Posts tagged ‘JIL’

Kajian Politik : Kenapa Kita Harus Curiga Pada PKS?

Logo-PKS-mdi

Logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Oleh : Sigit Kamseno

Selepas pembantaian rakyat sipil oleh rezim kudeta militer di Mesir beberapa waktu lalu, kalangan aktivis Islam Indonesia dibuat geger oleh kicauan dua tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) di jagad Twitter. Dua intelektual muda JIL itu, Ulil Abshar Abdalla dan Zuhairi Misrawi berkicau tentang bahaya kaum islamis bagi negara dan bangsa Indonesia.

Zuhairi Misrawi mengatakan dalam akun twitternya, “kaum Islamis di negeri ini patut bersyukur, karena kita tidak akan membunuh mereka. Di Mesir, mereka dibunuh dan dinistakan”. Kontan saja kicauan yang berbau fasisme itu mengundang kritikan di sosial media.

Twit Ulil Abshar Abdalla menjelaskan siapa ‘kaum Islamis’ yang dimaksud. Dalam twitternya, mantan koordinator JIL itu mengatakan: ““Tak mau Indonesia mengalami problem Mesir? Jangan biarkan kekuatan Islamis membesar di Indonesia. Itu kata kuncinya,” di waktu berbeda Ulil sampaikan, “Tugas kita adalah melakukan kritik terus-menerus agar ideologi Islamis di Indonesia yang dibawa PKS tak meluas pengaruhnya,” kicau @ulil.

Kita tidak akan bahas bagaimana reaksi kelompok-kelompok gerakan Islam terhadap kicauan dua tokoh paling moncer di Jaringan Islam Liberal itu, tanggapan Fahri Hamzah, wakil Sekjen PKS, cukup mewakili bagaimana PKS menghadapi kicauan tokoh muda yang pemikirannya tidak populer di kalangan Nahdlatul Ulama tersebut.

Dalam akunnya, @Fahrihamzah katakan: “ulil dan kawan-kawan gak usah khawatir dengan PKS, sebab prosedur menjatuhkannya ada dalam jadwal demokrasi kita..,” kicaunya.

Dari ‘perang maya’ tersebut menarik memang melihat fakta bagaimana seorang Fahri Hamzah dari kalangan Islamis mengedepankan sistem demokrasi untuk menerima peralihan kekuasaan, “prosedurnya ada dalam jadwal demokrasi kita” katanya., namun pada saat yang sama seorang liberalis dan pembela asas-asas demokrasi seperti Zuhairi dan Ulil justru terkesan mencari-cari celah untuk membenarkan kudeta terhadap pemerintah yang dipilih secara sah dan konstitusional melalui prosedur-prosedur demokrasi. Kicauan Ulil dan Misrawi ini berbanding terbalik dengan apa yang kerap mereka presentasikan dalam seminar-seminar mengenai penerimaan terhadap demokrasi, prinsip-prinsip egalitarianisme, humanisme, dst. Padahal pada zaman modern dan manusiawi ini, kita semua tahu, jika boleh mengutip Fahri Hamzah, “untuk atau atas nama apapun kepemimpinan sipil haram dijatuhkan secara militer apalagi dengan alasan kepuasan publik. Survey boleh menunjukkan kepuasan di bawah 50% kepada presiden @SBYudhoyono tapi dia haram dijatuhkan secara kudeta. Presiden di negara demokrasi hanya bisa dijatuhkan via pemilu atau karena melakukan pelanggaran hukum berat.”

Ketakutan terhadap PKS

Saya mencoba memahami ketakutan Ulil, Misrawi, dan kalangan yang satu mazhab dengan mereka secara pemikiran terhadap kekuatan islamis-terutama PKS. Tampaknya PKS dalam pandangan kelompok liberal adalah gerakan Islam yang hanya memanfaatkan prosedur-prosedur demokrasi untuk kemudian menghilangkan demokrasi itu sendiri ketika sudah mendapatkan kekuasaan. Ketakutan kalangan liberal terhadap PKS bisa kita lihat dalam banyak artikel, misalnya tulisan Ahmad Najib Burhani “Piagam Jakarta, dan Piagam Madinah” yang dimuat di salah satu koran Nasional tahun 2004. Juga artikel “Memahami Realitas PKS” karya Happy Susanto (2008) di situs Jaringan Islam Liberal yang mengatakan bahwa PKS secara pure hanya mengadopsi ideologi timur tengah tanpa adanya “indigenisasi” dengan konteks “kekinian dan kedisinian” Indonesia.

Memang di sinilah kelemahan demokrasi. Sistem politik dari Yunani kuno tersebut tidak memiliki ‘self defence mechanism’ atau mekanisme pertahanan diri. Demokrasi akan membiarkan siapapun mengikuti kontestasi pemilu, bahkan kepada kelompok yang paling tidak demokratis sekalipun. Demokrasi secara sah akan—dan harus—mengakuinya secara konstitusional. Dan ketika pemenang pemilu justru membunuh demokrasi itu sendiri di parlemen melalui voting untuk mengganti konstitusi negara dengan sistem selainnya, maka pada waktu itu demokrasi tidak bisa menolong dirinya sendiri.

Hal inilah yang ditakutkan oleh kelompok liberal. Tetapi cara pandang “anak-anak JIL” ini menjadi absurd, ketika pada saat yang sama kelompok kecil ini justru mengakui rezim kudeta Mesir yang terang benderang menodai kanvas demokrasi kita di mana militer melakukan coup d’etat terhadap Presiden Mursi, pemenang sah Pemilu Mesir. Sungguh anomali ketika kita melihat, Fahri Hamzah yang berasal dari kalangan Islamis, justru lebih demokratis daripada Ulil dan Misrawi dari kelompok JIL. Anomali karena selama ini kalangan liberal acapkali menuding kalangan Islamis sebagai kelompok yang tidak demokratis. Terang sudah mana yang betul-betul demokratis, dan mana yang sekadar lips service.

Kenapa Curiga pada PKS?

Melihat keberadaan PKS dalam konteks demokrasi kita memang menarik. Para pengamat politik mengidentifikasi PKS dengan sebutan kaum Islamist democrat (Demokrat Islamis), yakni kelompok Islam yang menjalankan demokrasi, setidaknya demokrasi elektoral, tetapi tetap memperteguh identitas dan agenda-agenda Islam ke dalam kehidupan publik (Mujani, 2004). Istilah islamist democrat ini menurut pengamat politik senior Saiful Mujani, adalah suatu contradictio interminis, atau ungkapan yang mengandung pengertian kontradiktif di dalam dirinya.

Tentu mudah dipahami mengapa fenomena islamis democrat disebut sebagai sebuah kontradiksi, karena selama ini pattern yang terbentuk antara gerakan Islam dan demokrasi adalah dua hal tidak pernah bisa bertemu. Kita bisa melihat pandangan-pandangan tersebut melalui pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir, Jamaah Ansharut Tauhid, dan kelompok-kelompok anti demokrasi lainnya.

Padahal dalam konteks PKS kita akan menemukan pandangan lain. Membahas bagaimana relasi Islam-Negara dalam kacamata PKS adalah hal yang menarik. Lihat bagaimana Anis Matta, Presiden PKS itu memosisikan demokrasi dalam kacamata yang lebih luas alih-alih sempit pikir seperti Hizbut Tahrir yang menghinadina demokrasi sejak awalnya. Dalam kacamata Anis Matta sebagaimana tertuang dalam bukunya Menikmati Demokrasi, demokrasi adalah sebuah kanvas di mana semua orang boleh melukis.

“Semua individu dalam masyarakat demokrasi sama dengan individu lain. Semua sama-sama bebas berpikir, berekspresi, bertindak, dan memilih jalan hidup. Tidak boleh ada rasa takut, ada tekanan, terutama dari militer. Kebebasan hanya dibatasi oleh kebebasan yang sama.”

Anis melanjutkan, “Namun kebebasan (dalam demokrasi) ini ada harganya. Para pelaku dakwah memang bebas menjalankan dakwahnya. Tetapi pelaku kemungkaran juga bebas melakukan kemungkaran. Yang berlaku di sini bukan hukum benar-salah, tapi hukum legalitas. Sesuatu itu harus legal, walaupun salah. Dan sesuatu itu benar tapi tidak legal, adalah salah. Jadi tugas kita adalah bagaimana mempertemukan antara kebenaran dan legalitas. Bagaimana menjadikan sesuatu yang haram dalam pandangan agama, menjadi tidak legal dalam pandangan hukum positif, dan apa yang diperbolehkan oleh agama menjadi legal dalam hukum positif itu.”

Dari pandangan Anis tadi, tampak jelas bagaimana PKS menerima demokrasi sebagai bagian dari cara mereka menyampaikan aspirasi. Sama persis dengan apa yang berada dalam benak kalangan sekuler yang juga menyampaikan aspirasinya lewat demokrasi. Yang berbeda dari keduanya hanya pada tataran ide apa yang diperjuangkan. Dan memang karena itulah demokrasi diperlukan: sebagai melting pot dari ragam ide yang tumbuh di masyarakat. PKS menyampaikan apa yang diinginkannya melalui prosedur demokrasi yang sah dan konstitusional, seraya tetap menghargai keragaman dan multikulturalitas dalam masyarakat. Itulah mengapa PKS menerima demokrasi sebagai sarana perjuangan.

Lihat bagaimana Fahri Hamzah dalam buku tebalnya berjudul, “Negara, Pasar dan Rakyat” (2010) menggambarkan demokrasi, “demokrasi sejalan dengan ide modernisasi yang menuntut adanya perubahan di segala bidang kehidupan. Tradisi Islam bukanlah warisan kaku yang hanya mempertahankan corak klasiknya. Meski pada awalnya Islam tidak mengenal prinsip demokrasi, namun gagasan universal demokrasi sejalan dengan prinsip Islam… tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Dalam prinsip Islam elemen-elemen demokrasi meliputi prinsip-prinsip tertentu seperti syura, musawah, adalah, amanah, masuliyah, dan hurriyah.”

Pandangan realistis dan akomodatif semacam ini terhadap demokrasi sejatinya sejalan dengan pandangan seorang ulama dunia yang cukup dihormati di Indonesia, yaitu Syaikh Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya Fiqh Daulah (Fikih Negara)

Khilafah versus Nation State

Menarik sekali apa yang dikatakan oleh John L.Esposito, dalam bukunya Islam and Politics (1985) Esposito mengatakan bahwa di kalangan kelompok-kelompok Islam terdapat kesamaan mengenai “bukan negara Islam”, tetapi justru terdapat perbedaan mengenai “negara Islam”. Apakah ia harus berbentuk Negara trans-nasional atau bolehkah berbentuk nation-state (Negara bangsa)?

Di kalangan gerakan Islam, terma khilafah paling nyaring disuarakan oleh Hizbut Tahrir (HT) sekalipun tidak tampak jelas mau dibawa ke mana arah perjuangan tersebut setelah HT berdiri sejak 1953. Impian tentang khilafah sebagai negara yang adil, makmur, sejahtera, memang membuai sebagian masyarakat. Kejenuhan terhadap realitas yang senjang, kekacauan sosial, dan sebagainya membuat sebagian orang memilih hidup dalam romantisme masa lalu, dan terbuai dalam keindahan masa depan seraya mencela zaman ini.

Jauh sebelumnya, hal serupa sebetulnya telah terimajinasikan dalam benak seorang filosof Muslim, Al-Farabi (870-950) yang memimpikan sebuah negara damai, adil makmur, sejahtera, dan seribu keutamaan lainnya yang ia tuangkan dalam sebuah kitab berjudul Araa Ahl l-Madiinah al-Fadhilah. Sebegitu indahnya Negara tersebut hingga ide al-Farabi itu lebih sering dikritik sebagai sebuah utopia.

Sekalipun sebetulnya secara performa luar kader PKS agak mirip dengan Syabab Hizbut Tahrir, namun pandangan dua kelompok dari gerakan Islam ini rupanya berbeda. Mudah untuk memahami bahwa sebagai gerakan ekstra parlemen yang pekerjaannya “hanya mengkritik”, tentu mudah bagi HT untuk bekerja dan menawarkan solusi-solusi di ranah wacana semata. Dan kita akan paham bahwa negara trans nasional yang didirikan HT akan menjadi “negara yang menakutkan” karena kelompok ini memiliki pandangan untuk membentuk sebuah negara super power “satu negara untuk seluruh dunia Islam” sebagaimana makna khilafah yang dicetuskan oleh pendiri HT, Taqiyuddin an-Nabhani (1909-1979). Artinya selepas kekhilafahan berdiri, maka berikutnya akan terjadi penaklukan-penaklukan ke seluruh dunia untuk melebarkan wilayah kekuasaannya.

PKS tidak memahami khilafah dalam definisi sedemikian. Lihat bagaimana seorang pendiri PKS, Hidayat Nur Wahid menjawab ketika ditanya tentang pandangannya mengenai pemerintahan Islam:

“Jangan berpolemik mengamandemen UUD 1945 untuk menghadirkan pemerintahan Islam (khilâfah Islâmiyah). Kita sudah lelah dengan polemik, akan lebih bijak jika berkonsentrasi untuk melaksanakan ajaran agama. Lebih penting adalah agar seluruh masyarakat Indonesia melaksanakan ajaran agama seperti dalam pasal 29 UUD 1945. Jika agama dilaksanakan oleh semua umat beragama pada tingkat moral dan etos kerja saya kira akan membawa dampak positif bagi moral bangsa.”

Lebih tegas tentang khilafah, HNW melanjutkan:

“Pada zaman sekarang ini, apakah yang namanya kekhalifahan harus berwujud dengan nama khilâfah, bukankah negara republik atau kerajaan pada skala tertentu bisa disebut khilâfah? Apapun namanya, republik atau kerajaan, kalau di situ terlaksana dengan baik nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, keislaman, pemberdayaan, tidak terjadi praktek-praktek korupsi, penindasan, kezhaliman, nepotisme, tirani, dan kemudian terjadi mekanisme kepemimpinan yang islami, bisa disebut sebagai kekhalifahan itu sendiri. Dalam konteks Indonesia yang sudah berbentuk republik, tidak perlu lagi diubah namanya menjadi kekhalifahan.”

Melihat pandangan HNW ini, tak perlu rasanya kita menaruh curiga bahwa jika PKS berkuasa maka NKRI akan hilang diganti dengan Negara agama. Tentu saja pandangan seorang agamawan jebolan Gontor yang telah menghabiskan masa sarjana hingga doktoralnya di Universitas Islam Madinah itu tentulah bukan tanpa pengetahuan. Dalam beberapa konteks, nation-state (Negara bangsa) dengan khilafah sebetulnya tidak perlu saling menegasikan.

Mari kita lihat bagaimana pada tahun 912 M, di Spanyol ‘Abd al-Rahmân al-Nâsir mulai menggunakan gelar khalîfah. Padahal pada waktu yang sama kekhalifahan Bani ‘Abbâsiyyah masih berlangsung di bawah pengaruh Bani Buwaihi. Bahkan pada periode 912-1013, khilâfah Islâmiyah di Spanyol ini telah mencapai puncak kejayaan dan menyaingi Daulah ‘Abbâsiyyah di Baghdâd. Demikian pula halnya yang terjadi pada masa Dinasti ‘Utsmâniyyah di Turki. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani berlangsung, berdiri dua pemerintahan Islam, yakni Dinasti Syafawi di Persia, dan Dinasti Mughal di India. (Badri Yatim, 2001)

Kemunculan Kerajaan Syafawi di Persia dan Dinasti Mughal di India yang menyaingi Dinasti Utsmani ini, memiliki konteks yang sama dengan kekhilafahan Islam di Spanyol, yakni keberlangsungan pemerintahan Islam secara bersamaan pada era yang sama, di tempat yang berbeda. Oleh karena itu, sebagaimana di Spanyol, kedua Dinasti ini juga dapat disebut sebagai “khilâfah Islâmiyyah”. Artinya adalah, pada masa itu terdapat begitu banyak pemerintahan Islam, sehingga jika pada konteks kekinian kekhilafahan dibentuk berdasarkan “kekhilafahan-kekhilafahan kecil”, maka itu tidak bertentangan dengan fakta historis di atas.

Demikian juga jika kita melihat bagaimana pandangan Anis Matta tentang symbol agama sebagai nama Negara. Anis Mengatakan “jika substansi telah cukup mewakili nama, maka tak perlu nama mewakili substansi tanpa menafikan nama”

PKS Memperjuangkan Masyarakat Madani

Adalah Azyumardi Azra, Guru Besar Sejarah UIN Jakarta yang merasa beruntung mendapat kesempatan mendalami PKS ketika diundang dalam Milad ke-10 sehingga bisa mengetahui apa sebetulnya tujuan Partai Islam terbesar di Indonesia itu.

Mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan begini:

Negara Indonesia bagaimanakah yang dicita-citakan PKS? Jawabannya jelas dalam tujuan pendirian PKS: ”Tujuan didirikannya PK Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. PK Sejahtera menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke”.

‘Masyarakat madani’. Inilah salah satu kata kunci untuk lebih memahami PKS. Apa yang dimaksud PKS dengan ‘masyarakat madani’? Masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara.

Pengertian genuine dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang terikat dalam ukhuwah Islamiyyah (ikatan keislaman), ukhuwah wathaniyyah (ikatan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyyah (ikatan kemanusiaan) dalam bingkai NKRI”.

Dengan platform ini, sekali lagi, jelas, PKS tidaklah bertujuan membentuk ‘negara Islam’ atau yang semacamnya, melainkan bertujuan membentuk masyarakat madani. Jelas pula, masyarakat madani yang diinginkan PKS adalah masyarakat madani yang berbasiskan agama (religious-based civil society); bukanlah masyarakat sipil atau masyarakat kewargaan yang dalam sejumlah wacana tentang civil society tidak memiliki konotasi apalagi hubungan dengan agama. Konsep masyarakat madani yang akhir ini pada dasarnya merupakan teoretisasi dari pengalaman di Eropa Timur dan Amerika Latin.

Jadi, kita perlu paham bahwa yang diperjuangkan PKS adalah masyarakat madani. Sebuah kehidupan sosial bermasyarakat yang merujuk pada kehidupan pada masa Nabi di Madinah. Bukan lagi pada masa khilafah. Masyarakat madinah adalah masyarakat yang plural, terdiri dari beragam suku dan agama namun hidup bersatu dalam sebuah Negara yang konstitusional dalam sebuah konsensus bersama.

Jika masyarakat semacam ini menjadi inspirasi, tentu saja karena didasari religiusitas masyarakat kita, maka NKRI akan tetap ada, tetap berbhinneka tunggal ika. Jadi tidak perlu paranoid dengan gerakan Islamis democrat.

Partai Islam memperjuangkan idenya, sebagaimana partai selainnya juga memperjuangkan idenya. Semua berkontestasi di dalam pemilu yang sah dan konstitusional.

Jika sudah begitu, Kenapa kita harus curiga pada PKS?

http://m.dakwatuna.com

Burhanuddin Muhtadi : Membela Orientalis, Memojokkan Intelektual Islam?

gal994894051

Oleh: Nuim Hidayat

SETELAH berselancar internet, mencari berita dan berdiskusi dengan beberapa teman di dunia maya, saya menemukan artikel yang menarik diacademia edu. Artikel itu memuat tulisan (artikel ilmiah) dari Burhanuddin Muhtadi di Graduate Journal of Asia-Pacific Studies, 2007, yang berjudul “The Conspiracy of Jews: The Quest for Anti-Semitism in Media Dakwah”. Artikel berbahasa Inggris sepanjang 24 halaman itu intinya (dengan bahasa  halus) Burhanuddin membela Yahudi dan memojokkan  Majalah Media Dakwah yang pernah diterbitkan Dewan Da’wah Islam Indonesia (DDII). Amien Rais, Daud Rasyid dan kru redaksi Media Dakwah berada pada fihak yang salah dan William Liddle, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid dan Harun Nasution pada fihak yang benar. Burhanudin, seolah-olah meniadakan adanya konspirasi Yahudi di dunia selama ini. Burhanuddin, saat ini aktiv pada Indonesian Survey Institute (LSI).

Artikel itu dimulai dengan sinisme kepada Harian Republika yang memberitakan tentang kejadian WTC 2001 silam.

“THE EVENTS of September 11th were reported with different nuances by various Islamic publications in Indonesia. The daily newspaper Republika published the headline: ‘4,000 Jewish employees did not attend work at the World Trade Centre (WTC) on 9/11.’1 This newspaper, which has a primarily Muslim-readership, sought to draw people’s attention to a grand conspiracy theory behind the tragedy. In addition to reporting the alleged absence of Jews from their work on the day of the explosions, Republika also made related claims that Ariel Sharon, the Israeli Prime Minister, was prevented from visiting New York and his planned speech to the United Jewish Communities of New York in September 2001 had been cancelled.”2

Not only did Republika promote the idea of the so-called Jewish conspiracy concerning September 11th, but Islamic-based magazines such as Media Dakwah, Suara Hidayatullah and Sabili also repeatedly published claims relating to the Jews. As the official magazine of the modernist-Islamist group DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia or Indonesian Council for Islamic Preaching), Media Dakwah has contributed to the creation and dissemination of Jewish conspiracy theories in the aftermath of September 11th.”

Burhanuddin Muhtad

Burhanuddin Muhtadi

Peneliti politik andalan UIN Jakarta ini juga mengritik Mohammad Natsir karena selama ini beliau dinilai sinis terhadap Yahudi: “In addition, the founder of the DDII, Mohammed Natsir, was well known as a long standing anti- Semite. He characterized the Jews as, ‘worms on the leaves of banana trees.’ (halaman 4).

Dukungannya terhadap William Liddle, Nurcholish, Abdurrahman Wahid dan JIL tercermin dalam kutipannya:

“Since Nurcholish Madjid and AbdurrahmanWahid’s Islamic reform movement, in which scholars coined the term, the DDII has propagated the view that the Cultural Islam movement is a secular approach to understand Islam.  In recent years the ideas underpinning Cultural Islam have undoubtedly become institutionalised through the Liberal Islam Network (Jaringan Islam Liberal), which is regarded as a continuation of renewal projects by Islamic neomodernists… In the following section, I will focus on the magazine’s views of Jews, especially in its emphasis on the issue of a Jewish conspiracy. To begin with, it emphasizes the controversial issue triggered by an American Indonesianist, R. William Liddle, who wrote an article entitled, ‘Skripturalisme Media Dakwah: Satu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam Masa Orde Baru (Media Dakwah’s Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia).’60 In the article, Liddle had to confront the dilemma of being a non-Muslim scholar who engaged with deep doctrinal issues. As will be outlined below, at the time of the publication of Liddle’s article, Media Dakwah was fighting for the refutation of Islamic reform issues pioneered by Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid. Even though his article was descriptively accurate, its tone was sympathetic to the ideological rival of Media Dakwah. The magazine was labelled by Liddle as ‘scripturalist,’ while the other contending group as ‘substantialist.’61

In reaction to Liddle’s article, Media Dakwah produced a cover story outlining the responses of its own writers or the DDII supporters. A large picture of Liddle  was published on the cover of Media Dakwah No. 230 (August 1993) with the title printed in a large capitals, ‘Menjawab Liddle’ (To Answer Liddle). This conveyed a strong message to rival publications, notably the Ulumul Qur’an Journal, in which Liddle’s article had previously been published.62

This particular cover caught my attention when I was looking through the Media Dakwah’ serials provided by the Menzies Library at the Australian National University (ANU), Canberra. Its caricature of Liddle behind a Star of David made a direct connection between the Liddle and Judaism, and by implication that Jews may have been responsible for the controversial article. In addition, Media Dakwah began the report with a short quotation from Amien Rais, “Saya tidak habis berpikir, bagaimana William Liddle, yang Yahudi “tengik” itu, dapat diberi halaman yang begitu panjang di Ulumul Qur’an’ (I could not understand why a rotten Jew William Liddle was given such a large space by the journal of Ulumul Qur’an).63

In fact, at the same time as the publication of Liddle’s article, the journal also published an article by noted Indonesian communication expert, Ade Armando, on the same topic, entitled ‘Citra Kaum Pembaru Islam dalam Propaganda Media Dakwah’ (The Image of Islamic Reformers in the Propaganda of Media Dakwah).64 Nonetheless, most of the reports in the edition were focused on Liddle with only a minor reference to Armando’s article. This appeared to be because Media Dakwah aimed to highlight a Jewish conspiracy embodied by Liddle, who was known as a Jewish follower, rather than Armando who is a Muslim. Aside from that, the magazine intended to launch counter attacks on Cultural Islam, which —according to Media Dakwah—largely benefited from the article written by Liddle.65

Burhanuddin juga membuat sub judul: Media Dakwah, Paranoia, and Conspiracy Theory. Dianggapnya Media Dakwah seringkali tulisan-tulisannya ‘reduksionis’ dan ‘menyederhanakan masalah.’

“As explained above, Nurcholish had launched his progressive thought before he began studying at Chicago University. He did not only study with Leonard Binder, but also with a number of professors at the university, including a Pakistan-born professor, Fazlurrahman. There are many issues covered by the magazine showing the extensive use of reductionism and oversimplification. Particular details of political, social, religious, and economic dimensions have been neglected in order to show that the root cause of human disasters is the Jews and, in effect, that the rest of the world suffers because of them.

Ex-post factum analysis has been employed to fix the magazine’s prejudice towards contemporary events.”

Burhanudin juga mendukung pendapat Liddle bahwa Yahudi juga mendapat keselamatan dalam Al Quran. Sebagaimana dinyatakan pembela pluralisme, seperti Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rahmat dll. Mereka menafikan puluhan ayat al Qur’an yang menyatakan bahwa kaum Yahudi adalah sering menolak perintah Allah, pembunuh Nabi dan terutama menolak kenabian Rasulullah Muhammad Shalallahu a’alaihi Wassalam.

Liddle, mendasarkan pada Surah al Baqarah ayat 62 yang menyatakan : “Sesungguhnya orang-orang Mukmin, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabi’in, siapa saja diantara mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.”

Mayoritas ulama Islam menafsirkan ayat ini bahwa keselamatan itu didapatkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dalam Tafsir al Manar jilid IV yang membahas tentang keselamatan Ahlul Kitab, disebutkan bahwa QS 2:62 dan 5:69 adalah membicarakan keselamatan Ahlul Kitab yang kepada mereka dakwah Nabi (Islam) tidak sampai menurut yang sebenarnya dan kebenaran agama tidak tampak bagi mereka. Karena itu mereka diperlakukan seperti Ahlul Kitab yang hidup sebelum kedatangan Nabi. (Lihat buku Dr Hamid Ilyas “Dan Ahli Kitap pun Masuk Surga: Pandangan Muslim Modernis Terhadap Keselamatan Non Muslim”).  Sedangkan bagi Ahli Kitab yang dakwah Islam sampai kepada mereka (sesuai rincian QS 3 : 199), Mohammad Abduh dan Rasyid Ridha menetapkan lima syarat keselamatan, yaitu:

Pertama, beriman kepada Allah dengan iman yang benar, tidak bercampur dengan kemusyrikan dan disertai dengan ketundukan yang mendorong untuk melakukan kebaikan

Kedua, beriman kepada Al Qur’an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwa syarat ini disebutkan lebih dahulu daripada tiga syarat yang lainnya, karena Al Qur’an merupakan landasan untuk berbuat dan menjadi pemberi koreksi serta kata putus ketika terjadi perbedaan. Hal ini lantaran kitab itu terjamin keutuhannya, tidak ada yang hilang dan tidak mengalami pengubahan

Ketigaberiman kepada kitab-kitab yang diwahyukan bagi mereka

Keempatrendah hati (khusyu’) yang merupakan buah dari iman yang benar dan membantu untuk melakukan perbuatan yang dituntut oleh iman

Kelima, tidak menjual ayat-ayat Allah dengan apapun dari kesenangan dunia.

Hal yang hampir sama dikatakan Sayid Qutb dalam tafsir fi Zhilalil Qur’an: “Ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal shalih di kalangan mereka semua, akan mendapat pahala dari sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Jadi penilaian itu berdasarkan hakikat aqidah bukan berdasarkan rasa tau kebangsaan. Ini tentu berlaku sebelum pengutusan Nabi Muhammad saw. Sedangkan sesudah pengutusan Nabi saw, telah ditetapkan bentuk keimanan yang terakhir.”

Dalam kesimpulan akhirnya Burhanuddin Muhtadi menyalahkan Media Dakwah, sebagai pendorong kaum Muslim Indonesia bersikap anti Semit dan paranoid terhadap Yahudi.

Kata Burhanuddin:

“Finally, Media Dakwah has contributed significantly to a boost in anti-Semitic attitudes among Indonesian Muslims in the way that the DDII-sponsored magazine triggers a paranoid mindset against Jews. Everything that happens that has negative effects towards Islam is attributed to the Jews. Concerning its ideological rivalries in the Cultural Islam movement, Media Dakwah has sought to delegitimise its opponents, most notably Nurcholish, with the strong claim that he was part of a Jewish international conspiracy. Using Bale’s conceptual framework of theories of conspiracy, it is clear that Media Dakwah is caught up in a conspiracy theory. This is not only a fantastic product of its paranoid style, but also a tool for mobilizing support against its “enemies.”

(Akhirnya, Media Dakwah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap dorongan anti-Semit pada sikap kaum Muslim Indonesia, denan cara majalah yang disponsori DDII ini memicu pola pikir paranoid terhadap Yahudi. Segala sesuatu yang terjadi yang negative efek terhadap Islam dikaitkan dengan orang-orang Yahudi. Mengenai persaingan ideologis dalam gerakan Islam Budaya, Media Dakwah telah berupaya untuk mendelegitimasi lawan, terutama Nurcholish, dengan klaim yang kuat bahwa dia adalah bagian dari Konspirasi internasional Yahudi. Menggunakan kerangka konseptual Bale dari teori konspirasi, jelas bahwa Media Dakwah terperangkap dalam sebuah teori konspirasi. Ini tidak hanya produk yang fantastis gaya paranoid, tetapi juga alat untuk memobilisasi dukungan terhadap “musuh.”)

R.William-Liddle

R. William Liddle (Indonesianis/orientalis asal Amerika Serikat)

Siapa Liddle?

R. William Liddle adalah ahli politik dari Amerika. Ia lahir pada 18 Januari 1938. Indonesianis (orientalis) ini dikenal sebagai pengamat politik Indonesia dan aktif menulis tentang permasalahan politik di Indonesia. Profesor dari Ohio State University ini mempunyai murid-murid yang ‘hebat’ yang berperan besar dalam perpolitikan di Indonesia. Di antaranya: Rizal Mallarangeng yang sekarang salah satu Ketua DPP Golkar, Saeful Mujani dan Denny JA perintis ‘Quick Count’ pemilu di tanah air dan Dodi Ambardi pemilik sebuah lembaga riset.  Liddle telah melakukan pengamatan politik di Indonesia sejak tahun 1960-an hingga saat ini.

Ketika terjadi polemik sekulerisme Nurcholish di TIM 90-an, Liddle mendukung aktif Nurcholish. Ia secara terbuka menyatakan setuju konsep Nurcholish tentang ‘pluralisme agama’. Ia setuju adanya istilah Islam (I besar yang menunjuk pada institusi agama) dan islam (i kecil yang menunjuk pada makna kepasrahan diri. Ia bersepakat dengan tokoh paramadina itu, adanya istilah ‘yahudi islam’. Dukungannya yang kuat terhadap ide-ide Nurcholish tahun 90-an itu, yang menyebabkan pakar politik Amien Rais dengan spontan menyatakan Liddle sebagai ‘Yahudi Tengik’.

Dukungannya terhadap tokoh sekulerisme Indonesia ini juga nampak ketika Nurcholish sakit di Singapura. Jauh-jauh dari AS ia menjenguk dan menyalami Nurcholish yang dirawat di negeri Singa saat itu. Liddle juga bersikap sinis terhadap istri Eep Saefullah Fatah, Sandrina Malakiano, ketika mengubah penampilannya menjadi jilbab. Eep adalah bekas murid Liddle di Ohio State University.

Awal tahun 2013 ini ia meluncurkan buku terbarunya “Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan“ yang diluncurkan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina, Jakarta, 7 Februari 2013 lalu.

Ia pun tidak lupa akhir-akhir ini memberi komentarnya  tentang ‘gonjang-ganjing’ PKS. Dalam wawancaranya dengan Radio Jerman, Deutsche Welle sebagaimana dikutip Suara Pembaruan Online (Bill Liddle: Saya Khawatir Golkar Semakin Kanan, Suara Pembaruan, Sabtu, 9 Februari 2013 | 8:00).

Ia menyatakan terus terang tidak khawatir terhadap perkembangan PKS atau HTI, ia lebih khawatir adanya kecenderungan arah Golkar yang ke kanan (lebih Islami).

Ketika radio itu bertanya: Apakah anda melihat partai tengah seperti Golkar kini cenderung semakin kanan untuk menarik dukungan kelompok yang dulu memilih partai Islam? Bill Liddle menjawab:  “Ya saya khawatir begitu. Ada kecenderungan partai tengah seperti Golkar sekarang semakin ke kanan. Saya khawatir Golkar menjadi ke-islam-islam-an (secara aspirasi politik-red). Itu lebih berbahaya, karena menyangkut perlindungan terhadap warga negara. Saya melihat di masa depan, kemungkinan kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah akan semakin terancam. Itu mengkhawatirkan karena mereka tidak mendapat perlindungan dari polisi serta sistem politik. Saya lebih khawatir soal itu ketimbang kemungkinan radikaliasi kelompok Islamis seperti PKS atau HTI (Hizbut Thahrir Indonesia-red).” Ia juga mengingatkan:  “Anda harus ingat sejarah, dulu Golkar lebih populer di daerah daripada di Jawa, dan jangan lupa suara santri lebih banyak di luar Jawa. Lalu ketika terjadi perpecahan di partai Golkar tahun 1999, kelompok non santri seperti Edi Sudrajat hengkang, angkat kaki dari Golkar. Akibatnya, yang tinggal adalah orang seperti Akbar Tandjung yang punya jaringan santri (Akbar Tandjung dikenal sebagai tokoh HMI-red). Jadi Golkar sejak 1999 sudah menjadi lebih Islami ketimbang sebelumnya. Sudah lama saya menyaksikan partai besar seperti Golkar dan juga Demokrat, memposisikan diri untuk menampung aspirasi umat Islam. Bahkan ada pemimpin Golkar yang bilang kepada saya: kami ingin dianggap ramah terhadap Islam. Misalnya dalam Undang-Undang Anti Pornografi, Golkar mendukung undang-undang itu, dengan tujuan agar suara umat Islam masuk ke mereka.

Entah mengapa, Burhanudin Muhtadi cenderung mengikuti pendapat seorang orientalis, bahwa tidak ada konspirasi Yahudi. Ulah William Liddle mendukung penuh sekulerisme Nurcholish dan Leonard Binder (pakar politik Amerika) meluncurkan istilah ‘pertama kali’ Liberal Islam dengan  penerbitan bukunya “Islamic Liberalism”, mungkin belum cukup baginya bukti adanya ‘konspirasi itu’. Bila pendirian negara Yahudi Israel 1948 dan pemboikotan besar-besaran kemenangan Hamas dalam Pemilu 2006 di Palestina,  pun ditolaknya  sebagai konspirasi Yahudi, jangan-jangan ia sendiri nun jauh di sana berkonspirasi dengan orientalis  untuk meniadakan teori ‘konspirasi Yahudi’.

Bisa saja Media Dakwah dalam satu dua kalimat salah mengungkapkan makna. Tapi secara umum Media Dakwah benar. Konspirasi Yahudi benar adanya, baik terlihat maupun tidak dan apalagi mayoritas kaum Yahudi adalah pendukung negara Yahudi Israel. Hanya ‘satu dua’  atau minoritas yang menentang pendirian negara ini.  Maka benar firman Allah SWT : “Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.” (QS Al Maidah 78-79). Wallahu a’lam bishawab.*

*Penulis pernah menjadi wartawan Media Da’wah

http://www.hidayatullah.com

KH. Wahid Hasyim vs The Wahid Institute : Antara “Membela Minoritas” atau “Menzalimi Mayoritas”

yenny-wahid

Oleh: Nuim Hidayat

ENTAH apa yang dikatakan Kiai Wahid Hasyim bila tahu nama beliau sekarang digunakan cucunya untuk melawan apa-apa yang berbau syariat Islam? Bila Kiai Wahid Hasyim dulu sangat bersemangat Islam ditulis dalam Undang-undang, maka The Wahid Institute (TWI) justru melawan bila Islam diundangkan.  Yenny Wahid,  Direktur TWI, misalnya menyatakan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Syariah adalah Perda bermasalah.  Begitu pula Ulil Abshar, pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL), kolega Yenny, menyatakan bahwa biarlah Islam menjadi kesadaran, karena bisa jadi hipokrit kalau dibuat undang-undang.

Entah apa yang dibenak Ulil dan Yenny. Mereka tentu tidak mau kalau dibuat Undang-undang di Indonesia bahwa orang Indonesia yang mati, harus dilemparkan ke laut (untuk menghemat penggunaan tanah di Indonesia). Dan orang Islam yang normal, tentu akan bergembira bila ada undang-undang tertulis sesuai dengan keyakinannya.

Bila Yenny Wahid gigih dalam menentang Perda Syariah, bagaimana dengan kakeknya KH Wahid Hasyim?

Seperti diketahui, Wahid Hasyim adalah anak kelima dari KH Hasyim Asyari pendiri Nahdhatul Ulama. Ia lahir di desa Tebu Ireng Jombang, 1 Juni 1914 (5 Rabiul Awwal 1333H). Nama aslinya adalah Abdul Wahid. Sejak kecil ayahnya mendidiknya dengan pendidikan yang Islami.

Dari pesantren ke pesantren sampai pernah belajar beberapa saat di  Mekah. Ia pernah menjabat menteri agama RI dan meninggal di usia muda, 39 tahun, tepatnya 19 April 1953.

Di usia belia, ia telah duduk dalam kepengurusan pimpinan Partai Politik Masyumi. Pemimpin Redaksi Suara Masjumi,  Tamar Djaja menyatakan (lihat Sedjarah Hidup KH A Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar, 1957, H Aboebakar, hlm. 272):

“Yang lebih menarik lagi, ketika saya mendengar bahwa ide hendak mendirikan Masyumi pun adalah timbul dari dua tokoh orang muda, yaitu M Natsir dan Wahid Hasyim sejak zaman Jepang. Kedua orang inilah yang mula-mula mengadakan pertemuan di suatu tempat, mengumpulkan beberapa tokoh pemimpin Islam di Jakarta, untuk membentuk suatu badan perjuangan Islam yang kuat…Dalam hubungan inilah kita melihat kedua tokoh Islam tadi, Moh Natsir dan Wahid Hasyim, di dalam idenya yang mulia hendak menciptakan suatu gerakan kaum Muslimin yang kuat dan didukung oleh seluruh umat Islam Indonesia ” (perubahan ejaan dari penulis).

Yang menarik dari tokoh ini adalah kalimat-kalimatnya ketika Sidang-sidang BPUPK Juli 1945. Ketika 22 Juni 1945, Piagam Jakarta disyahkan, wakil dari Kristen Latuharhary dari Maluku protes kembali. Ketua Sidang Soekarno saat itu meredamnya dan menyatakan bahwa:

“Barangkali tidak perlu diulangi bahwa preambule (piagam Jakarta –pen) adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan faham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam. Jadi manakala kalimat itu tidak dimasukkan, saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima preambule ini, jadi perselisihan nanti terus.”

Kiai Wahid Hasyim juga menyampaikan bahwa Piagam Jakarta itu tidak menimbulkan masalah seperti yang dikhawatirkan. Dengan tegas ia menyatakan:

“Dan jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada yang berfikir sebaliknya, sampai ada yang menanyakan pada saya, apakah dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah berjuang menyeburkan jiwanya untuk negara yang kita dirikan ini. Jadi dengan ini saya minta supaya hal ini jangan diperpanjang.”

Dalam rapat 13 Juli 1945, Wahid Hasyim mengusulkan agar Presiden adalah orang Indonesia asli dan “yang beragama Islam”. Begitu juga draft pasal 29 diubah dengan ungkapan: “Agama negara ialah agama Islam”, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain , untuk dan sebagainya.

Kata Wahid Hasyim; “Hal ini erat perhubungannya dengan pembelaan. Pada umumnya pembelaan yang berdasarkan atas kepercayaan yang hebat, karena menurut ajaran agama, nyawa hanya boleh diserahkan buat ideologi agama.”  (lihat buku Adian Husaini, Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam dan Endang Saifudin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945).

Begitulah sedikit perdebatan Piagam Jakarta di bulan Juli 1945 itu. Sayangnya meski telah disepakati di bulan itu Piagam Jakarta menjadi Undang-Undang Dasar, Soekarno (dan Hatta) bersama Laksamana Meida dan tokoh-tokoh nasionalis sekuler membatalkan tujuh kata Piagam Jakarta, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Hingga tiba Pemilu 1955, dimana partai-partai Islam saat itu (Masyumi, NU dll) kompak mengusulkan Islam sebagai dasar negara, akibat “pengkhianatan” golongan nasionalis sekuler dengan Piagam Jakarta.

Tahun 1956-1959 perdebatan tentang dasar negara di Majelis Konstituante pun deadlock. Hingga akhirnya Presiden Soekarno –atas lobi tokoh-tokoh Islam- mengkompromikan tujuh kata Piagam Jakarta dalam dekritnya 5 Juli 1959. Dimana dinyatakan di sana bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 45 (rumusan Pancasila saat ini –pen) dan merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan.

Maka jika menelusuri perjalanan sejarah tentang dasar negara, lahirnya Perda-perda  bernuansa syariah di berbagai tempat di tanah air, atau Undang-undang syariah bila anggota DPR berani, adalah hal yang wajar. Justru kelompok-kelompok seperti TWI yang menggugat Perda Syariah (kelompok Kristen menganggap Perda Syariah adalah penjelmaan Piagam Jakarta) dan lain-lain harusnya mengaca diri. Karena mereka sebenarnya telah membela minoritas, tapi menzalimi mayoritas.

Tentang Perda yang bernuansa syariah ini kalangan Kristiani menyatakan:

“Kita memerlukan presiden yang tegas dan berani menentang segala intrik atau manuver-manuver kelompok tertentu yang ingin merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Ketika kelompok ini merasa gagal memperjuangkan diperlakukannya “Piagam Jakarta”, kini mereka membangun perjuangan ini lewat jalur legislasi. Mereka memasukkan nilai-nilai agama mereka ke dalam perundang-undangan.  Kini ada banyak UU yang mengarah kepada syariah, misalnya UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Wakaf, UU Sisdiknas, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah (SUKUK), UU Yayasan, UU Arbitrase, UU Pornografi dan Pornoakasi, dan lain-lain. Apapun alasannya semuanya ini bertentangan dengan prinsip dasar negara ini.” (Tabloid Kristen,Reformata edisi 110/2009).

Konferensi Wali Gereja Indonesia, induk kaum Katolik di Indonesia,juga  pernah mengirim surat kepada calon presiden SBY yang isinya: “Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami menganjurkan kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk membatalkan 151 peraturan daerah ini dan yang semacamnya serta tidak pernah akan mengesahkan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia.” (lihat Adian Husaini, Pancasila bukan untk Menindas Hak konstitusional Umat Islam, GIP).

The Wahid Institute

fpi-vs-wahidinst

TWI (Ilustrasi)

The Wahid Institute didirikan atas inisiatif  Abdurrahman Wahid (anak dari Wahid Hasyiml), Dr. Gregorius James Barton, Yenny Zannuba Wahid dan Ahmad Suaedy. Sebagai penasehat tercantum di websitenya www.wahidinstitute.org :  K.H. M. A. Sahal Mahfudz, Prof Dr. Nurcholish Madjid, K.H. A. Mustofa Bisri, Dr. Alwi Abdurrahman Shihab, Prof . Nasr Hamid Abu Zaid, Prof. Abdullahi Ahmed An-Naim, Prof. Mitsuo Nakamura, Luhut B. Panjaitan, Wimar Witoelar dan Ahmad Suaedy. Bertindak sebagai supervisor adalah: Drs. M. Sobary, MA, Dr. Moeslim Abdurrahman, Prof. Dr. Mahfud, MD, Lies Marcoes Natsir, MA, Dr. Syafii Anwar, dr. Umar Wahid, Yahya C. Staquf, Adhie M. Massardi dan  Prof. Dr. Sue Kenny.

Motto dari organisasi ini adalah Seeding Plural and Peaceful Islam.  Visinya adalah terwujudnya cita-cita intelektual Gus Dur untuk membangun kehidupan bangsa Indonesia dan umat manusia yang berkeadilan sosial dengan menjunjung tinggi pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, HAM yang diinspirasi nilai-nilai Islam. Sedangkan misinya adalah mendorong terbangunnya dialog antar kebudayaan lokal maupun internasional serta harmoni Islam dan Barat. Mendorong berbagai ikhtiar masyarakat sipil dalam mewujudkan redistribusi ekonomi, kesejahteraan umum, pemerintahan yang bersih dan transparan serta lingkungan hidup yang lestari. Mendorong partisipasi aktif kelompok-kelompok agama dalam dialog kebudayaan dan pedamaian serta ikhtiar-ikhtiar untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi bila MUI mengharamkan pluralisme, The Wahid Institute justru menjunjung tinggi atau mendakwahkan isme yang haram itu. Bila KH Hasyim Asyari dan Wahid Hasyim kokoh dalam memperjuangkan keimanan dan  keislaman tegak di negeri ini, The Wahid Institute justru mengkampanyekan kemusyrikan dalam bentuk sosialiasi ‘persamaan agama’ dalam pembuatan kurikulum, buku-buku, pengadaan seminar dan lain-lain.

Maka jangan heran bila organisasi penyebar pluralisme ini didukung oleh Indonesianis/orientalis Greg Barton, Nasr Hamid Abu Zaid,  Abdullahi Ahmed An-Naim dan lain-lain.

Generasi Kiai Hasyim Asyari dan Kiai Wahid Hasyim yang kokoh dalam Islamnya, kini nampaknya digantikan generasi Abdurrahman Wahid dan Yenny Zannuba Wahid yang kokoh dalam pluralisme dan sekulerismenya.Wallahu a’lam bishawab.*

Penulis adalah Dosen STEI Husnayain, Jakarta

http://hidayatullah.com

5 Pilar Agamamu: Penjelasan Ringkas Rukun Islam (2)

Penulis: Abu Fatah Amrullah
Murojaah: Ust. Aris Munandar

Pilar Islam Pertama: Dua Kalimat Syahadat

Inilah pilar Islam yang pertama dan utama yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta’ala dan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tanpa adanya pilar ini, maka tidak ada bangunan Islam dari diri seseorang. Demikian pula jika pilar ini hancur, maka akan ikut hancur pula bangunan Islam dari diri seseorang. Oleh karena itu sudah seharusnya seorang muslim memperhatikan dan senantiasa memelihara hal yang satu ini dalam seluruh waktu dan kehidupannya.

Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta’ala dan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah tidak cukup hanya sekedar di lisan saja, namun lebih dari itu, seorang yang bersaksi haruslah mengetahui dan meyakini hal yang dia saksikan serta mengamalkan konsekuensi kesaksiannya tersebut. Jika ada seorang saksi yang berbicara dengan lisannya bahwa dia telah melihat sesuatu namun ternyata hal tersebut tidaklah benar alias dia hanya berbohong maka saksi seperti ini disebut saksi palsu. Demikian juga, jika ada orang yang mengucapkan kedua kalimat syahadat dengan lisannya, namun ternyata hatinya tidak meyakininya, maka orang ini adalah seorang pendusta. Allah subhanahu wa ta’ala menyebutnya sebagai orang munafik ketika mereka mengatakan bahwa mereka bersaksi bahwa Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah utusan Allah, namun Allah mendustakan persaksian palsu mereka yang tidak muncul keyakinan tersebut. Allah berfirman:

إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

“Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: “Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah.” Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta.” (QS. Al Munafiquun: 1)

Kalimat yang pertama dari dua kalimat syahadat ini, yaitu kalimat Laa Ilaha Illallah bukanlah kalimat yang ringan dan sepele. Ada makna yang sangat dalam dan konsekuensi yang sangat besar di balik kedua kalimat ini. Bahkan Allah pun menjadi saksi kalimat Laa Ilaha Illallah ini. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Allah menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Ali Imran: 18)

Kalimat Laa Ilaha Ilallah, sebagaimana penjelasan para ulama, memiliki makna:

لَا مَعْبُوْدَ حَقٌ إِلَا اللهُ

“Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah”

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

“Yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah (Tuhan) Yang Haq dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. Al Hajj: 62)

Dari makna ini kita mengetahui adanya sesembahan selain Allah subhanahu wa ta’ala yang disembah oleh manusia seperti kuburan, pohon, para Nabi, malaikat, orang shalih dan lain sebagainya. Namun sesembahan tersebut pada hakikatnya tidak berhak sama sekali untuk disembah dan diibadahi karena yang berhak disembah dan diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta’ala.

فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ

“Karena itu tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Tuhanmu datang. Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka.” (QS. Huud: 101)

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa orang-orang musyrik memiliki sesembahan selain Allah. Namun sesembahan itu sama sekali tidak dapat memberikan manfaat pada mereka ketika datang azab Allah.

Oleh karena itu, sungguh suatu fenomena yang sangat menyedihkan sekali ketika kita melihat ada seorang muslim yang sudah mengucapkan kedua kalimat syahadat, namun dia masih melakukan berbagai macam bentuk peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta’ala baik itu kepada orang shalih, kuburan, jin penunggu dan lain sebagainya. Di antara penyebab terjadinya hal ini adalah ketidaktahuan terhadap agama Islam yang menimpa banyak kaum muslimin di zaman ini. Terlebih lagi tidak tahu terhadap tauhid yang merupakan inti dari agama Islam.

Dalam kalimat لا اله إلا الله terkandung dua aspek yang sangat penting. Yang pertama yaitu aspek peniadaan/negasi, hal ini tercermin pada kata-kata لا اله (Tidak ada sesembahan yang berhak disembah) yang berarti meniadakan dan segala macam bentuk peribadatan pada selain Allah, apapun bentuknya. Para ulama mengistilahkan aspek pertama ini dengan istilah An Nafyu (النفي). Sedangkan aspek yang kedua yaitu aspek penetapan, hal ini tercermin pada kata-kata إلا الله (kecuali Allah) yang berarti menetapkan bahwa seluruh macam bentuk peribadatan hanyalah untuk Allah semata. Para ulama mengistilahkan aspek pertama ini dengan istilah Al Itsbat (الإثبات).

Kedua aspek ini sangatlah penting untuk dipahami dengan benar oleh seorang muslim yang ingin merealisasikan dua kalimat syahadat ini. Karena, jika seorang muslim salah dalam memahaminya, maka ia akan salah pula dalam merealisasikannya. Contohnya bisa kita lihat pada orang-orang yang sekarang disebut dengan JIL (Jaringan Islam Liberal), sebagian mereka (baca: Nurcholis Madjid jazaahullahu bimaa yastahiq) menafsirkan dan memaknai kalimat Tauhid dengan makna “tidak ada tuhan (dengan t kecil) kecuali Tuhan (dengan T besar)”. Dengan tafsiran yang salah ini, mereka menyamakan seluruh Tuhan yang ada yang disembah manusia. Ujung kesimpulan mereka, mereka mengatakan bahwa Tuhan seluruh agama adalah satu hanya berbeda-beda dalam penyebutannya. Semoga Allah membinasakan orang-orang seperti ini dan menjauhkan kaum muslimin dari pemikiran seperti ini.

Kedua aspek ini pulalah yang telah dipahami oleh Nabi Ibrahim ‘alaihi salam, Imam orang-orang yang bertauhid, bapaknya para Nabi dan Rasul. Allah berfirman ketika menceritakan perkataan Ibrahim ‘alaihi salam,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: “Sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah, tetapi (aku menyembah) Tuhan Yang menjadikanku; karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku.” Dan lbrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu.” (QS. Az Zukhruf: 26-28)

Nabi Ibrahim ‘alaihi salam, menafikan seluruh sesembahan yang disembah oleh kaumnya dengan mengatakan bahwa beliau berlepas diri dari hal tersebut. Kemudian beliau menetapkan bahwa peribadatan beliau hanyalah kepada Tuhan yang telah menciptakan beliau yaitu Allah subhanahu wa ta’ala. Kemudian beliau menjadikan kalimat لا اله إلا الله tersebut kekal untuk keturunannya.

Kemudian bagian kedua dari dua kalimat syahadat ini yaitu persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allah subhanahu wa ta’ala telah menegaskan bahwa telah ada seorang Rasul di antara manusia ini yang Allah utus, dan dialah Nabi kita, teladan kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Allah ‘azza wa jalla berfirman,

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.” (QS. At Taubah: 128)

Allah subhanahu wa ta’ala juga berfirman,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

“Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (QS. Al Jumuah: 2)

Makna kalimat kedua ini adalah yang meyakini bahwa Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam diberi wahyu oleh Allah dan meyakini beliau adalah benar-benar utusan Allah, serta beliau adalah penutup para Nabi (Syarah Arba’in An Nawawiyah Syaikh Shalih Alu Syaikh: hadits kedua). Oleh karena itu, barang siapa yang berkeyakinan bahwa beliau tidaklah diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta’ala maka persaksiannya tidaklah sah. Hal ini banyak kita saksikan di zaman sekarang, ada orang-orang yang meragukan agama Islam. Mereka mengatakan bahwa Al Quran dan Hadits hanyalah konsep yang disusun oleh Muhammad dan bukan wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala yang kemudian konsep tersebut dijalankan oleh para sahabatnya, wal’iyadzubillah.

Barang siapa yang meyakini bahwa beliau tidaklah diutus untuk menyampaikan sesuatu yang telah diperintahkan kepada beliau, maka persaksiannya tidaklah sah. Demikian juga barang siapa yang menganggap adanya Rasul dan utusan Allah setelah Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka persaksiannya tersebut tidaklah sah. Sebagaimana diklaim oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa ada di antara kelompoknya yang menjadi Nabi seperti Mirza Ghulam Ahmad (jazaahullahu bimaa yastahiq) atau Nabi-nabi kelas lokal seperti Lia Aminuddin (kafaanallahu ‘an syarrihaa) dan lain sebagainya.

Persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah memiliki konsekuensi yaitu taat terhadap perintah beliau, membenarkan berita yang beliau bawa, dan menjauhi seluruh larangan beliau dan kita beribadah kepada Allah hanya dengan syariat yang beliau bawa. Syaikh Nu’man bin Abdul Kariim Al Watr berkata dalam Taisir Wushul, “Taat dengan perintah beliau yaitu menaati Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika beliau memerintahkan kita. Karena taat pada beliau adalah taat pada Allah dan karena perkataan beliau tidak berasal dari hawa nafsu dan Rasulullah hanya memerintahkan kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan agama kita. Membenarkan berita yang beliau bawa karena beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan dan karena perkataan beliau tidak berasal dari hawa nafsu dan merupakan konsekuensi beriman bahwa beliau adalah benar-benar Rasulullah adalah membenarkan perkataan beliau. Menjauhi seluruh larangan beliau karena perkataan beliau tidak berasal dari hawa nafsu dan beliau hanya melarang kita dari hal yang tidak bermanfaat bagi dunia dan agama kita. Beribadah kepada Allah hanya dengan syariat yang beliau bawa karena orang yang beribadah pada Allah dengan syariat selain beliau maka dia telah melakukan bid’ah. Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda, “Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak.” (HR. Muslim)” (Taisir Wushul hal: 73).

-bersambung insya Allah-

***

* Penulis adalah Alumni Ma’had Ilmi

Baca artikel terkait: 5 Pilar Agamamu: Rukun dan Makna Islam (1) dan 5 Pilar Agamamu: Penjelasan Ringkas Rukun Islam (3)

www.muslim.or.id

%d bloggers like this: