Posts tagged ‘Keyakinan agama’

Kasus Amnesty International dan Syariat Islam di Aceh

Pernyataan PP IMAPA

BEBERAPA hari ini ramai diberitakan tentang permintaan Amnesty International yang meminta penerapan Syariat Islam di Aceh dicabut, mereka menilai hukum cambuk melanggar Hak Asasi Manusia dan melanggar Konvensi PBB Melawan Penyiksaan. Sehingga Amnesty International (AI) meminta Pemerintah Pusat mencabut hukuman cambuk yang diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam.

Permintaan itu didasari oleh peningkatan penggunaan hukum cambuk di Serambi Mekkah tersebut. Sam Zarifi, Direktur Asia Pasifik Amnesty International, melalui siaran pers yang diterima pada Ahad, 22 Mei 2011, mengatakan Pemerintah Aceh semakin meningkatkan penggunaan hukum cambuk yang melanggar hukum internasional.

Sesungguhnya persoalan ini bukan hal baru dan pertama disampaikan, sebelumnya sejak akhir tahun 2010 lalu, Lembaga HAM internasional (Human Rights Watch) menyebutkan, dua aturan Perda Syariah mengenai larangan khalwat serta aturan mengenai busana muslim, pada pelaksanaanya telah melanggar HAM dan konstitusi Indonesia. Dan mendesak pemerintah lokal di Aceh dan pemerintah pusat Indonesia agar mencabut kedua aturan tersebut.

Oleh karena itu, diangkatnya kembali persoalan ini di tengah berbagai persoalan yang tengah membelit bangsa ini tentu mengundang tanya. Berdasar pada bukti dan fakta ada maka:

Pertama, sangat boleh jadi ini semua dilakukan untuk mendiskreditan dan monsterisasi di tengah masyarakat terhadap Syariat Islam.

Kedua, ini bukti HAM hanya alat intervensi dan penjajahan, diemban Barat (khususnya AS) diantaranya melalui instrumen organisasi/lembaga pegiat HAM.

Ketiga, Fakta menunjukkan organisasi dan pegiat HAM hanya membisu dan tuli atas seluruh kejahatan dan kebiadaban AS dan Barat dengan penjajahan yang dilakukan di berbagai belahan dunia.

Berkenaan dengan hal itu, PP IMAPA (Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh) Jakarta menyatakan:

1. Pernyataan Amnesty International adalah pernyataan yang melanggar etika dan Hak Asasi Manusia, serta menyinggung perasaan umat Islam di seluruh dunia.
2. Meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mengabaikan permintaan mereka.
3. Menyeru kepada seluruh umat Islam di Aceh untuk tetap tenang, dan terus mentaati Hukum Islam yang saat ini sedang berjalan karena inilah jalan yang diridhai oleh Allah swt dan yang akan membawa negeri ini kepada kebaikan yang hakiki. Insya Allah.

Hasbunallah wa ni’mal wakiil, ni’mal maula wa ni’man nashiir

PP IMAPA JAKARTA 2011-2013

WAHYU ICHSAN, S.Phil.I

Ketua Umum

ALFI SYAHRIATI

Sekretaris Umum

sumber: http://hidayatullah.com

Lembaga Asing Dinilai Ingin Gagalkan Syariat Islam di Aceh

Rilis Pers

Soal Desakan Amnesti International, Dewan Da’wah Aceh Dukung Sikap Mendagri


Pelaksanaan hukum cambuk di Aceh

MENANGGAPI desakan Amnesty International agar pemerintah Indonesia menghentikan Penerapan hukum cambuk seperti berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sebagimana disampaikan oleh Direktur Asia Pasifik Amnesty International, Sam Zarifi, dalam keterangan pers, Minggu (22/5/2011), Dewan Da’wah Aceh setuju dengan sikap yang diambil oleh Mendagri Gamawan Fauzi.

Sebelumnya, Mendagri mengatakan, sikap Amnesty International itu hanya sebuah pendapat saja. Gamawan juga meminta agar Amnesty International bisa memahami bahwa Aceh punya kekhususan, yang berbeda dengan daerah-daerah lain di tanah air.

Agenda asing

Selain itu, Dewan Da’wah juga melihat ada agenda jangka panjang yang diinginkan oleh lembaga-lembaga international berkaitan dengan upaya penggagalan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, sehingga ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari desakan pihak Amnesty International;

Pertama, salah satu point dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap manusia dijamin untuk bebas beragama dan melaksanakan keyakinan agamanya, yang ini juga dijamin oleh UUD 1945 tentang kebebasan beragama dan melaksanakan keyakinan agamanya, sehingga pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (secara legal formal telah diamanahkan oleh Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia), dalam baik dalam dimensi privat dan publik merupakan pengejawantahan dari kebebasan beragama. Oleh karena itu tuduhan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan meminta hukuman cambuk di Aceh dicabut oleh Direktur Asia Pasifik Amnesty International, Sam Zarifi, menjadi tidak beralasan.

Kedua, salah satu alasan yang dikemukakan oleh Sam Zarifi bahwa cambukan bisa mengakibatkan cedera jangka panjang atau permanen,”, seperti terlalu mengada-ngada dan yang bersangkutan tidak memperoeh informai yang utuh bagaimana mekanisme dan proses pelaksanaan hukum cambuk di Aceh. Kalau pun hukuman tersebut menimbulkan rasa sakit dan malu, itu merupakan bagian dari efek jera yang ingin dicapai dari suatu proses penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan.

Ketiga, konsekwensi ketika sudah memilih Islam sebagai agama, maka suka tidak suka aturan hukum-hukum agama tersebut harus diberlakukan kepada yang bersangkutan. Dan ini sangat selaras dengan kebebasan beragama. Baru melanggar HAM kalau kepada pemeluk agama selain Islam dipaksakan untuk menggunakan hukum Islam., dan tidak aturan yang akan jalan kalau tidak diawali dengan ketegasan dan sanksi..

Keempat, kepada pihak pemerintah baik di Aceh maupun di Pusat agar dapat memberikan jawaban dan klarifikasi yang profesional dan proposional terhadap desakan Amnesty International. Karena usulan mereka sepertinya sudah terlalu jauh ‘mencampuri” urusan keyakinan agama seseorang dan kekuasaan sebuah bangsa.

Banda Aceh, 23 Mei 2011
Pengurus Dewan Da’wah Aceh,

Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan
Ketua Umum

sumber: http://hidayatullah.com

%d bloggers like this: