Posts tagged ‘Indonesia’

Kekuatan Muslim Indonesia-Malaysia bisa Kembalikan Kegemilangan dan Kejayaan Islam

kmmi

Kekuatan Indonesia dan Malaysia bisa disatupadukan untuk mengembalikan kegemilangan Islam. Karena itu, kegiatan Kepemimpinan Muslim Muda Indonesia-Malaysia akan menjadi titik permulaan persaudaraan Islam Malaysia-Indonesia. Demikian disampaikan Dato’ Shahlan Ismail selaku Presiden Sekretariat Transformasi Serantau (STS ).

“Karena itu maka saya harapkan kepemimpinan Muslim muda ini bisa menjadi suatu titik permulaan untuk kita eratkan persaudaraan Islam Malaysia-Indonesia. Semoga bibit-bibit ini bisa menjadi suatu silaturahmi yang bisa menyemaikan bumi Indonesia dan Malaysia,” ujarnya dalam acara Kepemimpinan Muslim Muda Indonesia-Malaysia di  Aula Mahoni MB Institut Pertanian Bogor.

Acara yang diselenggarakan Universitas Ibn Khaldun (UIKA) bersama Centre for Advanced Studies on Islamic Science and Civilization (CASIS) dan Sekretariat Transformasi Serantau (STS)  ikut dihadiri pendiri CASIS – Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud, Dato Shahlan Ismail dari Sekretariat Transformasi Serantau, Prof. Zainy Othman, Rektor UIKA – Dr. Ending Bahruddin dan Dr. Adian Husaini, Adnin Armas, MA.

13353825321776328110

Hubungan Indonesia-Malaysia bagaikan Hubungan Muhajirin-Anshar (Ilustrasi by melayuonline.com)

Kegiatan ini diharapkan bertujuan melahirkan kader-kader penerus pembangunan umat Islam di ranah Melayu dan memperkuat hubungan Indonesia dan Malaysia, juga sebagai perhatian Malaysia terhadap pendidikan Indonesia.

Terkait kepemimpinan, Pendiri dan Pengasas CASIS/Pusat Studi Kajian Tinggi Islam, Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud saat memberikan kata sambutan dalam acara tersebut menghimbau agar kita tidak meremehkan pemuda yang berpotensi menjadi pemimpin.

“Seperti Muhammad Al-Fatih yang telah menaklukkan konstantinopel pada usia yang muda,” ungkapnya.

Begitu pun dengan Rektor UIKA, Dr. Ending Bahruddin, ia berharap dari acara tersebut akan lahir pemimpin-pemimpin yang memiliki hati dan memiliki komitmen tinggi terhadap Islam.

Rangkaian kegiatan yang digelar dari pagi hingga malam hari ini tidak hanya di isi dengan seminar, namun juga refleksi, tadzkirah dan para peserta yang sudah terbagi dalam tujuh grup diwajibkan untuk kerja lapangan di kota Bogor kemudian mempresentasikannya di depan peserta yang lain.

Hari kedua, Selasa 05 November 2013, diadakan Kenduri Nusantara dan launching buku Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud yang berjudul “Islamisasi Ilmu-ilmu Kontemporer”.

Acara yang diadakan selama lima hari ini melibatkan 15 pembicara. 79 peserta yang terdiri dari 43 mahasiswa Indonesia dan 36 mahasiswa Malaysia dan diadakan di tiga tempat, Institut Pertanian Bogor, hotel Srigunting dan Hotel Mirah.*

http://www.hidayatullah.com

Daftar provinsi di Indonesia sepanjang masa

Berikut adalah daftar dan profil singkat dari masing-masing provinsi atau daerah yang dipersamakan dengan provinsi yang pernah dibentuk di lingkungan Negara Indonesia mulai dari tahun 1945-sekarang.[1]

peta indonesia elektrik

Red pog.svg
Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Region I Sumatera

sumatera

A

Aceh [I] (1949-1950)

  1. Pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara [I] .
  2. Dibubarkan dengan Perppu No. 5 Tahun 1950; Wilayahnya digabung dengan Provinsi Tapanuli-Sumatera Timur menjadi Provinsi Sumatera Utara [II] (1950).

Aceh [II] (1956-sekarang)

Aceh COA.svg

  • Peraturan:
  1. UU No 24 Tahun 1956 (disahkan 29 November 1956; diundangkan 7 Desember 1956).
  2. jo. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959.
  3. jo. UU No 44 Tahun 1999.
  4. UU No 18 Tahun 2001 (dicabut dan digantikan dengan nomor 5).
  5. jo. UU No 11 Tahun 2006.
  • Nomenklatur yang digunakan:
  1. Provinsi Aceh (195619592009-sekarang).
  2. Daerah Istimewa Aceh/Provinsi Daerah Istimewa Aceh (19592001).
  3. Provinsi Istimewa Aceh (1999 – belum pernah digunakan).
  4. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (20012009).
  1. Pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara [II] .
  2. Diberi status Daerah Istimewa dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Propinsi Aceh; Nomenklaturnya diubah menjadi Daerah Istimewa Aceh (1959).
  3. Status Daerah Istimewa diperkuat dengan UU No 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (1999).
  4. Diberi Otonomi Khusus dengan UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Nomenklaturnya diubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2001).
  5. Status Keistimewaan dan Otonomi Khusus diatur kembali dengan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (2006).

B

Bengkulu (1967-sekarang)

Bengkulu coa.png

J

Jambi (1957/8-sekarang)

Prov.Jambi.svg

Peraturan: UU Drt No. 19 Tahun 1957 [disahkan 9 Agustus 1957; diundangkan 10 Agustus 1957 ] (ditetapkan menjadi UU No. 61 Tahun 1958 [disahkan 25 Juli 1958; diundangkan 31 Juli 1958 ])

K

Kepulauan Bangka Belitung(2000-sekarang)

Bangka Belitung Emblem.svg

Kepulauan Riau (2002-sekarang)

Lambang Riau Kepulauan.jpeg

L

Lampung (1964-sekarang)

Lampung coa.png

R

Riau (1957/8-sekarang)

Riau COA.svg

  1. Pemekaran dari Provinsi Sumatera Tengah [II].
  2. Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Kepulauan Riau (2002).

S

Sumatera (1947-1948)

  • Peraturan: PP No. 8 Tahun 1947 (disahkan dan diundangkan 28-14-1947).
  • Wilayah asal: Wilayah Provinsi Administratif Sumatera.
  • Kedudukan Pemerintahan: Medan / Bukittinggi (?).
  • Lain-lain:
  1. Pembentukan pertama/Alih status dari administratif.
  2. Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD(1947).
  3. Berdasar Perjanjian Renville wilayahnya berkurang karena didirikan/menjadi Negara Sumatera TimurNegara Sumatera Selatan, serta Satuan Kenegaraan RiauSatuan Kenegaraan Belitung, dan Satuan Kenegaraan Bangka (1948).
  4. Wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Sumatera Utara [I], Provinsi Sumatera Tengah [I], dan Provinsi Sumatera Selatan [I] (1948).

Sumatera (Administratif) (1945-1947)

  1. Pembentukan pertama.
  2. Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD(1945).
  3. Dialihkan statusnya menjadi provinsi otonom (1947).

Sumatera Barat (1957/8-sekarang)

West Sumatra coa.svg

Sumatera Selatan [I] (1948-1950)

  1. Pemekaran dari Provinsi Sumatera.
  2. Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah (1948).
  3. Sebagian wilayahnya didirikan/menjadi Negara Sumatera SelatanSatuan kenegaraan Belitung, dan Satuan kenegaraan Bangka(1948).
  4. Selama Periode Pemerintahan Darurat sampai sekitar pertengahan 1950 pemerintahannya bersifat militer.
  5. Dibentuk ulang menjadi Provinsi Sumatera Selatan [II] tanpa pencabutan peraturan UU No. 10 Tahun 1948 (1950).

Sumatera Selatan [II] (1950/9-sekarang)

South Sumatra COA.svg

  • Peraturan:
  1. Perppu No. 3 Tahun 1950 (disahkan 14 Agustus 1950; berlaku 15 Agustus 1950), jo. |UU Drt No. 16 Tahun 1955 (keduanya ditetapkan menjadi UU No. 25 Tahun 1959 [disahkan 26 Juni 1959; diundangkan 4 Juli 1959 ]); jo. Perppu No. 3 Tahun 1964(ditetapkan menjadi UU No. 14 tahun 1964); jo. UU No. 9 Tahun 1967; jo. UU No. 27 Tahun 2000.
  2. PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950)
  1. Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RISRI [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950 ])/Pembentukan ulang.
  2. Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi: 1. Provinsi Lampung (1964), 2. Provinsi Bengkulu (1967), dan 3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2000).

Sumatera Tengah [I] (1948-1950)

  1. Pemekaran dari Provinsi Sumatera.
  2. Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah (1948).
  3. Sebagian wilayahnya didirikan/menjadi Satuan kenegaraan Riau (1948).
  4. Selama Periode Pemerintahan Darurat sampai sekitar pertengahan 1950 pemerintahannya bersifat militer.
  5. Dibentuk ulang menjadi Provinsi Sumatera Tengah [II] tanpa pencabutan peraturan UU No. 10 Tahun 1948 (1950).

Sumatera Tengah [II] (1950-1957/8)

  • Peraturan:
  1. Perppu No. 4 Tahun 1950 (disahkan 14 Agustus 1950; berlaku 15 Agustus 1950) jo. UU Drt No. 16 Tahun 1955.
  2. PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950).
  1. Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RISRI [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950 ])/Pembentukan ulang.
  2. Dibubarkan dengan UU Drt No. 19 Tahun 1957 (ditetapkan menjadi UU No. 61 Tahun 1958). Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi Provinsi Sumatera Barat (1957/8), Provinsi Riau (1957/8), dan Provinsi Jambi (1957/8).

Sumatera Utara [I] (1948-1949)

  1. Pemekaran dari Provinsi Sumatera.
  2. Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah (1948).
  3. Sebagian wilayahnya didirikan/menjadi Negara Sumatera Timur (1948).
  4. Selama Periode Pemerintahan Darurat sampai akhir 1949 pemerintahannya bersifat militer.
  5. Dibubarkan dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Tahun 1949 No. 8/Des/WKPM dan No. 9/Des/WKPM; Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli-Sumatera Timur (1949).

Sumatera Utara [II] (1950-1956)

  • Peraturan:
  1. Perppu No. 5 Tahun 1950 (disahkan 14 Agustus 1950; berlaku 15 Agustus 1950) jo. UU Drt No. 16 Tahun 1955.
  2. PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950jj; berlaku 17 Agustus 1950).
  1. Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RISRI [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950 ])/Pembentukan ulang.
  2. Perppu No. 5 Tahun 1950 dicabut dan diganti dengan UU No 24 Tahun 1956; Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadiProvinsi Aceh [II] (1956) dan Provinsi Sumatera Utara [III] (1956).

Sumatera Utara [III] (1956-sekarang)

North Sumatra coa.png

T

Tapanuli-Sumatera Timur (1949-1950)

  1. Merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara [I].
  2. Dibubarkan dengan Perppu No. 5 Tahun 1950; Wilayahnya digabung dengan Provinsi Aceh menjadi Provinsi Sumatera Utara [II] (1950).

Region II Kalimantan

kalimantan

K

Kalimantan (1953-1956)

  1. Pembentukan Pertama/Alih status dari administratif.
  2. Dibubarkan dengan UU No. 25 Tahun 1956; Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi Provinsi Kalimantan Barat (1956),Kalimantan Selatan (dan Provinsi Kalimantan Tengah) (1956(7/8)), dan Provinsi Kalimantan Timur (1956).

Kalimantan (Administratif) [I] (1945-1946)

  1. Pembentukan Pertama.
  2. Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD(1945)
  3. Berdasar Perundingan Linggarjati wilayah Provinsi Kalimantan tidak lagi masuk dalam wilayah de facto Republik Indonesia(1946).
  4. Di wilayahnya didirikan Satuan Kenegaraan Daerah Istimewa Kalimantan BaratSatuan Kenegaraan Dayak BesarSatuan Kenegaraan Daerah BanjarSatuan Kenegaraan Kalimantan Tenggara, dan Satuan Kenegaraan Kalimantan Timur (1946).

Kalimantan (Administratif) [II] (1950-1953)

  1. Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RISRI)/Pembentukan ulang.
  2. Dialihkan statusnya menjadi provinsi otonom (1953).

Kalimantan Barat (1956-sekarang)

West Kalimantan Emblem.svg

Kalimantan Selatan (1956-sekarang)

Lambang Provinsi Kalimantan Selatan.gif

  1. Pemekaran dari Provinsi Kalimantan.
  2. Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Tengah (1957/8).
  3. Mengalami pengurangan wilayah yaitu Daerah Swatantra Tingkat II Pasir (hasil pemekaran Daerah Swatantra Tingkat II Kotabaru) diserahkan kepada Provinsi Kalimantan Timur (1959).

Kalimantan Tengah (1957/8-sekarang)

LogoKalteng.jpg

Kalimantan Timur (1956-sekarang)

Coat of arms of East Kalimantan.svg

  1. Pemekaran dari Provinsi Kalimantan.
  2. Mengalami penambahan wilayah yaitu Daerah Swatantra Tingkat II Pasir (hasil pemekaran Daerah Swatantra Tingkat II Kotabaru) dari Provinsi Kalimantan Selatan (1959).

Kalimantan Utara (2012-sekarang)

Region III Jawa

jawa

B

Banten (2000-sekarang)

Banten coa.png

D

Daerah Istimewa Yogyakarta (1950-sekarang)

Yogyakarta COA.svg

  1. Daerah Istimewa Yogyakarta (19501965).
  2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (1965-sekarang).
  3. Provinsi Istimewa Yogyakarta (1999 – belum pernah digunakan).
  1. Pembentukan pertama/penurunan status kesultanan dan kepangeranan dari negara protektorat dalam lingkungan RI menjadi daerah istimewa setingkat provinsi dalam lingkungan RI).
  2. Mengalami penambahan wilayah dari exclave Provinsi Jawa Tengah yaitu Kotagede, Imogiri, dan Ngawen (1957/8).
  3. Penurunan status dari daerah istimewa setingkat provinsi menjadi provinsi biasa (1965).

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (1950-sekarang)

Jakarta COA.svg

  • Peraturan:
  1. UU Drt RIS No. 20 Tahun 1950 [disahkan dan diundangkan 13 Mei 1950; berlaku surut 31 Maret 1950 ] (ditetapkan menjadiUU No. 1 Tahun 1956 [disahkan 7 Februari 1956; berlaku 10 Februari 1956 ]).
  2. UU Pnps No. 2 Tahun 1961 jo. UU Pnps No. 15 Tahun 1963 dan UU No. 10 Tahun 1964 (semuanya dicabut dengan nomor 3).
  3. UU No. 11 Tahun 1990 (dicabut dengan nomor 4).
  4. UU No. 34 Tahun 1999 (dicabut dengan nomor 5).
  5. jo. UU No. 29 Tahun 2007.
  • Nomenklatur yang digunakan:
  1. Kotapraja Jakarta Raya (19501961).
  2. Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (19611964).
  3. Jakarta [atau Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta] (19641990).
  4. Daerah Khusus Ibukota Jakarta (19901999).
  5. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (1999-sekarang).
  1. Berasal dari Distrik Federal Jakarta (Pasal 50 Konstitusi RIS 1949).
  2. Pada mulanya berbentuk kota.
  3. Disetarakan dengan provinsi dengan nomenklatur Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (1961).
  4. Dibentuk sebagai provinsi otonom dengan nomenklatur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (1990).
  5. Dinyatakan sebagai daerah [otonomi] khusus karena sebagai Ibukota Negara dengan nomenklatur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (1999).
  6. Kekhususan [otonomi] diatur kembali dengan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Indonesia (2007).

J

Jawa Barat (1950-sekarang)

West Java coa.svg

  • Peraturan:
  1. UU No. 11 Tahun 1950 (disahkan dan diundangkan 4 Juli 1950; berlaku 15 Agustus 1950).
  2. PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950).
  1. Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RISRI [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950 ])/Pembentukan ulang.
  2. Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Banten (2000).

Jawa Barat (Administratif) (1945-[1947(?)])

  1. Pembentukan pertama.
  2. Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD(1945).
  3. Setelah agresi militer I sebagian besar wilayahnya diduduki Belanda (1947).
  4. Berdasarkan Perjanjian Renville wilayahnya berkurang dan hanya tinggal sebagian dari wilayah karesidenan Banten (1948).
  5. Sebagian wilayahnya didirikan Negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta (1948).

Jawa Tengah (1950-sekarang)

Central Java COA.svg

  • Peraturan:
  1. UU No. 10 Tahun 1950 (disahkan dan diundangkan 4 Juli 1950; berlaku 15 Agustus 1950) jo. UU Drt No. 5 Tahun 1957(ditetapkan menjadi UU No. 18 Tahun 1958).
  2. PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950).
  1. Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RISRI [lihat PP RIS No. 21 Tahun 1950 ])/Pembentukan ulang.
  2. Wilayah bekas Kesunanan Surakarta termasuk exclave Kotagede serta Imogiri dan Praja Mangkunegaran termasuk exclave Ngawen (yang keduanya telah dibubarkan dan wilayahnya dijadikan Karesidenan Istimewa Surakarta pada 1946) dimasukkan menjadi wilayah Provinsi Jawa Tengah (1950).
  3. Terjadi pengurangan wilayah yaitu wilayah exclave Kotagede, Imogiri, dan Ngawen diserahkan pada Daerah Istimewa Yogyakarta(1957/8).

Jawa Tengah (Administratif) (1945-[1947(?)])

  1. Pembentukan pertama.
  2. Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD(1945).
  3. Setelah agresi militer I sebagian besar wilayahnya diduduki Belanda (1947).
  4. Berdasarkan Perjanjian Renville wilayahnya berkurang dan hanya tinggal sebagian dari wilayah karesidenan KeduRembang, dan Semarang (1948).
  5. Di wilayahnya didirikan Satuan Kenegaraan Jawa Tengah (1948).

Jawa Timur (1950-sekarang)

Lambang propinsi jatim.png

  • Peraturan:
  1. UU No. 2 Tahun 1950 (disahkan 3 Maret 1950, diundangkan 4 Maret 1950, berlaku 15 Agustus 1950) jo. UU No. 18 Tahun 1950.
  2. PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950).

Jawa Timur (Administratif) (1945-[1947(?)])

  1. Pembentukan pertama.
  2. Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD(1945)
  3. Setelah agresi militer I sebagian besar wilayahnya diduduki Belanda (1947).
  4. Berdasarkan Perjanjian Renville wilayahnya berkurang dan hanya tinggal Karesidenan MadiunKaresidenan Kediri, dan sebagian dari wilayah karesidenan Bojonegoro (1948).
  5. Di wilayahnya didirikan Negara Jawa Timur dan Negara Madura (1948).

Region IV Nusa Tenggara [Sunda Kecil]

nustra

B

Bali (1958-sekarang)

Bali COA.svg

N

Nusa Tenggara (Administratif) (1950-1958)

  1. Sunda Kecil (19501954/8).
  2. Nusa Tenggara (1954/81958).
  1. Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RISRI)/Pembentukan ulang.
  2. Mengalami pergantian nomenklatur dari Provinsi Sunda Kecil menjadi Provinsi Nusa Tenggara berdasarkan UU Drt No. 9 Tahun 1954 (ditetapkan menjadi UU No. 8 Tahun 1958) (1954/8).
  3. Wilayahnya dibentuk (dimekarkan) menjadi Provinsi BaliProvinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timurtanpa ada pembubaran secara jelas (1958).

Nusa Tenggara Barat (1958-sekarang)

West Nusa Tenggara COA.svg

Nusa Tenggara Timur (1958-sekarang)

East Nusa Tenggara COA.svg

S

Sunda Kecil (Administratif) (1945-1946)

  1. Pembentukan Pertama.
  2. Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD(1945).
  3. Berdasar Persetujuan Linggarjati wilayah Provinsi Sunda Kecil tidak lagi masuk dalam wilayah de facto Republik Indonesia(1946).
  4. Wilayahnya menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (1946).

T

Propinsi-Timor-Timur-300x180

Timor Timur (1976-1999)

Timor timur.PNG

  • Peraturan: UU No. 7 Tahun 1976 (disahkan dan diundangkan 17-07-1976).
  • Wilayah asal: wilayah bekas koloni Portugis di Timor.
  • Kedudukan Pemerintahan: Dili (?).
  • Lain-lain:
  1. Pembentukan pertama berdasar Proklamasi Rakyat Timor Timur di Balibo tanggal 30 November 1975 maupun dalam Petisi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur di Dili tanggal 31 Mei 1976 [atau aneksasi wilayah yang bukan bekas Hindia Belanda (?)] (1976).
  2. Mendapat kemerdekaan tahun 1999/2002 (setelah melalui referendum tahun 1999 berdasar kesepakatan New York 1999 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tanpa persetujuan DPR).

Region V Sulawesi

sulawesi

G

Gorontalo (2000-sekarang)

Lambang propinsi gorontalo.jpg

S

Sulawesi (Administratif) [I] (1945-1946)

  1. Pembentukan Pertama.
  2. Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD(1945).
  3. Berdasar Perundingan Linggarjati wilayah Provinsi Sulawesi tidak lagi masuk dalam wilayah de facto Republik Indonesia (1946).
  4. Wilayahnya menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (1946).

Sulawesi (Administratif) [II] (1950-1960)

  1. Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RISRI).
  2. Wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Administratif Sulawesi Selatan dan Provinsi Administratif Sulawesi Utara (1960).

Sulawesi Barat (2004-sekarang)

West Sulawesi coa.png

Sulawesi Selatan (1960/4-sekarang)

South Sulawesi coa.png

  1. Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara (19601964).
  2. Provinsi Sulawesi Selatan (1964–sekarang).
  1. Pembentukan pertama/Alih status Provinsi Administratif Sulawesi Selatan.
  2. Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Sulawesi Tenggara (1964) dan Provinsi Sulawesi Barat (2004).

Sulawesi Selatan (Administratif) (1960)

  1. Pemekaran dari Provinsi Administratif Sulawesi.
  2. Dialihkan statusnya menjadi provinsi otonom dengan nomenklatur Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara (1960).

Sulawesi Tengah (1964-sekarang)

Central Sulawesi coa.png

Sulawesi Tenggara (1964-sekarang)

Southeast Sulawesi COA.svg

Sulawesi Utara (1960/4-sekarang)

North Sulawesi Emblem.svg

  1. Provinsi Sulawesi Utara-Tengah (19601964).
  2. Provinsi Sulawesi Utara (1964 – sekarang).
  • Wilayah asal: Wilayah Provinsi Administratif Sulawesi Utara (meliputi: [dimaksud dalam UU No. 29 Tahun 1959 ]).
  • Kedudukan Pemerintahan: Menado.
  • Lain-lain:
  1. Pembentukan pertama/Alih status Provinsi Administratif Sulawesi Utara.
  2. Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Gorontalo (2000).

Sulawesi Utara (Administratif) (1960)

  1. Pemekaran dari Provinsi Administratif Sulawesi.
  2. Dialihkan statusnya menjadi provinsi otonom dengan nomenklatur Provinsi Sulawesi Utara-Tengah (1960).

Region VI Maluku-Papua

Peta_Linguistik_Maluku_dan_Papua

I

Irian Barat [I] (1956/7/8-1962)

  1. Pembentukan pertama/pemekaran dari Provinsi Administratif Maluku.
  2. Mendapat tambahan wilayah yaitu Distrik Maba dan Distrik Gebe dari Provinsi Administratif Maluku sehingga wilayahnya meliputi Irian Barat serta Kawedanaan Tidore dan seluruh Kawedanan Weda (1957/8).
  3. Dibubarkan dan dibentuk ulang pada 1962.

Irian Barat [II] (1962-1969)

  1. Provinsi Irian Barat Bentuk Baru (19621963).
  2. Provinsi Irian Barat (19631969).
  1. Pembentukan ulang Provinsi Irian Barat [I] , dengan perubahan wilayah.
  2. Pemerintahan Perjuangan di bawah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia/Panglima Besar Pembebasan Irian Barat atas wilayah sengketa (?) (19621963).
  3. Pemerintahan Sipil Sementara Indonesia atas wilayah sengketa sejak 1 Mei 1963.

Irian Jaya Tengah (de jure)

maluku

M

Maluku (1957/8-sekarang)

Maluku coa.png

  1. Pembentukan pertama/Alih status dari administratif.
  2. Mengalami penambahan wilayah yaitu Kawedanan Tidore dan Kawedanan Weda dari Provinsi Irian Barat [I] yang dibubarkan (1962).
  3. Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Maluku Utara (1999).

Maluku (Administratif) [I] (1945-1946)

  1. Pembentukan pertama.
  2. Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD(1945)
  3. Berdasar Perundingan Linggarjati wilayah Provinsi Maluku [I] tidak lagi masuk dalam wilayah de facto Republik Indonesia (1946).
  4. Wilayahnya menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur.

Maluku (Administratif) [II] (1950-1957)

  1. Pembentukan pertama (berdasarkan kesepakatan RISRI).
  2. Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Irian Barat (otonom) (1956)
  3. Mengalami pengurangan wilayah yaitu Distrik Maba dan Gebe dari Kawedanan Weda diserahkan kepada Provinsi Irian Barat [I](1956/7/8).
  4. Dialihkan statusnya menjadi provinsi otonom (1957).

Maluku Utara (1999-sekarang)

North Maluku coa.png

papua

P

Papua (1969-sekarang)

Papua COA.svg

  • Peraturan:
  1. UU No. 12 Tahun 1969 (disahkan dan diundangkan 10 September 1969) jo. UU No. 45 Tahun 1999.
  2. jo. UU No. 21 Tahun 2001 jo. Perppu No. 1 Tahun 2008 (ditetapkan menjadi UU No. 35 Tahun 2008).
  • Nomenklatur yang digunakan:
  1. Provinsi Irian Barat (19691973).
  2. Provinsi Irian Jaya (19732001).
  3. Provinsi Irian Jaya Timur (1999 – secara de facto belum pernah digunakan).
  4. Provinsi Papua (2001-sekarang).
  1. Dibentuk setelah Penentuan Pendapat Rakyat berdasarkan Perjanjian New York 1962.
  2. Merupakan penyempurnaan Pemerintahan Sementara Indonesia di Nederlands Nieuw Guinea.
  3. Nama Provinsi Irian Barat berubah menjadi Provinsi Irian Jaya (1973).
  4. Provinsi Irian Jaya sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Irian Jaya Barat dan Provinsi Irian Jaya Tengah; NamaProvinsi Irian Jaya diubah menjadi Provinsi Irian Jaya Timur. Secara de facto pemekaran dan pergantian nama tidak dapat dilaksanakan (1999).
  5. Provinsi Irian Jaya memperoleh Otonomi Khusus dan berganti nama menjadi Provinsi Papua (2001).
  6. Sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Irian Jaya Barat sebagai pelaksanaan pemekaran tahun 1999 yang tertunda (2003).

Papua Barat (1999/2003-sekarang)

West Papua Province Emblem.svg

  • Peraturan:
  1. UU No. 45 Tahun 1999 (disahkan dan diundangkan pada 4 Oktober 1999).
  2. jo. Perppu No. 1 Tahun 2008 [disahkan dan diundangkan 16 April 2008 ] (ditetapkan menjadi UU No. 35 Tahun 2008[disahkan dan diundangkan 25 Juli 2008 ]) jo. UU No. 21 Tahun 2001.
  • Nomenklatur yang digunakan:
  1. Provinsi Irian Jaya Barat (1999/20032007).
  2. Provinsi Papua Barat (2007 – sekarang).
  1. Merupakan pemekaran dari Provinsi Irian Jaya/Papua.
  2. Dibentuk secara de jure tahun 1999.
  3. Pembentukan secara de facto baru dilaksanakan tahun 2003.
  4. Berdasar PP No. 24 Tahun 2007 Provinsi Irian Jaya Barat berganti nomenklaturnya menjadi Provinsi Papua Barat (2007).
  5. Otonomi Khusus Papua ditegaskan meliputi juga Papua Barat dengan Perppu No. 1 Tahun 2008 yang ditetapkan menjadi UU No. 35 Tahun 2008 (2008).

Catatan

  1. ^ Negara Indonesia dibagi dalam daerah-daerah provinsi atau daerah-daerah yang dipersamakan dengan provinsi. Daerah-daerah tersebut, baik yang bersifat otonom atau yang bersifat administrasi belaka, semuanya diatur menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang atau yang disetarakan dengan Undang-Undang. Selain itu Negara Indonesia mengakui dan menghormati daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang pengaturannya berbeda dengan daerah pada umumnya. Dalam perjalanan masa selama lebih dari enam puluh tahun, Negara Indonesia telah membentuk lebih dari tiga puluh provinsi atau daerah yang dipersamakan dengan provinsi. Beberapa diantaranya masih ada hingga saat ini (2013), sisanya telah dimekarkan, bahkan sebagian telah diubah bentuknya atau dibubarkan.
  2. http://id.wikipedia.org
  3. http://geospasial.bnpb.go.id
  4. lingkungangeografi.blogspot.com

 

Kajian Politik : Mengintip Kedekatan George Soros – Hary Tanoe

Sebelum memimpin Indonesia, bersama istrinya Liliana Tanaja Tanoesoedibjo pasangan ini sudah menggegerkan Indonesia dengan Miss World. Apa yang akan terjadi kelak bila ia benar-benar berkuasa?

HT_Soros

George Soros (Yahudi AS) & Hari Tanoesoedibjo (Boss MNC Group)

Oleh: Muhammad Faisal

SIAPA tak kenal George Soros, miliarder Yahudi berkebangsaan Amerika yang pernah mengantar Indonesia bersama sejumlah negara lainnya ke lembah kelam bernama krisis moneter, 1997-1998 silam. Indonesia dibuatnya porak-poranda, yang hingga kini jelas masih terasa. Soros dikenal memiliki kemampuan tinggi dalam berspekulasi di bidang perdagangan mata uang.

Bahkan, pada 1982, dalam waktu singkat Soros berhasil meraup keuntungan 1,2 miliar dolar dalam perdagangan mata uang Poundsterling. Akibatnya, sebagian perekonomian Inggris hancur. Ia pun dijuluki sebagai “Pria Yang Menghancurkan Pound” (The Man Who Broke the Pound).

Dengan menggunakan “The Open Society Institute” ia berusaha menancapkan pengaruhnya seluruh dunia.  Soros mempunyai pengaruh yang luas. Tokoh Yahudi ini memiliki usaha dibidang finansial, dan sekaligus bergerak dibidang philantropis telah terlibat dalam perubahan politik di berbagai negara. Ia menggunakan usahanya dibidang finansiil yang dimilikinya itu, pernah mengobrak-abrik negara-negara ASEAN, yang mengakibatkan terjadinya krisis politik dan ekonomi, dan efek dominonya yaitu jatuhnya rejim-rejim di kawasan ini berguguran, termasuk di Indonesia.

Tokoh finansial Yahudi ini, ikut melakukan rekayasa perubahan politik di Soviet, yang kemudian muncul rejim baru, yang tidak lagi menggunakan komunisme sebagai ideologi, dan arah ekonominya lebih kepada sistem kapitalis, yang pro-pasar.

Belum lama ini, ia datang ke Jakarta dan menemui Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta. Ia datang disaat Indonesia sedang panas-panasnya, di mana Boediono tengah dipojokkan dalam kasus Bank Century dan terancam pemakzulan.

Di Indonesia, Soros juga dikenal pendonor Yayasan Tifa, sebuah yayasan lokal yang bertujuan untuk membantu Indonesia dalam melakukan konsolidasi pada masa transisi demokrasi.

Soros juga menawarkan beasiswa kepada pemuda Indonesia. Di antaranya adalah tawaran beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan Politik Internasional di University of Glasgow yang pendaftarannya ditutup Februari ini.

Tifa didirikan oleh belasan orang Indonesia yang berkomitmen untuk membantu pengembangan masyarakat yang terbuka di negeri ini. Fokus kegiatan lebih tertuju pada pembangunan kapasitas, pemerintah daerah, hak asasi manusia, media dan reformasi bidang hukum.

Foto_George_Soros_SBY

George Soros ketika bertemu dengan SBY (www.tifafoundation.org )

Soros, HT dan Century

Siapa pula tak mengenal Hary Tanoe Sudibyo, seorang bos media yang saat ini sedang mencoba peruntungan politik di Partai Hanura (dulu: di Partai NasDem). Pria yang akrab disapa HT ini juga dikenal ulung mengelola keuangan. Kendati umurnya masih relatif muda, ia sudah mampu menguasai berbagai sektor penting, utamanya industri media.

Lantas, bagaimana keduanya bisa sehebat itu? Benarkah ada hubungan khusus di antara keduanya? Benarkah HT sengaja dipakai Soros untuk menguasai perekonomian Indonesia?

Info beredar, keduanya memang telah lama menjalin persahabatan. Salah satu indikasi persahabatan itu, Soros punya 15 persen saham di PT Bhakti Investama, milik Hary Tanoe. Perusahaan ini beberapa waktu lalu pernah terseret kasus penyuapan yang diungkap KPK.

Soros juga disebut-sebut berkaitan erat dengan skandal Bank Century. Itu karena Soros memiliki 19 persen saham di Bank CIC, cikal bakal merger Bank Century. Dengan cerdas, Soros lalu merampok kas Indonesia di pasar modal Indonesia.

Itu dia lakukan melalui Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac disatukan menjadi Bank Century. Caranya, Bank CIC melakukan transaksi surat-surat berharga (SSB) fiktif senilai 25 juta dolar AS yang melibatkan Chinkara. Pada 2003, Bank CIC memiliki surat berharga dalam valuta asing sekitar Rp 2 triliun dan US Treasury Strips senilai 185,36 juta dolar AS.

Selanjutnya, Bank Indonesia pada 2004 menyetujui proses merger Bank Pikko dan Bank Danpac ke dalam Bank Century. Robert Tantular menjadi pemegang saham Bank Century bersama Alwarraq Hesyam Talaat dan Rafat Ali Rizvi tanpa fit and proper test sebagai bankir. Paska merger tersebut, Soros dikabarkan lebih banyak berperan di belakang layar, karena Bank Century dianggap sudah mampu dikendalikan Robert Tantular.

Kiprah Soros lainnya adalah pernah terlibat dalam proses tender saham yang dimiliki pemerintah di PT Astra International Tbk. Soros menyusup ke Astra melalui PT Bhakti Investama yang sahamnya dimiliki Quantum Fund, induk perusahaan milik Soros. Nilai investasi Soros saat itu diperkirakan sekitar Rp 203,5 miliar.

Dalam berbagai kebijakan HT, kuat dugaan ada Soros yang setia melindunginya dari belakang layar. Termasuk ketika HT membeli saham Bentoel, SCTV, Astra Internasional, dan PT Artha Graha Investama Sentral (AGIS). Soros memberikan konsultasi agar HT fokus pada bisnis media cetak dan televisi. Alasannya, prospek bisnisnya cukup besar.

Atas saran Soros, Hary Tanoe lantas melepas saham SCTV dan membeli RCTI dari Bimantara, kemudian memborong saham TPI (sekarang MNC TV) dan Global TV. Saham HT lalu melebar ke Music Televisi Indonesia , Radio Trijaya dan ARH, Harian Seputar Indonesia dan Tabloid Gennie; Majalah Trust (sekarang Majalah Sindo). Konsep yang ditawarkan Soros adalah dengan menguasai industri media, maka bisnis lain akan terbantu. Termasuk mampu menembus dunia politik. Usai meraup keuntungan dari industri media, Soros-Hary Tanoe lalu membidik pasar telekomunikasi dengan layanan seluler Fren.

Lihat saja, dua presenter Indonesia yakni Rosianna Silalahi (SCTV) dan Putra Nababan (RCTI) pernah mewawancarai dua presiden AS. Rosianna untuk Presiden Bush, sementara Putra untuk Presiden Obama. Ditengarai, keberhasilan dua presenter itu juga tidak terlepas dari jasa Soros.

Sejak awal, Hary Tanoe seolah sudah dipersiapkan Yahudi AS untuk menguasai Indonesia. Hal itu ia peroleh saat masih kuliah di Ottawa University, Kanada. Saat itu, HT sudah berpengalaman bermain saham di bursa Toronto.

Soal terjunnya Hary Tanoe ke dunia politik tentu saja bukan karena kebetulan. Meski harus diakui, langkah HT tersebut mendapat perlawanan ‘kecil’ dari kaum nasionalis. Bukan kebetulan juga ketika HT menjanjikan modal Rp 5 miliar bagi kader Nansional Demokrat (NasDem) yang ingin bertarung di Pemilu Legislatif 2014 nanti.

Kepiawaian HT menggoreng pundi-pundi Keluarga Cendana (Titik Prabowo dan Bambang Soeharto) melalui PT Bhakti Investama juga berasal dari Soros. Kesimpulannya, Soros- Hary Tanoe memang memiliki kisah yang mirip. Atau boleh disebut, Hary Tanoe Sudibyo adalah anak didik sang miliarder Soros.

Hary Tanoesoedibjo  saat ini Hary memegang beberapa jabatan strategis di berbagai perusahaan terkemuka di Indonesia. Ia ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. Global Mediacom Tbk. (sejak tahun 2002) setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris perusahaan tersebut. Ia adalah pendiri, pemegang saham, dan Presiden Eksekutif Grup PT. Bhakti Investama Tbk. sejak tahun 1989.

Selain itu, Hary saat ini juga memegang berbagai posisi di perusahaan-perusahaan lainnya, diantaranya sebagai Presiden Direktur PT. Media Nusantara Citra Tbk. (MNC) dan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) sejak tahun 2003, sebagai Komisaris PT. Mobile-8 Telecom Tbk., Indovision dan perusahaan-perusahaan lainnya di bawah bendera grup perusahaan Global Mediacom dan Bhakti Investama. Hary juga saat ini aktif sebagai Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Ia telah berulang kali menjadi pembicara di berbagai seminar dan menjadi dosen tamu dalam bidang Keuangan Perusahaan, Investasi dan Manajemen Strategis untuk program magister di berbagai perguruan tinggi.

Pada tahun 2011, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia, dan pengusaha Hary Tanoesoedibjo menduduki peringkat ke-22 dengan total nilai kekayaan yang dimilikinya adalah sebesar “US$ 1,19 miliar”.

Kontroversi dan Politik

nasdemTanoe-210x300

HT dan NasDem (kisahislami.com)

Pada bulan Juni 2012, Hary Tanoesoedibjo diinterogasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehubungan dengan kasus korupsi Tommy Hindratno, pejabat pajak di Kantor Pajak Sidoarjo, dan James Gunarjo, yang diyakini terhubung dengan PT. Bhakti Investama Tbk., perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo.

Tommy diduga bertindak sebagai perantara untuk memastikan penggantian sebesar Rp 3,4 miliar dalam bentuk pajak bahwa perusahaan diduga telah membayar lebih. KPK menggerebek kantor PT. Bhakti Investama Tbk. di Menara MNC di Jakarta Pusat dan PT. Agis, yang terletak di gedung yang sama, di mana PT. Bhakti Investama Tbk. memiliki saham di PT. Agis pada tahun 2002 dan 2004.

HT merupakan adik kandung dari Hartono Tanoesoedibjo dan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. Ia mempunyai seorang istri bernama Liliana Tanaja Tanoesoedibjo dan memiliki lima orang anak yaitu: Angela Herliani Tanoesoedibjo, Valencia Herliani Tanoesoedibjo, Jessica Herliani Tanoesoedibjo, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo, Warren Haryputra Tanoesoedibjo.

Bulan November 2011, HT muncul pada acara Rapat Pimpinan Nasional Partai NasDem yang pertama. Di partai tersebut, Hary dipercaya sebagai Ketua Dewan Pakar Partai NasDem dan juga sebagai Wakil Ketua Majelis Nasional Partai NasDem. Kabar bahwa HT masuk ke dunia politik mulai terdengar santer sejak awal bulan Oktober 2011, Hary sendiri resmi bergabung dengan Partai NasDem pada tanggal 9 Oktober 2011 lalu. Sejak ia berkiprah dalam kancah politik praktis melalui Partai NasDem, Hary selalu mendengung-dengungkan “Gerakan Perubahan” yang dimotori oleh kelompok angkatan muda bangsa Indonesia. Sebab menurutnya, di dalam Partai NasDem sendiri 70% kader partainya adalah terdiri dari kaum generasi anak muda bangsa.

21 Januari 2013, HT mengumumkan bahwa ia resmi mengundurkan diri dari Partai NasDem yang dikarenakan adanya perbedaan pendapat dan pandangan mengenai struktur kepengurusan Partai NasDem. Sebab menurut Hary lagi bahwa “politik” itu adalah “idealisme”, meski sebenarnya dirinya merasa sedih dan sangat berat meninggalkan Partai NasDem yang telah tiga bulan terakhir ini ia besarkan, apalagi Partai NasDem telah berhasil lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan resmi menjadi partai politik peserta Pemilu 2014 dengan nomor urutan “1” (nomor urutan yang pertama).

Keluar dari Nasdem, HT resmi bergabung dengan Partai hanura pada tanggal 17 Februari 2013 langsung menduduki posisi ketua dewan pertimbangan. Selanjutnya menjabat Ketua Bapilu dan calon wakil presiden dari Hanura berpasangan dengan Wiranto.

Sebelum berkuasa memimpin Indonesia, bersama istrinya Liliana Tanaja Tanoesoedibjo  pasangan ini sudah menggegerkan rakyat Indonesia dengan acara-acara yang diambil dari gaya hidup Amerika semacam Miss World. Apa yang akan terjadi kelak bila ia benar-benar berkuasa?

Penulis adalah aktivis anti pemurtadan, alumnus Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa dan S2  di IMNI, Jakarta  

http://www.hidayatullah.com

Indonesia Harapan Baru Dunia Islam

prnt

Judul Buku: Fajar Baru Islam Indonesia? Kajian Komprehensif atas Arah Sejarah dan Dinamika Intelektual Islam Nusantara

Penulis: Mujamil Qomar

Penerbit: Mizan

Cetakan: 1, Desember 2012

Tebal: ivx + 286 halaman

ISBN: 978-979-433-715-8

“Siapa tahu, dalam zaman ini, Indonesia yang memilki pemeluk agama Islam terbesar di dunia, dapat memimpin umat Islam seluruh dunia dalam menghadapai masa yang akan datang”

Sebuah harapan dari Sutan Takdir Alisjahbana ini bukanlah mengada-ada. Harapan ini sangat realistis. Selain mendasar harapannya pada jumlah populasi Muslim Indonesia, dia melihat banyak sekali kekuatan dan kelebihan Islam Indonesia, mulai dari banyaknya budaya lokal yang ada, pemeluk agama yang beragam, wilayah yang luas, hingga tanah yang subur sebagai sumber kehidupan rakyatnya.

Hal ini juga tidak lepas dari negara-negara Muslim di sekitar kelahiran Islam yang mengalami konflik berkepanjangan. Sebut saja Palestina, Irak, Iran dan negara-negara Timur Tengah yang sedang menguras energi mereka untuk kepentingan ‘pertempuran’. Kondisi ini lah yang membuat para pemikir berkaliber internasional menengok dan menaruh harapan besar pada Indonesia. Negeri Zamrud Khatulistiwa ini diyakini memiliki potensi yang besar walaupun baru tumbuh dan berkembang mencapai kemajuan peradaban yang signifikan (hal. 2).

Hal ini sungguh terbalik dengan keadaan sebelumnya yang mengatakan bahwa Islam Indonesia dianggap pinggiran, sinkretis, dan kurang murni keislamannya. Begitu pula anggapan kuno bahwa Indonesia jauh dari pusat peradaban Islam telah gugur dan runtuh tak bersisa.

Memang, dalam sejarah tercatat bahwa gerakan pembaharuan Islam Indonesia kalah start dari Mesir, India, Arab dan negara Muslim lainnya. Keadaan ini bisa dimaklumi karena Islam lebih akhir sampai di Indonesia.

Menyoal tentang pembaharuan, satu hal yang terungkap dalam buku ini adalah tradisi dan modernisasi tidak dipertentangkan oleh Islam Indonesia. Keduanya dicoba untuk dipadukan. Tradisi diupayakan untuk mendukung modernisasi, sedangkan modernaisasi diarahkan untuk melestarikan tradisi (hal 102).

Melihat masyarakat Indonesia yang sangat terbuka terhadap arus informasi dan pemikiran dari mana saja, menjadikan mereka semakin toleran dan mandiri dalam menghadapi perkembangan zaman untuk mencapai kemajuan. Jika umat Islam adalah mayoritas di Indonesia, maka kemajuan yang akan dicapai adalah kemajuan Islam secara umum.

Dalam kancah internasional, peran Indonesia akan berjalan lancar sebagai pemimpin dunia Islam jika benar-benar mampu memanfaatkan momentum era reformasi ini. Kebebasan berpikir akan memacu aksi pemberdayaan umat untuk mengeksploitasi gagasan dan ide-ide pembaharuan.

Namun sayang, ada hal-hal penggangu yang bila dibiarkan bukan tidak mungkin mematahkan harapan para pemikir ini. Hal yang sudah umum adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiganya belum tuntas diberantas dari negeri ini. Indonesia baru mencari formula untuk menjerat para koruptor serta membuat suatu formula pencegah timbulnya koruptor baru (hal. 189)

Memang begitulah hukum alam, di mana ada kelebihan, suatu kekurangan sudah pasti ada. Salah satu cara efektif untuk mengatasinya adalah memaksimalkan segala kelebihan dan potensial yang ada serta meminimalisasi setiap kekurangan, karena memang tidak akan bisa hilang selamanya. Untuk itu lah penulis menawarkan empat macam strategi yang diharapkan fajar baru kebangkitan Islam benar-benar muncul dari Indonesia.

Pertama, membangun pemikiran inovatif-konstruktif. Pemikiran ini berperan mempercepat gerak dinamika kemajuan Indonesia. Kewajiban ini dibebankan kepada para pemikir Islam dan diharapkan kepada kelompok lainnya. Kedua, membudayakan tindakan kreatif-produktif. Tindakan ini berperan mempercepat pembangunan dan perkembangan ekonomi masyarakat di samping perkembangan intelektual. Ketiga, menciptakan kebijakan strategis-informatif. Strategi ini berpeluang menciptakan peluang baru dan lapangan kerja baru yang menjamin keberlangsungan sumber perekonomian rakyat untuk dikembangkan pada sektor lainnya. Keempat, melaksanakan pembangunan secara kolektif-sinergis. Strategi terakhir ini untuk menggerakkan kemajuan Indonesia secara bersama-sama, serentak, dan massal (hal. 251)

Buku ini ditulis untuk menyadarkan umat Muslim Indonesia akan potensi besar yang mereka punya, sekaligus amanah yang perlu diemban sebagai umat Muslim. Buku ini patut dibaca setiap umat Muslim, terlebih bagi pemikir dan pemerhati Islam Indonesia.

Bacaan selanjutnya: Indonesia Negara Terkaya Di Dunia Yang Luput Dari Perhatian Kita, PT. Freeport Indonesia – Perusahaan Penghasil Emas Dan Tembaga Terbesar Di Dunia, Fakta Ilmiah : Benua Atlantis Yang Hilang Itu Ternyata Indonesia

Sumber: http://www.dakwatuna.com

2011-2050 : Era Kebangkitan BRICS + N-11 sebagai Calon ‘Superpower Ekonomi Dunia’ Masa Depan


peta negara-negara BRICS (hijau).

BRICS

BRICS (singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, South Africa) saat ini menjadi titik sentral portofolio investasi global. Istilah BRIC muncul pertama kali pada awal dekade ini. Ekonom Goldman Sachs, Jim O’ Neil merupakan pencetus lahirnya BRICs di tahun 2001. Kemudian, baru pada tahun 2010 China sebagai pemegang kendali BRICs mengundang Afsel untuk bergabung. BRICs lahir ditengah melambatnya pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh negara- negara anggota G-8.

Menurut Goldman Sachs, pada tahun 2050, gabungan ekonomi kelima negara itu akan mengalahkan negara-negara terkaya di dunia saat ini.

Negara-negara anggota BRICS mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hampir setengah pertumbuhan ekonomi global dikuasai BRIC antara tahun 2000-2008. Diramalkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF, International Monetary Fund), kehadiran Afsel di tubuh BRICs nantinya di tahun 2014 akan mendorong pertumbuhan ekonomi global, serta menguasai perdagangan global sebesar 61 persen. Data IMF menjelaskan bahwa volume perdagangan BRICS meningkat rata-rata per tahun 28 persen dari 2001 ke 2010. BRICS juga mencatatkan total volume perdagangan yang mencapai 230 miliar dollar AS pada tahun 2010.


Proporsi dunia (negara-negara dengan data) PDB nominal untuk negara-negara dengan PDB nominal tertinggi top 10 pada tahun 2010, dari 1980 sampai 2010 dengan proyeksi IMF sampai 2016. Negara ditandai dengan tanda bintang adalah non-negara G8 : Cina, Brasil dan India. Garis abu-abu menunjukkan nilai aktual dollar AS

Negara-negara anggota BRICS telah mengadakan KTT ketiga pada 14 April 2011 di Sanya-Hainan, China. Pertemuan ini menitikberatkan pada perkembangan ekonomi dan keuangan global. Secara umum, negara-negara BRICS berpendapat bahwa negara-negara Barat telah mendominasi proses pembuatan peraturan di berbagai lembaga penting keuangan dan perdagangan internasional. Mereka ingin mengubah itu sekarang dan dapat berperan lebih efektif dalam proses pembuatan aturan.

Negara-negara BRICS menginginkan diri mereka sebagai juru bicara negara-negara berkembang. Hal itu ditekankan oleh Wakil Menteri Pengembangan Industri dan Perdagangan Luar Negeri Brazil, Alessandro Teixeira. “Tahun 2013, diperkirakan negara-negara berkembang akan melampaui negara-negara maju dalam hal PDB (Produk Domestik Bruto) di dunia. Jadi, saya kira setiap pertemuan yang diadakan oleh BRICS adalah pertemuan penting, karena kita sedang berbicara dengan negara-negara ekonomi terbesar di dunia.” Negara-negara BRICS secara bersama-sama saat ini mewakili hampir seperlima dari perekonomian global. Adapun total PDB (Produk Domestic Bruto) BRICS saat ini dikisaran 11 triliun dollar AS. Angka tersebut masih dapat terus tumbuh bahkan diperkirakan secara pasti dapat melampaui PDB Negeri Paman Sam dikisaran 15 triliun dollar AS.

KTT BRIC


Pemimpin BRIC: Manmohan Singh (India), Dmitry Medvedev (Rusia), Hu Jintao (Cina) and Luiz Inácio Lula da Silva (Brazil)

Konferensi Tingkat Tinggi BRIC adalah pertemuan kepala pemerintahan BRIC. KTT pertama berlangsung di Yekaterinburg, Rusia, pada tanggal 16 Juni 2009, dihadiri oleh Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden Rusia Dmitry Medvedev, Perdana Menteri IndiaManmohan Singh, dan Presiden RRC Hu Jintao. KTT BRIC yang kedua berlangsung pada tanggal 15 April 2010 di ibukota Brazil, Brasilia. KTT BRIC yang ketiga pada 14 April 2011 di Sanya-Hainan, China.

Pada ketiga KTT tersebut, BRIC menyatakan posisinya pada berbagai isu global, antara lain:

* Reformasi institusi keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia agar dapat lebih menampung aspirasi negara-negara berkembang
* Perlunya diversifikasi sistem moneter internasional, tidak terfokus lagi pada US Dollar sebagai mata uang internasional
* Agar PBB memainkan peran yang lebih penting dalam diplomasi multilateral
* Peran yang lebih besar untuk Brazil dan India di PBB (agar kedua negara tersebut juga bisa menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB)

The Next Eleven (N-11)


Negara N-11 (warna merah). Dari kiri: Meksiko, Nigeria, Mesir, Turki, Iran, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Korea Selatan, Filipina

The Next Eleven (atau N-11) adalah kelompok 11 negara yang dibuat oleh Bank investasi Goldman Sachs pada 12 Desember 2005. Negara-negara tersebut dianggap memiliki masa depan yang menjanjikan untuk investasi dan pertumbuhan setelah empat negara anggota BRIC (Brazil, Rusia, India, China).

Negara-negara yang termasuk dalam N-11 adalah:

1. Bangladesh
2. Filipina
3. Indonesia
4. Iran
5. Korea Selatan
6. Meksiko
7. Mesir
8. Nigeria
9. Pakistan
10. Turki
11. Vietnam

BRIMC, BRICK, dan BRIIC

Meksiko, Korea Selatan, dan Indonesia saat ini menduduki peringkat 13, 15, dan 19 dalam daftar negara dengan ekonomi terbesar. PDB Meksiko dan Korea Selatan tumbuh 5% per tahun, sementara Indonesia tumbuh 6,5%.

Bila ketiga Negara tersebut ikut bergabung dengan kelompok BRIC, maka akan terbentuk kelompok BRIMC (Brazil, Rusia, India, Meksiko, China), atau BRICK (Brazil, Rusia, India, China, Korea Selatan) dan/ atau BRIIC (Brazil, Rusia, India, Indonesia, China).

GDP (nominal) [2008]↓

Urutan↓ Negara↓ GDP (juta dolar AS)↓
1 Amerika Serikat 14,264,600
2 Jepang 4,923,761
3 Republik Rakyat China 4,401,614
4 Jerman 3,667,513
5 Perancis 2,865,737
6 Britania Raya 2,674,085
7 Italia 2,313,893
8 Rusia 1,676,586
9 Spanyol 1,611,767
10 Brasil 1,572,839
11 Kanada 1,510,957
12 India 1,209,686
13 Meksiko 1,088,128
14 Australia 1,010,699
15 Korea Selatan 947,010
16 Belanda 868,940
17 Turki 729,443
18 Polandia 525,735
19 Indonesia 511,765
20 Belgia 506,392
21 Swiss 492,595
22 Swedia 484,550

GDP (nominal) [2050][3]↓

Urutan↓ Negara↓ GDP (juta dolar AS)↓
1 Republik Rakyat Cina 70,710,000
2 Amerika Serikat 38,514,000
3 India 37,668,000
4 Brasil 17,262,000
5 Meksiko 9,340,000
6 Rusia 8,580,000
7 Indonesia 7,010,000
8 Jepang 6,677,000
9 Britania Raya 5,133,000
10 Jerman 5,024,000
11 Nigeria 4,640,000
12 Perancis 4,592,000
13 Korea Selatan 4,083,000
14 Turki 3,943,000
15 Vietnam 3,607,000
16 Kanada 3,149,000
17 Filipina 3,010,000
18 Italia 2,950,000
19 Iran 2,663,000
20 Mesir 2,602,000
21 Pakistan 2,085,000
22 Bangladesh 1,466,000


Sepuluh ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050, diukur dalam PDB nominal (miliar USD), menurut Goldman Sachs

GDP (nominal) per kapita [2007][4]↓
Urutan↓ Negara↓ GDP per kapita (juta dolar AS)↓
1 Britania Raya 46,099
2 Amerika Serikat 45,725
3 Kanada 43,674
4 Perancis 42,034
5 Jerman 40,400
6 Italia 35,745
7 Jepang 34,296
8 Korea Selatan 20,015
9 Meksiko 9,717
10 Turki 9,569
11 Rusia 9,075
12 Brasil 6,938
13 Iran 3,981
14 Republik Rakyat Cina 2,483
15 Indonesia 1,925
16 Mesir 1,739
17 Filipina 1,626
18 Nigeria 1,161
19 India 942
20 Pakistan 909
21 Vietnam 829
22 Bangladesh 463

GDP (nominal) per kapita [2050][3]↓
Urutan↓ Negara↓ GDP per kapita (juta dolar AS)↓
1 Amerika Serikat 91,683
2 Korea Selatan 90,294
3 Britania Raya 80,234
4 Rusia 78,576
5 Kanada 76,002
6 Perancis 75,253
7 Brasil 69,511
8 Jerman 68,253
9 Jepang 66,846
10 Meksiko 63,149
11 Italia 58,545
12 Republik Rakyat Cina 49,650
13 Turki 45,595
14 Vietnam 33,472
15 Iran 32,676
16 Indonesia 22,395
17 India 20,836
18 Mesir 20,500
19 Filipina 20,388
20 Nigeria 13,014
21 Pakistan 7,066
22 Bangladesh 5,235

Sumber:

1. ^ Global Economics Paper No. 99, Dreaming with BRICs
2. ^ Another BRIC in the wall
3. ^ a b “The N-11: More Than an Acronym” – Goldman Sachs study of N11 nations, Global Economics Paper No: 153, March 28, 2007.
4. ^ Includes G7, BRIC and N-11 countries only.

5. ^ ^ ^ a b c d e “BRICS AND BEYOND” – Goldman Sachs study of BRIC and N11 nations, November 23, 2007.

6. ^ http://id.wikipedia.org

7. ^ http://en.wikipedia.org

8. ^ http://andreasblog21.blogspot.com

9. ^ http://murtiyoso.wordpress.com

Kajian Indonesia : Islam Versus Sekularisme

Oleh: Ali Mustafa

Islam adalah agama yang sempurna (kaffah), mengatur seluruh aspek kehidupan. Mulai dari yang dipandang kecil seperti memakai sandal mulai dari kaki kanan terlebih dahulu hingga mengatur urusan politik dan pemerintahan.

Islam mengatur segenap perbuatan manusia dalam hubunganya dengan Khaliq-nya, hal ini tercermin dalam aqidah dan ibadah ritual dan spiritual. Seperti: tauhid, salat, zakat, puasa dan lain-lain. Kedua, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang diwujudkan berupa akhlak, pakaian, dan makanan. Ketiga, mengatur manusia dengan lingkungan sosial. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mu’amalah dan uqubat. (sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, sistem politik Islam, sistem pidana Islam, strategi pendidikan, strategi pertanian, dan lain sebagainya (Taqiyyudin, Nidhomul Islam)

Maka Islam adalah berbeda dengan agama-agama yang lain, sebab Islam tidak sebatas ibadah ritual dan spiritual belaka, namun juga memasuki ranah publik. Maka kaum muslim yang memisahkan agama Islam dengan kehidupan publik (fasluddin \’anil-hayah) berarti ia telah terkena virus sekulerisme.

Sekulerisme sendiri sebagaimana ditulis Shidiq Jawi di majalah Al-Waie mempunyai akar sejarah sangat panjang dalam sejarah peradaban Barat. Pada tiga abad pertama Masehi, agama Kristen mengalami penindasan di bawah Imperium Romawi sejak berkuasanya Kaisar Nero (tahun 65). Kaisar Nero bahkan memproklamirkan agama Kristen sebagai suatu kejahatan. (Idris, 1991:74). Menurut Abdulah Nashih Ulwan (1996:71), pada era awal ini pengamalan agama Kristen sejalan dengan Injil Matius yang menyatakan,”Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan.” (Matius, 22:21).

Sekularisme merupakan akar dari liberalisme yang sejatinya masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Prinsip negara sekuler telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. (Suminto, 1986:27).

Prinsip sekuler dapat ditelusuri pula dari rekomendasi Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial untuk melakukan Islam Politik, yaitu kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani masalah Islam di Indonesia. Kebijakan ini menindas Islam sebagai ekspresi politik. Inti Islam Politik adalah (1) dalam bidang ibadah murni, pemerintah hendaknya memberi kebebasan, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan Pemerintah Belanda; (2) dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah hendaknya memanfaatkan adat kebiasaan masyarakat agar rakyat mendekati Belanda; (3) dalam bidang politik atau kenegaraan, pemerintah harus mencegah setiap upaya yang akan membawa rakyat pada fanatisme dan ide Pan Islam. (Suminto, 1986:12).

Uniknya sebagian kaum Muslim secara sadar atau tidak justru mengagung-agungkan paham yang satu ini, padahal jika ditelisik lebih dalam ini adalah jelas merupakan produk pemikiran impor dari Barat. Bisa pula disebut ideologi transnasional.

Pemikiran sekulerisme inilah yang menjadi jalan bagi penjajah untuk tetap menjajah Indonesia meski bukan lagi dalam bentuk penjajahan fisik. Baik penjajahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan. Semua ini dibalut dengan ideologi negara yang sudah disepakati bersama. Sayangnya sekulerisme ini terus menerus dikampanyekan oleh para pengagumnya.

Ideologi Islam Mengancam Indonesia?

Sungguh tidak habis pikir jika pihak yang ingin menerapkan sistem Islam di Indonesia disebut ingin merongrong negara. Padahal merekalah yang selama ini dengan lantang menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk penjajahan.

Terkurasnya kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah ruah berupa tambang emas, minyak, dan lainnya adalah bukti masih terjajahnya Indonesia. Dan Ideologi Islam menolak tegas terjadinya liberalisme ekonomi.

Alhasil, lepasnya Timtim adalah sebagai bukti bahwa ideologi yang dipakai negara selama ini telah gagal menjaga keutuhan negara. Padahal Ideologi Islam jelas tidak bisa membenarkan hal itu. Itulah kenapa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) salah satu pihak yang gencar mengkampanyekan sistem Islam untuk Indonesia yang lebih baik, di dalam majalah maupun seleberan-selebarannya ketika itu telah memperingatkan Pemerintah tentang skenario asing yang melibatkan PBB melalui UNAMET, yang menghendaki Timtim lepas dari Indonesia. Bahkan ketika akhirnya Timtim lepas, HTI pernah menyampaikan kepada media massa bahwa HTI akan mengambil kembali Timtim dan menggabungkannya dengan Indonesia walaupun butuh waktu 25 tahun! (hizbut-tahrir.or.id)

Mengguritanya kasus korupsi juga akibat diterapkannya sistem sekulerisme yang menjauhkan agama dari kehidupan. Alhasil banyak masyarakat Muslim sendiri yang doyan melakukan korupsi. Dalam hal ini, Islam telah mempunyai solusi jitu untuk pemberantasan korupsi untuk Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Sedangkan strategi Islam dalam pemberantasan korupsi ini pun telah disampaikan diberbagai kesempatan, entah itu melalui tulisan-tulisan di berbagai media maupun kesempatan lain. Tinggal negeri ini mau untuk menerapkan atau tidak.

Menyoal Ideologi Transnasional

Beberapa kalangan dengan mudah mengidentikkan sistem Islam sebagai ideologi transnasional, namun di satu sisi tidak menyebut ideologi lain dengan julukan yang sama. Sebagaimana terjadi, Pancasila di masa orde lama cenderung berkiblat ke ideologi sosialisme meski atas nama pancasila. Ideologi sosialisme lahir di Uni soviet sekitar tahun 1800 M, demikin halnya kapitalisme yang dijadikan pegangan dimasa orde baru sampai sekarang lahir di Eropa pada tahun sekitar 1500 M. Sedang sistem republik adalah buah karya Plato (Yunani, sekitar tahun 400 M), begitu pula sistem demokrasi yang dimulai di Yunani Kuno.

Bukankah semuanya adalah ideologi transnasional? Islam yang telah sempurna memang pertama kali diturunkan di tanah arab, namun Islam adalah rahmat untuk seluruh alam, termasuk untuk Indonesia tentunya.

Maka tek heran bilamana pasca runtuhnya khilafah Islam terakhir di Turki pada tahun 1924 M, anak bangsa Indonesia merespon cepat hal ini dengan mengadakan Komite Khilafah di Surabaya dalam upaya menegakkan kembali khilafah Islam yang telah diruntuhkan Mustafa Kemal Atatturk (Turki), mereka akan menghadiri kongres khilafah di Kairo, Mesir. Mereka terdiri dari para pemuka masyarakat dari kalangan Muhammadiyah, Al Irsyad, Syarikat Islam (diketuai Wondo Soedirdjo, wakilnya KH. Abdul Wahab Hasbullah, yang kemudian jadi organisator NU), Nahdhatul Wathan, Tashwirul Afkar, At Ta’dibiyyah, dan ormas Islam lainnya. (eramuslim.com).

Juga kemudian diadakan Kongres al-Islam Hindia III di Surabaya pada 24-27 Desember 1924. Kongres ini diikuti oleh 68 organisasi Islam yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat-nya (hoofd bestuur) maupun Dewan Pimpinan Cabang-nya (afdeling). Keputusan yang dihasilkan kongres adalah mengutus wakil yang harus dianggap sebagai wakil umat Islam di Indonesia ke Kongres Dunia Islam di Kairo. Orang yang terpilih berangkat adalah Soerjopranoto (Sarekat Islam), Haji Fachrudin (Muhammadiyah) dan KH Wahab Hasbullah (wakil dari kaum pesantren). (Taufiq Rahzen, komite khilafah)

Karena itu, kecintaan terhadap negeri ini tidak cukup dengan hanya sebatas kecintaan simbolik, melainkan harus benar-benar diwujudkan berupa perjuangannya untuk membuat Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Undur maa kola wala tandur man kola (Lihatlah olehmu apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang berbicara). Wallahu a’lam bi ash-shawab.

*) Ali Mustofa adalah Direktur Rise Media Surakarta, Staf Humas HTI Solo Raya.

detik.com

Membandingkan Partai AKP Turki Dengan Partai Islam di Indonesia?


Bendera Republik Turki

Ini pertama kali dalam sejarah sejak Kemal Ataturk mendirikan Republik Turki, di mana perhatian masyarakat internasional begitu besar terhadap pemilu Turki. Pengaruh dan spektrum politiknya hampir sejajar, ketika berlangsung pemilu di Amerika Serikat. Profile Erdogan dan Partai AKP, memiliki daya tarik (magnitude) yang luar biasa, di tengah-tengah suramnya kehidupan politik secara global.

Erdogan dan AKP mampu mempertahankan kekuasaannya, secara berkelanjutan hampir satu dekade. AKP mulai membangun kekuasaan politiknya, sejak pemilu tahun 2002, ketika AKP memenangkan pemilu parlemen secara mayoritas (34 persen). Disusul pemilu 2007, AKP berhasil lagi mempertahankan dukungan politik secara luas dari rakyat Turki, dan memenangkan pemilu dengan suara mayoritas di parlemen (47 persen). Kemudian, pemilu 2011, yang berlangsung minggu kemarin, AKP memenangkan suara mayoritas, hampir 50 persen (326 kursi) parlemen. Meskipun AKP gagal memenuhi target dua pertiga (367) suara di parlemen,yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan konstitusi Turki secara unilateral. Tetapi, kemampuan Erdogan dan AKP mempertahankan kekuasaan selama satu dekade itu, prestasi politik yang luar biasa.


Logo Partai AKP

Ada faktor-faktor yang menyebabkan AKP mampu mempertahankan dukungan politik secara luas dari rakyat Turki antara lain :

Pertama, adanya faktor kepemimpinan di dalam Partai AKP, yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang memiliki visi, integritas, kredibel, dan komitmen yang sungguh-sungguh dengan visi mereka. Bukan orang-orang oportunis, yang hanya semata mengejar kekuasaan. Mereka bekerja di dalam sebuah kekuasaan dengan visi yang sangat jelas. Tiga tokoh utama dalam AKP, yang membuat Partai AKP menjadi pilihan rakyat Turki, yaitu Recep Tayyib Erdogan, yang menjadi perdana menteri, Abdullah Gul, yang menjadi presiden Turki, dan Ali Babacan, yang menjadi deputi perdana menteri.


PM Erdogan

Kedua, “Triumvirat” AKP, Erdogan, Abdullah Gul, dan Ali Babacan, menjadi arsitek perubahan di Turki, melalui instrumen Partai AKP. Ketiganya orang yang terdidik, berlatar belakang sebagai ekonom, dan ketiganya pernah bekerja di lembaga multilateral. Abdullah Gul pernah bekerja di IDB (Islamic Development Bank), dan World Bank. Erdogan, yang ekonom pernah bekerja di IDB, dan memulai karir politiknya sebagai Walikota Istambul, yang sukses, saat Partai Refah, yang dipimpin Necmetin Erbakan memenangkan pemilu di Turki l994. Ali Babacan, ekonom yang sangat jenius, dan menjadi deputi perdana menteri, dan ketua negosiator dengan negara Uni Eropa.

Ketiga tokoh “Triumvirat” Turki, Erdogan, Abdullah Gul, dan Ali Babacan, ketiganya adalah tokoh yang memiliki visi yang jelas, integritas yang tinggi, komitmen, dan kesungguhan menjalankan dan memperjuangkan visi atau cita-cita yang dimilikinya dengan bekerja keras.

Tetapi, yang paling pokok, mereka memiliki visi (cita-cita) yang jelas, dan meperjuangkannya dengan jalan dan instrumen yang terbuka, disertai komitmen yang tidak pernah putus, selama satu dekade ini. Karena pandangan dan sikap ketiga pemimpin Turki itu, rakyatnya memberikan apresiasi dengan dukungan politik, yang konstan selama satu dekade ini.

Ketiga, hanya dalam waktu satu dekade Turki di bawah kekuasaan Partai AKP, yang dipimpin Perdana Menteri Recep Tayyib Erdogan, terjadi perubahan yang luas. Ekonomi Turki mengalami “booming”, ditandai dengan meningkatnya “income perkapita” rakyat Turki. Menurunnya inflasi di bawah dua digit. Surplus perdagangan luar negeri Turki yang terus meningkat, dan Turki menjadi kekuatan keempat ekonomi di Eropa. Mata uang Lira Turki sejajar dengan dollar. Semuanya itu telah mengubah kehidupan rakyat Turki yang lebih makmur.

Keempat, dibidang politik, Erdogan dan AKP mengakhiri kekisruhan politik dan ketidakstabilan, yang selama ini akibat konflik kepentingan antara partai-parai politik. Dengan suara mayoritas yang dimiliki AKP di parlemen, Erdogan dapat mengarahkan seluruh kebijakan politik negara sesuai dengan visinya.

AKP dan Erdogan berhasil menjinakkan militer yang selama ini menjadi “king maker” dan “trouble maker“politik Turki. Selama pemerintahan AKP, militer dikembalikan ke barak. Usaha militer melakukan kudeta berhasil digagalkan, dan bahkan sejumlah jenderal dijebloskan ke dalam penjara.


Logo AKP-Bendera Turki-Dunia Arab

Peran Turki di fora global dan regional sangat menonjol, dan bahkan posisi Turki sekarang menjadi sangat penting dalam masalah isu politik global. Negara Islam yang pertama kali dikunjungi Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, sesudah terpilih menjadi presiden, adalah Turki. Ini menggambarkan betapa pentingnya posisi Turki di mata Amerika Serikat.

Dengan arsitek politik luar negeri yang sangat handal, Prof. Ahmed Dovutoglu, Turki sekarang meluaskan pengaruhnya ke Timur Tengah, Asia Tengah, Eropa, serta Amerika. Pandangan Ahmed Dovutoglu yang “multilateralis” sangat diperhitungkan. Terhadap penyelesaian krisis Timur Tengah, dan Palestina, di mana sikap Turki, sangat terang membela Palestina. Bahkan, Erdogan ketika dalam Forum Ekonomi Global di Davos, Swiss, mempermalukan Presiden Israel Shimon Peres, yang mengkritik dengan sangat pedas, atas agresi militer Israel ke Gaza. Sesudah itu, Erdogan meninggalkan pertemuan dan kembali ke negaranya. Dengan sikapnya itu Erdogan menjadi pahlawan di dunia Arab.

Turki di bawah AKP dan Erdogan menjadi tempat berlabuh para aktivis Islam, dan seluruh kekuatan-kekuatan Islam, yang ingin membangun komunikasi politik dan kerjasama antar Gerakan, dan mereka bisa bertemu di Istambul Turki. Turki menjadi tempat semua Gerakan Islam yang ingin bertemu untuk menyamakan visi gerakan mereka. Ini yang tidak ada di negara Islam, khususnya di dunia Arab, dan tempat lainnya. Di mana pemerintahan Turki di bawah AKP, memfasilitasi berbagai kelompok dan kekuatan Islam di seluruh dunia, yang ingin melakukan pertemuan dan menggalang kerjasama di Istambul Turki.

Kelompok-kelompok Islam di Turki terus tumbuh, dan bersemi dengan baik, dan mereka mengaktualisasi pemikiran dan gerakan mereka, dan semuanya tanpa ada restriksi (hambatan). Pemerintah Turki di bawah AKP, memperjuangkan perubahan konstitusi, yang merupakan produk militer, dan hasil kudeta tahun l982, dan inilah yang ingin di rubah oleh Erdogan dan AKP. Termasuk dibebaskan semua pelajar, mahasiswa, dan pegawai untuk menggunakan jilbab.

Faktor-faktor itulah yang menyebabkan mengapa Erdogan dan AKP mendapatkan dukungan yang konstan dari rakyat Turki. Sebaliknya, selama enam dekade, sejak pemerintahan sekuler di bawah Kemal Attaturk, tidak dapat mencapai kemakmuran yang riil bagi rakyatnya, dan terus dalam pusaran konflik.

Tentu, membandingkan tokoh-tokoh Partai AKP Turki dengan tokoh-tokoh Partai Islam di Indonesia, tak sepadan. Seperti membandingkan antara siang dengan malam.


Bendera Republik Indonesia

Partai-partai Islam atau berbasis pemilih Islam di Indonesia, umumnya mereka adalah tokoh-tokohnya yang tidak memiliki visi, integritas, kredibelitas, dan komitmen. Selama hampir satu dekade setelah mereka “nempel” pada kekuasaan pemerintah SBY, dan dengan menggunakan dasar legitimasi “koalisi”, tak menghasilkan apa-apa alias “nothing” untuk rakyat dan negara. Tidak ada perubahan yang bisa diukur dan dipertanggungjawabkan secara politik dan moral. Justru kehidupan rakyat dan bangsa ini, semakin mengalami dekaden disemua sektor. Kemungkaran bertambah luas, dan menurunnya tingkat kelayakan hidup rakyat.

Ibaratnya, para pemimin tokoh partai Islam itu, dulunya seperti “pedagang oncom keliling”, yang tiba-tiba menjadi “juragan” partai, pertama yang menjadi tujuannya, tak lain, mengeyangkan perutnya dahulu. Bukan perut rakyat. Tak heran mereka yang dahulunya miskin sebelum menjadi pemimpin partai, sekarang sesudah menjadi pemimpin partai, hidupnya semua menjadi “wah”. Tak terbayangkan lagi.

Tak heran lagi, mereka yang menjadi pemimpin partai sekarang ini, hanya mengejar “rente’ dari kekuasaan dengan cara menjadi “makelar”. Menjadi “makelar” di departemen-dapertemen atau menjadi “calo” anggaran di DPR. Mungkin juga mereka menjadi “makelar” para pengusaha yang membutuhkan proyek dari departemen, yang menjadi mitra kerjanya. Mungkin juga menjadikan “kursi” gubernur, bupati, walikota, dan jabatan di BUMN, sebagai sarana mendapatkan uang.

Maka, sama-sama satu dekade terlibat dalam mengelola kekuasaan AKP di Turki dengan Partai Islam di Indoneia, yang “nempel” kekuasaan sangat berbeda. Di Turki perubahan nyata dirasakan oleh rakyat dan negara. Sementara di Indonesia yang berubah baru nasib dan hidupnya para pemimpin alias “juragan” Partai Islam, yang lebih makmur dibandingkan sebelumnya.

Di Turki kalangan “Islamlis” ikut dalam demokrasi menghasilkan perubahan yang mendasar bagi kehidupan rakyat dan bangsanya, sementara itu di Indonesia Partai-Partai Islam ikut dalam demokrasi, yang terjadi justru menjadikan Indonesia sebagai rezim “kleptokrat” (maling), yang sangat menggetirkan. Wallahu’alam.

Eramuslim.com

%d bloggers like this: