Posts tagged ‘Jayakarta’

Tonggak Sejarah Islam Indonesia: 22 juni 1945 dan 5 Juli 1959

Soekarno-hatta

Soekarno-Hatta

Oleh: Nuim Hidayat

22 JUNI merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Tanggal ini adalah disahkannya Piagam Jakarta, pembukaan UUD 1945 (22 Juni 1945). Selain itu ia adalah hari lahir kota Jakarta, 22 Juni 1527. Hari dimana pahlawan Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Sedangkan 5 Juli 1959 adalah Dekrit Presiden Soekarno yang mengatakan kembalinya berlaku UUD 1945 dan pernyataannya bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dekrit Presiden Soekarno ini merupakan hal yang fundamental, karena hampir tiga tahun (1956-1959) Majelis Konstituante bersidang untuk merumuskan UUD, saat itu tidak mencapai kata sepakat atau korum dalam pengambilan keputusan tentang dasar negara.

Bermula terutama dari kekecewaan tokoh-tokoh Islam dengan sikap Presiden Soekarno yang sepihak membatalkan Piagam Jakarta pada 17-18 Agustus 1945, maka mayoritas rakyat menginginkan diadakannya segera Pemilu. Untuk memilih wakil rakyat dan menyusun UUD negara. Maka pada 29 September 1955 dilaksanakanlah pemilu untuk memilih anggota parlemen dan pada 15 Desember 1955 diadakan pemilu untuk memilih anggota Majelis Konstituante. Pemilu itu diikuti oleh 34 partai politik. (Lihat Erwien Kusuma dan Khairul (Ed.), Pancasila dan Islam : Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante, Baur Publishing, 2008).

Majelis Konstituante itu dilantik pada 10 Nopember 1956 dan melaksanakan sidang terakhirnya 2 Juni 1959, sebelum dibubarkan Presiden Soekarno. Konstituante telah melaksanakan tujuh kali sidang pleno. Satu kali pada tahun 1956, tiga kali sidang pada tahun 1957, dua kali sidang pada 1958 dan satu kali sidang pleno pada tahun 1959.

Salah satu sidang pleno yang paling menarik masyarakat luas dan paling sengit perdebatannya terjadi pada 11 Nopember hingga 6 Desember 1957 yang membahas masalah Dasar Negara. Sidang yang dilaksanakan dalam dua babak itu melibatkan 47 pembicara dalam babak pertama dan 54 pembicara dalam babak kedua. Masing-masing kubu beragumentasi dengan ‘kuat’ pendapatnya tentang dasar negara. Ada tiga kubu di sana. Kubu Pancasila, Kubu Islam dan Kubu Ekonomi Sosialis-Demokrasi.

Kubu yang menginginkan Dasar Negara Pancasila diajukan oleh: PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), Republik Proklamasi, Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, PSI (Partai Sosialis Indonesia), dan IPKI (IKatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bersama 14 faksi kecil lainnya. Mereka mempunyai 274 kursi dalam Majelis Konstituante.

Sementara kubu yang menginginkan Islam sebagai Dasar Negara, mempunyai 230 kursi. Mereka terdiri dari empat faksi besar. Yaitu Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), NU (Nahdhatul Ulama), PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) dan empat fraksi kecil lainnya.

Sedangkan kubu yang menginginkan Dasar Negara Ekonomi Sosialis dan Demokrasi (sesuai pasal 1 dan pasal 33 UUD 1945), hanya mempunyai 10 kursi. Mereka terdiri dari : Partai Buruh, Partai Murba dan Acoma.

800px-1955_elections

persentase perolehan suara parpol pada pemilu 1955 (wikipedia.org)

Karena perdebatan itu begitu alotnya, dan tidak mencapai kata sepakat khususnya untuk dasar negara maka muncullah usulan-usulan dari Presiden Soekarno dan pimpinan TNI Jenderal Abdul Haris Nasution untuk kembali kepada UUD 1945. Usulan itu mengemuka sekitar Juli 1958. Kemudian pada 13 Februari 1959 pada pertemuan masyarakat sipil dan militer di Padang, Nasution mengusulkan hal yang sama, kembali ke UUD 1945. Pada 2 Maret 1959, Perdana Menteri Djuanda mengemukakan kepada parlemen hal yang sama. Begitu pula Presiden Soekarno dalam pidatonya di Majelis Konstituante 22 April 1959, menghimbau Majelis Konstituante untuk kembali kepada UUD 45. Di situ ia memberikan pidato panjangnya berjudul Res Publica sekali lagi Res Publica.

Terhadap usulan pemerintah ini, tentu saja faksi pro Soekarno, PNI dan PKI serta merta menyetujuinya.  Faksi Islam menginginkan Konstutante tetap bekerja menyelesaikan pekerjaannya semula. Mereka tidak menerima UUD 45 tanpa revisi (modifikasi). Maka mereka mengambil kesempatan untuk memasukkan kembali tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang dihilangkan Soekarno cs pada 17-18 Agustus 1945. Yaitu kata-kata: “(Ketuhanan) dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”.  Faksi Islam menyatakan bahwa mereka menerima kembali UUD 1945, dengan catatan Piagam Jakarta dicantumkan dalam UUD 45 dan mempunyai kekuatan hukum sebagai bagian darinya.

Menanggapi usulan faksi Islam itu, maka PM Djuanda pada 22 April 1959 dalam keterangannya menjawab pertanyaan-pertanyaan wakil-wakil Islam di Majelis Konstituante menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan oleh karena itu memberi dasar bagi pelaksanaan hukum agama. (lihat (Lihat Erwien Kusuma dan Khairul (Ed.), Pancasila dan Islam : Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante, Baur Publishing, 2008).

Keterangan pemerintah yang ‘sepihak’ itu (tanpa landasan tertulis) tentu saja belum memuaskan faksi Islam. Ketua Fraksi Islam di Majelis Konstituante yang saat itu dijabat KH Masjkur (dari NU) mengusulkan agar tujuh kata itu masuk dalam Pembukaan UUD 1945. Maka diambillah pemungutan suara di Konstituante. Hasilnya 201 pro dan 265 kontra dari 470 anggota Konstituante yang hadir. Fraksi Islam kalah tipis.  Hal itu menunjukkan pertentangan yang keras dari Kubu Islam dan Kubu Pancasila dalam menyikapi rumusan Piagam Jakarta.

Usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945, tanpa revisi, juga dilaksanakan pemungutan suara di Majelis Konsituante. Konstituante bahkan melakukan tiga kali pemungutan suara. Pada 30 Mei 1959, hasilnya 269 pro dan 199 kontra. 1 Juni 1959 hasilnya 264 pro dan 204 kontra. Dan terakhir pada 2 Juni 1959, 263 pro kembali UUD 45 dan 203 kontra. Karena kemenangan kurang dari 2/3 suara –sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45—maka hasil pemungutan suara itu tidak ada yang menang.

Beberapa anggota Konstituante dari kubu pro Pancasila, PNI, PKI dan IPKI menyarankan agar Konstituante membubarkan diri. Banyak diantara mereka menyatakan tidak akan hadir pada sidang-sidang Konstituante berikutnya. Maka pemungutan suara pada 2 Juni 1959 itu, adalah sidang terakhir Majelis Konstituante.  Dari kubu Islam, Masyumi dan NU, berharap agar Konstituante menyelesaikan pekerjaannya menyelesaikan konstitusi baru. Beberapa anggota Konstituante mengusulkan kepada pemerintah memberi kesempatan kepada mereka untuk bersidang sampai Maret 1960.

Maka pimpinan TNI dan wakil-wakil Konstituante mengusulkan kepada presiden Soekarno agar mengeluarkan dekrit.  Menteri Penerangan Roeslan Abdulgani menghadap Soekarno yang sedang berkumjung ke Tokyo, untuk memberi laporan tentang perkembangan politik dalam negeri. Presiden pun segera pulang ke tanah air pada 29 Juni 1959. Rumusan dekrit itu akhirnya ditandatangani pada 4 Juli 1959 dan diumumkan di Istana Merdeka Jakarta pada 5 Juli 1959.

Untuk mengakomodasi usulan-usulan dari berbagai fraksi di Konstituante, maka Dekrit Presiden itu terdiri dari lima pertimbangan. Pertama, bahwa Konstituante tidak dapat mengambil keputusan yang diperlukan, yaitu mayoritas dua pertiga mengenai usul kembali ke UUD 45. Kedua, bahwa sebagian besar anggota Konstituante menolak menghadiri rapat-rapat selanjutnya, sehingga Konstituante tidak dapat meneruskan tugasnya. Ketiga, oleh karena itu telah timbul situasi yang berbahaya bagi kesatuan dan kesejahteraan negara. Keempat bahwa dengan dukungan sebagian besar rakyat serta dikukuhkan oleh keyakinannya sekarang, Presiden harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan negara. Kelima bahwa Presiden yakin bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan kesatuan dari Konsitusi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, Presiden mendekritkan bahwa Konstituante dibubarkan dan menetapkan kembali secara resmi UUD 1945 sebagai UUD negara.

Jadi bisa dilihat, akhirnya presiden berusaha mengambil jalan tengah antara kubu Islam yang setuju dengan Piagam Jakarta dan kubu Pancasila yang menolak Piagam Jakarta. Kubu PNI-PKI-IPKI dan kubu Masyumi-NU. Mewadahi suara Fraksi Islam yang suaranya hampir sama dengan Fraksi Pancasila, maka Presiden dalam dekritnya menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan kesatuan dari konstituasi tersebut. Dan tentu dengan dekrit ini dalam konteksnya saat itu, maka sesuai dengan usulan fraksi Islam, dekrit presiden ini mempunyai kekuatan hukum. Maka berlakunya hukum-hukum Islam saat ini –dan seterusnya- di tanah air mempunyai status hukum yang kuat. Selain tentu saja dalam Pancasila sendiri terdapat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menurut proklamator Bung Hatta bermakna Tauhid.

Inilah yang dikhawatirkan kalangan Kristiani dalam tabloidnya: “Kita memerlukan presiden yang tegas dan berani menentang segala intrik atau manuver-manuver kelompok tertentu yang ingin merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Ketika kelompok ini merasa gagal memperjuangkan diperlakukannya “Piagam Jakarta”, kini mereka membangun perjuangan ini lewat jalur legislasi. Mereka memasukkan nilai-nilai agama mereka ke dalam perundang-undangan.  Kini ada banyak UU yang mengarah kepada syariah, misalnya UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Sisdiknas, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah (SUKUK), UU Yayasan, UU Arbitrase, UU Pornografi dan Pornoakasi, dan lain-lain. Apapun alasannya semuanya ini bertentangan dengan prinsip dasar negara ini.” (Tabloid Kristen, Reformata edisi 110/2009).

Seorang penulis Kristen, IJ Setyabudi, dalam bukunya Kontroversi Nama Allah – (lihat buku Adian Husaini, Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam)-  mengakui keunggulan tokoh-tokoh Islam dalam perumusan sila pertama Pancasila. Ia menulis: “Lalu siapa sebenarnya yang lebih cerdas dan menguasai ruang persidangan ketika merumuskan Sila Pertama itu? Sangat jelas Bapak-Bapak Islam lebih cerdas dari Bapak-Bapak Kristen karena kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu identik dengan “Ketuhanan Yang Satu!” Kata Maha Esa itu memang harus berarti satu. Oleh sebab itu tidak ada peluang bagi keberbagaian Tuhan. Umat Kristen dan Hindu harus gigit jari dan menelan ludah atas kekalahan Bapak-Bapak Kristen dan Hindu ketika menyusun Sila Pertama itu.” *

Penulis adalah Master Jurusan Politik dan Hubungan Internasional Timteng, UI

Artikel terkait: Piagam Jakarta, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Dan Semangat ‘Piagam Jakarta’, SYARI’AT ISLAM DAN UPAYA PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA, Sejarah Pancasila, DINAMIKA KONSTITUSI INDONESIA, Menelusuri Jejak Khilafah Dan Penerapan Syariah Islam Di Indonesia, HUKUM ISLAM DI INDONESIA; DULU DAN SEKARANG, HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA.

http://www.hidayatullah.com

Fase Penyebaran Islam di Nusantara

Oleh: Alwi Alatas

PENYEBARAN Islam di Nusantara, termasuk di pulau Jawa, biasanya digambarkan sebagai penyebaran yang bersifat damai. Dengan kata lain, Islam tersebar di wilayah ini tanpa melalui peperangan sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, dan Asia Tengah. Penyebaran yang damai ini dilihat oleh sebagian orang sebagai hal yang positif, karena membantu terbentuknya karakteristik Islam yang cenderung damai dan toleran. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai kelemahan. Pola dakwahnya yang cenderung kurang tegas dalam aspek aqidah dianggap telah menyebabkan banyaknya percampuran nilai-nilai lokal yang tidak Islami dengan nilai-nilai dan praktek agama Islam.

Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya memang dilakukan oleh para pedagang Muslim yang melakukan aktivitas perdagangan hingga ke wilayah ini. Karena mereka bukan merupakan ulama atau dai yang mengkhususkan diri untuk menyebarkan Islam, maka perkembangan Islam di Nusantara pada awalnya juga berlangsung relatif lambat. Walaupun para pedagang dari Timur Tengah telah melalui Selat Melaka sejak sebelum munculnya Islam di Jazirah Arab, Islam tersebar di Nusantara dalam waktu yang relatif lambat. Hal ini disebabkan faktor jarak yang jauh antara pusat pertumbuhan Islam di Jazirah Arab dengan wilayah Nusantara. Sebagaimana Geoffrey Blainey menggambarkan betapa tirani jarak (tyranny of distance) telah membentuk sejarah negerinya, Australia, tirani jarak juga sebetulnya ikut membentuk sejarah perkembangan Islam di Nusantara.

Terlepas dari jarak yang jauh dan lambatnya perkembangan Islam di Nusantara, secara bertahap dan pasti pengaruh agama ini semakin kuat dan meluas di Nusantara. Keberadaan para pedagang Muslim diterima dengan baik oleh para penguasa dan masyarakat kerajaan Hindu-Budha di Nusantara. Sejak abad ke-7 pesisir Sumatera telah memiliki sebuah pemukiman Arab Muslim, dan sebagian dari pedagang ini melakukan pernikahan dengan perempuan-perempuan setempat (Azra, 1994: 29). Seiring dengan semakin berkembangnya komunitas Muslim di wilayah ini, pada gilirannya muncul dan berkembang juga kerajaan Islam di Sumatera.

Pola yang hampir sama berlangsung juga di Pulau Jawa, walaupun dalam waktu yang lebih lambat dibandingkan dengan Sumatera. Daya tarik perdagangan dan interaksi dengan para pedagang Muslim dari luar mendorong para penguasa kota-kota kecil di pesisir Jawa masuk Islam dan mengarahkan rakyatnya untuk melakukan hal yang sama (Taylor, 2005: 157-8). Di Pulau Jawa, wilayah pesisir yang merupakan simpul-simpul perdagangan regional dan internasional menjadi wilayah yang paling kuat dan menonjol Islamnya (Bosquet, 1940: 1).

Perkembangan Islam menjadi semakin kuat dengan datangnya para ulama dan dai yang mengkhususkan diri dalam penyebaran Islam. Kebanyakan ulama dan dai ‘profesional’ yang datang ke Nusantara ini adalah dari kalangan penganut tasawuf. Para dai ‘profesional’ ini datang ke Nusantara pada abad ke-12 dan ke-13. Kedatangan orang-orang yang mengkhususkan diri dalam penyebaran Islam ini menyebabkan proses Islamisasi di Nusantara mengalami percepatan yang signifikan antara abad ke-12 dan ke-16 (Azra, 1994: 31). Penyebaran Islam yang semakin pesat serta kemunduran yang dialami oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Budha pada gilirannya mendorong terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam lokal. Beberapa waktu kemudian, kerajaan-kerajaan Islam berkembang semakin pesat, sementara kerajaan-kerajaan Hindu-Budha terus mengalami kemunduran dan akhirnya lenyap dari sebagian besar wilayah Nusantara.

Bersamaan dengan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam, penyebaran Islam di Nusantara memasuki fase baru, yaitu politik dan militer. Walaupun aktivitas militer atau jihad berjalan beriringan dengan, dan barangkali tidak lebih dominan dibandingkan, penyebaran melalui dakwah dan pengajaran, aktivitas ini memiliki peranan yang cukup penting untuk diperhatikan.

H.J. de Graaf menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara terjadi melalui tiga cara yang berlangsung secara kronologis, Yang pertama adalah penyebaran melalui perdagangan (by the course of peaceful trade). Yang kedua melalui dakwah para dai dan kaum sufi (by preachers and holy men). Yang ketiga melalui kekuatan dan peperangan (by force and the waging of war) (de Graaf, 1970: 123-4)

Untuk kasus di Jawa misalnya, penyebaran Islam melalui kekuatan militer telah terjadi sejak awal keberadaan kerajaan Islam di wilayah itu, dalam hal ini Kerajaan Demak.

Hal ini terjadi kurang lebih pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Namun cara-cara militer ini tidak dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat penyebaran Islam, melainkan karena adanya ancaman dari kerajaan lain. Pada masa itu, Kerajaan Padjadjaran yang menganut Hindu berusaha menghalangi penyebaran Islam di wilayahnya dengan cara membatasi para pedagang Muslim yang datang ke kota-kota pelabuhan yang dikuasainya. Selain itu, Padjadjaran juga berusaha menjalin kerjasama dengan pihak Portugis yang sejak tahun 1511 telah menguasai wilayah Malaka. Dalam salah satu perjanjiannya, Kerajaan Padjadjaran berjanji memberi bantuan lada setiap tahunnya kepada Portugis dan memberi mereka ijin untuk membangun sebuah benteng di wilayah kerajaannya. Sebagai imbalannya, Portugis diminta membantu Padjadjaran secara militer jika yang terakhir ini mendapat serangan dari Kerajaan Demak atau yang lainnya.

Adanya perjanjian ini dilihat oleh Demak sebagai sesuatu yang akan membahayakan eksistensi Islam di Jawa dan Nusantara. Mereka sudah melihat apa yang telah dilakukan Portugis terhadap Kerajaan Malaka. Karenanya Demak tidak ingin hal yang sama juga terjadi di Pulau Jawa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Demak memutuskan untuk mengambil alih pesisir Utara Padjadjaran. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan pembatasan terhadap para pedagang Muslim yang hendak berniaga di sana dan juga untuk menutup peluang masuknya Portugis ke wilayah itu.

Pada tahun 1524-1525, Sultan Demak, Trenggana, mengutus Sunan Gunung Djati dengan membawa pasukan menuju ke wilayah Banten yang ketika itu merupakan wilayah bawahan Padjadjaran. Penguasa Banten ternyata menerima kedatangan Sunan Gunung Djati dan membantu proses Islamisasi di wilayah itu. Pada tahun berikutnya Banten menjadi kerajaan bawahan Demak.

Langkah selanjutnya yang diambil adalah usaha menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang paling menonjol di wilayah kekuasaan Padjadjaran pada masa itu. Serangan terhadap Sunda Kelapa dilakukan pada tahun 1527 di bawah kepemimpinan Fatahilah yang merupakan menantu Sunan Gunung Djati. Bersama sejumlah hampir 1.500 tentara, Fatahilah berhasil merebut kota pelabuhan itu dari tangan Padjadjaran. Sejak itu, nama Sunda Kelapa berganti menjadi Jayakarta yang merupakan cikal bakal kota Jakarta (Zakaria, 2010: 34-40).

Sejarah di atas menjelaskan beberapa hal kepada kita. Jihad dan tindakan militer tidak hanya berlaku pada proses penyebaran Islam di Nusantara, tetapi juga secara langsung melibatkan tokoh ulama dan wali yang menonjol. Peran Sunan Gunung Djati dan menantunya dalam pembebasan Banten dan Sunda Kelapa menjadi contoh yang nyata untuk ini. Walaupun para wali dan ahli tasawuf biasanya lebih banyak dihubungkan dengan dunia ibadah dan akhlak, ternyata hal itu tidak menghalangi mereka dari aktivitas politik dan militer.

Bagaimanapun, perlu juga disadari bahwa jihad dan aktivitas militer tidak serta merta dilakukan oleh para pemimpin Muslim pada masa itu. Walaupun syariat jihad telah ada dalam Islam sejak lebih dari delapan abad sebelumnya, komunitas Muslim tidak melakukan agresi militer atau sikap memerangi terhadap pihak yang memusuhi melainkan setelah adanya kondisi tertentu. Mereka mengambil langkah itu ketika keadaan menuntut mereka untuk melakukannya, yaitu adanya bahaya yang mengancam eksistensi mereka. Selain itu, peranan militer baru dilakukan ketika sudah adanya suatu kerajaan Islam dan kerajaan tersebut memiliki perimbangan kekuatan dengan kerajaan lain yang mengancamnya. Jadi hal tersebut tidak dilakukan secara sporadis tanpa mempertimbangkan peta kekuatan yang ada serta tuntutan untuk melakukannya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Islam telah berkembang dengan pesat di Nusantara melalui tahap pembentukan kekuatan ekonomi, pembangunan kekuatan spiritual dan keilmuan, dan pada akhirnya perwujudan kekuasaan politik dan jihad (militer). Namun tampaknya pada masa-masa belakangan ini, dua aspek yang awal, yaitu kekuatan ekonomi dan spiritual, cenderung diabaikan oleh masyarakat Muslim di Nusantara. Yang menjadi perhatian utama tinggal yang terakhir saja. Itu pun mungkin tanpa diiringi dengan pengertian yang tepat serta strategi yang jitu. Wallahu a’lam.*/Kuala Lumpur, 12 Jumadil Akhir 1432/ 15 Mei 2011

Penulis adalah kolumnis hidayatullah.com, kini sedang mengambil program doktoral bidang sejarah di Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia

Daftar Pustaka

Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII
dan XVIII, Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia. Bandung:
Mizan. 1994.
Bousquet, G.H. A French view of the Netherlands Indies. London: Oxford University
Press. 1940
de Graaf, H.J. “South-East Asian Islam to the eighteenth century,” dalam P.M. Holt, Ann
K.S. Lambton and Bernard Lewis (eds.). The Cambridge History of Islam, vol. 2.
Cambridge: Cambridge at The University Press. 1970).
Taylor, Jean Gelman. “The Chinese and the early centuries of conversion to Islam in
Indonesia,” dalam Tim Lindsey and Helen Pausacker (eds.). Chinese Indonesians:
Remembering, distorting, forgetting. Singapore: Institute of Southeast Asian
Studies. 2005.
Zakaria, Mumuh Muhsin. Priangan Abad ke-19 dalam Arus Dinamika Sosial-Ekonomi.
Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, tidak
dipublikasikan. Bandung. 2010.

sumber: http://hidayatullah.com

%d bloggers like this: