Posts from the ‘JALINAN ILMU, FILSAFAT & AGAMA’ Category

Filsafat Ilmu Islami : Manusia Bisa Tahu Yang Benar

ilustrasi

Oleh: Dr. Syamsuddin Arif (Peneliti Insists)

Manusia normal pada hakikatnya dapat mengetahui kebenaran dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Ia juga bisa memilih (ikhtiyar) dan memilah (tafriq),membedakan (tamyiz), menilai dan menentukan (tahkim) mana yang benar dan mana yang salah, mana yang berguna dan mana yang berbahaya, dan seterusnya.

‘Kemampuan’ yang dimaksud adalah kapasitas manusia lahir dan batin, mental dan spiritual, dengan segala bentuk dan rupanya. Ada pun ‘keterbatasan’ merujuk pada keterbatasan intrinsik manusiawi maupun ekstrinsik non-manusiawi, Keterbatasan yang dimiliki manusia meskipun ada, tidak sampai berakibat gugurnya nilai kebenaran maupun keabsahan atau validitas dari ilmu itu sendiri. Sedangkan kondisi ‘normal’ yakni keadaan seorang yang sempurna (tidak cacat) dan sehat (tidak sakit atau terganggu), baik fisik maupun mentalnya, jasad dan ruhnya, terutama sekali akal dan hati (qalb)-nya.

Maka dalam diskursus Filsafat Ilmu yang Islami, mengetahui (‘ilm) dan mengenal (ma‘rifah) bukan sesuatu yang mustahil. Pendirian kaum Muslimin Ahlus Sunnah wal-Jama’ah dalam soal ini disimpulkan oleh Abu Hafs Najmuddin ‘Umar ibn Muhammad an-Nasafi secara ringkas: haqa’iqul asyya’ tsabitah, wal-ilmu biha mutahaqqiqun, khilafan lis-sufistha’iyyah (Lihat: Matan al-‘Aqa‘id dalam Majmu‘ Muhimmat al-Mutun, Kairo: al-Matba ‘ah al-Khayriyyah, 1306 H).

Ditegaskan bahwasanya hakikat, kuiditas atau esensi dari segala sesuatu itu tetap sehingga bisa ditangkap oleh akal minda kita. Hakikat segala sesuatu dikatakan tidak berubah karena  yang  berubah-ubah itu hanya sifat-sifatnya, a’rad, lawahiq atau lawazim-nya saja, sehingga ia bisa diketahui dengan jelas. Sebagai contoh, manusia bisa dibedakan dari monyet, ayam tidak kita samakan dengan burung, atau roti dengan batu. Maka ilmu tentang kebenaran tidak mustahil untuk diketahui oleh manusia sebagaimana ditegaskan dalam  kitab suci al-Qur’an surah az-Zumar (39:9): “…. katakanlah: Apakah sama, orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui?”

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: Bagaimana cara, dengan apa atau dari ilmuapa dapat  diketahui dan dipastikan? Meminjam formulasi wacana filsafat modern: How is knowledge possible? Jawaban pertanyaan ini adalah ilmu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu persepsi indera (idrak al-hawass), proses kognitif akal yang sehat (ta‘aqqul) termasuk intuisi (hads), dan melalui informasi yang benar (khabar shadiq). Demikian ditegaskan oleh Sa‘duddin at-Taftazani, Syarh al-‘Aqa‘id an-Nasafiyyahcetakan Istanbul: al-Matba’ah al- ‘Uthmaniyyah, 1308 H.

Permasalahan tersebut juga disinyalir dalam al-Qur’an surat an-Nahl (16):78, Qaf (50):37,al-A’raf (7): 179, Ali ‘Imran (3):138, dan masih banyak lagi. Persepsi inderawi yang digunakan manusia untuk memperoleh ilmu meliputi kelima indera (pendengar, pelihat, perasa, penyium, penyentuh), di samping indera keenam yang disebut al-hiss al-musytarak atau sensus communis,yang menyertakan daya ingat atau memori (dzakirah), daya penggambaran (khayal) atau imajinasi, dan daya perkiraan atau estimasi (wahm) (Silakan lihat: Imam al-Ghazali, Ma‘arij al-Quds ila Madarij Ma‘rifat an-Nafs, Beirut, 1978). Sedangkan proses akal mencakup nalar (nazar)dan alur pikir (fikr), seperti dinyatakan oleh Imam ar-Razi dalam kitab Muhassal Afkar al-Mutaqaddimi wa 1-Muta’akhkhirin, cetakan Kairo: al-Matba’ah al-Husayniyyah, 1969. Dengan nalar dan pikir ini manusia bisa berartikulasi, menyusun proposisi, menyatakan pendapat, berargumentasi, melakukan analogi, membuat putusan dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, dengan intuisi ruhani seseorang dapat menangkap pesan-pesan ghaib, isyarat-isyarat ilahi, menerima ilham, fath, kasyf, dan sebagainya.

Selain persepsi indera dan proses akal sehat, sumber ilmu manusia yang tak kalah pentingnya adalah khabar sadiq, yakni informasi yang berasal dari atau disandarkan pada otoritas. Sumber khabar sadiq, apalagi dalam urusan agama, adalah wahyu (Kalam Allah dan Sunnah Rasul-Nya) yang diterima dan ditransmisikan (ruwiya) dan ditransfer (nuqila) sampai ke akhir zaman. Mengapa hanya khabar sadiq yang diakui sebagai sumber ilmu? Mengapa tidak semua informasi bisa dan atau harus diterima? Lantas kapan suatu proposisi, informasi, pernyataan, ucapan, pengakuan, kesaksian, kabar mesti ditolak? Apa patokan dan ukurannya? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini pun telah dirumuskan oleh para ulama ahli hadis dan usul fiqh.

Secara umum, khabar atau kabar dalam arti berita, informasi, cerita, riwayat, pernyataan,atau ucapan, berdasarkan nilai kebenarannya dapat diklasifikasikan menjadi kabar benar(shadiq) dan kabar palsu (kadzib). Sebagian ulama bahkan berpendapat pemilihan ini perlu diperjelas lagi dengan kriteria ‘dengan sendirinya’ (bi-nafsihi atau lidzatihi) yakni tanpa diperkuat oleh sumber lainnya, dan ‘dengan yang lain’ (bi-ghayrihi) yakni karena didukung dan diperkuat oleh sumber lain. Khabar shadiq menurut Imam an-Nasafi, al‘Aqa’id dibedakan menjadi dua macam.  Pertama, khabar mutawatir, yaitu informasi yang tidak diragukan lagi karena berasal dan banyak sumber yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta. Maka kabar jenis inimerupakan sumber ilmu yang pasti kebenarannya (mujib li l-’ilmi d-dharuri). Kedua, informasi yang dibawa dan disampaikan oleh para Rasul yang diperkuat dengan mukjizat. Informasi melalui jalur ini bersifat istidlali dalam arti baru bisa diterima dan diyakini kebenarannya (yakni menjadi ilmu dharuri alias necessary knowledge) apabila telah diteliti dan dibuktikan terlebih dulu statusnya. Keterangan Imam an-Nasafi ini menggabungkan aspek kualitas dan kuantitas narasumber.

Penting sekali diketahui bahwa tidak semua informasi atau pernyataan yang berasaldari orang banyak bisa serta-merta dianggap mutawatir. Mengingat implikasi epistemologisnya yang sangat besar, para ulama telah menetapkan sejumlah syarat sebagai patokan untuk menentukan apakah sebuah kabar layak disebut mutawatir atau tidak. Berkenaan dengan khabar al-wahid atau khabar al-ahad, para ulama juga telah menetapkan persyaratan yang cukup ketat, tidak hanya untuk nara sumbernya, tapi mencakup isi pesan yang disampaikannya, serta cara penyampaiannya. Maka sebuah kabar yang membawa ilmu mesti diklasifikasi juga berdasarkan kualitas sumber-sumbernya, siapa pembawa atau penyebarnya atau orang yang mengatakannya, lalu bagaimana kualifikasi serta otoritasnya (sanad atau isnadnya).

Sikap kritis terhadap sumber dan isi ilmu dalam juga perlu dilakukan terhadap sumber intern masyarakat Islam sendiri. Hal ini dapat dilacak dan sejarah keilmuan Islam sejak kurun pertama Hijriyah. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, ‘Umar ibn al-Khattab dan Ali ibn Abi Talib terkenal sangat berhati-hati dalam menerima suatu laporan atau khabar dari para Sahabat mengenai ucapan, perbuatan ataupun keputusan yang ditetapkan Rasulullah SAW. Untuk menepis kemungkinan terjadinya tindakan pemalsuan dan dusta atas nama Rasulullah SAW, para khalifah bukan hanya melakukan pemeriksaan seksama (tatsabbut) dengan cara meminta minimal dua orang saksi (istisyhad) dan menuntut sumpah (istihlaf, bahkan juga mengimbau agar orang tidak gampangan mengeluarkan hadith (iqlal fi r-riwayah). Untuk ini kita bisa merujuk kitab Hujjiyyat as-Sunah karya  ‘Abd al-Ghani ‘Abd al-Khaliq, Washington: International Institute of Islamic Thought, 1986.

Sikap selektif terhadap sumber ilmu yang dikembangkan menjadi metode isnadternyata masih sangat relevan dalam tradisi intelektual di jaman modern ini. Pentingnya metode ini dapat dirujuk kepada pernyataan ulama salaf ‘Abdullah ibn al-Mubarak (w. 181 H 797 M): “Tanpa sandaran otoritasniscaya setiap orang akan berbicara tentang apa saja sesuka-hatinya(lawla l-isnad, laqala man sya’a ma sya’a).” Sedangkan Abu Hurayrah r.a., Ibn ‘Abbas r.a., Zayd ibn Aslam, Ibn Sirin, al-Hasan al-Basri, ad-Dhahhak, Ibrahim an-Nakha’i pun telah berpesan: “Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena itu, perhatikanlah dengan siapa kalian berguru dalam soal agama (inna hadza-l-’ilma dinun, fa unzhuru ‘amman ta’khudhuna dinakum). (Imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban, kitab al-Majruhin min al-Muhaddithin wa d-Dhu‘afa’ wa l-Matrukin, cetakan Aleppo: Dar al-Wa’y, 1396 H.

Apabila diekspresikan dalam bahasa epistemologi kontemporer, pesan ini berartibahwa ilmu haruslah dicari dari sumber-sumber yang otoritatif yaitu mereka yang memiliki pandangan hidup Islam dan terpancarkan dari prinsip-prinsip ajaran agama Islam itu sendiri.Maka dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu itu mencakup arti mengetahui, obyek pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, dan proses mengetahui yang dalam Islam memiliki ciri khas tersendiri dan karenanya secara substantif sangat berbeda dengan filsafat ilmu dalam peradaban-peradaban lain.

Prinsip-prinsip (usul) dan dasar-dasar (mabadi’) filsafat Ilmu dalam Islam telah dirumuskan oleh para ulama Islam terdahulu (salaf) dan golongan Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah berasaskan kitab suci al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga tidak empirisistik hanya mengandalkan persepsi inderawi dan bukan pula rasionalistik mendewakan kemampuan akal belaka, akan tetapi dikuatkan oleh wahyu otentik yang berasal dari Allah swt, Sang Pemilik ilmu.*

http://insistnet.com

Advertisements

Tsaqafah : Pengaruh Penguasa Tiran dan Pengalaman Hilangnya ’Adab’ di kawasan Asia Tenggara

thumb

Peta penyebaran agama Islam ke kawasan Asia Tenggara (Inet)

Oleh: Ady C. Effendy

TERLEPAS dari citra buruk tentang Islam seperti yang digambarkan dalam media-media Barat, bagi warga Asia Tenggara, bagaimanapun, Islam adalah sebuah agama ilahi yang damai serta memiliki kualitas istimewa untuk mendorong peralihan agama (konversi) besar-besaran masyarakatnya.

Keistimewaan agama Islam ini terbukti dari fakta bahwa orang-orang di kepulauan ini sebelumnya adalah pemeluk agama Buddha atau Hindu, dua agama besar dunia yang memiliki kecenderungan aspek ruhaniah yang cukup ekstrim. Untuk dapat memikat pengikut agama ruhaniah dalam jumlah sedemikian besar agama Islam pastilah memiliki keistimewaan ruhaniah yang jauh lebih indah untuk ditawarkan kepada orang-orang Hindu dan Buddha di kepulauan Nusantara.

Keistimewaan Islam yang tak tertandingi ini bersama dengan tabiat ajarannya yang toleran dan damai telah mendorong konversi besar-besaran di masa lampau ataupun di masa kini, masa dimana umat Islam secara politik tidaklah bearti signifikan dan citra Islam pun terdistorsi hebat.

Terlepas dari daya tarik Islam dalam memikat para pemeluk baru di masa modern ini, bagaimanapun umat Islam pada umumnya telah menderita kehilangan esensi Islam secara akut, yaitu hilangnya Adab. Kata ’adab’ memiliki makna yang beragam tetapi memiliki makna yang terkait erat yang digunakan dalam konteks yang berbeda. Pada zaman sebelum kedatangan Islam (pra-Islam), kata ‘adab’ mengandung makna norma-norma perilaku yang benar yang diwariskan dari nenek moyang seseorang. Di era setelah kedatangan Islam, adab mengadung makna sebagai norma-norma praktis dan etis yang dilaksanakan untuk menata kehidupan secara baik. Adab juga memiliki makna-makna sebagai berikut: tata prilaku (etiket) yang harus diikuti oleh kaum bangsawan selama masa kekhilafahan Abbasiyah, pengasuhan anak yang tepat dan pembinaan moralitas dan perilaku mereka yang baik, atau di bidang ilmiah mengandung makna pengetahuan tentang puisi, bahasa, serta karya-karya sastra, moral dan politik.

Berdasarkan beragam makna dari kata ’adab’ ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa: ’adab’ adalah konsep tentang bagaimana seorang Muslim yang baik harus memahami, menjadi, dan bertindak untuk mencapai suatu tata cara kehidupan ideal hidup seperti yang dikehendaki oleh Islam.

Professor Naquib Al-Attas menyiratkan makna adab sebagai suatu disiplin antara jasad, fikiran, dan jiwa seorang muslim. Disiplin ini, menurut Al Attas, akan dapat memastikan “pengakuan dan kesadaran akan kedudukan seseorang yang sewajarnya dalam interaksinya dengan diri pribadinya, masyarakat dan komunitasnya; serta pengakuan dan kesadaran akan kedudukannya yang tepat dalam hubungannya dengan kemampuan dan potensi fisik, intelektual, dan spiritual  diri pribadinya sendiri…. “

Konsep’ adab’ merupakan fondasi yang sangat mendasar dan inti dari konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam bercita-cita untuk menghasilkan “pribadi-pribadi Muslim yang baik dengan pemahaman mendalam tentang aturan perilaku yang Islami dan pengetahuan yang mendalam serta komitmen yang kuat terhadap keimanan.”

Tujuan pendidikan ini benar-benar sangat berbeda dari yang pendidikan sekuler liberal yang menganggap bahwa tidak ada keharmonisan/keterkaitan apapun antara rohani dan duniawi. Alih-alih menghasilkan seorang yang relijius, santun, dan berprilaku baik, pendidikan sekuler malah bertujuan untuk menciptakan pribadi dengan individualitas penuh dan kebebasan moral yang tidak dibatasi oleh aturan-aturan ilahi apapun. Selain itu, pendidikan sekuler membedakan antara pengetahuan (ilmu) dan moralitas.

Kedatangan kekuatan Eropa pada awal masa penjajahan/kolonial, bagaimanapun, telah secara kuat mempengaruhi jalannya realisasi cita-cita Islam ini.

Perjumpaan Muslim  dengan kekuasaan kolonial ini telah menyebabkan tidak hanya kekalahan militer tetapi juga telah mengakibatkan kerusakan parah pada konsepsi yang sangat mendasar tentang kualitas individu Muslim dan pembentukannya. Proses yang merusak ini dilakukan oleh kekuasaan kolonial terjadi dengan memperkenalkan sistem pendidikan baru bagi penduduk Muslim pribumi. Kebijakan pendidikan masa penjajahan diarahkan untuk mengurangi arti penting pondok pesantren tradisional atau madrasah dan menggantinya dengan sekolah sekuler modern di bawah sistem pendidikan kolonial.

Praktek reformasi pendidikan di Asia Tenggara ini khususnya dan dunia Muslim pada umumnya telah mengakibatkan munculnya kelompok Muslim yang ’lalai’ yang pada gilirannya nanti menjadi tantangan besar untuk penerapan ajaran-ajaran Islam. Kondisi di masa lalu tersebut telah menempatkan kaum Muslim ke dalam situasi saat ini yang diwarnai oleh berbagai kelemahan, keterbelakangan dan kekalahan di hampir semua lapangan kehidupan bahkan dalam hal akidah.

Pengalaman Sejarah Hilangnya Adab

Islam telah masuk ke Asia Tenggara semenjak awal abad ke-7 M, abad ke-10 M atau ke-13 M – menurut para sejarawan lainnya, ketika para pedagang berkebangsaan Arab, Persia, dan India membawa keyakinan Islam untuk masyarakat asli nusantara. Para pedagang ini banyak dipengaruhi oleh ilmu tasawuf dan mendirikan jaringan bisnis mereka di sana, menikah dengan wanita dari penduduk asli dan membangun keluarga menurut hukum Islam. Sebagian besar penduduk asli menemukan bahwa Islam memiliki lebih banyak hal yang ditawarkan kepada mereka daripada Buddhisme atau Hindu. Ajaran Sufi dalam Islam dirasakan sangatlah menarik bagi para mantan umat Buddha atau Hindu yang mewarisi kecenderungan ruhaniah yang kuat dari kedua agama India itu. Selain itu, Islam juga mengajarkan konsep-konsep dalam interaksi sosial yang menunjukkan bahwa insan manusia berkedudukan sama di hadapan Allah SWT dan mereka hanya berbeda satu sama lain berdasarkan pada tingkat kesalehan atau umum disebut sebagai taqwa.

Kecenderungan tabiat Islam yang merakyat telah menantang sistem kasta yang sangat kaku yang ditawarkan oleh agama-agama sebelumnya, khususnya Hindu. Tidak adanya diskriminasi telah membuka secara luas kesempatan bagi para Muslim yang baru untuk berpartisipasi dalam tanggung jawab dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah setempat. Selain itu, tersebarluasnya lembaga pendidikan tradisional yang disebut pondok pesantren, yaitu pesantren klasik yang didirikan oleh para ulama Islam traditional telah berhasil melatih siswa setempat dalam keilmuan Islam klasik. Para siswa ini, pada gilirannya, menyebarkan dakwah ke desa-desa setempat guna memperkenalkan dan menyebarkan firman Allah kepada sebagian besar masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha di kawasan sekitar. Karena tasawuf dan madrasah tradisional tersebut, keyakinan atau iman yang baru ini menyebar secara cepat di antara populasi pengikut Hindu dan Buddha yang sudah mapan, yang secara bertahap mendorong konversi (perpindahan agama) beberapa penguasa setempat dan berdirinya sejumlah kerajaan Islam. Semua kerajaan Islam pada periode tersebut berasal dari penduduk pribumi. Oleh karena itu, penduduk tidak pernah memiliki persepsi bahwa mereka menjadi jajahan kekuatan asing Islam. Model kegiatan dakwah Islam yang lebih berupa gerakan pendidikan akar rumput juga telah menjamin dampak abadi dari dakwah Islam di Nusantara.

Adalah dibawah keadaan demikian ini, Muslim Asia Tenggara menegaskan kehadiran mereka dan menjalani kehidupan mereka yang harmonis di bawah kesultanan Islam yang berkuasa di kawasan-kawasan tertentu.

Persaingan politik di antara para penguasa Muslim, tentulah tidak bisa diabaikan, juga telah terjadi selama era tersebut. Persaingan ini, bagaimanapun, tidaklah sampai merusak Islam dan warisan tradisinya karena adanya ketaatan penguasa secara umum terhadap Syariah, penghormatan yang tinggi terhadap ulama dan warisan tradisi Islam oleh para elit yang berkuasa.

Islam dan tradisinya dilestarikan baik oleh sultan atau faksi oposisi yang menantang sultan, bahkan janji untuk melaksanakan pelestarian ajaran dan tradisi Islam secara lebih baik telah menjadi faktor pembenaran utama oleh setiap faksi oposisi untuk merebut kekuasaan politik dan memperoleh dukungan besar dari kaum muslimin.

Dalam keadaan demikian, hubungan yang harmonis antara kekuasaan dan agama berkembang melalui hubungan antara ulama dan sultan. Kesultanan dan pusat pemerintahan didirikan oleh penguasa Muslim yang mencari restu ulama untuk mendapatkan legitimasi mereka sementara pada waktu yang sama sang penguasa mendelegasikan kekuasaan kehakiman untuk ulama yang akan mendasarkan segala putusan peradilan berdasarkan hukum Islam (syariah). Berdasarkan pola hubungan ini di dalam kesultanan Islam, para ulama mampu mengoptimalkan peran mereka sebagai pendidik dan pada saat yang sama sebagai hakim Islam (qadi) dan penasihat hukum Islam (mufti) bagi sultan. Namun demikian, peranan tersebut berubah setelah penghancuran lembaga peradilan Islam oleh kekuatan kolonial seperti yang akan dijabarkan pada halaman selanjutnya.

Namun, kondisi harmonis ini berubah sepenuhnya setelah kedatangan kekuasaan kolonial Barat di kawasan Asia Tenggara selama abad ke-16 masehi.

Sebuah rentetan kekuatan kolonial Eropa mulai menduduki wilayah ini dimulai dari para penjajah Portugis, kemudian Spanyol, Belanda, dan Inggris yang menjelajahi wilayah yang diperintah oleh kesultanan Muslim dan kerajaan Hindu-Buddha.

Wilayah ini berhasil dikendalikan baik secara politik, militer dan ekonomi oleh kekuatan kolonial tersebut sampai pertengahan abad ke-20, terlepas dari kegagalan besar dalam penyebaran iman Kristen kepada penduduk asli di bumi Melayu – Indonesia yang secara bertahap masuk kedalam Islam bahkan di sepanjang periode penjajahan yang cukup lama.

Upaya kegagalan kristenisasi di dunia Melayu – Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa alasan utama yang mencakup ketidakmampuan kekristenan secara umum untuk mengakomodasi tradisi lokal, kemauan penjajah asing untuk bekerja sama dengan para sultan Islam meskipun harus mengorbankan kerja-kerja misionaris dan kristenisasi mereka, kurangnya kemahiran dan penguasaan bahasa setempat, kekurangan pendeta untuk membina mereka yang masuk agama Kristen sehingga menyebabkan banyak dari mereka yang kembali ke agama mereka sebelumnya, dan terakhir adalah kurangnya dukungan politik dari induk kerajaan kolonial di Eropa.

Pendudukan oleh kekuatan asing Barat bahkan dianggap sebagai salah satu factor yang mendorong konversi massal kedalam agama Islam karena penguasa pribumi merasa Islam merupakan kekuatan penyeimbang alami terhadap agama Kristen yang datang bersama dengan penjajahan/kolonisasi. Namun demikian, kegiatan misionaris Kristen berjalan sangat sukses di wilayah utara Filipina diantaranya disebabkan karena adanya komitmen yang kuat dari kerajaan Spanyol di Eropa untuk menyebarkan pesan dari Alkitab melalui kristenisasi besar-besaran.

Pada tahun 1565, angkatan laut Spanyol yang datang dari Meksiko memasuki tanah Filipina (yang dinamai sesuai nama Raja Philip II dari Spanyol). Kekuasaan kolonial akhirnya berhasil menggulingkan Sultan Muslim Manila pada tahun 1571 dan mengalihkan otoritas kekuasaan dibawah kerajaan Spanyol. Dibawah kekuasaan kolonial Spanyol, kristenisasi terhadap penduduk asli kepulauan Filipina adalah kebijakan utama yang harus dilaksanakan. Menggunakan Gereja sebagai media administrasi pemerintahan di wilayah ini, kekuasaan kolonial Spanyol berhasil memasukkan penduduk asli ke dalam agama Kristen. Selain Kristenisasi oleh penguasa Spanyol, setelah proses kemerdekaan Filipina dari Spanyol yang didukung oleh Amerika Serikat, kondisi Muslim Moro dari kepulauan Filipina selatan bahkan memburuk. Kebijakan yang diterapkan pada masyarakat Muslim setempat sangatlah merusak budaya tradisional serta struktur sosial yang ada. Kebijakan ini meliputi: pendirian sekolah baru di mana kurikulum baru yang non-Islami diberikan, pembentukan pemerintah provinsi baru yang dipimpin oleh seorang Gubernur yang diangkat dari Manila, yang otoritasnya benar-benar melangkahi kekuasaan para sultan, dan para datuk yang bersifat tradisional; dan penggantian syariah dengan sistem hukum yang baru. Transformasi besar masyarakat Muslim dan warisan tradisinya oleh penguasa kolonial ini, yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah nasional Filipina telah menyebabkan kebencian yang mendalam di hati umat Islam pribumi yang menyingkir ke wilayah selatan. Ini juga merupakan alasan utama perlawanan yang berkelanjutan melawan pemerintah pusat di Filipina.

Belanda memulai penjajahan di Asia Tenggara dibalik topeng samara sebuah perusahaan perdagangan yang disebut Perusahaan Dagang Belanda di Hindia Timur (VOC) yang didirikan pada tahun 1602.

Selama periode panjang penjajahan, Belanda berhasil mengubah fitur-fitur Islam diwilayah ini. Hal ini dilakukan terutama melalui program-program pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan pegawai sipil yang patuh dan setia kepada kekuasaan kolonial Belanda, serta yang bantuannya terhadap pemerintah kolonial sangatlah penting bagi keberlangsungan penjajahan. Penyokong kekuasaan kolonial Belanda ini umumnya direkrut dari orang-orang berkelas tinggi di wilayah setempat atau bahkan juga kalangan yang memerintah. Mereka dididik di sekolah-sekolah yang didirikan oleh kekuasaan kolonial dimana mereka belajar bahasa asing, sejarah, budaya dan peradaban kekuasaan kolonial. Siswa-siswa yang cukup cerdas akan dikirim ke kota-kota besar atau ibukota kekuatan kolonial untuk belajar di tingkat universitas dalam berbagai mata pelajaran, terutama dalam bidang sosial politik. Hal ini dianggap sebagai investasi jangka panjang oleh kekuatan kolonial untuk melayani kepentingan kolonial mereka karena para mahasiswa tersebut akan kembali ke tanah air dan menjadi para elit penguasa baru yang melayani penjajah mereka.

Para ulama Islam tradisional setempat, di sisi lain, mengerahkan upaya mereka untuk melestarikan pembelajaran Islam tradisional melalui sekolah sederhana yang disebut pesantren di mana murid setempat diajarkan ilmu-ilmu Islam tradisional. Meskipun memiliki sumber daya minimal, lembaga tradisional ini memperoleh penerimaan luas di antara masyarakat setempat khususnya di tanah Jawa, dan mampu membangun jaringan otoritas tradisional yang kuat, yang jauh dari jangkauan kekuasaan kolonial serta negara pasca-kolonial. Lembaga tradisional pesantren jelas menawarkan visi lain dalam cara membangun potensi manusia yang menentang tujuan inti lembaga pendidikan kolonial modern yang cenderung untuk membangun ‘peralatan’ manusia untuk ’pabrik’ kolonial daripada individu yang mandiri dan bebas.

Dua visi yang saling bersaing, sekolah Islam tradisional dan institusi pendidikan modern, benar-benar telah menciptakan lahan pertarungan antara para pendukung masing-masing visi. Meski tidak memiliki sumber daya yang melimpah, para pendukung pendidikan tradisional berhasil dalam membangun otoritas informal yang kuat atas penduduk asli serta menantang dan membatasi efektivitas otoritas resmi yang dimiliki oleh kekuasaan kolonial serta para pewarisnya didalam negara pasca-kolonial kemudian hari.

Kewenangan (otoritas) informal para ulama begitu kuat sehingga dapat dipergunakan untuk memobilisasi pengikut mereka dalam peperangan anti-penjajahan yang berulang kali terjadi dengan pasukan asing yang menindas tersebut. Di sisi lain, bagaimanapun juga, lembaga sosialpolitik baru yang diperkenalkan di tengah-tengah wilayah yang dijajah juga berhasil mengurangi peran ulama yang sebelumnya jauh lebih luas, bukan semata-mata sebagai pendidik, tetapi juga mencakup peran mereka sebagai mufti dan hakim. Kemustahilan ulama Islam tradisional untuk melaksanakan peran mereka dalam aspek hukum jelas terlihat oleh kenyataan bahwa hal pertama yang dilakukan kekuasaan kolonial ketika mulai menduduki negeri-negeri Muslim adalah menghancurkan kesultanan Islam, juga memutus pola kerjasama antara sultan Muslim dan ulama Islam, dan penerapan Hukum Islam (Syariah) itu sendiri.

Selama era pasca-kolonial, para ulama tradisional diberikan peranan parsial dalam pengadilan Islam yakni hanya memutus kasus di bidang persoalan pribadi Muslim (al ahwal-alshakhsiya). Hal ini, tentu saja, merupakan konsekuensi yang jelas dari negara paska-penjajahan yang hanya mewarisi sistem sekuler kolonial.

Kondisi selama penjajahan tanah Melayu oleh kekuatan kolonial Inggris agak berbeda dari pengalaman Indonesia dan Filipina. Inggris berupaya untuk menggunakan kebijakan ’lunak’ dengan campur tangan terbatas terhadap adat istiadat setempat dan agama. Kebijakan ini telah mendukung penguatan tradisi Islam serta budaya Melayu di kalangan masyarakat Melayu, khususnya di negara-negara yang lebih miskin, seperti Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan di utara dan Johor di Selatan. Politik kerjasama antara sultan-sultan Melayu dan kekuasaan kolonial Inggris telah terbukti secara efektif meningkatkan kekuatan politik sultan Melayu, menyebarkan wacana politik Islam, serta melestarikan tradisi Islam di tanah Melayu paska kemerdekaan. Keuntungan ini tidak dinikmati oleh kaum muslimin dari kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia dan Filipina, di mana pencabutan tradisi Islam dari rakyat dan pembentukan kelas elit penguasa sekuler telah berhasil meminggirkan wacana politik Islam di ruang publik.

Gambaran sejarah pertemuan antara kekuatan kolonial dengan lembaga-lembaga Islam tradisional dan pesantren di kepulauan Muslim Asia Tenggara menunjukkan dengan jelas bagaimana berbagai peristiwa ini telah menyebabkan munculnya jenis Muslim baru yang dididik berdasarkan sistem pendidikan kolonial. Pendidikan kolonial berhasil menyangkal dari para Muslim ini hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan iman dan tradisi mereka. Dampak transformasi pendidikan ini terhadap pemahaman, pandangan hidup, dan praktek-praktek keimanan umat Islam sangatlah besar dan menyentuh berbagai aspek kehidupan mereka. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan transformasi menyeluruh dari peran sosial politik dan agama Islam di kawasan ini. Jika sebelum era kolonial, Islam adalah wacana utama dalam perjuangan politik serta kehidupan sosial budaya Muslim di kawasan ini, selanjutnya sekularisme telah berhasil mengambil alih peran Islam dan mengubah masyarakat Muslim menjadi masyarakat yang lebih secular dan berorientasi duniawi daripada sebelumnya.

Fenomena ini digambarkan secara sempurna oleh Al-Attas sebagai peristiwa hilangnya adab, yaitu hilangnya disiplin tubuh, pikiran, dan jiwa. Hilangnya disiplin diri dimulai oleh kekuasaan kolonial melalui pengenalan pendidikan sekuler baru sebagai alternatif pendidikan Islam tradisional untuk memutus mata rantai generasi Islam yang telah menyerap pandangan hidup Islami. Selain keunggulan budaya ini, kekuasaan kolonial berusaha membangun kelas baru pegawai sipil untuk membantu administrasi atau pemerintahan koloni-koloni mereka. Dalam periode pasca-kolonial, kelas pegawai sipil yang pernah dididik di bawah sistem pendidikan kolonial ini berubah menjadi pemimpin nasional yang baru memiliki agenda baru untuk mendirikan negara sekuler sebagai pewaris kekuasaan kolonial.

Adalah melalui pendidikan kolonial ini, kekuasaan kolonial menciptakan Muslim yang ’lalai’, yang telah dirampas dari hak-hak mereka untuk mempelajari pengetahuan, disiplin, dan pandangan dunia berdasarkan agama mereka. Pendidikan kolonial, pada kenyataannya, memperkenalkan dan menanamkan secara halus pandangan dunia sekuler ke dalam pikiran generasi Muslim baru. Hasil dari pendidikan kolonial ini adalah Muslim yang ’lalai’ yang tidak memahami tuntutan agama mereka agar menjadi Muslim yang baik. Pewaris-pewaris negara baru sesungguhnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin umat Islam karena mereka tidak memiliki standar moral, intelektual dan spiritual yang tinggi untuk melayani masyarakat Muslim.

Akibatnya, mereka berkompromi terutama dengan kekuatan neo-imperialis asing yang berusaha untuk menjajah negara-negara baru ini melalui aspek sosioekonomi dan politik meskipun tidak secara militer seperti yang terjadi sebelumnya. Terkait urusan dalam negeri, para pemimpin ini cenderung mengkorupsi dana publik dan mendukung kebijakan-kebijakan dan hukum yang bertentangan dengan moralitas publik, atau terhadap ajaran Islam pada umumnya, belum lagi syariah itu sendiri yang telah benar-benar dibatalkan. Inilah kondisi dunia Islam yang ada saat ini. Negara-negara modern dengan mayoritas Muslim dan para pemimpin Muslim telah dikategorikan sejak kemerdekaan mereka sebagai negara gagal dengan tingkat korupsi yang tinggi, tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, dan angka statistik kriminal yang tinggi, serta diperintah oleh rezim yang diktator. Kondisi ini akan tetap tidak berubah kecuali umat Islam kembali kepada disiplin diri mereka seperti yang dilakukan para pendahulu mereka di masa lalu. Sebagai kesimpulan, situasi kontemporer di mana dunia Islam menemukan dirinya hari ini adalah mustahil dirubah, kecuali bila kaum Muslim berusaha untuk memecahkan masalah inti yang diderita oleh individu Muslim yaitu masalah akut hilangnya disiplin diri atau ‘adab’.*

*Penulis adalah Mahasiswa S2 MA Contemporary Muslim Thought and Societies Qatar Faculty of Islamic Studies Hamad Bin Khalifa University

Islamisasi Ilmu Psikologi: Antara Memilah dan Memilih

thumb

Oleh: Rizka Fitri Nugraheni

SEPERTI diketahui, ilmu pengetahuan kontemporer saat ini didominasi oleh Barat. Kata “Barat” yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pemikiran, bukan bangsa. Ciri-ciri pemikiran Barat salah satunya adalah mengabaikan aspek metafisik (ghaib), seperti wahyu, Tuhan, atau malaikat. Dominasi pemikiran tersebut dapat terlihat dari banyaknya buku-buku dari Barat yang digunakan sebagai acuan dalam perkuliahan. Bagaimanapun juga pemikiran Barat memiliki sisi positif yang bermanfaat bagi ummat manusia. Contoh yang dapat ditemukan di bidang psikologi adalah metode pengukuran dalam psikometri, konsep empati, konsep pola asuh dalam mendidik anak, konsep kognisi seperti memori, berbagai teori motivasi, dan masih banyak lainnya. Semua itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi Muslim.

Majunya psikologi kontemporer yang kebanyakan membahas tingkah laku memang memberi sumbangan bagi Muslim, namun ada satu hal yang tidak tercakup di dalamnya, yaitu konsep jiwa. Psikologi Barat cenderung hanya membahas tingkah laku baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat secara langsung (seperti aktivitas mental). Tidak  bermaksud menafikkan aspek tingkah laku karena itu penting dalam kehidupan manusia (Amber Haque), yang disayangkan adalah tidak adanya aspek jiwa dalam pembahasan Psikologi Kontemporer, sementara dalam Islam jiwa mempengaruhi tingkah laku manusia.

Kita semua sebagai Muslim patut bersyukur karena Islam memiliki konsep jiwa pada manusia, jiwa yang tentu dapat mempengaruhi tingkah laku.

Imam Al-Ghazali dalam buku “Keajaiban Hati” menyatakan bahwa jiwa manusia memiliki empat komponen, yaitu ruh, qalb, nafs, dan ‘aql. Semua itu disebutkan dalam Al-Qur’an dan masing-masing memiliki fungsi tersendiri namun saling berhubungan. Salah satu contoh adalah qalb yang dapat berfungsi sebagai “raja” bagi “kerajaan” jiwa manusia, mampu menangkap pengetahuan tentang Allah, hal-hal spiritual, termasuk baik-buruknya sesuatu. ‘Aql dapat berfungsi sebagai “penasihat” dan menundukkan hawa nafsu. Keduanya berperan dalam konsep ‘iradah (kehendak), yang prosesnya sebagai berikut: seseorang dengan akalnya dapat menangkap dan melihat akibat dari suatu masalah lalu mengetahui jalan terbaiknya. Muncul kemauan, lalu bertindak ke arah kebaikan

Konsep ‘iradah tersebut jika diperhatikan mirip dengan konsep motivasi yang juga masih dibahas dalam psikologi kontemporer. Terdapat kebaikan sebagai tujuan, tindakan sebagai aktivitas, kemauan sebagai dorongan dan semua itu merupakan proses. Seperti yang disampaikan oleh Schunk et al. (2010), yang menyatakan bahwa motivasi adalah proses di mana aktivitas yang mengarah pada tujuan, memiliki dorongan dan bertahan lama. Dari contoh hubungan konsep-konsep tersebut, dapat diketahui bahwa Psikologi dalam Islam sudah ada dari dulu dan psikologi kontemporer dapat disandingkan dengan Islam. Tentu juga bermanfaat bagi Muslim, ketika ilmuwan Muslim dapat memilah, memilih, dan menggunakan ilmu kontemporer secara bijak.

Benar-benar indah jika ilmuwan Muslim dapat memilah dan memilih dengan bijak, namun apa yang terjadi sekarang? Ilmuwan Muslim menjiplak pemikiran dan produk psikologi Barat, dengan menggunakan paradigma Barat dalam memandang berbagai fenomena. Tidak heran jika banyak yang berpendapat bahwa agama, keyakinan, atau hal-hal ghaib yang berlaku dalam Islam tidak berlaku dalam aktivitas keilmuan psikologi. Tidak heran juga ketika banyak ilmuwan psikologi yang tidak menggunakan Islam sebagai worldview dalam meneliti, konseling, ketika belajar, dan menyikapi berbagai teori. Tidak melibatkan Allah dalam motivasi, berorientasi pada kemauan klien ketika konseling, menerima begitu saja kesimpulan penelitian yang bertentangan dengan Islam. Ada sebagian dari ilmuwan Muslim yang tersesat, menjadi agnostik atau ateis. Itu yang menjadi masalah bagi kita sebagai Muslim. Hal itu menunjukkan sebagian ilmu pengetahuan yang beredar sekarang ini menjauhkan manusia dari Allah, padahal dalam pandangan Islam ilmu justru membuat manusia mendekatkan diri pada Allah.

Fenomena itu cukup memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian bagi Muslim, sehingga perlu ada upaya Islamisasi ilmu. Gagasan Islamisasi ilmu kontemporer salah satunya dicetuskan oleh Prof. Al-Attas. Menurut Prof S.M.N. Al-Attas, Islamisasi merupakan usaha menjadikan pemikiran Muslim terbebas dari hal-hal yang bertentangan dengan Islam, sehingga banyak di antara Muslim yang memiliki Islamic worldview. Segala hal pun dipandang dari sudut pandang Islam oleh Muslim, bukan sudut pandang yang justru bertentangan dengan Islam. Pemikiran Muslim yang sudah memiliki Islamic worldview akan menghasilkan ilmu yang dapat mendekatkan diri pada Allah, bukan yang bertentangan dengan Islam.

Perlunya Islamisasi ilmu juga berlaku di bidang psikologi karena tidak semua Psikologi Kontemporer dapat diterima dan diaplikasikan pada Muslim. Prof. Malik Badri (sebagai pelopor Islamisasi ilmu) dalam artikelnya  menekankan perlunya adaptasi terhadap Psikologi Barat, karena tanpa adaptasi Psikologi Barat dapat merugikan atau tidak berguna bagi Muslim. Perlu diingat juga bahwa Psikologi Barat tidak membahas unsur jiwa, yang dalam Islam justru sangat diperhatikan. Kekurangan pada Psikologi Barat tetap disikapi dengan bijak. Adaptasi dilakukan hanya pada psikologi yang bertentangan Islam, sedangkan hasil pemikiran yang tidak bertentangan, sekalipun itu dari Barat dapat dimanfaatkan oleh Muslim. Prof. Malik Badri menggunakan terapi dengan cara Islami dan berhasil membantu banyak kliennya sembuh. Beliau dalam buku “Dilema Psikolog Muslim”, menceritakan pengalaman membantu menyembuhkan klien dengan menggunakan Cognitive Behavioral Therapy yang dipadukan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa ilmuwan Muslim dapat menggunakan tes inteligensi, teknik pembuatan alat ukur psikologis, metode penelitian eksperimental, konseling dengan empati, dan hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan Islam.  Semua itu dapat digunakan tentu dengan sikap yang bijak.

Ilmuwan psikologi yang memiliki pemikiran Islami meyakini Allah sebagai Rabb, Islam sebagai ad-Din, dan manusia juga sebagai makhluk spiritual yang memiliki jiwa. Dia dalam tiap aktivitas keilmuan psikologi akan ingat bahwa yang diperhatikan bukan sebatas tingkah laku yang terlihat atau terukur. Ada unsur lain di luar itu turut mempengaruhi tingkah laku, yaitu jiwa. Pemikiran seperti itu akan berdampak baik bagi Islamisasi Psikologi. Psikolog Muslim akan menjaga kondisi jiwanya agar selalu bersih dari penyakit hati, sehingga dapat membantu para klien sembuh dari gangguan dengan terapi yang melibatkan aspek jiwa dan mangadopsi metode dari Barat yang tidak bertentangan dengan Islam. Peneliti Muslim akan kritis dalam menyikapi kesimpulan penelitian yang dibaca. Ketika bertentangan dengan Islam, akan dilakukan adaptasi, salah satunya dengan cara menggunakan Islamic worldview dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Akan ada usaha memilah mana yang baik dan buruk untuk Muslim, kemudian memilih yang baik, demi keselamatan ummat Islam.

Keselamatan ummat Islam dari hal-hal yang merugikan menjadi fokus dalam Islamisasi ilmu. Tidak bermasuk ekslusif, karena Islam merupakan rahmatalil ‘alamin, namun tidak memaksakan orang-orang selain penganut Islam untuk mengikuti ajarannya. Itu juga berlaku pada psikologi yang perlu diadaptasi, agar pada akhirnya ilmu psikologi yang beredar pantas untuk Muslim.

Adaptasi sebagian ilmu psikologi, sebagai salah satu cara Islamisasi ilmu, dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara dapat berbeda, asal esensinya sama. Penggunaan label “Psikologi Islam” atau “Psikologi Islami” semestinya tidak perlu dijadikan masalah, apalagi diperdebatkan. Islam saja memiliki madzab-madzab yang penganutnya tersebar di seluruh dunia, namun semuanya tetap Islam. Sekarang bukan saatnya mempermasalahkan perbedaan cara, namun mempermasalahkan ilmu psikologi yang harus diadaptasi. Masih ada tugas yang lebih penting dan harus dikerjakan oleh ilmuwan Muslim di bidang psikologi: mencerdaskan pelajar Muslim yang belum paham mengenai permasalahan ilmu, agar banyak yg dapat memilah dan memilih, sehingga tercipta produk-produk  psikologi yang dapat dimanfaatkan oleh ummat Islam.

Itu memang tugas yang berat untuk Islamisasi Psikologi. Dibutuhkan  waktu yang panjang dan usaha yang keras. Islamisasi ilmu Psikologi tidak akan lengkap tanpa kesucian hati dan keyakinan terhadap Islam itu sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang terlibat dalam Islamisasi ilmu Psikologi baik secara langsung maupun tidak langsung, sampai akhirnya Psikologi yang kita terima merupakan ilmu yang dapat mendekatkan diri pada Allah. Dengan begitu, ummat Islam dapat memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu’alam.*

Penulis Penggiat Komunitas Penggenggam Hujan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Daftar Pustaka

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1991). Islam dan Sekularisme. Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan.

Badri, Malik. Dilema Psikolog Muslim.

Badri, Malik. The Islamization of Psychology Its “why”, its “what”, its “how” and its “who”. Artikel dapat diunduh di http://i-epistemology.net/psychology/60-the-islamization-of-psychology-i….

Imam Al-Ghozali. Keajaiban Hati. Penerbit Khatulistiwa.

Schunk, D. H., Pintrich, P. R., Meece, J. L. (2010). Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

CAP ke-368 : “Adakah Karakter Pancasila?”

piagam-p4_0

contoh piagam penataran P4 tahun 90-an (ilustrasi)

Oleh: Dr. Adian Husaini

PADA tanggal 24 Oktober 2013 lalu, saya bersyukur mendapatkan kesempatan berbicara dalam satu seminar tentang peradaban Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Seminar itu diadakan sebagai satu rangkaian kegiatan peringatan Dies Natalis ke-55 UMS. Bertindak sebagai keynote speaker adalah Prof. Malik Fadjar, mantan rektor UMS yang dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Pembicara lain adalah Dr. Gina Puspita, pakar aeoronotika, dosen Fakultas Teknik UMS,  yang juga pendiri “Klub Istri Taat Suami”, serta Prof Dr. Heru Kurnianto Tjahjono, pakar manajemen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tema yang diberikan kepada saya adalah “Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarater dan Beradab” — sama dengan judul salah satu buku yang saya tulis. Memang, diakui oleh banyak pakar pendidikan, bahwa salah satu kelemahan dari pendidikan kita selama ini adalah kurangnya penekanan pada pembentukan karakter unggulan anak didik. Prestasi belajar hanya diukur pada aspek kognitif. Padahal, karakter yang kuat adalah faktor penting dalam kemajuan suatu bangsa. Begitu yang biasa dipaparkan oleh para pakar pendidikan.

Apalagi, fakta juga menunjukkan, masih menonjolnya berbaga karakter negatif di tengah masyarakat, bahkan di kalangan para elite bangsa. Sejumlah karakter manusia Indonesia yang menonjol, seperti pernah diungkap oleh budayawan Mochtar Lubis (alm.), dalam ceramahnya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 6 April 1977, adalah munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, masih percaya takhayul, lemah karakter, cenderung boros, dan suka jalan pintas. (Mochtar Lubis, Manusia Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

Karena mengakui kelemahan dalam karakter bangsa, akhirnya pemerintah merancang program pendidikan karakter. Kini, banyak program sedang dijalankan dengan tujuan membentuk karakter yang dianggap unggulan, seperti jujur,  tanggung jawab, cinta kebersihan, kerja keras, toleransi, dan sebagainya. Pemerintah dan DPR bersepakat bahwa Pendidikan Karakter  perlu diprioritaskan untuk membangun bangsa yang maju. Sekolah dianggap sebagai tempat yang strategis untuk penyemaian pendidikan karaker. Tahun 2011, Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), mengeluarkan buku kecil berjudul Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter”.  

Dalam pengantar buku tersebut, Kabalitbang Kemmendiknas menulis:  “Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.”

Sedangkan tujuan Pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi : (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berprilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.

Disebutkan, bahwa dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan,  telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab (Sumber: Pusat Kurikulum. Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. 2009:9-10).

Apresiasi dan kritik

Seperti dikhawatirkan Mochtar Lubis, salah satu ciri menonjol pada manusia Indonesia adalah lemah karakternya. Jika karakter yang lemah seperti ini dibiarkan dan tidak dilatih agar berangsur-angsur menjadi semakin kuat, maka masa depan bangsa juga mengkhawatirkan. Umat Islam, sebagai komponen terbesar bangsa Indonesia seharusnya menjadi umat yang paling menonjol kerakternya. Allah Berfirman, “Kamu adalah umat terbaik, yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Dan kamu beriman kepada Allah.” (QS 3:110).

Umat Islam adalah umat yang mulia, jika mereka benar-benar beriman (QS 3:139). Umat Islam diserahi tugas mewujudkan rahmatan lil alamin, memakmurkan bumi dan mewujudkan keselamatan bagi manusia, di dunia dan akhirat. Umat Islam akan menjadi saksi atas manusia. Sebab kata Nabi s.a.w, Al Islamu ya’lu wal yu’la alaihi. Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Karena itu, memang bisa dikatakan, masa depan umat Islam dan bangsa Indonesia, akan ditentukan oleh berhasil atau tidaknya pendidikan berbasis karakter atas mereka.

Akan tetapi, kita,  warga bangsa yang Muslim, perlu bertanya, “Pendidikan Karakter seperti Apa yang dimaui oleh pemerintah?” Bagaimana pendidikan karakter itu dipandang dari perspektif pandangan alam Islam (Islamic worldview).

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengaku berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai kesepakatan Bung Hatta dengan para tokoh Islam di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), makna Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tauhid. Karena itu, tidak sepatutnya bangsa Indonesia mengembangkan konsep Pendidikan Karakter yang ateis atau yang bersifat sekuler. (Tentang arti Pancasila, lihat Adian Husaini, Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009).

Seyogyanya, pendidikan karakter yang dikembangkan di Indonesia, khususnya untuk umat Islam, haruslah pendidikan karakter berbasis Tauhid. Jika bangsa Cina, Jepang, AS, dan sebagainya,  maju sebagai hasil pendidikan karakter, tentulah bangsa Indonesia harus memiliki karakter yang lebih baik, tanpa perlu menjadi komunis, ateis, atau sekuler.

Dalam perspektif Tauhid inilah, tampak sejumlah ketidakjelasan dan kerancuan dalam konsep Pendidikan karakter yang saat ini diajukan pemerintah.  Misalnya, disebutkan, bahwa “Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945”

Jika ditanyakan, apa makna ungkapan “akhlak mulia”, “moral”, “etika”, “adab”, menurut falsafah Pancasila?  Apakah Pancasila bisa dijadikan sebagai landasan untuk berakhlak mulia? Jika bisa, bagaimana kita harus berakhlak mulia  sesuai Pancasila? Bisakah dijelaskan, bagaimana cara menggosok gigi yang baik menurut falsafah Pancasila?

Juga disebutkan dalam buku Panduan tersebut, bahwa tujuan Pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi : (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berprilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.

Menjadikan Pancasila sebagai pedoman pembentukan karakter bangsa akan menimbulkan persoalan serius, karena akan membenturkan Pancasila dengan agama. Pancasila seyogyanya tidak dijadikan sebagai landasan amal, akhlak, atau karakter. Sebab, itu adalah wilayah agama. Jika Pancasila akan ditempatkan sebagai pedoman karakter atau moral, maka akan menjadi pedoman baru, yang berbenturan dengan posisi agama. Hal itu tidak akan berhasil, sebab Pancasila tidak memiliki sosok panutan ideal yang bisa dijadikan contoh dalam pembentukan karakter. Berbeda dengan Islam, yang memiliki suri tauladan yang jelas dan abadi, yaitu Nabi Muhammad  صلى الله عليه و سل.

Konsep Tauhid

Seharusnya, bangsa Indonesia mau belajar dari kegagalan Orde Baru dalam upaya penempatan Pancasila sebagai pedoman amal. Upaya pemerintah Orde Baru untuk menempatkan Pancasila menjadi landasan moral dilakukan melalui sosialisasi dan indoktrinasi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Tahun 1978, Partai Persatuan Pembangunan menolak pengesahan Tap MPR tentang P4. Tokoh Masyumi Sjafroedin Prawiranegara juga berkirim surat kepada Presiden Soeharto tanggal 7 Juli 1983, yang menyatakan, bahwa tidak ada yang namanya moralitas Pancasila, karena urusan moral sudah ada dalam agama masing-masing. Sjafroedin menekankan, bahwa Pancasila adalah asas negara dan landasan konstitusi.

Prof. HM Rasjidi juga berpendapat, P4 membahayakan keberadaan Islam. Misalnya, ajaran tentang kerukunan beragama telah dipergunakan untuk membelenggu umat Islam supaya tidak menentang pemurtadan umat Islam  oleh aliran kebatinan dan kristenisasi. Ada juga tokoh yang menulis bahwa P4 memberikan perlindungan terhadap aliran kepercayaan dan menyingkirkan kaitan historis kedudukan umat Islam dalam kerangka ideologi Pancasila. P4 dipandang sebagai manipulasi dan pemusatan penafsiran ideologi negara oleh penguasa tanpa mengaitkan asas-asas ajaran agama, terutama Islam. Memang, sejak tahun 1975, PMP wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Dan sejak ditetapkan MPR, maka Penataran P4 diwajibkan untuk pegawai negara dan mahasiswa. Menurut Riswanda Imawan, penataran P4 dimaksudkan untuk mengurangi pentingnya ideologi Islam. Ada juga yang menyebut proses Pancasilaisasi mempunyai implikasi ”deislamisasi”. Juga, menurut Leifer, salah satu fungsi Pancasila adalah untuk melindungi identitas budaya kelompok abangan. Muhammad Natsir menyebut diberlakukannya pelajaran PMP di sekolah-sekolah merupakan bentuk pendangkalan agama dan penyamaan agama dengan Pancasila. (M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, hal. 179-180).

Jika pendidikan karakter didasarkan kepada falsafah Pancasila yang tidak dijelaskan maknanya,  maka sudah barang tentu, pendidikan karakter itu berpijak di atas fondasi yang rapuh. Seharusnya, pendidikan karakter di Indonesia dilaksanakan – khususnya bagi kaum Muslim – dengan berdasarkan kepada konsep Tauhid. Itulah sebenarnya makna dan konsep yang paling tepat bagi pendidikan Karakter di Indonesia, sesuai dengan makna Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiulawwal 1404 H/21 Desember 1983 memutuskan sebuah Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam, yang antara lain menegaskan:  (1) Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. (2) Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. (3) Bagi Nahdlatul Ulama (NU) Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. (Lihat, pengantar K.H. A. Mustofa Bisri berjudul “Pancasila Kembali” untuk buku As’ad Said Ali, Negara PancasilaJalan Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta: LP3ES, 2009). Lihat juga, Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS (ed), Menghidupkan Pemikiran KH Achmad Siddiq, (Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 2002), hal. 118-145).

M. Ali Haidar, dalam bukunya, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), memberikan komentar terhadap keputusan Munas Alim Ulama tersebut: “Penegasan ini sebenarnya bukannya tidak terduga. Seperti dikemukakan Hatta ketika bertemu dengan beberapa pemimpin Islam tanggal 18 Agustus 1945 menjelang sidang PPKI untuk mengesahkan UUD, mereka dapat menerima penghapusan ‘tujuh kata’ yang tercantum dalam Piagam Jakarta, karena dua alasan. Pertama, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan monoteisme tauhid dalam Islam. Kedua, demi menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah negara yang baru diproklamasikan sehari sebelumnya… Salah seorang yang dipandang Hatta berpengaruh dalam kesepakatan ini ialah Wachid Hasjim, tokoh NU yang memiliki reputasi nasional ketika itu. Jadi rumusan deklarasi itu hakekatnya menegaskan kembali apa yang telah disepakati sejak negara ini baru dilahirkan tanggal 18 Agustus 1945 yang lalu.” (hal. 285-286).

Sebenarnya, terlepas dari agama dan ideologi masing-masing, harusnya bangsa Indonesia mau bersikap jujur, bahwa rumusan Pancasila yang berlaku sekarang ini, tidaklah terpisahkan dari rumusan Pembukaan UUD 1945, yang kini berlaku kembali sebagai hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit itu menegaskan bahwa Piagam Jakarta adalah menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945. Karena itu, dalam memahami sila Pertama, misalnya, tidak boleh dilepaskan dari alinea ketiga Pembukaan UUD 1945: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…”. Jadi, sila pertama, menurut berbagai tokoh organisasi Islam,  bisa dikatakan sebagai penegasan konsep Tauhid dalam Islam, sebab dalam alinea ketiga jelas-jelas disebutkan nama Tuhan yang Esa yaitu Allah.

Dalam buku Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun, tokoh Muhammadiyah, Prof. Kasman Singodimedjo menegaskan: “Dan segala tafsiran dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu, baik tafsiran menurut historisnya maupun menurut artinya dan pengertiannya sesuai betul dengan tafsiran yang diberikan oleh Islam.” (Lihat, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hal. 123-125).

Karena itu, sudah sepatutnya, pendidikan karakter di Indonesia memang didasarkan kepada konsep Tauhid, sehingga memiliki landasan, konsep, dan teladan (uswatun hasanah) yang jelas. Sebagai aplikasinya, misalnya, karakter ”toleransi”,  harus diberi batasan, bahwa umat Islam tidak boleh bertoleran terhadap kemusyrikan dan kemunkaran. Dalam tataran kebangsaan, sudah sepatutnya, negara tidak menfasilitasi berkembangnya paham-paham syirik yang bertentangan dengan konsep Tauhid. Maka, keliru, jika atas nama Pluralisme dan multikulturalisme, siswa diajarkan agar bertoleran terhadap segala bentuk aliran sesat yang jelas-jelas merupakan suatu kemungkaran.

Yang benar adalah, negara wajib melindungi segenap warganya, khususnya warga Muslim, agar tidak mengikuti paham syirik dan kemungkaran. Yang terangkit penyakit syirik, diupayakan agar bertobat. Bukan malah dikembangkan dengan alasan itu merupakan “local wisdom”. Anak-anak Muslim perlu ditanamkan untuk memiliki karakter yang kuat dalam bertoleransi, tetapi tanpa merusak keimanannya dan tetap didorong untuk aktif menjalankan kewajiban dakwah, yakni malaksanakan amar ma’ruh nahi munkar.

Jadi, kita bisa menyimpulkan, bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya “karakter Pancasila”.  Pendidikan karakter di Indonesia sepatutnya dikembalikan kepada agama masing-masing. Serahkan pembentukan karakter anak-anak Muslim pada orang tua dan para guru yang muslim; menggunakan konsep pendidikan akhlak dalam Islam dan menjadikan Nabi Muhammad  صلى الله عليه و سل sebagai sosok teladan yang agung. Didiklah anak-anak Muslim agar mereka memiliki karakter mulia dalam Islam, seperti pemberani (syajaah), cinta pengorbanan, bermartabat, jujur, cinta kebersihan, cinta ilmu, cinta kerja keras, punya rasa malu, cinta sesama, dan sebagainya, dengan berdasar kepada ajaran Islam.

Dengan cara itu sebenarnya Pancasila sudah ditegakkan; tidak perlu ada yang namanya “karakter Pancasila”. Tidak akan ditemukan manusia Indonesia yang bisa mengamalkan Pancasila 100 persen, yang seluruh ucapan dan perbuatannya bisa dijadikan contoh keteladanan. Kita memerintahkan anak kita menolong fakir miskin, menyantuni anak yatim, karena itu perintah Allah SWT, sesuai ajaran Islam; bukan karena perintah Pancasila.  Dan yakinlah kita, di akhirat nanti, tidak akan ditanya oleh Allah, apakah kita sudah mengamalkan Pancasila atau tidak! Wallahu a’lam.*/Depok, 1 November 2013

Penulis adalah Ketua Program Magister dan Doktor Pendidikan Islam—Universitas Ibn Khaldun Bogor. Catatan Akhir Pekan (CAP) hasil kerjasama Radio Dakta 107 FM dan hidayatullah.com

http://www.hidayatullah.com

GHAZWUL FIKR : Kaum Sofis dan Diskursus Kebenaran

Menurut konsepsi Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah Masalah ‘ilmu’ dan ‘kebenaran’ dalam Islam adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah-ubah

Allah_truth_0

Oleh: Qosim Nursheha Dzulhadi

RAMADHAN lalu, Kelas Pemikiran Gus Dur ke-XI menyajikan materi tentang pembelajaran atas pemikiran  Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang Islam dan pluralisme. Kelas yang diadakan di aula The Wahid Institute pada Rabu, 10 Juli 2013, diisi Muhammad Subhi Azhari tentang pluralism agama dan menyinggung soal kebenaran multak dan kebenaran relative.

“Bagi Gus Dur, di dalam agama, terdapat kebenaran yang relatif dan mutlak. Tauhid merupakan kebenaran mutlak. Tetapi negara Islam misalnya, adalah kebenaran relatif. Di dalam kebenaran relatif ini, umat Islam harus mendamaikan kebenarannya dengan kebenaran agama lain. Atau lebih radikal dari itu, sebab agama-agama merupakan jalan yang berbeda tetapi memuara pada kebenaran mutlak, yakni Tuhan itu sendiri. Di sini relatif bermakna, bahwa kebenaran itu hanya kontekstual untuk umat Islam itu sendiri. Semua agama memiliki kebenaran relatif ini. Maka, berdasarkan relativitas kebenaran tersebut, semua umat beragama wajib menghargai masing kebenaran di dalam agama-agama lain,” Muhammad Subhi Azhari, pemateri  Kelas Pemikiran Gus Dur ke-XI, Rabu, 17 Juli 2013 yang diselenggarakan The Wahid Institute.

***

Dalam sejarah filsafat Yunani terdapat satu kelompok filosof yang dikenal dengan ‘kaum Sofis’ (shopistês), yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: seseorang yang menipu orang lain dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi yang tidak sah. (Lihat, Prof. Dr. K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani: Dari Thales ke Aristoteles (Yogyakarta: Penerbit Kanisisus, 1999), hlm. 83). Bahkan, kaum Sofis ini dituduh sebagai orang-orang yang minta uang bagi ajaran mereka. (Dr. Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 1 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980), hlm. 33).

Tokoh-tokoh Sofis ini diantaranya: Protagoras yang menyatakan “Man is the measure of all things” (Manusia adalah ukuran untuk segala-galanya). (Lihat, Qosim Nursheha Dzulhadi, “Jejak Sophisme dalam Liberalisasi Pemikiran di Indonesia”, makalah disampaikan di Masjid Nuruzzaman, UNAIR, Surabaya, Sabtu, 16/2/1013). Pendirian ini adalah cikal-bakal ‘relativisme’ dimana kebenaran dianggap tergantung kepada manusia. Manusialah yang menentukan benar-tidaknya, bahkan ada tidaknya. (Lihat, Prof. Dr. K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, hlm. 87). Doktrin relativisme ini mengajarkan bahwa di sana tidak lagi nilai yang memiliki kelebihan dari nilai-nilai lain. Agama tidak lagi berhak mengklaim mempunya kebenaran absolut. Ia hanya dipahami sama dengan persepsi manusia sendiri yang relatif itu. (Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis) (Ponorogo-Jatim: Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2008), hlm. 89).

Selain Protagoras, tokoh Sofis lainnya adalah Gorgias yang memiliki diktum pemikiran skeptisisme. Dia mengajarkan,  “That nothing exist; and if something did exist, it could not be known; and if could be known it could not be communicated” (Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar ada (eksis); jika pun hal itu ada, maka tak dapat diketahui. Dan meskipun dapat diketahui, pengetahuan itu tak dapat disampaikan kepada orang lain). (Donald M. Borchert (Editor in Chief), Encyclopedia of Philosophy, 10 Volume (USA: Thomson Gale, 2nd Edition, 2006), VIII: 48).

Ajaran skeptisisme ini pun akhirnya dilanjutkan oleh para intelek Barat lainnya, seperti: Goodman, Putnam, Rorty, sampai Ernest Hemingway. (Lihat, Qosim Nursheha Dzulhadi, “Jejak Shopisme dalam Liberalisasi Pemikiran di Indonesia”).

Kaum Liberal: Kaum Sofis Modern

Sebagian kaum liberal memang ada yang mengatakan bahwa ‘kebenaran mutlak’ tidak dapat dicapai oleh manusia, karena manusia itu ‘nisbi’ (relatif). Dan sesusatu yang nisbi tidak mungkin dapat menyentuh (sampai) yang ‘mutlak’ (absolut). Maka, kebenaran mutlak hanya dapat diketahui oleh Allah سبحانه وتعالى., karena Dialah yang ‘Maha Mutlak’. Sehingga, kalau begitu, kebenaran itu terbagi dua: kebenaran mutlak dan kebenaran nisbi. (Lihat, misalnya, Sururan (ed.), Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam (Jakarta: Fatayat NU dan Ford Foundation, 2005), hlm. 58).

Sejatinya, sebelum kaum liberal menyampaikan teori mutlak atau nisbinya sebuah kebenaran, kaum Sofis (al-Sūfasṭā’iyyah) telah lama mendahului mereka, yakni sejak abad-abad sebelum masehi.

Di antara mereka ada yang dikenal dengan kelompok agnostic (al-lā-adriyyah), yang menyatakan bahwa kebenaran tak dapat diraih.

Kelompok kedua adalah kaum Sofis-relativis (al-‘indiyyah), yang mengklaim bahwa kebenaran itu tergantung yang menyebutkan dan mengatakannya. Dan, kelompok Sofis terakhir dikenal dengan sebutan al-‘Inādiyyah (keras kepala), yang mengklaim bahwa tidak ada yang tahu kebenaran. (Lihat, ‘Allāmah Saʻd al-Dīn al-Taftāzānī, Syarḥ al-‘Aqā’id al-Nasafiyyah, taḥqīq: Dr. Aḥmad Hijāzī al-Saqā (Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, cet. I, 1407 H/1987 M), hlm. 13, 14).

Padahal kebenaran dalam Islam itu dapat dicapai. Dan untuk mengetahui hakikat kebenaran menurut konsepsi Islam, berikut ini akan diuraikan pembagiannya, agar tidak keliru dan salah dalam memahaminya.

Tiga Jenis Kebenaran

Dalam pemikiran Islam, konsep kebenaran (al-ḥaqq) dapat dibagi menjadi tiga jenis:

Pertama, kebenaran (al-ḥaqq) yang disandarkan kepada Allah سبحانه وتعالى.

Kebenaran (al-ḥaqq) menurut Allah adalah ‘tunggal’: tidak banyak, baik dalam hal-hal tegas dan jelas (al-qṭ‘iyyah) maupun yang sifatnya mendekati yakin (al-ẓanniyyah). Kebenaran seperti ini disebut dengan ‘Kebenaran Mutlak’ (al-ḥaqq al-muṭlaq). Dalilnya di dalam al-Qur’an adalah Firman Allah yang berbunyi, Famādzā ba‘da al-ḥaqq illā al-ḍalāl (Tidak ada lagi setelah kebenaran itu kecuali kesesatan) (QS. Yūnus [10]: 32).

Dari Abū Sa‘īd al-Khudrī ra. menyebutkan bahwa banyak orang yang berhukum dengan hukum (aturan) Sa‘d ibn Mu‘ādz ra. Lalu Abū Sa‘īd mengirim seorang utusan kepadanya, lalu ia datang dengan menunggang keledai.

Ketika Sa‘d ibn Mu‘ādz itu mendekati masjid, Rasulullah berkata, “Ayo, sambutlah orang terbaik dari kalian, tuan pemimpin kalian.” Kemudian Nabi  berkata lagi, “Hai Sa‘d, orang-orang ini berhukum kepada peraturan yang engkau tetapkan.” Lalu Sa‘d menjawab, “Aku menetapkan hukum di tengah-tengah mereka agar memerangi orang-orang yang memerangi mereka dan menawan keluarga mereka’. Lalu Rasulullah  berkata: ‘Engkau telah menerapkan hukum sesuai dengan hukum Allah atau dengan hukum (aturan) raja’.” (HR. al-Bukhārī).

Dari Sulaimān ibn Buraidah, dari bapaknya ra. dia berkata: “Rasulullah  jika mengangkat seorang pemimpin satu pasukan perang beliau selalu berwasiat kepadanya dan kepada kaum Muslimin agar mereka bertakwa (takut) kepada Allah,…jika engkau telah mengepung penduduk Ḥiṣn lalu mereka memintamu untuk menerapkan hukum Allah, maka jangan turuti keinginan mereka itu. Tetapi, aturlah mereka menurut hukum (aturan) yang engkau buat, karena engkau tidak tahu apakah hukum Allah itu sesuai dengan mereka atau tidak.” (HR. Muslim).

‘Amr ibn al-‘Āṣ menyatakan bahwa dia mendengar Rasulallah  bersabda: ‘Jika seorang hakim berijtihad dan (ijtihadnya) benar, maka dia mendapat dua pahala kebaikan. Namun jika ijtihadnya keliru, dia mendapat satu kebaikan.” (HR. al-Bukhārī).

Sabda Rasulillah  di atas menegaskan bahwa siapa saja yang berijtihad dalam satu perkara dan ijtihadnya itu mengenai kebenaran (al-ḥaqq) yang ada pada sisi Allah maka dia mendapat dua kebaikan: satu pahala ijtihad dan usaha kerasanya dan satu pahala lagi hasil dari ijtihadnya yang tepat (sesuai) dengan kebenaran (al-ḥaqq). Namun siapa yang keliru dalam ijtihadnya tetap mendapat satu kebaikan (pahala) sebagai ganjaran atas usaha dan ijtihadnya itu. Dan Allah memaafkan kekeliruan tersebut karena tidak ada dalil yang tegas dari sang pembuat hukum (al-Syāri‘) yang menyalahkannya. Dan Dia membiarkan hal itu menjadi “ladang” ijtihad manusia.*

Kedua, kebenaran yang dinisbatkan kepada seorang Mujtahid.

Kebenaran (al-ḥaqq) menurut seorang Mujtahid dalam perkara yang tegas dan jelas (al-umūr al-qaṭ‘iyyah) adalah ‘satu’, tidak banyak. Sedangkan dalam hal-hal yang sifatnya ẓannī dan menjadi lahan ijtihad maka kebenaran itu (al-ḥaqq) itu pun beragama sesuai dengan beragamnya para Mujtahid. Inilah yang disebut dengan kebenaran nisbi (al-ḥaqq al-nisbī), yang dikenal dengan istilah al-ṣawāb yang dapat diraih oleh seorang Mujtahid dari usaha ijtihadnya.

Setiap Mujtahid dapat meraih ‘kebenaran’ (al-ṣawāb) itu sebatas pemahaman dan keyakinan terhadapnya. Dan karena para Mujtahid itu itu banyak, maka kebenaran (al-ṣawāb) itupun beragam. Oleh karenanya tidak mungkin satu pendapat dikatakan benar mutlak (al-ḥaqq al-muṭlaq) dan yang lainnya dikatakan bāṭil. Dalam kitab al-Baḥr al-Muḥīṭkarya Imam al-Zarkasyī disebutkan bahwa al-Qāḍī al-Ḥusain dalam satu komentarnya menyatakan: “Pendapat yang dipilih adalah bahwa setiap Mujtahid itu benar (muṣīb). Hanya saja, sebagian mereka sampai kepada kebenaran (al-ḥaqq) yang ada di sisi Allah dan sebagian lain hanya sampai kepada kebenaran yang ada pada diri mereka.”

Syeikh Muhammad Bakhīt al-Muṭī‘ī menyatakan: “Setiap hukum yang ada diambil (didasarkan) kepada dalil yang empat (maksudnya: al-Qur’an, Sunnah, Ijmā‘, dan Qiyās) baik secara tegas-jelas (ṣarīḥ) atau melalui jalan ijtihad menurut caranya yang benar. Maka itu disebut sebagai hukum Allah atau syariat-Nya dan merupakan petunjuk Nabi Muhammad yang mana kita disuruh untuk mengikutinya. Hal itu karena pendapat setiap Mujtahid – karena diambil dari sumber hukum yang empat itu – merupakan syariat (hukum) Allah dalam sisi kebenarannya dan kebenaran siapa saja yang mengikutinya.”

Hal tersebut di atas dikuatkan lagi oleh pandangan Imam Ibn Ḥazm al-Andalusī: “Apa saja yang dihasilkan oleh para Mujtahid dianggap sebagai syariat meskipun dalilnya tidak diketahui oleh manusia awam. Siapa yang mengingkarinya sama artinya menuduh para imam keliru dan menganggap mereka telah membuat syariat (hukum) yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Dan siapa saja yang mengatakan demikian maka dia itu orang yang sesat.”

Disebut begitu karena setiap Mujtahid berpandangan bahwa pendapatnya adalah benar (ṣawāb) tetapi mengandung kemungkinan untuk salah. Dan pendapat yang lain, dalam pandangannya, adalah salah (khaṭa’) namun mengandung kemungkinan untuk benar (al-ṣawāb). Maka setiap Mujtahid senantias memaafkan (memaklumi) yang (Mujtahid) lain dan tidak menganggapnya keluar dari lingkaran kebenaran (al-ṣawāb) secara total. Karena Allah telah memaafkannya dari satu sisi dan memberinya pahala (kebaikan) kepada hasil ijtihadnya, meskipun dari sisi yang lain dia keliru. Maka, sangat bijak jika seorang Mujtahid dapat memaafkan orang lain dan tidak menghukumi hasil ijtihad yang berbeda sebagai hal yang benar-benar keliru (al-khaṭa’ al-qāṭi‘).

Dalam kitab al-Ta‘rīfāt karya Imam al-Jurjānī disebut satu adagium yang amat terkenal di kalangan para ahli Fiqih (al-Fuqahā’) yang berbunyi: “…sampai jika kami ditanya tentang mazhab kami dan mazhab selain kami dalam masalah furū‘ (cabang hukum), kami wajib menjawab bahwa mazhab kami lah yang benar dan selainnya mungkin keliru. Sebaliknya, mazhab selain kami adalah keliru namun mungkin sekali mengandung kebenaran.”

Dalam kitab I‘lām al-Muwaqqi‘īn, Imam ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan sikap yang benar berkenaan dengan pendapat para ulama’ terdahulu. Kata beliau, tidak mesti pendapat para ulama’ itu diterima seluruhnya atau ditolak seluruhnya. Kita tidak dibenarkan menyatakan bahwa mereka ‘berdosa’ dan tidak dibenarkan pula mengklaim bahwa mereka ma‘ṣūm (terhindar dari salah dan dosa).

Ketiga, kebenaran bagi para muqallid dan kaum awam

Kebenaran dalam hal yang tegas dan jelas (al-qaṭ‘iyyāt) bagi mereka juga tidak plural (jamak), melainkan satu saja. Namun dalam masalah yang al-ẓanniyyāt, para muqallid dan kaum awam tidak berhak berpendapat apapun. Pendapat yang harus mereka pegang-teguh adalah pendapat seorang mufti mereka.  Karena apa yang dikatakan oleh seorang Mujtahid adalah benar (ṣawāb) – benar nisbi – sehingga dia bisa mengamalkan pendapat apapun yang mewajibkannya untuk itu. Hal ini karena para muqallid dan kaum awam tak dapat men-tarjīḥ (mengunggulkan) sekian banyak pendapat para ulama. Di samping itu, para muqallid dan kaum awam tidak memiliki piranti Ijtihad. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat ẓanniyyāt bagi para muqallid dan kaum awam bentuknya banyak. Oleh karena itu, oleh Allah diperintahkan untuk bertanya kepada para ulama (ahl al-dzikr, Qs. al-Naḥl [16]: 43).

Berkenaan dengan sikap kaum awam, Imam al-Subkī dalam kitab al-Durrah al-Muḍī’ahmenyatakan bahwa mereka harus merujuk pendapat para ulama. Begitu juga dengan pendapat Ibn Daqīq al-‘Īd, dalam kitab al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh karya Imam al-Zarkasyī.

Dengan demikian, dapat dikatakan sebagaimana pendapat mayoritas ulama (al-jumhūr) dari imam empat mazhab dan yang lainnya. Bahwa yang dimaksud dengan kebenaran (al-ḥaqq) ‘satu’ dan tidak plural adalah ‘Kebenaran Mutlak’ (al-ḥaqq al-muṭlaq). Pendapat ini, misalnya, dikemukakan oleh Imam Abū Ḥanīfah, Imam Mālik, Imam al-Syāfi‘ī, Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah, dan yang lainnya. (Lihat, Dr. Mu‘ādz ibn Muhammad Abū al-Fatḥ al-Bayānūnī,al-Ta‘addudiyyah al-Da‘wiyyah: Dirāsah Manhajiyyah Syāmilah (Kuwait & Kairo: Dār Iqra’ li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, cet. I, 1427 H/2006 M), hlm. 41-47).

Kebenaran Dapat Diraih

Di dalam al-Qur’an Allah سبحانه وتعالى. menjelaskan bahwa ‘kebenaran’ (al-ḥaqq) telah turun dari Allah, maka tidak dibenarkan seorang Muslim untuk ragu-ragu menerima kebenaran itu (Qs. al-Baqarah [2]: ).

Ayati di atas menegaskan bahwa ‘kebenaran’ memang dapat diraih, diketahui, dan kemudian harus diyakini. Imam al-Nasafī menyatakan dengan sangat baik, “Ḥaqā’iq al-asy-yā’ tsābitah wa al-‘ilm bihā mutaḥaqqiq khilāfan li-sūfasṭā’iyyah” (Hakikat realitas itu tetap (tidak berubah). Sehingga ia dapat diketahui (diraih-dicapai). Dan konsepsi ini bertolak-belakang dengan (pandangan) kaum Sofis). (Lihat, Imam Abū al-Mu‘īn al-Nasafī (w. 508 H),Kitāb al-Tamhīd li Qawā‘id al-Tawḥīd, studi dan taḥqīq: Ḥabīb Allāh Hasan Ahmad (Kairo: Dār al-Ṭibā‘ah al-Muḥammadiyyah, cet. I, 1406 H/1986 M), hlm. 118).

Menurut konsepsi Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah Masalah ‘ilmu’ dan ‘kebenaran’ dalam Islam  adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah-ubah. Kebenaran dapat dicapai oleh manusia apabila manusia memperolehnya dengan cara yang betul dan tidak melampaui batas-batasnya. (Lihat, Dr. Khalif Muammar, “Prinsip dan Ukhuwah Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah”, dalam Fahmi Salim (ed.), Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (Jakarta: Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), 2012), hlm. 2).

Mengenai cara dan wasilah dalam menggapai ilmu dan kebenaran itu menurut Imam al-Ghazālī (w. 555 H/1111 M) adalah: panca indera, akal, dan intuisi (dzauq atau wijdān). Dan ilmu itu dapat diperoleh dengan dua cara: ḍarūrī (a priori) dan bukan ḍarūrī, yakni ilmu-ilmu perolehan baru. (Lihat, Dr. Saeful Anwar, Filsafat Ilmu Al-Ghazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 1428 H/2007 M), hlm. 182-199).

Ringkasnya, kebenaran dalam Islam itu dapat dicapai. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan. Tidak seperti kaum Sofis dan kaum liberal di era modern-kontemporer dewasa ini. Di mana kebenaran itu tidak mutlak, tetapi nisbi. Lebih dari, mengeneralisir konsep kebenaran secara bebas. Karena di sana ada ‘Kebenaran Mutlak’ milik Allah, kebenaran (al-ṣawāb) milik para Mujtahid, dan kebenaran bagi kaum awam dan muqallid.*

Penulis adalah guru di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah, Medan. Menulis buku “Membongkar Kedok Liberalisme di Indonesia” (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2013 M) dan Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Sumatera Utara

http://www.hidayatullah.com

Ghazwul Fikr : Arab Spring antara Ilmu, Ulama dan Kebangkitan Islam

Strategi Imam al-Ghazali untuk kebangkitan Islam tidak lepas dari poros perbaikan ilmu dan ulama

kembali ke ilmu: kunci pembebasan al-Quds, kawasan Timur Tengah dan dunia Islam

Oleh: Kholili Hasib

BERBICARA ilmu di tengah kecamuknya adu senjata perang, seperti akhir-akhir ini terjadi di Timur Tengah, mungkin dianggap tidak bermanfaat, sia-sia, dan bahkan dicemooh sebagian orang sebagai tindakan meninggalkan jihad.

Itulah yang pernah dialami Imam al-Ghazali. Kenyataannya sekarang, kualitas kaum Muslimin turun dikarenakan ilmu yang rusak. Padahal, ilmu adalah modal dasar kebangkitan sebuah peradaban. Harap diingat, sejarah tidak bisa berbohong, bahwa generasi kader-kader didikan Imam al-Ghazali yang mengusung bendera kemenangan merebut al-Quds. Karena itu, tidak salah mengambil ibrah dari strategi jihad al-Ghazali ini.

Nidzamul Muluk, seorang menteri dari Dinasti Saljuk, selama 30 tahun menjabat, mencurahkan segala kekuasaan dan kemampuannya untuk menyokong para ulama. Tidak lain untuk menghidupkan kembali ilmu. Meski ia tidak memegang jabatan puncak dalam kesultanan, namun kekuasaan berada ditangannya. Ia memiliki pemikiran yang lurus. Tidak fanatik pada madzhab tertentu, berusaha mengakomodasi seluruh madzhab yang ada dan menghormatinya. Salah satu keunikannya, majelis Nidzamul Muluk tidak pernah sepi dari ulama dan fuqaha (ahli fikih).

Ada seseorang yang mempertanyakan kebiasaan ini kepadanya: “Sesungguhnya para ulama tersebut telah menyibukkanmu dari banyak urusan kenegaraan”. Namun, Nidzamul Muluk menjawab: “Mereka (para ulama) itulah perhiasaan dunia dan akhirat. Sekiranya mereka duduk di atas kepalaku, maka aku tidak akan menganggapnya berlebihan”(Majid Irsan al-Kilani, “Hakadza Dzahara Jil Shalhuddin wa Hakadza ‘Adat al-Quds” (Beginilah Generasi Shalahuddin Lahir dan Beginilah Palestina. Direbut kembali hal. 69).

Nidzamul Muluk adalah contoh penguasa yang mencintai ilmu dan menghormati ulama.Hujjatul Islam Imam al-Ghazali diangkat olehnya menjadi Guru Besar di Madrasah Nidzamiyah, Madrasah milik pemerintahan Nidzamul Muluk. Imam al-Ghazali diberi gelar kehormatan, Zainuddin Syaraf al-Aimmah. Kedudukan al-Ghazali sangat dihormati dan berpengaruh di kesultanan.

Imam al-Ghazali tidak segan-segan nahi munkar di dalam pemerintahan. Ia pernah menolak secara terbuka dan tegas rencana pelantikan Malik Mahmud sebagai sultan. Al-Ghazali melihat Malik Mahmud tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin Negara. Ketika, pemerintahan telah berbelok dari syariat, al-Ghazali menarik diri. Bagaimanapun, kedudukan tinggi tidak menghalangi Imam al-Ghazali mengkritisi fenomena formalitas di pemerintahan, kejahatan Negara ia buka, dan melakukan islah. Ia pernah menulis kitab al-Tibr al-Masluk fi Nasihati Muluk, dihadiahkan kepada sultan berisi nasihat dan kritikan.

Antara Nidzamul Muluk dan Imam al-Ghazali adalah gambaran baik tentang adab seorang penguasa dan tugas seorang ulama. Seorang kepala Negara harus mencintai ilmu dan menempatkan ulama sebagai poros utama dalam melakukan perbaikan masyarakat. Seorang ulama haruslah memiliki visi amar ma’ruf nahi munkar, tidak menjual agama, tidakpenjilat, dan berani berkata ‘tidak’ pada kebijakan Negara yang  menyalahi syariat. Sebuah kolaborasi yang porosnya adalah tradisi ilmu. Dan ternyata, kolaborasi dua komponen  inilah menjadi penentu kebangkitan Islam.

Al-Ghazali mengingatkan seorang khalifah tidak boleh meninggalkan Ulama. Namun, seorang sultan juga harus cermat, tidak sembarang ulama yang harus diminta nasihat. Ulama Suu’ (ulama jahat) justru menjerumuskan negara pada kerusakan. Cirinya, mereka selalu memuji-muji raja secara tidak wajar, tujuan dakwahnya selalu mengarah pada duniawi. Sebalikanya seorang ulama sejati (ulama al-akhirah) ia sama sekali tidak mengharapkan balasan uang dari tangan seorang raja, ia memberi nasihat murni ikhlas karena meminginginkan perbaikan dalam diri raja, negara dan masyarakat.

Imam al-Ghazali hidup di masa Perang Salib. Beliau hidup antara tahun 1058 M-1111 M. Ketika kesultanan mengalami kekacauan, baik politik maupun akhlak, al-Ghazali menarik diri dan melepas jabatan dari guru besar madrasah Nidzamiyah. Al-Ghazali mengamati segenap tujuan dan perilaku pejabat dan ulama. Dan mendapati bahwa agama menjadi sekedar simbol kosong yang digunakan untuk mendapatkan kedudukan terhormat. Sementara afiliasi kepada madzhab tidak lebih dari alat untuk memperoleh jabatan politis dan keuntungan duniawi. Dua faktor ini dilihat sebagai penyebab, matinya ilmu. Dan matinya ilmu merupakan tanda matinya peradaban Islam. Matinya peradaban zaman itu salah satunya, ditandai dengan kekalahan dalam Perang Salib I dan perang saudara antar penguasa Muslim.

Selain aliran Mu’tazilah dan Syiah Batihiniyah, permusuhan dan fanatisme madzhab termasuk yang diperangi sehinga melahirkan hasud dan pertikaian antar pengikut madzhab fikih. Masyarakat terpecah sehingga melupakan persoalan genting yang sedang dihadapi. Penyakit jiwa ini berlanjut pada pengkafiran terhadap pengikut madzhab lainnya. Kitab Al-Fashlu al-Tafriqah baina al-Islam wa al-Zandaqah mendeskripsikan pengkafiran terhadap pengikut madzhab lain. Ia mengajukan kritik terhadap pengikut Hanbaliyah dan Asy’ariyah yang saling mengkafirkan dalam persoalan furu’. Kelompok utama yang ia kritik adalah para ulama. Terutama yang menjual agama demi merapup keuntungan duniawi dan pribadi.

Imam al-Ghazali menulis kitab Ihya’ Ulumuddin, artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Dalam kitab tersebut, Imam al-Ghazali melakukan reformasi intelektual dan moral kaum Muslim dalam perspektif yang luas dan lengkap.  Ia menemukan, kelemahan kaum Muslimin ternyata bermuara kepada kelemahan moral dan jiwa. Krisis politik dan militer disebabkan rusaknya jiwa kaum Muslimin. Dan kehancuran jiwa diakibatkan kekacauan ilmu.

Upaya al-Ghazali tersebut ternyata diakui oleh penulis Barat, Nikita Elissef. Elissef mengatakan, kelemahan spiritual kaum Muslimin pada Perang Salib I berhasil diberbaiki oleh al-Ghazali yang ketika itu mengajar di Damaskus. Ia menekankan jihad melawan nafsu untuk mereformasi jiwa. Ternyata, kata Elissef,  50 tahun kemudian, yaitu di masa Sultan Nuruddin Zanki, kaum Muslimin mampu bangkit dan melakukan jihad melawan Salib secara efektif. Satu persatu kota kunci berhasil ditaklukkan. Zanki membuka kota Edessia dan Aleppo, kota kunci menuju al-Quds. Diceritakan, Nuruddin Zanki juga membangun rumah-rumah sufi dan madrasah di sekitar negeri Syam.

Strategi Imam al-Ghazali untuk kebangkitan Islam tidak lepas dari poros perbaikan ilmu dan ulama. Ia fokus pada dua tugas; Pertama, melahirkan generasi baru ulama dan elit pemimpin yang mampu berbuat dengan pemikiran yang bersatu dan tidak terpecah-pecah, usaha mereka saling melengkapi dan tidak saling menjegal. Kedua, memfokuskan perhatian untuk mengatasi penyakit-penyakir krusial yang menggerogoti umat dari dalam dari pada sibuk dengan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit tersebut, yang di antaranya adalah ancama agresi militer musuh yang datang dari luar.

Kembali kepada ilmu dan ulama adalah kuci utamanya. Pejuang-pejuang yang jiwanya rusak dan kotor dikarenakan ilmu yang tidak mapan. Terhadap kelompok ini tentu Allah tidak ridha memberi amanah Islam. Allah swt hanya memberi amanah kepada kaum Muslimin yang jiwanya dan ridha atas ketentuan Allah swt. Persudaran Muslim hanya ditegakkan atas dasar tradisi ilmu.*

Penulis adalah Peneliti InPAS Surabaya, Wakil Sekretaris MIUMI Jawa Timur

 http://www.hidayatullah.com

Catatan Akhir Pekan ke-363 : “Gebrakan Baru Islamisasi Ilmu Prof. Wan Mohd Nor”

Tujuan islamisasi ilmu adalah melahirkan manusia-manusia yang beradab tinggi, dan mampu mengemban amanah khalifatullah dan risalah kenabian

Pengetahuan

Oleh: Dr. Adian Husaini

JURNAL Pemikiran Islam Islamia (Republika-INSISTS), edisi Kamis (18/07/2013), menurunkan sebuah tulisan menarik  berjudul“ISLAMISASI, DEWESTERNISASI DAN DEKOLONISASI”, karya Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud. Bagi pecinta dan pemerhati khazanah pemikiran Islam kontemporer, nama penulis tersebut tentu sudah tidak asing lagi.

Tahun lalu, Prof Wan Mohd Nor meluncurkan buku penting berjudul Rihlah Ilmiah: Dari Neomodernisme ke Islamisasi Ilmu Kontemporer. Buku ini menggambarkan perjalanan intelektualnya, berguru kepada dua ilmuwan besar di abad ke-20 dan ke-21, yaitu Prof. Fazlur Rahman – pelopor gagasan neomodernisme – dan Prof. Naquib al-Attas – pelopor gagasan Islamisasi Ilmu kontemporer. Kini, bersama sejumlah cendekiawan muslim berkaliber tinggi, ia memimpin sebuah institusi pendidikan tinggi pasca sarjana bernama Center for Advanved Studies on Islam, Science, and Civilization (CASIS), Universiti Teknologi Malaysia, yang kini menjadi salah satu pusat perkaderan intelektual Muslim dari berbagai dunia.

Dalam artikelnya – yang dikutip dari monograp pidato professorialnya — Prof Wan Mohd Nor menekankan pentingnya kaum Muslim memiliki kepedulian serius terhadap pengembangan institusi pendidikan tinggi. Sebab, institusi inilah yang paling strategis dan arkitektonis menentukan perkembangan suatu bangsa.

Mengutip pendapat sejumlah akademisi terkemuka, seperti Clerk Kerr, disebutkan, bangsa-bangsa yang bermaksud meraih pengaruh intenasional seyogyanya mendirikan pusat-pusat studi yang unggul (excellent) pada level tertinggi. (Clerk Kerr, “The Frantic Rush to Remain Contemporary” Deadalus. Journal of the American Academy of Arts and Sciences.Volume 94, No. 4 Fall 1964).

Philip Coombs, mantan Undersecretary of State  AS semasa pemerintahan John F Kennedy, menyatakan, bahwa pendidikan dan budaya adalah “aspek keempat” dari politik luar negeri, disamping ekonomi, diplomasi dan aspek militer. Babak Perang Dingin telah meningkatkan kepentingan strategis dari Pendidikan Tinggi. Kini, persenjataan modern lebih bergantung pada ilmu pengetahuan ilmiah dibandingkan dengan hitungan tradisional jumlah tentara dan banyaknya perlengkapan militer. (Philip Coombs, The Fourth Dimension of Foreign Policy: Education and Cultural Affairs (New York: Harper and Row, 1964).

Pada 6 Juli 2013, saat bertindak sebagai keynote speaker dalam Seminar tentang Pendidikan Islam di Jakarta, Prof Wan Mohd Nor juga sudah memberikan penjelasan yang sangat mendasar tentang pentingnya para akademisi Muslim memberikan perhatian yang serius terhadap Pendidikan Tinggi dan terus berusaha melakukan proses islamisasi terhadap ilmu pengetahuan. Itu bukan berarti mengabaikan  pendidikan tingkat dasar dan menengah.

Tapi, perlu dicatat, bahwa para guru yang mengajar di pendidikan dasar dan menengah adalah produk dari pendidikan tinggi. Bukankah Nabi Muhammad saw juga sudah mengingatkan, bahwa anak-anak terlahir dalam kondisi fitrahnya. Kedua orang tualah yang mengarahkannya menjadi Majusi, Yahudi, atau Nasrani.

Seminar pendidikan Islam itu diselenggarakan oleh Program Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIKA Bogor, bekerjasama dengan Casis-UTM dan AQL-Islamic Center pimpinan KH Bahtiar Nasir. Seminar juga mengambil tema Islamisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi.

Pemakalah lain adalah Dr. Nirwan Syafrin (pakar pemikiran Islam, wakil rektor UIKA Bogor), Dr. Wendi Zarman  (pakar sains Islam, dosen UNIKOM Bandung), dan Adnin Armas MA (pakar filsafat Islam, direktur eksekutif INSISTS), Dr. Adian Husaini,  dan juga KH Bahtiar Nasir, Sekjen Majlis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI).

Sebelum seminar di Jakarta tersebut,   pada 26 Juni 2013, Prof Wan  Mohd Nor  menyampaikan pidato profesorialnya yang bersejarah di UTM, berjudul “ISLAMIZATION OF CONTEMPORARY  KNOWLEDGE AND THE ROLE OF THE UNIVERSITY IN THE CONTEXT OF DE-WESTERNIZATION AND DECOLONIZATION.”  Pidato ini dihadiri oleh lebih dari 550 akademisi dari berbagai negara dan universitas serta disebut-sebut sebagai pidato ilmiah yang paling banyak menarik perhatian dalam sejarah universitas tersebut.

Dalam pidatonya — yang sebagiannya dikutip dalam artikel di Jurnal Islamia INSISTS-Republika tersebut — Prof Wan Mohd Nor menggambarkan fenomena global munculnya kesadaran kritis terhadap dampak buruk peradaban Barat bagi kemanusiaan. Menurutnya, globalisasi Eropa dimulai dengan perjalanan-perjalanan “penemuan” pada akhir abad ke 15.

Hal ini diikuti dengan imperialisme, yang dicirikan dengan adanya penaklukan dan pengendalian politik secara langsung dari kota-kota besar Eropa.

Sejak abad ke-17 dan seterusnya, imperialisme ini berhasil terwujud berkat kolonisasi – dengan pembentukan komunitas-komunitas imigran di wilayah-wilayah penjajahan, meniru kota-kota besar, dan didukung dengan adanya perbudakan dan buruh kontrak. Itu menghasilkan kolonisasi — sebuah kondisi yang mengacu pada penundukan sistematis bangsa terjajah.

Perkembangan yang saling terkait ini, yang dimungkinkan oleh worldview Eropasentris yang menggambarkan perspektif epistemik tertentu, telah menimbulkan banyak penderitaan dan kerugian politik, ekonomi, serta sosial budaya penduduk asli. Dominasi Barat menjadi lebih intensif – dengan ikut berperannya Amerika Serikat pada pertengahan abad ke 20 dalam bentuk neokolonialisme – terutama melalui konsep modernisasi dan perkembangan, dan kemudian, melalui konsep demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia.

Dijelaskan, bahwa kolonisasi memainkan peran penting dalam konsepsi dan sifat Perguruan Tinggi di semua negara yang baru merdeka. Dalam arti, bahwa meskipun banyak diantaranya yang didirikan sebelum kemerdekaan, namun keberadaan mereka hingga kini – dan pembentukan Perguruan Tinggi-perguruan tinggi yang baru – dibuat untuk melayani kepentingan modernisasi bangsa dan negara baru sesuai dengan pola yang “benar” ala Barat. Perkembangan ekonomi dari Negara-negara “belum berkembang” ini dipaksa untuk mengikuti dengan ketat semua tahapan Rostowian yang memungkinkan modernisasi termasuk penerapan semua lembaga yang memungkinkan pencapaian tersebut di Barat, termasuk perguruan tinggi-perguruan tingginya.

Kesadaran baru

Tapi, sejak era 1970-an, muncullah kesadaran akan dampak buruk westenisasi dan kolonisasi sehingga memunculkan wacana “de-westernisasi” dan dekolonisasi di berbagai belahan dunia.  Sejak tahun 1970-an pula, gerakan Ilmu Pengetahuan Pribumi (Indigenous Knowledge Movement), terutama di Amerika Utara, yang berusaha untuk menawarkan satu sistem alternatif bagi pendidikan dan ilmu pengetahuan — selain yang ditawarkan Eropa —  menerima penghargaan dan pengakuan internasional.  Pada 1990-an, gerakan ini telah menghasilkan wacana dekolonisasi dan memikirkan kembali pendidikan bagi masyarakat pribumi.

Lebih jauh dipaparkan, bahwa adalah penting bagi warga demokrasi liberal Eropa untuk memahami suara-suara alternatif dan bahkan tidak setuju dengan yang lain, yang tidak hanya akan memperlambat roda neo-kolonialisme, tetapi yang lebih penting, akan membuat orang Barat memahami bagaimana mitos superioritas mereka telah merusak diri mereka sendiri.  “Mereka mungkin bisa mulai menangani ekses mereka sendiri, mempertanyakan lembaga dan gaya hidup mereka sendiri, sebelum memutuskan pada tindakan yang benar bagi orang lain.” (Peter Cox, “Globalization of What?”, hal. 6.)

Di tengah-tengah gencarnya isu terorisme Islam, Martin Jacques, dalam bukunya, When China Rules the World, justru mengungkapkan, bahwa tantangan yang lebih besar terhadap  peradaban Barat pasca Perang Dingin, bukanlah terorisme Islam, tetapi suatu era yang disebutnya sebagai “Era modernitas yang diperdebatkan“.  Di antara banyak isu-isu kunci, Jacques berpendapat bahwa ide-ide yang berkaitan dengan makna kemajuan, pengembangan, dan peradaban tidak akan lagi identik dengan Barat.

Seorang pakar Cina kontemporer terkemuka, Huang Ping, dengan percaya diri menekankan perbedaan mendasar antara peradaban Cina dan Barat dan seseorang akan berpendapat bahwa, “Praktek Cina sendiri mampu menghasilkan alternatif konsep, teori, dan frameworkyang lebih meyakinkan.”

Ulrich Beck, seorang sosiolog di University of Munich dan London School of Economics, dalam sebuah wawancara belum lama ini, berbicara tentang bagaimana kesuksesan besar Modernitas Eropa pertama dari abad ke-18 hingga tahun 1960-an dan 1970-an kini telah menghasilkan konsekuensi yang tak terjawab, seperti perubahan iklim dan krisis keuangan. Dia menambahkan, “Krisis keuangan adalah contoh kemenangan interpretasi spesifik dari modernitas: modernitas neo-liberal setelah keruntuhan sistem komunis, yang menyatakan bahwa pasar adalah solusi dan semakin kita meningkatkan peran pasar , semakin baik. Tapi sekarang kita melihat bahwa model ini jatuh dan kita tidak memiliki jawaban.” Menurutnya,  ” …modernitas Eropa adalah proyek bunuh diri … Menciptakan modernitas kembali bisa menjadi tujuan khusus untuk Eropa.”

Demikianlah paparan tentang munculnya berbagai gerakan dewesternisasi dan dekolonisasi dari Prof. Wan Mohd Nor.  Paparan ini menyadarkan, bahwa munculnya usaha-usaha dewesternisasi dan dekolonisasi di belahan dunia – termasuk di Negara Barat sendiri – semakin memperkuat logika keabsahan adanya proses islamisasi dalam bidang keilmuan.

Banyak ilmuwan Muslim yang telah menulis tentang dampak buruk konsep keilmuan sekuler Barat terhadap kemanusiaan. Tetapi, sebuah langkah berdasar pada konsep yang sistematis dan mendasar telah dipelopori oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, yang sejak lama mengingatkan bahwa problem utama umat Islam adalah “problem ilmu pengetahuan” (the problem of knowledge).

Dalam berbagai karyanya, yang dimulai di awal 1970-an, Prof. Naquib al-Attas menjelaskan dasar-dasar perbedaan ontologis, epistemologis, etika dan budaya antara Islam dan Barat sekuler yang dominan. Al-Attas pun telah meluncurkan wacana serius tentang dewesternisasi dan dekolonisasi melalui proyek intelektual islamisasi pengetahuan kontemporer, yang berpusat di universitas. Menurut al-Attas, islamisasi adalah: “usaha untuk membebaskan manusia pertama-tamanya dari tradisi magis, mitos, animistik, kultur nasional, lalu membebaskan dari jeratan sekular yang membelenggu akal dan bahasanya. Orang Islam adalah orang yang akal dan bahasanya tidak lagi dikontrol oleh magis, mitos, animisme dan tradisi nasionalisme dan kulturalnya. Inilah perbedaan antara Islam dan sekularisme.”

Menurut Prof. Wan Mohd Nor, tujuan akhir dari dewesternisasi, dekolonisasi, dan Islamisasi pengetahuan dan pendidikan kontemporer harus benar-benar difokuskan pada pembentukan manusia yang tepat yang akan melakukan berbagai peran dalam masyarakat. Proyek dekolonisasi, de-westernisasi, dan Islamisasi bukan sekedar reaksi untuk kondisi eksternal yang tidak islami belaka, tetapi yang lebih penting, dan mendasar, adalah kembali kepada tujuan dan sifat asli manusia yang membawa manusia ke tujuan penerimaan dan penyebaran pengetahuan dan makna serta tujuan pendidikan, yakni terbentuknya manusia yang baik, manusia yang beradab.

Penjelasan pakar pendidikan Islam internasional ini sangat penting untuk kita renungkan dalam rangka mengevaluasi dan terus memperkuat gerakaaan Islamisasi ilmu dan juga lembaga-lembaga pendidikan.  Seperti ditegaskan Prof Wan Mohd Nor, di saat westernisasi dan kolonisasi dalam berbagai bentuknya masih berpengaruh dalam konteks globalisasi saat ini, upaya sejumlah ilmuwan Muslim untuk melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer,  bukan hanya usaha yang sah untuk mempertahankan identitas agama dan budaya mereka, tetapi juga usaha untuk menawarkan alternatif  yang lebih baik dari modernitas Barat, yang telah menunjukkan defisit yang serius pada level global.

Fakta menunjukkan, defisit modernitas Barat itu telah melintasi batas-batas agama, budaya, dan batas-batas negara, sehingga banyak ilmuwan non-muslim dan pembuat kebijakan di berbagai tempat menyampaikan hujjah tentang perlunya melakukan usaha de-westernisasi, dekolonialisasi, dan pribumisasi dari framework ilmu pengetahuan. De-westernisasi dan Islamisasi ilmu kontemporer – dalam keterkaitannya dengan konsep universitas Islam dan adab – adalah salah satu dari usaha-usaha ini. Bahkan, dibandingkan dengan gerakan sejenis, islamisasi ilmu kontemporer, lebih bersifat spiritual, komprehensif, universal dan lebih kuat pengaruhnya.

Penegasan Prof. Wan Mohd Nor tentang nilai strategis gerakan Islamisasi ilmu ini bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi proses gerakan islamisasi ilmu yang telah dan sedang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi.  Kita perlu menekankan dan mengingat terus, bahwa hakekat dan tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencetak manusia yang baik, seperti ditegaskan oleh Prof. Naquib al-Attas dalam bukunya, Islam and Secularism: “The purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man and individual self. The aim of education in Islam is therefore to produce a good man… the fundamental element inherent in the Islamic concept of education is the inculcation of adab…” 

Manusia diciptakan Allah dalam kondisi dan potensi yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Dalam kaitan inilah, kita perlu memahami dan mengimplementasikan konsep keunikan manusia, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam: “Manusia itu adalah barang tambang, laksana emas dan perak. Orang-orang terbaik  diantara mereka di masa Jahiliyah adalah orang-orang terbaik juga di masa Islam, apabila mereka faqih fid-ddin.” (Muttafaq ‘alaih).

Manusia-manusia yang ingin kita hasilkan dari lembaga pendidikan kita adalah manusia yang baik, manusia yang bermanfaat untuk manusia. Godaan syahwat materialisme dan hedonisme telah banyak menggoda lembaga pendidikan untuk terjun ke pusaran pragmatisme di bidang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Kekeliruan dan ketidaktahuan konsep ilmu dalam Islam telah menjerat banyak potensi-potensi unggul kaum Muslim ke pusaran pragmatisme, tanpa sadar melupakan amanah keilmuan dan keulamaan yang wajib diemban oleh ummat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam.

Kita melihat, kini, tak sedikit sarjana-sarjana pintar yang terjebak dalam rutinitas pekerjaan, tanpa terpikir lagi untuk meningkatkan keilmuan fardhu ain dan fardhu kifayahnya. Tidak sedikit yang kemudian terjebak ke dalam kubangan kehidupan materialisme, dengan melupakan tujuan hidup dan kewajibannya sebagai umat pengemban dakwah Islam, mewujudkan misi rahmatan lil-alamin.

Itulah perlunya islamisasi ilmu, yang tujuan finalnya adalah untuk melahirkan manusia-manusia yang beradab tinggi, manusia yang mampu mengemban amanah khalifatullah dan amanah risalah kenabian. Apa yang dipaparkan oleh Prof Wan Mohd Nor kita jadikan sebagai bahan nutrisi tambahan untuk meningkatkan stamina kita dalam melakukan proses islamisasi yang tiada kenal henti. Sebab, tantangan intenal dan eksternal pun terus menghadang.  Wallahu a’lam bish-shawab.*/Doha, Qatar, 14 Ramadhan 1434 H/23 Juli 2013

Catatan Akhir Pekan [CAP] hasil kerjasama antara Radio Dakta 107FM dan www.hidayatullah.com

%d bloggers like this: