Posts from the ‘ISLAM & PERUNDANG-UNDANGAN’ Category

Islamisasi Partai Islam: Pelajaran dari Erdogan

Beberapa pengamat politik menyarankan agar partai Islam ke tengah dan meninggalkan politik aliran. Saran ini akan menguatkan partai Islam atau justru menghancurkan?

Soekarno-Masyumi

Soekarno, ketika menghadiri acara Masyumi

Oleh: Nuim Hidayat 

TAHUN 1955 partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), partai Islam yang memegang teguh ideology dengan sangat mengesankan meraup 40% suara. Padahal, Partai Masyumi dalam Anggaran Dasar atau Rumah Tangganya  memegang teguh prinsip-prinsip Islam.

Di Anggaran Dasar Partai Masjumi ditegaskan: “Tujuan Partai ialah terlaksananya ajaran dan hukum Islam, di dalam kehidupan orang seorang , masyarakat dan negara Republik Indonesia, menuju keridhaan Ilahi.” (Pasal III).

Pada pasal IV-nya dinyatakan: “Usaha partai untuk mencapai tujuannya:

Pertama, menginsyafkan dan memperluas pengetahuan serta kecakapan Umat Islam Indonesia dalam perjuangan politik

Kedua, menyusun dan memperkokoh kesatuan dan tenaga umat Islam Indonesia dalam segala lapangan

Ketiga, melaksanakan kehidupan rakyat terhadap perikemanusiaan, kemasyarakatan, persaudaraan dan persamaan hak berdasarkan taqwa menurut ajaran Islam Bekerjasama dengan lain-lain golongan dalam lapangan bersamaan atas dasar harga menghargai.”

Selain AD/ART yang tertulis, tokoh-tokoh Masyumi sebagian besar juga memberikan keteladanan dalam kehidupan politik dan masyarakat. Orang tidak meragukan lagi keteladanan KH Hasyim Asyari, Faqih Usman, HAMKA, KH Wahid Hasyim dan Mohammad Natsir.

Sayang kehebatan Masyumi ini hanya berlangsung lima tahun. Tahun 1960, Partai Masyumi dibubarkan oleh Rezim Soekarno dengan alasan yang tidak jelas. Tak hanya itu, banyak tokoh-tokohnya yang dimasukkan ke dalam kerangkeng oleh Soekarno.

Padahal Masyumi saat itu namanya sedang harum di kalangan umat.

Masyumi mempunyai sayap gerakan buruh, gerakan tani juga media massa. Harian Abadi misalnya, adalah koran milik Masyumi yang sangat disegani dan pelanggannya dari seluruh pelosok Indonesia.

Ketika Soeharto naik menggantikan Soekarno tahun 1966, tokoh-tokoh Masyumi mencoba menghidupkan kembali partai ini tapi tidak diizinkan.

Bahkan hingga pada Pemilu pertama di era Orde Baru tahun 1971, Masyumi bukan hanya tidak diizinkan ikut Pemilu tapi juga tokoh-tokohnya juga dilarang berpolitik.

Akhirnya umat Islam yang tergabung dalam Masyumi (dan NU) membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tapi saat itu sebenarnya Masyumi telah pecah karena sebagian pengikutnya sudah masuk dalam Golkar.

PPP karena mewadahi aspirasi umat Islam, maka mereka menggunakan gambar Ka’bah dan asas Islam. Meski selalu tidak unggul dalam Pemilu, apalagi bukan rahasia umum, kalau Pemilu Orba pernuh rekayasa.  Meski demikian, umat Islam masih banyak yang fanatik ke PPP hingga akhirnya Soeharto (dengan think tanknya CSIS) ‘menfatwakan’ semua parpol harus berasas tunggal Pancasila. Dari sinilah PPP mulai pecah. PPP turut pemerintah dan mengganti lambang Ka’bah dengan bintang. Sebagian tokoh memilih tidak berpolitik sebagaian lari ke Golkar. Efeknya tidak sedikit, Golkar juga makin penuh sesak dengan tokoh-tokoh Islam. Sesungguhnya, jika dilihat secara personal, makin hari makin tidak ada perbedaaan antara anggota Golkar dan PPP.

Politik gincu

Tahun 1999 setelah reformasi, partai-partai Islam dibebaskan kembali memakai asas Islam. Lambang pun tidak diatur pemerintah. Mulailah partai-partai Islam kembali ke kandangnya. Meski demikian, hanya tiga partai yang berani menuliskan asasnya Islam, yaitu PPP, PBB dan PKS. Sementara PAN dan PKB, tidak jelas tercantum dalam AD/ART nya asasnya Islam.

Amien Rais yang dulu merasak kekecilan dengan partai Islam namun PAN juga tak mampu menjadi partai besar

Tahun 1998, pasca jatuhnya Soeharto, tokoh-tokoh Masyumi sedang mempersiapkan kembali berdirinya partai Islam. Melalui rapat-rapat di kediaman HM Cholil Badawi dan Dr.Anwar Haryono SH, ditawarkanlah posisi ketua umum pada Dr Amien Rais sedang Dr Yusril Ihza Mahendra sebagai Sekjen.

Namun yang mengejutkan,  Amien Rais di layar televisi seusai shalat Jumat di kantor PP Muhammadiyah mengatakan,  “Saya akan mendirikan partai lain yang lebih terbuka.Bagi saya partai seperti Partai Bulan Bintang, ibarat baju akan ‘kesesakan’ jika saya pakai.”

Selanjutnya, melalui tokoh-tokoh  Majelis Amanat Rakyat (MARA), Amien Rais membentuk Partai Amanat Nasional (PAN) pada tahun 1998 dengan platform nasionalis terbuka. Ia mengundurkan diri dari Ketua PP Muhammadiyah setelah ditunjuk memimpin PAN.

Meski memilih baju terbuka, faktanya PAN tetap tidak banyak diminati aktivis Muslim. Amien Rais sendiri sebagai pendiri PAN sebenarnya menyadari kesalahannya, sayang nasi sudah menjadi bubur.*

Tahun 1999 perolehan suara PPP, PBB dan PKS lumayan. Tapi perolehan suara ini terus menurun sampai 2009 lalu. Diprediksi suara partai Islam tahun 2014 ini menurun atau stagnan sebagaimana 2009 yang lalu.

Mengapa tiga partai Islam itu tidak bisa menjadi mayoritas di negeri yang 85% Muslim ini?

Pertama, kesadaran politik umat Islam rendah. Umat memilih bukan didasarkan pilihannya pada calon-calon yang akan menjayakan Islam, tapi memilih banyak karena kekerabatan atau popularitas calon.

Kedua, partai-partai Islam menurun kualitasnya. Baik karena keterlibatan sebagian pengurus partai dalam korupsi, program partai yang tidak menyentuh rakyat dan tidak jelas warna Islam partai.

Partai-partai Islam itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. PPP mempunyai kekuatan jaringan lama dan pengalaman politik dalam menggolkan undang-undang yang bervisi Islam.

PBB mempunyai tokoh yang tinggi dalam intelektualisme Islam dan keberanian dalam menyuaran Islam.  Sedangkan PKS mempunyai jaringan kader yang kuat dan program-program yang merakyat. Kelemahan PPP dan PBB dalam pengkaderan sebenarnya bisa ditutupi atau mengambil pelajaran dari PKS.

Sedangkan kelemahan PKS yang kurang berani menampilkan diri visi Islamnya sebagaimana PPP dan PBB.

Sesungguhnya umat Islam di Indonesia yang sedang bangkit kini membutuhkan politisi politisi yang ahli di bidangnya sekaligus yang Islami. Kalau sekedar professional semata, maka tidak ada beda dengan partai sekuler. Atau jika yang hanya ditekankan program ekonomi semata, maka partai Islam menjadi pak turut bagi partai sekuler. Partai Islam seharusnya berani menampilkan Islamnya dan profesional. Sehingga masyarakat melihat beginilah wajah politik Islam yang sebenarnya. Bila partai Islam terbawa dengan arus partai sekuler yang hanya menekankan profesionalitas dan program ekonomi semata, maka partai Islam pasti tidak akan bisa menyaingi partai sekuler.

Maknanya seorang politisi Muslim di samping ahli di bidangnya juga berakhlak Islam, rajin shalat, bersedekah dan meninggalkan dosa-dosa besar. Beda dengan politisi sekuler yang membebaskan kadernya dalam berbuat maksiyat dan meninggalkan shalat. Bagi politisi sekuler yang penting politisi itu ahli di bidangnya dan mempunyai nama harum di masyarakat. Meski dalam kehidupan pribadinya bergelimang maksiat. Dengan kata lain mereka menghalalkan adanya ‘politik gincu’.

Jadi partai Islam mesti menprofesionalkan dan mengislamkan kader-kadernya bukan malah ikut-ikutan partai sekuler mensekulerkan kadernya dan bergerak ‘ke tengah’, sebagaimana nasihat banyak pengamat politik.

Erdogan-AKP

Erdogan dan massa AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan)

Pelajaran Penting dari Erdogan

Dan termasuk hal yang penting, politisi-politisi Muslim mesti memahami jejak sejarah bangsanya. Mereka mesti melanjutkan perjuangan tokoh-tokoh Islam terdahulu, terutama tokoh Masyumi. Sebagaimana Erdogan Presiden Turki yang dengan rendah menyatakan bahwa perjuangannya melanjutkan pendahulunya almarhum Necmettin Erbakan. Sebagaimana diketahui, Erbakan telah memulai perjuangan politik Islam di Turki sejak tahun 1970 dengan membentuk Partai Ketertiban Nasional.  Jatuh bangun Erbakan membangun partai Islam hingga ia mengalami kemenangan dengan partainya Partai Kesejahteraan (Refah Partisi).

Dalam Pemilu 1995, Partai Refah memperoleh 22 persen suara atau menyabet 158 kursi parlemen. Erbakan kemudian berkoalisi dengan Partai Jalan Lurus untuk memimpin pemerintahan Turki. Tapi pemerintahannya tidak berlangsung lama karena militer Turki buru-buru mengkudetanya. Dan Erdogan pun ditangkap dan dijatuhi hukuman lima tahun tidak boleh terlibat dalam politik (baca Ahmad Dzakirin, Kebangkitan Pos Islamisme Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu, Eracitra Intermedia, 2012).

Erbakan akhirnya banyak berbuat di balik layar. Dan di waktu itulah kemudian tampil murid kesayangannya, Erdogan yang terpilih menjadi Walikota Istanbul. Erdogan dengan program-program merakyatnya di kota itu berhasil memikat banyak kalangan. Erdogan juga banyak didukung para pebisnis dan masyarakat Turki. Meski dalam beberapa hal ia berbeda dengan gurunya tapi Erdogan menyatakan : “Dia akan selalu dikenang atas apa yang diajarkan kepada kami dan karena kepribadiannya yang tangguh.”

Ketika gurunya sang Hoca Erbakan meninggal, ia dan sahabatnya Abdullah Gul, memanggul keranda Erbakan ke tempat pemakamannya.

Abdullah Gul dan Erdogan membentuk AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) pada Agustus 2001. Erdogan berhasil menarik perhatian masyarakat Turki karena program-programnya yang menyentuh rakyat dan modern dan track record-nya sebagai Walikota Istanbul. Hingga pada Pemilu November 2002 AKP menangguk suara 34%.

Sembilan tahun kemudian, pada Pemilu 12 Juni 2011, AKP mengulangi kemenangannya dengan menyabet 50% suara rakyat. AKP menempatkan wakilnya sebanyak 327 kursi di parlemen.

Keberhasilan Erdogan memimpin Turki ini menjadikan militer Turki panas. Mereka mencoba mengkudeta Erdogan namun gagal. Karena Erdogan telah mendapat dukungan mayoritas masyarakat dan kepolisian. Sebanyak 250 personil militer pun dijebloskan ke penjara karena percobaan kudeta itu. Kuatnya pribadi Erdogan ini sehingga ia disebut sebagai The Strongest Man in Turkey.

Jadi keberhasilan Erdogan dan Partai AKP merebut hati rakyat Turki adalah bukan program ekonomi atau ‘sekulernya’ semata, tapi terutama karena program Islamisasinya yang mengesankan. Pesan Islam yang dibawai damai oleh Erdogan menyebabkan ia dikagumi masyarakat dan terus dibenci oleh kaum sekuler ekstrim. Sebelum menjadi presiden, Erdogan telah konsisten memperjuangkan jilbab di Turki. Hingga dua anaknya harus ia sekolahkan di Amerika, karena pemerintah Turki melarang mahasiswa berjilbab. Hingga kini menjadi presiden, Erdogan pun terus konsisten menjalankan program islamisasinya, seperti membebaskan pakaian jilbab di seluruh sektor, melarang minuman keras, mendukung perjuangan Palestina, mendukung presiden Mursi yang digulingkan dan lain-lain.

Seandainya Erdogan hanya membawa perubahan ekonomi Turki dan menyingkirkan program-program keislaman, apakah masyarakat Turki akan mendukungnya? Ini yang harus menjadi pelajaran penting Partai Islam di sini. Wallahu a’lam.*

Penulis adalah peneliti Insitute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS)

http://www.hidayatullah.com

 

Parpol Islam: Pilih “Minyak Zaitun cap Onta atau Minyak Onta cap Zaitun”

Parpol Islam seharusnya mengikuti langkah-langkah Rasulullah SAW, tulis al- Maududi. Setelah 10 tahun pemikiran Islam menjadi dewasa dan berubah dari idealisme menjadi organisasi yang kokoh.

Partai Islam Indonesia 

Oleh: Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi

PADA periode awal berdirinya Negara Indonesia, terjadi perdebatan antara para tokoh umat Islam tentang status Negara. Sebagian tokoh pro bentuk Negara Islam, sebagian yang lain memilih substansi Islamnya daripada bentuk negaranya. Dari wacana itu muncul metafora “pilih minyak babi cap onta atau minyak onta cap babi”. Artinya “Pilih Negara yang substansinya sekuler tapi berlabel Islam, atau pilih Negara yang substansinya Islam tapi berlabel sekuler”.

Dengan dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta dan realitas yang lain de facto jatuh pada pilihan yang kedua. Umat Islam pun rela, karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa masih dapat mewadahi substansi Islam. Masalahnya apakah semua masih ingat Gentleman Agreement itu. “Negara ini bukan Negara Islam, tapi substansinya Islam”. Ternyata tidak.

Di zaman Orde Lama umat Islam dituduh seakan masih menginginkan pilihan pertama. Umat Islam pun dilukis seakan berwajah subsversif. Umat Islam justru dipaksa kompromis dengan komunisme.

Tidak jelas dimana substansi Islam diterapkan. Pelajaran Agama di sekolah-sekolah pun tidak ada. Di zaman Orde Baru upaya memasukkan substansi Islam mulai nampak. Tapi tetap saja umat Islam dibatasi dikawal dan dicurigai. Untuk itu umat Islam dipisahkan dari politik.

Motto yang ditawarkan Nurcholish Madjid “Islam Yes Partai Islam No” seperti menguatkan kebijakan itu.

Ketika reformasi bergulir tahun 1998, umat Islam seperti terlepas dari belenggu de-politisasi. Para tokoh umat Islam pun mendirikan partai-partai baru. Euforia berpolitik umat Islam itu seperti mementahkan asumsi Nurcholish Madjid. Dalam sebuah simposium di Tokyo tahun 2008 saya nyatakan ini adalah titik balik dari de-politisasi Orde Baru. Realitasnya umat mau berpartai politik Islam (Partai Islam Yes) dan juga ber-Islam (Islam Yes).

Tapi pernyataan saya dibantah oleh A. Rabasa, pengkaji Indonesia dari Amerika. Tidak ada perubahan dalam politik Islam di Indonesia, katanya. Umat Islam tetap tidak suka politik Islam. Buktinya perolehan parpol Islam tidak pernah menyamai suara Masyumi pada Pemilu tahun 1955.

Ini bukti bahwa umat Islam tidak mau berpolitik lagi. Melihat perolehan partai politik Islam pada tiga Pemilu pasca Reformasi yang semakin menurun, nampaknya Rabasa benar. Tapi pertanyaan muncul lagi apakah benar umat Islam memperjuangkan substansi Islam tanpa melalui partai politik. Jika jawabnya benar, maka asumsi Cak Nur menjadi Salah. Jargon itu menjadi “Partai Islam No, Islam No”.  Nyatanya, kini umat Islam tetap berpolitik tapi pindah memilih partai politik sekuler.

Apa yang salah pada partai politik Islam. Mengapa umat Islam sekarang tidak mampu menandingi prestasi Masyumi. Agar lebih obyektif, kita bertanya pada Abul Ala al-Maududi dan Sayyid Qutb.

Dua orang pemikir politik Islam zaman modern. Bagi al-Mawdudi umat Islam perlu melakukan transformasi gerakan intelektual. Gerakan itu perlu memasukkan nilai-nilai kedalam anggota masyarakat, dengan mendidik dan menghasilkan ilmuwan Muslim yang bervisi Islam dalam berbagai bidang ilmu. Berarti parpol Islam tidak punya lembaga ini.

Parpol Islam seharusnya mengikuti langkah-langkah Rasulullah, tulis al- Maududi. Setelah 10 tahun pemikiran Islam menjadi dewasa dan berubah dari idealisme menjadi organisasi yang kokoh.

Organisasi yang kokoh didukung oleh administrasi yang sehat, ekonomi, keuangan dan penegakan hukum yang kuat, intelektual yang kommit terhadap Islam.

Berbeda dari al-Maududi, Sayyid Qutb lebih menekankan agar partai politik Islam dapat menterjemahkan Islam dalam bentuk etika masyakat dan etika sosio-politik. Disini peran intelektual sangat penting. Karena itu intelektual dibalik partai politik Islam harus kuat imannya, konsisten, memiliki kemampuan manajemen, memiliki kekuasaan, dan tetap menjalankan syariah. Dari sini kita bisa introspeksi : sudahkan saran kedua tokoh politik Islam itu dimiliki oleh semua parpol Islam?

Meskipun demikian perlu disadari bahwa partai politik Islam itu harus bersaing dengan partai-partai dan masyarakat non-Islam. Dalam kompetisi itu menurut Dale F. Eickelman and James Piscatori dalam karyanya Muslim Politics perlu menggunakan simbol-simbol agama. Di sini simbol-simbol itu dalam pandangan al-Maududi dan Sayyid Qutb adalah pemahaman dan pengamalan Islam secara konsekuen.

Jadi pilihannya bukan “minyak babi cap onta atau minyak onta cap babi” tapi “minyak zaitun cap onta atau minyak onta cap zaitun”. Universal tapi tetap berasas Islam atau Islam yang universal tanpa lupa moral. *

Penulis buku “Misykat”. Tulisan ini sudah dimuat di  Jurnal Islamia Republika edisi Kamis (20/03/2014)  

hidayatullah.com

CAP-373 : Agar Politik Islam Menang

Dalam berjuang, kita perlu yakin dengan pertolongan Allah, jika kita benar; tidak perlu menjadi terlalu pragmatis, terlalu mengejar kekuasaan jangka pendek

Mantapks

seorang pendukung salah satu partai Islam (Ilustrasi)

Oleh: Dr. Adian Husaini

JUMAT (07/03/2014), usai khutbah Jumat di sebuah Masjid di kawasan Cibubur, seorang anak muda mendekati saya, dan bertanya, “Ustad, apakah benar ikut dalam pemilu ini haram hukumnya. Bahkan, ada yang mengatakan, ikut pemilu  itu hukumnya kufur, karena berarti terlibat dalam demokrasi, yang merupakan sistem kufur?”

Berulang kali pertanyaan seperti ini saya terima. Benarkah seperti itu? Untuk menjawabnya, ada baiknya kita ikuti dialog fiktif antara guru dan murid berikut ini. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil hikmahnya.  Silakan mengikutinya.

Murid:  Guru, saya dengar dari berita-berita, partai Islam diramalkan akan kalah dalam Pemilu 2014, bahkan mungkin akan semakin kecil perolehan suaranya. Apa benar begitu, Guru?

Guru:   Baik kita sepakati dulu definisi partai Islam adalah partai yang berasaskan Islam. Memang, kalau hanya mendasarkan pada pemberitaan media massa pada umumnya,  nasib partai-partai Islam seolah-olah kurang menggembirakan. Suara mereka kalah jauh dibandingkan dengan partai-partai sekuler. Banyak sebab yang diungkapkan. Kalau tidak ada perubahan yang signifikan dalam pembangunan citra partai Islam di tengah masyarakat – entah bagaimana caranya – bukan tidak mungkin perkiraan suara partai-partai Islam itu akan menjadi kenyataan.  Dan nanti, akan dikampayekan, “ Lihat tuh… partai Islam sudah tidak laku!  Masyarakat sudah lebih memilih partai sekuler!”

Murid:  Lalu, apa yang harus dilakukan oleh partai Islam, Guru, agar selamat?

Guru:   Saya mengusulkan, sebagai bagian taushiyah sesama Muslim, partai Islam perlu melakukan terobosan besar, tetapi semua itu tetap dilakukan dalam batas-batas etika Islam. Sebab, bagi Muslim, menjadi anggota legislatif itu bukan tujuan utama dan bukan segala-galanya. Saya minta maaf, menurut saya, kurang patut membuat iklan politik dengan bintang yang mengumbar aurat. Tujuan untuk meraih suara dari kalangan tertentu, menurut hemat saya, tidak harus dilakukan dengan cara menampilkan wakil dari kalangan tersebut. Saya paham, salah satu “ironi” dalam demokrasi, adalah tidak adanya penilaian kualitas suara. Yang dinilai hanya kuantitas. Suara kyai sama nilainya dengan suara penjahat. Suara pelacur sama hitungannya  dengan suara wanita shalihah.  Meskipun begitu, jika kita ingin menarik suara para pelacur tidak sepatutnya menampilkan sosok pelacur aktif sebagai bintang iklan partai Islam. Menurut saya, dan saya yakin, semua aktivis partai Islam sepakat, bahwa keridhaan Allah lebih penting ketimbang jumlah suara.

Murid:  Guru, kalau partai Islam tidak dengan tegas menyuarakan Islam, apa masih perlu didukung?

Guru:     Mendukung itu banyak bentuknya. Jika kita rajin memberikan taushiyah kepada tokoh-tokoh partai Islam, itu juga suatu dukungan. Begitu juga dengan dukungan doa. Dalam kaitan pemilu, pilihan kita hanya dua saja, ikut pemilu atau tidak. Jika ikut pemilu, maka kita harus memilih. Kita harus memilih yang ada; bukan yang kita inginkan keberadaannya. Nanti, kalau ada pilihan capres-cawapres, kita juga dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mungkin saja semua calonnya tidak ideal. Misalnya, calon yang satu tidak rajin solat, tetapi memiliki pandangan positif terhadap aspirasi Islam. Calon yang lain, kelihatan cukup rajin shalat, tetapi dikelilingi orang-orang yang sangat tidak aspiratif terhadap cita-cita Islam. Calon yang lain, rajin shalat, tidak korup, tetapi sangat lemah kemampuan intelektual dan leadershipnya sehingga peluang terpilih sangat kecil.

Murid: Kalau seperti itu, siapa yang harus didukung, Guru?

Guru:   Sebenarnya, di sinilah tugas partai Islam untuk berjuang menampilkan calon-calon legislatif atau calon presiden yang ideal, sehingga laku dijual di tengah masyarakat. Calon seperti itu perlu disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Saya yakin, masih ada tokoh yang layak dicalonkan, meskipun mungkin sekarang belum kelihatan. Dalam hal ini, perlu dipadukan aspek pragmatis dan idealis. Menurut saya, sudah saatnya partai Islam berani untuk mencalonkan sendiri calon presidennya. Pilih orang yang betul-betul mendekati kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam. Bukan hanya karena tampan, kaya, atau populer. Ini semua perlu persiapan, perlu perencanaan, perhitungan, kesungguhan, dan yang terpenting, keyakinan akan kemenangan yang diraih dengan pertolongan Allah. Di partai-partai Islam sekarang, banyak orang-orang pintar, dan jika berpikir sunguh-sungguh, insyaAllah mampu mencari rumusan strategi yang baik.

Murid:  Guru, saya sering mendengar sekarang, perjuangan melalui sistem demokrasi, lewat parlemen tidak membuahkan hasil. Bahkan, FIS di Aljazair dan juga Al Ikhwan al Muslimun di Mesir, setelah memenangkan Pemilu, akhirnya belum berhasil juga?

Guru: Kalau kita menilai sesuatu, harus dengan standar yang jelas. Apa yang dimaksud dengan “belum berhasil”?  Apakah kalau belum berhasil meraih kekuasaan yang sempurna, lalu berarti perjuangan itu tidak ada hasilnya sama sekali?  Banyak perjuangan para Nabi yang akhirnya berujung pada kekalahan melawan penguasa zalim, seperti Nabi Ibrahim. Apakah kita mengatakan, dengan begitu, bahwa  perjuangan Nabi Ibrahim tidak ada hasilnya dan sia-sia? Tentu tidak!  Ada juga gerakan-gerakan Islam yang berjuang tidak lewat pemilu dan mencitakan berdirinya negara Islam (khilafah Islamiyah), tapi sudah puluhan tahun belum juga terwujud khilafah tersebut, apakah lalu dikatakan, perjuangan mereka tidak ada hasilnya sama sekali alias sia-sia juga?

Di sinilah perlunya kita memahami masalah secara mendalam, meneliti secara hati-hati, sebelum menjatuhkan vonis, bahwa perjuangan tersebut adalah sia-sia atau bathil. Sebab, kadangkala yang kita nilai itu adalah orang-orang bahkan tokoh dan ulama yang juga bersungguh-sungguh dalam menegakkan cita-cita Islam. Bahkan, mungkin apa yang kita kerjakan sekarang ini, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Lahum a’maaluhum, wa-lanaa a’maalunaa. Bagi mereka amal mereka, dan bagi kita amal kita sendiri.

Murid:  Guru, partai-partai Islam itu kenapa sulit bersatu? Guru pernah bilang, mereka sedang dikeroyok untuk dimusnahkan?

Guru:     Sebenarnya, yang berpecah belah itu bukan hanya partai Islam. Partai-partai sekuler juga terpecah belah. Inilah dunia manusia. Kita tidak bisa menemukan sosok atau kelompok ideal yang 100 persen sempurna. Pasti ada kekurangan dan kelemahannya. Betapa pun kondisinya, yang tetap perlu dijaga adalah silaturrahim-nya. Tapi, itu bukan berarti membenarkan perpecahan dalam Islam.

Sebab, jelas sekali, dalam QS Ali Imran:103, kita diperintahkan untuk berpegang pada “ikatan Allah” dan jangan berpecah belah, wa-laa tatafarraquu!  Lebih jelas, dalam QS ash-Shaff: 4, bahwa Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang rapi, laksana bangunan yang kokoh. Tentu, mafhum-mukhalafah-nya, Allah tidak cinta kepada kita, jika kita berjuang di Jalan Allah, tidak dalam barisan yang rapi; apalagi saling bermusuhan satu sama lain, saling jegal, saling caci, saling mengintai kelemahan saudara sendiri; yang lebih celaka, jika bersekutu dengan musuh untuk memerangi saudara sendiri. Jadi, berjuang di jalan Allah saja tidak cukup. Berjuang harus dalam barisan yang rapi; dalam ikatan yang kokoh. Lebih parah lagi, jika tidak berjuang; atau berjuang tetapi tidak berjuang di jalan Allah, tetapi di jalan thaghut atau jalan setan. Mari kita introspeksi, apakah kita berjuang di jalan Allah, karena Allah, untuk memperjuangkan kebenaran, demi tegaknya kalimah Allah; atau berjuang untuk kebanggaan diri sendiri atau lebih untuk kebanggaan kelompok!?

Murid:  Guru, faktor apa saja yang bisa mendasari terbentuknya persatuan antar kekuatan politik Islam?

Guru:      Ada dua syarat, jika ingin partai Islam ingin bersatu. Pertama, harus ada kondisi internal yang kondusif, berupa kejelasan tujuan, strategi, taktik, dan juga keikhlasan dalam berjuang. Kedua, aspek eksternal, yaitu kemampuan merumuskan “ancaman bersama” (common threat).

Partai-partai Islam itu harus menemukan pedoman dasar dalam beberapa masalah, sehingga nantinya tidak menjadi kontraproduktif bagi perkembangan partai. Misalnya, mereka perlu menyepakati konsep pembangunan yang berbasis ajaran Islam itu seperti apa.

Dalam soal utang luar negeri, misalnya, bagaimana seharusnya penanganannya sesuai ajaran Islam. Dalam pendidikan nasional bagaimana menyusun dan menerapkan konsep pembangunan yang menghargai perkembangan sains  dengan kurikulum berbasis al-Quran. Begitu juga dalam urusan seni, maka baiknya partai-partai Islam itu memahami benar fenomena seni dan konsep seni Islami yang harus dikembangkan ditengah masyarakat. Sebagai contoh, dalam lagu Indonesia Raya, jelas sekali diperintahkan: bangunlah jiwanya, bangunlah badannya! Nah, sekarang harus dirumuskan, bagaimana pembangunan jiwa manusia Indonesia yang ideal menurut ajaran Islam?  Tugas para Nabi juga mensucikan jiwa umat Islam. Kita juga diperintahkan oleh Allah melakukan tazkiyyatun nafs; qad aflaha man zakkahaa, wa-qad khaaba man dassaahaa; sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya.

Nah, perintah Allah untuk membersihkan jiwa itu kan sangat jelas. Maka, tugas partai Islam menjabarkan konsep dan strategi pembangunan jiwa itu di level kemasyarakatan dan kenegaraan. Itu yang antara lain membedakan partai Islam dengan partai sekuler. Bukan hanya aspek keadilan ekonomi yang diurus, bukan hanya cari suara dengan segala cara, tetapi juga urusan pembangunan jiwa, bahkan urusan akhirat.

Partai Islam harus tampil cerdas, canggih, dan piawai dalam berdiplomasi, tanpa rasa minder menghadapi berbagai intimidasi pemikiran. Ketika seorang tokoh partai Islam ditanya, apakah Anda akan menegakkan syariat Islam jika menang Pilkada, maka jawablah dengan tegas: “Pertayaan itu kurang tepat. Kita sebagai bangsa Indonesia, wajib menegakkan aqidah dan syariat!  Saat ini syariat Islam sudah berlaku. Ratusan tahun lalu, syariat Isam sudah berlaku di negeri ini, kenapa itu Anda tanyakan? Pertanyaan Anda itu aneh!”

Kita berharap, elite-elite partai Islam punya rasa percaya diri terhadap keagungan aqidah dan syariat Islam!

Murid:  Maaf Guru, kalau partai Islam bersikap tegas-tegasan seperti itu, apa akan ada yang milih?

Guru:     Kalau sudah pakai nama Islam, pakai identitas Islam, jangan bersikap “sok tidak Islam!”  Malah kelihatan lucu!  Menurut saya, sikap seperti itu justru menjatuhkan martabat dan mungkin juga perolehan suara partai Islam itu sendiri. Karena orang sekuler tidak mau milih partai Islam, dan aktivis Islam pun akan lari, dan enggan memilih!  Tugas utama partai Islam itu berdakwah, menyampaikan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Tidak perlu plintat-plintut.  Halal-haram jangan dikalahkan oleh prtimbangan pragmatis perebutan kekuasaan.  Ini memang perlu sikap yakin, percaya diri, isyhaduu bi-anna muslimun!  Yang penting, ditunjukkan, bahwa tokoh-tokoh partai Islam itu terdiri atas orang-orang yang pintar, jujur, sederhana, zuhud, istiqamah; mereka tidak culas, tidak mudah ingkar janji, tidak munafik, lain yang dikatakan lain pula yang di hati, dan sejenisnya.

Di sinilah faktor keteladanan menjadi hal yang utama dalam meraih kepercayaan masyarakat.  Jika sudah melaksanakan hal yang ideal sesuai ajaran Islam, tetapi rakyat tidak mau milih mereka, maka perlu dilakukan analisis pada masyarakatnya. Berarti, dakwah Islam kepada masyarakat perlu terus digalakkan. Yang perlu lebih kita risaukan saat ini, bukan soal partai Islam itu kalah atau menang; apa kursinya sedikit atau banyak; tapi yang merisaukan adalah jika urusan aqidah sudah dikalahkan dengan pertimbangan pagmatisme. Jika  mental ketakutan menyampaikan aspirasi dan nama Islam menjadi semakin dominan di tengah masyarakat, itu sangat memprihatinkan.

Murid:  Apa berpolitik seperti itu tidak terlalu ideal Guru?

Guru:  Dalam berjuang, kita perlu yakin dengan pertolongan Allah, jika kita benar; tidak perlu menjadi terlalu pragmatis, terlalu mengejar kekuasaan jangka pendek. Perjuangan politik ini sebenarnya bersifat jangka panjang, tidak cukup pada satu atau dua generasi. Mungkin bisa tiga atau empat generasi, bahkan lebih. Apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya tetap ada kaitannya dengan perjuangan para pendahulu kita. Begitu pun, yang kita lakukan sekarang akan dikenang, dipelajari, dan diambil hikmahnya oleh generasi yang akan datang. Kita berharap, para politisi Muslim bisa meletakkan pondasi perjuangan yang baik bagi generasi yang akan datang. Konsep dan langkah-langkah mereka didasarkan pada ilmu dan perilaku yang shaleh.

Murid: Ini penting Guru, apa partai Islam perlu sejak dini mengumumkan calon Presiden 2014-2019?

Guru:     Menurut hemat saya, sebaiknya sudah sejak dulu-dulu, partai Islam menyiapkan calon Presidennya sendiri, sesuai dengan kriteria ideal kepemimpinan dalam Islam. Bahkan, sekarang, menurut saya, sebaiknya, sebelum pemilu 9 April 2014, partai Islam perlu memunculkan secara resmi calon presiden 2014-2019 yang benar-benar seorang yang memiliki pribadi yang taqwa, berkualifikasi ulama yang paham agama dengan mendalam, dikenal luas oleh umat sebagai sosok yang shalih dan hidup sederhana.

Saatnya, semua pihak, khususnya para elite partai Islam berlaku jujur dan ikhlas dengan dirinya sendiri. Carilah figur-figur ideal di tengah umat, laksanakan istikharah dan musyawarah untuk memilih pemimpin Islam sejati. Apa kita tidak malu, begitu banyak ulama, profesor, doktor, profesional Muslim yang hebat-hebat, tapi memilih satu saja yang terbaik tidak mampu!  Bukankah kita yakin, bahwa Indonesia hanya bisa menjadi negeri yang adil dan makmur di bawah naungan ridho Ilahi, jika dipimpin orang yang shalih dan berkemampuan.

Sekali lagi, inilah salah satu tugas utama partai Islam, yakni memunculkan calon pemimpin Islam yang ideal. Sedih rasanya jika antar tokoh partai Islam justru saling bersaing untuk menonjol-nonkolkan dirinya sendiri, bahwa dia yang paling hebat dan paling layak; tanpa mengukur dirinya secara objektif. Bertanyalah kepada semua orang yang kita kenal ilmu dan keshalehannya, apa saya pantas mencalonkan diri jadi Presiden, apakah masih ada orang yang lebih baik dari saya, dan lebih mampu? Itu pribadi pemimpin umat Islam yang sejati!

Murid: Maaf, Guru, apakah Guru sadar bahwa Guru sedang hidup di dunia nyata bernama Indonesia?

Guru: Ya, muridku, kata seorang pengusaha yang dianggap sukses: Dream the impossible! Saatnya, kita berani bermimpi sesuatu yang orang mengatakan tidak mungkin! Kita boleh kalah. Tapi, kita jangan menyerah, apalagi bangga berbuat salah! Wallahu a’lam bish shawab!./Bogor, 8 Maret 2014.*

Penulis adalah Ketua Program Magister dan Doktor Pendidikan Islam—Universitas Ibn Khaldun Bogor. Catatan Akhir Pekan (CAP) hasil kerjasama Radio Dakta 107 FM dan hidayatullah.com

Sudut Pandang : Maulid Nabi, Sunnah atau Tradisi?

kaligrafi-muhammad-saw-hijau-putih-320x216

Oleh : Achmad Firdaus

Lamartine (1790-1869), salah seorang sejarawan terkemuka pernah mengungkapkan kekagumannya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dalam bukunya Histoire De La Turquie,1854, ia menyatakan bahwa, “Muhammad adalah seorang agamawan, reformis sosial, teladan moral, administrator massa, sahabat setia, teman yang menyenangkan, suami yang penuh kasih dan seorang ayah yang penyayang, semua menjadi satu. Tiada lagi manusia dalam sejarah melebihi atau bahkan menyamainya dalam setiap aspek kehidupan tersebut. Hanya dengan kepribadian seperti dialah keagungan seperti ini dapat diraih.”

Senada dengan ‘penghormatan’ Lamartine tersebut, pengakuan lain datang dari Michael H. Hart seorang ilmuwan ternama asal Amerika Serikat, yang juga telah melakukan riset ilmiah tentang tokoh-tokoh besar yang berpengaruh terhadap sejarah peradaban dunia. Sehingga dalam bukunya “The 100, a Ranking of the Most Influental Persons in History”, Michael Hart harus mengakui dan menempatkan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam di urutan pertama di antara deretan manusia yang juga dianggap hebat. Penempatan ini tentu bukan tanpa alasan, apalagi yang menempatkannya adalah tokoh non muslim.

Ilmuwan bidang astronomi lulusan University of Princeton itu secara gamblang menyatakan kekagumannya kepada Nabi Muhammad sebagai satu-satunya orang yang paling sukses baik dalam tataran sekular maupun agama. Muhammad bergerak tidak hanya dengan tentara, hukum, kerajaan, rakyat dan dinasti, tapi juga jutaan manusia di dua per tiga wilayah dunia saat itu. Lebih dari itu, ia telah merubah altar-altar pemujaan, sesembahan, agama, pikiran, kepercayaan lalu mengajarkan ketunggalan dan immateriality (keghaiban) Tuhan dan dengan kekuatannya beliau menyingkirkan ‘tuhan-tuhan’ palsu kemudian mengenalkan Tuhan yang sesungguhnya dengan kebijakan.

Pengakuan tokoh-tokoh dunia terhadap Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bukan tanpa sebab, sebagai pendiri agama besar di dunia, beliau memiliki pengaruh yang luar biasa sepanjang sejarah peradaban manusia. Beliau telah memulai peradaban baru dan memberikan suatu pengaruh pribadi yang sangat besar pada jutaan umat manusia. Nabi Muhammad telah memberikan pengaruh yang sangat mendalam dan komprehensif kepada umat manusia yaitu dengan contoh teladan dalam bidang agama dan duniawi. Sehingga selama umat manusia mengikuti sunnahnya, maka mereka akan mendapatkan kebaikan dalam segala bidang kehidupan.

Ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah sekitar 14 abad silam tersebut telah mengalami perkembangan dan penganutnya pun terus bertambah dari masa ke masa. Namun dalam perkembangannya sedikit banyak telah dipengaruhi oleh tradisi masyarakat di berbagai belahan bumi. Misalnya ajaran Islam yang berkembang pesat di Indonesia mempunyai tipikal yang spesifik bila dibandingkan dengan ajaran Islam di berbagai negara Muslim lainnya. Menurut banyak studi, Islam di Indonesia adalah Islam yang akomodatif dan cenderung elastis dalam berkompromi dengan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat.

Muslim Indonesia pun konon memiliki karakter yang khas, terutama dalam pergumulannya dengan kebudayaan lokal Indonesia. Di sinilah terjadi dialog dan dialektika antara Islam dan budaya lokal yang kemudian menampilkan wajah Islam yang khas Indonesia, yakni Islam bernalar nusantara yang menghargai keberagaman dan ramah akan tradisi atau kebudayaan lokal dan sejenisnya. Tentunya ajaran Islam yang telah diwarnai tradisi itu bukan foto kopi Islam Arab, bukan kloning Islam Timur Tengah, bukan plagiasi Islam Barat dan bukan pula duplikasi Islam Eropa. Namun demikian, Muslim Indonesia masih menjadikan Al Quran dan Sunnah sebagai acuan terpenting dalam beragama, kecuali bagi sebagian kelompok penganut ajaran sesat yang ingin ‘mencederai’ kemurnian ajaran Islam yang sesungguhnya.

Ajaran Islam yang tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia memanglah tidak bersifat tunggal, tidak monolit, dan tidak simpel, walaupun sumber utamanya tetap pada Al Qur’an dan Sunnah. Islam Indonesia kadang bergelut dengan problematika bangsa dan negara, modernitas, globalisasi, kebudayaan lokal dan semua wacana kontemporer yang menghampiri perkembangan zaman di negeri ini. Bahkan dalam berbagai acara yang mengatasnamakan ritual keagamaan pun terkadang sangat kental dengan tradisi yang dianut masyarakat setempat, sebutlah acara peringatan maulid yang terlihat begitu ‘rumit’ karena mengusung konsep seremoni dengan corak budaya lokal Indonesia, padahal jika mencoba menilik prinsip dasar Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, sebenarnya menjalankan ajaran Islam itu mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan.

Maulid Nabi dan Tradisi Lokal

Setiap memasuki pertengahan bulan Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah, Perayaan Maulid Nabi telah menjadi pemandangan ‘unik’ di tengah-tengah masyarakat di berbagai belahan dunia. Masyarakat muslim di Indonesia umumnya menyambut Maulid Nabi dengan mengadakan ritual-ritual khusus seperti pembacaan Shalawat Nabi, pembacaan syair Barzanji dan sebagainya. Bahkan dalam budaya Jawa bulan Rabiul Awal yang biasa disebut bulan Mulud itu, dirayakan dengan nuansa tradisi Jawa dan permainan Gamelan Sekaten. Bukan hanya itu, peringatan Maulid Nabi biasanya juga diperingati dengan ritual memandikan beda-benda pusaka seperti keris, tombak dan barang pusaka lainnya dengan air yang sudah diracik dengan ramuan bunga tujuh warna. Air bekas cucian benda-benda pusaka tersebut kemudian diambil oleh masyarakat karena diyakini mengandung berbagai macam khasiat yang berguna untuk berbagai keperluan dan keberkahan.

Ada pula yang merayakan Maulid Nabi dengan karnaval dan pagelaran kesenian yang biasanya dilakukan masyarakat dengan memainkan wayang kulit atau wayang golek sejak siang hingga malam hari. Masyarakat pun lalu berbondong-bondong menghadiri acara itu karena meyakini malam tersebut merupakan waktu yang sangat baik untuk berdoa atau melakukan aktivitas yang diyakini membawa keberkahan bagi hidupnya.

Bukan hanya perayaan Maulid Nabi di Indonesia yang sangat ‘meriah’ dengan tradisi lokalnya. Di belahan bumi lain juga ‘ritual’ Rabiul Awal ini telah menjadi tradisi umat Islam,  seperti Malaysia, Brunei, Mesir, Pakistan, Aljazair, Maroko, India bahkan di Inggris, Rusia, Kanada dan China pun turut larut dalam perayaan Maulid Nabi, tentunya dengan selebrasi yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi atau budaya di setiap negara. Ada yang merayakan Maulid Nabi dengan parade dijalan-jalan. Rumah, jalan dan masjid dihiasi dengan bendera warna-warni.

Lain halnya dengan Pakistan yang memperingati Maulid Nabi dengan mengibarkan bendera nasional di setiap bangunan dan pada pagi hari tanggal 12 Rabiul Awal itu meriam ditembakkan di pusat kota sebanyak 31 kali yang konon katanya dimaksudkan sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad. Tidak kalah ‘menarik’ juga dengan peringatan Maulid di India yang memamerkan relikui atau barang-barang peninggalan Nabi Muhammad setelah shalat subuh.

Melihat rentetan seremoni perayaan Maulid Nabi yang ‘unik’ dan beragam di setiap wilayah di dunia, tentu tidak salah jika ada orang yang menilai bahwa peringatan Maulid Nabi lebih cenderung pada tradisi masyarakat Muslim jika dibandingkan dengan substansi keagamaan yang ingin dicapai. Sehingga sangat mungkin jika dikatakan bahwa perayaan maulid dengan konsep acara seperti itu sangat minim dengan pengamalan sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi setiap umat dalam mengarungi aktivitas hidup dan kehidupannya.

Cinta Rasul Tak Harus Maulid

Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam jauh setelah Nabi Muhammad wafat. Banyak pihak menilai peringatan ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad, namun di pihak lain menganggap bahwa perayaan Maulid Nabi tidak harus dilakukan, bahkan tidak jarang menimbulkan kontroversi yang tak berujung.

Dalam realita yang sesungguhnya, jika kita kembali membuka lembaran-lembaran sejarah dari kehidupan Rasulullah, maka tidak akan dijumpai ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa beliau pada tiap ulang tahun kelahirannya melakukan ritual tertentu. Bahkan para sahabat beliau pun tidak pernah mengadakan ihtifal (perayaan) secara khusus setiap tahun untuk mengekspresikan kegembiraan atas hari kelahiran Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Ritual perayaan Maulid Nabi juga tidak pernah ada pada generasi tabi’in atau pun setelahnya.

Dengan demikian secara khusus, Rasulullah memang tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Oleh karena tidak adanya anjuran dari beliau, maka secara spesial pula Maulid Nabi bisa dikatakan hal yang tidak disyariatkan. Apalagi mayoritas masyarakat saat ini memandang perayaan Maulid Nabi termasuk ibadah formal. Di mana hukum asal ibadah yang berlaku bahwa segala sesuatu asalnya haram, kecuali bila ada dalil yang secara langsung memerintahkannya secara eksplisit.

Semua orang tentu meyakini bahwa orang yang paling mencintai Nabi shallallahu ‘alahi wa sallam adalah keluarga beliau dan para sahabatnya. Abu Bakar, Umar, Utsman atau pun Ali bin Abi Thalib tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan para ulama pelopor Islam lainnya, tidak tercatat dalam sejarah bahwa mereka pernah merayakan maulid. Apakah kita mau mengatakan bahwa orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah beliau tersebut tidak mencintai Nabi karena tidak merayakan maulid? Sementara kita menggembar-gemborkan slogan cinta Rasul, tapi hanya sebatas mampu mendandani telur warna-warni kemudian memperebutkan dalam sebuah selebrasi maulid.

Sejatinya, cinta kepada Nabi Muhammad adalah dengan berpegang teguh di atas sunnahnya, mengikuti segala sesuatu yang datang darinya dan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan sunnahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur’an: “Dan apapun yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”(QS. Al Hasy: 7)

Wallahua’lam bisshawaab.

* Penulis adalah Pengurus International Student Society NUS Singapore

Sumber: http://www.dakwatuna.com

Hari HAM Internasional : Pelarangan dan Penundaan pemakaian Jilbab Polwan oleh Polri merupakan bentuk pelanggaran HAM

Polisi Wanita (Polwan) memiliki hak mengamalkan syariat Islam yaitu menutup auratnya dengan hijab dalam konteks individu sebagai seorang muslimah dan mengenakan jilbab merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi dan sesuai dengan HAM.

Yusril Siap Bantu Polwan Terkait Larangan Mengenakan Jilbab

yusril-ihza-mahendra

Yusril Ihza Mahendra

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bersedia untuk membantu para polisi wanita (polwan) yang tak diperbolehkan untuk mengenakan jilbab ketika berseragam Polri.

Menurutnya, seharusnya Kapolri memperbolehkan para polwan tersebut menutup aurat sesuai dengan ajaran agamanya. “Saya mau bantu mereka untuk bawa masalah ini ke pengadilan secara sukarela,” ujarnya

Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini menjelaskan, konstitusi sudah menjamin setiap warga negara untuk menganut keyakinan masing-masing. Sehingga, mengenakan jilbab merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.

“Karena itu kalau ada aturan yang dibuat oleh Kapolri, maka peraturan tersebut dapat di-challance di pengadilan,” tegasnya. Dia menambahkan, hambatan teknis bagi polwan yang mengenakan jilbab sebenarnya tidak ada. Buktinya, polwan di Aceh memakai jilbab dan tidak ada yang menghalangi tugas mereka.

Dia pun berjanji akan menelaah terlebih dahulu tentang Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Untuk kemudian, dibawa ke pengadilan. “Mungkin ke MA bukan MK, tapi saya telaah dulu biar pasti,” jelasnya.

Sampai saat ini Polri masih tetap berpegang teguh pada aturan tersebut, dan belum berniat untuk menerbitkan aturan baru terkait larangan polwan mengenakan jilbab

BKLDK Sebut Tiga Keganjilan Penundaan Jilbab Polwan

POLWAN-SURABAYA-BERJILBAB1

Secara mengejutkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tiba-tiba mengeluarkan Telegram Rahasia atau TR yang mengimbau Polwan untuk tidak dulu mengenakan jilbab dengan dalih untuk penyeragaman dan penyesuaian anggaran. Tak ayal, TR itu pun membuyarkan euforia Polwan mengenakan hijab. Elemen masyarakat kemudian menjadi bertanya-tanya, ada apa?

Koordinator Daerah Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Solo Raya, Muhammad Ihsan, menyebutkan setidaknya ada 3 keganjilan yang dinilainya perlu dipertanyakan soal perintah penundaan mengenakan jilbab untuk Polwan.

Pertama, jelas Ihsan, adalah dalih ketiadaan anggaran pemerintah untuk jilbab Polwan. Pada faktanya, dari lingkup pemerintahan secara umum pemerintah sedang gencar-gencarnya mengeluarkan anggaran, yakni anggaran untuk kampanye penanggulangan penyakit HIV/AIDS dengan bagi-bagi kondom yang disebut-sebut menghabiskan total anggaran Rp 25 Milyar.

Kedua, dari lingkup internal Polri yaitu dikritiknya draft anggaran Polri untuk tahun 2013 oleh Komisi III DPR RI, dimana anggaran yang diajukan Polri kepada DPR dinilai sangat tidak relevan dengan kebutuhan dasar Polri. Salah satunya adalah anggaran untuk membeli anjing yang mencapai Rp 16 Milyar.

Ketiga, lanjut Ihsan, adalah alasan penundaan yang tidak relevan dimana selain alasan ketiadaan anggaran, para petinggi Polri juga beralasan bahwa ditundanya penggunaan kerudung untuk Polwan disebabkan ketidakseragaman antara satu dengan yang lainnya.

“Dari ketiga fakta ini dapat disimpulkan alasan ketiadaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kerudung Polwan adalah alasan yang mengada-ada,” kata Muhammad Ihsan dalam pernyataannya kepada Hidayatullah.com, Jum’at, 2 Syafar 1435 H (6/12/2013).

Ihsan mengatakan, patut disedihkan pada kasus pertama contohnya, anggaran untuk mengkampanyekan seks bebas masal melalui bagi-bagi kondom justru mendapatkan dana segar senilai 25 Miliyar. Sedangkan untuk pakaian muslimah yang notabene berfungsi mencegah maraknya perzinahan justru tidak mendapatkan anggaran sedikitpun.

Juga soal dikalahkannya anggaran pengadaan kerudung muslimah untuk Polwan oleh kebutuhan pembelian anjing yang nilai anggarannya disebut-sebut mencapai 16 Miliar. Sementara dalih penyeragaman, menurut Ihsan, terkesan sangat dipaksakan, mengingat penyeragaman tidaklah harus berujung penundaan akan tetapi cukup dengan melakukan instruksi singkat yang berisi tentang aturan-aturan seputar model dan warna seragam yang wajib dikenakan oleh Polwan.

051213polwanberhijab

Polwan yang berjilbab lebih  terlihat anggun, simpatik dan berwibawa.

Alasan yang mengada-ada dinilai Ihsan menjadi tumpang tindih antara alasan yang satu dengan yang lain. Ia menyoal, jika Polri mengambil kebijakan penundaan penggunaan pakaian kerudung bagi Polwan karena ketiadaan dana, lalu mengapa Polri ngotot untuk study banding yang bertujuan untuk mencari model pakaian terbaik bagi anggotanya.

“Bukankah ini akan memakan anggaran yang lebih besar lagi,” tanya dia.

Berkaitan dengan hal itu pihaknya menyatakan dengan tegas menolak segala bentuk pelarang terhadap keinginan dan spirit tiap-tiap individu muslim dimanapun mereka berada untuk menerapkan syariat islam dalam konteks individu Polwan sebagai seorang muslimah.

“Petinggi kepolisian Republik Indonesia agar meninjau kembali esensi dari kebijakannya yang telah menunda pemakaian kerudung sebagai pakaian dinas bagi polwan yang muslim,” imbuh Ihsan.

Pihaknya juga menyerukan kepada anggota Polwan yang muslim agar tidak berhenti dalam memperjuangkan haknya menerapkan perintah Allah terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan menutup aurat di ruang publik.

“Kepada segenap anggota Polwan, kami mendukung segala keinginan Anda dalam menerapkan syariat Allah,” tandasnya.*

Politisi PKS Dorong Kapolri Tinjau Ulang TR Penundaan Jilbab

Aboe-Bakar-Al-Habsy-2-jpeg.image_1-320x213

Anggota Komisi Hukum DPR Aboebakar Alhabsy

Sementara itu, Anggota Komisi Hukum DPR Aboebakar Alhabsy mendorong agar bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2013 ini Kapolri Jenderal Sutarman meninjau ulang Telegram Rahasia penundaan jilbab bagi polisi wanita.

“Di hari HAM ini saya meminta kepada Polri untuk meninjau ulang TR yang berkaitan dengan penundaan pemakaian Jilbab untuk Polwan,” kata Aboebakar, Selasa (10/12).

Menurut politisi dari PKS itu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kapolri untuk memberikan kesempatan kepada Polwan memakai Jilbab, itu kemajuan yang luar biasa.

Kebijakan ini disambut positif oleh Polwan di berbagai Polda dengan langsung menggunakan jilbab.

Aboebakar mengaku dua pekan terakhir banyak mendapat pertanyaan masyarakat baik lewat SMS maupun twitter soal penggunaan jilbab untuk Polwan.

Apalagi Selasa (10/12) ini, ia mengklaim, banyak yang menanyakan soal perlindungan HAM untuk para Polwan yang mau berjilbab. “Karena hari ini 10 Desember diperingati sebagai hari HAM Dunia,” katanya.

Menurutnya, banyak yang menanyakan apakah para Polwan yang telah berjilbab harus melepas jilbabnya. “Lantaran ada TR mengenai penundaan pemakaian jilbab untuk Polwan,” terangnya.

Aboebakar juga mengaku bingung jika saat ini ada wacana Polri mau studi banding ke Eropa, Saudi Arabia dan negara-negara Asia untuk mendapatkan desain pakaian Polwan yang ideal.

Padahal pada rapat kerja terakhir dengan Kapolri, saat itu sudah disajikan 61 desain pakaian Polwan berjilbab. Nah, dia mempertanyakan, bila saat ini masih mau melakukan studi banding, lantas bahan yang dulu disampaikan ke Komisi III itu dianggap apa.

“Kenapa kok sekarang dimentahkan lagi? Saya rasa desain yang dibuat sudah sangat baik, tinggal ditetapkan saja dalam Perkap,” terangnya.

Soal anggaran, Aboebakar mengajak Kapolri untuk duduk dan membahas bersama-sama. Menurutnya, jika memungkinkan akan dianggarkan di PAK 2014.

Ustadz Arifin Ilham Surati Kapolri dengan Panggilan “Ayahanda”

Arifin_Ilham_bersama_polwan_20130926_173013

Ustadz Arifin Ilham bersama Polwan Berjilbab

Sementara itu, Pimpinan Majelis Zikir Az-Zikra Ustaz Muhammad Arifin Ilham menyurati Kapolri Jenderal Sutarman soal jilbab Polisi Wanita (Polwan).

Dalam surat terbuka untuk Bapak Kapolri yang dipanggilnya sebagai ayahanda tercinta Jenderal Sutarman tersebut, Ustadz Muhammad Arifin Ilham mengawali isi suratnya dengan iringan doa assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barkaatuhu.

Semoga ayahanda selalu dalam hidayah dan berkah Allah bersama keluarga dan keluarga besar Polri aamiin,” tulis Ustadz Muhammad Arifin Ilham.

Sejak ayahanda membolehkan muslimat polisi berjilbab, tulis Ustadz Muhammad Arifin Ilham lebih lanjut, suka cita, ucapan Alhamdulillah, sujud syukur, pujian dan doa untuk ayahanda dipanjatkan. ”Lalu kenapa dicabut dan ditunda lagi ayahanda?” Tanya Ustadz Muhammad Arifin Ilham.

”Ayah, hidup kita tidak lama di dunia sebentar ini. Jabatan yang Allah SWT amanahkan untuk ayah akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, keputusan ayah membolehkan jilbab adalah keputusan sangat bijak dan tepat,” tulisnya.

”Dan berita gembira untuk ayahanda, bukan hanya sebagai Pelopor Jilbab yang akan dikenang sejarah walaupun ayah sudah wafat tetapi bernilai amal jariyah yang mengalir terus menerus sebanyak muslimat polisi mengenakannya.”

Ustadz Arifin kemudian mengutip firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 85 yang artinya, “Barang siapa memberi keputusan atau kebiasaan yang baik, lalu banyak yang mengikutinya maka sebanyak itu ganjaran mengalir Allah berikan kepadanya, tetapi sebaliknya barang siapa membuat keputusan atau kebiasaan buruk, lalu banyak yang mengikutinya maka sebanyak itu dosa yang ditimpakan kepadanya.

Ustadz Arifin melanjutkan suratnya, ”Ayah, kalau memang belum dibuat aturan hukum bakunya, jangan diperintahkan untuk menanggalkan jilbab bagi muslimat polisi yang sudah berjilbab, apalagi sampai memecat mereka, terlalu besar resikonya di akhirat kelak.”

”Sayangilah muslimat Polri, ayah. Mereka juga putri-putri ayah. Buatlah sejarah yang indah mengesankan, ayah. Hidup ini sebentar ayah. Ayah, jangan ragu-ragu. Kami sangat mendukung dan mendoakan ayah agar ayah lulus menjaga amanah Allah SWT.”

Menurut Ustadz Arifin Ilham, negeri tercinta ini membutuhkan pemimpin yang sangat takut kepada Allah SWT dan sangat sayang pada rakyatnya.

”Dari nanda Muhammad Arifin Ilham, seorang anak bangsa yang mencintai ayahanda Sutarman. Allahumma ya Allah, berilah hidayah-Mu untuk para pemimpin negeri yang kami cintai ini…aamiin,” tulis Ustadz Muhammad Arifin Ilham mengakhiri surat terbukanya buat Kapolri yang disebutnya sebagai ayahanda.
Sumber: http://www.dakwatuna.com

http://www.hidayatullah.com

Fiqih Kontemporer : Tinjau Ulang Fatwa Haramnya Demokrasi

Karakter Dakwah Membuat Musuh Islam Kesal

Ilustrasi. (inet)

Ilustrasi. (inet)

Oleh: Dr. H. Mohamad Taufik Qulazhar, MA. M.Ed.

Salah satu hasil dakwah adalah membuat musuh kesal. Mereka merasa rugi karena adanya dakwah. Oleh karenanya musuh Islam selalu membuat gerakan menghalangi dakwah. Kekesalan musuh karena keberadaan dakwah disebutkan dalam surah yasin. Allah berfirman:

“Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami.” (QS. 36:18)

Kenapa musuh Islam mengkambing-hitamkan dakwah  dan merasa bernasib malang? Jawabannya adalah karena karakter dakwah adalah merubah. Ketika para Rasul berdakwah ke negeri tersebut dan berusaha mengadakan perubahan maka mulailah musuh Islam terpojokkan dan merasa dirugikan.

Salah satu perubahan yang diciptakan dakwah adalah perubahan dalam aturan hidup. Merubah dari aturan jahiliyah menuju aturan cahaya Islam. Allah berfirman:

“Alif, laam raa.(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (QS. 14:1)

Secara jelas ayat ini menyebutkan tujuan diturunkannya Al-Quran yaitu merubah manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Di titik inilah kemarahan musuh Islam terpicu. Karena bagi musuh Islam, aturan jahiliah menguntungkan dan menjadi jalan memperoleh dunia. Ketika aturan tersebut dirubah menjadi islami, mereka merasa kepentingan mereka terganggu.

Jadi, dakwah yang benar adalah membuat musuh Islam marah, dan bukan sebaliknya, membuat musuh gembira. Marah dikarenakan kepentingan dunia mereka terancam.  Kesal disebabkan oleh arus perubahan yang mengarah kepada  nilai dan aturan islami.

Fatwa Harus ditinjau dari Sisi Maslahah dan Mafsadah

Apabila Al-Quran menegaskan bahwa dakwah adalah membuat musuh Islam kesal. Maka nilai inipun harus ada ketika berfatwa. Fatwa tidak boleh menghasilkan manfaat bagi musuhIslam. Juga tidak boleh menimbulkan mafsadah bagi Umat Islam.

Oleh karenanya tahapan akhir dari sebuah fatwa adalah at-tathbiiq. Dalam fase ini fatwa ditinjau dari sisi maslahat dan mafsadahnya sebelum dirilis.

Demokrasi HaramSiapa Diuntungkan?

Sebagai contoh apabila seorang mufti berpendapat bahwa demokrasi haram, maka sebelum masalah ini difatwakan harus melalui fase tathbiiq.  Ditimbang mashlahah dan mafsadah dari hukum tersebut. Apakah fatwa demokrasi haram menjadi mashlahat bagi umat Islam atau sebaliknya menjadi mafsadah dan menguntungkan musuh Islam.

Secara kasat mata, fatwa haramnya demokrasi hanya menguntungkan musuh Islam. Sebab di negara yang menganut sistem demokrasi, akan terpilih pemimpin yang tidak berpihak pada kepentingan Islam, bahkan pemimpin yang non Islam. Ketika diadakan pemilu, Umat Islam tidak ikut serta karena fatwa demokrasi haram. Akhirnya musuh Islam, baik munafiq atau kafir, diuntungkan dengan fatwa ini.

Dalam kondisi seperti ini fatwa harus ditangguhkan dan tidak dilaksanakan. Rasulullah saw. pernah menangguhkan sebuah perintah dari Allah saw. ketika beliau melihat bahwa pelaksanaan perintah tersebut hanya akan menimbulkan mafsadah dan kerugian bagi umat Islam.

Hal ini terjadi ketika Allah swt. memerintahkan untuk membangun ulang Ka’bah sesuai dengan pondasi yang dibuat nabi Ibrahim. Rasulullah saw. berkata kepada Ibunda Aisyah ra. bahwa kalaulah bukan karena kaum Quraisy masih baru dalam memeluk Islam, beliau akan menghancurkan Ka’bah.

Kalaulah sebuah perintah ditangguhkan karena diperkirakan akan menimbulkan bahaya bagi umat Islam, maka demikian pula fatwa. Fatwa demokrasi haram hanya menguntungkan musuh Islam dan para munafik, maka hendaknya fatwa haram demokrasi harus ditangguhkan. Apalagi saat ini hukum demokrasi masih menjadi silang pendapat di kalangan ulama.

Memahami Fiqih Waqi’

Ketidak-setujuan sebagian ulama terhadap demokrasi harus ditinjau dari fiqih waqi’, yaitu memahami dengan cermat situasi dan realita. Hal ini sangat penting dalam menentukan pendapat dan sikap. Rasulullah saw. tidak menghancurkan berhala yang terdapat di sekeliling Ka’bah ketika beliau masih berada di Makkah. Berhala-berhala tersebut baru dihancurkan ketika fathu Makkah, tahun 8 Hijriyah. Apakah pembiaran Rasulullah saw. terhadap berhala, semasa beliau di Makkah, akan  kita nilai tidak islami? Atau Justru mengajarkan kepada kita fiqih waqi’? Marilah kita bijak dalam menyikapi realitas kehidupan. Wallahu A’lam.

*Penulis adalah Direktur Mahad Aly An-Nuaimy

http://m.dakwatuna.com

Melacak Sejarah Hukum Waris

Harta warisan (ilustrasi).

Harta warisan (ilustrasi)

Oleh : Heri Ruslan

Jauh sebelum Islam datang, peradaban manusia telah mengenal sistem pembagian waris. Pada zaman Jahiliyah, misalnya, bangsa Arab sudah menerapkan pembagian waris yang amat merugikan kaum wanita. Saat itu, yang berhak mendapatkan hak waris dari orang yang meninggal dunia hanyalah kaum Adam.

Tak semua laki-laki bisa memperoleh harta warisan. ‘’Yang boleh mewarisi hanyalah laki-laki dewasa yang telah mahir naik kuda dan memanggul senjata ke medan perang serta memboyong harta ganimah (rampasan perang),’’ ungkap Dr Moch Dja’far dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam.

Menurut Dja’far, asalkan memenuhi syarat mampu berperang, seorang lelaki dewasa tak peduli masuk kategori nasab, anak angkat, kategori sumpah, dan bahkan lahir di luar nikahpun dapat mewarisi.

Dalam tradisi Arab Jahiliyah, faktor-faktor  yang memungkinkan seseorang bisa menjadi ahli waris antara lain: pertama, nasab atau kerabat dengan syarat. Kedua, anak angkat dengan syarat. Ketiga, sumpah setia antara dua orang yang bukan kerabat dengan kata-kata.

Pembagian sistem waris pada zaman itu cenderung diskriminatif. Betapa tidak. Anak laki-laki yang belum dewasa dan tidak ikut berperan dinyatakan tak berhak mendapatkan hak waris. Begitu juga dengan kaum perempuan, mereka sama sekali tidak berhak mendapatkan harta warisan, kendati yang meninggal dunia adalah orang tuanya atau bahkan suaminya.

Di masa Jahiliyah, anak perempuan juga tak berhak mendapatkan harta warisan. Sebaliknya, orang lain yang bukan anggota keluarganya, namun mereka pernah mengikat sumpah setia, malah diberikan hak warisan.

‘’Kaum perempuan tak diperbolehkan memiliki harta benda, kecuali wanita-wanita dari kalangan elite,’’ tulis Ensiklopedi Islam. Bahkan, pada zaman Jahiliyah, wanita menjadi sesuatu yang diwariskan.

Ketika ajaran Islam datang, Rasulullah SAW merombak sistem hukum waris Arab Jahiliyah, sekaligus merombak sistem kepemilikan masyarakat atas harta benda, khususnya harta pusaka. Menurut Ensiklopedi Islam, struktur masyarakat Arab pra-Islam amat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kesukuan.

Sehingga, harta benda termasuk pusaka orang yang meninggal  menjadi milik sukunya. Rasulullah SAW memperkenalkan sistem hukum pembagian waris yang sangat adil. Setiap pribadi, baik laki-laki maupun perempuan berhak memiliki harta benda. Selain itu, kaum perempuan juga berkah mewariskan dan mewarisi, seperti halnya kaum Adam.

Waris di Era Awal Islam
Sebelum turun ayat Alquran yang mengatur tentang waris, di awal perkembangan Islam masih berlaku landasan pengangkatan anak dan sumpah setia untuk dapat mewarisi. ‘’Lalu berlaku alasan ikut hijrah serta alasan dipersaudarakannya sahabat Muhajirin dan Ansar,’’ papar Dja’far.

Yang dimaksud dengan alasan ikut hijrah, papar Dja’far, adalah jika seorang sahabat Muhajirin wafat, maka yang mewarisinya adalah keluarga yang ikut hijrah. Sedangkan, kerabat yang tak ikut hijrah tak mewarisi. Jika tak ada satupun kerabatnya yang ikut hijrah, maka sahabat Ansar-lah yang akan mewarisinya.

‘’Inilah makna yang terkandung dari perbuatan Nabi SAW yang mempersaudarakan  sahabat Ansar dan Muhajirin,’’ ujar Dja’far. Di awal perkembangan Islam, Rasulullah SAW juga mulai memberlakukan hak waris-mewarisi  antara pasangan suami-istri.

Nabi Muhammad SAW kemudian memberlakukan kewarisan Islam dalam sistem nasab-kerabat yang berlandaskan kelahiran. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran surah al-Anfal ayat 75. Dengan berlakunya sistem nasab-kerabat, maka hak mewarisi yang didasarkan atas sumpah setia mulai dihapuskan.

Warisan atas alasan pengangkatan anak juga telah  dihapuskan sejak awal kedatangan Islam. Menurut Dja’far, hal itu mulai diberlakukan sejak turunnya Firman Allah SWT  yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghapus akibat hukum yang timbul dari pengangkatan Zaid bin Harisah sebagai anak angkatnya. (QS 33:5, 37, dan 40).

Di zaman sebelum turunnya ayat waris, Rasulullah SAW kedatangan istri Sa’ad bin ar-Rabi bersama dua anak perempuannya. Ia lalu berkata, ‘’Ya Rasulullah, ini dua anak Sa’ad bin ar-Rabi yang mati syahid pada Perang Uhud bersamamu. Paman mereka merampas semua harta mereka tanpa memberi bagian sedikitpun.’’

‘’Mudah-mudahan Allah segera memberi penyelesaian mengenai masalah ini,’’ sabda Rasulullah.

Tak lama setelah itu, turunlah ayat tentang waris dalam surah an-Nisa ayat 11. Setelah turunnya ayat-ayat tentang waris itu, maka jelaslah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris (Ashab al-Furudl). Semua pihak — laki-laki, perempuan, anak, ibu, bapak, suami, istri, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu, kakek, nenek, dan cucu– memiliki bagian dalam waris.

Rasulullah SAW amat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan hukum waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Alquran. Semua yang sudah diatur dalam Alquran bertujuan memberikan keadilan pada setiap orang. Selain itu, Rasul juga memerintahkan umat Islam untuk mempelajari dan mendalami ilmu waris (faraidl) ini.

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘’Pelajarilah ilmu waris dan ajarkan, karena ilmu waris merupakan separuh ilmu. Ilmu waris adalah ilmu yang mudah dilupakan dan yang pertama kali dicabut dari umatku.’’ (HR Ibnu Majah dan Daruquthni).

Ilmu waris merupakan ilmu yang pertama kali diangkat dari umat Islam. Cara mengangkatnya adalah dengan mewafatkan para ulama yang ahli dalam bidang ini. Orang yang paling menguasai ilmu waris di antara umat Rasulullah SAW adalah Zaid bin Tsabit.

‘’Tak heran para imam mazhab menjadikan Zaid bin Tsabit sebagai rujukan dalam ilmu waris,’’  ungkap Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah dalam Ahkamul Mawarits: 1.400 Mas’alah Miratsiyah.

http://www.republika.co.id

Resensi Buku: Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam

pancasila-adianhusaini-300x291

Hingga kini, setelah 15 tahun lebih era reformasi berjalan, banyak pihak masih terus mencari-cari rumusan baru tentang model penafsiran Pancasila. Bahkan, tidak sedikit yang mulai khawatir akan masa depan Pancasila.  Namun, sebagian masih terus menggebu-gebu mengangkat dan menjadikan Pancasila sebagai ”alat pemukul” terhadap aspirasi umat Islam di Indonesia. Setiap ada peraturan atau perundang-undangan yang diperuntukkan bagi orang Islam di Indonesia, langsung dituduh dan dicap sebagai ”anti-Pancasila” dan ”anti-NKRI”.

Sebuah Tabloid Kristen, Reformata edisi 103/2009, misalnya,  kembali mempersoalkan penerapan syariat Islam di Indonesia. Para anggota DPR yang sedang menggodok RUU Makanan Halal dan RUU Zakat dikatakan akan meruntuhkan Pancasila dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”Para pihak yang memaksakan kehendaknya ini, dengan dalih membawa aspirasi kelompok mayoritas, saat ini telah berpesta pora di atas kesedihan kelompok masyarakat lain, karena ambisi mereka, satu demi satu berhasil dipaksakan. Entah apa jadinya negara ini nanti, hanya Tuhan yang tahu,” demikian kutipan sikap Redaksi Tabloid tersebut.

Tabloid Kristen Reformata edisi 110/2009 kembali mempersoalkan penerapan syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia. Edisi kali ini mengangkat judul sampul: “RUU Diskriminasi Segera Disahkan.”  Yang dimaksudkan adalah RUU Makanan Halal yang akan disahkan oleh DPR.
Tabloid yang terbit menjelang Pilpres 2009 ini, menulis pengantar redaksinya sebagai berikut: “Kita memerlukan presiden yang tegas dan berani menentang segala intrik atau manuver-manuver kelompok tertentu yang ingin merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Ketika kelompok ini merasa gagal memperjuangkan diberlakukannya ”Piagam Jakarta”, kini mereka membangun perjuangan itu lewat jalur legislasi. Mereka memasukkan nilai-nilai  agama mereka ke dalam peraturan perundang-undangan. Kini ada banyak UU yang mengarah kepada syariah, misalnya UU Perkawinan, UU Peradilan AgamaUU Wakaf, UU Sisdiknas, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah (SUKUK), UU Yayasan, UU Arbitrase, UU Pornografi dan Pornoaksi, dan lain-lain. Apa pun alasannya, semua ini bertentangan dengan prinsip dasar negeri ini.”

Sikap kaum Kristen – dan juga sebagian warga Indonesia lainnya – yang sangat gigih menolak segala hal yang berbau Islam di Indonesia sangat mengherankan. Bahkan, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), induk kaum Katolik di Indonesia, telah mengirimkan surat kepada para capres ketika itu. Isinya sebagai berikut: ”Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami menganjurkan kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk membatalkan 151 peraturan daerah ini dan yang semacamnya serta tidak pernah akan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia.”

Bukan hanya Perda-perda yang dianggap berbau syariat Islam yang dipersoalkan. Pihak Kristen juga masih mempersoalkan UU Perkawinan yang telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1974. Aneh juga, kalau UU tentang Sisdiknas yang sudah disahkan oleh DPR dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tahun 2003 juga terus dipersoalkan, dan dianggap oleh kaum Kristen sebagai hal yang bertentangan dengan Pancasila.

Benarkah pemahaman Pancasila versi kaum Kristen tersebut?  Jika ditelusuri, sikap kaum Kristen terhadap Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana dipaparkan dalam buku terbaru karya Dr. Adian Husaini ini, masih belum banyak bergeser banyak dari pandangan dan sikap kaum penjajah Belanda. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pihak Kristen sudah berhasil memaksakan kehendaknya, sehingga pada 18 Agustus 1945, ”tujuh kata” (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) dihapus dari Piagam Jakarta. Umat Islam ketika itu terpaksa menerima, untuk menjaga keberlangsungan Negara Merdeka yang baru saja diproklamasikan satu hari sebelumnya.

Tetapi, Piagam Jakarta kemudian dikembalikan oleh Bung Karno dalam Dekrit 5 Juli 1959. Jadi, Piagam Jakarta adalah dokumen yang sah yang di masa Bung Karno juga dijadikan sebagai konsiderans sejumlah produk perundang-undangan. Anehnya, begitu memasuki era Orde Baru, Piagam Jakarta justru dijadikan ”momok” dan barang haram yang harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara.Di masa itu, orang yang menjadikan Piagam Jakarta sebagai landasan hukum dicap sebagai bagian dari ekstrim kanan. Di dalam buku Strategi Politik Nasional karya Ali Moertopo, (Jakarta: CSIS, 1974), digariskan strategi politik Orde Baru di bidang ideologi: “…Demikian pula usaha-usaha untuk menyelewengkan Pancasila ke arah kanan dengan memasukkan Piagam Jakarta sebagai dokumen hukum, dan secara lebih ekstrim untuk mendirikan negara Islam, juga telah diatasi, khususnya dalam Sidang MPRS ke-V meskipun di sana-sini masih disebut-sebut tentang Piagam Jakarta.”

Jadi, menurut Ali Moertopo yang pernah menguasai politik Orde Baru pada dekade 1970-an, usaha memasukkan Piagam Jakarta sebagai dokumen hukum disebut sebagai upaya untuk menyelewengkan Pancasila. Cara pandang yang a-historis dan tidak konstitusional seperti ini masih saja dipakai oleh sebagian kalangan tertentu. Ini adalah akibat kesalahpahaman terhadap  Pancasila. Sayang sekali, para tokoh Kristen di Indonesia, masih belum bersedia menerima kenyataan sejarah dan hak konstitusional umat Islam, sehingga terus memproduksi pemahaman yang keliru, dan dalam beberapa hal bisa meningkatkan kebencian dan kecurigaan terhadap kaum Muslim di Indonesia, sehingga sering keluar ungkapan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Contoh pemahaman Pancasila yang sekularistik dan netral agama diterapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) periode 1977-1982, Dr. Daoed Joesoef. Tokoh CSIS ini menuliskan dalam memoarnya bahwa semasa menjabat Menteri P&K ia telah berusaha keras meyakinkan Presiden Soeharto agar negara Indonesia membuat pemisahan yang tegas antara agama dan negara. Meskipun seorang Muslim, Daoed menolak untuk mengucapkan salam Islam. Alasannya, ia bukan menterinya orang Islam saja dan Indonesia juga bukan negara Islam.  ”Aku katakan, bahwa aku berpidato sebagai Menteri dari Negara Republik Indonesia yang adalah Negara Kebangsaan yang serba majemuk, multikultural, multiagama dan kepercayaan, multi suku dan asal-usul, dan lain-lain, bukan Negara Agama dan pasti bukan Negara Islam,” kata Daoed Joesoef.

Daoed Joesoef juga meminta agar di Istana Negara diselenggarakan Perayaan Natal Bersama, bukan hanya Maulid Nabi Muhammad saw. Dalam Memoarnya yang berjudul Dia dan Aku: Memoar Pencari Kebenaran (2006), Daoed Joesoef menjabarkan secara panjang lebar gagasan dan harapannya agar Indonesia menjadi negara yang netral secara agama, sebagaimana Turki. Ia berharap Presiden Soeharto bersikap seperti Mustafa Kemal Ataturk, Bapak sekular Turki. Tapi, harapannya kandas. Presiden Soeharto hanya mengangkatnya sebagai Menteri P&K satu periode saja.

Itulah contoh pemahaman tentang Pancasila yang netral agama.  Untuk meminggirkan aspirasi dan hak konstitusional umat Islam, selama beberapa dekade dikembangkan berbagai ragam penafsiran Pancasila yang sekular dan ”netral-agama”.  Pancasila diletakkan dalam bingkai konsep sekular. Setiap ada usaha kaum Muslim untuk menerapkan agamanya pada level kemasyarakatan dan kenegaraan, maka akan serta merta dituduh telah menyimpang dari Pancasila.

Padahal, sejarah kelahiran Pancasila dan bunyi teks Pembukaan UUD 1945 – yang hanya beda 7 kata dengan Piagam Jakarta, dan merupakan sumber naskah Pancasila  – sebenarnya sangat kental dengan nuansa pandangan-dunia atau pandangan-alam Islam (Islamic worldview), bukan pandangan dunia sekular atau atheis. Para tokoh Islam yang terlibat dalam perumusan Pancasila, seperti KH Wahid Hasjim (NU), Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakkir, dan Abikoesno Tjokrosoejoso, Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah) dan sebagainya, berhasil mempengaruhi rumusan tersebut, sehingga seharusnya mampu mencegah penggunaan Pancasila sebagai alat pemukul aspirasi umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pandangan para tokoh Islam, bahwa Pancasila – khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa –adalah konsep Tauhid, tetap tidak berubah. Dalam satu Makalahnya yang berjudul “Hubungan Agama dan Pancasila” yang dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Pancasila, terbitan Badan Litbang Agama, Jakarta 1984/1985, Rais Aam NU, KH Achmad Siddiq, menyatakan:  “Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata “Yang Maha Esa” merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surat al-Ikhlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa.”

Berbeda dengan para tokoh Islam, para tokoh Kristen di Indonesia selama beberapa dekade telah memberikan tafsir Pancasila yang netral agama. Terkait dengan tema Pancasila dan Agama, tokoh Katolik Prof. Dr. N. Drijarkoro S.J. dalam Seminar Pancasila I di Yogyakarta pada tanggal 16-20 Februari 1959, membuat sejumlah kesimpulan, bahwa: “Negara yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara agama, tetapi bukan negara profan, sebab dengan Pancasila, kita berdiri di tengah-tengah. Tugas negara yang berdasarkan Pancasila hanyalah memberi kondisi yang sebaik-baiknya pada hidup dan perkembangan religi. Dengan demikian oleh negara dapat dihindari bahaya-bahaya yang dapat timbul bila agama dan negara dijadikan satu.”

Selanjutnya dikatakan oleh Drijarkoro S.J: “Negara yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara yang sekular, karena mengakui dan memberi tempat pada religi. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa negara itu adalah negara agama, sebab negara tidak mendasarkan diri atas sesuatu agama tertentu. Negara yang berdasarkan Pancasila adalah negara yang “potentieel religieus” artinya memberikan kondisi yang sebaik-baiknya bagi kehidupan dan perkembangan religi. Jadi negara Pancasila itu tidak bersikap indifferent terhadap religi. Perumusan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dipandang menurut keyakinan bangsa kita yakni sebagai monotheisme.”

Di masa Orde Lama, ketika dekat dengan PKI, Bung Karno pernah menjadikan Manipol/USDEK sebagai tafsir resmi Pancasila. Keduanya merupakan satu kesatuan, sambil membuat perumpamaan kesatuan antara al-Quran dan hadits. Dikatakan  oleh Soekarno:  “Quran dan hadits shahih merupakan satu kesatuan, maka Pancasila dan Manifesto Politik dan USDEK pun merupakan satu kesatuan. Quran dijelaskan oleh hadits, Pantjasila dijelaskan dengan Manifesto Politik serta intisarinya yang bernama USDEK. Menifesto Politik adalah pemancaran daripada Pancasila! USDEK adalah pemancaran daripada Pancasila. Manifesto Politik, USDEK dan Pancasila adalah terjalin satu sama lain.”

Di masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi Ormas dan Orpol. Juga, dikembangkan tafsir Pancasila model P4. Akhirnya, sejarah membuktikan, Pancasila terpuruk bersama Orde Baru. Wakil Kepala BIN As’ad Said Ali, dalam bukunya yang berjudul ”Negara Pancasila” (2009) menjelaskan serangkaian kekeliruan penafsiran Pancasila dan akibatnya sekarang: ”Sejarah selanjutnya dapat kita simak. Pancasila yang telah direbut negara justru kedodoran ketika menjelaskan perilaku pemerintahan. Masyarakat tidak mampu mengontrol, karena kebenaran dan kontrol ideologi hanya milik negara. Padahal, Pancasila belum mampu berkembang menjadi ”ideologi ilmiah” atau apa pun yang dapat dipertandingkan dengan ideologi-ideologi besar. Keinginan Pancasila untuk membumi malah kontraproduktif menjadi indoktrinasi. Pancasila kemudian tersudut, dikeramatkan, dimonopoli, dan dilindungi dengan tindak kekerasan. Pancasila yang keropos itu akhirnya mengalami nasib naas; jatuh tersungkur bersama rezim Orde Baru. Masyarakat menjadi trauma dengan Pancasila. Dasar negara ini seolah dilupakan karena hampir identik dengan rezim Orde Baru. Tragedi demikian seperti mengulang pengalaman tiga dekade sebelumnya. Sejarah berulang.”

Jadi, bagaimana sebenarnya pemahaman Pancasila yang tepat?  Buku yang ditulis Dr. Adian Husaini ini membuktikan besarnya pengaruh Pandangan Dunia atau Pandangan Alam Islam (Islamic worldview) terhadap Pembukaan UUD 1945, meskipun telah dikurangi tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya).

Perdebatan-perdebatan seru di BPUPK dan PPKI membuktikan ketangguhan dan kejeniusan para tokoh Islam dalam memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam rumusan dasar negara. Kegagalan mereka dalam mewujudkan sebuah negara berdasar Islam secara ekspilit, tidak mengurangi semangat juang mereka untuk tetap menjadikan Pembukaan UUD 1945 – yang didalamnya terkandung Pancasila – sebagai konsep dasar negara yang bermakna Tauhid. I.J Satyabudi, seorang penulis Kristen, mengakui: “Umat Kristen dan Hindu harus gigit jari dan menelan ludah atas kekalahan Bapak-bapak Kristen dan Hindu ketika menyusun Sila Pertama ini.”

Bukan hanya itu. Rumusan sila kedua dari Pancasila (Kemanusiaan yang adil dan beradab) juga berhasil diamankan dari pandangan-dunia sekular.  Jika sebelumnya, dalam sidang BPUPK, Soekarno dan M. Yamin mengusulkan rumusan ”Peri-kemanusiaan” dalam Pancasila, maka para tokoh Islam di Panitia Sembilan, yaitu KH Wahid Hasjim, Haji Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Abdul Kahar Muzakkir, berhasil memasukkan dua kata kunci dalam Islam, yaitu kata adil dan adab dalam rumusan sila kedua tersebut. Dua kata itu merupakan istilah kunci dalam Islam (Islamic basic vocabulary) dan hanya bisa dimaknai dengan tepat jika merujuk kepada makna yang ada dalam kosa kata Islam.  Dalam buku ini, diuraikan secara panjang lebar bagaimana makna dua istilah itu dalam Islam, dengan merujuk terutama pada pendapat KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU,  dan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas.

Bagaimana Islam memandang Pancasila? Prof. Kasman Singodimedjo, tokoh Islam yang juga anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memberikan pandangan lugas:  “Bahwa Islam mempunyai kelebihan dari Pancasila, maka hal itu adalah baik, pun baik sekali untuk/bagi Pancasila itu sendiri dan pasti tidak dilarang oleh Pancasila, bahkan menguntungkan Pancasila, karena Pancasila akan dapat diperkuat dan diperkaya oleh Islam.”

Pada akhirnya, Prof. Kasman mengingatkan, bahwa yang lebih menentukan adalah kenyataan di lapangan. Jika umat Islam menginginkan Islam tegak di bumi Indonesia, maka mereka harus berjuang keras melaksanakan dakwah di dalam realitas kehidupan. Jauh sebelum penjajah Kristen datang ke Nusantara, Islam telah dipeluk oleh mayoritas penduduk di Kepulauan Nusantara. Islam telah menjadi pandangan dunia yang dominan di wilayah ini. Meskipun bukan sebuah rumusan formal dari sebuah konsep negara berdasarkan Islam, tetapi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 tidak bisa dimaknai sembarangan sebagai konsep sekular dan netral agama yang ditujukan untuk menindas atau mengeliminasi hak-hak konstitusional umat Islam Indonesia.

Pada sisi lain, umat Islam Indonesia saat ini perlu memahami sejarahnya dengan baik, khususnya sejarah perjuangan para pejuang Islam, baik sebelum masa kemerdekaan maupun masa sesudahnya.  Para pejuang itu telah mengalami dinamika perjuangan yang keras dan panjang yang kemudian menemukan titik solusi dan kompromi pada tataran realitas perjuangan.

Upaya untuk menegakkan Islam di Indonesia telah dilakukan oleh generasi demi generasi yang datang silih berganti. Hasil-hasil perjuangan mereka harus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Di negara Indonesia saat ini, dengan dasar Pancasila – sebagaimana dirumuskan dan dipahamkan oleh para tokoh Islam pendiri NKRI — begitu luas tersedia ruang untuk berjuang. Umat Islam leluasa sekali membuat sekolah Islam, radio Islam, TV Islam, rumah sakit Islam, Bank Islam, dan sebagainya. Jangan sampai ada seorang yang karena tidak mampu  mengelola sekolahnya dengan baik, lalu menyatakan, bahwa sekolahnya gagal karena Indonesia bukan merupakan negara Islam.

Itulah Pancasila dengan berbagai ragam dan kontroversi sepanjang sejarahnya yang diungkapkan secara menarik dalam buku karya Dr. Adian Husaini ini. Silakan baca dan renungkan secara mendalam isi buku ini!  Buku ini membuktikan bahwa ternyata masih banyak yang perlu digali dan dipelajari dari khazanah sejarah perjuangan Islam di Indonesia. Buku ini juga membawa pesan penting: tidak patut ada yang merasa seolah-olah selama ini belum pernah ada orang atau kelompok yang memperjuangkan Islam secara sungguh-sungguh di Indonesia; dan sekarang, barulah dia atau kelompoknya saja yang benar-benar memperjuangkan Islam secara sungguh-sungguh di Indonesia.  Anggapan semacam itu tentu saja keliru.

Maka, belajarlah dari sejarah dengan sungguh-sungguh. Pelajari bagaimana para pejuang Islam dulu telah berjuang selama ratusan tahun di Indonesia, agar cita-cita yang tinggi dan mulia tidak berujung pada kegagalan. Tidak patut seorang mukmin disengat ular pada lobang yang sama!  Untuk itu, bacalah buku Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam.  Baca dulu, baru bicara! Wallahu a’lam bish-shawab. (kacahati/cse/ adianhusaini.com )

1516-500x500

Artikel terkait: Tonggak Sejarah Islam Indonesia: 22 Juni 1945 Dan 5 Juli 1959

sumber: http://www.ddiijakarta.or.id/

Tonggak Sejarah Islam Indonesia: 22 juni 1945 dan 5 Juli 1959

Soekarno-hatta

Soekarno-Hatta

Oleh: Nuim Hidayat

22 JUNI merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Tanggal ini adalah disahkannya Piagam Jakarta, pembukaan UUD 1945 (22 Juni 1945). Selain itu ia adalah hari lahir kota Jakarta, 22 Juni 1527. Hari dimana pahlawan Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Sedangkan 5 Juli 1959 adalah Dekrit Presiden Soekarno yang mengatakan kembalinya berlaku UUD 1945 dan pernyataannya bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dekrit Presiden Soekarno ini merupakan hal yang fundamental, karena hampir tiga tahun (1956-1959) Majelis Konstituante bersidang untuk merumuskan UUD, saat itu tidak mencapai kata sepakat atau korum dalam pengambilan keputusan tentang dasar negara.

Bermula terutama dari kekecewaan tokoh-tokoh Islam dengan sikap Presiden Soekarno yang sepihak membatalkan Piagam Jakarta pada 17-18 Agustus 1945, maka mayoritas rakyat menginginkan diadakannya segera Pemilu. Untuk memilih wakil rakyat dan menyusun UUD negara. Maka pada 29 September 1955 dilaksanakanlah pemilu untuk memilih anggota parlemen dan pada 15 Desember 1955 diadakan pemilu untuk memilih anggota Majelis Konstituante. Pemilu itu diikuti oleh 34 partai politik. (Lihat Erwien Kusuma dan Khairul (Ed.), Pancasila dan Islam : Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante, Baur Publishing, 2008).

Majelis Konstituante itu dilantik pada 10 Nopember 1956 dan melaksanakan sidang terakhirnya 2 Juni 1959, sebelum dibubarkan Presiden Soekarno. Konstituante telah melaksanakan tujuh kali sidang pleno. Satu kali pada tahun 1956, tiga kali sidang pada tahun 1957, dua kali sidang pada 1958 dan satu kali sidang pleno pada tahun 1959.

Salah satu sidang pleno yang paling menarik masyarakat luas dan paling sengit perdebatannya terjadi pada 11 Nopember hingga 6 Desember 1957 yang membahas masalah Dasar Negara. Sidang yang dilaksanakan dalam dua babak itu melibatkan 47 pembicara dalam babak pertama dan 54 pembicara dalam babak kedua. Masing-masing kubu beragumentasi dengan ‘kuat’ pendapatnya tentang dasar negara. Ada tiga kubu di sana. Kubu Pancasila, Kubu Islam dan Kubu Ekonomi Sosialis-Demokrasi.

Kubu yang menginginkan Dasar Negara Pancasila diajukan oleh: PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), Republik Proklamasi, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, PSI (Partai Sosialis Indonesia), dan IPKI (IKatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bersama 14 faksi kecil lainnya. Mereka mempunyai 274 kursi dalam Majelis Konstituante.

Sementara kubu yang menginginkan Islam sebagai Dasar Negara, mempunyai 230 kursi. Mereka terdiri dari empat faksi besar. Yaitu Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), NU (Nahdhatul Ulama), PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dan empat fraksi kecil lainnya.

Sedangkan kubu yang menginginkan Dasar Negara Ekonomi Sosialis dan Demokrasi (sesuai pasal 1 dan pasal 33 UUD 1945), hanya mempunyai 10 kursi. Mereka terdiri dari : Partai Buruh, Partai Murba dan Acoma.

800px-1955_elections

persentase perolehan suara parpol pada pemilu 1955 (wikipedia.org)

Karena perdebatan itu begitu alotnya, dan tidak mencapai kata sepakat khususnya untuk dasar negara maka muncullah usulan-usulan dari Presiden Soekarno dan pimpinan TNI Jenderal Abdul Haris Nasution untuk kembali kepada UUD 1945. Usulan itu mengemuka sekitar Juli 1958. Kemudian pada 13 Februari 1959 pada pertemuan masyarakat sipil dan militer di Padang, Nasution mengusulkan hal yang sama, kembali ke UUD 1945. Pada 2 Maret 1959, Perdana Menteri Djuanda mengemukakan kepada parlemen hal yang sama. Begitu pula Presiden Soekarno dalam pidatonya di Majelis Konstituante 22 April 1959, menghimbau Majelis Konstituante untuk kembali kepada UUD 45. Di situ ia memberikan pidato panjangnya berjudul Res Publica sekali lagi Res Publica.

Terhadap usulan pemerintah ini, tentu saja faksi pro Soekarno, PNI dan PKI serta merta menyetujuinya.  Faksi Islam menginginkan Konstutante tetap bekerja menyelesaikan pekerjaannya semula. Mereka tidak menerima UUD 45 tanpa revisi (modifikasi). Maka mereka mengambil kesempatan untuk memasukkan kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang dihilangkan Soekarno cs pada 17-18 Agustus 1945. Yaitu kata-kata: “(Ketuhanan) dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.  Faksi Islam menyatakan bahwa mereka menerima kembali UUD 1945, dengan catatan Piagam Jakarta dicantumkan dalam UUD 45 dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bagian darinya.

Menanggapi usulan faksi Islam itu, maka PM Djuanda pada 22 April 1959 dalam keterangannya menjawab pertanyaan-pertanyaan wakil-wakil Islam di Majelis Konstituante menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan oleh karena itu memberi dasar bagi pelaksanaan hukum agama. (lihat (Lihat Erwien Kusuma dan Khairul (Ed.), Pancasila dan Islam : Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante, Baur Publishing, 2008).

Keterangan pemerintah yang ‘sepihak’ itu (tanpa landasan tertulis) tentu saja belum memuaskan faksi Islam. Ketua Fraksi Islam di Majelis Konstituante yang saat itu dijabat KH Masjkur (dari NU) mengusulkan agar tujuh kata itu masuk dalam Pembukaan UUD 1945. Maka diambillah pemungutan suara di Konstituante. Hasilnya 201 pro dan 265 kontra dari 470 anggota Konstituante yang hadir. Fraksi Islam kalah tipis.  Hal itu menunjukkan pertentangan yang keras dari Kubu Islam dan Kubu Pancasila dalam menyikapi rumusan Piagam Jakarta.

Usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945, tanpa revisi, juga dilaksanakan pemungutan suara di Majelis Konsituante. Konstituante bahkan melakukan tiga kali pemungutan suara. Pada 30 Mei 1959, hasilnya 269 pro dan 199 kontra. 1 Juni 1959 hasilnya 264 pro dan 204 kontra. Dan terakhir pada 2 Juni 1959, 263 pro kembali UUD 45 dan 203 kontra. Karena kemenangan kurang dari 2/3 suara –sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45—maka hasil pemungutan suara itu tidak ada yang menang.

Beberapa anggota Konstituante dari kubu pro Pancasila, PNI, PKI dan IPKI menyarankan agar Konstituante membubarkan diri. Banyak diantara mereka menyatakan tidak akan hadir pada sidang-sidang Konstituante berikutnya. Maka pemungutan suara pada 2 Juni 1959 itu, adalah sidang terakhir Majelis Konstituante.  Dari kubu Islam, Masyumi dan NU, berharap agar Konstituante menyelesaikan pekerjaannya menyelesaikan konstitusi baru. Beberapa anggota Konstituante mengusulkan kepada pemerintah memberi kesempatan kepada mereka untuk bersidang sampai Maret 1960.

Maka pimpinan TNI dan wakil-wakil Konstituante mengusulkan kepada presiden Soekarno agar mengeluarkan dekrit.  Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani menghadap Soekarno yang sedang berkumjung ke Tokyo, untuk memberi laporan tentang perkembangan politik dalam negeri. Presiden pun segera pulang ke tanah air pada 29 Juni 1959. Rumusan dekrit itu akhirnya ditandatangani pada 4 Juli 1959 dan diumumkan di Istana Merdeka Jakarta pada 5 Juli 1959.

Untuk mengakomodasi usulan-usulan dari berbagai fraksi di Konstituante, maka Dekrit Presiden itu terdiri dari lima pertimbangan. Pertama, bahwa Konstituante tidak dapat mengambil keputusan yang diperlukan, yaitu mayoritas dua pertiga mengenai usul kembali ke UUD 45. Kedua, bahwa sebagian besar anggota Konstituante menolak menghadiri rapat-rapat selanjutnya, sehingga Konstituante tidak dapat meneruskan tugasnya. Ketiga, oleh karena itu telah timbul situasi yang berbahaya bagi kesatuan dan kesejahteraan negara. Keempat bahwa dengan dukungan sebagian besar rakyat serta dikukuhkan oleh keyakinannya sekarang, Presiden harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan negara. Kelima bahwa Presiden yakin bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan kesatuan dari Konsitusi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, Presiden mendekritkan bahwa Konstituante dibubarkan dan menetapkan kembali secara resmi UUD 1945 sebagai UUD negara.

Jadi bisa dilihat, akhirnya presiden berusaha mengambil jalan tengah antara kubu Islam yang setuju dengan Piagam Jakarta dan kubu Pancasila yang menolak Piagam Jakarta. Kubu PNI-PKI-IPKI dan kubu Masyumi-NU. Mewadahi suara Fraksi Islam yang suaranya hampir sama dengan Fraksi Pancasila, maka Presiden dalam dekritnya menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan kesatuan dari konstituasi tersebut. Dan tentu dengan dekrit ini dalam konteksnya saat itu, maka sesuai dengan usulan fraksi Islam, dekrit presiden ini mempunyai kekuatan hukum. Maka berlakunya hukum-hukum Islam saat ini –dan seterusnya- di tanah air mempunyai status hukum yang kuat. Selain tentu saja dalam Pancasila sendiri terdapat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menurut proklamator Bung Hatta bermakna Tauhid.

Inilah yang dikhawatirkan kalangan Kristiani dalam tabloidnya: “Kita memerlukan presiden yang tegas dan berani menentang segala intrik atau manuver-manuver kelompok tertentu yang ingin merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Ketika kelompok ini merasa gagal memperjuangkan diperlakukannya “Piagam Jakarta”, kini mereka membangun perjuangan ini lewat jalur legislasi. Mereka memasukkan nilai-nilai agama mereka ke dalam perundang-undangan.  Kini ada banyak UU yang mengarah kepada syariah, misalnya UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Sisdiknas, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah (SUKUK), UU Yayasan, UU Arbitrase, UU Pornografi dan Pornoakasi, dan lain-lain. Apapun alasannya semuanya ini bertentangan dengan prinsip dasar negara ini.” (Tabloid Kristen, Reformata edisi 110/2009).

Seorang penulis Kristen, IJ Setyabudi, dalam bukunya Kontroversi Nama Allah – (lihat buku Adian Husaini, Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam)-  mengakui keunggulan tokoh-tokoh Islam dalam perumusan sila pertama Pancasila. Ia menulis: “Lalu siapa sebenarnya yang lebih cerdas dan menguasai ruang persidangan ketika merumuskan Sila Pertama itu? Sangat jelas Bapak-Bapak Islam lebih cerdas dari Bapak-Bapak Kristen karena kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu identik dengan “Ketuhanan Yang Satu!” Kata Maha Esa itu memang harus berarti satu. Oleh sebab itu tidak ada peluang bagi keberbagaian Tuhan. Umat Kristen dan Hindu harus gigit jari dan menelan ludah atas kekalahan Bapak-Bapak Kristen dan Hindu ketika menyusun Sila Pertama itu.” *

Penulis adalah Master Jurusan Politik dan Hubungan Internasional Timteng, UI

Artikel terkait: Piagam Jakarta, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Semangat ‘Piagam Jakarta’, SYARI’AT ISLAM DAN UPAYA PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA, Sejarah Pancasila, DINAMIKA KONSTITUSI INDONESIA, Menelusuri Jejak Khilafah Dan Penerapan Syariah Islam Di Indonesia, HUKUM ISLAM DI INDONESIA; DULU DAN SEKARANG, HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA.

http://www.hidayatullah.com

%d bloggers like this: