Posts tagged ‘Ideologi kapitalisme’

Tsaqafah : Lima Konsep Peradaban Barat yang Harus Diwaspadai

Western_Civilization

oleh: Imdad Fahmi Azizi

PERADABAN menurut Samuel Huntington, adalah sebuah entitas terluas dari budaya, yang teridentifikasi melalui unsur-unsur obyektif umum, seperti bahasa, sejarah, agama, kebiasaan, institusi, maupun melalui identifikasi diri yang subyektif. (Samuel Huntington, 2004, 42).

Sedangkan istilah Barat adalah istilah untuk merujuk sebuah peradaban (western civilization) yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa Barat, seperti Prancis, Jerman, Inggris dan lainnya, terutama dalam hal pemikiran (filsafat), perkembangan ilmu pengetahuan (sains), politik, ekonomi dan seni. Peradaban ini berasas pada pemikiran Yunani Kuno (filsafat), Romawi (undang-undang kenegaraan), dan tradisi (budaya) keagamaan Kristen-Yahudi Barat yang berkembang setelah zaman modern (enligtenment).

Ibarat manusia, usia peradaban Barat kini sudah tua. Ketika peradaban Islam memimpin dunia pada abad 8-14 masehi, Barat masih belum lahir. Dalam kurun itu perkembangan dunia Barat masih terbelakang (dark ages). Mayoritas bangsa Eropa dipimpin oleh para penguasa yang kejam. Para pemuka agama (pendeta) memonopoli gereja untuk kekuasaan, penyelewengan penindasan dan praktik perbudakan. Untuk memenuhi hasrat kuasa, ratusan ribu orang menjadi korban, mayoritas perempuan: dijadikan budak, dihinakan, harta benda mereka dikuasai dan tubuh mereka disiksa (inkuisisi). Para pendeta merubah isi Kitab Injil (bible) untuk melegitimasi tindakan mereka.

Fakta ini mendorong para pemuda untuk membebaskan diri dari keterkungkungan dan ketertindasan mereka (liber). Ide ini menjadi doktrin utama pandangan hidup Barat yang membuka kebebasan berpikir (liberalisme). Paham liberalisme mengajarkan kebebasan (bebas) dari ajaran agama, bebas dari doktrin gereja (teologi Kristen). Falsafah ini juga mendorong kepada kebebasan (pengakuan) hak-hak individu dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan seterusnya. Sebagai upaya membebaskan diri dari kekejaman para penguasa dan pemuka agama Kristen itu, muncul gerakan reformasi gereja dan pengkajian (pemahaman kembali) terhadap Bibel secara kritis (biblical criticism) atau hermeneutika.

Dari situ kemudian berkembang paham-paham lain yang bersumber dari liberalisme yang turut diperjuangkan masyarakat Barat, seperti:

rasionalisme (ringkasnya: berpijak kepada akal-rasio)

empirisme-pragmatisme (berpijak kepada pengalaman-kemanfaatan praktis)

desakralisasi agama (menggugurkan kesucian agama)

non-metafisis (menolak argumentasi ketuhanan)

sekularisme-dichotomy (pemisahan antara agama dan ilmu/ kehidupan sosial)

Dinamika ini membuat Barat berhasil membangun peradabannya terutama dari sisi filsafat, sains, dan sosial-politik. Mereka terlahir kembali (rebirth) di abad 16-17 yang dalam istilah Perancis disebut dengan renaissance. Ini ditandai dengan pelbagai revolusi yang meletus di negara-negara Barat yang berpuncak pada era enlightenment (pencerahan) pada abad 17-19. Barat telah berkembang terutama dari sisi ekonomi kapital (revolusi industri) dan memasuki era modern (Barat Modern). Untuk menguasai dunia, Barat kemudian membuat kebijakan penjajahan (kolonialism) terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara Islam setelah runtuhnya Khilafah Ustmani pada tahun 1924.

Di masa tuanya ini sekarang, setelah melalui masa modern (postmodernism), Barat menggencarkan penjajahan model baru (neokolonialism) dengan cara menyebarkan ide-ide pemikirannya (ghazwul fikr) terhadap negara-negara lain secara global (globalisasi). Semua wilayah dunia harus terbaratkan (westernisasi) melaui corong modernisme (modernisasi) dan demokrasi.

Ide-ide yang dibawa sebagai berikut:

nihilisme (sederhananya, pengingkaran terhadap tuhan)

relativisme (tidak ada kebenaran yang mutlak)

anti-otoritas (tidak ada klaim kebenaran)

pluralisme-multikulturalisme (tidak ada yang paling benar)

equality (kesetaraan)

feminisme/gender (tidak ada yang fitrah antara laki-laki dan perempuan).

Liberalisme pun memiliki beberapa varian. Di bidang ekonomi, liberalisme menjadi ideologi kapitalisme (neoliberal). Artinya, yang berkuasa yang punya modal. Di bidang politik, ia berwajah demokrasi-liberal. Paham ini menyuarakan kebebasan berekspresi. Di bidang pendidikan, ia melahirkan konsep pendidikan sekular (dikotomi) yang memisahkan agama dari ruang sosial dan ilmu pengetahuan. Di wilayah sosial-budaya, ia menyebarkan pergaulan bebas (permissive society) dan pornoaksi. Dan di wilayah pemikiran (filsafat agama), ia membawa paham relativisme dan pluralisme agama (multikulturalisme). Artinya, tidak ada otoritas dan kebenaran mutlak dalam agama (semua sama).

Dipasarkan ke Indonesia

Paham-paham tersebut dipasarkan ke negara-negara berkembang terutama Indonesia melalui banyak pintu. Melalui jalur demokrasi: ia berwujud Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan berekspresi (pornoaksi), antikekerasan, dan sebagainya.

Budaya Barat itu juga memanfaatkan fasilitas teknologi-informasi, berupa pesan-pesan atau berita di layar kaca (baik televisi maupun internet). Yang lebih sistematis, liberalisasi itu masuk melalui sistem (kebijakan) politik dan (kurikulum) pendidikan terutama di Perguruan Tinggi Islam. Fakta yang terakhir ini dikupas cukup detail oleh Adian Husaini dalam karyanya, Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi Islam(2010).

3850237_4256591_detail

Terkait hal ini, Hamid Fahmy Zarkasyi dalam “Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis” (2010) menjelaskan bahwa liberalisasi pemikiran Islam disebarkan secara intensif melalui 5 hal:

Pertama, penyebaran doktrin relativisme

Prinsip ini mengajarkan bahwa tidak ada lagi kebenaran absolut, bahkan kebenaran agama itu kosong (nihilisme). Paham ini diutarakan oleh Nietszche sebagai kritik atas teologi Kristen yang menurutnya banyak kerancuan. Yang menjadi ukuran hanyalah manusia (humanisme). Bahkan, paham ini pada akhirnya menuhankan manusia.

Kedua, melakukan kritik terhadap Al-Quran

Upaya ini berasal dari usaha umat Kristian Protestan yang mengkritik Bibel (hermeneutika), kemudian dicoba ke Kitab Suci Al-Quran. Usaha ini merupakan proyek orientalis. Ironisnya, proyek itu di-copy paste oleh para pemikir liberal yang beragama Islam. Tujuannya agar Umat Islam menjadi ragu dan menolak kesucian (desakralisasi) Al-Quran. Umat Islam yang terjangkit virus liberal ini akan keluar dari agamanya secara pelan-pelan.

Ketiga, penyebaran paham pluralisme agama

Paham pluralisme berasal dari relativisme yang dipopulerkan pemikir asal Inggris John Hick, orangnya sekarang kerja di AS. Doktrin ini menyatakan bahwa semua agama sama-sama benar dan valid. Paham ini kemudian disebarkan oleh para orientalis dan pemikir liberal ke dalam pemikiran keislaman. Dampak paham ini sangat dahsyat, seperti maraknya kawin lintas agama, doa bersama, natal bersama.

Keempat, mendekonstruksi Syariah

Paham ini berasal dari filsafat posmodernisme dunia Barat yang memembongkar (dekonstruksi) teks-teks Bibel. Cara ini dicoba dilakukan terhadap hukum-hukum Islam (syariah) sejalan dengan penyebarkan paham humanisme, yakni paham yang manyatakan bahwa ukuran segala sesuatu adalah manusia. Dalam konteks syariah, banyak upaya menggugurkan syariah, seperti “kontektualisasi ijtihad”, “maslahah harus diutamakan daripada syariah”. Akibat dari doktrin adalah kerancuan konsep dzonni (tsawabit) dan dzonni (mutaghayyirat) sehingga tidak ada sakralitas dalam agama (relatif).

Kelima, penyebaran paham feminisme dan gender

Ini yang paling ngetren saat ini. Inti dari pandangan ini bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan tidak lagi secara biologis, melainkan hasil konstruksi sosial dan budaya. Ajaran ini setali tiga uang dengan equality (persamaan). Maka tidak heran, jika di Barat seorang waria berhasil menjadi pendeta dan seorang feminis (Aminah Wadud) sudah berhasil menjadi imam shalat Jumat. Bahayanya, ending doktrin ini melegalkan hubungan sesama jenis (lesbi dan homoseksual). Paham ini juga jelas bertujuan merusak rumahtangga keluarga Muslim.

Semua konsep yang berasal dari pengalaman masyarakat Barat ini senantiasa membahayakan dan berkonfrontrasi langsung dengan umat dan peradaban Islam secara abadi, sebagaimana yang disinggung oleh Wan Mohd. Nor Wan Daud dalam karya kulli Adian Husaini, “Wajah Peradaban Barat, dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal” (2005).

Simak pernyataan Samuel Zwemmer dalam Konferensi Misionaris di kota Yerussalem tahun 1935 :

“Misi utama kita sebagai seorang Kristen bukan menghancurkan kaum Muslimin, namun mengeluarkan seorang Muslim dari Islam, agar menjadi seorang Muslim yang tidak berakhlak…generasi baru yang jauh dari Islam. (Yakni) generasi Muslim yang sesuai dengan kehendak kaum penjajah, generasi yang malas, dan hanya mengejar hawa nafsunya. Misi (ini) mempunyai dua tugas: menghancurkan peradaban lawan (Islam) dan membina kembali dalam bentuk peradaban Barat. Ini perlu dilakukan agar Muslim dapat berdiri pada barisan budaya Barat akhirnya muncul generasi Muslim yang memusuhi agamanya sendiri.”

Apa yang diinginkan peradaban Barat terhadap Islam yang disampaikan secara jujur oleh Zwemmer 77 tahun lalu itulah yang kini masih terus diupayakan hingga saat ini.*

* Penulis adalah peserta Program Kaderisasi Ulama (PKU) Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, sekaligus mahasiswa pascasarjana Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor Indonesia

http://hidayatullah.com

Matinya Teori Ekonomi Kapitalisme dan Peluang Ekonomi Syariah Sebagai Solusi Sistem Perekonomian Dunia

Ditulis oleh : Agustianto

The Death Of Economics

Dengan kegagalan kapitalisme membangun kesejahteran umat manusia di muka bumi, maka isu Kematian ilmu ekonomi semakin meluas di kalangan para cendikiawan dunia. Banyak pakar yang secara khusus menulis buku tentang The Death of Economics tersebut, antara lain Paul Ormerod, Umar Ibrahim Vadillo, Critovan Buarque, dan lainnya.

Adalah Paul Ormerod menulis buku berjudul The Death of Economics (1994) (Matinya Ilmu Ekonomi). Ormerod menandaskan bahwa ahli ekonomi terjebak pada ideologi kapitalisme yang mekanistik yang ternyata tidak memiliki kekuatan dalam membantu dan mengatasi resesi ekonomi yang melanda dunia. Mekanisme pasar yang merupakan bentuk dari sistem yang diterapkan kapitalis cenderung pada pemusatan kekayaan pada kelompok orang tertentu.

Mirip dengan buku Ormerod, muncul pula Umar Vadillo dari Scotlandia yang menulis buku, ”The Ends of Economics” yang mengkritik secara tajam ketidakadilan sistem moneter kapitalisme. Kapitalisme justru telah melakukan ”perampokan” terhadap kekayaan negara-negara berkembang melalui sistem moneter fiat money yang sesungguhnya adalah riba.

Dari berbagai analisa para ekonom dapat disimpulkan, bahwa teori ekonomi kapitalisme telah mati karena beberapa alasan:

Pertama, teori ekonomi Barat (kapitalisme) telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang sangat dalam, khususnya karena sistem moneter yang hanya menguntungkan Barat melalui hegemoni mata uang kertas dan sistem ribawi.

Kedua, Teori ekonomi kapitalisme tidak mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Ketiga, paradigmanya tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat secara menyeluruh, sehingga ada dikotomi antara individu, masyarakat dan negara.

Keempat, Teori ekonominya tidak mampu menyelaraskan hubungana antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara berkembang.

Kelima, terlalaikannya pelestarian sumber daya alam.

Alasan-alasan inilah yang oleh Mahbub al-Haq (1970) dianggap sebagai dosa-dosa para perencana pembangunan kapitalis. Kesimpulan ini begitu jelas apabila pembahasan teori ekonomi dihubungkan dengan pembangunan di negara-negara berkembang. Sementara itu perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kesenjangan antara negara-negara berpendapatan tinggi dan negara-negara berpendapatan rendah, tetap menjadi indikasi bahwa globalisasi belum menunjukkan kinerja yang menguntungkan bagi negara miskin. (The World Bank, 2002).

Sejalan dengan Ormerod dan Vadillo, belakangan ini muncul lagi ilmuwan ekonomi terkemuka bernama E.Stigliz, pemegang hadiah Nobel ekonomi pada tahun 2001. Stigliz adalah Chairman Tim Penasehat Ekonomi President Bill Clinton, Chief Ekonomi Bank Dunia dan Guru Besar Universitas Columbia. Dalam bukunya “Globalization and Descontents, ia mengupas dampak globalisasi dan peranan IMF (agen utama kapitalisme) dalam mengatasi krisis ekonomi global maupun lokal. Ia menyatakan, globalisasi tidak banyak membantu negara miskin. Akibat globalisasi ternyata pendapatan masyarakat juga tidak meningkat di berbagai belahan dunia. Penerapan pasar terbuka, pasar bebas, privatisasi sebagaimana formula IMF selama ini menimbulkan ketidakstabilan ekonomi negara sedang berkembang, bukan sebaliknya seperti yang selama ini didengungkan barat bahwa globalisasi itu mendatangkan manfaat.. Stigliz mengungkapkan bahwa IMF gagal dalam misinya menciptakan stabilitas ekonomi yang stabil.

Karena kegagalan kapitalisme itulah, maka sejak awal, Joseph Schumpeter meragukan kapitalisme. Dalam konteks ini ia mempertanyakan, “Can Capitalism Survive”?. No, I do not think it can. (Dapatkah kapitalisme bertahan ?. Tidak, saya tidak berfikir bahwa kapitalisme dapat bertahan). Selanjutnya ia mengatakan, ” Capitalism would fade away with a resign shrug of the shoulders”,Kapitalisme akan pudar/mati dengan terhentinya tanggung jawabnya untuk kesejahteraan (Heilbroner,1992).

Sejalan dengan pandangan para ekonom di atas, pakar ekonomi Fritjop Chapra dalam bukunya, The Turning Point, Science, Society and The Rising Culture (1999) dan Ervin Laszio dalam buku 3rd Millenium, The Challenge and The Vision (1999), mengungkapkan bahwa ekonomi konvensional (kapitalisme) yang berlandaskan sistem ribawi, memiliki kelemahan dan kekeliruan yang besar dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan moral. Kelemahan itulah menyebabkan ekonomi (konvensional) tidak berhasil menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia. Yang terjadi justru sebaliknya, ketimpangan yang semakin tajam antara negara-negara dan masyarakat yang miskin dengan negara-negara dan masyarakat yang kaya, demikian pula antara sesama anggota masyarakat di dalam suatu negeri. Lebih lanjut mereka menegaskan bahwa untuk memperbaiki keadaan ini, tidak ada jalan lain kecuali mengubah paradigma dan visi, yaitu melakukan satu titik balik peradaban, dalam arti membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang memiliki nilai dan norma yang bisa dipertanggungjawabkan.

Titik balik peradaban versi Fritjop Chapra sangat sesuai dengan pemikiran Kuryid Ahmad ketika memberi pengantar buku Umar Chapra, ”The Future of Economics : An Islamic Perspective (2000), yang mengharuskan perubahan paradigma ekonomi. Hal yang sama juga ditulis oleh Amitai Etzioni dalam buku, ”The Moral Dimension : Toward a New Economics” (1988), yakni kebutuhan akan paradigm shift (pergeseran paradigma) dalam ekonomi.

Sejalan dengan pandangan para ilmuwan di atas, Critovan Buarque, ekonom dari universitas Brazil dalam buknya, “The End of Economics” Ethics and the Disorder of Progress (1993), melontarkan sebuah gugatan terhadap paradigma ekonomi kapitalis yang mengabaikan nilai-nilai etika dan sosial.

Paradigma ekonomi kapitalis tersebut telah menimbulkan efek negatif bagi pembangunan ekonomi dunia, yang disebut Fukuyama sebagai ”Kekacauan Dahsyat” dalam bukunya yang paling monumental, “The End of Order” (1997), yakni berkaitan dengan runtuhnya solidaritas sosial dan keluarga.

Meskipun di Barat, ada upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, namun upaya itu gagal, karena paradigmanya tetap didasarkan pada filsafat materialisme dan sistem ekonomi ribawi. Kemandulan yang dihasilkan elaborasi teori dan praktek Filsuf Sosial Amerika, John Rawis dalam buku “The Theory of Justice” (1971) yang ditanggapi oleh Robert Nozik dalam bukunya “Anarchy, State and Utopia” (1974), telah menjadi contoh yang mempresentasikan kegagalan teori keadilan versi Barat.

Ekonomi Syariah bukan OPSI, tetapi SOLUSI!

Ketika sistem ekonomi kapitalisme mengalami kerapuhan dan ”kematian”, maka sekali lagi ditegaskan, bahwa peluang (chance) ekonomi syariah makin terbuka luas untuk berkembang dan menjadi solusi sistem perekonomian dunia. Gejala tersebut semakin menunjukkan realitanya ketika 75 negara di dunia telah mempraktekkan sistem ekonomi dan keuangan Islam, baik di Asia, Eropa, Amerika maupun Australia. Demikian pula dalam bidang akademis, beberapa universitas terkemuka di dunia sedang giat mengembangkan kajian akademis tentang ekonomi syariah. Harvard University merupakan universitas yang aktif mengembangkan forum dan kajian-kajian ekonomi syariah tersebut. Di Inggris setidaknya 6 (enam) universitas mengembangakan kajian-kajian ekonomi syari’ah. Demikian pula di Australia oleh Mettwally dan beberapa negara Eropa seperti yang dilakukan Volker Ninhaus. Para ilmuwan ekonomi Islam, bukan saja kalangan muslim, tetapi juga non muslim.

Di Indoinesia, malah sebaliknya, masih banyak pakar ekonomi dari kaum muslimin yang masih memiliki paradigma sekuler sehingga belum tertarik kepada ekonomi Islam karena belum mempelajari dan belum mengerti tentang ekonomi Islam tersebut. Seandainya mereka secara jujur dan pikiran yang jernih mempelajarinya, niscaya mereka akan tertarik dan berdecak kagum melihat keunggulan ekonomi ilahiyah ini. Indonesia Syariah Expo merupakan momentum paling strategis untuk menarik perhatian para pakar dan seluruh masyarakat untuk melihat produk dan keunggulan ekonomi syariah tersebut yang pada gilirannya menerapkan ekonomi syariah dalam seluruh aktivitas ekonomi dan keuangannya baik dalam konteks individu, keluarga, perusahaan maupun negara.

* Penulis adalah Dosen Ekonomi dan Keuangan Syariah Pascasarjana PSTTI UI, Sekjen DPP IAEI dan Dosen Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Indonesia Jakarta

http://pesantrenvirtual.com

Selamatkan Indonesia Dengan Syariah Islam

Oleh: Ali Mustofa

Sebuah negara yang bernama Indonesia, masyhur dengan sebutan “zamrud khatulistiwa”, sarat akan kekayaan alam, hamparan laut nan luas, tanahnya subur, gunung-gunungnya kokoh, juga jutaan hektar hutan yang menawarkan banyak kehidupan. Namun bagaimana nasibmu kini?

Apa mau dikata, negeri ini masih menangis. Indonesia kaya alam, namun juga kaya akan utang, disebabkan sebagian besar kekayaan Indonesia yang notabene milik rakyat justru dikuasai asing.

Menurut data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Utang, jumlah utang pemerintah RI hingga Januari 2011 mencapai Rp 1.695,34 triliun Rupiah (jika jumlah penduduk Indonesia sebanyak 241 juta jiwa, maka utang setiap orang Indonesia adalah Rp. 7.000.000,-/orang).

Dan berdasarkan data kementerian keuangan, total utang pemerintah Indonesia hingga September 2011 mencapai Rp 1.754,91 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 10,57 triliun dibanding posisi Agustus 2011 yang sebesar Rp Rp 1.744,34 triliun.Berikut catatan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB ( rasio utang terhadap PDB atau Debt to GDP Ratio) sejak tahun 2000:

> Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
> Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
> Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
> Tahun 2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
> Tahun 2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
> Tahun 2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
> Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
> Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
> Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
> Tahun 2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
> Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
> September 2011: Rp 1.754,91 triliun (27,3%)

Ironisnya, sebagian besar utang itu dibebankan kepada rakyat untuk membayarnya melalui pajak, dan sungguh miris di mana pajak tersebut banyak yang tak terdeteksi karena di korupsi.

Kemiskinan masih menjadi penyakit klasik yang tak kunjung terobati. Menurut data BPS tahun 2011 ada sebanyak 43 juta lebih penduduk yang masih berada di garis kemiskinan.

Itupun dengan menggunakan standar kemiskinan yang tak manusiawi, BPS menetapkan standar kemiskinan hanya berpendapatan Rp 7.000 perhari atau Rp 210 ribu perbulan. Dengan kata lain, penduduk yang dikategorikan miskin atau tidak miskin adalah dengan menggunakan batasan tersebut.

Seringkali pandangan kita diarahkan pada pertumbuhan produksi serta peningkatan pendapatan rata-rata penduduk (perkapita), namun bukan pada persoalan bagaimana supaya kekayaan tersebut didistribusikan dengan adil pada masyarakat.

Padahal, seiring dengan meningkatnya produksi, telah terjadi penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang alias pihak kapitalis. Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin atau malah makin miskin. Inilah yang disebut kesejahteraan semu dalam sistem kapitalisme.

Sektor politik, ritual demokrasi yang telah menghamburkan uang rakyat juga tak memberikan perubahan yang berarti di tengah-tengah masyarakat, seringkali masyarakat harus melihat tontonan jual beli politik alias politik dagang sapi oleh para elit politik.

Bayangkan, di tahun 2010 kemarin, tidak kurang dari 227 pilkada berlangsung di tingkat provinsi maupun kabupaten dan walikota, bahkan ada pilkada yang harus diulang disebabkan terjadi sengketa. Menurut Kalkulasi KPU, untuk tahun 2010, tidak kurang dari 4,2 trilyun rupiah mengucur buat pilkada.

Hitung-hitungan itu berbunyi: 50 sampai 70 milyar buat provinsi dan 7 sampai 10 milyar buat tingkat kabupaten dan walikota. Itu pun hitung-hitungan yang paling minimal. Karena kenyataannya, biaya pilkada membengkak hampir dua kali lipat. (eramuslim.com, 01/02/11)

Sedangkan di bidang sosial dan budaya, Associated Press (AP) beberapa waktu lalu telah menobatkan Indonesia sebagai jawara kedua surganya pornografi setelah Rusia. Dengan munculnya berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini, seperti halnya kasus peterporn, bisa saja Indonesia menyodok posisi Rusia sebagai pemimpin klasemen pornografi.

Tak kalah memprihatinkan adalah masih banyaknya aliran-aliran sesat yang bersemayam di negeri ini yang tentunya membahayakan akidah umat. Sebagai contoh kasus Ahmadiyah, di mana di negeri-negeri lain telah mengambil tindakan tegas pada Ahmadiyah, namun di sini masih belum tegas.

Begitu pula dengan meningkatnya angka-angka kriminalitas, kasus-kasus pelecehan seksual, HIV Aids, Narkoba dan lain sebagainya yang tentu semakin memperparah keadaan. Maka tidak salah jika negara “gemah ripah loh jinawi” ini sedang mengalami krisis multidimensi. Disebabkan karena salah urus.

Akar Masalah

Jika di cermati secara saksama, akar masalah dari semua problematika ini ternyata adalah terletak pada sistem-nya. Mengingat Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini sudah enam kali berganti pucuk pimpinan. Rotasi wakil rakyat yang duduk di Senayan pun sudah berulang kali dilakukan. Hasilnya nihil, Indonesia belum mampu bangkit.

Orang-orang yang dulunya terlihat memiliki idealisme, terlepas dari seperti apa idealismenya, ketika mencebur dalam sistem, banyak yang kemudian melepas idealismenya.

Sebagai contoh ada Pejabat di Pemerintahan yang dulu dikenal sangat loyal mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, bahkan sampai sempat merasakan pahitnya jeruji besi di masa pemerintahan Soeharto karena sikapnya itu, namun akhir-akhir ini malah mengecam media massa yang menurutnya gencar mengkritik pemerintah.

Begitu pula element Islam yang dahulu digadang-gadang bakal mengibarkan ideologi Islam, kini sudah mulai mengenyampingkan ideologinya.

Mungkin ada benarnya sebuah ungkapan yang berbunyi: “Sistem yang buruk itu bisa membuat orang jadi bersifat buruk, meskipun sebelumnya bersifat baik. Begitu juga sebaliknya, sistem yang baik bisa membuat orang menjadi bersifat baik, meskipun sebelumnya bersifat buruk. Apalagi yang sebelumnya sudah baik”

Kemudian pertanyaannya, sistem seperti apa yang mampu menyelamatkan Indonesia?. “Guru terbaik adalah pengalaman” Begitu kata orang bijak. Secara faktual Indonesia juga sudah beberapa kali berganti sistem. Kita runut saja, pada masa orde lama corak aturan yang digunakan adalah corak Ideologi sosialisme. Hasilnya tidak memuaskan.

Kemudian tampilah era orde baru yang berlanjut ke era reformasi dengan corak kapitalisme. Outputnya seperti yang kita alami sekarang ini. Indonesia masih tertatih-tatih.


Peta kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia (www.geoarround.com)

Islam Sebagai Solusi

Jadi kalau kita mau jujur, tampaknya satu-satunya sistem yang belum pernah dicoba di negeri ini hanyalah sistem Islam. Merujuk bahwa Ideologi yang ada di dunia ini hanya ada tiga, yakni; Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme. Yang lain walaupun mengklaim sebagai Ideologi namun sejatinya bukanlah ideologi karena rumusan-rumusanya pun juga mengambil dari ketiga Ideologi tersebut.

Ketika diterapkan sistem Ekonomi Islam, masalah perampokan kekayaan alam akan teratasi dengan kejelasan distribusi kekayaan yang terperinci, dimana Islam membagi kepemilikan dalam tiga bagian; kepemilikan umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu. (lihat: An-Nabhani, Taqiyuddin, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam). Hal ini telah di tegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau:
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : air, padang rumput dan api.” (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah)

Sehingga hal-hal yang masuk dalam kategori kepemilikan umum tidak boleh dimiliki oleh pihak asing maupun swasta, melainkan akan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Berdasarkan syariah Islam, negara harus menjamin kesejahteraan masyarakat, menjamin kebutuhan pokok tiap individu masyarakat. Syariah Islam juga mewajibkan Kepala Negara (Khalifah) untuk menjamin pendidikan dan kesehatan rakyatnya secara murah bahkan gratis.

Dengan Politik Islam maka hal-hal pemborosan dan kemubaziran itu tidak akan terjadi, sebab dalam pandangan Islam, bahwa politik adalah “mengatur urusan umat” bukannya “mengatur urusan pejabat“.

Sehingga mekanisme dalam pemilihan pejabat negara maupun Kepala Negara (Khalifah) dapat dilaksanakan dengan sederhana serta biaya yang murah, dengan mutu dan kualitas nomor wahid. Para elit politik harus merujuk pada hukum syara’ dalam mengurusi umat, bukan pada faktor kepentingan.

Para pemimpin umat tidak akan berani menzalimi rakyatnya, mereka sangat takut akan peringatan dari Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Saw bersabda: “Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR. Imam Al-Bukhari)

“Tidak ada seorang hamba yang diamanatkan oleh Allah untuk mengurusi rakyatnya, kemudian ia meninggal dalam keadaan sedang menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan sorga baginya.” (HR. al-Bukhari)

Dengan syariah Islam maka kehidupan sosial masyarakat akan semakin nyaman, sangat sulit ditemukan hal-hal yang bisa mengganggu keimanan dan keamanan.

Pergaulan masyarakat dibangun dengan suasana keislaman dengan penuh semangat persaudaraan. Pihak non muslim, diperlakukan dengan baik tanpa deskriminasi. Sedangkan sistem persanksian Islam adalah merupakan palang pintu terakhir untuk menyelesaikan permasalahan kriminalitas dengan efektif dan efisien.

Plus rumus-rumus Islam lain yang siap menghapus krisis multidimensi ini. Termasuk di dalamnya menuntaskan permasalahan pendidikan, pertanian, militer, dan bidang-bidang lainya. Indonesia akan sejahtera dan selamat jika mau diatur dengan wahyu Ilahi. Bagi mayoritas penduduknya yang beragama Islam, hal ini merupakan tuntutan atas keimanannya.

Bila belum diterapkan, Kewajiban kita untuk memperjuangkan. Karena itu, tidak ada pilihan lain, solusi atas salah urus negara adalah dengan menerapkan syariah islam. Wallahu a’lamu bish-shawab.

*Penulis adalah Direktur Rise Media Surakarta, Penulis Novel “Hari-Hari Indah Aktivis Dakwah”

detik.com
finance.detik.com

Bacalah artikel yang berkaitan: Islam dan Perundang-undangan, Piagam Jakarta, Piagam Madinah: Perlembagaan Pertama di Dunia,Hukum Islam di Indonesia; dulu dan sekarang, Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia, Islam sebagai Alternatif Politik , Sejarah Aceh dan Syari’at Islam dan Sejarah Kesultanan Islam Ternate

Islam dan Pancasila

Oleh : Ali Mustofa

Mencermati situasi bangsa Indonesia yang semakin carut marut membuat kita mengkerutkan dahi. Reformasi yang telah berjalan lebih dari satu dasawarsa ini ternyata tidak membawa perubahan yang berarti bagi Indonesia. Sebagai anak bangsa tentu kita tak boleh untuk tak peduli.

Poling cukup mengejutkan dirilis Indobarometer baru-baru ini dimana hasilnya menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan pasca reformasi ternyata tak lebih baik dari pemerintahan Orde Baru, yang menurut hemat saya, hasil ini juga sangat dipengaruhi oleh terpenjaranya media informasi di masa itu.

Perubahan yang nyaris berjalan spontan diwaktu itu memaksa Indonesia sampai kini masih terus mencari-cari format terbaik untuk mengurus kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Belum tersiapkannya konsep final sistem kenegaraan idaman, mengantarkan Indonesia pada apa yang disebut dengan negara yang berideologi Plin Plan.

Pancasila yang selama ini dipandang begitu sakral justru terkadang digunakan oleh sekelompok orang untuk menghantam pihak yang nyata-nyata ingin mewujudkan perubahan. Ideologi Islam-lah yang selama ini menjadi bulan-bulanan oleh pihak yang anti terhadap Ideologi Islam.

Padahal sebagai sebuah filosofi, rumusan pancasila memang seperti karet yang bisa diulur kesana kemari. Gagasan demokrasi terpimpin yang dipandegani oleh pemerintahan orde lama tentu bukan pilihan yang Indah.

Ideologi Sosialisme yang banyak di jadikan rujukan pada masa ini hanya mampu menghantarkan Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan, alias belumlah masuk ke dalam kemerdekaan. Artinya Indonesia masih dijajah dalam bentuk penjajahan non fisik.

Estafet kepemimpinan yang diteruskan pemerintahan orde baru apalagi. Era ini dikenal begitu masyhur telah memboyong demokrasi pancasila untuk mengatur negara. Adalah musyawarah dan mufakat tanpa oposisi yang menjadi paradigmanya. Hasilnya semakin tergadailah Indonesia.

Selanjutnya tongkat estafet diambil alih oleh pemerintahan pasca reformasi, namun apa mau dikata, ternyata pergantian hanya berlaku pada orangnya, akan tetapi sistem kenegaraan yang digunakan masih sama. Ideologi kapitalisme semakin mencengkeram kuat ke dalam tubuh “Pancasila”, dan hasilnya adalah nol.

Jika harus jujur, dan memang harus. Sejatinya masih ada harapan untuk kejayaan negri ini. Adalah penting bagi siapapun untuk melirik ke jalan Islam untuk menjadi pilihan bagi sistem terbaik.

Sebab, disamping memiliki keteguhan dan kematangan konsepsional yang teruji secara empirik lebih dari 1300 tahun, sistem Islam (Ideologi Islam) memiliki berbagai kaidah unggulan yang tak terbantahkan.

Hal ini sangat wajar mengingat ini adalah sistem yang berdasar bimbingan wahyu, jadi bisa dikatakan bukan sistem yang sembarangan. Dan juga tak perlu lagi dibenturkan dengan Pancasila, karena dalam Pancasila di pasal satu jelas berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam batang tubuh tertera bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah. Oleh karena itu, adalah mutlak diperlukan bagi negri ini untuk menggunakan sistem-Nya.

Dalam Islam, kedaulatan berada di tangan hukum syara’. Kedaulatan dalam pengertian sumber hukum tertinggi (source of legislation) adalah hukum syara’ (hukum Islam). Al Qur\’an dan Sunnah menjadi satu-satunya sumber hukum, sehingga standar baik dan buruk dalam Islam adalah halal dan haram.

Hal ini membuat sistem hukum Islam menjadi mandiri dari intervensi kepentingan manusia. Tentu sangat berbeda dengan sistem kapitalisme ataupun sosialisme yang menjadikan manusia sebagai sumber hukum.

Ketika manusia menjadi sang pembuat hukum, pastilah berbagai kepentingan dari manusia tersebut masuk di dalamnya. Tambal sulam, gonta gantinya aturan hukum di Indonesia mencerminkan hal ini.

Sistem Islam juga bukan cuma sekedar wacana, apalagi mengatakan jika ide ini adalah gagasan yang utopis, itu jelas tidak benar, sebab sistem Islam telah dipraktekkan secara bersambung sejak jaman Rasulullah hingga runtuhnya khilafah Islam terakhir (khilafah utsmaniyah), sebelum diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Attaturk sang agen Inggris pada tahun 1924 M.

Tidak Memaksa Masuk Islam

Tegaknya ideologi juga bukan berarti seluruh penduduknya harus dipaksa untuk memeluk Islam, itu adalah tuduhan picik. Justru ketika negara menerapkan sistem Islam, maka seluruh penduduk non muslim (Dzimmi) akan diberi kebebasan untuk memeluk agamanya, dijamin keamanannya, serta mendapatkan persamaan hak didepan hukum.

Bahkan Rasulullah Saw melarang keras siapa saja kaum muslim yang membunuh kafir Dzimmi. Beliau bersabda: “Barangsiapa membunuh seorang kafir dzimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun.” (HR. An Nasa’i)

Syaikh Taqiyyudin An-Nabhani, seorang ulama yang dikenal begitu cerdas, menguraikan bagaimana perlakuan khilafah terhadap non Muslim, Ia menuliskannya di dalam kitab Daulah Islam:

Pertama, seluruh hukum Islam diterapkan kepada kaum muslim.

Kedua, Non muslim dibolehkan tetap memeluk agama mereka dan beribadah berdasarkan keyakinannya.

Ketiga, Memberlakukan non muslim dalam urusan makan dan pakaian sesuai agama mereka dalam koridor peraturan umum.

Keempat, Urusan pernikahan dan perceraian antar non muslim diperlakukan menurut aturan agama mereka.

Kelima, Dalam bidang publik seperti mu’amalah, uqubat (sanksi), sistem pemerintahan, perekonomian, dan sebagainya, negara menerapkan syariat Islam kepada seluruh warga Negara baik muslim maupun non muslim.

Keenam, setiap warga Negara yang memiliki kewarganegaraan Islam adalah rakyat Negara, sehingga Negara wajib memelihara mereka seluruhnya secara sama, tanpa membedakan muslim maupun non muslim.

Maka tak heran pula bilamana sejahrawan Will Durrent berucap: Para Khalifah telah Memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka.

Para Khalifah telah mempersiapkan berbagai kesempatan bagi saiapun yang memerlukannya dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad dalam luasan wilayah yang belum pernah tercatatkan lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka ( The Story of Civilization, Vol. XIII )

Sebuah pepatah mengatakan: “guru yang terbaik adalah pengalaman”. Oleh karena itu, pengalaman pahit sebelumnya tak perlu di ulangi lagi. Mari berjuang tuk tegaknya syariah. Sejahterakan Indonesia dan seluruh umat dengan Khilafah. Sebab tak ada harapan selain dengan itu, apalagi ini menyangkut keimanan yang amat prinsip.

*Penulis: Direktur Rise Media Surakarta, Staf Humas HTI Solo Raya

sumber: detiknews.com

%d bloggers like this: