80
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)> 1.059.922>2,80 >16
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)> 988.810 >2,61> 16
7. Partai Katolik >748.591>1,99> 10
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) >695.932>1,84> 10
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)>544.803>1,44>8
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)> 465.359>1,23>7
11. Partai Rakyat Nasional (PRN)>220.652>0,58>3
12. Partai Buruh> 332.047 >0,88> 5
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)>152.892>0,40> 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI)> 134.011 >0,35> 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)>179.346>0,47>3
16. Murba> 248.633 >0,66> 4
17. Baperki >160.456>0,42> 2
18. Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro>162.420>0,43>2
19. Grinda >157.976> 0,42> 2
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)>164.386>0,43>2
21. Persatuan Daya (PD)>169.222>0,45>3
22. PIR Hazairin> 101.509> 0,27> 2
23. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)> 74.913 >0,20> 1
24. AKUI> 84.862> 0,22> 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD)> 39.278 >0,10> 1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)>143.907>0,38 >2
27. Angkatan Comunis Muda (Acoma)> 55.844> 0,15> 1
28. R.Soedjono Prawirisoedarso >38.356 >0,10> 1
29. Gerakan Pilihan Sunda> 35.035> 0,09> 1
30. Partai Tani Indonesia >30.060 >0,08 >1
31. Radja Keprabonan >33.660 >0,09 >1
32. Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)>39.874>0,1>
33. PIR NTB >33.823 >0,09> 1
34. L.M.Idrus Effendi> 31.988> 0,08> 1
35. Lain-lain> 426.856 >1,13>-
Jumlah > 37.837.105 > 514

2. PEMILU 1971

Pemilu 1971 diadakan tanggal 5 Juli 1971. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Pemilu ditujukan memilih 460 anggota DPR dimana 360 dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat sementara 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh Presiden.

Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Pemilu diadakan di 26 provinsi Indonesia.[5] Rakyat pemilih mencoblos tanda gambar partai. Untuk memilih anggota DPR daerah pemilihannya adalah Daerah Tingkat I (provinsi) dan sekurang-kurangnya 400.000 penduduk memiliki satu orang wakil dengan memperhatikan bahwa setiap provinsi minimal memiliki wakil minimal sejumlah daerah tingkat II (kabupaten/kota) di wilayahnya. Setiap daerah tingkat II minimal punya satu orang wakil.

Pemilu 1971 ini diikuti 9 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
2. Partai Nahdlatul Ulama (PNU)
3. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
4. Partai Islam PERTI
5. Partai Nasional Indonesia (PNI)
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
7. Partai Katolik
8. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
9. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)
10. Golongan Karya (Golkar)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

Dalam Pemilu 1971, total pemilih terdaftar adalah 58.179.245 orang dengan suara sah mencapai 54.699.509 atau 94% total suara.[6] Dari total 460 orang anggota parlemen yang diangkat presiden, 75 orang berasal dari angkatan bersenjata sementara 25 dari golongan fungsional seperti tani, nelayan, agama, dan sejenisnya. Dari ke-25 anggota golongan fungsional kemudian bergabung dengan Sekber Golkar sehingga kursi Golkar meroket hingga ke angka 257 (dari 232 ditambah 25). Dari 460 orang anggota parlemen, jumlah anggota berjenis kelamin laki-laki 426 dan perempuan 34 orang.

Hasil Akhir

No.Partai>Jumlah Suara >Persentase>Jumlah Kursi
1. Partai Katolik >603.740> 1,10> 3
2. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)> 1.308.237>2,39> 10
3. Partai Nahdlatul Ulama (PNU)> 10.213.650> 18,68> 58
4. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)>2.930.746> 5,36> 24
5. Golongan Karya (Golkar)>34.348.673>62,82>236
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)> 733.359>1,34> 7
7. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)>48.126> 0,08> 0
8. Partai Nasional Indonesia (PNI)>3.793.266>6,93 >20
9. Partai Islam PERTI>381.309>0,69 >2
10. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)>338.403> 0,61> 0
Jumlah >54.669.509> 100,00 >360

3. PEMILU 1977

Dasar hukum Pemilu 1977 adalah Undang-undang No. 4 Tahun 1975.[7] Pemilu ini diadakan setelah fusi partai politik dilakukan pada tahun 1973. Sistem yang digunakan pada pemilu 1977 serupa dengan pada pemilu 1971 yaitu sistem proporsional dengan daftar tertutup.

Pemilu 1977 diadakan secara serentak tanggal 2 Mei 1977. Pemilu 1977 ditujukan guna memiliki parlemen unicameral yaitu DPR di mana 360 orang dipilih lewat pemilu ini sementara 100 orang lainnya diangkat oleh Presiden Suharto.

Persyaratan untuk ikut serta sebagai pemilih adalah berusia sekurangnya 17 tahun atau pernah menikah, kecuali mereka yang menderita kegilaan, eks PKI ataupun organisasi yang berkorelasi dengannya, juga narapidana yang terkena pidana kurung minimal 5 tahun tidak diperbolehkan ikut serta. Sementara itu, kandidat yang boleh mencalonkan diri sekurang berusia 21 tahun, lancar berbahasa Indonesia, mampu baca-tulis latin, sekurangnya lulusan SMA atau sederajat, serta loyal kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Voting dilakukan di 26 provinsi dengan sistem proporsional daftar partai (party list system).[8]

Pemilu 1977 ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:

1.Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berasal dari hasil fusi (Penggabungan) 4 Parpol berbasis Islam: Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam PERTI

2.Golongan Karya (Golkar)

3.Partai Demokrasi Indonesia (PDI), berasal dari hasil fusi (Penggabungan) 5 Parpol berbasis Nasionalis: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

Jumlah pemilih yang terdaftar 70.662.155 orang sementara yang menggunakan hak pilihnya 63.998.344 orang atau meliputi 90,56%. Sekber Golkar beroleh suara 39.750.096 (62,11%) dan memperoleh 232 kursi. PPP beroleh suara 18.743.491 (29,29%) dan memperoleh 99 kursi. PDI beroleh 5.504.757 suara (8,60%) dan memperoleh 29 kursi. Sementara itu, kursi jatah ABRI adalah 75 kursi dan golongan fungsional 25 kursi. Golongan fungsional lalu menggabungkan diri ke dalam sekber Golkar sehingga kursi untuk Golkar bertambah menjadi 257 kursi. Anggota parlemen laki-laki 426 orang sementara perempuan 34 orang (7,40%).

4. PEMILU 1982

Pemilu 1982 diadakan tanggal 4 Mei 1982. Tujuannya sama seperti Pemilu 1977 di mana hendak memilih anggota DPR (parlemen). Hanya saja, komposisinya sedikit berbeda. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 orang diangkat oleh presiden. Pemilu ini dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1980.[9]

Pemilu 1982 ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:
1.Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2.Golongan Karya (Golkar)
3.Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

Voting dilakukan di 27 daerah pemilihan berdasarkan sistem Proporsional dengan Daftar Partai (Party-List System). Partai yang beroleh kursi berdasarkan pembagian total suara yang didapat di masing-masing wilayah pemilihan dibagi electoral quotient di masing-masing wilayah. Jumlah total pemilih terdaftar adalah 82.132.263 orang dengan jumlah suara sah mencapai 74.930.875 atau 91,23%. Golkar beroleh 48.334.724 suara (58,44%) sehingga berhak untuk mendapat 246 kursi parlemen. PPP beroleh 20.871.880 suara (25,54%) sehingga berhak untuk mendapat 94 kursi parlemen. PDI beroleh 5.919.702 suara (7,24%) sehingga berhak mendapat 24 kursi parlemen. Anggota DPR yang diangkat Presiden Suharto berasal dari ABRI sejumlah 75 orang dan golongan fungsional sebanyak 21 orang. Golongan fungsional lalu bergabung dengan Golkar sehingga kursi parlemen Golkar naik menjadi 267 kursi.[10] Dari 360 anggota parlemen, yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 422 dan perempuan 38 orang.

5. PEMILU 1987

Pemilu 1987 diadakan tanggal 23 April 1987. Tujuan pemilihan sama dengan pemilu sebelumnya yaitu memilih anggota parlemen. Total kursi yang tersedia adalah 500 kursi. Dari jumlah ini, 400 dipilih secara langsung dan 100 diangkat oleh Presiden Suharto. Sistem Pemilu yang digunakan sama seperti pemilu sebelumnya, yaitu Proporsional dengan varian Party-List.

Pemilu 1987 ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:
1.Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2.Golongan Karya (Golkar)
3.Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

Total pemilih yang terdaftar adalah sekitar 94.000.000 dengan total suara sah mencapai 85.869.816 atau 91,30%.[11] Golkar beroleh 62.783.680 suara (73,16%) sehingga berhak atas 299 kursi parlemen. PPP beroleh 13.701.428 suara (15,97%) sehingga berhak atas 61 kursi parlemen. PDI beroleh 9.384.708 suara (10,87%) sehingga berhak atas 40 kursi parlemen. Jumlah anggota parlemen dari ABRI yang diangkat Presiden Suharto berjumlah 75 orang (kursi) sementara dari golongan fungsional 25 orang (kursi). Jumlah anggota parlemen yang berjenis kelamin laki-laki adalah 443 sementara yang perempuan 57 orang. Sementara itu, jumlah anggota parlemen berusia 21-30 tahun adalah 5 orang, 31-40 tahun 38 orang, 41-50 tahun 173 orang, 51-60 tahun 213 orang, 61-70 tahun 70 orang, dan 71-80 tahun 1 orang.

6. PEMILU 1992

Pemilu 1992 diadakan tanggal 9 Juni 1992 dengan dasar hukum Sistem Pemilu yang digunakan sama seperti pemilu sebelumnya yaitu Proporsional dengan varian Party-List. Tujuan Pemilu 1992 adalah memilih secara langsung 400 kursi DPR. Total pemilih yang terdaftar adalah 105.565.697 orang dengan total suara sah adalah 97.789.534.[12]

Pemilu 1992 ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:
1.Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2.Golongan Karya (Golkar)
3.Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

Untuk hasil Pemilu 1992, Golkar beroleh 66.599.331 suara (68,10%) sehingga berhak atas 282 kursi parlemen. PPP beroleh 16.624.647 suara (17,01%) sehingga berhak atas 62 kursi parlemen. PDI beroleh 14.565.556 suara (10,87%) sehingga berhak atas 56 kursi parlemen. Presiden Suharto mengangkat 75 orang (kursi) untuk ABRI dan 25 orang (kursi) untuk golongan fungsional.

Komposisi anggota DPR totalnya adalah 500 orang. Dari jumlah tersebut yang berjenis kelamin laki-laki adalah 439 orang sementara perempuan 61 orang. Di sisi lain, kisaran usia anggota DPR ini adalah 21-30 tahun 3 orang; 31-40 tahun 45 orang; 41-50 tahun 144 orang; 51-65 tahun 287 orang; dan di atas 65 tahun 21 orang.

7. PEMILU 1997

Pemilu 1997 merupakan Pemilu terakhir di masa administrasi Presiden Suharto. Pemilu ini diadakan tanggal 29 Mei 1997. Tujuan pemilu ini adalah memilih 424 orang anggota DPR. Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan varian Party-List. Pada tanggal 7 Maret 1997, sebanyak 2.289 kandidat (caleg) telah disetujui untuk bertarung guna memperoleh kursi parlemen.[13]

Pemilu 1997 ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:
1.Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2.Golongan Karya (Golkar)
3.Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.

Hasil Pemilu 1997 adalah Golkar beroleh 84.187.907 suara (74,51%) sehingga berhak atas 325 kursi parlemen. PPP beroleh 25.340.028 suara (22,43%) sehingga berhak atas 89 kursi parlemen. PDI beroleh 3.463.225 suara (3,06%) sehingga berhak atas 11 kursi parlemen. Anggota parlemen yang diangkat Presiden Suharto hanya dari ABRI saja yaitu 75 orang (kursi). Total anggota parlemen 500 orang.

Pemilu 1997 ini menuai sejumlah protes. Di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa oleh sebab kecurangan Pemilu dianggap sudah keterlaluan. Sementara itu, PDI mengalami penurunan suara signifikan akibat intervensi pemerintah terhadap kepemimpinan partai. Megawati Sukarnoputri dihabisi secara politik dengan cara pemerintah mendukung pimpinan tandingan Suryadi dan Fatimah Ahmad.

Dari 500 anggota DPR, yang berjenis kelamin laki-laki adalah 443 orang sementara perempuan adalah 57 orang. Distribusi anggota DPR yang berusia 21-30 tahun 3 orang; 31-40 tahun 51 orang; 41-50 tahun 134 orang; 51-65 orang 310 orang; dan di atas 65 tahun 2 orang.

8. PEMILU 1999

Pemilu 1999 adalah pemilu pertama pasca kekuasaan presiden Suharto. Pemilu ini diadakan di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Pemilu ini terselenggara di bawah sistem politik Demokrasi Liberal. Artinya, jumlah partai peserta tidak lagi dibatasi seperti pemilu-pemilu lalu yang hanya terdiri dari Golkar, PPP, dan PDI.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu, pemerintahan B.J. Habibie mengajukan tiga rancangan undang-undang selaku dasar hukum dilangsungkannya pemilu 1999, yaitu RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu, dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Ketiga RUU ini diolah oleh Tim Tujuh yang diketuai Profesor Ryaas Rasyid dari Institut Ilmu Pemerintahan. Setelah disetujui DPR, barulah pemilu layak dijalankan. Pemilu 1999 diadakan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sesuai pasal 1 ayat (7) pemilu 1999 dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar dengan varian Roget.[14]

Dalam pemilihan anggota DPR, daerah pemilihannya (selanjutnya disingkat Dapil) adalah Dati I (provinsi), pemilihan anggota DPRD I dapilnya Dati I (provinsi) yang merupakan satu daerah pemilihan, sementara pemilihan anggota DPRD II dapilnya Dati II yang merupakan satu daerah pemilihan. Jumlah kursi anggota DPR untuk tiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Dati I dengan memperhatikan bahwa Dati II minimal harus mendapat 1 kursi yang penetapannya dilakukan oleh KPU.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 juga menggariskan bahwa jumlah kursi DPRD I minimal 45 dan maksimal 100 kursi. Jumlah kursi tersebut ditentukan oleh besaran penduduk. Provinsi dengan jumlah penduduk hingga 3.000.000 jiwa mendapat 45 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk 3.000.001 – 5.000.000 mendapat 55 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk 5.000.001 – 7.000.000 mendapat 65 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk 7.000.001 – 9.000.000 mendapat 75 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk 9.000.001 – 12.000.000 mendapat 85 kursi. Sementara itu, provinsi dengan jumlah penduduk di atas 12.000.000 mendapat 100 kursi.

Undang-undang juga mengamanatkan bahwa untuk Dati II (kabupaten/kota) minimal mendapat 1 kursi untuk anggota DPRD I lewat penetapan KPU. Dati II berpenduduk hingga 100.000 mendapat 20 kursi. Dati II berpenduduk 100.001 – 200.000 mendapat 25 kursi. Dati II berpenduduk 200.001 – 300.000 mendapat 30 kursi. Dati II berpenduduk 300.001 – 400.000 mendapat 35 kursi. Dati II berpenduduk 400.001 – 500.000 mendapat 40 kursi. Sementara itu, untuk Dati II berpenduduk di atas 500.000 mendapat 45 kursi. Setiap kecamatan minimal harus diwakili oleh 1 kursi di DPRD II. KPU adalah pihak yang memutuskan penetapan perolehan jumlah kursi.


Parpol Peserta Pemilu 1999, 48 Partai Politik

Jumlah partai yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM adalah 141 partai, sementara yang lolos verifikasi untuk ikut Pemilu 1999 adalah 48 partai. Pemilu 1999 diadakan tanggal 7 Juni 1999. Namun, tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 1999 mengalami hambatan dalam proses perhitungan suara. Terdapat 27 partai politik yang tidak bersedia menandatangani berkas hasil pemilu 1999 yaitu: Partai Keadilan, PNU, PBI, PDI, Masyumi, PNI Supeni, Krisna, Partai KAMI, PKD, PAY, Partai MKGR, PIB, Partai SUNI, PNBI, PUDI, PBN, PKM, PND, PADI, PRD, PPI, PID, Murba, SPSI, PUMI, PSP, dan PARI.[15]

Karena penolakan 27 partai politik ini, KPU menyerahkan keputusan kepada Presiden. Presiden menyerahkan kembali penyelesaian persoalan kepada Panitia Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Panwaslu. Rekomendasi Panwaslu adalah, hasil Pemilu 1999 sudah sah, ditambah kenyataan partai-partai yang menolak menandatangani hasil tidak menyertakan point-point spesifik keberatan mereka. Sebab itu, Presiden lalu memutuskan bahwa hasil Pemilu 1999 sah dan masyarakat mengetahui hasilnya tanggal 26 Juli 1999.

Masalah selanjutnya adalah pembagian kursi. Sistem Pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan varian Party-List. Masalah yang muncul adalah pembagian kursi sisa. Partai-partai beraliran Islam melakukan stembus-accord (penggabungan sisa suara) menurut hitungan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) hanya beroleh 40 dari 120 kursi. Di sisi lain, 8 partai beraliran Islam yang melakukan stembus-accord tersebut mengklaim mampu memperoleh 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat ini lalu diserahkan PPI kepada KPU. KPU, di depan seluruh partai politik peserta pemilu 1999 menyarankan voting. Voting ini terdiri atas dua opsi. Pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara stembus-accord. Kedua, pembagian tanpa stembus-accord. Hasilnya, 12 suara mendukung opsi pertama, dan 43 suara mendukung opsi kedua. Lebih dari 8 partai melakukan walk-out. Keputusannya, pembagian kursi dilakukan tanpa stembus-accord. Penyelesaian sengketa hasil pemilu dan perhitungan suara ini masih dilakukan oleh badan-badan penyelenggara pemilu karena Mahkamah Konstitusi belum lagi terbentuk.

Total jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi 9.700.658 atau meliputi 9,17% suara sah. Hasil ini diperoleh dengan menerapkan sistem pemilihan Proporsional dengan Varian Roget. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder (sisa kursi diberikan kepada partai-partai yang punya sisa suara terbesar).

Perbedaan antara Pemilu 1999 dengan Pemilu 1997 adalah bahwa pada Pemilu 1999 penetapan calon terpilih didasarkan pada rangking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Jika sejak Pemilu 1971 calon nomor urut pertama dalam daftar partai otomatis terpilih bila partai itu mendapat kursi, maka pada Pemilu 1999 calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Contohnya, Caleg A meski berada di urutan terbawah daftar caleg, jika dari daerahnya ia dan partainya mendapatkan suara terbesar, maka dia-lah yang terpilih. Untuk penetapan caleg terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II (kabupaten/kota), Pemilu 1999 ini sama dengan metode yang digunakan pada Pemilu 1971.

Hasil akhir

No.Partai>Jumlah Suara >Persentase>Jumlah Kursi >Persentase

1. Partai Indonesia Baru> 192.712>0,18%> 0>0,00%
2. Partai Kristen Nasional Indonesia>369.719>0,35% >0>0,00%
3. Partai Nasional Indonesia>377.137>0,36% >0>0,00%
4. Partai Aliansi Demokrat Indonesia>85.838>0,08%>0>0,00%
5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia>289.489>0,27%>0>0,00%
6. Partai Ummat Islam>269.309>0,25%>0>0,00%
7. Partai Kebangkitan Ummat>300.064>0,28%> 1>0,22%
8. Partai Masyumi Baru>152.589>0,14%>0>0,00%
9. Partai Persatuan Pembangunan>11.329.905 >10,71% >58>12,55%
10. Partai Syarikat Islam Indonesia >375.920>0,36%> 1>0,22%
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan>35.689.073> 33,74%> 153> 33,12%
12. Partai Abul Yatama> 213.979 >0,20% >0> 0,00%
13. Partai Kebangsaan Merdeka> 104.385 >0,10%> 0> 0,00%
14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa> 550.846>0,52%> 5> 1,08%
15. Partai Amanat Nasional> 7.528.956>7,12% >34> 7,36%
16.Partai Rakyat Demokratik>78.730>0,07%> 0>0,00%
17.Partai Syarikat Islam Indonesia 1905>152.820 >0,14%> 0>0,00%
18. Partai Katolik Demokrat >216.675 >0,20%> 0> 0,00%
19. Partai Pilihan Rakyat> 40.517> 0,04%> 0> 0,00%
20. Partai Rakyat Indonesia> 54.790 >0,05% >0> 0,00%
21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi> 456.718> 0,43% 1> 0,22%
22. Partai Bulan Bintang> 2.049.708> 1,94% >13> 2,81%
23. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia> 61.105> 0,06%> 0> 0,00%
24. Partai Keadilan >1.436.565> 1,36%> 7 >1,51%
25. Partai Nahdlatul Ummat >679.179> 0,64%> 5> 1,08%
26. Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis> 365.176 >0,35% >1> 0,22%
27. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia> 328.654 >0,31%> 1> 0,22%
28. Partai Republik> 328.564 >0,31%> 0> 0,00%
29. Partai Islam Demokrat> 62.901> 0,06% >0 >0,00%
30. Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen> 345.629 >0,33% >1> 0,22%
31. Partai Musyawarah Rakyat Banyak >62.006 >0,06%> 0> 0,00%
32. Partai Demokrasi Indonesia> 345.720 >0,33% >2> 0,43%
33. Partai Golongan Karya> 23.741.749> 22,44% >120 >25,97%
34. Partai Persatuan> 655.052 >0,62% >1> 0,22%
35. Partai Kebangkitan Bangsa> 13.336.982> 12,61% >51> 11,03%
36. Partai Uni Demokrasi Indonesia> 140.980 >0,13% >0> 0,00%
37. Partai Buruh Nasional> 140.980 >0,13% >0> 0,00%
38. Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong> 204.204> 0,19%> 0> 0,00%
39. Partai Daulat Rakyat> 427.854 >0,40%> 2> 0,43%
40. Partai Cinta Damai> 168.087>0,16%> 0 >0,00%
41. Partai Keadilan dan Persatuan> 1.065.686>1,01%>4> 0,87%
42. Partai Solidaritas Pekerja> 49.807> 0,05%> 0> 0,00%
43. Partai Nasional Bangsa Indonesia> 149.136 >0,14%> 0> 0,00%
44. Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia> 364.291 >0,34%> 1> 0,22%
45.Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia>180.167>0,17%>0>0,00%
46. Partai Nasional Demokrat> 96.984> 0,09% >0> 0,00%
47. Partai Umat Muslimin Indonesia> 49.839 >0,05%> 0> 0,00%
48. Partai Pekerja Indonesia> 63.934> 0,06%> 0> 0,00%
Jumlah> 105.786.661 >100,00%> 462 >100,00%

Dari total 500 anggota DPR yang dipilih, sebanyak 460 orang berjenis kelamin laki-laki dan hanya 40 orang yang berjenis kelamin perempuan. Sebab itu, persentase anggota DPR yang berjenis kelamin perempuan hanya meliputi 8% dari total.

9. PEMILU 2004

Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Di pemilu 2004 ini, untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih presidennya secara langsung. Pemilu 2004 sekaligus membuktikan upaya serius mewujudkan sistem pemerintahan Presidensil yang dianut oleh pemerintah Indonesia.

Pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu yang berbeda-beda, bergantung untuk memilih siapa. Dalam pemilu 2004, rakyat Indonesia memilih presiden, anggota parlemen (DPR, DPRD I, dan DPRD II), serta DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk ketiga maksud pemilihan tersebut, terdapat tiga sistem pemilihan yang berbeda.

Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka. Proporsional Daftar adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan. Jadi, suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang mereka peroleh di parlemen.

Untuk memilih anggota parlemen, digunakan sistem pemilu Proporsional dengan varian Proporsional Daftar (terbuka). Untuk memilih anggota DPD, digunakan sistem pemilu Lainnya, yaitu Single Non Transverable Vote (SNTV). Sementara untuk memilih presiden, digunakan sistem pemilihan Mayoritas/Pluralitas dengan varian Two Round System (Sistem Dua Putaran).

Pemilihan Legislatif. Mekanisme pengaturan pemilihan anggota parlemen ini ada di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2003. Untuk kursi DPR, dijatahkan 550 kursi. Daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi.[16] Untuk kursi di DPRD I berlaku ketentuan berikut:[17] (1) daerah pemilihan DPRD I adalah kabupaten atau kota atau gabungan kabupaten/kota; (2) provinsi berpenduduk sampai dengan 1 juta mendapat 35 kursi; (3) provinsi berpenduduk > 1 juta sampai dengan 3 juta, beroleh 45 kursi; (4) provinsi berpenduduk > 3 juta sampai dengan 5 juta, beroleh 55 kursi; (5) provinsi berpenduduk > 5 juta sampai dengan 7 juta, beroleh 65 kursi; (6) provinsi berpenduduk > 7 juta sampai dengan 9 juta, beroleh 75 kursi; (7) provinsi berpenduduk > 9 juta sampai dengan 12 juta, beroleh 85 kursi; dan (8) provinsi berpenduduk > 12 juta beroleh 100 kursi.

Sementara itu, untuk DPRD II (Kota/Kabupaten) berlaku ketentuan:[18] (1) Daerah pemilihan DPRD II adalah kecamatan atau gabungan kecamatan; (2) Kabupaten atau kota berpenduduk sampai dengan 100 ribu beroleh 20 kursi; (3) Kabupaten atau kota berpenduduk > 100 ribu sampai dengan 300 ribu beroleh 25 kursi; (4) Kabupaten atau kota berpenduduk > 300 ribu sampai dengan 400 ribu beroleh 35 kursi; (5) Kabupaten atau kota berpenduduk > 400 ribu sampai dengan 500 ribu beroleh 40 kursi, dan (6) Kabupaten atau kota berpenduduk > 500 ribu beroleh 45 kursi.

Dengan demikian, pada Pemilu 2004, total kursi untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II sebagai berikut: (1) Kursi DPR memperebutkan 550 kursi; (2) Kursi DPRD I memperbutkan 1.780 kursi; dan (3) Kursi DPRD II memperbutkan 13.665 kursi.


Parpol Peserta Pemilu 2004, 24 Partai Politik

Sistem Proporsional dicirikan adanya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Bilangan ini berbeda antar satu daerah dengan daerah lain, bergantung pada jumlah total penduduknya. Cara pembagian BPP bagi setiap partai politik dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama terdiri atas proses-proses: (1) menghitung total suara sah masing-masing parpol; (2) menghitung BPP dengan cara total suara sah masing-masing parpol dibagi jumlah kursi yang diperebutkan di daerah tersebut; (3) menghitung suara sah tiap parpol dibagi dengan BPP; (4) parpol yang suaranya melebihi BPP otomatis langsung mendapat kursi, dan (5) Parpol yang suaranya melebihi BPP tetapi belum cukup untuk kursi jadi beroleh sisa suara.

Setelah perhitungan tahap pertama selesai dilakukan, lalu dilanjutkan oleh tahap kedua, yang proses-prosesnya terdiri atas: (1) Kursi yang belum habis dibagi pada tahap 1 kembali dihitung; (2) Sisa suara diberikan kepada parpol satu per satu bergantung suara terbanyak; (3) Setelah kursi habis dibagikan dan sisa suara masih ada, sisa suara itu dianggap hangus, dan (4) Stembus accord tidak diperkenankan. Contoh perhitungan suara sebagai berikut :

Daerah pemilihan XYZ memiliki jatah 10 kursi untuk parlemen. Total suara sah yang dihasilkan pemilu 12.000.000. Maka BPP untuk daerah XYZ adalah :

Gambar 8 Penentuan BPP
Jadi, BPP untuk daerah pemilihan XYZ adalah 470.000.

Hasil Pemilu Daerah Pemilihan XYZ sebagai berikut :

Partai Mawar = 5.000.000
Partai Melati = 1.500.000
Partai Anggrek = 2.500.000
Partai Jamur = 7.100.000
Partai Kikil = 2.700.000

Maka perhitungan suara daerah XYZ adalah :

Tabel 5 Contoh Perhitungan Suara

Setelah kursi yang diperoleh tersedia, masing-masing parpol menentukan caleg terpilih melalui Daftar Terbuka untuk menduduki kursi-kursi tersebut. Langkah penentuan caleg sebagai berikut: (1) Melihat hasil perhitungan perolehan suara setiap caleg; (2) Caleg yang beroleh suara mencapai BPP langsung ditetapkan sebagai calon terpilih; dan (3) Caleg yang tidak mencapai BPP tidak beroleh kursi, parpol lalu menetapkan caleg terpilih berdasar nomor urut si caleg dalam daftar parpol di daerah tersebut.

Tabel 6. Perhitungan suara dan kursi DPR hasil Pemilu 2004


sumber: http://contreng04.blogspot.com

Tabel 6a. Perolehan suara partai-partai peserta pemilu 2004


sumber: http://id.wikipedia.org

Pemilihan DPD. Pemilu 2004 mengaplikasikan hasil Amandemen UUD 1945 dalam mana parlemen terdiri atas rencana bikameralisme. Kamar pertama adalah DPR (di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota DPRD I, dan DPRD II). Sementara itu, kamar kedua adalah DPD. Anggota DPD nantinya akan menjadi anggota MPR bersama-sama dengan DPR. Anggota DPD juga akan menggantikan posisi Fraksi Utusan Golongan dan Fraksi TNI dan Polri yang selama ini tidak dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum.

Tugas spesifik dari anggota DPD adalah membahas dan mempertimbangkan penyusunan RUU yang berkaitan dengan: (1) pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; (2) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lain; dan (3) RUU lain yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Tugas lainnya adalah mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan ketiga poin-poin yang telah disebut tadi.

Daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi dan setiap provinsi memiliki empat kursi DPD dengan sistem Single Non Transferable Vote (SNTV). Mekanisme pemilihan anggota DPD di Pemilu 2004 sebagai berikut: (1) Pemilih mencoblos satu calon anggota DPD yang nama dan fotonya tercantum di ballot; (2) Empat calon anggota DPD yang beroleh suara terbanyak otomatis menjadi anggota DPD dari provinsi tersebut; dan (3) Jika terdapat calon dengan urutan suara keempat yang beroleh suara sama, maka calon dengan persebaran suara yang lebih merata di tiap daerah yang jadi pemenang.

Pemilihan Presiden. Sistem yang digunakan adalah Two Round System, di mana pemilihan presiden akan diadakan dua putaran. Putaran pertama seluruh pasangan (capres-cawapres) yang ada bertarung untuk memperoleh mayoritas 50% plus 1. Jika di dalam putaran pertama ada di antara pasangan capres-cawapres yang beroleh suara > 50% dengan sedikitnya 20% suara di setiap dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia, maka pasangan tersebut otomatis menang. Namun, jika tidak ada satu pun pasangan yang memenuhi syarat tersebut, maka diadakan pemilu putaran kedua. Putaran kedua menghendaki pasangan capres-cawapres yang beroleh suara terbanyak otomatis terpilih selaku presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

Dalam Pemilu 2004, terdapat lima pasangan yang maju bersaing menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pasangan-pasangan tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla, Megawati Sukarnoputri-Hasyim Muzadi, Wiranto-Solahuddin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Dalam putaran pertama tanggal 5 Juli 2004, total suara pemilih yang valid adalah 118.656.868. Setelah dihitung voting diperoleh hasil sebagai berikut:[19]

Tabel 7 Rekap Hasil Pilpres 2004 Putaran 1

Pasangan Susilo Bambang Yudhoyo–Yusuf Kalla menduduki posisi teratas dengan meraih 33,674% suara. Pasangan Megawati Sukarnoputri–Hasyim Muzadi meraih posisi kedua dengan mendapat 26,602% suara. Kedua pasangan tersebut tidak beroleh suara > 50% serta beroleh suara 20% di setengah jumlah provinsi Indonesia. Sebab itu, putaran kedua harus dilaksanakan. Hasil putaran kedua tanggal 20 September 2004 adalah sebagai berikut :[20]

Tabel 8 Rekap Hasil Pilpres 2004 Putaran 2

Melalui hasil di atas, dapat dipastikan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono–Yusuf Kalla menang dalam putaran kedua. Otomatis, pasangan tersebut menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2004–2009. Melalui hasil ini, posisi presiden dan wakil presiden menjadi lebih kuat ketimbang posisi presiden Abdurrahman Wahid yang diturunkan di tengah jalan melalui kekuatan parlemen. Kekuatan posisi Susilo Bambang Yudhoyono – Yusuf Kalla akibat pasangan ini dipilih langsung oleh rakyat, dan mereka habis masa jabatan sesuai rencana.

10. PEMILU 2009

Pemilu 2009 dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2008.[21] Jumlah kursi DPR ditetapkan sebesar 560 di mana daerah dapil anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Jumlah kursi di tiap dapil yang diperebutkan minimal tiga dan maksimal sepuluh kursi. Ketentuan ini berbeda dengan Pemilu 2004.


Parpol Peserta Pemilu 2009, 44 Partai Politik

Pemilihan Legislatif. Menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 tahun 2008, jumlah kursi untuk anggota DPRD Provinsi minimal tiga puluh lima dan maksimal seratus kursi. Jumlah ini ditentukan melalui perhitungan jumlah penduduk wilayah provinsi masing-masing dimana: (1) provinsi berpenduduk minimal 1.000.000 mendapat alokasi 35 kursi; (2) provinsi berpenduduk 1.000.000–3.000.000 mendapat alokasi 45 kursi; (3) provinsi berpenduduk 3.000.000–5.000.000 mendapat alokasi 55 kursi; (4) provinsi berpenduduk 5.000.000–7.000.000 mendapat alokasi 65 kursi; (5) provinsi berpenduduk 7.000.000–9.000.000 mendapat alokasi 75 kursi; (6) provinsi berpenduduk 9.000.000–11.000.000 mendapat alokasi 85 kursi; dan (7) provinsi berpenduduk di atas 11.000.000 mendapat alokasi 100 kursi. Selanjutnya pasal 24 undang-undang ini menyebutkan bahwa daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah kabupaten atau kota atau gabungan kabupaten atau kota di mana jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sama dengan pemilu 2004.

Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan yang jumlahnya sama seperti pemilu 2004. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota paling sedikit 20 dan paling banyak 50 kursi, yang besaran kursinya ditentukan oleh: (1) wilayah berpenduduk hingga 100.000 mendapat alokasi 20 kursi; (2) wilayah berpenduduk 100.000–200.000 mendapat alokasi 25 kursi; (3) wilayah berpenduduk 200.000–300.000 mendapat alokasi 30 kursi; (4) wilayah berpenduduk 300.000–400.000 mendapat alokasi 35 kursi; (5) wilayah berpenduduk 400.00–500.000 mendapat alokasi 40 kursi; (6) wilayah berpenduduk 500.000–1.000.000 mendapat alokasi 45 kursi; (7) wilayah berpenduduk > 1.000.000 mendapat alokasi 50 kursi.

Tabel 9. Perolehan kursi dan persentase suara Parpol di DPR hasil Pemilu 2009

sumber: Seputar Indonesia – Kamis, 30 Juli 2009

Pemilihan DPD. Untuk pemilihan anggota DPD ditetapkan 4 kursi bagi setiap provinsi. Provinsi adalah daerah pemilihan untuk anggota DPD. Dan dengan demikian dengan total provinsi sejumlah 33, jumlah anggota DPD Indonesia adalah 132 orang. Sistem pemilihan untuk anggota DPD menggunakan Single Non Transferable Vote (SNTV).

Pemilu 2009 masih menggunakan sistem yang mirip dengan Pemilu 2004. Namun, electoral threshold dinaikkan menjadi 2,5%. Artinya, partai-partai politik tatkala masuk ke perhitungan kursi caleg hanya dibatasi bagi yang berhasil mengumpulkan komposisi suara di atas 2,5%. Pemilu ini pun mirip dengan Pemilu 1999 di mana 48 partai ikut berlaga dalam kompetisi dagang janji ini.

Pemilihan Presiden. Pemilu Presiden tahun 2009 menggunakan Two Round System. Artinya, jika pada putaran pertama tidak terdapat pasangan yang menang 50 plus 1 atau merata persebaran suara di lebih dari setengah daerah pemilihan maka konsekuensinya harus diadakan putaran kedua. Untungnya, dana negara tidak terbuang sia-sia karena pemilu Presiden 2009 ini cuma berlangsung satu putaran saja. Pilpres yang direkapitulasi oleh KPU pada 22 – 4 Juli 2009 ini diikuti oleh tiga pasang calon yaitu : (1) Megawati–Prabowo aka MegaPro; (2) SBY–Boediono aka SBY Berbudi; dan (3) Jusuf Kalla–Wiranto aka JK Win. Hasil Pilpres resmi KPU menghasilkan data berikut:

Megawati–Prabowo (32.548.105 atau 26,79%)
SBY–Boediono (73.874.562 atau 60,80%)
JK–Wiranto (15.081.814 atau 12.41%)

Dengan demikian, pasangan SBY-Boediono keluar sebagai pemenang Pemilihan Presiden tahun 2009 dan sah untuk mengatur administrasi negara kesatuan Republik Indonesia dari 2009 hingga 2014.

11. PEMILU 2014

Pemilu 2014 akan dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2012.  Untuk pemilu anggota Legislatif akan diadakan pada tanggal 9 April 2014. Jumlah kursi DPR ditetapkan sebesar 560 di mana daerah dapil anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Jumlah kursi di tiap dapil yang diperebutkan minimal tiga dan maksimal sepuluh kursi. Adapun partai politik peserta pemilu 2014 sebanyak 15 parpol menurut keputusan KPU pusat, terdiri dari 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal di Aceh.

parpol-2014

Parpol Peserta Pemilu 2014, 15 Partai Politik ________________________________________________________________________________________________________________

[1] Academic-celebrity adalah kalangan intelektual yang sering tampil di pesawat televisi untuk menjadi narasumber suatu fenomena politik. Akibat seringnya mereka tampil, publik diprediksi akan mengenal mereka. Partai yang merekrut mereka punya dua keuntungan yaitu popularitas dan modal intelektual.
[2] Andrew Reynolds, et.al., Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005) p.9-14. Penjelasan teoritis mengenai masing-masing tipe sistem pemilihan umum mengacu pada sumber ini.
[3] Undang-undang No.7/1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal yang dikutip adalah pasal 32 dan 33.
[4] Bali Post, Dari Pemilu ke Pemilu, http://www.balipost.co.id/balipostcetaK/2004/3/12/n5.htm. Putaran ini bukan berarti Two Round System.
[5] http://www.ipu.org Lihat juga UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
[6] ibid.
[7] Undang-undang No. 4 tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
[8] http://www.ipu.org . Daftar partainya tertutup, artinya pemilih hanya memilih partai bukan orang dalam partai. Angka-angka selanjutnya menggunakan sumber ini.
[9] Undang-undang No. 2 tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badang Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1975.
[10] http://www.ipu.org. Angka-angka menggunakan sumber ini.
[11] Ibid. Angka-angka menggunakan sumber ini.
[12] Ibid. Angka-angka menggunakan sumber ini.
[13] Ibid. Angka-angka menggunakan sumber ini.
[14] Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
[15] http://www.kpu.go.id
[16] Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 46, 47 dan 48.
[17] ibid. Pasal 49.
[18] ibid. Pasal 50.
[19] Leonard Sebastian, Indonesia’s Historic First Presidential Elections, (UNISCI Discussion Papers, Octubre de 2004) p.4.
[20] The Carter Center 2004 Indonesia Election Report, June, 2005, (Atlanta : The Carter Center, 2004) p.63.
[21] Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

sumber:
http://setabasri01.blogspot.com
http://id.wikipedia.org

http://iikilo.blogspot.com

Baca artikel terkait: Kaji Otoritarianisme Soeharto & Anwar Sadat, WN Mesir Lulus Cum Laude Di UMY

Menegakkan Keadilan

Oleh : Muhammad Abbas Aula

Wajah Rasulullah SAW seketika berubah merah padam, tak dapat menahan keberangannya begitu mendengar laporan Usamah bin Zaid tentang kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita bangsawan Quraisy dari Bani Makhzumiyah. Kasus ini segera merebak menjadi berita utama di kalangan kaum Quraisy. Pasalnya, kasus ini dirasakan sangat mencoreng wajah dan merusak kredibilitas kaum Quraisy, yang selama ini disegani dan dihormati masyarakat Arab.

Suatu pertemuan terbatas segera diadakan oleh beberapa tokoh Quraisy guna mengambil langkah-langkah pengamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, disepakati bahwa Usamah bin Zaid diutus untuk melobi Rasulullah SAW.

Sebagai Kepala Negara yang berkuasa penuh, kaum elite Quraisy berharap Rasulullah SAW dapat meredam kasus ini sebelum pelakunya diseret ke sidang mahkamah pengadilan. Mereka yakin Usamah dapat bernegosiasi dengan Rasulullah SAW karena selama ini Usamah dikenal sebagai orang dekat Rasulullah, bahkan dijuluki Hibbu Rasulillah, anak emasnya Rasulullah. Ia termasuk anak muda pemberani.

Dengan mudah Rasulullah SAW menangkap maksud terselubung di balik pembicaraannya dengan Usamah. Yakni, adanya upaya kolusi dan persekongkolan yang bertujuan mempetieskan kasus pencurian tersebut. Karena itu, dengan nada tinggi Beliau berkata kepada Usamah: “Apakah kamu mau menjadi pembela perkara yang melanggar batas-batas hukum Allah?” Beliau kemudian naik ke atas mimbar dan di hadapan massa yang hadir, dengan tegas Beliau mengingatkan:

“Sesungguhnya hancur binasa bangsa-bangsa sebelum kamu disebabkan, bila yang mencuri datang dari kalangan kaum elite, mereka biarkan tanpa diambil tindakan apa pun. Tetapi, bila yang mencuri datang dari orang-orang lemah, segera mereka ambil tindakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya.” (HR. Muttafaq ‘alaih)

Butir-butir kata mutiara yang terlontar, “Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri”, adalah sangat tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga Rasulullah. Seorang putri kandungnya melakukan pencurian? Pernyataan ini lebih merupakan sebuah pesan moral yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan kehidupan bangsa. Bahwa keadilan merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa yang membawa rasa tenteram, meraih kesejahteraan.

Oleh karena itu, keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum wajib ditegakkan tanpa pilih kasih. Dan, bahwa kolusi dan persekongkolan adalah suatu tindakan kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang harus ditindak tegas demi keselamatan bangsa.

Cepat atau lambat, negeri manapun di dunia ini akan dihadapkan pada sebuah ancaman kehancuran, berakibat runtuhnya tatanan kehidupan bangsa, bilamana pesan moral ini tidak menjadi bagian dari hajat hidup umat manusia. Wallahu a’lam.

http://www.republika.co.id

Hukum dan Opini Publik : Perlunya Reformasi Sistem Hukum Indonesia

Oleh: Andi Syafrani

Dalam diskursus politik, opini publik telah menjadi semacam “kata sakti” yang sangat penting bagi pengambil kebijakan, politisi atau bahkan calon politisi. Semua ide yang yang dilabeli opini publik yang dirangkum misalnya lewat survei atau riset-riset sejenisnya menjadi berita penting, dan karenanya menjadi konsumsi elit politik yang tidak boleh dilepaskan. Pemilu 2009 lalu telah menjadi saksi sejarah betapa pentingnya posisi opini publik ini, khususnya yang dipublikasi lewat survei-survei, dalam proses penentuan langkah politik elit.

Hal ini hampir bertolak belakang dengan realita yang hidup dalam dunia hukum. Meski hukum merupakan produk politik, secara umum sistem hukum Indonesia kontras dengan wajah politiknya yang sangat akseleratif dan dinamis. Hukum nusantara masih bersifat tertutup, kaku, dan terlihat untouchable dari kepentingan publik, khususnya dari aspek formil. Drama perseteruan dua lembaga penegak hukum Polri dan KPK yang sudah lama bergulir sampai saat ini mempertontonkan secara transparan wajah hukum (formil) yang ortodoks tersebut.

Gerakan sosial yang digalang banyak kelompok baik di dunia nyata lewat demonstrasi maupun maya lewat Facebook, misalnya, untuk mendukung upaya KPK dalam pemberantasan korupsi dan menolak kriminalisasi KPK tidak secara langsung berpengaruh terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Bahkan atas nama hukum, para penegak hukum, bersikukuh untuk menyatakan hukum netral dari desakan (opini) publik.

Kekakuan dan deskrepansi hukum terhadap opini publik ini berasal dari rentetan historis sistem hukum warisan kolonial. Sistem hukum civil law (continental) yang diadopsikan secara paksa oleh Belanda secara intrinsik memang membawa karakter bawaan yang tekstual, bukan kontekstual.

Mazhab Hukum

Alice Erh dan Soon Tay (Law, the Citizen and the State, 1978) mengilustrasikan perbedaan yang jelas antara sistem/mazhab civil law (continental) dan common/case law (Anglo Saxon). Menurutnya, meski sama-sama Gesellschaft sistem, civil law berakar dalam dan dikontrol oleh struktur birokrasi-administratif dan konsep-konsep (abstrak). Meski keduanya terlihat beroperasi dengan cara yang sama, tapi secara psikologis, lanjut Erh dan Tay, the case system constantly invites the detailed consideration of particulars, and of people, as part of a specific real situation.

Dengan demikian, mazhab common law lebih bersifat dialogis, historikal, dan berkesinambungan antar generasi ke generasi lewat putusan hukum yang kemudian “diabadikan” menjadi hukum positif. Wajah mazhab civil law yang jadi kiblat hukum Indonesia secara umum jelas bertolak belakang dengan potret common law.

Pertautan dan kohesi antara hukum dan opini publik dalam negara-negara yang mengadopsi sistem Kontinental tidak sedinamis di negara sistem tetangganya. Hukum seakan jauh dari idealitas publik. Yang dipedulikan hanya fakta.

Jejak historis koneksi hukum dan opini publik di sistem Anglo telah sejak lama disingkap. Albert Venn Dicey (1835-1922), pemikir besar Oxford University, pada abad 19 telah melakukan riset mendalam perihal dua aspek ini. Dalam satu kesempatan mengajar di Harvard Law School di tahun 1898, Dicey menyusun 12 perkuliahannya mengangkat tema Law and Public Opinion in 19th Century dengan objek hukum Inggris yang kemudian dibukukannya beberapa tahun kemudian.

Opini publik dalam konteks hukum menurut Dicey adalah “keyakinan atau conviction yang hidup dan tersebar di masyarakat bahwa suatu hukum itu bermanfaat, karenanya harus dipertahankan/diadakan, atau hukum itu membahayakan dan karenanya harus dimodifikasi atau dihapuskan.” Dicey merekam betapa banyaknya produk legislasi yang dibuat di abad ke-19 di Inggris yang sangat dipengaruhi opini publik. Dan ini yang membuat dinamika hukum Inggris saat itu sangat luar biasa dan menjadi referensi utama bagi banyak sistem hukum tetangganya.

Reformasi Hukum

Kemandegan sistem hukum Indonesia dalam menyerap opini publik yang diperlihatkan secara nyata dalam kasus-kasus hukum belakangan ini, khususnya dalam kasus korupsi yang menyeret dua orang wakil ketua (non-aktif) KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad menandai momen kritis evolusi sistemik hukum nasional.

Banyak memang langkah reformasi hukum yang telah dilakukan sejak era reformasi. Namun itu baru menyangkut perubahan perundang-undangan kelembagaan hukum seperti Mahkamah Agung dan lembaga peradilan pada umumnya serta advokat. Secara substansial, sistem hukum utama materil dan formil masih berasal dari jejak-jejak kolonial.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meski telah diratifikasi menjadi produk lokal, jelas bersumber dari produk klasik warisan Belanda. Di wilayah hukum perdata, kondisinya lebih parah. Hukum materil perdata Indonesia masih merupakan terjemahan Burgelijk Wetboek (BW) dan hukum formilnya mengacu pada ketentuan HIR dan RBg serta Rv yang mungkin tulisan aslinya sudah tidak lagi dimiliki oleh para hakim agung sekali pun.

Reformasi hukum yang dijalankan sampai saat ini masih bersifat artifisial, belum menyentuh akar rumput masalahnya, yaitu menyangkut sistem hukum formil yang menggerakkan bagaimana hukum itu dipraktikkan. Produk hukum yang dilahirkan DPR bersama Presiden hanya merespon kebutuhan sesaat dan instant, apalagi UU yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Pembuat hukum masih sangat lengah dengan proyeksi reformasi hukum yang lebih jangka panjang, yaitu membuat sistematika dan kerangka hukum yang lebih komprehensif, tidak parsial yang mengakibatkan banyaknya judicial review belakangan ini di Mahkamah Konstitusi.

RUU KUHAP dan KUHP yang tertahan lama di DPR semestinya segera dibahas dan disahkan agar proses hukum pidana yang tidak transparan tidak terulang seperti yang dialami Bibit-Chandra. Selain itu, DPR harus melakukan upaya total konsolidasi hukum nasional agar tercipta tatanan hukum yang lebih jelas dan tegas. Karena sampai saat ini banyak sekali produk hukum yang masih saling bertabrakan.

Opini publik yang menggelinding kuat dalam kasus hukum Polri vs KPK jelas mengarah pada tuntutan reformasi hukum total. Penguasa harus memperhatikan desakan opini ini. Karena jika tidak, mengutip Hume, dalam kuliahnya Dicey mengingatkan “the governors have nothing to support them but opinion”.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Penulis adalah Strategist & Legal Analyst | Alumni Victoria University, Melbourne, School of Law | Tulisan Penulis yang lain dapat di lihat di blog Penulis: http://www.andisyafrani.com

Tambahan: Silakan baca dan pelajari lebih lanjut tentang KUHP & KUHAP dibawah ini:

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku I , Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(2) Draft RUU Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku I, RUU Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II, Penjelasan RUU Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Penjelasan RUU Tentang KUHAP.

sumber: http://legalitas.org

Selamatkan Indonesia Dengan Syariah Islam

Oleh: Ali Mustofa

Sebuah negara yang bernama Indonesia, masyhur dengan sebutan “zamrud khatulistiwa”, sarat akan kekayaan alam, hamparan laut nan luas, tanahnya subur, gunung-gunungnya kokoh, juga jutaan hektar hutan yang menawarkan banyak kehidupan. Namun bagaimana nasibmu kini?

Apa mau dikata, negeri ini masih menangis. Indonesia kaya alam, namun juga kaya akan utang, disebabkan sebagian besar kekayaan Indonesia yang notabene milik rakyat justru dikuasai asing.

Menurut data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Utang, jumlah utang pemerintah RI hingga Januari 2011 mencapai Rp 1.695,34 triliun Rupiah (jika jumlah penduduk Indonesia sebanyak 241 juta jiwa, maka utang setiap orang Indonesia adalah Rp. 7.000.000,-/orang).

Dan berdasarkan data kementerian keuangan, total utang pemerintah Indonesia hingga September 2011 mencapai Rp 1.754,91 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 10,57 triliun dibanding posisi Agustus 2011 yang sebesar Rp Rp 1.744,34 triliun.Berikut catatan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB ( rasio utang terhadap PDB atau Debt to GDP Ratio) sejak tahun 2000:

> Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
> Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
> Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
> Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
> Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
> Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
> Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
> Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
> Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
> Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
> Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
> September 2011: Rp 1.754,91 triliun (27,3%)

Ironisnya, sebagian besar utang itu dibebankan kepada rakyat untuk membayarnya melalui pajak, dan sungguh miris di mana pajak tersebut banyak yang tak terdeteksi karena di korupsi.

Kemiskinan masih menjadi penyakit klasik yang tak kunjung terobati. Menurut data BPS tahun 2011 ada sebanyak 43 juta lebih penduduk yang masih berada di garis kemiskinan.

Itupun dengan menggunakan standar kemiskinan yang tak manusiawi, BPS menetapkan standar kemiskinan hanya berpendapatan Rp 7.000 perhari atau Rp 210 ribu perbulan. Dengan kata lain, penduduk yang dikategorikan miskin atau tidak miskin adalah dengan menggunakan batasan tersebut.

Seringkali pandangan kita diarahkan pada pertumbuhan produksi serta peningkatan pendapatan rata-rata penduduk (perkapita), namun bukan pada persoalan bagaimana supaya kekayaan tersebut didistribusikan dengan adil pada masyarakat.

Padahal, seiring dengan meningkatnya produksi, telah terjadi penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang alias pihak kapitalis. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin atau malah makin miskin. Inilah yang disebut kesejahteraan semu dalam sistem kapitalisme.

Sektor politik, ritual demokrasi yang telah menghamburkan uang rakyat juga tak memberikan perubahan yang berarti di tengah-tengah masyarakat, seringkali masyarakat harus melihat tontonan jual beli politik alias politik dagang sapi oleh para elit politik.

Bayangkan, di tahun 2010 kemarin, tidak kurang dari 227 pilkada berlangsung di tingkat provinsi maupun kabupaten dan walikota, bahkan ada pilkada yang harus diulang disebabkan terjadi sengketa. Menurut Kalkulasi KPU, untuk tahun 2010, tidak kurang dari 4,2 trilyun rupiah mengucur buat pilkada.

Hitung-hitungan itu berbunyi: 50 sampai 70 milyar buat provinsi dan 7 sampai 10 milyar buat tingkat kabupaten dan walikota. Itu pun hitung-hitungan yang paling minimal. Karena kenyataannya, biaya pilkada membengkak hampir dua kali lipat. (eramuslim.com, 01/02/11)

Sedangkan di bidang sosial dan budaya, Associated Press (AP) beberapa waktu lalu telah menobatkan Indonesia sebagai jawara kedua surganya pornografi setelah Rusia. Dengan munculnya berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini, seperti halnya kasus peterporn, bisa saja Indonesia menyodok posisi Rusia sebagai pemimpin klasemen pornografi.

Tak kalah memprihatinkan adalah masih banyaknya aliran-aliran sesat yang bersemayam di negeri ini yang tentunya membahayakan akidah umat. Sebagai contoh kasus Ahmadiyah, di mana di negeri-negeri lain telah mengambil tindakan tegas pada Ahmadiyah, namun di sini masih belum tegas.

Begitu pula dengan meningkatnya angka-angka kriminalitas, kasus-kasus pelecehan seksual, HIV Aids, Narkoba dan lain sebagainya yang tentu semakin memperparah keadaan. Maka tidak salah jika negara “gemah ripah loh jinawi” ini sedang mengalami krisis multidimensi. Disebabkan karena salah urus.

Akar Masalah

Jika di cermati secara saksama, akar masalah dari semua problematika ini ternyata adalah terletak pada sistem-nya. Mengingat Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini sudah enam kali berganti pucuk pimpinan. Rotasi wakil rakyat yang duduk di Senayan pun sudah berulang kali dilakukan. Hasilnya nihil, Indonesia belum mampu bangkit.

Orang-orang yang dulunya terlihat memiliki idealisme, terlepas dari seperti apa idealismenya, ketika mencebur dalam sistem, banyak yang kemudian melepas idealismenya.

Sebagai contoh ada Pejabat di Pemerintahan yang dulu dikenal sangat loyal mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, bahkan sampai sempat merasakan pahitnya jeruji besi di masa pemerintahan Soeharto karena sikapnya itu, namun akhir-akhir ini malah mengecam media massa yang menurutnya gencar mengkritik pemerintah.

Begitu pula element Islam yang dahulu digadang-gadang bakal mengibarkan ideologi Islam, kini sudah mulai mengenyampingkan ideologinya.

Mungkin ada benarnya sebuah ungkapan yang berbunyi: “Sistem yang buruk itu bisa membuat orang jadi bersifat buruk, meskipun sebelumnya bersifat baik. Begitu juga sebaliknya, sistem yang baik bisa membuat orang menjadi bersifat baik, meskipun sebelumnya bersifat buruk. Apalagi yang sebelumnya sudah baik”

Kemudian pertanyaannya, sistem seperti apa yang mampu menyelamatkan Indonesia?. “Guru terbaik adalah pengalaman” Begitu kata orang bijak. Secara faktual Indonesia juga sudah beberapa kali berganti sistem. Kita runut saja, pada masa orde lama corak aturan yang digunakan adalah corak Ideologi sosialisme. Hasilnya tidak memuaskan.

Kemudian tampilah era orde baru yang berlanjut ke era reformasi dengan corak kapitalisme. Outputnya seperti yang kita alami sekarang ini. Indonesia masih tertatih-tatih.


Peta kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia (www.geoarround.com)

Islam Sebagai Solusi

Jadi kalau kita mau jujur, tampaknya satu-satunya sistem yang belum pernah dicoba di negeri ini hanyalah sistem Islam. Merujuk bahwa Ideologi yang ada di dunia ini hanya ada tiga, yakni; Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme. Yang lain walaupun mengklaim sebagai Ideologi namun sejatinya bukanlah ideologi karena rumusan-rumusanya pun juga mengambil dari ketiga Ideologi tersebut.

Ketika diterapkan sistem Ekonomi Islam, masalah perampokan kekayaan alam akan teratasi dengan kejelasan distribusi kekayaan yang terperinci, dimana Islam membagi kepemilikan dalam tiga bagian; kepemilikan umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu. (lihat: An-Nabhani, Taqiyuddin, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam). Hal ini telah di tegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau:
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : air, padang rumput dan api.” (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah)

Sehingga hal-hal yang masuk dalam kategori kepemilikan umum tidak boleh dimiliki oleh pihak asing maupun swasta, melainkan akan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Berdasarkan syariah Islam, negara harus menjamin kesejahteraan masyarakat, menjamin kebutuhan pokok tiap individu masyarakat. Syariah Islam juga mewajibkan Kepala Negara (Khalifah) untuk menjamin pendidikan dan kesehatan rakyatnya secara murah bahkan gratis.

Dengan Politik Islam maka hal-hal pemborosan dan kemubaziran itu tidak akan terjadi, sebab dalam pandangan Islam, bahwa politik adalah “mengatur urusan umat” bukannya “mengatur urusan pejabat“.

Sehingga mekanisme dalam pemilihan pejabat negara maupun Kepala Negara (Khalifah) dapat dilaksanakan dengan sederhana serta biaya yang murah, dengan mutu dan kualitas nomor wahid. Para elit politik harus merujuk pada hukum syara’ dalam mengurusi umat, bukan pada faktor kepentingan.

Para pemimpin umat tidak akan berani menzalimi rakyatnya, mereka sangat takut akan peringatan dari Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Saw bersabda: “Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR. Imam Al-Bukhari)

“Tidak ada seorang hamba yang diamanatkan oleh Allah untuk mengurusi rakyatnya, kemudian ia meninggal dalam keadaan sedang menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan sorga baginya.” (HR. al-Bukhari)

Dengan syariah Islam maka kehidupan sosial masyarakat akan semakin nyaman, sangat sulit ditemukan hal-hal yang bisa mengganggu keimanan dan keamanan.

Pergaulan masyarakat dibangun dengan suasana keislaman dengan penuh semangat persaudaraan. Pihak non muslim, diperlakukan dengan baik tanpa deskriminasi. Sedangkan sistem persanksian Islam adalah merupakan palang pintu terakhir untuk menyelesaikan permasalahan kriminalitas dengan efektif dan efisien.

Plus rumus-rumus Islam lain yang siap menghapus krisis multidimensi ini. Termasuk di dalamnya menuntaskan permasalahan pendidikan, pertanian, militer, dan bidang-bidang lainya. Indonesia akan sejahtera dan selamat jika mau diatur dengan wahyu Ilahi. Bagi mayoritas penduduknya yang beragama Islam, hal ini merupakan tuntutan atas keimanannya.

Bila belum diterapkan, Kewajiban kita untuk memperjuangkan. Karena itu, tidak ada pilihan lain, solusi atas salah urus negara adalah dengan menerapkan syariah islam. Wallahu a’lamu bish-shawab.

*Penulis adalah Direktur Rise Media Surakarta, Penulis Novel “Hari-Hari Indah Aktivis Dakwah”

detik.com
finance.detik.com

Bacalah artikel yang berkaitan: Islam dan Perundang-undangan, Piagam Jakarta, Piagam Madinah: Perlembagaan Pertama di Dunia,Hukum Islam di Indonesia; dulu dan sekarang, Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia, Islam sebagai Alternatif Politik , Sejarah Aceh dan Syari’at Islam dan Sejarah Kesultanan Islam Ternate

%d bloggers like this: