Posts tagged ‘Hak Konstitusional’

Hari HAM Internasional : Pelarangan dan Penundaan pemakaian Jilbab Polwan oleh Polri merupakan bentuk pelanggaran HAM

Polisi Wanita (Polwan) memiliki hak mengamalkan syariat Islam yaitu menutup auratnya dengan hijab dalam konteks individu sebagai seorang muslimah dan mengenakan jilbab merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi dan sesuai dengan HAM.

Yusril Siap Bantu Polwan Terkait Larangan Mengenakan Jilbab

yusril-ihza-mahendra

Yusril Ihza Mahendra

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bersedia untuk membantu para polisi wanita (polwan) yang tak diperbolehkan untuk mengenakan jilbab ketika berseragam Polri.

Menurutnya, seharusnya Kapolri memperbolehkan para polwan tersebut menutup aurat sesuai dengan ajaran agamanya. “Saya mau bantu mereka untuk bawa masalah ini ke pengadilan secara sukarela,” ujarnya

Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini menjelaskan, konstitusi sudah menjamin setiap warga negara untuk menganut keyakinan masing-masing. Sehingga, mengenakan jilbab merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.

“Karena itu kalau ada aturan yang dibuat oleh Kapolri, maka peraturan tersebut dapat di-challance di pengadilan,” tegasnya. Dia menambahkan, hambatan teknis bagi polwan yang mengenakan jilbab sebenarnya tidak ada. Buktinya, polwan di Aceh memakai jilbab dan tidak ada yang menghalangi tugas mereka.

Dia pun berjanji akan menelaah terlebih dahulu tentang Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri. Untuk kemudian, dibawa ke pengadilan. “Mungkin ke MA bukan MK, tapi saya telaah dulu biar pasti,” jelasnya.

Sampai saat ini Polri masih tetap berpegang teguh pada aturan tersebut, dan belum berniat untuk menerbitkan aturan baru terkait larangan polwan mengenakan jilbab

BKLDK Sebut Tiga Keganjilan Penundaan Jilbab Polwan

POLWAN-SURABAYA-BERJILBAB1

Secara mengejutkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tiba-tiba mengeluarkan Telegram Rahasia atau TR yang mengimbau Polwan untuk tidak dulu mengenakan jilbab dengan dalih untuk penyeragaman dan penyesuaian anggaran. Tak ayal, TR itu pun membuyarkan euforia Polwan mengenakan hijab. Elemen masyarakat kemudian menjadi bertanya-tanya, ada apa?

Koordinator Daerah Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Solo Raya, Muhammad Ihsan, menyebutkan setidaknya ada 3 keganjilan yang dinilainya perlu dipertanyakan soal perintah penundaan mengenakan jilbab untuk Polwan.

Pertama, jelas Ihsan, adalah dalih ketiadaan anggaran pemerintah untuk jilbab Polwan. Pada faktanya, dari lingkup pemerintahan secara umum pemerintah sedang gencar-gencarnya mengeluarkan anggaran, yakni anggaran untuk kampanye penanggulangan penyakit HIV/AIDS dengan bagi-bagi kondom yang disebut-sebut menghabiskan total anggaran Rp 25 Milyar.

Kedua, dari lingkup internal Polri yaitu dikritiknya draft anggaran Polri untuk tahun 2013 oleh Komisi III DPR RI, dimana anggaran yang diajukan Polri kepada DPR dinilai sangat tidak relevan dengan kebutuhan dasar Polri. Salah satunya adalah anggaran untuk membeli anjing yang mencapai Rp 16 Milyar.

Ketiga, lanjut Ihsan, adalah alasan penundaan yang tidak relevan dimana selain alasan ketiadaan anggaran, para petinggi Polri juga beralasan bahwa ditundanya penggunaan kerudung untuk Polwan disebabkan ketidakseragaman antara satu dengan yang lainnya.

“Dari ketiga fakta ini dapat disimpulkan alasan ketiadaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kerudung Polwan adalah alasan yang mengada-ada,” kata Muhammad Ihsan dalam pernyataannya kepada Hidayatullah.com, Jum’at, 2 Syafar 1435 H (6/12/2013).

Ihsan mengatakan, patut disedihkan pada kasus pertama contohnya, anggaran untuk mengkampanyekan seks bebas masal melalui bagi-bagi kondom justru mendapatkan dana segar senilai 25 Miliyar. Sedangkan untuk pakaian muslimah yang notabene berfungsi mencegah maraknya perzinahan justru tidak mendapatkan anggaran sedikitpun.

Juga soal dikalahkannya anggaran pengadaan kerudung muslimah untuk Polwan oleh kebutuhan pembelian anjing yang nilai anggarannya disebut-sebut mencapai 16 Miliar. Sementara dalih penyeragaman, menurut Ihsan, terkesan sangat dipaksakan, mengingat penyeragaman tidaklah harus berujung penundaan akan tetapi cukup dengan melakukan instruksi singkat yang berisi tentang aturan-aturan seputar model dan warna seragam yang wajib dikenakan oleh Polwan.

051213polwanberhijab

Polwan yang berjilbab lebih  terlihat anggun, simpatik dan berwibawa.

Alasan yang mengada-ada dinilai Ihsan menjadi tumpang tindih antara alasan yang satu dengan yang lain. Ia menyoal, jika Polri mengambil kebijakan penundaan penggunaan pakaian kerudung bagi Polwan karena ketiadaan dana, lalu mengapa Polri ngotot untuk study banding yang bertujuan untuk mencari model pakaian terbaik bagi anggotanya.

“Bukankah ini akan memakan anggaran yang lebih besar lagi,” tanya dia.

Berkaitan dengan hal itu pihaknya menyatakan dengan tegas menolak segala bentuk pelarang terhadap keinginan dan spirit tiap-tiap individu muslim dimanapun mereka berada untuk menerapkan syariat islam dalam konteks individu Polwan sebagai seorang muslimah.

“Petinggi kepolisian Republik Indonesia agar meninjau kembali esensi dari kebijakannya yang telah menunda pemakaian kerudung sebagai pakaian dinas bagi polwan yang muslim,” imbuh Ihsan.

Pihaknya juga menyerukan kepada anggota Polwan yang muslim agar tidak berhenti dalam memperjuangkan haknya menerapkan perintah Allah terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan menutup aurat di ruang publik.

“Kepada segenap anggota Polwan, kami mendukung segala keinginan Anda dalam menerapkan syariat Allah,” tandasnya.*

Politisi PKS Dorong Kapolri Tinjau Ulang TR Penundaan Jilbab

Aboe-Bakar-Al-Habsy-2-jpeg.image_1-320x213

Anggota Komisi Hukum DPR Aboebakar Alhabsy

Sementara itu, Anggota Komisi Hukum DPR Aboebakar Alhabsy mendorong agar bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2013 ini Kapolri Jenderal Sutarman meninjau ulang Telegram Rahasia penundaan jilbab bagi polisi wanita.

“Di hari HAM ini saya meminta kepada Polri untuk meninjau ulang TR yang berkaitan dengan penundaan pemakaian Jilbab untuk Polwan,” kata Aboebakar, Selasa (10/12).

Menurut politisi dari PKS itu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kapolri untuk memberikan kesempatan kepada Polwan memakai Jilbab, itu kemajuan yang luar biasa.

Kebijakan ini disambut positif oleh Polwan di berbagai Polda dengan langsung menggunakan jilbab.

Aboebakar mengaku dua pekan terakhir banyak mendapat pertanyaan masyarakat baik lewat SMS maupun twitter soal penggunaan jilbab untuk Polwan.

Apalagi Selasa (10/12) ini, ia mengklaim, banyak yang menanyakan soal perlindungan HAM untuk para Polwan yang mau berjilbab. “Karena hari ini 10 Desember diperingati sebagai hari HAM Dunia,” katanya.

Menurutnya, banyak yang menanyakan apakah para Polwan yang telah berjilbab harus melepas jilbabnya. “Lantaran ada TR mengenai penundaan pemakaian jilbab untuk Polwan,” terangnya.

Aboebakar juga mengaku bingung jika saat ini ada wacana Polri mau studi banding ke Eropa, Saudi Arabia dan negara-negara Asia untuk mendapatkan desain pakaian Polwan yang ideal.

Padahal pada rapat kerja terakhir dengan Kapolri, saat itu sudah disajikan 61 desain pakaian Polwan berjilbab. Nah, dia mempertanyakan, bila saat ini masih mau melakukan studi banding, lantas bahan yang dulu disampaikan ke Komisi III itu dianggap apa.

“Kenapa kok sekarang dimentahkan lagi? Saya rasa desain yang dibuat sudah sangat baik, tinggal ditetapkan saja dalam Perkap,” terangnya.

Soal anggaran, Aboebakar mengajak Kapolri untuk duduk dan membahas bersama-sama. Menurutnya, jika memungkinkan akan dianggarkan di PAK 2014.

Ustadz Arifin Ilham Surati Kapolri dengan Panggilan “Ayahanda”

Arifin_Ilham_bersama_polwan_20130926_173013

Ustadz Arifin Ilham bersama Polwan Berjilbab

Sementara itu, Pimpinan Majelis Zikir Az-Zikra Ustaz Muhammad Arifin Ilham menyurati Kapolri Jenderal Sutarman soal jilbab Polisi Wanita (Polwan).

Dalam surat terbuka untuk Bapak Kapolri yang dipanggilnya sebagai ayahanda tercinta Jenderal Sutarman tersebut, Ustadz Muhammad Arifin Ilham mengawali isi suratnya dengan iringan doa assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barkaatuhu.

Semoga ayahanda selalu dalam hidayah dan berkah Allah bersama keluarga dan keluarga besar Polri aamiin,” tulis Ustadz Muhammad Arifin Ilham.

Sejak ayahanda membolehkan muslimat polisi berjilbab, tulis Ustadz Muhammad Arifin Ilham lebih lanjut, suka cita, ucapan Alhamdulillah, sujud syukur, pujian dan doa untuk ayahanda dipanjatkan. ”Lalu kenapa dicabut dan ditunda lagi ayahanda?” Tanya Ustadz Muhammad Arifin Ilham.

”Ayah, hidup kita tidak lama di dunia sebentar ini. Jabatan yang Allah SWT amanahkan untuk ayah akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, keputusan ayah membolehkan jilbab adalah keputusan sangat bijak dan tepat,” tulisnya.

”Dan berita gembira untuk ayahanda, bukan hanya sebagai Pelopor Jilbab yang akan dikenang sejarah walaupun ayah sudah wafat tetapi bernilai amal jariyah yang mengalir terus menerus sebanyak muslimat polisi mengenakannya.”

Ustadz Arifin kemudian mengutip firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 85 yang artinya, “Barang siapa memberi keputusan atau kebiasaan yang baik, lalu banyak yang mengikutinya maka sebanyak itu ganjaran mengalir Allah berikan kepadanya, tetapi sebaliknya barang siapa membuat keputusan atau kebiasaan buruk, lalu banyak yang mengikutinya maka sebanyak itu dosa yang ditimpakan kepadanya.

Ustadz Arifin melanjutkan suratnya, ”Ayah, kalau memang belum dibuat aturan hukum bakunya, jangan diperintahkan untuk menanggalkan jilbab bagi muslimat polisi yang sudah berjilbab, apalagi sampai memecat mereka, terlalu besar resikonya di akhirat kelak.”

”Sayangilah muslimat Polri, ayah. Mereka juga putri-putri ayah. Buatlah sejarah yang indah mengesankan, ayah. Hidup ini sebentar ayah. Ayah, jangan ragu-ragu. Kami sangat mendukung dan mendoakan ayah agar ayah lulus menjaga amanah Allah SWT.”

Menurut Ustadz Arifin Ilham, negeri tercinta ini membutuhkan pemimpin yang sangat takut kepada Allah SWT dan sangat sayang pada rakyatnya.

”Dari nanda Muhammad Arifin Ilham, seorang anak bangsa yang mencintai ayahanda Sutarman. Allahumma ya Allah, berilah hidayah-Mu untuk para pemimpin negeri yang kami cintai ini…aamiin,” tulis Ustadz Muhammad Arifin Ilham mengakhiri surat terbukanya buat Kapolri yang disebutnya sebagai ayahanda.
Sumber: http://www.dakwatuna.com

http://www.hidayatullah.com

Resensi Buku: Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam

pancasila-adianhusaini-300x291

Hingga kini, setelah 15 tahun lebih era reformasi berjalan, banyak pihak masih terus mencari-cari rumusan baru tentang model penafsiran Pancasila. Bahkan, tidak sedikit yang mulai khawatir akan masa depan Pancasila.  Namun, sebagian masih terus menggebu-gebu mengangkat dan menjadikan Pancasila sebagai ”alat pemukul” terhadap aspirasi umat Islam di Indonesia. Setiap ada peraturan atau perundang-undangan yang diperuntukkan bagi orang Islam di Indonesia, langsung dituduh dan dicap sebagai ”anti-Pancasila” dan ”anti-NKRI”.

Sebuah Tabloid Kristen, Reformata edisi 103/2009, misalnya,  kembali mempersoalkan penerapan syariat Islam di Indonesia. Para anggota DPR yang sedang menggodok RUU Makanan Halal dan RUU Zakat dikatakan akan meruntuhkan Pancasila dan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”Para pihak yang memaksakan kehendaknya ini, dengan dalih membawa aspirasi kelompok mayoritas, saat ini telah berpesta pora di atas kesedihan kelompok masyarakat lain, karena ambisi mereka, satu demi satu berhasil dipaksakan. Entah apa jadinya negara ini nanti, hanya Tuhan yang tahu,” demikian kutipan sikap Redaksi Tabloid tersebut.

Tabloid Kristen Reformata edisi 110/2009 kembali mempersoalkan penerapan syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia. Edisi kali ini mengangkat judul sampul: “RUU Diskriminasi Segera Disahkan.”  Yang dimaksudkan adalah RUU Makanan Halal yang akan disahkan oleh DPR.
Tabloid yang terbit menjelang Pilpres 2009 ini, menulis pengantar redaksinya sebagai berikut: “Kita memerlukan presiden yang tegas dan berani menentang segala intrik atau manuver-manuver kelompok tertentu yang ingin merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Ketika kelompok ini merasa gagal memperjuangkan diberlakukannya ”Piagam Jakarta”, kini mereka membangun perjuangan itu lewat jalur legislasi. Mereka memasukkan nilai-nilai  agama mereka ke dalam peraturan perundang-undangan. Kini ada banyak UU yang mengarah kepada syariah, misalnya UU Perkawinan, UU Peradilan AgamaUU Wakaf, UU Sisdiknas, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah (SUKUK), UU Yayasan, UU Arbitrase, UU Pornografi dan Pornoaksi, dan lain-lain. Apa pun alasannya, semua ini bertentangan dengan prinsip dasar negeri ini.”

Sikap kaum Kristen – dan juga sebagian warga Indonesia lainnya – yang sangat gigih menolak segala hal yang berbau Islam di Indonesia sangat mengherankan. Bahkan, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), induk kaum Katolik di Indonesia, telah mengirimkan surat kepada para capres ketika itu. Isinya sebagai berikut: ”Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami menganjurkan kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk membatalkan 151 peraturan daerah ini dan yang semacamnya serta tidak pernah akan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia.”

Bukan hanya Perda-perda yang dianggap berbau syariat Islam yang dipersoalkan. Pihak Kristen juga masih mempersoalkan UU Perkawinan yang telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1974. Aneh juga, kalau UU tentang Sisdiknas yang sudah disahkan oleh DPR dan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tahun 2003 juga terus dipersoalkan, dan dianggap oleh kaum Kristen sebagai hal yang bertentangan dengan Pancasila.

Benarkah pemahaman Pancasila versi kaum Kristen tersebut?  Jika ditelusuri, sikap kaum Kristen terhadap Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana dipaparkan dalam buku terbaru karya Dr. Adian Husaini ini, masih belum banyak bergeser banyak dari pandangan dan sikap kaum penjajah Belanda. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pihak Kristen sudah berhasil memaksakan kehendaknya, sehingga pada 18 Agustus 1945, ”tujuh kata” (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) dihapus dari Piagam Jakarta. Umat Islam ketika itu terpaksa menerima, untuk menjaga keberlangsungan Negara Merdeka yang baru saja diproklamasikan satu hari sebelumnya.

Tetapi, Piagam Jakarta kemudian dikembalikan oleh Bung Karno dalam Dekrit 5 Juli 1959. Jadi, Piagam Jakarta adalah dokumen yang sah yang di masa Bung Karno juga dijadikan sebagai konsiderans sejumlah produk perundang-undangan. Anehnya, begitu memasuki era Orde Baru, Piagam Jakarta justru dijadikan ”momok” dan barang haram yang harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara.Di masa itu, orang yang menjadikan Piagam Jakarta sebagai landasan hukum dicap sebagai bagian dari ekstrim kanan. Di dalam buku Strategi Politik Nasional karya Ali Moertopo, (Jakarta: CSIS, 1974), digariskan strategi politik Orde Baru di bidang ideologi: “…Demikian pula usaha-usaha untuk menyelewengkan Pancasila ke arah kanan dengan memasukkan Piagam Jakarta sebagai dokumen hukum, dan secara lebih ekstrim untuk mendirikan negara Islam, juga telah diatasi, khususnya dalam Sidang MPRS ke-V meskipun di sana-sini masih disebut-sebut tentang Piagam Jakarta.”

Jadi, menurut Ali Moertopo yang pernah menguasai politik Orde Baru pada dekade 1970-an, usaha memasukkan Piagam Jakarta sebagai dokumen hukum disebut sebagai upaya untuk menyelewengkan Pancasila. Cara pandang yang a-historis dan tidak konstitusional seperti ini masih saja dipakai oleh sebagian kalangan tertentu. Ini adalah akibat kesalahpahaman terhadap  Pancasila. Sayang sekali, para tokoh Kristen di Indonesia, masih belum bersedia menerima kenyataan sejarah dan hak konstitusional umat Islam, sehingga terus memproduksi pemahaman yang keliru, dan dalam beberapa hal bisa meningkatkan kebencian dan kecurigaan terhadap kaum Muslim di Indonesia, sehingga sering keluar ungkapan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Contoh pemahaman Pancasila yang sekularistik dan netral agama diterapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) periode 1977-1982, Dr. Daoed Joesoef. Tokoh CSIS ini menuliskan dalam memoarnya bahwa semasa menjabat Menteri P&K ia telah berusaha keras meyakinkan Presiden Soeharto agar negara Indonesia membuat pemisahan yang tegas antara agama dan negara. Meskipun seorang Muslim, Daoed menolak untuk mengucapkan salam Islam. Alasannya, ia bukan menterinya orang Islam saja dan Indonesia juga bukan negara Islam.  ”Aku katakan, bahwa aku berpidato sebagai Menteri dari Negara Republik Indonesia yang adalah Negara Kebangsaan yang serba majemuk, multikultural, multiagama dan kepercayaan, multi suku dan asal-usul, dan lain-lain, bukan Negara Agama dan pasti bukan Negara Islam,” kata Daoed Joesoef.

Daoed Joesoef juga meminta agar di Istana Negara diselenggarakan Perayaan Natal Bersama, bukan hanya Maulid Nabi Muhammad saw. Dalam Memoarnya yang berjudul Dia dan Aku: Memoar Pencari Kebenaran (2006), Daoed Joesoef menjabarkan secara panjang lebar gagasan dan harapannya agar Indonesia menjadi negara yang netral secara agama, sebagaimana Turki. Ia berharap Presiden Soeharto bersikap seperti Mustafa Kemal Ataturk, Bapak sekular Turki. Tapi, harapannya kandas. Presiden Soeharto hanya mengangkatnya sebagai Menteri P&K satu periode saja.

Itulah contoh pemahaman tentang Pancasila yang netral agama.  Untuk meminggirkan aspirasi dan hak konstitusional umat Islam, selama beberapa dekade dikembangkan berbagai ragam penafsiran Pancasila yang sekular dan ”netral-agama”.  Pancasila diletakkan dalam bingkai konsep sekular. Setiap ada usaha kaum Muslim untuk menerapkan agamanya pada level kemasyarakatan dan kenegaraan, maka akan serta merta dituduh telah menyimpang dari Pancasila.

Padahal, sejarah kelahiran Pancasila dan bunyi teks Pembukaan UUD 1945 – yang hanya beda 7 kata dengan Piagam Jakarta, dan merupakan sumber naskah Pancasila  – sebenarnya sangat kental dengan nuansa pandangan-dunia atau pandangan-alam Islam (Islamic worldview), bukan pandangan dunia sekular atau atheis. Para tokoh Islam yang terlibat dalam perumusan Pancasila, seperti KH Wahid Hasjim (NU), Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakkir, dan Abikoesno Tjokrosoejoso, Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah) dan sebagainya, berhasil mempengaruhi rumusan tersebut, sehingga seharusnya mampu mencegah penggunaan Pancasila sebagai alat pemukul aspirasi umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pandangan para tokoh Islam, bahwa Pancasila – khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa –adalah konsep Tauhid, tetap tidak berubah. Dalam satu Makalahnya yang berjudul “Hubungan Agama dan Pancasila” yang dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Pancasila, terbitan Badan Litbang Agama, Jakarta 1984/1985, Rais Aam NU, KH Achmad Siddiq, menyatakan:  “Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata “Yang Maha Esa” merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surat al-Ikhlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa.”

Berbeda dengan para tokoh Islam, para tokoh Kristen di Indonesia selama beberapa dekade telah memberikan tafsir Pancasila yang netral agama. Terkait dengan tema Pancasila dan Agama, tokoh Katolik Prof. Dr. N. Drijarkoro S.J. dalam Seminar Pancasila I di Yogyakarta pada tanggal 16-20 Februari 1959, membuat sejumlah kesimpulan, bahwa: “Negara yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara agama, tetapi bukan negara profan, sebab dengan Pancasila, kita berdiri di tengah-tengah. Tugas negara yang berdasarkan Pancasila hanyalah memberi kondisi yang sebaik-baiknya pada hidup dan perkembangan religi. Dengan demikian oleh negara dapat dihindari bahaya-bahaya yang dapat timbul bila agama dan negara dijadikan satu.”

Selanjutnya dikatakan oleh Drijarkoro S.J: “Negara yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara yang sekular, karena mengakui dan memberi tempat pada religi. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa negara itu adalah negara agama, sebab negara tidak mendasarkan diri atas sesuatu agama tertentu. Negara yang berdasarkan Pancasila adalah negara yang “potentieel religieus” artinya memberikan kondisi yang sebaik-baiknya bagi kehidupan dan perkembangan religi. Jadi negara Pancasila itu tidak bersikap indifferent terhadap religi. Perumusan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dipandang menurut keyakinan bangsa kita yakni sebagai monotheisme.”

Di masa Orde Lama, ketika dekat dengan PKI, Bung Karno pernah menjadikan Manipol/USDEK sebagai tafsir resmi Pancasila. Keduanya merupakan satu kesatuan, sambil membuat perumpamaan kesatuan antara al-Quran dan hadits. Dikatakan  oleh Soekarno:  “Quran dan hadits shahih merupakan satu kesatuan, maka Pancasila dan Manifesto Politik dan USDEK pun merupakan satu kesatuan. Quran dijelaskan oleh hadits, Pantjasila dijelaskan dengan Manifesto Politik serta intisarinya yang bernama USDEK. Menifesto Politik adalah pemancaran daripada Pancasila! USDEK adalah pemancaran daripada Pancasila. Manifesto Politik, USDEK dan Pancasila adalah terjalin satu sama lain.”

Di masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi Ormas dan Orpol. Juga, dikembangkan tafsir Pancasila model P4. Akhirnya, sejarah membuktikan, Pancasila terpuruk bersama Orde Baru. Wakil Kepala BIN As’ad Said Ali, dalam bukunya yang berjudul ”Negara Pancasila” (2009) menjelaskan serangkaian kekeliruan penafsiran Pancasila dan akibatnya sekarang: ”Sejarah selanjutnya dapat kita simak. Pancasila yang telah direbut negara justru kedodoran ketika menjelaskan perilaku pemerintahan. Masyarakat tidak mampu mengontrol, karena kebenaran dan kontrol ideologi hanya milik negara. Padahal, Pancasila belum mampu berkembang menjadi ”ideologi ilmiah” atau apa pun yang dapat dipertandingkan dengan ideologi-ideologi besar. Keinginan Pancasila untuk membumi malah kontraproduktif menjadi indoktrinasi. Pancasila kemudian tersudut, dikeramatkan, dimonopoli, dan dilindungi dengan tindak kekerasan. Pancasila yang keropos itu akhirnya mengalami nasib naas; jatuh tersungkur bersama rezim Orde Baru. Masyarakat menjadi trauma dengan Pancasila. Dasar negara ini seolah dilupakan karena hampir identik dengan rezim Orde Baru. Tragedi demikian seperti mengulang pengalaman tiga dekade sebelumnya. Sejarah berulang.”

Jadi, bagaimana sebenarnya pemahaman Pancasila yang tepat?  Buku yang ditulis Dr. Adian Husaini ini membuktikan besarnya pengaruh Pandangan Dunia atau Pandangan Alam Islam (Islamic worldview) terhadap Pembukaan UUD 1945, meskipun telah dikurangi tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya).

Perdebatan-perdebatan seru di BPUPK dan PPKI membuktikan ketangguhan dan kejeniusan para tokoh Islam dalam memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam rumusan dasar negara. Kegagalan mereka dalam mewujudkan sebuah negara berdasar Islam secara ekspilit, tidak mengurangi semangat juang mereka untuk tetap menjadikan Pembukaan UUD 1945 – yang didalamnya terkandung Pancasila – sebagai konsep dasar negara yang bermakna Tauhid. I.J Satyabudi, seorang penulis Kristen, mengakui: “Umat Kristen dan Hindu harus gigit jari dan menelan ludah atas kekalahan Bapak-bapak Kristen dan Hindu ketika menyusun Sila Pertama ini.”

Bukan hanya itu. Rumusan sila kedua dari Pancasila (Kemanusiaan yang adil dan beradab) juga berhasil diamankan dari pandangan-dunia sekular.  Jika sebelumnya, dalam sidang BPUPK, Soekarno dan M. Yamin mengusulkan rumusan ”Peri-kemanusiaan” dalam Pancasila, maka para tokoh Islam di Panitia Sembilan, yaitu KH Wahid Hasjim, Haji Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Abdul Kahar Muzakkir, berhasil memasukkan dua kata kunci dalam Islam, yaitu kata adil dan adab dalam rumusan sila kedua tersebut. Dua kata itu merupakan istilah kunci dalam Islam (Islamic basic vocabulary) dan hanya bisa dimaknai dengan tepat jika merujuk kepada makna yang ada dalam kosa kata Islam.  Dalam buku ini, diuraikan secara panjang lebar bagaimana makna dua istilah itu dalam Islam, dengan merujuk terutama pada pendapat KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU,  dan Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas.

Bagaimana Islam memandang Pancasila? Prof. Kasman Singodimedjo, tokoh Islam yang juga anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memberikan pandangan lugas:  “Bahwa Islam mempunyai kelebihan dari Pancasila, maka hal itu adalah baik, pun baik sekali untuk/bagi Pancasila itu sendiri dan pasti tidak dilarang oleh Pancasila, bahkan menguntungkan Pancasila, karena Pancasila akan dapat diperkuat dan diperkaya oleh Islam.”

Pada akhirnya, Prof. Kasman mengingatkan, bahwa yang lebih menentukan adalah kenyataan di lapangan. Jika umat Islam menginginkan Islam tegak di bumi Indonesia, maka mereka harus berjuang keras melaksanakan dakwah di dalam realitas kehidupan. Jauh sebelum penjajah Kristen datang ke Nusantara, Islam telah dipeluk oleh mayoritas penduduk di Kepulauan Nusantara. Islam telah menjadi pandangan dunia yang dominan di wilayah ini. Meskipun bukan sebuah rumusan formal dari sebuah konsep negara berdasarkan Islam, tetapi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 tidak bisa dimaknai sembarangan sebagai konsep sekular dan netral agama yang ditujukan untuk menindas atau mengeliminasi hak-hak konstitusional umat Islam Indonesia.

Pada sisi lain, umat Islam Indonesia saat ini perlu memahami sejarahnya dengan baik, khususnya sejarah perjuangan para pejuang Islam, baik sebelum masa kemerdekaan maupun masa sesudahnya.  Para pejuang itu telah mengalami dinamika perjuangan yang keras dan panjang yang kemudian menemukan titik solusi dan kompromi pada tataran realitas perjuangan.

Upaya untuk menegakkan Islam di Indonesia telah dilakukan oleh generasi demi generasi yang datang silih berganti. Hasil-hasil perjuangan mereka harus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Di negara Indonesia saat ini, dengan dasar Pancasila – sebagaimana dirumuskan dan dipahamkan oleh para tokoh Islam pendiri NKRI — begitu luas tersedia ruang untuk berjuang. Umat Islam leluasa sekali membuat sekolah Islam, radio Islam, TV Islam, rumah sakit Islam, Bank Islam, dan sebagainya. Jangan sampai ada seorang yang karena tidak mampu  mengelola sekolahnya dengan baik, lalu menyatakan, bahwa sekolahnya gagal karena Indonesia bukan merupakan negara Islam.

Itulah Pancasila dengan berbagai ragam dan kontroversi sepanjang sejarahnya yang diungkapkan secara menarik dalam buku karya Dr. Adian Husaini ini. Silakan baca dan renungkan secara mendalam isi buku ini!  Buku ini membuktikan bahwa ternyata masih banyak yang perlu digali dan dipelajari dari khazanah sejarah perjuangan Islam di Indonesia. Buku ini juga membawa pesan penting: tidak patut ada yang merasa seolah-olah selama ini belum pernah ada orang atau kelompok yang memperjuangkan Islam secara sungguh-sungguh di Indonesia; dan sekarang, barulah dia atau kelompoknya saja yang benar-benar memperjuangkan Islam secara sungguh-sungguh di Indonesia.  Anggapan semacam itu tentu saja keliru.

Maka, belajarlah dari sejarah dengan sungguh-sungguh. Pelajari bagaimana para pejuang Islam dulu telah berjuang selama ratusan tahun di Indonesia, agar cita-cita yang tinggi dan mulia tidak berujung pada kegagalan. Tidak patut seorang mukmin disengat ular pada lobang yang sama!  Untuk itu, bacalah buku Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam.  Baca dulu, baru bicara! Wallahu a’lam bish-shawab. (kacahati/cse/ adianhusaini.com )

1516-500x500

Artikel terkait: Tonggak Sejarah Islam Indonesia: 22 Juni 1945 Dan 5 Juli 1959

sumber: http://www.ddiijakarta.or.id/

%d bloggers like this: