Posts from the ‘KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA’ Category

Undang-undang Migas Memungkinkan Perampokan yang Dilegalkan oleh Negara, Kedaulatan Energi Indonesia dipertaruhkan!


Gambar Lokasi dan Kapasitas Kilang Minyak Indonesia Existing

Dr. Kurtubi: UU Migas Memungkinkan Perampokan yang Dilegalkan

Permasalahan utama mengapa aset-aset sumber daya alam (SDA) Indonesia yang banyak dikuasai pihak asing dinilai penyebabnya adalah karena kesalahan undang-undang (UU). Menurut pakar perminyakan, Dr Kurtubi, salah satu kesalahan itu terjadi dalam kasus pengelolaan Blok Mahakam sebagai sumber utama gas bumi di Indonesia.

Kesalahan itu bersumber dari peraturan pemerintah terkait minyak dan gas (Migas) itu sendiri.

Menurut Kurtubi, salah satu contohnya adalah UU Minyak dan Gas No 22/2001 pasal 12 adalah pasal yang melegalkan pencurian Migas oleh pihak asing. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa kuasa pertambangan boleh diserahkan ke pihak asing. Pasal 12 ini sendiri sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Tetapi walau Pasal 12 sudah dicabut oleh MK, tetapi ada cara lain untuk menguasai migas Indonesia untuk pihak asing yaitu dengan membentuk badan yang bukan perusahaan minyak untuk mengelola yaitu BP Migas” jelas Kurtubi dalam diskusi publik dan pembacaan “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat” di Ruang GBHN, Nusantara V MPR, Senayan, Rabu (10/10/2012).

Menurut Kurtubi keberadaan BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) adalah sumber utama mengapa keberadaan blok Mahakam dikuasai oleh pihak asing.

Fakta pertama adalah keberadaan BP Migas yang bukan perusahaan minyak akan selalu dijadikan alasan pemerintah untuk meneruskan kerjasama pengelolaan migas dengan dalil membutuhkan perusahaan asing sebagai partner untuk tenaga ahli.

Fakta kedua, keberadaan BP Migas sendiri tidak memiliki kontrol yang jelas atas kinerjanya dilapangan. Alhasil banyak kebijakan BP Migas banyak yang terjebak dengan cost recovery.

Kurtubi menjelaskan jika investasi perusahaan asing sebesar 5 milliar dollar untuk kerjasasama selama 30 tahun. Seharusnya BP Migas dan pemerintah tahu bahwa 5 milliar dollar itu akan balik modal selama 5 tahun ke pihak investor termasuk keuntungannya. Setelah cost recovery itu balik modal selama 5 tahun, maka dalam 25 tahun setelahnya perusahaan asing akan menikmati keuntungan dari pengelolaan SDA tanpa mampu dilarang oleh Pemerintah karena terjebak dalam kesepakatan kerja yang salah.

“Ini cara perampokan yang dilegalkan,” tegas Kurtubi lagi.


PT. Pertamina hanya memiliki 6 unit kilang minyak yang besar di Indonesia, selebihnya dikuasai oleh pihak Asing.

Beberapa UU Migas yang bermasalah antara lain adalah UU Migas No.22/2001 di mana kontraktor asing boleh memperpanjang kontrak untuk 20 tahun berikutnya. UU ini semakin menguntungkan asing karena dikuatkan oleh Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dimana pengajuan perpanjangan itu boleh diajukan 10 tahun sebelum sebuah kontrak kerjasama selesai. Pada ayat 10 pasal 28 PP No 35/2004 Pertamina harus memiliki 100 persen saham yang dimiliki negara untuk mengambil alih pengelolaan atas aset-aset Migas tersebut.

“Kita punya kekayaan Migas yang belum bisa memakmurkan bangsa ini sendiri karena diciptakannya regulasi (peraturan) yang memungkinkan terjadinya perampokan secara legal terhadap SDA bangsa ini,” tambahnya.

Pengelolaan Blok Mahakam oleh Pihak Asing Dinilai sebagai Perampokan Sumber Daya Alam Indonesia


Ladang Minyak dan Gas Terbesar di Blok Mahakam, Kaltim.

Menurut Prof Dr H. Mochtar Pabottingi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) setiap upaya atau sistem yang melecehkan kepemilikan dan daya ekplorasi sumber daya alam nusantara dan merugikan rakyat Indonesia adalah perilaku pengkhianatan yang harus dilawan. Hal ini disampaikan olehnya sebagai salah satu nara sumber dalam diskusi publik dan pembacaan “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat” di Ruang GBHN gedung Nusantara V MPR, Senayan, Rabu (10/10/2012) lalu.

Menurutnya, Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia. Saat ini rata-rata produksinya sekitar 2000 juta kaki kubik perhari. Angka ini sama dengan 344.000 barel oil equivalen perhari. Cadangan terkandung dalam Blok ini sekitar 27 trilyun cubic feet (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50% (13,5 Tcf) cadangan telah dieksploitasi oleh pihak asing.

Menurutnya, Blok Mahakam memiliki potensi pendapatan kotor hingga angka 100 Milliar dollar Amerika. Dengan cadangan gas yang masih sekitar 12,5 tcf dan harga gas international yang terus naik maka Blok mahakam sangat berpotensi menjadi sumber devisa dengan pendapat 187 Milliar Dollar Amerika atau sekitar Rp 1700 Trilyun. Faktanya semua angka itu justru menjadi santapan pihak asing dibandingkan menguntungkan negara sendiri.

“Bagi generasi yang akan datang, habis mereka semua nanti tidak punya apa-apa lagi selain hanya tanah tandus, gurun, karena semua kekayaan kita sudah dirampok oleh asing dan semua itu dilegalisasi oleh pemerintah sendiri,” jelas Mochtar sebagai nara sumber diskusi mengkritik gagasan pemerintah untuk melanjutkan kerjasama pengelolaan Blok mahakam dengan pihak asing.

Menurutnya, sudah waktunya pemerintah Indonesia bersikap tegas untuk menghentikan kerjasama pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia. Ia menilai cukuplah pada kasus Freeport dan Blok Cepu bangsa ini dibodohi oleh asing. Sudah waktunya Indonesia merebut kembali aset-aset SDA-nya dan memberikan setiap keuntungan pengelolaannya untuk memakmurkan rakyat Indonesia.

Pengelolaan Blok Mahakam sendiri di tanda tangani diatas kontrak kerja sama (KKS) antara pemerintah Indonesia dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation dari Jepang pada 31 Maret 1967. Kontrak yang seharusnya berakhir pada 31 Maret 1997 tiba-tiba diperpanjang lagi hingga 31 Maret 2017. Saat ini menurut Muktar ide untuk melanjutkan perpanjangan kontrak Blok Mahakam sama saja dengan mengizinkan bangsa Indonesia terus dijajah.

“Aparat-aparat negara yang sekongkolan (bekerjasama) dengan kepentingan asing harus kita singkirkan, pejabat negara yang sekongkolan dengan asing harus kita lawan, pengkhianat mereka semua itu,” jelasnya.

Saat ini menurutnya, beberapa kontraktor asing sudah melakukan pendekatan kepada pemerintah RI untuk melanjutkan kontrak Blok Mahakam. Hal inilah menurut Muktar harus segera disosialisasikan ke seluruh rakyat Indonesia agar rakyat berdiri bersama menuntut pemerintah agar tidak melanjutkan kerjasama pengelolaan Blok Mahakam dengan asing. Ia juga meminta agar Blok Mahakam segera di nasionalisasi dan keuntungannya murni ditujukan untuk memakmurkan rakyat Indonesia.

Pemerintah Tawarkan 23 Wilayah Kerja Migas Tahap II 2012


Peta Wilayah Kerja Migas Indonesia 2012

Sementara itu, Pemerintah akan menawarkan 23 wilayah kerja migas tahap II tahun 2012, terdiri dari 7 WK migas melalui lelang reguler dan 16 WK migas melalui penawaran langsung.

WK migas yang ditawarkan melalui lelang reguler adalah:
1. Blok West Asri di Lampung
2. Blok Bengara II di Kalimantan Timur
3. Blok Masalima di Selat Makasar
4. Blok North East Sepanjang di Jawa Timur
5. Blok Seringapatam I di Nusa Tenggara Timur
6. Blok Seringapatam II di Nusa Tenggara Timur
7. Blok Wanapiri di Papua

WK migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung adalah:
1. Blok Merangin III di Sumatera Selatan
2. Blok Airsugihan di Sumatera Selatan
3. Blok Bima Sakti di Lampung
4. Blok West Tuna di Natuna
5. Blok Offshore North X-Ray di Laut Jawa
6. Blok Sanggau di Kalimantan Barat
7. Blok Menduwa di Kalimantan Tengah
8. Blok Kahayan di Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan
9. Blok South Tanjung di Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan
10. Blok West Bangkanai di Kalimantan Tengah-Kalimantan Timur
11. Blok North East Tanjung di Kalimantan Timur
12. Blok North East Bangkanai di Kalimantan Timur
13. Blok Offshore Mangkalihat di Kalimantan Timur
14. Blok Central Mahakam di Kalimantan Timur
15. Blok West Sebuku di Selat Makasar
16. Blok West Misool di Papua Barat

Investor (termasuk pihak asing) yang berminat untuk berpartisipasi pada lelang reguler dan penawaran langsung WK Migas ini dapat mengakses bid dokumen hingga tanggal 26 November 2012 (Penawaran Langsung) dan 18 Februari 2013 (Lelang Reguler).Pemasukan Dokumen Partisipasi pada tanggal 27 November 2012 (Penawaran Langsung) dan 19 Februari 2013 (Lelang Reguler) pukul 09.30 hingga 14.30 WIB.

Di mana Kedaulatan Energi Indonesia?

Tahukah kita bahwa begitu banyak sumber energi di bumi Indonesia dikuasai korporasi asing? Hampir di semua sektor energi, minyak bumi, gas, batu bara dan hampir di semua kawasan di Indonesia baik, baik di wilayah barat hingga kawasan timur, di pulau-pulau besar, kepulauan-kepulauan kecil hingga di laut lepas. Perusahaan-perusahaan asing tersebut telah pada tahap “mengancam” kedaulatan Indonesia.

Migas

Untuk sektor minyak saja, 67% lahan minyak dikuasai asing, 21 % kerja sama dengan perusahaan asing dan sisanya untuk perusahaan nasional. Dari total 225 blok migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama non-Pertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing, 28 blok dioperasikan perusahaan nasional dan sekitar 77 blok dioperasikan perusahaan gabungan asing dan lokal. Pemerintah melalui Dirjen Migas Kementrian ESDM menargetkan porsi operator oleh perusahaan nasional mencapai 50 % pada 2025, saat ini porsi operator nasional hanya 25 %, sementara 75% dikuasai asing.


Peta Cadangan Migas Indonesia

Lihat saja daftar perusahan migas asing yang beroperasi di Indonesia; Chevron (AS), CNOOC (China), Chonoco Phillips (AS), ENI (Italia), KUFPEC (Kuwait), Exxon Mobil (AS), sedangkan kontraktor kerja sama yang terkenal antara lain TOTAL E&P Indonesie. Perusahaan asing lainnya yang juga beroperasi di Indonesia antara lain; PREMIERE OIL, MARATHON OIL, HUSKYENERGY, TALISMAN, AMERADA HESS, BP INDONESIA, ANADARKO, ASIA ENERGI, CITIC SERAM ENERGY LIMITED, FAIRFIELD INDONESIA, HESS, INPAROL PTE.LTD, INPEX CORP, JAPAN PETROLEUM, PETRO CHINA, KONDUR PETROLEUM, KODECO ENERGY, KOREA NATIONAL OIL CORPORATION, KALREZ PETROLEUM, LUNDIN BV, NATION PETROLEUM, PETRONAS CARIGALI, PEARL ENERGY, PERMINTRACER PETROLEUM, SANTOS PTY, SANYEN dan OIL 7 GAS. Apa kita serius hanya mau melawannya dengan Pertamina?

Batubara dan Mineral Lainnya

Sementara di sektor energi dari batubara, Indonesia yang menurut data British Petroleum Statistical Review hanya memiliki cadangan batu bara 0,5 % dari stok batu bara dunia (cadangan batu bara Indonesia hanya 4,3 miliar ton) menjadi pemasok utama batubara China. Tahukah kita berapa cadangan batubara China? Cadangan batubara China adalah 13,9 % total cadangan dunia, atau sebanyak 114,5 miliar ton. China dan India memang termasuk dua negara yang sangat agresif mencari alternatif sumber daya pengganti minyak di luar negeri, sementara cadangan migas dan sumber daya mineral tambang mereka sengaja mereka simpan. Perusahaan China dan India masuk menguasai tambang kecil dengan membiayai perusahaan tambang lokal yang kesulitan pendanaan.
Produksi batubara Indonesia saat ini adalah 340 juta ton per tahun, 240 juta ton dari jumlah tersebut di ekspor. Jika ini berlanjut terus, cadangan batubatra Indonesia akan habis dalam 20 tahun. Artinya Indonesia yang saat ini memasok minyak dan batubara untuk negara-negara besar suatu saat akan kehabisan cadangan energinya dan menjadi importir minyak sekaligus batubara.

Jika kita membahas pertambangan mineral Indonesia oleh pihak asing, kita tak bisa melewatkan PT Freeport Indonesia (dengan penguasaan Freeport McMorRan Copper & Gold Corp. sebesar 81,28% di dalamnya). Perusahaan ini sempat menambang emas dengan izin tambang tembaga dalam rentang waktu yang cukup lama. Saat ini, Indonesia memperoleh kurang dari 1% dari apa yang dihasilkan Freeport mengeruk bumi Papua. Perusahaan asing dan kerja sama lainnya yang merogoh cadangan batubara dan mineral Indonesia antara lain; PT Newmont Nusa Tenggara (PT Newmont Mining Corp menguasai 80% perusahaan), PT INCO (kepemilikan asing; Vale Canada Limited 58,73 % dan Sumitomo Mining Co. Ltd 20,09 %), PT Indo Tambang Raya Megah Tbk (Banpu Public Company Ltd menguasai 73,22 %), PT Singlurus Indonesia (Lanna Resources Public Co Ltd menguasai 65 %), PT Lanna Harita Indonesia (Lanna Resources Public Co Ltd menguasai 55 %), PT Bahari Cakrawala Sebuku (Straits Resources Ltd menguasai 100%).

“Penjajahan” energi nasional oleh asing ini tak lepas dari kebijakan blunder pemerintah yang mengubah bentuk pengelolaan sumber daya strategis menjadi berdasarkan jenis usaha. Akibatnya, sumber daya mineral, batubara dan migas diperlakukan sebagai komoditas. Peran negara mengontrol penggunaan sumber daya itu otomatis hilang. Jika dahulu kontrak tambang harus disetujui Presiden dan DPR, sekarang tidak lagi, demikian pendapat Direktur Eksekutif Masyarakat Batubara Indonesia, Singgih Widagdo.

Jika negara tidak mampu melindungi kedaulatan energi nasional dan malah membagi-bagikannya kepada pihak asing dengan harga obral, maka apa yang akan disisakan negara untuk rakyatnya? Apakah cadangan energi nasional harus habis sekarang? Bagaimanakah nasib generasi penerus bangsa ini kelak?

Artikel terkait: Data Dan Fakta : Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Bentuk Penjajahan ‘VOC Modern’ (1967-2041), PT. Freeport Indonesia – Perusahaan Penghasil Emas Dan Tembaga Terbesar Di Dunia, Pulau Natuna Menyimpan Cadangan Gas Alam Terbesar Di Dunia, Kajian Ekonomi: Penguasaan Ekonomi Indonesia Oleh Kelompok ‘Mafia Berkeley’ Dan Kekuatan Asing

Sumber:
http://hidayatullah.com
http://www.theindonesianway.com
http://www.pertamina.com
http://ini-indonesia-ku.blogspot.com

Pulau Natuna Menyimpan Cadangan Gas Alam Terbesar di Asia Pasifik


Peta Kepulauan Natuna

Membicarakan Natuna akan terpikir sebuah kabupaten yang terdiri dari ribuan pulau terletak di ujung utara Indonesia dengan jarak lebih dari 1.250 km dari Jakarta.

Kepulauan Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik bahkan di Dunia. Di dalam perut buminya juga bergelimang minyak. Tak hanya itu, di kepulauan yang terletak di teras depan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menghampar aneka jenis terumbu karang yang sangat memukau.

Dimana kita bisa menemukan berbagai material tambang seperti gas alam, minyak bumi, dan pasir kuarsa dalam jumlah besar? Jawabnya, Kepulauan Natuna. Kekayaan mineral tambang tersebut bukan hanya terhampar di darat, tetapi juga tersebar bertaburan di bawah dasar laut.

Menurut hitungan pemerintah, Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik Hal ini merujuk pada salah satu ladang gas yang terletak 225 kilometer (km) sebelah utara Natuna.

Di sini tersimpan cadangan gas alam dengan volume sebesar 222 triliun kaki kubik (TCT). Selain itu, gas hidrokarbon yang bisa ditambang mencapai 46 TCT. Angka itu tentu saja belum termasuk cadangan gas alam yang terdapat di bagian barat Natuna yang dikelola juragan minyak raksasa kelas dunia.

Bukan hanya berjaya di sektor gas alam. Natuna juga diselimuti minyak bumi yang seolah tiada pernah ada habisnya. Sumur-sumur off shore yang berada di bagian timur Natuna itu terus memancarkan minyaknya.

Jadi, wajar saja kalau sektor migas di Kabupaten Natuna ini menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Migas yang berasal dari pelapukan fosil binatang laut selama jutaan tahun silam itu memberi kontribusi sekitar 10,11 persen dari perekonomian Kepri.

Sayangnya di kuasai pihak asing


Pengeboran minyak lepas pantai

Pendapatan dari penambangan migas di seluruh sumur eksplorasi di Natuna sangatlah menggiurkan. Pada tahun 2007 misalnya, nilainya mencapai 21,8 triliun rupiah. Betapa makmur dan sejahteranya bila semua hasil eksplorasi ini dinikmati sepenuhnya oleh bangsa Indonesia.

Sayangnya, sebagian besar hasil eksplorasi tersebut dikuasai oleh perusahaan swasta asing. Maklum, baik modal, tenaga ahli, maupun peralatan hampir seluruhnya disuplai oleh Exxon Mobil, Conoco Philips, Star Energy, dan Primer Oil.

Praktis, pembagian keuntungan dari bisnis tersebut sebagian besar dinikmati oleh mereka. Sedangkan Indonesia sebagai pemilik kekayaan alam tersebut hanya mendapat sedikit keuntungan.

Bayangkan, dari total pendapatan yang mencapai puluhan triliun rupiah itu, Kabupaten Natuna hanya kecipratan Rp 225 miliar. Sementara itu, pemerintah pusat kebagian sekitar Rp 525 miliar. Sedangkan triliunan rupiah lainnya menjadi hak milik perusahaan asing alias menguap ke negara lain.

Tak mengherankan kalau kondisi sosial ekonomi masyarakat di Natuna tak beranjak sejahtera. Lihat saja nilai Indeks Pengembangan Manusia (IPM) yang diukur berdasarkan kelangsungan hidup, pengetahuan, dan daya beli. Semakin tinggi IPM, tingkat kesejahteraan hidup masyarakat kian makmur.

Fakta menunjukkan, ternyata Kabupaten Natuna yang bergelimang migas tersebut memiliki IPM terendah dibandingkan dengan lima kabupaten/kota lainnya di Kepri. Itu artinya, angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pengeluaran riil per kapita di Natuna berada pada urutan paling buncit. Sebuah fakta yang ironis memang.

Pesona Keindahan Natuna


Masjid raya natuna


Landscape di Natuna


Pantai Batusindu


Pantai dgn batu karang di Natuna


Pantai pasir putih di Natuna


Terumbu karang di Natuna

Profile Blok D-Alpha Natuna


Ilustrasi sarana perlengkapan untuk proses pengeboran minyak di Natuna

Selain banyak pantai dan pulau masih “perawan” Natuna juga super kaya dengan kandungan gas maupun minyak bumi. Terasa tak lengkap jika membicarakan Natuna tanpa kandungan alam gas alam yang disebutkan oleh para ahli, memiliki cadangan terbesar Asia Pasifik bahkan di dunia.

Yaitu Blok Natuna D-Alpha merupakan blok gas dan minyak yang menyimpan sekitar 500 juta barel. Total potensi gas diperkirakan mencapai 222 triliun kaki kubik, dan inilah cadangan terbesar di dunia yang tidak akan habis dieksplorasi 30 tahun ke depan.

Potensi gas yang recoverable sebesar 46 tcf (46,000 bcf) atau setara dengan 8,383 miliar barel minyak (1 boe, barel oil equivalent = 5.487 cf ).

Dengan potensi sebesar itu, dan asumsi harga rata-rata minyak US$ 75 / barel selama periode eksploitasi, nilai potensi ekonomi gas Natura adalah US$ 628,725 miliar atau sekitar Rp 6.287,25 triliun (kurs US$/Rp = Rp 10.000). Bandingkan dengan APBN 2010 yang hanya Rp 1.047,7 triliun.

Terhitung 2 November 2010 hingga 2 Maret 2011, Premier Oil telah mendeteksi kandungan minyak dan gas di kawasan Blok D Alpa Natuna.

Premier Oil perusahaan pengeboran minyak dan gas yang berkantor pusat di Inggris itu bakal melakukan pengeboran selama 30 tahun sesuai dengan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia mulai tahun 2007.

Pelaksanaannya secara bertahap, masa penjajakan potensi 10 tahun jika tidak menemukan potensi Migas yang bernilai ekonomis, maka pengeboran dihentikan.

Goverment Affairs, Manager PT Premier Oil, Nina Marlina menjelaskan, butuh waktu hingga 2 Maret 2011 untuk mendeteksi kandungan Migas Blok yang berada di utara laut Natuna. Hal itu dia paparkan di aula kantor bupati Natuna di Ranai beberapa waktu lalu.

Saat itu, Nina hadir juga Kepala Humas dan Hubungan Kelembagaan, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas (BP. Migas), Elan Biantoro bersama jajaran Kontraktor Premier Oil.

Terkait hal itu, guna menunjang pelaksanaan proses eksploitasi, Premier Oil meminta kepada pemerintah Natuna untuk menyiapkan kelengkapan. Misalnya kantor Bea Cukai, Sah Bandar, Petugas Karantina dan Imigrasi, karena awal November ini kapal-kapal pembawa logistik dan lain nya mulai beroperasi di Natuna.

Plt Bupati Natuna, Raja Amirullah menyambut baik kunjungan kerja BP Migas dan Premier Oil ke daerahnya.


Posisi Natuna yang Strategis

sumber:
http://www.kaskus.us
http://www.tribunnews.com

Data dan Fakta : Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Bentuk Penjajahan ‘VOC Modern’ (1967-2041)

Oleh: Iswahyudi Sondi

Kontrak Karya yang melibatkan pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan ditenggarai sangat merugikan kepentingan negara. Potensi kerugian disebabkan oleh rendahnya royalti yang hanya 1% – 3,5% serta berbagai pelanggaran hak adat masyarakat sekitar maupun pencemaran lingkungan. Sejak beroperasi di tahun 1967, Freeport McMoRan berhasil menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia dengan mengandalkan hasil produksi dari wilayah Indonesia.

Data dibawah ini mencoba merangkum beberapa data dan angka sehubungan dengan pelaksanaan kontrak karya tersebut. Mayoritas data bersumber dari Laporan Keuangan Freeport McMoRan di USA serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (2009). Jika ada kekeliruan data, agar disampaikan sehingga tulisan ini benar-benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Harapan kelak tidak ada lagi Kontrak Karya yang hanya memberikan royalti sebesar 1% – 3,5% bagi Indonesia selaku pemilik bahan tambang.

KONTRAK KARYA

Apa landasan Freeport beroperasi di Indonesia?

Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya yang ditandatangani pada tahun 1967 berdasarkan UU 11/1967 mengenai PMA. Berdasarkan KK ini, Freeport memperoleh konsesi penambangan di wilayah seluas 24,700 acres (atau seluas +/- 1,000 hektar. 1 Acres = 0.4047 Ha). Masa berlaku KK pertama ini adalah 30 tahun. Kemudian pada tahun 1991, KK Freeport di perpanjang menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali @ 10 tahun. Jadi KK Freeport akan berakhir di tahun 2021 jika pemerintah tidak menyetujui usulan perpanjangan tersebut

Berdasarkan kontrak karya ini, luas penambangan Freeport bertambah (disebut Blok B) seluas 6,5 juta acres (atau seluas 2,6 juta ha). Dari Blok B ini yang sudah di lakukan kegiatan eksplorasi seluas 500 ribu acres (atau sekitar 203 ribu ha)

Apa karakteristik dari Kontrak Karya?

Dalam KK, seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak memiliki control sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh royalty yang besarnya ditentukan dalam KK tersebut.

Apa beda antara Kontrak Karya dan Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract) yang berlaku di industry minyak dan gas bumi?

Perbedaan utama ada dalam control manajemen. Dalam kontrak karya, pemerintah tidak mempunyai control sama sekali dalam aspek manajemen dan operasional. Walaupun pemerintah memiliki saham, namun aspek manajemen dan operasional tidak berada dalam wewenangnya. Berbeda dengan PSC. Dalam kontrak jenis ini, control manajemen dan operasional tetap ada di pemerintah. Sehingga, apapun yang dilakukan oleh kontraktor harus mendapatkan persetujuan pemerintah terlebih dahulu

Perbedaan lain adalah karakteristik pengembalian ke Negara. Dalam Kontrak karya, Negara memperoleh royalty yang besarnya sekian persen dari hasil produksi.Seluruh biaya menjadi tanggungan kontraktor. Sedangkan dalam PSC, seluruhnya adalah milik Negara dan akan dibagi antara milik Negara dan milik kontraktor setelah dikurangi biaya produksi

Apa kritik dari Kontrak Karya Freeport?

Kritik utama atas KK Freeport adalah kecilnya royalty yang diterima oleh Indonesia. Untuk tembaga, royalty sebesar 1,5% dari harga jual (jika harga tembaga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% dari harga jual (jika harga US$ 1.1/pound). Sedangkan untuk emas dan perak ditetapkan sebesar 1% dari harga jual.

Selain itu, KK pertama Freeport mendapatkan kritik karena bertentangan dengan UU No 5/1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria. Dalam UU tersebut, Negara mengakui hak adat sedangkan KK I Freeport, memberikan konsesi yang terletak di atas tanah adat. Bahkan dalam satu klausul KK nya, Freeport diperkenankan untuk memindahkan penduduk yang berada dalam area KK nya.

Masalah lingkungan adalah masalah yang paling sering disorot. Dikutip dari situs http://www.jatam.org, “tanah adat 7 suku, diantaranya amungme, diambil dan dihancurkan pada saat awal beroperasi PTFI. Limbah tailing PT FI telah meniumbun sekitar 110 km2 wilayah estuari tercemar, sedangkan 20 – 40 km bentang sungai Ajkwa beracun dan 133 km2 lahan subur terkubur. Saat periode banjir datang, kawasan-kawasan suburpun tercemar Perubahan arah sungai Ajkwa menyebabkan banjir, kehancuran hutan hujan tropis (21 km2), dan menyebabkan daerah yang semula kering menjadi rawa. Para ibu tak lagi bisa mencari siput di sekitar sungai yang merupakan sumber protein bagi keluarga. Gangguan kesehatan juga terjadi akibat masuknya orang luar ke Papua. Timika, kota tambang PT FI , adalah kota dengan penderita HIV AIDS tertinggi di Indonesia”

Masalah lain adalah masalah HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah kerja Freeport yang ditengarai dilakukan untuk menjamin keberlangsungan operasional perusahaan

Selain royalty yang besarnya kurang dari zakat2,5% tersebut, apa ada royalty lain yang diberikan ke pemerintah ?

Selain royalty yang besarnya sudah diatur dalam KK, Freeport memberikan royalty tambahan (mulai 1998) yang besarnya sama dengan royalty yang diatur dalam KK (untuk tembaga)dan dua kali untuk emas dan perak. Royalti tersebut diberikan untuk sebagai upaya dukungan bagi pemerintah dan masyarakat local. Royalti tambahan ini diberikan apabila kapasitas milling beroperasi diatas 200.000 metric ton/hari. Pada tahun 2009, kapasitas mill mencapai 235 ribu metric ton/hari

Berapa total royalty yang sudah dibayarkan oleh Freeport?

Berdasarkan laporan keuangan Freport McMoran 2009, total royalty (royalty KK dan additional royalty) sebesar US$ 147 juta (2009), US$ 113 juta (2008) dan US$ 133 juta (2007)

SEKILAS FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC


Wilayah proyek PT. Freeport Indonesia

Siapa itu Freeport McMoRan Copper & Gold Inc ?

Freeport McMoRan adalah induk dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Freeport McMoRan menguasai 90.64% saham PTFI dimana sisanya dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Penguasaan saham tersebut sebesar 81.28% secara langsung dan 9.36% melalui anak perusahaan, PT Indocopper Investama

Dimana saja Freeport McMoRan beroperasi?

Mereka beroperasi di Amerika Utara (Colorado/New Mexico/Arizona), Amerika Selatan (Chile, Peru), Afrika (Kongo) dan Indonesia. Freeport McMoRan merupakan perusahaan terbuka (listing di USA) yang menghasilkan tembaga terbesar didunia, penghasil utama molybdenum-logam yang digunakan pada campuran logam baja, produk kimia dan pelumas- serta produsen besar emas.

Seberapa besar Freeport McMoRan di USA?

Berdasarkan survey majalah Fortune, Freeport McMoRan berada pada posisi 154 untuk perusahaan dengan pendapatan terbesar. Pendapatan Freeport McMoRan sebesar US$ 15,040 juta dan Laba sebesar US$ 2,749 juta. Posisi pertama dipegang oleh Wall Mart dengan nilai penjualan sebesar US$ 408,214 juta dan keuntungan sebesar US$ 14,335 juta.

Namun berdasarkan profit margin (rasio laba dibagi pendapatan), posisi Freeport McMoRan melonjak tajam dari 154 ke posisi 32 dengan rasio laba terhadap penjualan sebesar 18%. Posisi ini nomor dua di kelompok pertambangan setelah Occidental Petroleum (19%)

Jelas, Freeport McMoRan adalah perusahaan raksasa yang sangat menguntungkan. Total aset Freeport McMoran per Desember 2009 sebesar US$ 25 Milyar (atau Rp 225 Triliun, hampir 1/4 APBN kita)

Seberapa penting tambang PTFI (di Papua) bagi keuntungan Freeport McMoRan?

Dalam Laporan Keuangan 2009, Freeport McMoRan melaporkan penjualan tembaga sebesar 4,1 Milyar pound (sekitar 1.8 Milyar kg) dan penjualan emas sebesar 2.6 juta ounces (sekitar 74 ribu kg)

Dari penjualan tersebut, tambang di Papua menyumbangkan sekitar 34% untuk tembaga dan 96% untuk penjualan emas. Dengan hasil ini, PTFI merupakan “primadona bagi Freeport McMoRan.

Seberapa besar cadangan tambang PTFI (di Papua) dibandingkan cadangan Freeport McMoRan di lokasi lain?

Dalam Laporan Keuangan 2009, Freeport McMoRan melaporkan cadangan tembaga sebesar 104.2 Milyar pound (sekitar 47.2 Milyar kg) dan cadangan emas sebesar 37 juta ounces (sekitar 1 juta kg)

Dari cadangan tersebut, tambang di Papua menyumbangkan cadangan sekitar 33% untuk tembaga dan 96% untuk cadangan emas. Tanpa PTFI, Freeport McMoRan akan kehilangan 1/3 penjualannya.

Data penjualan diatas kan dalam pound/ounce. Jika dinilai dalam US$ menjadi berapa?

Berikut adalah nilai penjualan dalam US$ yang dibukukan selama tahun 2009

Dari table diatas, terlihat bahwa penjualan dari Indonesia, mencapai hamper 39% dari keseluruhan penjualan dalam US$. Jika dinilai dalam rupiah (dengan kurs 9 ribu), maka penjualan dari PTFI mencapai Rp 53 Triliun!!

Selain data diatas yang menunjukkan PTFI sebagai primadona Freeport McMoRan, data apalagi yang menunjukkan bahwa operasional di PTFI sangat menguntungkan?

Data diatas adalah data dilihat dari penjualan dan produksi. Dari kedua data diatas, terlihat sumbangan besar PTFI bagi “kemakmuran Freeport McMoRan”. Jika dilihat dari data cost per pound tambang yang diperoleh (semuanya termasuk tembaga/emas/perak/myolebdenum) maka unit cost tambang di Papua adalah terendah di antara semua tambang Freeport McMoRan.

Unit cost per pound berkisar US$ 0.49. Bandingkan dengan North America yang mencapai US$ 1.11/pound dan South America yang berkisar US$ 1.12/pound. Untuk tahun 2010, unit cost di Indonesia bahkan mencapai US$ 0,1 per pound.

Jadi, tambang di Papua (Grassberg) sangat-sangat menguntungkan Freeport McMoRan. Sudah cadangannya paling besar, ada kandungan emas (yang nilainya sangat besar) ditambah lagi unit cost nya yang paling rendah.

PT FREEPORT INDONESIA & TAMBANG GRASSBERG

Kapan PT Freport Indonesia (PTFI) mulai beroperasi ?

PTFI mulai beroperasi tahun 1967. Namun sebelum tahun tsb, sudah ada upaya penelitian tim geologi yang dipimpin oleh geolog Belanda pada tahun 1936. Tim tersebut menemukan singkapan batuan yang ditengarai mengandung mineral berharga. Laporan tim ini digunakan oleh tim eksplorasi Freeport untuk melakukan ekspedisi ke papua pada tahun 1960. Hasilnya adalah tambang tembaga di eastberg yang menjadi tambang tembaga terbesar yang pernah ditemukan pada saat itu.

Apakah tambang PTFI merupakan tambang terbuka ?

Bahan mineral yang ditambang oleh PTFI berasal dari dua sumber. Tambang terbuka (Grassberg) dan tambang bawah tanah (disebut Deep Ore Zone). Tambang terbuka merupakan cara penambangan termurah, dimana kontraktor cukup mengambil mineral secara langsung, persis seperti orang yang menggali tanah. Namun untu tambang dibawah tanah, diperlukan kerja ekstra karena harus membuat terowongan dalam tanah sampai mencapai lokasi yang ada mineralnya. Jika sering mendengar tambang runtuh, maka jenis tambang bawah tanah inilah yang runtuh seperti kasus di Chile kemarin.


Cadangan Tambang Grasberg

Apakah hasil tambang di PTFI merupakan yang terbesar didunia?

Dalam laporan keuangannya, Freeport McMoRan mengatakan “The Grassberg minerals district is one of the world’s greatest geological “treasures” – the largest copper reserve and the largest gold reserve, both in the same mineralized material”. Jelas tambang grassberg ini menjadi primadona Freeport McMoran sehingga menjadikan mereka menjadi perusahaan kelas dunia di bidang pertambangan

Berapa pendapatan dan laba yang dihasilkan dari operasional di Indonesia?

Berdasarkan data yang ada di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP 2009), pemerintah mencatat PTFI membukukan penjualan sebesar Rp 55,5 Triliun (2009) dan menghasilkan laba setelah sebesar Rp 24,8 T

Per September 2010, PTFI mencatat penjualan (Rp 41 Triliun) dan laba kotor (23 Triliun) sebagai berikut:

Jika dilihat dari cadangan tembaga dan emas yang ada, berapa potensi penerimaan dari PTFI?

Potensi penerimaan PTFI dari cadangan yang ada sbb:

Total potensi penerimaan mencapai Rp 1,500 Triliun dengan kurs Rp 9.000/US$


Tingkat Produksi Pabrik Pengolahan Bijih (000 ton/hari)

Jika diasumsikan yang diproduksi sama dengan yang dijual, dalam berapa tahun tambang PTFI di Papua akan habis?

Berdasarkan data cadangan dan penjualan, maka tambang akan habis dalam waktu :

Mengingat kontrak Freeport akan berakhir pada 2021 dengan opsi perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun, maka Indonesia tidak akan mendapatkan sisa-sisa tembaga dan emas apabila kontrak tersebut diperpanjang sampai dengan 2041 (dengan catatan tidak ada penemuan cadangan baru)

Jika diasumsikan pada tahun 2021, PTFI tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari pemerintah, berapa potensi penerimaan yang ada?

Berdasarkan data cadangan dan penjualan, maka pada tahun 2021 akan tersedia cadangan sbb:

Dengan asumsi harga sama dengan harga per Sept 2010, maka potensi penerimaan sebesar:

Dengan data ini, opsi memperpanjang kontrak PTFI sangat tidak menguntungkan pemerintah Indonesia mengingat potensi penerimaan yang bisa mencapai Rp 600 triliun bahkan lebih

Berapa total penjualan, pendapatan dan royalty serta pajak selama beberapa tahun terakhir?

Data tersebut sbb:

Secara total dapat diringkaskan sbb:

Royalti diatas adalah royalty menurut Kontrak Karya ditambah additional royalty yang telah dijelaskan sebelumnya.

Apakah PTFI hanya menghasilkan tembaga, emas dan perak? Apakah ada produk sampingan yang bisa dijual?

Ada produk ikutan yang bisa dijual. Antara lain belerang. Namun atas potensi penerimaan ini, Negara tidak mendapatkan apa-apa karena tidak diatur dalam Kontrak Karya. Penjualan produk ikutan tersebut mutlak menjadi hak PTFI. Hal ini sudah disinggung dalam laporan audit BPK mengenai pengelolaan PNBP atas pelaksanaan KK di Freeport tahun 2004-2005

Mengingat PTFI ini menghasilkan tembaga, emas dan perak, sebenarnya PTFI itu berbisnis tambang apa?

Dalam laporan keuangannya, Freeport McMoran selalu mengatakan bahwa operasional mereka di Indonesia “ produce copper concentrate, which contains significant quantities of by product gold and silver”. Padahal secara definisi, by product adalah produk sampingan. Emas dan Perak tersebut seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai by product mengingat jumlahnya yang sifnificant.

Berapa kontribusi PTFI kepada pemerintah menurut press release PTFI?

Dalam press releasenya, PTFI melaporkan bahwa pada tahun 2010 (sampai dengan Juni), PTFI telah membayarkan royalty sebesar US$ 105 juta. Total kontribusi mereka ke pemerintah Indonesia selama 2010 sebesar US$ 899 juta yang terdiri dari Pajak (Pajak penghasilan badan, pajak karyawan, pajak daerah dan pajak lainnya), Penghasilan, Deviden bagian pemerintah serta royalty.

Apakah kontribusi PTFI ini besar?

Kontribusi PTFI terhadap Pemerintah Indonesia terdiri dari royalty dan iuran tetap, pajak serta deviden. Untuk royalty, Negara hanya memperoleh 1% (emas dan Perak) serta 1% – 3,5% (untuk tembaga). Untuk iuran tetap ditentukan berdasarkan tariff dan luas wilayah. Prosentase royalty untuk batubara saja bisa mencapai 13,5% dari penjualan.

Berdasarkan press release dari PTFI, selama 2010 (sd Juni), PTFI sudah memberikan kontribusi sebesar US$ 899 juta. Jika dihitung dari tahun 1992 (setelah Kontrak Karya kedua ditandatangani) kontribusi mereka mencapai US$ 10,4 Milyar (royalty sebesar US$ 1,1 milyar dan dividen sebesar US$ 1 Milyar). Angka diatas terlihat besar. Total kontribusi hamper mencapai Rp 90 Triliun. Namun jumlah ini kecil. Karena sebenarnya, kontribusi rill mereka adalah dividend dan royalty yang nilainya hanya mencapai sekitar Rp 18 triliun (selama 18 tahun). Siapapun dia, selain PTFI, jika mendapatkan konsesi Grassberg akan membayarkan iuran tetap dan pajak penghasilan yang sama. Sehingga unsur ini tidak patut diperhitungkan sebagai kontribusi kepada pemerintah Indonesia

Bagaimana kontribusi deviden PTFI dibandingkan BUMN yang lain?

Berdasarkan LKPP 2009, PTFI menjadi penyumbang ketiga terbesar dari sisi deviden ke pemerintah Indonesia. Tabel selengkapnya dibawah ini:

Jika sebagai pemegang saham 9,36% saja pemerintah mendapatkan deviden Rp 2 Triliun, maka Freeport McMoran sebagai induk dari PTFI (pemegang 90,64%) akan mendapat deviden +/- Rp 20 Triliun

Mengapa sampai sekarang, porsi pemegang saham dari Indonesia masih kecil?

Berdasarkan KK pertama, tidak ada kewajiban PTFI untuk melakukan divestasi saham ke pihak nasional. Baru di KK yang kedua, PTFI diwajibkan untuk melakukan divestasi saham ke pihak nasional hingga 51% dalam jangka waktu 20 tahun. Namun dalam kenyataannya, PTFI tidak pernah menjalankan kewajiban tersebut dengan alasan PP 20/1994 yang mengatur bahwa asing boleh menguasai 100% saham perusahaan tambang. Padahal ketentuan ini bertentangan dengan KK yang mengharuskan divestasi hingga 51%.

Perhatian.! : Ada beberapa data/tabel dari artikel ini yang hilang atau sudah terhapus dari sumber aslinya. bila anda memiliki data-data tersebut mohon bantuannya untuk mengirimkannya kepada kami. terima kasih.

Sumber :

1. Laporan Keuangan Freeport-McMoRan Copper & Gold inc (per Sept 2010)

2. Laporan Keuangan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc tahun 2005 sd 2009)

3. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009

4. http://www.bpk.go.id

5. http://www.ptfi.com

6. http://www.fcx.com

7. http://www.fortune.com

8. http://hukumpedia.com

9. http://www.jatam.org

10. http://ekonomi.kompasiana.com

Artikel terkait: PT. Freeport Indonesia – Perusahaan Penghasil Emas dan Tembaga Terbesar di Dunia

PT. Freeport Indonesia – Perusahaan Penghasil Emas dan Tembaga Terbesar di Dunia

PT. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.(AS). Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.


wilayah kerja PT. Freeport Indonesia

Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004. Angka ini hampir sama dengan 2 persen PDB Indonesia. Dengan harga emas mencapai nilai tertinggi dalam 25 tahun terakhir, yaitu 540 dolar per ons, Freeport diperkirakan akan mengisi kas pemerintah sebesar 1 miliar dolar.

Mining In­terna­tio­nal, sebuah majalah per­da­­ga­ngan, menyebut tambang emas Free­­port sebagai yang ter­be­­sar di du­­­nia.

Freeport Indonesia sering dikabarkan telah melakukan penganiayaan terhadap para penduduk setempat. Selain itu, pada tahun 2003 Freeport Indonesia mengaku bahwa mereka telah membayar TNI untuk mengusir para penduduk setempat dari wilayah mereka. Menurut laporan New York Times pada Desember 2005, jumlah yang telah dibayarkan antara tahun 1998 dan 2004 mencapai hampir 20 juta dolar AS.

I. Pemegang saham

* Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (AS) – 81,28%
* Pemerintah Indonesia – 9,36%
* PT. Indocopper Investama – 9,36%

II. Bahan Tambang yang dihasilkan

-Tembaga

-Emas

-Silver

-Molybdenum

-Rhenium


kawah-freeport.

Selama ini hasil bahan yang di tambang tidak-lah jelas karena hasil tambang tersebut di kapal-kan ke luar indonesia untuk di murnikan sedangkan molybdenum dan rhenium adalah merupakan sebuah hasil samping dari pemrosesan bijih tembaga.

III. Sejarah


Peta lokasi Freeport Indonesia

Dahulu di tengah masyarakat ada mitologi menyangkut manusia sejati, yang berasal dari sebuah Ibu, yang menjadi setelah kematiannya berubah menjadi tanah yang membentang sepanjang daerah Amungsal (Tanah Amugme), daerah ini dianggap keramat oleh masyarakat setempat, sehingga secara adat tidak diijinkan untuk dimasuki.

Sejak tahun 1971, Freeport Indonesia, masuk ke daerah keramat ini, dan membuka tambang Erstberg. Sejak tahun 1971 itulah warga suku Amugme dipindahkan ke luar dari wilayah mereka ke wilayah kaki pegunungan.

Tambang Erstberg ini habis open-pit-nya pada 1989, dilanjutkan dengan penambangan pada wilayah Grasberg dengan ijin produksi yang dikeluarkan Mentamben Ginandjar Kartasasmita pada 1996. Dalam ijin ini, tercantum pada AMDAL produksi yang diijinkan adalah 300 ribu /ton/hari

IV. Kontroversi

Menurut karyawan dan bekas karyawan Freeport, selama bertahun-tahun James R. Moffett, seorang ahli geologi kelahiran Louisiana (Amerika Serikat), yang juga adalah pimpinan perusahaan ini, dengan tekun membina persahabatan dengan Presiden Soeharto, dan kroni-kroninya. Ini dilakukannya untuk mengamankan usaha Freeport. Freeport membayar ongkos-ongkos mereka berlibur, bahkan biaya kuliah anak-anak mereka, termasuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang diberikan kepada New York Times oleh para pejabat pemerintah menunjukkan, Kementerian Lingkungan Hidup telah berkali-kali memperingatkan perusahaan ini sejak tahun 1997, Freeport melanggar peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Menurut perhitungan Freeport sendiri, penambangan mereka dapat menghasilkan limbah/bahan buangan sebesar kira-kira 6 miliar ton (lebih dari dua kali bahan-bahan bumi yang digali untuk membuat Terusan Panama). Kebanyakan dari limbah itu dibuang di pegunungan di sekitar lokasi pertambangan, atau ke sistem sungai-sungai yang mengalir turun ke dataran rendah basah, yang dekat dengan Taman Nasional Lorentz, sebuah hutan hujan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB.


Gbr. citra satelit tambang Freeport

Sebuah studi bernilai jutaan dolar tahun 2002 yang dilakukan Parametrix, perusahaan konsultan Amerika, dibayar oleh Freeport dan Rio Tinto, mitra bisnisnya, yang hasilnya tidak pernah diumumkan mencatat, bagian hulu sungai dan daerah dataran rendah basah yang dibanjiri dengan limbah tambang itu sekarang tidak cocok untuk kehidupan makhluk hidup akuatik. Laporan itu diserahkan ke New York Times oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. New York Times berkali-kali meminta izin kepada Freeport dan pemerintah Indonesia untuk mengunjungi tambang dan daerah di sekitarnya karena untuk itu diperlukan izin khusus bagi wartawan. Semua permintaan itu ditolak. Freeport hanya memberikan respon secara tertulis. Sebuah surat yang ditandatangani oleh Stanley S Arkin, penasihat hukum perusahaan ini menyatakan, Grasberg adalah tambang tembaga, dengan emas sebagai produk sampingan, dan bahwa banyak wartawan telah mengunjungi pertambangan itu sebelum pemerintah Indonesia memperketat aturan pada tahun 1990-an.

4.1 Menyadap e-mail

Menurut seorang pejabat dan dua bekas pejabat perusahaan yang terlibat dalam mengembangkan suatu program rahasia, Freeport selama ini menyadap e-mail para aktivis lingkungan yang melawan perusahaan ini untuk memata-matai apa yang mereka lakukan. Freeport menolak mengomentari hal ini. Freeport bergandengan tangan dengan perwira-perwira intelijen TNI, mulai menyadap korespondensi e-mail dan percakapan telepon lawan-lawan aktivis lingkungannya. Hal ini dikatakan oleh seorang karyawan Freeport yang terlibat dalam kegiatan ini dan bertugas membaca e-mail-e-mail tersebut.

Menurut bekas karyawan dan karyawan Freeport, perusahaan ini juga membuat sistemnya sendiri untuk mencuri berita-berita melalui e-mail. Caranya adalah dengan membentuk sebuah kelompok pecinta lingkungan gadungan, yang meminta mereka yang berminat untuk mendaftar secara online dengan menggunakan kode rahasia (password) tertentu. Banyak di antara mereka yang mendaftar itu menggunakan password yang sama seperti yang mereka gunakan untuk e-mail mereka. Dengan cara ini, Freeport dengan gampang mencuri berita. Menurut seseorang yang waktu itu bekerja untuk perusahaan ini, awalnya para pengacara Freeport khawatir dengan pencurian ini. Tetapi, mereka kemudian memutuskan, secara legal perusahaan itu tidak dilarang untuk membaca e-mail pihak-pihak di luar negeri.

4.2 Hubungan Freeport dan TNI

Selama bertahun-tahun, Free­port memiliki unit pengaman­an­nya sendiri, sementara militer In­donesia meme­rangi perlawanan se­paratis yang lemah dan rendah ge­rakannya. Ke­mudian kebutuhan keamanan ini mulai saling terkait.

Tidak ada investigasi yang me­nemukan keterkaitan Freeport se­ca­ra langsung dengan pe­lang­ga­ran HAM, tetapi semakin banyak orang-orang Papua yang meng­hu­­bungkan Freeport dengan tin­dak kekerasan yang dila­kukan oleh TNI, dan pada sejumlah kasus keke­ra­san itu dilakukan dengan meng­gu­­na­kan fa­si­litas Freeport. Seo­rang ahli antro­pologi Australia, Chris Ballard, yang pernah be­kerja untuk Freeport, dan Abigail Abrash, seorang aktivis HAM dari Amerika Serikat, mem­­­perkirakan, sebanyak 160 orang telah dibunuh oleh militer an­tara tahun 1975–1997 di dae­rah tambang dan sekitar­nya.

Pada bulan Maret 1996, kemarahan terhadap peru­sa­haan pecah dalam bentuk ke­ru­suhan ketika sen­ti­men anti-pe­rusahaan dari beberapa ke­lompok yang berbeda bergabung.

Free­port menyadap berita-berita da­lam e-mail. Menurut dua orang yang mem­baca e-mail-e-mail itu pa­da saat itu, ada unit-unit militer tertentu, ma­sya­rakat se­tem­pat, dan kelompok-ke­lom­­pok ling­­kung­an hidup yang be­ker­ja­sama. Sebuah pertukaran informasi de­ngan menggunakan e-mail an­ta­ra seorang tokoh masyarakat de­ngan pimpinan organisasi ling­kungan hidup penuh dengan tak­tik intelijen militer. Dalam e-mail yang lain, seorang pimpinan or­ga­nisasi lingkungan meminta pa­ra ang­gotanya mundur karena de­monstrasi telah berubah menjadi ke­rusuhan.

Dari wawancara yang dila­ku­kan, bekas pejabat dan pejabat Free­port menyatakan, mereka terkejut melihat sejumlah orang de­ngan potongan ram­but militer, me­ngenakan sepatu tem­­pur dan meng­genggam radio wal­kie-tal­kie di antara para perusuh itu. Orang-orang itu terlihat menga­rah­kan kerusuhan itu, dan pada sa­tu ke­ti­ka, mengarahkan massa menuju ke la­bo­­ratorium Freeport yang ke­mudian me­reka obrak-ab­rik.

4.3 Keamanan

Dokumen-dokumen Freeport menunjukkan, dari tahun 1998 sampai 2004 Freeport memberikan hampir 20 juta dolar kepada para jenderal, kolonel, mayor dan kapten militer dan polisi, dan unit-unit militer. Setiap komandan menerima puluhan ribu dolar, bahkan dalam satu kasus sampai mencapai 150.000 dolar, sebagaimana tertera dalam dokumen itu.

Dokumen-dokumen itu diberikan kepada New York Times oleh seseorang yang dekat dengan Freeport, dan menurut bekas karyawan maupun karyawan Freeport sendiri, dokumen-dokumen itu asli alias otentik. Dalam respon tertulisnya kepada New York Times, Freeport menyatakan bahwa perusahaan itu telah mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan undang-undang Amerika Serikat dan Indonesia untuk memberikan lingkungan kerja yang aman bagi lebih dari 18.000 karyawannya maupun karyawan perusahaan-perusahaan kontraktornya. Freeport juga mengatakan tidak punya alternatif lain kecuali tergantung sepenuhnya kepada militer dan polisi Indonesia dan keputusan-keputusan yang diambil dalam kaitannya dengan hubungan dengan pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga keamanannya, adalah kegiatan bisnis biasa.

Dalam waktu singkat, Freeport menghabiskan 35 juta dolar untuk membangun infrastruktur militer — barak-barak, kantor-kantor pusat, ruang-ruang makan, jalan — dan perusahaan juga memberikan para komandan 70 buah mobil jenis Land Rover dan Land Cruiser, yang diganti setiap beberapa tahun. Semua memperoleh sesuatu, bahkan juga angkatan laut dan angkatan udara. Menurut bekas karyawan dan karyawan Freeport, ketika itu perusahaan ini sudah merekrut seorang bekas agen lapangan CIA, dan atas rekomendasinya, perusahaan kemudian mendekati seorang atase militer di Kedubes Amerika Serikat di Jakarta dan memintanya untuk bergabung. Kemudian dua orang bekas perwira militer Amerika Serikat direkrut, dan sebuah departemen khusus, yang diberi nama Perencanaan Operasi Darurat (Emergency Planning Operation) didirikan untuk menangani hubungan baru Freeport dengan militer Indonesia.

Departemen Perencanaan Operasi Darurat yang baru ini mulai melakukan pembayaran bulanan kepada para komandan TNI, sementara kantor Pengelolaan Risiko Keamanan (Security Risk Management office) mengatur pembayaran kepada polisi. Informasi ini diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan dan keterangan bekas karyawan dan karyawan Freeport. Menurut dokumen perusahaan, Freeport membayar paling sedikit 20 juta dolar (sekitar Rp 184 miliar) kepada militer dan polisi di Papua dari tahun 1998 sampai bulan Mei 2004. Kemudian ada juga tambahan 10 juta dolar (sekitar Rp 92 miliar) yang juga dibayarkan kepada militer dan polisi pada jangka waktu itu sehingga totalnya sekitar Rp 276 miliar.

New York Times menerima dokumen keuangan Freeport selama tujuh tahun dari seorang yang dekat dengan perusahaan itu. Tambahan dokumen selama tiga tahun diberikan oleh Global Witness, sebuah LSM yang mengeluarkan laporan pada bulan Juli, yang berjudul Paying for Protection (Bayaran Perlindungan) [1] tentang hubungan Freeport dengan militer Indonesia. Diamird 0’Sullivan, yang bekerja untuk Global Witness di London, mengkritik pembayaran yang dilakukan Freeport itu.

Menurut perusahaan, semua pengeluaran yang dilakukannya itu harus melalui proses pemeriksaan anggaran. Catatan yang diterima New York Times menunjukkan adanya pembayaran kepada perwira-perwira militer secara perseorangan yang didaftarkan di bawah topik-topik seperti biaya makanan, jasa administrasi dan tambahan bulanan. Para komandan yang menerima dana tersebut tidak diharuskan menandatangani tanda terima.

Pendeta Lowry, yang pensiun dari Freeport pada bulan Maret 2004 tetapi tetap menjadi konsultan sampai bulan Juni, mengatakan, sebetulnya tidak ada alasan yang cukup bagi Freeport untuk memberikan dana secara langsung kepada para perwira militer itu.

Catatan perusahaan menunjukkan, penerima terbesar adalah komandan pasukan di daerah Freeport, Letnan Kolonel Togap F. Gultom. Selama enam bulan tahun 2001, ia diberikan hanya kurang sedikit dari 100.000 dolar untuk biaya makanan, dan lebih dari 150.000 dolar di tahun berikutnya. Di tahun 2002, Freeport juga memberikan uang kepada paling tidak 10 komandan lainnya mencapai lebih dari 350.000 dolar untuk biaya makan.

Menurut para bekas karyawan dan karyawan Freeport, pembayaran-pembayaran tersebut dilakukan kepada para perwira itu, kepada istri-istri dan anak-anak mereka, secara perorangan. Yang berpangkat jenderal terbang di kelas satu atau kelas bisnis, dan para perwira yang lebih rendah pada kelas ekonomi, demikian kata Brigadir Jenderal Ramizan Tarigan yang menerima tiket senilai 14.000 dolar pada tahun 2002 untuk dirinya dan anggota keluarganya.

Jenderal Tarigan yang menduduki posisi senior di kepolisian mengatakan, para perwira polisi dibolehkan menerima tiket pesawat udara karena gaji mereka sangat rendah tetapi adalah melanggar peraturan kepolisian untuk menerima pembayaran uang tunai. Pada bulan April 2002, Freeport membayar perwira senior militer di Papua, Mayor Jenderal Mahidin Simbolon, lebih dari 64.000 dolar untuk yang disebut dalam buku keuangan Freeport sebagai “dana untuk rencana proyek militer tahun 2002”.

Delapan bulan kemudian, di bulan Desember, Jenderal Simbolon menerima lebih dari 67.000 dolar untuk proyek aksi sipil kemanusiaan. Pembayaran-pembayaran ini pertama kali dilaporkan Global Witness. Jenderal Simbolon, yang kini menjadi Inspektur Jenderal Angkatan Darat Indonesia, menolak permohonan untuk diwawancarai.


emas batangan yang diperoleh PT. Freeport

Pada tahun 2003, sesudah terjadinya skandal Enron dan disahkannya Undang-undang Sarbanes-Oxley, yang mengharuskan praktek-praktek akuntansi keuangan yang lebih ketat pada perusahaan-perusahaan, Freeport mulai melakukan pembayaran kepada unit-unit militer ketimbang kepada para perwira secara individu. Demikian menurut catatan yang tersedia dan seperti yang dituturkan oleh bekas karyawan dan karyawan perusahaan ini.

Menurut catatan, perusahaan membayar unit-unit polisi di Papua sedikit di bawah angka 1 juta dolar di tahun 2003, didaftarkan di bawah topik-topik seperti “tambahan pembayaran bulanan,” “biaya administrasi” dan “dukungan administratif.” Freeport menyatakan kepada New York Times, di dalam menentukan jenis dukungan yang dapat diberikan, adalah merupakan kebijakan perusahaan untuk memperhitungkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM.” Menurut catatan yang diterima oleh New York Times, pasukan paramiliter polisi, yaitu Brigade Mobil (Brimob), yang sering dikutip oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat karena kekejamannya, menerima lebih dari 200.000 dolar di tahun 2003.

4.4 Sumber

* Laporan investigatif wartawan New York Times Jane Perlez, Raymond Bonner dan kontributor Evelyn Rusli, “Below a Mountain of Wealth, a River of Waste”, 27 Desember 2005. [2]
* Disunting dan diberitakan dalam bahasa Indonesia oleh Rakyat Merdeka dengan judul “Menyusuri Sungai Limbah Di Kaki Gunung Emas Freeport” secara bersambung pada 16-22 Februari 2006 [3]

V. Peristiwa

* 21 Februari 2006, terjadi pengusiran terhadap penduduk setempat yang melakukan pendulangan emas dari sisa-sisa limbah produksi Freeport di Kali Kabur Wanamon. Pengusiran dilakukan oleh aparat gabungan kepolisian dan satpam Freeport. Akibat pengusiran ini terjadi bentrokan dan penembakan. Penduduk sekitar yang mengetahui kejadian itu kemudian menduduki dan menutup jalan utama Freeport di Ridge Camp, di Mile 72-74, selama beberapa hari. Jalan itu merupakan satu-satunya akses ke lokasi pengolahan dan penambangan Grasberg. [4] [5]
* 22 Februari 2006, sekelompok mahasiswa asal Papua beraksi terhadap penembakan di Timika sehari sebelumnya dengan merusak gedung Plasa 89 di Jakarta yang merupakan gedung tempat PT Freeport Indonesia berkantor.
* 23 Februari 2006, masyarakat Papua Barat yang tergabung dalam Solidaritas Tragedi Freeport menggelar unjuk rasa di depan Istana, menuntuk presiden untuk menutup Freeport Indonesia. Aksi yang sama juga dilakukan oleh sekitar 50 mahasiswa asal Papua di Manado.
* 25 Februari 2006, karyawan PT Freeport Indonesia kembali bekerja setelah palang di Mile 74 dibuka.

* 27 Februari 2006, Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat menduduki kantor PT Freeport Indonesia di Plasa 89, Jakarta. Aksi menentang Freeport juga terjadi di Jayapura dan Manado.
* 28 Februari 2006, Demonstran di Plasa 89, Jakarta, bentrok dengan polisi. Aksi ini mengakibatkan 8 orang polisi terluka.
* 1 Maret 2006, demonstrasi selama 3 hari di Plasa 89 berakhir. 8 aktivis LSM yang mendampingi mahasiswa Papua ditangkap dengan tuduhan menyusup ke dalam aksi mahasiswa Papua [6] [7]. Puluhan mahasiswa asal Papua di Makassar berdemonstrasi dan merusak Monumen Pembebasan Irian Barat.
* 3 Maret 2006, masyarakat Papua di Solo berdemonstrasi menentang Freeport.
* 7 Maret 2006, demonstrasi di Mile 28, Timika di dekat bandar udara Moses Kilangin mengakibatkan jadwal penerbangan pesawat terganggu.
* 14 Maret 2006, massa yang membawa anak panah dan tombak menutup checkpoint 28 di Timika. Massa juga mengamuk di depan Hotel Sheraton.

* 15 Maret 2006, Polisi membubarkan massa di Mile 28 dan menangkap delapan orang yang dituduh merusak Hotel Sheraton. Dua orang polisi terkena anak panah.
* 16 Maret 2006, aksi pemblokiran jalan di depan Kampus Universitas Cendrawasih, Abepura, Jayapura, oleh masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Parlemen Jalanan dan Front Pepera PB Kota Jayapura, berakhir dengan bentrokan berdarah, menyebabkan 3 orang anggota Brimob dan 1 intelijen TNI tewas dan puluhan luka-luka baik dari pihak mahasiswa dan pihak aparat. [8] [9]
* 17 Maret 2006, Tiga warga Abepura, Papua, terluka akibat terkena peluru pantulan setelah beberapa anggota Brimob menembakkan senjatanya ke udara di depan Kodim Abepura [10]. Beberapa wartawan televisi yang meliput dianiaya dan dirusak alat kerjanya oleh Brimob.
* 22 Maret 2006, satu lagi anggota Brimob meninggal dunia setelah berada dalam kondisi kritis selama enam hari
* 23 Maret 2006, lereng gunung di kawasan pertambangan terbuka PT Freeport Indonesia di Grasberg, longsor dan menimbun sejumlah pekerja. 3 orang meninggal dan puluhan lainnya cedera [11].
* 23 Maret 2006, Kementerian Lingkungan Hidup mempublikasi temuan pemantauan dan penataan kualitas lingkungan di wilayah penambangan PT Freeport Indonesia. Hasilnya, Freeport dinilai tak memenuhi batas air limbah dan telah mencemari air laut dan biota laut.[12] [13]
* 18 April 2007, sekitar 9.000 karyawan Freeport mogok kerja untuk menuntut perbaikan kesejahteraan. Perundingan akhirnya diselesaikan pada 21 April setelah tercapai kesepakatan yang termasuk mengenai kenaikan gaji terendah [14]

Pranala luar

* (id) Situs resmi PT. Freeport Indonesia
* (en) “Paying For Protection”, laporan Global Witness
* (en) Freeport named one of 10 worst companies of 1996
* (en) Citra satelit tambang Freeport
* (en) The Mining giant in Timika West Papua
* (en) Freeport and Indonesia’s Security Forces: Troubling New Questions
* (id) Siaran pers Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengenai pencemaran lingkungan oleh PT. Freeport Indonesia

Catatan: Foto dan Gambar diperoleh dari berbagai sumber di Internet.

Sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia
http://nagapasha.blogspot.com/2011/01/sejarah-freeport-sampai-ke-indonesia.html

Artikel terkait: Data dan Fakta : Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Bentuk Penjajahan ‘VOC Gaya Baru’ (1967-2041)

%d bloggers like this: