Posts tagged ‘Islam’

Islamisasi Ilmu Psikologi: Antara Memilah dan Memilih

thumb

Oleh: Rizka Fitri Nugraheni

SEPERTI diketahui, ilmu pengetahuan kontemporer saat ini didominasi oleh Barat. Kata “Barat” yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah pemikiran, bukan bangsa. Ciri-ciri pemikiran Barat salah satunya adalah mengabaikan aspek metafisik (ghaib), seperti wahyu, Tuhan, atau malaikat. Dominasi pemikiran tersebut dapat terlihat dari banyaknya buku-buku dari Barat yang digunakan sebagai acuan dalam perkuliahan. Bagaimanapun juga pemikiran Barat memiliki sisi positif yang bermanfaat bagi ummat manusia. Contoh yang dapat ditemukan di bidang psikologi adalah metode pengukuran dalam psikometri, konsep empati, konsep pola asuh dalam mendidik anak, konsep kognisi seperti memori, berbagai teori motivasi, dan masih banyak lainnya. Semua itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi Muslim.

Majunya psikologi kontemporer yang kebanyakan membahas tingkah laku memang memberi sumbangan bagi Muslim, namun ada satu hal yang tidak tercakup di dalamnya, yaitu konsep jiwa. Psikologi Barat cenderung hanya membahas tingkah laku baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat secara langsung (seperti aktivitas mental). Tidak  bermaksud menafikkan aspek tingkah laku karena itu penting dalam kehidupan manusia (Amber Haque), yang disayangkan adalah tidak adanya aspek jiwa dalam pembahasan Psikologi Kontemporer, sementara dalam Islam jiwa mempengaruhi tingkah laku manusia.

Kita semua sebagai Muslim patut bersyukur karena Islam memiliki konsep jiwa pada manusia, jiwa yang tentu dapat mempengaruhi tingkah laku.

Imam Al-Ghazali dalam buku “Keajaiban Hati” menyatakan bahwa jiwa manusia memiliki empat komponen, yaitu ruh, qalb, nafs, dan ‘aql. Semua itu disebutkan dalam Al-Qur’an dan masing-masing memiliki fungsi tersendiri namun saling berhubungan. Salah satu contoh adalah qalb yang dapat berfungsi sebagai “raja” bagi “kerajaan” jiwa manusia, mampu menangkap pengetahuan tentang Allah, hal-hal spiritual, termasuk baik-buruknya sesuatu. ‘Aql dapat berfungsi sebagai “penasihat” dan menundukkan hawa nafsu. Keduanya berperan dalam konsep ‘iradah (kehendak), yang prosesnya sebagai berikut: seseorang dengan akalnya dapat menangkap dan melihat akibat dari suatu masalah lalu mengetahui jalan terbaiknya. Muncul kemauan, lalu bertindak ke arah kebaikan

Konsep ‘iradah tersebut jika diperhatikan mirip dengan konsep motivasi yang juga masih dibahas dalam psikologi kontemporer. Terdapat kebaikan sebagai tujuan, tindakan sebagai aktivitas, kemauan sebagai dorongan dan semua itu merupakan proses. Seperti yang disampaikan oleh Schunk et al. (2010), yang menyatakan bahwa motivasi adalah proses di mana aktivitas yang mengarah pada tujuan, memiliki dorongan dan bertahan lama. Dari contoh hubungan konsep-konsep tersebut, dapat diketahui bahwa Psikologi dalam Islam sudah ada dari dulu dan psikologi kontemporer dapat disandingkan dengan Islam. Tentu juga bermanfaat bagi Muslim, ketika ilmuwan Muslim dapat memilah, memilih, dan menggunakan ilmu kontemporer secara bijak.

Benar-benar indah jika ilmuwan Muslim dapat memilah dan memilih dengan bijak, namun apa yang terjadi sekarang? Ilmuwan Muslim menjiplak pemikiran dan produk psikologi Barat, dengan menggunakan paradigma Barat dalam memandang berbagai fenomena. Tidak heran jika banyak yang berpendapat bahwa agama, keyakinan, atau hal-hal ghaib yang berlaku dalam Islam tidak berlaku dalam aktivitas keilmuan psikologi. Tidak heran juga ketika banyak ilmuwan psikologi yang tidak menggunakan Islam sebagai worldview dalam meneliti, konseling, ketika belajar, dan menyikapi berbagai teori. Tidak melibatkan Allah dalam motivasi, berorientasi pada kemauan klien ketika konseling, menerima begitu saja kesimpulan penelitian yang bertentangan dengan Islam. Ada sebagian dari ilmuwan Muslim yang tersesat, menjadi agnostik atau ateis. Itu yang menjadi masalah bagi kita sebagai Muslim. Hal itu menunjukkan sebagian ilmu pengetahuan yang beredar sekarang ini menjauhkan manusia dari Allah, padahal dalam pandangan Islam ilmu justru membuat manusia mendekatkan diri pada Allah.

Fenomena itu cukup memprihatinkan dan perlu menjadi perhatian bagi Muslim, sehingga perlu ada upaya Islamisasi ilmu. Gagasan Islamisasi ilmu kontemporer salah satunya dicetuskan oleh Prof. Al-Attas. Menurut Prof S.M.N. Al-Attas, Islamisasi merupakan usaha menjadikan pemikiran Muslim terbebas dari hal-hal yang bertentangan dengan Islam, sehingga banyak di antara Muslim yang memiliki Islamic worldview. Segala hal pun dipandang dari sudut pandang Islam oleh Muslim, bukan sudut pandang yang justru bertentangan dengan Islam. Pemikiran Muslim yang sudah memiliki Islamic worldview akan menghasilkan ilmu yang dapat mendekatkan diri pada Allah, bukan yang bertentangan dengan Islam.

Perlunya Islamisasi ilmu juga berlaku di bidang psikologi karena tidak semua Psikologi Kontemporer dapat diterima dan diaplikasikan pada Muslim. Prof. Malik Badri (sebagai pelopor Islamisasi ilmu) dalam artikelnya  menekankan perlunya adaptasi terhadap Psikologi Barat, karena tanpa adaptasi Psikologi Barat dapat merugikan atau tidak berguna bagi Muslim. Perlu diingat juga bahwa Psikologi Barat tidak membahas unsur jiwa, yang dalam Islam justru sangat diperhatikan. Kekurangan pada Psikologi Barat tetap disikapi dengan bijak. Adaptasi dilakukan hanya pada psikologi yang bertentangan Islam, sedangkan hasil pemikiran yang tidak bertentangan, sekalipun itu dari Barat dapat dimanfaatkan oleh Muslim. Prof. Malik Badri menggunakan terapi dengan cara Islami dan berhasil membantu banyak kliennya sembuh. Beliau dalam buku “Dilema Psikolog Muslim”, menceritakan pengalaman membantu menyembuhkan klien dengan menggunakan Cognitive Behavioral Therapy yang dipadukan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa ilmuwan Muslim dapat menggunakan tes inteligensi, teknik pembuatan alat ukur psikologis, metode penelitian eksperimental, konseling dengan empati, dan hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan Islam.  Semua itu dapat digunakan tentu dengan sikap yang bijak.

Ilmuwan psikologi yang memiliki pemikiran Islami meyakini Allah sebagai Rabb, Islam sebagai ad-Din, dan manusia juga sebagai makhluk spiritual yang memiliki jiwa. Dia dalam tiap aktivitas keilmuan psikologi akan ingat bahwa yang diperhatikan bukan sebatas tingkah laku yang terlihat atau terukur. Ada unsur lain di luar itu turut mempengaruhi tingkah laku, yaitu jiwa. Pemikiran seperti itu akan berdampak baik bagi Islamisasi Psikologi. Psikolog Muslim akan menjaga kondisi jiwanya agar selalu bersih dari penyakit hati, sehingga dapat membantu para klien sembuh dari gangguan dengan terapi yang melibatkan aspek jiwa dan mangadopsi metode dari Barat yang tidak bertentangan dengan Islam. Peneliti Muslim akan kritis dalam menyikapi kesimpulan penelitian yang dibaca. Ketika bertentangan dengan Islam, akan dilakukan adaptasi, salah satunya dengan cara menggunakan Islamic worldview dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Akan ada usaha memilah mana yang baik dan buruk untuk Muslim, kemudian memilih yang baik, demi keselamatan ummat Islam.

Keselamatan ummat Islam dari hal-hal yang merugikan menjadi fokus dalam Islamisasi ilmu. Tidak bermasuk ekslusif, karena Islam merupakan rahmatalil ‘alamin, namun tidak memaksakan orang-orang selain penganut Islam untuk mengikuti ajarannya. Itu juga berlaku pada psikologi yang perlu diadaptasi, agar pada akhirnya ilmu psikologi yang beredar pantas untuk Muslim.

Adaptasi sebagian ilmu psikologi, sebagai salah satu cara Islamisasi ilmu, dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara dapat berbeda, asal esensinya sama. Penggunaan label “Psikologi Islam” atau “Psikologi Islami” semestinya tidak perlu dijadikan masalah, apalagi diperdebatkan. Islam saja memiliki madzab-madzab yang penganutnya tersebar di seluruh dunia, namun semuanya tetap Islam. Sekarang bukan saatnya mempermasalahkan perbedaan cara, namun mempermasalahkan ilmu psikologi yang harus diadaptasi. Masih ada tugas yang lebih penting dan harus dikerjakan oleh ilmuwan Muslim di bidang psikologi: mencerdaskan pelajar Muslim yang belum paham mengenai permasalahan ilmu, agar banyak yg dapat memilah dan memilih, sehingga tercipta produk-produk  psikologi yang dapat dimanfaatkan oleh ummat Islam.

Itu memang tugas yang berat untuk Islamisasi Psikologi. Dibutuhkan  waktu yang panjang dan usaha yang keras. Islamisasi ilmu Psikologi tidak akan lengkap tanpa kesucian hati dan keyakinan terhadap Islam itu sendiri. Semoga kita termasuk orang-orang yang terlibat dalam Islamisasi ilmu Psikologi baik secara langsung maupun tidak langsung, sampai akhirnya Psikologi yang kita terima merupakan ilmu yang dapat mendekatkan diri pada Allah. Dengan begitu, ummat Islam dapat memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu’alam.*

Penulis Penggiat Komunitas Penggenggam Hujan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Daftar Pustaka

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1991). Islam dan Sekularisme. Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan.

Badri, Malik. Dilema Psikolog Muslim.

Badri, Malik. The Islamization of Psychology Its “why”, its “what”, its “how” and its “who”. Artikel dapat diunduh di http://i-epistemology.net/psychology/60-the-islamization-of-psychology-i….

Imam Al-Ghozali. Keajaiban Hati. Penerbit Khatulistiwa.

Schunk, D. H., Pintrich, P. R., Meece, J. L. (2010). Motivation in Education: Theory, Research, and Applications. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Kekuatan Muslim Indonesia-Malaysia bisa Kembalikan Kegemilangan dan Kejayaan Islam

kmmi

Kekuatan Indonesia dan Malaysia bisa disatupadukan untuk mengembalikan kegemilangan Islam. Karena itu, kegiatan Kepemimpinan Muslim Muda Indonesia-Malaysia akan menjadi titik permulaan persaudaraan Islam Malaysia-Indonesia. Demikian disampaikan Dato’ Shahlan Ismail selaku Presiden Sekretariat Transformasi Serantau (STS ).

“Karena itu maka saya harapkan kepemimpinan Muslim muda ini bisa menjadi suatu titik permulaan untuk kita eratkan persaudaraan Islam Malaysia-Indonesia. Semoga bibit-bibit ini bisa menjadi suatu silaturahmi yang bisa menyemaikan bumi Indonesia dan Malaysia,” ujarnya dalam acara Kepemimpinan Muslim Muda Indonesia-Malaysia di  Aula Mahoni MB Institut Pertanian Bogor.

Acara yang diselenggarakan Universitas Ibn Khaldun (UIKA) bersama Centre for Advanced Studies on Islamic Science and Civilization (CASIS) dan Sekretariat Transformasi Serantau (STS)  ikut dihadiri pendiri CASIS – Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud, Dato Shahlan Ismail dari Sekretariat Transformasi Serantau, Prof. Zainy Othman, Rektor UIKA – Dr. Ending Bahruddin dan Dr. Adian Husaini, Adnin Armas, MA.

13353825321776328110

Hubungan Indonesia-Malaysia bagaikan Hubungan Muhajirin-Anshar (Ilustrasi by melayuonline.com)

Kegiatan ini diharapkan bertujuan melahirkan kader-kader penerus pembangunan umat Islam di ranah Melayu dan memperkuat hubungan Indonesia dan Malaysia, juga sebagai perhatian Malaysia terhadap pendidikan Indonesia.

Terkait kepemimpinan, Pendiri dan Pengasas CASIS/Pusat Studi Kajian Tinggi Islam, Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud saat memberikan kata sambutan dalam acara tersebut menghimbau agar kita tidak meremehkan pemuda yang berpotensi menjadi pemimpin.

“Seperti Muhammad Al-Fatih yang telah menaklukkan konstantinopel pada usia yang muda,” ungkapnya.

Begitu pun dengan Rektor UIKA, Dr. Ending Bahruddin, ia berharap dari acara tersebut akan lahir pemimpin-pemimpin yang memiliki hati dan memiliki komitmen tinggi terhadap Islam.

Rangkaian kegiatan yang digelar dari pagi hingga malam hari ini tidak hanya di isi dengan seminar, namun juga refleksi, tadzkirah dan para peserta yang sudah terbagi dalam tujuh grup diwajibkan untuk kerja lapangan di kota Bogor kemudian mempresentasikannya di depan peserta yang lain.

Hari kedua, Selasa 05 November 2013, diadakan Kenduri Nusantara dan launching buku Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud yang berjudul “Islamisasi Ilmu-ilmu Kontemporer”.

Acara yang diadakan selama lima hari ini melibatkan 15 pembicara. 79 peserta yang terdiri dari 43 mahasiswa Indonesia dan 36 mahasiswa Malaysia dan diadakan di tiga tempat, Institut Pertanian Bogor, hotel Srigunting dan Hotel Mirah.*

http://www.hidayatullah.com

CAP ke-368 : “Adakah Karakter Pancasila?”

piagam-p4_0

contoh piagam penataran P4 tahun 90-an (ilustrasi)

Oleh: Dr. Adian Husaini

PADA tanggal 24 Oktober 2013 lalu, saya bersyukur mendapatkan kesempatan berbicara dalam satu seminar tentang peradaban Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Seminar itu diadakan sebagai satu rangkaian kegiatan peringatan Dies Natalis ke-55 UMS. Bertindak sebagai keynote speaker adalah Prof. Malik Fadjar, mantan rektor UMS yang dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Pembicara lain adalah Dr. Gina Puspita, pakar aeoronotika, dosen Fakultas Teknik UMS,  yang juga pendiri “Klub Istri Taat Suami”, serta Prof Dr. Heru Kurnianto Tjahjono, pakar manajemen dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tema yang diberikan kepada saya adalah “Pendidikan Islam Membentuk Manusia Berkarater dan Beradab” — sama dengan judul salah satu buku yang saya tulis. Memang, diakui oleh banyak pakar pendidikan, bahwa salah satu kelemahan dari pendidikan kita selama ini adalah kurangnya penekanan pada pembentukan karakter unggulan anak didik. Prestasi belajar hanya diukur pada aspek kognitif. Padahal, karakter yang kuat adalah faktor penting dalam kemajuan suatu bangsa. Begitu yang biasa dipaparkan oleh para pakar pendidikan.

Apalagi, fakta juga menunjukkan, masih menonjolnya berbaga karakter negatif di tengah masyarakat, bahkan di kalangan para elite bangsa. Sejumlah karakter manusia Indonesia yang menonjol, seperti pernah diungkap oleh budayawan Mochtar Lubis (alm.), dalam ceramahnya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 6 April 1977, adalah munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, masih percaya takhayul, lemah karakter, cenderung boros, dan suka jalan pintas. (Mochtar Lubis, Manusia Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

Karena mengakui kelemahan dalam karakter bangsa, akhirnya pemerintah merancang program pendidikan karakter. Kini, banyak program sedang dijalankan dengan tujuan membentuk karakter yang dianggap unggulan, seperti jujur,  tanggung jawab, cinta kebersihan, kerja keras, toleransi, dan sebagainya. Pemerintah dan DPR bersepakat bahwa Pendidikan Karakter  perlu diprioritaskan untuk membangun bangsa yang maju. Sekolah dianggap sebagai tempat yang strategis untuk penyemaian pendidikan karaker. Tahun 2011, Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), mengeluarkan buku kecil berjudul Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter”.  

Dalam pengantar buku tersebut, Kabalitbang Kemmendiknas menulis:  “Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.”

Sedangkan tujuan Pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi : (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berprilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.

Disebutkan, bahwa dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan,  telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab (Sumber: Pusat Kurikulum. Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. 2009:9-10).

Apresiasi dan kritik

Seperti dikhawatirkan Mochtar Lubis, salah satu ciri menonjol pada manusia Indonesia adalah lemah karakternya. Jika karakter yang lemah seperti ini dibiarkan dan tidak dilatih agar berangsur-angsur menjadi semakin kuat, maka masa depan bangsa juga mengkhawatirkan. Umat Islam, sebagai komponen terbesar bangsa Indonesia seharusnya menjadi umat yang paling menonjol kerakternya. Allah Berfirman, “Kamu adalah umat terbaik, yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Dan kamu beriman kepada Allah.” (QS 3:110).

Umat Islam adalah umat yang mulia, jika mereka benar-benar beriman (QS 3:139). Umat Islam diserahi tugas mewujudkan rahmatan lil alamin, memakmurkan bumi dan mewujudkan keselamatan bagi manusia, di dunia dan akhirat. Umat Islam akan menjadi saksi atas manusia. Sebab kata Nabi s.a.w, Al Islamu ya’lu wal yu’la alaihi. Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Karena itu, memang bisa dikatakan, masa depan umat Islam dan bangsa Indonesia, akan ditentukan oleh berhasil atau tidaknya pendidikan berbasis karakter atas mereka.

Akan tetapi, kita,  warga bangsa yang Muslim, perlu bertanya, “Pendidikan Karakter seperti Apa yang dimaui oleh pemerintah?” Bagaimana pendidikan karakter itu dipandang dari perspektif pandangan alam Islam (Islamic worldview).

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengaku berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai kesepakatan Bung Hatta dengan para tokoh Islam di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), makna Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tauhid. Karena itu, tidak sepatutnya bangsa Indonesia mengembangkan konsep Pendidikan Karakter yang ateis atau yang bersifat sekuler. (Tentang arti Pancasila, lihat Adian Husaini, Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009).

Seyogyanya, pendidikan karakter yang dikembangkan di Indonesia, khususnya untuk umat Islam, haruslah pendidikan karakter berbasis Tauhid. Jika bangsa Cina, Jepang, AS, dan sebagainya,  maju sebagai hasil pendidikan karakter, tentulah bangsa Indonesia harus memiliki karakter yang lebih baik, tanpa perlu menjadi komunis, ateis, atau sekuler.

Dalam perspektif Tauhid inilah, tampak sejumlah ketidakjelasan dan kerancuan dalam konsep Pendidikan karakter yang saat ini diajukan pemerintah.  Misalnya, disebutkan, bahwa “Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945”

Jika ditanyakan, apa makna ungkapan “akhlak mulia”, “moral”, “etika”, “adab”, menurut falsafah Pancasila?  Apakah Pancasila bisa dijadikan sebagai landasan untuk berakhlak mulia? Jika bisa, bagaimana kita harus berakhlak mulia  sesuai Pancasila? Bisakah dijelaskan, bagaimana cara menggosok gigi yang baik menurut falsafah Pancasila?

Juga disebutkan dalam buku Panduan tersebut, bahwa tujuan Pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi : (1) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berprilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.

Menjadikan Pancasila sebagai pedoman pembentukan karakter bangsa akan menimbulkan persoalan serius, karena akan membenturkan Pancasila dengan agama. Pancasila seyogyanya tidak dijadikan sebagai landasan amal, akhlak, atau karakter. Sebab, itu adalah wilayah agama. Jika Pancasila akan ditempatkan sebagai pedoman karakter atau moral, maka akan menjadi pedoman baru, yang berbenturan dengan posisi agama. Hal itu tidak akan berhasil, sebab Pancasila tidak memiliki sosok panutan ideal yang bisa dijadikan contoh dalam pembentukan karakter. Berbeda dengan Islam, yang memiliki suri tauladan yang jelas dan abadi, yaitu Nabi Muhammad  صلى الله عليه و سل.

Konsep Tauhid

Seharusnya, bangsa Indonesia mau belajar dari kegagalan Orde Baru dalam upaya penempatan Pancasila sebagai pedoman amal. Upaya pemerintah Orde Baru untuk menempatkan Pancasila menjadi landasan moral dilakukan melalui sosialisasi dan indoktrinasi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Tahun 1978, Partai Persatuan Pembangunan menolak pengesahan Tap MPR tentang P4. Tokoh Masyumi Sjafroedin Prawiranegara juga berkirim surat kepada Presiden Soeharto tanggal 7 Juli 1983, yang menyatakan, bahwa tidak ada yang namanya moralitas Pancasila, karena urusan moral sudah ada dalam agama masing-masing. Sjafroedin menekankan, bahwa Pancasila adalah asas negara dan landasan konstitusi.

Prof. HM Rasjidi juga berpendapat, P4 membahayakan keberadaan Islam. Misalnya, ajaran tentang kerukunan beragama telah dipergunakan untuk membelenggu umat Islam supaya tidak menentang pemurtadan umat Islam  oleh aliran kebatinan dan kristenisasi. Ada juga tokoh yang menulis bahwa P4 memberikan perlindungan terhadap aliran kepercayaan dan menyingkirkan kaitan historis kedudukan umat Islam dalam kerangka ideologi Pancasila. P4 dipandang sebagai manipulasi dan pemusatan penafsiran ideologi negara oleh penguasa tanpa mengaitkan asas-asas ajaran agama, terutama Islam. Memang, sejak tahun 1975, PMP wajib diajarkan di sekolah-sekolah. Dan sejak ditetapkan MPR, maka Penataran P4 diwajibkan untuk pegawai negara dan mahasiswa. Menurut Riswanda Imawan, penataran P4 dimaksudkan untuk mengurangi pentingnya ideologi Islam. Ada juga yang menyebut proses Pancasilaisasi mempunyai implikasi ”deislamisasi”. Juga, menurut Leifer, salah satu fungsi Pancasila adalah untuk melindungi identitas budaya kelompok abangan. Muhammad Natsir menyebut diberlakukannya pelajaran PMP di sekolah-sekolah merupakan bentuk pendangkalan agama dan penyamaan agama dengan Pancasila. (M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, hal. 179-180).

Jika pendidikan karakter didasarkan kepada falsafah Pancasila yang tidak dijelaskan maknanya,  maka sudah barang tentu, pendidikan karakter itu berpijak di atas fondasi yang rapuh. Seharusnya, pendidikan karakter di Indonesia dilaksanakan – khususnya bagi kaum Muslim – dengan berdasarkan kepada konsep Tauhid. Itulah sebenarnya makna dan konsep yang paling tepat bagi pendidikan Karakter di Indonesia, sesuai dengan makna Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiulawwal 1404 H/21 Desember 1983 memutuskan sebuah Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam, yang antara lain menegaskan:  (1) Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. (2) Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. (3) Bagi Nahdlatul Ulama (NU) Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. (Lihat, pengantar K.H. A. Mustofa Bisri berjudul “Pancasila Kembali” untuk buku As’ad Said Ali, Negara PancasilaJalan Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta: LP3ES, 2009). Lihat juga, Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS (ed), Menghidupkan Pemikiran KH Achmad Siddiq, (Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 2002), hal. 118-145).

M. Ali Haidar, dalam bukunya, Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), memberikan komentar terhadap keputusan Munas Alim Ulama tersebut: “Penegasan ini sebenarnya bukannya tidak terduga. Seperti dikemukakan Hatta ketika bertemu dengan beberapa pemimpin Islam tanggal 18 Agustus 1945 menjelang sidang PPKI untuk mengesahkan UUD, mereka dapat menerima penghapusan ‘tujuh kata’ yang tercantum dalam Piagam Jakarta, karena dua alasan. Pertama, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan monoteisme tauhid dalam Islam. Kedua, demi menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah negara yang baru diproklamasikan sehari sebelumnya… Salah seorang yang dipandang Hatta berpengaruh dalam kesepakatan ini ialah Wachid Hasjim, tokoh NU yang memiliki reputasi nasional ketika itu. Jadi rumusan deklarasi itu hakekatnya menegaskan kembali apa yang telah disepakati sejak negara ini baru dilahirkan tanggal 18 Agustus 1945 yang lalu.” (hal. 285-286).

Sebenarnya, terlepas dari agama dan ideologi masing-masing, harusnya bangsa Indonesia mau bersikap jujur, bahwa rumusan Pancasila yang berlaku sekarang ini, tidaklah terpisahkan dari rumusan Pembukaan UUD 1945, yang kini berlaku kembali sebagai hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit itu menegaskan bahwa Piagam Jakarta adalah menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945. Karena itu, dalam memahami sila Pertama, misalnya, tidak boleh dilepaskan dari alinea ketiga Pembukaan UUD 1945: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…”. Jadi, sila pertama, menurut berbagai tokoh organisasi Islam,  bisa dikatakan sebagai penegasan konsep Tauhid dalam Islam, sebab dalam alinea ketiga jelas-jelas disebutkan nama Tuhan yang Esa yaitu Allah.

Dalam buku Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun, tokoh Muhammadiyah, Prof. Kasman Singodimedjo menegaskan: “Dan segala tafsiran dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu, baik tafsiran menurut historisnya maupun menurut artinya dan pengertiannya sesuai betul dengan tafsiran yang diberikan oleh Islam.” (Lihat, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hal. 123-125).

Karena itu, sudah sepatutnya, pendidikan karakter di Indonesia memang didasarkan kepada konsep Tauhid, sehingga memiliki landasan, konsep, dan teladan (uswatun hasanah) yang jelas. Sebagai aplikasinya, misalnya, karakter ”toleransi”,  harus diberi batasan, bahwa umat Islam tidak boleh bertoleran terhadap kemusyrikan dan kemunkaran. Dalam tataran kebangsaan, sudah sepatutnya, negara tidak menfasilitasi berkembangnya paham-paham syirik yang bertentangan dengan konsep Tauhid. Maka, keliru, jika atas nama Pluralisme dan multikulturalisme, siswa diajarkan agar bertoleran terhadap segala bentuk aliran sesat yang jelas-jelas merupakan suatu kemungkaran.

Yang benar adalah, negara wajib melindungi segenap warganya, khususnya warga Muslim, agar tidak mengikuti paham syirik dan kemungkaran. Yang terangkit penyakit syirik, diupayakan agar bertobat. Bukan malah dikembangkan dengan alasan itu merupakan “local wisdom”. Anak-anak Muslim perlu ditanamkan untuk memiliki karakter yang kuat dalam bertoleransi, tetapi tanpa merusak keimanannya dan tetap didorong untuk aktif menjalankan kewajiban dakwah, yakni malaksanakan amar ma’ruh nahi munkar.

Jadi, kita bisa menyimpulkan, bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya “karakter Pancasila”.  Pendidikan karakter di Indonesia sepatutnya dikembalikan kepada agama masing-masing. Serahkan pembentukan karakter anak-anak Muslim pada orang tua dan para guru yang muslim; menggunakan konsep pendidikan akhlak dalam Islam dan menjadikan Nabi Muhammad  صلى الله عليه و سل sebagai sosok teladan yang agung. Didiklah anak-anak Muslim agar mereka memiliki karakter mulia dalam Islam, seperti pemberani (syajaah), cinta pengorbanan, bermartabat, jujur, cinta kebersihan, cinta ilmu, cinta kerja keras, punya rasa malu, cinta sesama, dan sebagainya, dengan berdasar kepada ajaran Islam.

Dengan cara itu sebenarnya Pancasila sudah ditegakkan; tidak perlu ada yang namanya “karakter Pancasila”. Tidak akan ditemukan manusia Indonesia yang bisa mengamalkan Pancasila 100 persen, yang seluruh ucapan dan perbuatannya bisa dijadikan contoh keteladanan. Kita memerintahkan anak kita menolong fakir miskin, menyantuni anak yatim, karena itu perintah Allah SWT, sesuai ajaran Islam; bukan karena perintah Pancasila.  Dan yakinlah kita, di akhirat nanti, tidak akan ditanya oleh Allah, apakah kita sudah mengamalkan Pancasila atau tidak! Wallahu a’lam.*/Depok, 1 November 2013

Penulis adalah Ketua Program Magister dan Doktor Pendidikan Islam—Universitas Ibn Khaldun Bogor. Catatan Akhir Pekan (CAP) hasil kerjasama Radio Dakta 107 FM dan hidayatullah.com

http://www.hidayatullah.com

Mari Wariskan Islam pada Generasi Muda

GenerasiMuslim

DALAM  surah al-Baqarah ayat 133, Allah mengisahkan detik-detik terakhir menjelang wafatnya Nabi Ya’qub ‘alaihis salam.

Dalam suasana kritis itu, beliau tidak gelisah memikirkan warisan harta untuk anak-anaknya, namun warisan keyakinan yang kelak mereka pegang. Al-Qur’an merekamnya sebagai berikut;

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

“Adakah kamu hadir ketika Ya’qub kedatangan (tanda-tanda) maut; ketika ia berkata kepada anak-anaknya, “Apa yang kamu sembah sepeninggalku?” Mereka menjawab, “Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.”

Demikian pulalah semestinya kita sebagai orangtua. Masalah yang harus menjadi prioritas pertama – dalam kaitannya dengan anak – adalah keyakinan dan nilai-nilai kehidupan, bukan uang dan materi.

Sebab, terkait rezeki, pada dasarnya setiap orang telah dijamin oleh Allah sejak ruhnya pertamakali ditiupkan, ketika ia masih berupa janin dalam perut ibunya. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadits Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang juga termaktub dalam kumpulan hadits Arba’in Nawawiyah nomer 4.

Akan tetapi, untuk masalah keyakinan dan iman, Allah tidak menjaminnya samasekali. Tidak ada jaminan bahwa putra seorang ahli ibadah akan seshalih ayahnya, bahkan putra Nabi pun tidak. Tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam disuruh untuk mulai berdakwah secara terang-terangan, setelah sebelumnya berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka beliau pun naik ke bukit Shofa dan berseru;

“Wahai Bani Abdu Manaf, belilah diri kalian dari Allah! Wahai Bani ‘Abdul Mutthalib, belilah diri kalian dari Allah! Wahai ibunda Zubair bin ‘Awwam (yakni: Shafiyah), bibi Rasulullah; wahai Fathimah binti Muhammad, belilah diri kalian berdua dari Allah! Aku tidak punya (jaminan) apa-apa untuk kalian dari Allah! Tetapi kalian boleh meminta dari hartaku sekehendak kalian!” (Riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah). Yang dimaksud “belilah diri kalian dari Allah” adalah anjuran beriman dan beramal shalih; tidak mengandalkan dekatnya kekerabatan mereka dengan Rasulullah. Jika putri dan keluarga dekat beliau saja tidak dijamin masuk surga tanpa iman dan amal, apalagi kita!

Kisah Nabi Ya’qub di atas disitir oleh al-Qur’an jelas bukan sekedar informasi, namun sebagai pelajaran (‘ibrah) dan suri tauladan (uswatun hasanah). Demikian pula kisah para Nabi terdahulu bersama umatnya (lihat Qs. Yusuf: 111 dan al-Mumtahanah: 4-6).

Masalah ini sangat penting dikemukakan karena gempuran ideologi dan budaya asing sangat masif menyerbu anak-anak kita. Jika sekarang kita masih mengenal Allah, bershalawat kepada Nabi, mengimani Islam, menegakkan shalat, dan pergi berhaji ke Baitullah, maka masih demikian pulakah kehidupan anak-cucu kita dalam rentang 30, 50, 70 tahun yang akan datang? Jika semua orangtua yang kini hidup dalam generasi kita telah pergi, masihkah adzan berkumandang di negeri ini? Sebenarnyalah, tidak ada jaminan untuk masalah itu.

Andalusia adalah contoh spektakuler sekaligus pilu. Sejak tahun 97 H (711 M), negeri itu diwarnai oleh tauhid dan sempat melahirkan nama-nama besar seperti Imam al-Qurthubi penyusun Tafsir al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an, al-Hafizh Ibnu ‘Abdil Barr penyusun at-Tamhid,Imam Ibnu Hazm pengusung Madzhab Zhahiriyah, Ibnu Khaldun pakar sejarah dan Bapak Sosiologi, dan masih sangat banyak lagi.

Namun, mulai tahun 1236 M, setelah 5 abad lebih menerangi Eropa dengan cahaya Islam, tiba-tiba kegemilangannya direnggut dan dipadamkan secara brutal. Kini di Andalusia kita hanya melihat istana, masjid raya, jalanan, taman, dan aneka warisan fisik yang secara gamblang bercerita bahwa Islam pernah eksis disana. Tetapi, di mana umatnya? Sayangnya, mereka telah lama terusir.

Maka, kita harus mewariskan Islam kepada generasi muda. Jangan sampai kita menjadi angkatan terakhir yang melafalkan syahadat di rumah kita, di kampung kita, di kota kita, di pulau kita, di negeri kita.

Sebab, jika itu terjadi, pasti akan sangat sulit mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Mengapa? Sebab, sejak lebih dari 1400 tahun silam agama ini diwariskan dari generasi ke generasi, mulai zaman Rasulullah hingga era kita. Kini para pendahulu kita telah pergi menghadap Allah, dan menyerahkan tongkat estafet Risalah Islam kepada kita, untuk diteruskan kepada angkatan berikutnya.

Para Sahabat Nabi sangat getol memperhatikan masalah pewarisan agama dan nilai-nilai ini. Dan, bukti keseriusan mereka adalah sampainya Islam hingga ke zaman kita secara utuh. Dikisahkan bahwa dulu, di dekat Ka’bah, pernah ada sebuah halaqah.

Suatu saat, ‘Amr bin ‘Ash melewati mereka ketika beliau sedang berthawaf. Setelah menyelesaikan thawafnya, beliau datang ke halaqah tersebut dan berkata, “Mengapa aku melihat kalian menyingkirkan anak-anak itu dari majelis kalian? Jangan lakukan itu! Lapangkan untuk mereka, suruh mereka mendekat, dan fahamkanlah hadits kepada mereka. Sungguh, hari ini mereka adalah orang-orang termuda dari suatu kaum, dan sebentar lagi mereka akan menjadi orang-orang tertua dari kaum lainnya. Kami dulu pernah menjadi orang-orang termuda dari sebuah kaum, kemudian kami (sekarang) menjadi orang-orang tertua dari kaum lainnya.” (Riwayat al-Baihaqi dalam al-Madkhal).

Alhasil, kini amanah itu ada di pundak kita. Pertanyaannya adalah: “Bagaimana kita mengelola dan mewariskannya?” Bismillah, mari kita beramal! Wallahu a’lam.*/Alimin Mukhtar, pengajar di PP Arrahmah Putri, Hidayatullah Malang

http://www.hidayatullah.com

Islamfobia, Riwayatmu Kini

Islamofobia (ilustrasi)

Islamofobia (ilustrasi)

Oleh Muhammad Subarkah/Wartawan SeniorRepublika

Bila merunut sejarah dan kenyataan hari ini, maka fobia Islam ternyata bukan muncul tanpa rekayasa. Fobia terjadi karena adanya perebutan akses terhadap kekuasaan dan sumber ekonomi.

”Waspadalah terhadap kaum sarungan!” Jargon itu dilontarkan oleh elite Partai Nasional Indonesia, Hadi Subeno, pada dekade awal 1960-an. Saat itu suhu politik memanas. Aktivis politik Islam keras menentang sikap Soekarno menjadi presiden seumur hidup dan menggenggam wacana demokrasi Indonesia hanya mutlak di tangannya. Istilah ini dipakai untuk “menyerang” posisi kaum santri (kaum Muslimin) yang kritis kepada kekuasaan.

Suasana semakin hiruk pikuk ketika saat itu kemudian muncul pidato dari Ketua Partai Komunis Indonesia DN Aidit. Dia mengolok-olok sekaligus mengompori para kadernya untuk bertindak frontal agar segera bisa membubarkan kekuatan masa intelektual Islam, yakni Himpunan Mahasiswa Islam. Dalam pidatonya di Stadion Senayan, pada tahun 1964, Aidit menyerukan kepada masa partainya: “Kalau kalian tidak bisa membubarkan HMI maka segera saja pakai sarung!”

Ya, dua contoh itulah yang dapat disebut sebagai sikap fobia terhadap Islam. Bila dikaji, di situ terasa sekali bahwa Islam itu merupakan ancaman bagi negeri ini. Posisi umat Islam cenderung digeneralisasi: hanya bikin rusuh, tukang berontak, bodoh, kumuh, dan sebutan peyoratif  lainnya. Dan, pada periode masa kini  juga ada sebutan yang  mirip, seperti “ustaz di kampung maling”, “preman berjubah”, “korupsi berjamaah”, dan lainnya. Islam dikonotasikan dengan sebutan negatif sehubungan banyak penganutnya yang berperilaku buruk atau durjana.

Alhasil, bila kemudian judul di atas dituliskan “Islamfobia” maka maksudnya adalah untuk menelisik sampai sejauh mana persepsi publik (juga termasuk dalam sejarahnya) terhadap isu ini. Dan bila dirunut pada arti ‘fobia’ dalam kamus bahasa Indonesia, di sana jelas disebutkan sebagai ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Jadi, jelas di sini akan dilihat mengapa banyak orang menjadi ketakutan terhadap Islam, sekaligus merunut mengenai asal usul dan penyebab munculnya “penyakit” fobia ini.

****

Pada kenyataannya, kekuatan Islam di Indonesia jelas kenyataan yang tidak bisa disepelekan. Siapa pun dan pihak manapun yang ingin berkuasa di negeri ini pasti memperhitungkan fakta ini. Apalagi, pada kenyataannya, seperti sempat disinggung oleh sejarawan asing, pengaruh atau Islami Indonesia kini sudah jauh lebih dalam dibandingkan dengan dahulu semasa berada dalam masa penjajahan (masa kerajaan-kerajaan Nusantara). Uniknya lagi, ke dalam Islamisasi itu sekarang sudah sampai berada di titik yang bisa untuk balik kembali.

Adanya kenyataan ini jelas sejalan dengan kenyataan. Sebuah perbandingan untuk melihat posisi Islam masa kini bisa dilihat ketika mengacu pada sebuah peristiwa di era 1930-an dengan kenyataan yang terjadi pada masa kini. Pada zaman kolonial dulu, bila ada tiga orang yang beragama Kristiani berkumpul, maka ada dua orang yang mendapat keuntungan dalam pemerintahan, yakni menjadi pegawai negeri. Namun, posisi ini  hanya dalam waktu setengah abad setelah merdeka, sebelum fakta ini kemudian berbalik. Bila ada tiga orang Muslim berkumpul, maka sekarang dua orang itu mendapat keuntungan dari pemerintah. Adanya fakta ini kemudian bisa menjelaskan mengapa fobia terhadap Islam terus muncul, bahkan disinyalir juga menjadi bahan bakar utama dari munculnya konflik komunal yang sempat terjadi di Ambon pada masa awal reformasi dulu.

Sejarawan dari Universitas Indonesia, Didik Pradjoko, ketika diminta mengkaji atas sejarah kemunculan fobia terhadap Islam menyatakan, rasa takut yang berlebihan itu memang terlihat muncul by design atau secara sengaja dibuat karena adanya kepentingan dalam persaingan politik kekuasaan. Fobia terhadap Islam secara sistematis mulai muncul semenjak berakhirnya perang Diponegoro (1930). Hal ini dilakukan oleh pemerintah kolonial karena merasa ketakutan terhadap ‘kekuatan Islam’ yang besar, yang sewaktu-waktu bisa memicu perang berskala luas.

Menurut Didik, ketakutan yang berlebihan atau phobia terhadap Islam itu makin terasa ketika Nusantara kemudian benar-benar secara riil dikuasai Belanda, tepatnya semenjak runtuhnya kejayaan VOC (VOC bubar pada 31 Desember 1799). Dengan kata lain, bersamaan dengan berakhirnya Perang Jawa, maka secara sistematis pula dimulailah  berbagai kajian tentang Islam oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Saat itupun sudah mulai ada hipotesis yang mulai baku bahwa bila kekuatan Islam dapat bersatu dengan kekuatan bangsawan lokal, maka ini benar-benar akan memunculkan persoalan serius bagi keberadaan posisi kekuasaan kolonial Belanda.

****

”Semenjak usainya perang Diponegoro itu rupanya pihak Belanda mulai membuat pandangan-pandangan dan kemudian menjadi suatu kajian mengenai Islam. Kesadaran akan ini kemudian mencapai puncaknya ketika hadirnya tokoh seperti Snouck Hurgronje. Jadi, dalam hal ini sebelum adanya perang Diponegoro bisa dikatakan belum ada kajian yang serius terhadap Islam di Nusantara. Dan ini pun masuk akal sebab saat itu, meski sudah ada VOC, status pemerintah Belanda di sini belum menjadi sebuah entitas pemerintahan kolonial. Sebab, VOC itu adalah perusahaan dagang dan meski ada politik kekuasaannya, sifatnya belum seperti negara, yakni kolonial Hindia Belanda.

Kajian kolonial terhadap Islam di Nusantara semakin terasa perlu manakala pihak pemerintah kolonial Belanda ingin membuat sebuah pemisahan antara Islam dan Jawa. Dari kajian sejarawan Robert Ricklefs misalnya, saat itu dinyatakan secara jelas bahwa raja Jawa seperti Sunan Pakubowono II itu termasuk seorang raja Jawa yang santri. ”Nah, status seperti santri seperti ini kemudian pada masa berikutnya diteruskan oleh Diponegoro, seorang putra tertua Sultan Hamengku Buwono ke III, yang juga kebetulan sangat santri dan mengobarkan ‘perang jihad’ itu.”

Menyadari akan besarnya potensi perlawanan penganut Islam ini, maka Belanda kemudian berpikir bagaimana caranya mulai mengatur gejolak itu, terutama agar sampai tidak memunculkan sebuah perang yang besar. Melalui  nasihat Snouck Hurgronje, maka keluarlah kebijakan memecah kekuatan ulama dengan bangsawan. Dan nasihat Snouck yang legendaris lainnya adalah biarkan Islam berkembang asalkan itu hanya berada pada sisi ritual ibadah saja, namun segera berangus bila ada kekuatan Islam politik, sebab ini ancaman riil bagi pemerintah kolonial!

Tak beda masa Indonesia modern, selain melalui media massa, fobia Islam di masa kolonial itu juga “ditularkan” melalui ceramah hingga desas-desus dari mulut ke mulut. Maka, keluarlah sebutan peyoratif yang lain, seperti “santri gudik” untuk mengolok kehidupan pesantren yang sederhana, hingga menyebarkan cibiran kepada khalayak bahwa mereka yang pergi haji ke Makkah itu tujuannya hanya untuk mencari kekayaan atau membeli tuyul dan jin. Sedangkan, fobia yang secara telanjang muncul di berbagai media massa, misalnya dengan membiarkan berbagai karya sastra yang isinya menghina ajaran Islam. Pada awal abad ke-20 banyak muncul novel yang selalu menokohkan haji sebagai sosok serakah. Penokohan sinis kepada haji ini kemudian diteruskan oleh sastrawan sosialis kiri, Pramoedya Ananta Toer. Di setiap karyanya, Pramodya hampir tak pernah menampilkan sosok haji yang bercitra positif.

Tak hanya itu, fobia itu muncul dalam berbagai karya satra Jawa. Salah satu di antaranya dan yang paling legendaris adalah kitab Gato Lotjo yang ditertibkan penerbit Than Koen Swie, Kediri. Isi naskah ini dihimpun oleh priyayi Surakarta RM Suwandi. Meski dalam bentuk stensilan, naskah Gato Lotjo sekarang ini masih bisa dibeli bebas.

Penjualnya ada di sebuah kios di bawah pohon beringin yang ada di dekat  Pasar Klewer atau tak jauh dari Masjid Keraton Solo, Jawa Tengah. Buku setebal 43 halaman yang isinya mengolok-olok ajaran Islam ini dijual dengan harga murah, Rp 15 ribu per buah. Buku ini dirasa penting sebab kerap kali jalinan pikiran yang ada dalam buku tersebut  dipakai sebagai lambang “perlawanan” terhadap Islam.
http://www.republika.co.id

Tonggak Sejarah Islam Indonesia: 22 juni 1945 dan 5 Juli 1959

Soekarno-hatta

Soekarno-Hatta

Oleh: Nuim Hidayat

22 JUNI merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Tanggal ini adalah disahkannya Piagam Jakarta, pembukaan UUD 1945 (22 Juni 1945). Selain itu ia adalah hari lahir kota Jakarta, 22 Juni 1527. Hari dimana pahlawan Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Sedangkan 5 Juli 1959 adalah Dekrit Presiden Soekarno yang mengatakan kembalinya berlaku UUD 1945 dan pernyataannya bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dekrit Presiden Soekarno ini merupakan hal yang fundamental, karena hampir tiga tahun (1956-1959) Majelis Konstituante bersidang untuk merumuskan UUD, saat itu tidak mencapai kata sepakat atau korum dalam pengambilan keputusan tentang dasar negara.

Bermula terutama dari kekecewaan tokoh-tokoh Islam dengan sikap Presiden Soekarno yang sepihak membatalkan Piagam Jakarta pada 17-18 Agustus 1945, maka mayoritas rakyat menginginkan diadakannya segera Pemilu. Untuk memilih wakil rakyat dan menyusun UUD negara. Maka pada 29 September 1955 dilaksanakanlah pemilu untuk memilih anggota parlemen dan pada 15 Desember 1955 diadakan pemilu untuk memilih anggota Majelis Konstituante. Pemilu itu diikuti oleh 34 partai politik. (Lihat Erwien Kusuma dan Khairul (Ed.), Pancasila dan Islam : Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante, Baur Publishing, 2008).

Majelis Konstituante itu dilantik pada 10 Nopember 1956 dan melaksanakan sidang terakhirnya 2 Juni 1959, sebelum dibubarkan Presiden Soekarno. Konstituante telah melaksanakan tujuh kali sidang pleno. Satu kali pada tahun 1956, tiga kali sidang pada tahun 1957, dua kali sidang pada 1958 dan satu kali sidang pleno pada tahun 1959.

Salah satu sidang pleno yang paling menarik masyarakat luas dan paling sengit perdebatannya terjadi pada 11 Nopember hingga 6 Desember 1957 yang membahas masalah Dasar Negara. Sidang yang dilaksanakan dalam dua babak itu melibatkan 47 pembicara dalam babak pertama dan 54 pembicara dalam babak kedua. Masing-masing kubu beragumentasi dengan ‘kuat’ pendapatnya tentang dasar negara. Ada tiga kubu di sana. Kubu Pancasila, Kubu Islam dan Kubu Ekonomi Sosialis-Demokrasi.

Kubu yang menginginkan Dasar Negara Pancasila diajukan oleh: PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), Republik Proklamasi, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, PSI (Partai Sosialis Indonesia), dan IPKI (IKatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bersama 14 faksi kecil lainnya. Mereka mempunyai 274 kursi dalam Majelis Konstituante.

Sementara kubu yang menginginkan Islam sebagai Dasar Negara, mempunyai 230 kursi. Mereka terdiri dari empat faksi besar. Yaitu Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), NU (Nahdhatul Ulama), PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dan empat fraksi kecil lainnya.

Sedangkan kubu yang menginginkan Dasar Negara Ekonomi Sosialis dan Demokrasi (sesuai pasal 1 dan pasal 33 UUD 1945), hanya mempunyai 10 kursi. Mereka terdiri dari : Partai Buruh, Partai Murba dan Acoma.

800px-1955_elections

persentase perolehan suara parpol pada pemilu 1955 (wikipedia.org)

Karena perdebatan itu begitu alotnya, dan tidak mencapai kata sepakat khususnya untuk dasar negara maka muncullah usulan-usulan dari Presiden Soekarno dan pimpinan TNI Jenderal Abdul Haris Nasution untuk kembali kepada UUD 1945. Usulan itu mengemuka sekitar Juli 1958. Kemudian pada 13 Februari 1959 pada pertemuan masyarakat sipil dan militer di Padang, Nasution mengusulkan hal yang sama, kembali ke UUD 1945. Pada 2 Maret 1959, Perdana Menteri Djuanda mengemukakan kepada parlemen hal yang sama. Begitu pula Presiden Soekarno dalam pidatonya di Majelis Konstituante 22 April 1959, menghimbau Majelis Konstituante untuk kembali kepada UUD 45. Di situ ia memberikan pidato panjangnya berjudul Res Publica sekali lagi Res Publica.

Terhadap usulan pemerintah ini, tentu saja faksi pro Soekarno, PNI dan PKI serta merta menyetujuinya.  Faksi Islam menginginkan Konstutante tetap bekerja menyelesaikan pekerjaannya semula. Mereka tidak menerima UUD 45 tanpa revisi (modifikasi). Maka mereka mengambil kesempatan untuk memasukkan kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang dihilangkan Soekarno cs pada 17-18 Agustus 1945. Yaitu kata-kata: “(Ketuhanan) dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.  Faksi Islam menyatakan bahwa mereka menerima kembali UUD 1945, dengan catatan Piagam Jakarta dicantumkan dalam UUD 45 dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bagian darinya.

Menanggapi usulan faksi Islam itu, maka PM Djuanda pada 22 April 1959 dalam keterangannya menjawab pertanyaan-pertanyaan wakil-wakil Islam di Majelis Konstituante menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan oleh karena itu memberi dasar bagi pelaksanaan hukum agama. (lihat (Lihat Erwien Kusuma dan Khairul (Ed.), Pancasila dan Islam : Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante, Baur Publishing, 2008).

Keterangan pemerintah yang ‘sepihak’ itu (tanpa landasan tertulis) tentu saja belum memuaskan faksi Islam. Ketua Fraksi Islam di Majelis Konstituante yang saat itu dijabat KH Masjkur (dari NU) mengusulkan agar tujuh kata itu masuk dalam Pembukaan UUD 1945. Maka diambillah pemungutan suara di Konstituante. Hasilnya 201 pro dan 265 kontra dari 470 anggota Konstituante yang hadir. Fraksi Islam kalah tipis.  Hal itu menunjukkan pertentangan yang keras dari Kubu Islam dan Kubu Pancasila dalam menyikapi rumusan Piagam Jakarta.

Usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945, tanpa revisi, juga dilaksanakan pemungutan suara di Majelis Konsituante. Konstituante bahkan melakukan tiga kali pemungutan suara. Pada 30 Mei 1959, hasilnya 269 pro dan 199 kontra. 1 Juni 1959 hasilnya 264 pro dan 204 kontra. Dan terakhir pada 2 Juni 1959, 263 pro kembali UUD 45 dan 203 kontra. Karena kemenangan kurang dari 2/3 suara –sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45—maka hasil pemungutan suara itu tidak ada yang menang.

Beberapa anggota Konstituante dari kubu pro Pancasila, PNI, PKI dan IPKI menyarankan agar Konstituante membubarkan diri. Banyak diantara mereka menyatakan tidak akan hadir pada sidang-sidang Konstituante berikutnya. Maka pemungutan suara pada 2 Juni 1959 itu, adalah sidang terakhir Majelis Konstituante.  Dari kubu Islam, Masyumi dan NU, berharap agar Konstituante menyelesaikan pekerjaannya menyelesaikan konstitusi baru. Beberapa anggota Konstituante mengusulkan kepada pemerintah memberi kesempatan kepada mereka untuk bersidang sampai Maret 1960.

Maka pimpinan TNI dan wakil-wakil Konstituante mengusulkan kepada presiden Soekarno agar mengeluarkan dekrit.  Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani menghadap Soekarno yang sedang berkumjung ke Tokyo, untuk memberi laporan tentang perkembangan politik dalam negeri. Presiden pun segera pulang ke tanah air pada 29 Juni 1959. Rumusan dekrit itu akhirnya ditandatangani pada 4 Juli 1959 dan diumumkan di Istana Merdeka Jakarta pada 5 Juli 1959.

Untuk mengakomodasi usulan-usulan dari berbagai fraksi di Konstituante, maka Dekrit Presiden itu terdiri dari lima pertimbangan. Pertama, bahwa Konstituante tidak dapat mengambil keputusan yang diperlukan, yaitu mayoritas dua pertiga mengenai usul kembali ke UUD 45. Kedua, bahwa sebagian besar anggota Konstituante menolak menghadiri rapat-rapat selanjutnya, sehingga Konstituante tidak dapat meneruskan tugasnya. Ketiga, oleh karena itu telah timbul situasi yang berbahaya bagi kesatuan dan kesejahteraan negara. Keempat bahwa dengan dukungan sebagian besar rakyat serta dikukuhkan oleh keyakinannya sekarang, Presiden harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan negara. Kelima bahwa Presiden yakin bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan kesatuan dari Konsitusi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, Presiden mendekritkan bahwa Konstituante dibubarkan dan menetapkan kembali secara resmi UUD 1945 sebagai UUD negara.

Jadi bisa dilihat, akhirnya presiden berusaha mengambil jalan tengah antara kubu Islam yang setuju dengan Piagam Jakarta dan kubu Pancasila yang menolak Piagam Jakarta. Kubu PNI-PKI-IPKI dan kubu Masyumi-NU. Mewadahi suara Fraksi Islam yang suaranya hampir sama dengan Fraksi Pancasila, maka Presiden dalam dekritnya menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan kesatuan dari konstituasi tersebut. Dan tentu dengan dekrit ini dalam konteksnya saat itu, maka sesuai dengan usulan fraksi Islam, dekrit presiden ini mempunyai kekuatan hukum. Maka berlakunya hukum-hukum Islam saat ini –dan seterusnya- di tanah air mempunyai status hukum yang kuat. Selain tentu saja dalam Pancasila sendiri terdapat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menurut proklamator Bung Hatta bermakna Tauhid.

Inilah yang dikhawatirkan kalangan Kristiani dalam tabloidnya: “Kita memerlukan presiden yang tegas dan berani menentang segala intrik atau manuver-manuver kelompok tertentu yang ingin merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Ketika kelompok ini merasa gagal memperjuangkan diperlakukannya “Piagam Jakarta”, kini mereka membangun perjuangan ini lewat jalur legislasi. Mereka memasukkan nilai-nilai agama mereka ke dalam perundang-undangan.  Kini ada banyak UU yang mengarah kepada syariah, misalnya UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Sisdiknas, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah (SUKUK), UU Yayasan, UU Arbitrase, UU Pornografi dan Pornoakasi, dan lain-lain. Apapun alasannya semuanya ini bertentangan dengan prinsip dasar negara ini.” (Tabloid Kristen, Reformata edisi 110/2009).

Seorang penulis Kristen, IJ Setyabudi, dalam bukunya Kontroversi Nama Allah – (lihat buku Adian Husaini, Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam)-  mengakui keunggulan tokoh-tokoh Islam dalam perumusan sila pertama Pancasila. Ia menulis: “Lalu siapa sebenarnya yang lebih cerdas dan menguasai ruang persidangan ketika merumuskan Sila Pertama itu? Sangat jelas Bapak-Bapak Islam lebih cerdas dari Bapak-Bapak Kristen karena kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu identik dengan “Ketuhanan Yang Satu!” Kata Maha Esa itu memang harus berarti satu. Oleh sebab itu tidak ada peluang bagi keberbagaian Tuhan. Umat Kristen dan Hindu harus gigit jari dan menelan ludah atas kekalahan Bapak-Bapak Kristen dan Hindu ketika menyusun Sila Pertama itu.” *

Penulis adalah Master Jurusan Politik dan Hubungan Internasional Timteng, UI

Artikel terkait: Piagam Jakarta, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Semangat ‘Piagam Jakarta’, SYARI’AT ISLAM DAN UPAYA PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA, Sejarah Pancasila, DINAMIKA KONSTITUSI INDONESIA, Menelusuri Jejak Khilafah Dan Penerapan Syariah Islam Di Indonesia, HUKUM ISLAM DI INDONESIA; DULU DAN SEKARANG, HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA.

http://www.hidayatullah.com

Kajian Sejarah : Penyatuan Nusantara antara Fakta dan Fiksi

Oleh: Dr. Adian Husaini

neo-nusantara-map

“Majapahitisme”

Majalah MEDIA HINDU, edisi Oktober 2011, menurunkan laporan utama berjudul “Kembali ke Hindu, Bila Indonesia Ingin Berjaya Kembali seperti Majapahit”. Ditegaskan pada bahasan utama: “Kembali pada hindu, sebagai satu-satunya langkah utama untuk mengantar Indonesia ini kembali menjadi Negara Adidaya.”

Mengutip ramalan Goldman Sach, Majalah Hindu ini menyatakan, tahun 2050 Indonesia akan menjadi Negara maju ke-7 setelah China, USA, India, Brazil, Mexico dan Rusia. Prediksi ini, katanya, cocok dengan ramalan Jayabaya bahwa di tahun 2000 Saka (2078 M), Nusantara menjadi negara Adikuasa.

Top_ten_largest_economies_in_2050
10 Negara Termaju Tahun 2050 (versi Goldman Sach)

“Namun atas dasar pendapat tersebut di atas, mustahil suatu bangsa menjadi maju apabila meyoritas rakyatnya masih menganut agama yang faktanya menggusur budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu harus kembali ke agama yang dapat memelihara dan mengembangkan budaya bangsa, sebagai syarat mutlak untuk menjadi Negara Adidaya. Satusatunya agama yang dapat menumbuhkembangkan budaya bangsa adalah Hindu, karena memang sejak dahulu kala bangsa ini beragama Hindu, yang kemudian menimbulkan budaya bangsa yang adiluhung ini,” demikian tulis majalah yang terbit di Jakarta ini.

Di dalam pengantar redaksi, disebutkan: “Pohon bisa tumbuh besar dan kuat menghadapi badai adalah yang akarnya tertanam jauh di dalam tanah. Bukan pohon hasil cangkokan atau tempelan. Dan pohon yang tumbuh dalam habitatnya akan menghasilkan buah yang baik. Salak Nongan di Karangasem, tidak akan menghasilkan buah yang sama kualitasnya bila ditanam di Ubud. Pohon kurma yang habitatnya di gurun pasir tidak akan berbuah di daerah subur dan banyak hujan seperti Indonesia. Jika Indonesia ingin maju maka ia harus kembali ke akar budayanya.”

Jadi, simpul MEDIA HINDU : “Kembali menjadi Hindu adalah mutlak perlu bagi bangsa Indonesia apabila ingin menjadi negara Adidaya ke depan, karena hanya Hindu satu-satunya agama yang dapat memelihara & mengembangkan Jatidiri bangsa sebagai modal dasar untuk menjadi Negara maju.”

Harapan dan imbauan MEDIA HINDU ini sejalan dengan “mitos nasional” yang selama ini dibangun di Indonesia – khususnya melalui pendidikan sejarah – bahwa Indonesia memang pernah mengalami puncak kejayaan di masa Kerajaan Hindu Majapahit, terutama di era Pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Berbagai buku sejarah menulis, bahwa di Nusantara ini, hanya pernah ada dua Kerajaan di Indonesia yang bersifat Nasional, yaitu Kerajaan Sriwijaya (Budha) dan Kerajaan Majapahit (Hindu). Islam belum pernah menyatukan Nusantara. Itulah informasi yang mudah kita jumpai di berbagai buku sejarah.

Tokoh Kristen di Indonesia, TB Simatupang, pernah menulis bahwa Indonesia tidak pernah mengalami sebuah kerajaan Islam yang mencakup seluruh Indonesia, seperti di zaman Mogul di India. Menurutnya, Kerajaan Sriwijaya yang Budha dan Majapahit yang Hindu, pernah mempersatukan sebagian besar wilayah Nusantara. “Tetapi tidak pernah ada jaman Islam dalam arti kerajaan yang mencakup seluruh negeri,” tulis TB Simatupang. Begitulah, lanjutnya, dalam arti tertentu, yang menggantikan Majapahit adalah pemerintahan kolonial Belanda dan yang menggantikan yang terakhir tersebut adalah pemerintahan Republik Indonesia. (Lihat, T.B. Simatupang, Iman Kristen dan Pancasila, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997). hal. 11).

Pendeta Dr. Eka Darmaputera, balam bukunya, mengakui, dibandingkan dengan kebudayaan asli dan Hindu, Islam jauh lebih berhasil menanamkan pengaruhnya pada seluruh lapisan masyarakat. Ia berhasil mencapai rakyat biasa dan menjadi agama dari mayoritas penduduk Indonesia. “Namun demikian, ia tidak menciptakan suatu peradaban baru. Sebaliknya, dalam arti tertentu, ia harus menyesuaikan diri dengan peradaban yang telah ada,” tulis Eka Darmaputera. (Lihat, Eka Darmaputera, Pancasila: Identitas dan Modernitas, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia, 1997), hal. 34).

Doktrin tentang “penyatuan Nusantara” oleh Kerajaan Budha dan Hindu seperti itulah yang selama ini diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan kadangkala juga di berbagai pondok pesantren, melalui pengajaran Sejarah. Sebagai contoh, buku Sejarah untuk SMA Kelas X, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), menulis, bahwa saat pelantikannya sebagai Patih Amangkubhumi Majapahit, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan nama Sumpah Palapa (Tan Amukti Palapa) yang menyatakan bahwa Gajah Mada tidak akan hidup mewah sebelum Nusantara berhasil disatukan di bawah Panji Kerajaan Majapahit. Ditulis: “Bahkan Kerajaan Majapahit dapat disebut sebagai kerajaan nasional setelah Kerajaan Sriwijaya. Selama hidupnya, Patih Gajah Mada menjalankan politik persatuan Nusantara. Citacitanya dijalankan dengan begitu tegas, sehingga menimbulkan Peristiwa Sunda yang terjadi tahun 1351 M.” (hal. 48).

Jadi, disimpulkan, bahwa Indonesia pernah jaya dan hebat di zaman Hindu. Kemudian, dikatakan, datanglah Islam, yakni Kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah, untuk menghancurkan kejayaan Indonesia itu. Tentang keruntuhan Kerajaan Majapahit, ditulis dalam buku pelajaran sejarah tersebut: “Suatu tradisi lisan yang terkenal di Pulau Jawa menyatakan bahwa Kerajaan Majapahit hancur akibat serangan dari pasukan-pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah (Demak).” (hal. 49).

Tentu, penggambaran semacam itu bisa menimbulkan salah paham dan citra buruk terhadap Islam. Dalam bukunya, Genealogi Keruntuhan Majapahit, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Nengah Bawa Atmadja mengutip buku Islam Kejawen (2004) karya Hariwijaya dan buku Ramalan Ghaib Sabdo Palon Noyo Genggong (2006) karya S. Hardiyanto, yang menggambarkan keruntuhan Majapahit disebabkan oleh serangan tikus, tawon dan setan (demit).

“Pendek kata, ungkapan bahwa Majapahit runtuh karena diserang oleh tikus, tawon, dan setan memiliki makna konotatif. Dalam konteks ini Majapahit runtuh karena diserang oleh Demak. Demak adalah musuh dalam selimut yang menghancurkan Majapahit secara tersembunyi dari dalam pada saat Majapahit lengah dan berada dalam kondisi sakit keras. Serangan ini terjadi secara tiba-tiba dan beramai-ramai.” (hal. 12).

Islam datang untuk menghancurkan kejayaan Indonesia. Logikanya, kalau mau mengalami kejayaan, Islam harus disingkirkan dari simbol-simbol dan lambang kenegaraan. Kembalilah ke Majapahit! Kembalilah ke Hindu, jika ingin meraih kejayaan! Islam ditempatkan sebagai “musuh persatuan”, sehingga perlu diupayakan agar istilah dan simbol-simbol Islam dijauhkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Raden Patah digambarkan sebagai penghancur prestasi Gajah Mada yang berhasil menyatukan Nusantara!

Upaya menyingkirkan Islam dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini sudah disadari oleh para cendekiawan Muslim di Indonesia. Cendekiawan Muslim Haji Agus Salim, tahun 1941, menulis sebuah buku berjudul Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia (dicetak ulang dan diterbitkan oleh Tintamas Jakarta, 1962). Haji Agus Salim mengklarifikasi cerita tentang keruntuhan Majapahit akibat serangan Islam. Bahkan, menurut cendekiawan legendaris ini, Majapahit tidak runtuh pada 1478 M, saat ibu kota Majapahit diserang oleh Girindrawardhana. Encyclopædie van Nederlandsch-Indië mencatat bahwa seorang pelaut Portugis, Pigafetta, memberitakan pada 1463 Çaka (1541) Majapahit masih berdiri. Jadi, anggapan bahwa tahun 1478 adalah tahun runtuhnya Majapahit akibat serangan tentara Islam adalah keliru yang bersumber dari para penjelajah bahari Portugis (hlm. 19-20).

Kontroversi ”Majapahitisme”

peta-trowulan

Benarkah Majapahit pernah menyatukan Nusantara? Sejumlah sejarawan memang menggambarkan kebesaran Majapahit. Mengutip buku Sriwijaya (2008), karya Slamet Mulyana, Yudi Latif menulis: “Selepas Sriwijaya, giliran Kerajaan Majapahit yang menguasai sebagian besar (wilayah pantai) Nusantara, bahkan meluas ke arah Barat hingga bagian tertentu di Vietnam Selatan dan ke arah Timur sampai di bagian Barat Papua.” (Lihat, Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Gramedia, 2011), hal.260).

Para cendekiawan Muslim sudah lama mengkritisi rekayasa penonjolan Hinduisme dan pengecilan Islam ini. Buya Hamka – yang di tahun 2011 ini ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional — dalam Tafsir al-Azhar, sudah menulis, bahwa bangsa Indonesia selama ini dididik untuk menjauhkan nasionalisme dengan Islam dan hendaklah bangsa ini lebih mencintai Gajah Mada ketimbang Raden Patah. “Diajarkan secara halus apa yang dinamai Nasionalisme, dan hendaklah Nasionalisme diputuskan dengan Islam. Sebab itu bangsa Indonesia hendaklah lebih mencintai Gajah Mada daripada Raden Patah.” (Lihat, Hamka, Tafsir al-Azhar — Juzu’ VI, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), hal. 300.)

Karena opini tentang kehebatan Majapahit tersebut sudah begitu dominan, bisa dimaklumi, bahwa sebagian kaum Hindu di Indonesia berpikir, bahwa bangsa ini harus kembali menjadi Hindu, bila ingin menjadi bangsa besar, sebagaimana dicitakan oleh Majalah Media Hindu (edisi Oktober 2011) tersebut.

Prof. Dr. Hamka pernah menulis sebuah artikel menarik berjudul “Islam dan Majapahit”, yang dimuat dalam buku Dari Perbendaharaan Lama (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982). Hamka memulai artikelnya dengan ungkapan pembuka: “Meskipun telah hidup di zaman baru dan penyelidik sejarah sudah lebih luas dari pada dahulu, masih banyak orang yang mencoba memutar balikkan sejarah. Satu di antara pemutarbalikkan itu ialah dakwah setengah orang yang lebih tebal rasa Hindunya daripada Islamnya, berkata bahwa keruntuhan Majapahit adalah karena serangan Islam. Padahal bukanlah begitu kejadiannya. Malahan sebaliknya.”

majapahit-map

Hamka menjelaskan, bahwa Kerajaan Majapahit pada zaman kebesarannya, terutama semasa dalam kendali Patih Gajah Mada, memang adalah sebuah kerajaan Hindu yang besar di Indonesia, dan pernah mengadakan ekspansi, serangan dan tekanan atas pulau-pulau Indonesia yang lain. Dalam kitab “Negarakertagama” disebutkan daftar negeri taklukkan Majapahit. Berbagai Kerajaan, baik Hindu, Budha, maupun Kerajaan Islam ditaklukkan.

Kerajaan Islam Pasai dan Terengganu pun dihancurkan oleh Majapahit. Pasai tidak pernah bangkit lagi sebagai sebuah kerajaan. Tapi, Pasai kaya dengan para ulama. Di dalam sejarah Melayu, Tun Sri Lanang menulis, bahwa setelah Kerajaan Malaka naik dan maju, senantiasa juga ahli-ahli agama di Malaka menanyakan hukum-hukum Islam yang sulit ke Pasai. Dan jika ada orang-orang besar Pasai datang ziarah ke Malaka, mereka disambut juga oleh Sultan-sultan di Malaka dengan serba kebesaran.

Menurut Hamka, jika Pasai ditaklukkan dengan senjata, maka para ulama Pasai kemudian datang ke Tanah Jawa dengan dakwah, dengan keteguhan cita-cita dan ideologi. Para ulama datang ke Gresik sambil berniaga dan berdakwah. Terdapatlah nama-nama Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ibrahim Asmoro, atau Jumadil Kubro, ayah dari Maulana Ishak yang berputera Sunan Giri (Raden Paku) dan Sunan Ngampel (Makhdum Ibrahim).

“Dengan sabar dan mempunyai rancangan yang teratur, guru-guru Islam berdarah Arab-Persia-Aceh, itu menyebarkan agamanya di Jawa Timur, sampai Giri menjadi pusat penyiaran Islam, bukan saja untuk tanah Jawa, bahkan sampai ke Maluku. Sampai akhirnya Sunan Bonang (Raden Rahmat) dapat mengambil Raden Patah, putra Raja Majapahit yang terakhir (Brawijaya) dikawinkan dengan cucunya, dan akhirnya dijadikan Raja Islam yang pertama di Demak,” tulis Hamka.

Tindakan para wali dalam penyebaran Islam di Jawa itu tidak dapat dicela oleh raja-raja Majapahit. Bahkan, kekuasaan dan kewibawaan mereka di tengah masyarakat semakin meluas. Ada wali yang diangkat sebagai adipati Kerajaan Majapahit. Hamka menolak keras pandangan yang menyatakan, bahwa Majapahit runtuh karena diserang Islam. Itu adalah pemutarbalikan sejarah yang sengaja disebarkan oleh orientalis seperti Snouck Hourgronje. Upaya ini dilakukan untuk menjauhkan bangsa Indonesia agar tidak menjadikan Islam sebagai basis semangat kebangsaan. “Maksud ini berhasil,” papar Hamka.

Akibatnya, dalam pentas sejarah nasional Indonesia yang diajarkan di sekolah-sekolah, nama Sunan Ampel dan Sunan Giri tenggelam oleh nama Gajah Mada. Nama Raden Patah dan Pati Unus yang mencoba mengusir penjajah Portugis dari Malaka tenggelam oleh nama Raja Airlangga. Upaya sistematis untuk memecah belah bangsa Indonesia yang mayoritasnya Muslim dilakukan dengan berbagai cara oleh penjajah Belanda. Salah satunya dengan menjauhkan Islam dari semangat kebangsaan Indonesia. Seolah-olah Indonesia adalah kelanjutan Kerajaan Majapahit.

Simaklah paparan Hamka selanjutnya berikut ini:
“Marilah kita jadikan saja segala kejadian itu, menjadi kekayaan sejarah kita, dan jangan dicoba memutar balik keadaan, agar kokohkan kesatuan bangsa Indonesia, di bawah lambaian Merah Putih!

Kalau tuan membusungkan dada menyebut Gajah Mada, maka orang di Sriwijaya akan berkata bahwa yang mendirikan Candi Borobudur itu ialah seorang Raja Budha dari Sumatra yang pernah menduduki pulau Jawa.

Kalau tuan membanggakan Majapahit, maka orang Melayu akan membuka Sitambo lamanya pula, menyatakan bahwa Hang Tuah pernah mengamuk dalam kraton sang Prabu Majapahit dan tidak ada kstaria Jawa yang berani menangkapnya.

Memang, di zaman jahiliyah kita bermusuhan, kita berdendam, kita tidak bersatu! Islam kemudiannya adalah sebagai penanam pertama jiwa persatuan. Dan Kompeni Belanda kembali memakai alat perpecahannya, untuk menguatkan kekuasaannya.

Tahukan tuan, bahwasanya tatkala Pangeran Diponegoro, Amirul Mukminin Tanah Jawa telah dapat ditipu dan perangnya dikalahkan, maka Belanda membawa Pangeran Sentot Ali Basyah ke Minangkabau buat mengalahkan Paderi? Tahukah tuan bahwa setelah Sentot merasa dirinya tertipu, sebab yang diperanginya adalah kawan sefahamnya dalam Islam, dan setelah kaum Paderi dan raja-raja Minangkabau memperhatikan ikatan serbannya sama dengan ikatan serban ulama Minangkabau, sudi menerima Sentot sebagai “Amir” Islam di Minangkabau? Teringatkah tuan, bahwa lantaran rahasia bocordan Belanda tahu, Sentot pun diasingkan ke Bengkulu dan disana beliau berkubur buat selama-lamanya?

Maka dengan memakai paham Islam, dengan sendirinya kebangsaan dan kesatuan Indonesia terjamin. Tetapi dengan mengemukakan kebangsaan saja, tanpa Islam, orang harus kembali mengeruk, mengorek tambo lama, dan itulah pangkal bala dan bencana.”

Begitulah paparan dan imbauan Buya Hamka. Penyesalan dan dendam tentang ‘Pengislaman Nusantara’ seyogyanya tidak perlu dipelihara. Apalagi, kemudian mengikuti kemauan dan skenario penjajah untuk mengerdilkan peran Islam dan memposisikan Islam sebagai agama yang “anti-budaya bangsa”, sebab budaya bangsa sudah dipersepsikan identik dengan ke-Hindu-an atau ke-Budha-an. Hukum adat dan warisan kolonial dianggap sebagai pemersatu, sebaliknya syariat Islam diposisikan sebagai pemecah belah bangsa. Kini, sebagian kalangan, masih saja berpikir, bahwa Islam bukanlah jatidiri bangsa Indonesia. Islam tidak bersifat universal. Islam hanya untuk orang Islam. Yang bersifat universal adalah nilai-nilai sekular di luar agama.

800px-Map_Indonesian_religions
Peta Indonesia sesudah ‘Pengislaman Nusantara’ (sekarang)

Ternyata, bukan hanya kalangan Islam yang mengkritisi pengagungan Majapahit secara berlebihan. Majalah Hindu RADITYA, edisi 134 (Oktober 2008), mengangkat tema utama tentang “Kebangkitan Majapahit”. Berbeda dengan banyak orang Hindu, Majalah Hindu ini justru mengkritisi jargon-jargon dan semangat orang Hindu untuk kembali ke era Majapahit, sebab menganggap Kebesaran Majapahit adalah kebesaran agama Hindu. “Pemahaman yang menganggap kejayaan Majapahit sebagai kejayaan Hindu adalah suatu kesimpulan yang harus dikoreksi,” tulis majalah ini.

Lebih jauh, Majalah ini menulis:
“Majapahitisme atau keterpesonaan terhadap Hindu di zaman majapahit tidaklah ideal. Pertama, karena pada masanya saja, masyarakat Hindu Majapahit gagal mempertahankan eksistensinya, gara-gara lebih banyak terlibat konflik internal bikinan elite Majapahit ketika itu. Siwa-Budha kala itu pun tidak bisa berperan banyak dalam mewujudkan masyarakat yang rukun, tat twam asi dan sejenisnya. Majapahit selain berhasil menundukkan banyak daerah bawahan, juga sibuk perang saudara. Agama di dalam masyarakat seperti ini lebih menjadi bersifat gaib, eksklusif, hanya untuk berhubungan dengan dewa-dewa yang abstrak. Agama Siwa Budha meskipun sudah menjadi agama kerajaan tidak bisa diamalkan oleh elite di sana yang lebih dikuasai motif politik, motif perebutan kekuasaan. Agama gagal menginspirasi kehidupan sehari-hari tentang hal-hal lebih praktis menyangkut pola interaksi antarindividu…Jika Majapahit meninggalkan hal-hal pahit bagi penganut Hindu ketika itu, lantas apa enaknya mengenang hal-hal pahit?”

Dalam wawancara dengan Majalah Raditya tersebut, Guru besar sejarah, Universitas Udayana, Prof. Dr. I Gede Parimartha menyatakan, bahwa “Mengangung-agungkan Majapahit lebih banyak merugikan”. Dilihat dari system kehidupan yang dibawa Majapahit, tampak membawa pengaruh pada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Sistem kasta yang rumit sering menimbulkan konflik sesama masyarakat Bali.

Penjelasan Prof. S.M.Naquib al-Attas

isfi 2

Prof. Naquib al-Attas adalah ilmuwan yang sejak berpuluh tahun lalu sudah mengungkap adanya upaya untuk memperkecil peran Islam dalam sejarah Kepulauan Nusantara. Kata Prof. Al-Attas: ”Kecenderungan ke arah memperkecil peranan Islam dalam sejarah Kepulauan ini, sudah nyata pula, misalnya dalam tulisan-tulisan Snouck Hurgronje pada akhir abad yang lalu. Kemudian hampir semua sarjana-sarjana yang menulis selepas Hurgronje telah terpengaruh kesan pemikirannya yang meluas dan mendalam di kalangan mereka, sehingga tidak mengherankan sekiranya pengaruh itu masih berlaku sampai dewasa ini.Namun begitu, baik dalam tulisan Hurgronje maupun dalam tulisan Van Leur, tidak terdapat hujjah-hujjah ilmiah yang mempertahankan pandangan demikian mengenai Islam dan peranan sejarahnya.” (Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, (Bandung: Mizan, 1990), hal. 36).

Al-Attas menekankan pentingnya melihat wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan peradaban Melayu, dengan menempatkan faktor Islam sebagai unsur yang dominan. Wilayah itu kini dihuni oleh lebih dari 200 juta kaum Muslim. Memang, banyak cendekiawan yang merumuskan bahwa agama merupakan unsur pokok dalam suatu peradaban (civilization). Agama, kata mereka, adalah faktor terpenting yang menentukan karakteristik suatu peradaban. Sebab itu, Bernard Lewis menyebut peradaban Barat dengan sebutan “Christian Civilization”, dengan unsur utama agama Kristen. Samuel P. Huntington juga menulis: “Religion is a central defining characteristic of civilizations.” Menurut Christopher Dawson, “The great religions are the foundations of which the great civilizations rest.” Di antara empat peradaban besar yang masih eksis – Islam, Barat, India, dan Cina, menurut Huntington, terkait dengan agama Islam, Kristen, Hindu, dan Konghucu. (Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, hal. 47 ; Bernard Lewis, Islam and the West, (New York: Oxford University Press, 1993).

Peradaban-peradaban kuno, seperti Mesopotamia dan Mesir Kuno juga menempatkan agama sebagai unsur utama peradaban mereka. Marvin Perry mencatat: “Religion lay at the center of Mesopotamian life. Every human activity – political, military, social, legal, literary, artistic – was generally subordinated to an overriding religious purpose. Religion was the Mesopotamians’ frame of reference for understanding nature, society, and themselves; it dominated and inspired all other cultural expressions and human activities.” (Marvin Perry, Western Civilization A Brief History, (New York: Houghton Mifflin Company, 1997), hal. 9).

Dalam tradisi peradaban Mesir Kuno, agama menempati peranan yang sangat penting : “Religion was omnipresent in Egyptian life and accounted for the outstanding achievements of Egyptian civilization. Religious beliefs were the basis of Egyptian art, medicine, astronomy, literature, and government.” (Ibid, hal. 15).

Karena itulah, al-Attas menyebutkan bahwa dalam perjalanan sejarah peradaban Melayu di wilayah Nusantara, kedatangan Islam di wilayah kepulauan Melayu-Indonesia merupakan peristiwa terpenting dalam sejarah kepulauan tersebut. (the coming of Islam seen from the perspective of modern times … was the most momentous event in the history of the Archipelago). Bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa pengantar di kepulauan Melayu-Indonesia (the Malay-Indonesian archipelago) merupakan “bahasa Muslim” kedua terbesar yang digunakan oleh lebih dari 100 juta jiwa. (Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), hal. 169-179. Angka 100 juta itu disebut al-Attas pada tahun 1969, saat ia menerbitkan bukunya Preliminary Statement on a General Theory of Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago. Tahun 2007, jumlah Muslim di kepulauan itu sudah lebih dari 200 juta jiwa. Penduduk Muslim Indonesia sahaja, ada sekitar 180 juta jiwa.)

Sebab itu, Melayu kemudian menjadi identik dengan Islam. Sebab, agama Islam merupakan unsur terpenting dalam peradaban Melayu. Islam dan bahasa Melayu kemudian berhasil menggerakkan ke arah terbentuknya kesadaran nasional penduduk kawasan ini. Al-Attas mencatat masalah ini :
“Together with the historical factor, the religious and language factors began setting in motion the process towards a national consciousness. It is the logical conclusion of this process that created the evolution of the greater part of the Archipelago into the modern Indonesian nation with Malay as its national language… The coming of Islam constituted the inauguration of a new period in the history of the Malay-Indonesian Archipalego” (Ibid, hal. 178).

indonesia1

Al-Attas mengkritik keras teori para sarjana Barat yang menganggap kehadiran Islam di wilayah Melayu-Indonesia ini tidak meninggalkan sesuatu yang berarti bagi peradaban di wilayah ini. Ia menulis:
“Banyak sarjana yang telah memperkatakan bahwa Islam itu tidak meresap ke dalam struktur masyarakat Melayu-Indonesia; hanya sedikit jejaknya di atas jasad Melayu, laksana pelitur di atas kayu, yang andaikan dikorek sedikit akan terkupas menonjolkan kehinduannya, kebudhaannya, dan animismenya. Namun menurut saya, paham demikian itu tidak benar dan hanya berdasarkan wawasan sempit yang kurang dalam lagi hanya merupakan angan-angan belaka.” (S.M. Naquib Al-Attas, Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, hal. 41).

Al-Attas juga menekankan kekeliruan hasil penelitian ilmiah Barat yang meletakkan serta mengukuhkan kedaulatan kebudayaan dan peradaban Jawa sebagai titik tolak permulaan kesejarahan Kepulauan Melayu-Indonesia. “… anggapan seperti inilah hingga dewasa ini masih merajalela tanpa gugatan dalam pemikiran kesejarahan kita.” (Ibid, hal. 40-41).

Paparan al-Attas tentang peran Islam dan bahasa Melayu dalam kebangkitan kesadaran nasional dipertajam lagi dengan hadirnya buku terbaru al-Attas yang berjudul Historical Fact and Fiction (HFF), (Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia, 2011). Buku ini sangat fantastis, melihat ketajaman analisis dan kekayaan referensi yang digunakannya. Prof. Wan Mohd Nor Wan Daud menilai buku HFF ini sebagai salah satu karya besar dari al-Attas. Dengan karya ini, menurut Prof Wan Mohd Nor, al-Attas pantas disebut sebagai salah satu ahli falsafah sejarah di dunia Islam. Tokoh lain adalah Almarhum Malek Bennabi dari Aljazair (m. 1973). “Buku terbaru SMN al-Attas, Historical Fact and Fiction (HFF), meneguhkan kembali kepeloporan dan kependekaran beliau dalam masalah sejarah, khususnya sejarah di alam Melayu, yang dipeganginya selama lebih 40 tahun secara penuh istiqamah,” tulis Prof. Wan Mohd Nor (Republika, 20 Oktober 2011).

Melalui buku ini, al-Attas berhasil membalik berbagai pandangan umum tentang sejarah Islam dan Melayu yang sudah dianggap mapan, sebagaimana yang selama ini diteorikan oleh sejarawan lain. Al-Attas, misalnya, memperjelas kembali gambaran bagaimana keberhasilan para pendakwah Islam (digunakan istilah “misionaris Islam”) dalam mengangkat dan mengislamkan bahasa Melayu, sehingga berhasil menjadi bahasa persatuan di wilayah Nusantara.

Bahasa Melayu yang semula hanya digunakan oleh sebagian kecil masyarakat Sumatra, kemudian diangkat, di-Islamisasi, dan digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia ilmiah di wilayah Nusantara ini. Karena itulah, simpul al-Attas, bahasa Melayu dan agama Islam, merupakan dua faktor penting yang berjasa dalam upaya penciptaan semangat kebangsaan dan persatuan di wilayah Nusantara. (The spread of the new and vibrant Malay language and literature as a vehicle of Islam and knowledge presently used by more than two hundred million people in the Malay Archipelago is one of the most important factors in the creation of nationhood, the other factor being the religion of Islam itself. Historians of the Archipelago have never considered language as an important source material for the study of history.” HFF, hal.xvi).

Jadi, menurut al-Attas, disamping agama Islam, penyebaran bahasa Melayu merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembentukan semangat kebangsaan. Dalam buku HFF, al-Attas menguraikan salah satu kesimpulan penting, yakni bahwasanya penyebaran Islam di Nusantara ini utamanya bukan dilakukan oleh pedagang, tarekat sufi, atau kaum Syiah, secara sambilan atau asal-asalan. Dengan bukti-bukti yang kuat dari karya para penulis Muslim klasik, sumber-cumber Cina dan Eropa, al-Attas sampai pada kesimpulan bahwa Islamisasi di Nusantara ini dilakukan dengan cara yang sistematis, terencana, konsisten, dan dilakukan oleh para misionaris Islam yang hebat. Islamisasi di wilayah seluas ini bukanlah pekerjaan sambilan dan asal-asalan: “the spread of Islam by these Arab missionaries in the Malay world was not a haphazard matter, a disorganized sporadic affair … It was a gradual process, but it was planned and organized and executed in accordance with timelines and situation.” (HFF, hal. 32).

Seperti yang diungkapkan al-Attas, kaum orientalis Belanda telah lama berusaha mengecilkan peran Islam di wilayah ini. Snouck Hurgronje, misalnya. Melalui bukunya, Snouck Hurgronje en Islam (Diindonesiakan oleh Girimukti Pusaka, dengan judul Snouck Hurgronje dan Islam, tahun 1989), P.SJ. Van Koningsveld memaparkan sosok dan kiprah Snouck Hurgronje dalam upaya membantu penjajah Belanda untuk ’menaklukkan Islam’. Mengikuti jejak orientalis Yahudi, Ignaz Goldziher, yang menjadi murid para Syaikh al-Azhar Kairo, Snouck sampai merasa perlu untuk menyatakan diri sebagai seorang muslim (1885) dan mengganti nama menjadi Abdul Ghaffar. Dengan itu dia bisa diterima menjadi murid para ulama Mekkah. Menurut Van Koningsveld, pemerintah kolonial mengerti benar sepak terjang Snouck dalam ’penyamarannya’ sebagai Muslim. Snouck dianggap oleh kaum Muslim di Nusantara ini sebagai ’ulama’, bahkan ada yang menyebutnya sebagai ”Mufti Hindia Belanda’. Padahal, Snouck sendiri menulis tentang Islam: ”Sesungguhnya agama ini meskipun cocok untuk membiasakan ketertiban kepada orang-orang biadab, tetapi tidak dapat berdamai dengan peradaban modern, kecuali dengan suatu perubahan radikal, namun tidak sesuatu pun memberi kita hak untuk mengharapkannya.”

Tahun 1938, M. Natsir pernah menulis sebuah artikel berjudul: ”Suara Azan dan Lonceng Gereja”. Artikel ini mengomentari hasil Konferensi Zending Kristen di Amsterdam pada 25-26 Oktober 1938, yang juga menyinggung petingnya peran pendidikan Barat dalam menjauhkan kaum Muslim dari agamanya. Natsir mengutip ungkapan Prof. Snouck Hurgronje, dalam bukunya Nederland en de Islam, ”Opvoeding en onderwijs zijn in staat, de Moslims van het Islamstelsel te emancipeeren.” (Pendidikan dan pelajaran dapat melepaskan orang Muslimin dari genggaman Islam).

christiaan_snouck_hurgronje

Snouck Hurgronje juga mendukung upaya kristenisasi terhadap pribumi. Sebuah suratnya yang tertanggal: Leiden 28 Januari 1889 – beberapa bulan sebelum Snouck sendiri datang ke Indonesia – isinya menunjukkan bahwa Snouck menyetujui pemikiran Holle, tokoh Partai Politik Kristen, bahwa Islam adalah bahaya yang sangat besar bagi pemerintah kolonial. Dia menyetujui satu usul Holle, yaitu usaha Kristenisasi daerah yang masih animis, walaupun hal ini harus dilakukan secara tidak langsung dengan sokongan nyata dari pemerintah. (Karel Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke – 19. (Jakarta:PT. Bulan Bintang, 1984), hal. 241 – 242).

Hasil kajian Prof. Uli Kozok terhadap kegiatan misionaris Kristen di daerah Batak menemukan kuatnya dukungan kolonial Belanda terhadap gerakan misionaris didasari oleh pandangan bahwa keislaman dipandang sebagai ancaman terbesar bagi keberlangsungan penjajahan.

“Betapa orang Batak Kristen dapat diandalkan tampak jelas sekarang. Sebagai orang Islam, orang Batak takkan mungkin menjadi rakyat yang patuh pada Belanda. […] memang benar orang Silindung yang Kristen adalah teman setia Belanda, dan pasukan bantuan mereka berperang bersama pasukan Belanda.”. (Prof. Uli Kozok, Utusan Damai di Kemelut Perang, Peran Zending dalam Perang Toba: Berdasarkan Laporan L.I. Nommensen dan Penginjil RMG Lain, Sekolah Tinggi Teologia Jakarta, bekerjasama dengan Pusat Studi Sejarah dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Ecole francaise d,Extreme-Orient, dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal. 106).

Sejarah juga menunjukkan, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa Persatuan sempat ditolak oleh kaum Kristen. J.D. Wolterbeek dalam bukunya, Babad Zending di Pulau Jawa, mengatakan: “Bahasa Melayu yang erat hubungannya dengan Islam merupakan suatu bahaya besar untuk orang Kristen Jawa yang mencintai Tuhannya dan juga bangsanya.” Senada dengan ini, tokoh Yesuit Frans van Lith (m. 1926) menyatakan: “Melayu tidak pernah bisa menjadi bahasa dasar untuk budaya Jawa di sekolah-sekolah, tetapi hanya berfungsi sebagai parasit. Bahasa Jawa harus menjadi bahasa pertama di Tanah Jawa dan dengan sendirinya ia akan menjadi bahasa pertama di Nusantara”. (Seperti dikutip oleh Karel A. Steenbrink, dalam bukunya, Orang-Orang Katolik di Indonesia. Lihat juga buku Van Lith, Pembuka Pendidikan Guru di Jawa, Sejarah 150 th Serikat Jesus di Indonesia (2009).

Identitas peradaban

Melalui buku terbarunya, Prof. Naquib al-Attas kembali menegaskan bahwa jati diri bangsa Melayu-Indonesia sejatinya adalah Muslim. Mereka adalah bangsa Muslim. Identitas dan jati diri Melayu-Islam itu seharusnya dimanfaatkan oleh bangsa Melayu-Indonesia untuk membangun negeri mereka secara sungguh-sungguh sehingga mampu tampil sebagai salah satu peradaban yang kuat di muka bumi.

Jika nilai-nilai Islam disingkirkan, dan “nilai-nilai di luar Islam” ditempatkan sebagai jati diri dan simbol-simbol kebangsaan Indonesia, maka Muslim Indonesia didorong untuk tidak memiliki perasaan memiliki terhadap negeri ini. Padahal, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Itulah yang – misalnya – selama ini terjadi dalam kasus Pancasila. Banyak kaum Muslim dipaksa tidak merasa memiliki Pancasila karena Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah dalam perspektif sekular dan peradaban lain untuk menggantikan Islam.

Tuhan Yang Maha Esa dalam Pancasila (dan Pembukaan UUD 1945) jelas-jelas bernama Allah SWT, dikaburkan makna dan nama-Nya, menjadi “Tuhan apa pun”. Padahal, Allah SWT adalah Tuhan kaum Muslim. Satu-satu-Nya kitab suci di Indonesia yang sejak awal hingga kini memuat nama Tuhan bernama Allah, hanya al-Quran. Kaum Kristen di Indonesia kemudian meminjam kata Allah itu untuk menyebut Tuhan mereka dengan Allah. Tetapi, ‘Allah’ yang disebut kaum Kristen memiliki sifat yang sangat berbeda dengan Allah-nya orang Islam. Sebab, Allah dalam al-Quran tidak pernah mengangkat manusia menjadi Tuhan. Jadi, Tuhan yang resmi disebut nama-Nya dalam Konstitusi UUD 1945 adalah Allah SWT.

Guru besar Ilmu hukum Universitas Indonesia, Prof. Hazairin (alm.), dalam bukunya, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990, cet.ke-6), menulis: “bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah, dengan konsekuensi (akibat mutlak) bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” berarti “Kekuasaan Allah” atau “Kedaulatan Allah”. (hal. 31).

“Negara RI, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara.” (hal. 34).

Garuda-Pancasila

Upaya untuk memisahkan kaum Muslim dari identitas kenegaraan – selama ini – sudah gagal. Ketika Pancasila dipaksakan untuk menggusur agama – dijadikan sebagai worldview dan pedoman amal – maka Pancasila dipaksa untuk berbenturan dengan agama, khususnya Islam.

Tahun 1951, Buya Hamka, pernah menulis satu artikel berjudul “Urat Tunggang Pancasila”, yang ditutup dengan satu kesimpulan :

“Suatu kenyataan, adalah bahwa agama Islam dipeluk oleh golongan terbesar dari bangsa Indonesia. Pengaruh agama Islam berurat berakar pada Kebudayaannya dan adat istiadatnya. Boleh dikatakan bahwa orang tidak mengenal corak lain di Indonesia, kecuali Islam. Pancasila sebagai Filsafat Negara Indonesia, akan hidup dengan suburnya dan dapat terjamin, sekiranya kaum Muslimin sungguh-sungguh memahamkan agamanya, sehingga agama menjadi pandangan dan mempengaruhi seluruh langkah hidupnya…Dan percubaan mencuri jalan air buat menjamin suburnya Pancasila di Indonesia adalah suatu Tahsisul ‘Umyan; laksana raba-rabaan orang buta, di malam gelap gulita. Yang dikandung berceceran, yang dikejar tidak dapat. Maka untuk menjamin Pancasila marilah kita bangsa Indonesia yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, dan Muhammad sebagai Rasul, bersama-sama menghidupkan agama Islam dalam masyarakat kita.” (Hamka, Urat Tunggang Pancasila, (Jakarta: Media Dakwah, 1985).

Wallahu a’lam bil-shawab. (Depok, 14 November 2011).

* Penulis adalah Ketua Program Studi Pendidikan Islam—Program Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

sumber:
http://insistnet.com
http://en.wikipedia.org/wiki/BRIC

%d bloggers like this: