Posts tagged ‘Ekonomi Syariah’

Mengapa Ekonomi Syariah Penting untuk Indonesia?

ekosyariah

Oleh: H. Hendri Tanjung, Ph.D

Bangsa yang maju dicirikan oleh Gross Domestic Product (GDP) per kapita yang tinggi, sedangkan bangsa yang mulia dicirikan oleh bangsa yang memiliki akhlaq yang tinggi.

Setidaknya ada empat kategori bangsa di dunia terkait dengan pendapatan dan akhlaq ini:

Pertama, adalah bangsa yang memiliki pendapatan tinggi dan akhlaq yang tinggi sekaligus. Inilah yang menjadi impian setiap bangsa yang diberi istilah “Baldatun Toyyibatun wa robbun Gofuur”.

Kedua, bangsa yang memiliki pendapatan rendah, tetapi akhlaq yang tinggi. Bangsa ini dikategorikan bangsa yang miskin tapi bermartabat. Yang dalam bahasa sederhananya, bangsa yang penduduknya sabar dalam kemiskinannya.

Ketiga, adalah bangsa yang pendapatannya tinggi, namun akhlaqnya rendah, ini adalah bangsa kaya yang sombong, dimana penduduknya banyak terjangkiti penyakit stress, depresi, dan penyakit-penyakit kejiwaan lainnya.

Keempat, bangsa yang pendapatannya rendah dan akhlaqnya rendah. Ini adalah bangsa barbar yang hancur peradabannya. Bangsa ini akan mengalami tingkat kriminalitas yang tinggi. masyarakatnya miskin dan tidak punya etika maupun kebaikan sama sekali.

Untuk mencapai pendapatan yang tinggi, diperlukan penguasaan ekonomi lewat penguasaan ilmu-ilmu dasar (Fisika, Kimia, Biologi dan Matematika), ilmu-ilmu rekayasa, ilmu-ilmu tubuh manusia (kedokteran, psikologi, dll), ilmu-ilmu social (sosiologi, politik, hukum, sejarah, dll), ilmu-ilmu humaniora, serta ilmu-ilmu ekonomi (bisnis, manajemen, akuntansi, keuangan, dan lain-lain). Untuk mencapai akhlaq yang mulia, diperlukan penguasaan ilmu-ilmu agama seperti aqidah dan syariah dan pengamalannya dalam kehidupan sehari hari. Dalam perkawinan antara ekonomi dan agama inilah lahirnya Ekonomi Syariah.

MES

Mengapa Ekonomi Syariah itu penting? Setidaknya ada dua alasan besar yang dapat menjelaskan hal ini.

Pertama, Karena ekonomi barat berlandaskan pada model-model yang salah.

Kedua, Ekonomi Barat tidak cocok dengan kita yang masih mempercayai agama sebagai tuntunan hidup.

1. Ekonomi Barat berlandaskan pada model-model ekonomi yang keliru

Setidaknya ada tiga alasan untuk menjelaskannya. Pertama, Apa yang diprediksi oleh ekonom barat, tidak benar. Persis sebulan sebelum The Great Depression terjadi, ekonom ternama Fisher meramalkan bahwa Amerika akan mencapai kejayaan emasnya. Krisis-krisis yang terjadi sebelum ini seperti krisis Meksiko, Krisis Rusia, maupun Krisis Asia Tenggara tidak dapat diprediksi oleh ekonom-ekonom ini. Bahkan sebaliknya, persis sebelum terjadinya krisis mereka mengeluarkan pernyataan bahwa ekonomi Negara-Negara tersebut akan meroket. Empat tahun sebelum krisis menghantam Indonesia, World Bank memprediksi bahwa Indonesia akan menjadi Macan Asia.

Kedua, Treatment yang mereka lakukan untuk memperbaiki ekonomi setelah krisis terjadi, seringkali diakhiri dengan memburuknya keadaan ekonomi bangsa. Di Indonesia, misalnya, IMF dan World bank mengatakan bahwa salah satu tindakan pengobatan yang harus dilakukan adalah mencabut subsidi BBM. Pada tanggal 4 Mei 1998 presiden Soeharto mengumumkan kenaikan harga BBM 70 persen dan besoknya menerapkan tarif angkutan naik 67 persen. Hal ini menimbulkan protes yang sangat keras, khususnya Jakarta. Akhirnya, tanggal 21 Mei Presiden Soeharto mundur dan habibie sebagai presiden. Apa yang kita kenal dengan krisis moneter telah menjelma menjadi krisis ekonomi, social dan politik (World Bank, 2004).

Ketiga, ekonomi barat hanya memfokuskan diri pada pengamatan atau observasi semata dengan menghilangkan faktor-faktor lainnya. Misalnya, hanya dengan mengamati dua variable, seseorang dapat mengambil suatu kesimpulan dan mendasarkan kebijakan yang harus diambil menurut kesimpulan itu. Dalam Export Led Growth Hypothesis (ELGH), hanya dengan mengamati dua variable (pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan GDP), banyak ekonom yang kemudian mengambil kebijakan yang berkaitan dengan ekspor. Jika disimpulkan bahwa Export leads to Growth (ELG), maka kebijakan yang diambil adalah terlebih dahulu meningkatkan pertumbuhan ekspor baru pertumbuhan ekonomi akan dicapai. Ini merupakan pandangan Neoclassical. Jika disimpulkan bahwa Growth leads to Export (GLE), maka kebijakan yang diambil adalah terlebih dahulu meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru pertumbuhan ekspor akan dicapai.

Pada kenyataannya, kesimpulan yang diambil oleh ekonom berbeda-beda bergantung pada asumsi yang digunakannya meskipun menggunakan data yang sama dari variable yang sama. Portugal misalnya, menurut Oxley’s (1993), dengan menggunakan data tahunan pada variable real export dan real GDP dari tahun 1865 hingga 1991, disimpulkan ELG dengan menggunakan metode Vector Error Correction Model(VECM) dengan asumsi ‘deterministic trend’. Tetapi, dengan mengubah sedikit asumsinya masih dalam data yang sama dan metode VECM yang sama, hanya saja asumsinya diubah menjadi ‘no deterministic trend’, maka kesimpulannya berubah menjadi bidirectional causality yang artinya, ELG dan GLE terjadi. Kalau sudah begini, kita dapat mengambil kebijakan apapun, hanya dengan mengubah asumsi-asumsi model diatas.

2. Ekonomi Barat tidak cocok dengan Budaya kita

Budaya kita masih mempercayai agama sebagai tuntunan hidup. Setidaknya ada empat alasan yang dapat menerangkan ini. Pertama, Teori ekonominya berdasar sejarah dan fakta masyarakat saat itu, misalnya saja teori Hutcheson yang menyatakan bahwa Pendapatan = Konsumsi + tabungan. Tidak ada yang salah dalam teori tersebut, karena perilaku masyarakat Inggris saat itu memang demikian. Yang salah adalah, kenapa tidak ada cara lain untuk merumuskan teori itu misalnya, Pendapatan = konsumsi + tabungan + zakat + infaq?

Kedua, Ekonomi Barat terlalu menyederhanakan masalah. Terlalu banyak variabel yang diabaikan dan dimasukkan dalam asumsi ceteris paribus, artinya dianggap tetap dan tidak berubah. Mereka pun terkadang salah kaprah dalam menggunakan matematika, padahal terkadang matematika tidak dapat menjelaskan keseluruhan faktor yang melandasi terjadinya sebuah fenomena. Contohnya adalah fungsi kepuasan (utility function), di mana penggunaan matematika ternyata belum mampu menerangkan secara utuh keseluruhan faktor yang menjelaskan tingkat kepuasan masyarakat.

Ketiga, manusia seperti partikel dan hanya menuruti satu hukum, yaitu mementingkan diri sendiri (selfish). Ini tidak benar. Mari kita lihat ultimatum game yang dijelaskan melalui eksperimen. Dariultimatum game, dapat dijelaskan bahwa manusia itu tidak selfish. Manusia memiliki motivasi lain dalam perilaku ekonomi seperti keinginan berkorban, mencintai, dan keinginan menolong.

Keempat, ekonomi Barat menganut falsafah bebas nilai (positivism). Agama mengatur nilai-nilai (baik-buruk, halal-haram). Barat tidak memiliki pilihan karena mereka tidak punya wahyu. Sementara bagi kita, kita tidak bisa menjalankan ekonomi tanpa nilai-nilai. Terbukti salah satu penyebab utama terjadinya krisis global saat ini adalah akibat tidak adanya peran etika dan moralitas dalam ekonomi.

Melihat dua argumen utama diatas, yaitu ekonomi barat berlandaskan pada model-model yang salah dan Ekonomi Barat tidak cocok dengan kita yang masih mempercayai agama sebagai tuntunan hidup, maka di sinilah momentum ekonomi syariah untuk memberi solusi permasalahan ekonomi bangsa. Salah satu ciri dari ekonomi syariah yaitu berdasarkan azas kemurahan hati di mana ditunjukkan dengan konsep saling menolong satu sama lain. Dengan dasar ini, musuh utama ekonomi yaitu kemiskinan akan dapat terselesaikan. Bersamaan dengan itu, nilai-nilai moral bangsa akan dapat dibangun dengan menghilangkan berbagai perilaku selfish (egois, mementingkan diri sendiri) seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Bukankah Bert Hofman mengatakan bahwa korupsi adalah akar masalah ekonomi Indonesia?

—Wallahu A’lam bish showab—

 [1] disampaikan pada acara silaturrahmi menyambut bulan suci Ramadhan 1431 H di Mesjid Nurul I’lmi (Puslitbang Tanaman Pangan) Bogor.
______________________________________________________________________________________

*Penulis adalah Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana Univ. Ibn Khaldun Bogor; Ketua Departemen Pengembangan SDM Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia; Anggota Komite Bidang Pengembangan Moneter, Fiskal dan Publik Islami, Masyarakat Ekonomi Syariah; serta Anggota Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional.

Matinya Teori Ekonomi Kapitalisme dan Peluang Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Sistem Perekonomian Dunia

Ditulis oleh : Agustianto

The Death Of Economics

Dengan kegagalan kapitalisme membangun kesejahteran umat manusia di muka bumi, maka isu Kematian ilmu ekonomi semakin meluas di kalangan para cendikiawan dunia. Banyak pakar yang secara khusus menulis buku tentang The Death of Economics tersebut, antara lain Paul Ormerod, Umar Ibrahim Vadillo, Critovan Buarque, dan lainnya.

Adalah Paul Ormerod menulis buku berjudul The Death of Economics (1994) (Matinya Ilmu Ekonomi). Ormerod menandaskan bahwa ahli ekonomi terjebak pada ideologi kapitalisme yang mekanistik yang ternyata tidak memiliki kekuatan dalam membantu dan mengatasi resesi ekonomi yang melanda dunia. Mekanisme pasar yang merupakan bentuk dari sistem yang diterapkan kapitalis cenderung pada pemusatan kekayaan pada kelompok orang tertentu.

Mirip dengan buku Ormerod, muncul pula Umar Vadillo dari Scotlandia yang menulis buku, ”The Ends of Economics” yang mengkritik secara tajam ketidakadilan sistem moneter kapitalisme. Kapitalisme justru telah melakukan ”perampokan” terhadap kekayaan negara-negara berkembang melalui sistem moneter fiat money yang sesungguhnya adalah riba.

Dari berbagai analisa para ekonom dapat disimpulkan, bahwa teori ekonomi kapitalisme telah mati karena beberapa alasan:

Pertama, teori ekonomi Barat (kapitalisme) telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang sangat dalam, khususnya karena sistem moneter yang hanya menguntungkan Barat melalui hegemoni mata uang kertas dan sistem ribawi.

Kedua, Teori ekonomi kapitalisme tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Ketiga, paradigmanya tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ada dikotomi antara individu, masyarakat dan negara.

Keempat, Teori ekonominya tidak mampu menyelaraskan hubungana antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara berkembang.

Kelima, terlalaikannya pelestarian sumber daya alam.

Alasan-alasan inilah yang oleh Mahbub al-Haq (1970) dianggap sebagai dosa-dosa para perencana pembangunan kapitalis. Kesimpulan ini begitu jelas apabila pembahasan teori ekonomi dihubungkan dengan pembangunan di negara-negara berkembang. Sementara itu perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kesenjangan antara negara-negara berpendapatan tinggi dan negara-negara berpendapatan rendah, tetap menjadi indikasi bahwa globalisasi belum menunjukkan kinerja yang menguntungkan bagi negara miskin. (The World Bank, 2002).

Sejalan dengan Ormerod dan Vadillo, belakangan ini muncul lagi ilmuwan ekonomi terkemuka bernama E.Stigliz, pemegang hadiah Nobel ekonomi pada tahun 2001. Stigliz adalah Chairman Tim Penasehat Ekonomi President Bill Clinton, Chief Ekonomi Bank Dunia dan Guru Besar Universitas Columbia. Dalam bukunya “Globalization and Descontents, ia mengupas dampak globalisasi dan peranan IMF (agen utama kapitalisme) dalam mengatasi krisis ekonomi global maupun lokal. Ia menyatakan, globalisasi tidak banyak membantu negara miskin. Akibat globalisasi ternyata pendapatan masyarakat juga tidak meningkat di berbagai belahan dunia. Penerapan pasar terbuka, pasar bebas, privatisasi sebagaimana formula IMF selama ini menimbulkan ketidakstabilan ekonomi negara sedang berkembang, bukan sebaliknya seperti yang selama ini didengungkan barat bahwa globalisasi itu mendatangkan manfaat.. Stigliz mengungkapkan bahwa IMF gagal dalam misinya menciptakan stabilitas ekonomi yang stabil.

Karena kegagalan kapitalisme itulah, maka sejak awal, Joseph Schumpeter meragukan kapitalisme. Dalam konteks ini ia mempertanyakan, “Can Capitalism Survive”?. No, I do not think it can. (Dapatkah kapitalisme bertahan ?. Tidak, saya tidak berfikir bahwa kapitalisme dapat bertahan). Selanjutnya ia mengatakan, ” Capitalism would fade away with a resign shrug of the shoulders”,Kapitalisme akan pudar/mati dengan terhentinya tanggung jawabnya untuk kesejahteraan (Heilbroner,1992).

Sejalan dengan pandangan para ekonom di atas, pakar ekonomi Fritjop Chapra dalam bukunya, The Turning Point, Science, Society and The Rising Culture (1999) dan Ervin Laszio dalam buku 3rd Millenium, The Challenge and The Vision (1999), mengungkapkan bahwa ekonomi konvensional (kapitalisme) yang berlandaskan sistem ribawi, memiliki kelemahan dan kekeliruan yang besar dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan moral. Kelemahan itulah menyebabkan ekonomi (konvensional) tidak berhasil menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia. Yang terjadi justru sebaliknya, ketimpangan yang semakin tajam antara negara-negara dan masyarakat yang miskin dengan negara-negara dan masyarakat yang kaya, demikian pula antara sesama anggota masyarakat di dalam suatu negeri. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa untuk memperbaiki keadaan ini, tidak ada jalan lain kecuali mengubah paradigma dan visi, yaitu melakukan satu titik balik peradaban, dalam arti membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang memiliki nilai dan norma yang bisa dipertanggungjawabkan.

Titik balik peradaban versi Fritjop Chapra sangat sesuai dengan pemikiran Kuryid Ahmad ketika memberi pengantar buku Umar Chapra, ”The Future of Economics : An Islamic Perspective (2000), yang mengharuskan perubahan paradigma ekonomi. Hal yang sama juga ditulis oleh Amitai Etzioni dalam buku, ”The Moral Dimension : Toward a New Economics” (1988), yakni kebutuhan akan paradigm shift (pergeseran paradigma) dalam ekonomi.

Sejalan dengan pandangan para ilmuwan di atas, Critovan Buarque, ekonom dari universitas Brazil dalam buknya, “The End of Economics” Ethics and the Disorder of Progress (1993), melontarkan sebuah gugatan terhadap paradigma ekonomi kapitalis yang mengabaikan nilai-nilai etika dan sosial.

Paradigma ekonomi kapitalis tersebut telah menimbulkan efek negatif bagi pembangunan ekonomi dunia, yang disebut Fukuyama sebagai ”Kekacauan Dahsyat” dalam bukunya yang paling monumental, “The End of Order” (1997), yakni berkaitan dengan runtuhnya solidaritas sosial dan keluarga.

Meskipun di Barat, ada upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, namun upaya itu gagal, karena paradigmanya tetap didasarkan pada filsafat materialisme dan sistem ekonomi ribawi. Kemandulan yang dihasilkan elaborasi teori dan praktek Filsuf Sosial Amerika, John Rawis dalam buku “The Theory of Justice” (1971) yang ditanggapi oleh Robert Nozik dalam bukunya “Anarchy, State and Utopia” (1974), telah menjadi contoh yang mempresentasikan kegagalan teori keadilan versi Barat.

Ekonomi Syariah bukan OPSI, tetapi SOLUSI!

Ketika sistem ekonomi kapitalisme mengalami kerapuhan dan ”kematian”, maka sekali lagi ditegaskan, bahwa peluang (chance) ekonomi syariah makin terbuka luas untuk berkembang dan menjadi solusi sistem perekonomian dunia. Gejala tersebut semakin menunjukkan realitanya ketika 75 negara di dunia telah mempraktekkan sistem ekonomi dan keuangan Islam, baik di Asia, Eropa, Amerika maupun Australia. Demikian pula dalam bidang akademis, beberapa universitas terkemuka di dunia sedang giat mengembangkan kajian akademis tentang ekonomi syariah. Harvard University merupakan universitas yang aktif mengembangkan forum dan kajian-kajian ekonomi syariah tersebut. Di Inggris setidaknya 6 (enam) universitas mengembangakan kajian-kajian ekonomi syari’ah. Demikian pula di Australia oleh Mettwally dan beberapa negara Eropa seperti yang dilakukan Volker Ninhaus. Para ilmuwan ekonomi Islam, bukan saja kalangan muslim, tetapi juga non muslim.

Di Indoinesia, malah sebaliknya, masih banyak pakar ekonomi dari kaum muslimin yang masih memiliki paradigma sekuler sehingga belum tertarik kepada ekonomi Islam karena belum mempelajari dan belum mengerti tentang ekonomi Islam tersebut. Seandainya mereka secara jujur dan pikiran yang jernih mempelajarinya, niscaya mereka akan tertarik dan berdecak kagum melihat keunggulan ekonomi ilahiyah ini. Indonesia Syariah Expo merupakan momentum paling strategis untuk menarik perhatian para pakar dan seluruh masyarakat untuk melihat produk dan keunggulan ekonomi syariah tersebut yang pada gilirannya menerapkan ekonomi syariah dalam seluruh aktivitas ekonomi dan keuangannya baik dalam konteks individu, keluarga, perusahaan maupun negara.

* Penulis adalah Dosen Ekonomi dan Keuangan Syariah Pascasarjana PSTTI UI, Sekjen DPP IAEI dan Dosen Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia Jakarta

http://pesantrenvirtual.com

Peran Penting Ulama untuk Besarkan Ekonomi Syariah


BNI Syariah

JAKARTAUlama memiliki peran penting untuk menyosialisasikan industri syariah di Indonesia. Melalui ulama diharapkan sosialisasi industri yang baru seumur jagung ini dapat berkembang semakin pesat.

Sayangnya sedikit sekali ulama yang memahami betul mengenai industri syariah. Hal ini mengakibatkan ulama sulit menyampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya industri tersebut. “Peran ulama dalam sosialisasi asuransi syariah sangat besar,” kata Ketua I Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI), Agustianto, Jumat (11/5).

Hal tersebut tidak bisa diabaikan. Ulama merupakan salah satu ujung tombak perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Seperti yang disampaikan Rasulullah dalam haditsnya, kata Agus, yaitu ada dua kelompok penting dalam masyarakat yang jika kelompok ini baik, maka masyarakatnya akan menjadi baik pula. Mereka adalah pemerintah dan ulama.

Baik industri dan regulator dinilai kurang memberi porsi untuk sosialisasi industri syariah kepada ulama. Padahal kesempatan penyampaian ke masyarakat cukup besar.

Untuk itu perlu adanya pemberdayaan ulama di bidang ekonomi syariah, agar pemahaman para ulama terhadap sektor ini betul-betul baik. Sehingga ulama pun bisa menyampaikan pentingnya ekonomi syariah kepada masyarakat.

Tidak semua ulama paham akan ekonomi syariah. Ulama bukan yang memahami bagian perekonomiannya. Untuk itu para ulama perlu diberi pemahaman lebih terkait sistem ekonomi baru ini.

Agus mengatakan hal ini sudah dilakukan beberapa waktu lalu di Medan. Pihaknya memberikan workshop kepada para ulama, terkait penting dan seperti apa bentuk ekonomi syariah ini. Hasilnya cukup menggembirakan. Para ulama terbuka wawasannya dalam memberikan ceramah pada masyarakat. “Jadi ulama kini tidak hanya memberikan wawasan ibadah saja, tapi juga hal lain yang masih berhubungan dengan ibadah,” kata Agus.

Workshop selalu dilakukan oleh institusi-institusi terkait. Misalnya saja Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memberikan pelatihan dan wawasan pada ulama soal ekonomi syariah. Diharapkan workshop ini bisa terus dilakukan secara rutin agar ekonomi syariah sampai ke hati masyarakat dan menjadi sistem ekonomi yang digunakan di masa depan.

Sosialisasi selalu dilakukan ulama di berbagai waktu dan kesempatan. KH Didin, misalnya, selalu sempat memberikan pengetahuan soal industri syariah, baik perbankan maupun asuransi syariah di sela khutbahnya. “Saya selalu mengajak masyarakat untuk menaruh perhatian kepada industri syariah,” ujar KH Didin.

Para ulama selalu berupaya untuk memaparkan mengenai keuntungan menggunakan metode syariah di industri baik perbankan maupun asuransi. Sosialisasi ini harus sejalan dengan produk-produk yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Produk syariah diharapkan jangan hanya dapat digunakan untuk masyarakat di kalangan atas saja, tetapi masyarakat dominan di Indonesia.

Sosialisasi ini juga tidak hanya dilakukan sendiri oleh ulama, kata Didin, tetapi harus juga didukung oleh pelaku industri sendiri serta pemerintah. “Apabila dilakukan bersama-sama, ekonomi syariah akan berkembang jauh lebih cepat,” tutur Didin

republika.co.id

Perbankan Syariah: Perkembangan dan Penjelasan

Fenomena perbankan Syariah

Dewasa ini bank syariah menjadi salah satu sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia. Beberapa fakta pesatnya pertumbuhan perbankan syariah dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah:

1. Dana Pihak Ketiga, jumlah dana masyarakat yang ditempatkan di perbankan:
______________________________________________________________________
Keterangan > Des 05 > Des 06 > Des 07 > Des 08 > Des 09 > Juni 10
______________________________________________________________________
Bank umum >1,127,937 >1,287,102 > 1,510,834 > 1,753,292 > 1,950,712 > 2,096,036
______________________________________________________________________
Bank syariah > 15,581 > 19,347 > 28,011 > 36,852 > 52,271 > 58,078
______________________________________________________________________
Market share bank syariah > 1.38% > 1.50% > 1.85% > 2.10% > 2.68% > 2.77%
______________________________________________________________________

2. Pembiayaan, jumlah dana yang disalurkan perbankan kepada masyarakat:
______________________________________________________________________
Pembiayaan > Des 05 > Des 06 > Des 07 > Des 08 > Des 09 > Juni 10
______________________________________________________________________
Bank Umum > 695,648 > 792,297 > 1,002,012 > 1,307,688 > 1,437,930 > 1,586,492
______________________________________________________________________
Bank Syariah > 12,405 > 16,113 > 20,717 > 26,109 > 34,452 > 46,260
______________________________________________________________________
Market share bank syariah > 1.78% > 2.03% > 2.07% > 2.00% > 2.40% > 2.92%
______________________________________________________________________

3. Aset, total kekayaan yang dimiliki perbankan:
______________________________________________________________________
Aset > Des 05 > Des 06 > Des 07 > Des 08 > Des 09 > Juni 10
______________________________________________________________________
Bank umum > 1,469,827 > 1,693,850 > 1,986,501 > 2,310,557 > 2,534,106 > 2,678,265
______________________________________________________________________
Bank syariah > 20,880 > 26,722 > 33,016 > 49,555 > 66,090 > 75,205
______________________________________________________________________
Market share bank syariah > 1.42% > 1.58% > 1.66% > 2.14% > 2.61% > 2.81%
______________________________________________________________________

Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan dan Aset perbankan syariah tumbuh lebih pesat dibandingkan perbankan umum sehingga market share perbankan syariah terhadap perbankan umum senantiasa meningkat.

4. Hal ini ditopang oleh outlet perbankan syariah yang tumbuh pesat:
______________________________________________________________________
Jumlah Outlet > Des 05 > Des 06 > Des 07 > Des 08 > Des 09 > Juni 10
______________________________________________________________________
Konvensional > 8,236 > 9,110 > 9,680 > 10,868 > 12,837 > 12,972
______________________________________________________________________
Syariah > 434 > 509 > 568 > 790 > 998 > 1,302
______________________________________________________________________
Perbandingan > 5.27% > 5.59% > 5.87% > 7.27% > 7.77% > 10.04%
______________________________________________________________________

Selain ekspansi perbankan syariah untuk meningkatkan jumlah outletnya, pertumbuhan outlet yang pesat juga karena maraknya pembukaan bank syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) ataupun Unit Usaha Syariah (UUS).

Perkembangan ini membuat banyak pihak, mulai pemerintah, akademisi, perusahaan hingga masyarakat mencoba untuk memahami perbankan syariah lebih jauh, mulai dari filosofi, sistem operasional hingga produknya.

Filosofi perbankan syariah

Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah merupakan bagian dari muamalat (hubungan antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari al-Qur`an dan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Perbankan syariah juga tidak dapat dilepaskan dari paradigma ekonomi syariah.

Berikut beberapa paradigma ekonomi syariah:

1. Tauhid. Dalam pandangan Islam, salah satu misi manusia diciptakan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah SWT: ”Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku” (51:56). Pengambaan diri ini merupakan realisasi tauhid seorang hamba kepada Pencipta-Nya. Konsekuensinya, segenap aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

2. Allah SWT sebagai pemilik harta yang hakiki. Prinsip ekonomi syariah memandang bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki dari harta. ” Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ” (2:284). Manusia hanya mendapatkan titipan harta dari-Nya, sehingga cara mendapatkan dan membelanjakan harta juga harus sesuai dengan aturan dari pemilik hakikinya, yaitu Allah SWT.

3. Visi global dan jangka panjang. Ekonomi syariah mengajarkan manusia untuk bervisi jauh ke depan dan memikirkan alam secara keseluruhan. Ajaran Islam menganjurkan ummatnya untuk mengejar akhirat yang merupakan kehidupan jangka panjang, tanpa melupakan dunia: ”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (28: 77). Risalah Islam yang diturunkan kepada Muhammad SAW pun mengandung rahmat bagi alam semesta: ”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (23:107). Dengan demikian dalam dimensi waktu, ekonomi syariah mempertimbangkan dampak jangka panjang, bahkan hingga kehidupan setelah dunia (akhirat). Sedangkan dalam dimensi wilayah dan cakupan, manfaat dari ekonomi syariah harus dirasakan bukan hanya oleh manusia, melainkan alam semesta.

4. Keadilan. Allah SWT telah memerintahkan berbuat adil: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (4: 48). Bahkan, kebencian seseorang terhadap suatu kaum tidak boleh dibiarkan sehingga menjadikan orang tersebut menjadi tidak adil: ”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (5:8).

5. Akhlaq mulia. Islam menganjurkan penerapan akhlaq mulia bagi setiap manusia. bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa: ”Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia” (HR. Malik). Termasuk saat mereka beraktivitas dalam ekonomi. Akhlaq mulia semisal ramah, suka menolong, rendah hati, amanah, jujur sangat menopang aktivitas ekonomi tetap sehat. Contoh terbaik dalam akhlaq adalah Muhammad SAW, sehingga Allah SWT memuji beliau: ”Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung” (68:4). Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad sangat dipercaya oleh kaumnya sehingga diberi gelar ’al-Amin’ (yang terpercaya). Hasilnya, beliau menjadi pengusaha yang sukses.

6. Persaudaraan. Islam memandang bahwa setiap orang beriman adalah bersaudara: ”Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara..” (49:10). Konsep persaudaraan mengajarkan agar orang beriman bersikap egaliter, peduli terhadap sesama dan saling tolong menolong. Islam juga mengajarkan agar perbedaan suku dan bangsa bukanlah untuk dijadikan sebagai pertentangan, melainkan sebagai sarana untuk saling mengenal dan memahami: ”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” (49:13).

Operasional perbankan syariah

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (shahibul mal) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor dan/atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil/marjin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok + bagi hasil/marjin kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana sedangkan bagi hasil/marjin akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Artinya dalam bank syariah, dana dari nasabah pendanaan harus di’usahakan’ terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itulah yang akan dibagi hasilkan untuk keuntungan bank syariah dan nasabah dana.

Skema-skema produk perbankan syariah

Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariah sebagaimana dijelaskan sbb.:

1. Pendanaan/Penghimpunan dana: Wadiah dan mudharabah.

a. Wadiah (titipan)

Dengan skema wadiah, nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah. Nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank syariah untuk beragam keperluan (yang sesuai syariah). Namun bila nasabah hendak menarik dana, bank syariah berkewajiban untuk menyediakan dana tersebut. Umumnya skema wadiah digunakan dalam produk giro dan sebagian jenis tabungan.
BSM menggunakan skema ini untuk BSM Giro, BSM TabunganKu dan BSM Tabungan Simpatik.

b. Mudharabah (investasi)

Dengan skema mudharabah, nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah untuk dikelola. Dalam skema ini, BSM berfungsi sebagai manajer investasi bagi nasabah dana. Nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan bisnis yang menguntungkan (dan sesuai syariah). Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dana dengan BSM sesuai nisbah yang telah disepakai di muka.
BSM menggunakan skema ini untuk BSM Deposito, Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana, BSM Tabungan Mabrur, BSM Tabungan Investa Cendekia dan BSM Tabungan Kurban.

2. Pembiayaan/Penyaluran dana: Murabahah, ijarah, istishna, mudharabah, musyarakah dsb.

a. Murabahah

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan marjin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + marjin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.
Hampir seluruh pembiayaan konsumtif BSM (BSM Griya, BSM Oto) menggunakan skema ini. Skema ini juga banyak dipergunakan BSM dalam pembiayaan modal kerja atau investasi yang berbentuk barang. Sekitar 70% pembiayaan bank syariah menggunakan skema murabahah.

b. Ijarah

Merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah. Umumnya, nasabah membayar sewa ke bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di muka.
BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Pembiayaan Eduka (pembiayaan untuk kuliah) dan BSM Pembiayaan Umrah. Beberapa pembiayaan investasi juga menggunakan skema ijarah, khususnya skema ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT).

c. Istishna

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan marjin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan marjin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi.

d. Mudharabah

Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi.

e. Musyarakah

Merupakan akad berbasis bagi hasil, dimana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha/investasi (biasanya sekitar 70 s.d. 80%).

f. Lainnya

3. Jasa: Wakalah, rahn, kafalah, sharf dsb.

a. Wakalah

Wakalah berarti perwalian/perwakilan. Artinya BSM bekerja untuk mewakili nasabah dalam melakukan suatu hal. BSM mengaplikasikan skema ini pada beragam layanannya semisal transfer uang, L/C, SKBDN dsb.
b. Rahn

Rahn bermakna gadai. Artinya bank syariah meminjamkan uang (qardh) kepada nasabah dengan jaminan yang dititipkan nasabah ke bank syariah. Bank syariah memungut biaya penitipan jaminan tersebut untuk menutup biaya dan keuntungan bank syariah.
BSM mengaplikasikan skema ini pada BSM Gadai Emas iB.

c. Kafalah

Dengan skema kafalah, bank syariah menjamin nasabahnya. Bila terjadi sesuatu dengan nasabah, bank syariah akan bertanggung jawab kepada pihak ke-3 sesuai kesepakatan awal.
BSM mengaplikasikan skema ini pada produk BSM Bank Garansi.

d. Sharf

Merupakan jasa penukaran uang. BSM mengaplikasikan skema ini untuk layanan penukaran uang Rupiah dengan mata uang negara lain, semisal US$, Malaysia Ringgit, Japan Yen dsb.

e. Lainnya

4. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional

Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara bank syariah dengan konvensional. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah hanya trik kamuflase untuk menggaet bisnis dari kalangan muslim segmen emosional. Sebenarnya cukup banyak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi hingga produk dan skema yang ditawarkan. Paradigma bank syariah sesuai dengan ekonomi syariah yang telah dijelaskan di muka. Sedangkan perbedaan lainnya adalah sbb.:

Jenis perbedaan Bank syariah # Bank konvensional
Landasan hukum Al Qur`an & as Sunnah + Hukum positif # Hukum positif
Basis operasional Bagi hasil # Bunga
Skema produk Berdasarkan syariah, semisal mudharabah, wadiah, murabahah, musyarakah dsb # Bunga
Perlakuan terhadap Dana Masyarakat Dana masyarakat merupakan titipan/investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar/di’usahakan’ terlebih dahulu # Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo
Sektor penyaluran dana Harus yang halal # Tidak memperhatikan halal/haram
Organisasi Harus ada DPS (Dewan Pengawas Syariah) # Tidak ada DPS
Perlakuan Akuntansi Accrual dan cash basis (untuk bagi hasil) # Accrual basis

Terdapat perbedaan pula antara bagi hasil dan bunga bank, yaitu sbb.:

Bunga # Bagi hasil
Suku bunga ditentukan di muka # Nisbah bagi hasil ditentukan di muka
Bunga diaplikasikan pada pokok pinjaman (untuk kredit) # Nisbah bagi hasil diaplikasikan pada pendapatan yang diperoleh nasabah pembiayaan
Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu secara sepihak oleh bank # Nisbah bagi hasil dapat berubah bila disepakati kedua belah pihak

5. FQA (Frequent Question & Answer)

a. Bolehkah non muslim menjadi nasabah bank syariah?

Boleh. Semangat syariah adalah rahmat bagi alam semesta, sebagaimana tertuang dalam al Qur`an: ”Dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta” (21:107). Dengan demikian, layanan perbankan syariah dapat dinikmati oleh muslim dan non muslim.

b. Saya mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, tapi ternyata angsuran yang harus saya bayar lebih mahal dibandingkan bank konvensional. Apakah ini sesuai syariah?

Aspek harga sebenarnya bukan merupakan wilayah syariah, melainkan wilayah bisnis. Maksudnya, penetapan harga suatu produk berdasarkan pertimbangan bisnis, yaitu supply, demand dan value yang diterima/dipersepsi oleh nasabah. Begitu pula dalam penetapan harga pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, memperhatikan supply, demand dan value untuk nasabah. Dalam praktiknya, terkadang suatu produk pembiayaan bank syariah lebih mahal dibandingkan bank konvensional, sedangkan produk pembiayaan lainnya lebih murah. Produk pembiayaan antara suatu bank syariah dengan bank syariah lainnya juga beragam.

c. Saat ini bank syariah marak memberikan program undian kepada nasabah, khususnya nasabah pendanaan. Bukankah undian termasuk dalam kategori perjudian?

Undian merupakan alat/instrumen yang bisa bernilai positif ataupun negatif (termasuk judi). Praktik undian yang diselenggarakan bank syariah bukan termasuk judi, karena nasabah tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti undian tersebut. Oleh karenanya, bank syariah diperbolehkan melakukan undian tersebut.

www.syariahmandiri.co.id

UMKM Indonesia Versus Prinsip Ekonomi Syariah

Oleh: Any Setianingrum ME Sy


Usaha kecil menjadi pangsa utama para rentenir.

Indonesia memiliki 51,3 juta unit UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) atau sekitar 99,91 persen dari total pelaku usaha bergerak di sektor UMKM (2009). Terdapat 97,1 persen (sekitar 90,9 juta) tenaga kerja di negeri ini yang bergantung pada sektor UMKM. Dengan jumlah penduduk 237,6 juta (2010) dan SDA yang dimiliki seharusnya Indonesia memiliki basis-basis UMKM yang kuat. Keberhasilan UMKM adalah keberhasilan masyarakat Indonesia, sebab sektor ini merupakan jumlah mayoritas dan memberikan kontribusi kepada negara pada banyak bidang. Data tahun 2009, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar Rp 2.609,4 triliun atau mencapai 55,6 persen. Kontribusi UMKM terhadap devisa negara sebesar Rp.183,8 triliun atau 20,2 persen, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2-4persen, dan merupakan nilai investasi yang signifikan mencapai Rp.640,4 triliun atau 52,9 persen.

Seharusnya Indonesia adalah rumah yang bersahabat bagi UMKM. Namun pada kenyataannya, tidak ringan kendala dan tantangan yang harus dihadapi sektor UMKM selama Republik ini berdiri. Diantara kendala klasik adalah permodalan, collateral, legalitas, akses pasar dan kualitas SDM. Salah satu contoh konkretnya, walaupun pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan dan peraturan guna menumbuhkembangkan UMKM, pada kenyataannya dari data tahun 2010, baru sekitar 30 persen UMKM yang mendapat akses pelayanan bank dan lembaga keuangan lainnya.

Sudah seharusnya berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah dikeluarkan untuk mendukung tumbuh kembang UMKM. Regulasi yang tidak adil akan menyebabkan berkurangnya produktivitas, meningkatnya ketergantungan pada impor, berkurangnya daya saing, dan menekan penghasilan masyarakat khususnya lapisan bawah, dan pada akhirnya perkembangan UMKM tersebut sulit terwujud. Pemegang kendali di negeri ini harus memiliki komitmen kuat pada kepentingan rakyat banyak, karena tindakan yang hanya mengamankan kepentingan individu/kelompok baik dengan regulasi yang tidak adil maupun praktek KKN/lainnya tidak akan menjamin tujuan individu/kelompok tersebut terkabul. Perjalanan keuntungan materi yang didapat dari kegiatan batil tidak ada yang bisa menjamin sampai pada tempatnya/tujuannya seperti yang diharapkan pelaku, justru bisa memberikan hasil sebaliknya kepada pelaku tersebut. Karena itulah regulasi harus dibuat benar-benar untuk kemaslahatan masyarakat luas.

Peluang bidang produk dan jasa masih sangat luas untuk digarap UMKM mengingat besarnya potensi sumber daya yang ada di wilayah Indonesia yang terbentang pada 17.504 pulau. Lingkaran peluang tersebut harus dipecahkan oleh berbagai elemen pelaku usaha dan lembaga/institusi terkait dengan pemerintah sebagai katalisatornya.

Bagaimana sulitnya menjadi pelaku usaha di negeri ini bisa digambarkan berdasarkan pemeringkatan Doing Business 2011, atau kemudahan berbisnis untuk wiraswasta lokal, yang dirilis Bank Dunia. Indonesia berada di peringkat 121 dari 183 negara, terhadap aspek-aspek regulasi bisnis kunci untuk perusahaan lokal. Peringkat 121 tersebut hampir sejajar dengan negara-negara kecil di Afrika, dan dibanding tahun lalu yang berada diperingkat 115, artinya tahun ini memburuk. Padahal secara keseluruhan yang terjadi di negara-negara di seluruh dunia, lebih dari setengah regulasi telah berubah dalam 5 tahun terakhir sehingga lebih mempermudah permulaan bisnis, perdagangan dan pembayaran pajak.

Bagaimana kedudukan UMKM dalam prinsip ekonomi syariah? Dalam prinsip ekonomi syariah, penopang utama perekonomian adalah sektor riil, sedangkan sektor moneter hanya sebagai pendukung. Prinsip tersebut dapat terlihat pada kinerja bank syariah yang memiliki tingkat FDR (Financing to Deposit Ratio) selalu di kisaran 100%, dimana sebagian besar pembiayaan disalurkan pada sektor UMKM. Bank syariah bukanlah financial sector based banking sebagaimana bank konvensional.
Sebaliknya, bank syariah adalah real sector based banking. Seluruh dana di bank syariah yang dikeluarkan harus memiliki underlying asset yang jelas. Sedangkan, banyak dana bank konvensional tidak mempunyai dampak terhadap pertumbuhan sektor riil, hal tersebut tercermin pada angka LDR (Loan to Deposit Ratio) yang masih berada dikisaran 70 persen (2009), lebih rendah dibanding FDR bank syariah. Dana bank konvensional juga banyak dibelikan SBI (Sertifikat Bank Indonesia) untuk mendapatkan pendapatan suku bunga tanpa risiko dan banyak pula digunakan untuk spekulasi di pasar uang, yang tidak mendorong pertumbuhan sektor riil.

Prinsip ekonomi Syariah menekankan perlunya menggerakkan sektor riil yang minus kegiatan maisir (spekulasi/judi), gharar (ketidakjelasan), riba, serta berbasis halal haram dan manfaat mudarat. Perekonomian yang dibangun di atas kekuatan sektor riil bertumpu pada produktivitas seluruh level masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya sehingga menciptakan keseimbangan ekonomi yang adil dan proposional, hingga membentuk mata rantai perekonomian yang stabil dan tidak mudah goyah/mengalami tekanan, khususnya ketika dia membesar. Berbeda halnya jika penopang utama perekonomian adalah sektor keuangan yang rentan melibatkan unsur maisir, gharar, riba dan mengabaikan pertimbangan halal haram serta manfaat mudarat. Bangunan perekonomian tersebut akan sangat rentan mengalami tekanan ketika besar, karena mata rantai ekonomi yang terbentuk tidak memiliki persenyawaan komprehensif dikarenakan tidak berkontribusi secara riil dengan seluruh unsur ekonomi, yang meliputi konsumen, produsen, barang/jasa riil, kejelasan transaksi, nilai moral dan etika yang sejalan dengan halal haram serta manfaat mudarat.

Saat ini dunia justru dikuasai oleh transaksi derivatif yang 100 kali lebih cepat berputar dibanding sektor riil. Demikian pula di Indonesia, transaksi non riil tersebut memiliki kecepatan 2 kali dibanding sektor riil. Besarnya volume transaksi derivatif tersebut hanya mudah diakses oleh pemilik modal, tidak bagi masyarakat luas, khususnya golongan menengah bawah. Lain halnya jika perekonomian besar karena banyaknya basis-basis industri, perdagangan, proyek dan kegiatan usaha individu/kemitraan, maka yang terjadi adalah simbiose mutualisme diatara seluruh level masyarakat/peserta ekonomi tanpa menimbulkan Zero sum game (keadaan dimana ada pihak yang mengambil keuntungan dengan menimbulkan kerugian di pihak lain).

Prinsip ekonomi syariah sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yang merupakan jumlah mayoritas dimana umat berada di dalamnya. Melalui denyut nadi kegiatan usaha yang digerakkan oleh rakyat lah, bangunan ekonomi sebuah negara akan mengukuhkan kekuatan, kestabilan, kemandirian dan kedaulatannya. Dan bukan melalui denyut nadi UMKM negara lain/perusahaan besar negara lain yang menditribusikan produk/jasanya di pasar milik rakyat Indonesia.

* Penulis adalah akademisi dan pengamat ekonomi syariah
Redaktur: Siwi Tri Puji B

republika.co.id

Akhir Hayat Ekonomi Ribawi

Oleh: Jusman Dalle

SISTEM ekonomi global yang dikonstruk oleh praktek ribawi akan segera berakhir. Hayatnya tak lama lagi. Kapitalisme yang menjadi patron ekonomi global, dan diagung-agungkan karena diyakini mampu menyejahterakan umat manusia, kini tinggal mitologi. Sektor perekonomian beberapa negara di Eropa seperti Yunani, Irlandia, Italia, dan Prancis terguncang dan terancam collaps. Sambut menyambut negara-negara di benua biru tersebut gulung tikar. Amerika dan bahkan Asia, juga ikut menanggung efek domino dari krisis tersebut.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi negara, misalnya memangkas dana jaminan sosial, menaikkan pajak, dan berbagai kebijakan yang mendeterminasi hak-hak rakyat. Rakyat pun muak melihat pemerintah lepas tangan sehingga berakibat pada terjadinya disparitas ekonomi.

Mereka mengekspresikan kekesalan dengan aksi demonstrasi. Sebagaimana survey yang dilansir oleh Gfk Roper Public Affairs and Corporate Communications, tak kurang dari sepertiga rakyat Amerika Serikat (AS) yaitu 37%, mendukung aksi protes yang telah menyebar dari New York ke kota-kota lain di AS tersebut.

Akhir Kapitalisme

Wall street, pusat New York Stock Exchange yang menjadi sentrum kepentingan finansial di AS dan selama ini menjadi ikon serta parameter ekonomi global, dikecam. Bahkan kompleks Wall Street yang menjadi jantung bisnis dan perputaran uang di AS, terus diprotes aktifis anti kapitalisme. Gerakan tersebut menamakan diri “Occupy Wall Street”, gerakan menduduki Wall Street. Gerakan tersebut telah menggurita di lebih dari 83 negara di berbagai belahan dunia.

Aksi protes warga AS dan masyarakat dunia terhadap rebound di Wall Street yang terjadi di saat meningkatnya jumlah PHK, dilandasi keyakinan bahwa pemerintah telah dikendalikan oleh bank dan korporasi raksasa yang serakah. Mereka melakukan aksi profit taking (mengambil untung) dengan mengabaikan kepentingan sebagian besar warga negaranya.

Ketamakan kaum kapitalis dengan menihilkan moral value dalam menjalankan bisnis, menyebabkan bangunan ekonomi hanya besar dalam angka-angka statistik namun rapuh fundamennya. Keadaan semakin parah karena cara-cara yang ditempuh dalam meraup keuntungan dilakukan dengan sistem ribawi.

Mengutip dari Agustianto Mingka (2011) bahwa jantung dari sistem ekonomi kapitalisme adalah riba Riba menjadi akar penyebab segala macam krisis. Kegiatan spekulasi dalam bentuk margin trading dan short selleing di pasar modal adalah riba, karena tanpa dilandasari oleh underlying transaction yang riel. Pun dengan traksaksi derivatif di bursa berjangka dan bursa komoditi, spekuasi valas dengan motif untuk spekulasi, bukan untuk transaksi, kesemuanya adalah riba.

Padahal Allah SWT telah memperingatkan umat manusia agar menjauhi praktek ribawi. Di dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..”

Pada ayat tersebut terdapat dua frase yang menurut penulis sangat menarik dalam mengingatkan kepada manusia agar menjauhi riba, yaitu “gila” dan “kerasukan setan”. Bahwa orang yang memakan riba akan kelimpungan, tak mampu tegak dan seperti orang gila. Jika kita komparasikan dengan kehidupan secara global, maka kelimpungannya ekonomi Barat saat ini sesungguhnya karena praktek riba yang berefek domino.

Itulah mengapa pada ayat selanjutnya (2: 276) Allah SWT menegaskan bahwa “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”. Para mufassir menafsirkan bahwa memusnahkan riba bisa berarti dengan memusnahkan harta atau meniadakan berkahnya, sehingga banyaknya harta tidak lagi bermanfaat bagi pemiliknya.

Jika kita kembali ke sistem ekonomi kapitalisme yang dianut sebagian besar negara di dunia saat ini dengan menyuburkan bahkan melembagakan praktek riba, misalnya perdagangan derivatif di sektor finansial yang tidak seimbang dengan pergerakan sktor ril, maka secara sederhana sebenarnya jelas bahwa salah satu solusi mengatasi krisis tersebut adalah dengan menghidupkan sektor ril.

Sebagaimana Rasulullah Saw memberi perhatian utama pada pasar-pasar tradisional, tempat dimana rakyat dari semua lapisan terlibat transaksi. Bahkan praktek niaga Rasulullah Saw adalah menghidupkan sektor ril, berdagang dari pasar ke pasar diantara beberapa kota di Jazirah Arab.

Reposisi Ekonomi Indonesia

Indonesia merupakan negara yang selama ini oleh para pengamat dan ekonom dunia selalu dipuji karena bisa survive dan tahan dari terpaan krisis ekonomi global, utamanya krisis yang terjadi akibat surbprime mortgage di AS pada tahun 2008 silam. Kita ketahui bahwa krisis yang terjadi saat ini sebagaimana terjadi pada tahun 2008, bersumber dari sektor pasar finansial.

Meminjam analisis Anggito Abimanyu, bahwa transmisi krisis global menyebabkan pasar finansial bergejolak karena ketidakpastian. Akhirnya terjadi kemacetan aliran modal yang menggangu perdagangan dan secara sistemik berefek pada pertumbuhan ekonomi karena terganggunga berbagai proyek pembangunan.

Secra normatif, di dalam Masterplan Percepatan dan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), program utama pemerintah adalah bertujuan mendorong daulat perekonomian nasional dengan menyasar sektor ril seperti pertanian, industri, pertambangan, energy, kawasan strategis, kelautan, telematika, dan pariwisata. Namun konsep ini belum diimplementasikan sepenuhnya, terbukti dengan masih banyaknya produk impor yang menguasai pasar dengan dalih menjaga stock nasional.

Sabuk pengaman ekonomi Indonesia selama ini adalah mereka para pengusaha yang menggerakkan sektor ril, pengusaha yang identik dengan usaha kecil, usaha rumahan. Oleh karenanya, dibutuhkan regulasi yang berarti keberpihakan pemeritah dalam memproteksi produk-produk dari sektor ril dan mendorong akselerasi pertumbuhan dunia usaha yang belum teroptimalisasi. Misalnya stop impor berbagai komoditas yang sebenarnya bisa disediakan oleh pengusaha lokal seperti hasil pertanian yang saban hari terus membanjir.

Pemerintah harus sadar bahwa sktor ril-lah yang menyelamatkan ekonomi nasional. Data tahun 2009 menunjukkan jika sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi sebesar 53 persen produk domestik bruto Indonesia. Terdapat 51,26 juta unit UMKM, atau sekitar 99 persen dari seluruh unit usaha yang menyerap tenaga kerja sekitar 90 juta jiwa atau 97,04 persen dari total tenaga kerja Indonesia.

Ketidak berpihakan pemerintah pada rakyat kecil, pada sektor ril karena berbagai kepentingan pengusaha hitam yang berselingkuh dengan birokrat pemburu rente, akan sangat rentan menyebabkan hancurnya daulat ekonomi nasional. Jika satu per satu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mati karena tidak mampu bersaing dalam pasar bebas, bencana ekonomi akan terjadi dan biaya pemulihannya akan sangat mahal. Sebelum semua kekhawatiran tersebut terjadi, kita berharap pemerintahan Kabinet SBY yang katanya “kabinet akseleratif” segera bertindak cepat.*

Penulis adalah Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Humas Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Regional Sulawesi Selatan. Follow Twitter : @Jusmandalle

hidayatullah.com

Mahkamah Agung RI-Sudan Jalin Kerja Sama Hakim Syariah


Gedung MA

KHARTOUM–Delegasi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang dipimpin Sekretaris MA, HM Rum Nessa, saat ini melakukan kunjungan ke Sudan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga setingkat di negara itu.

Siaran pers KBRI Khartoum hari Kamis (1/6), menyebutkan, kunjungan delegasi MA itu merupakan tindak lanjut dari kerja sama kedua pihak dalam bentuk pelatihan hakim dari Indonesia di Sudan pada 2010.

Pada bulan Oktober 2010 lalu, terdapat tujuh hakim dari Indonesia mengikuti pelatihan selama tiga pekan di Sudan, katanya.

“Langkah ini diambil karena Sudan merupakan tempat yang tepat untuk mendidik hakim kita, khususnya di bidang ekonomi syariah”, kata Rum Nessa.

Untuk lebih meningkatkan kerja sama yang telah terjalin, saat ini tengah disiapkan Nota Kesepahaman (MoU) yang direncanakan akan ditandatangani pada September depan.

MoU itu intinya, antara lain, kedua pihak mengadakan kerja sama pelatihan untuk peningkatan kapasitas hakim-hakim dari Indonesia terutama di bidang syariah.

“Sudan memang dikenal pioner di bidang syariah ini,” ujar Nessa.

Dalam acara tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Wisma Duta KBRI Khartoum, Rum Nessa menjelaskan bahwa Sudan memiliki sejumlah keunggulan di bidang peradilan, terutama di bidang pengelolaan anggaran yang independen tanpa ada intervensi instansi lain di luar Mahkamah Agung.

Menurut dia, jumlah pengadilan dari tingkat pertama hingga Pengadilan Tinggi di seluruh wilayah Sudan mencapai 1.000 Pengadilan yang didukung 80 hakim agung.

Jumlah ini tidak terpaut jauh dengan Indonesia yang memiliki 800 pengadilan dan 51 Hakim Agung.

Sementara itu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA, Wahyu Widiana, dalam acara tatap muka dengan masyarakat Indonesia, mendorong mahasiswa Indonesia yang telah merampungkan studinya di Sudan untuk dapat bergabung di instansinya.

“Mahasiswa alumni Timur Tengah telah teruji dan terbukti,” katanya.

sumber: http://hidayatullah.com

%d bloggers like this: