Posts tagged ‘Liberal’

GHAZWUL FIKR : Kaum Sofis dan Diskursus Kebenaran

Menurut konsepsi Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah Masalah ‘ilmu’ dan ‘kebenaran’ dalam Islam adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah-ubah

Allah_truth_0

Oleh: Qosim Nursheha Dzulhadi

RAMADHAN lalu, Kelas Pemikiran Gus Dur ke-XI menyajikan materi tentang pembelajaran atas pemikiran  Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang Islam dan pluralisme. Kelas yang diadakan di aula The Wahid Institute pada Rabu, 10 Juli 2013, diisi Muhammad Subhi Azhari tentang pluralism agama dan menyinggung soal kebenaran multak dan kebenaran relative.

“Bagi Gus Dur, di dalam agama, terdapat kebenaran yang relatif dan mutlak. Tauhid merupakan kebenaran mutlak. Tetapi negara Islam misalnya, adalah kebenaran relatif. Di dalam kebenaran relatif ini, umat Islam harus mendamaikan kebenarannya dengan kebenaran agama lain. Atau lebih radikal dari itu, sebab agama-agama merupakan jalan yang berbeda tetapi memuara pada kebenaran mutlak, yakni Tuhan itu sendiri. Di sini relatif bermakna, bahwa kebenaran itu hanya kontekstual untuk umat Islam itu sendiri. Semua agama memiliki kebenaran relatif ini. Maka, berdasarkan relativitas kebenaran tersebut, semua umat beragama wajib menghargai masing kebenaran di dalam agama-agama lain,” Muhammad Subhi Azhari, pemateri  Kelas Pemikiran Gus Dur ke-XI, Rabu, 17 Juli 2013 yang diselenggarakan The Wahid Institute.

***

Dalam sejarah filsafat Yunani terdapat satu kelompok filosof yang dikenal dengan ‘kaum Sofis’ (shopistês), yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: seseorang yang menipu orang lain dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi yang tidak sah. (Lihat, Prof. Dr. K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani: Dari Thales ke Aristoteles (Yogyakarta: Penerbit Kanisisus, 1999), hlm. 83). Bahkan, kaum Sofis ini dituduh sebagai orang-orang yang minta uang bagi ajaran mereka. (Dr. Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 1 (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980), hlm. 33).

Tokoh-tokoh Sofis ini diantaranya: Protagoras yang menyatakan “Man is the measure of all things” (Manusia adalah ukuran untuk segala-galanya). (Lihat, Qosim Nursheha Dzulhadi, “Jejak Sophisme dalam Liberalisasi Pemikiran di Indonesia”, makalah disampaikan di Masjid Nuruzzaman, UNAIR, Surabaya, Sabtu, 16/2/1013). Pendirian ini adalah cikal-bakal ‘relativisme’ dimana kebenaran dianggap tergantung kepada manusia. Manusialah yang menentukan benar-tidaknya, bahkan ada tidaknya. (Lihat, Prof. Dr. K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, hlm. 87). Doktrin relativisme ini mengajarkan bahwa di sana tidak lagi nilai yang memiliki kelebihan dari nilai-nilai lain. Agama tidak lagi berhak mengklaim mempunya kebenaran absolut. Ia hanya dipahami sama dengan persepsi manusia sendiri yang relatif itu. (Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, Liberalisasi Pemikiran Islam (Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis) (Ponorogo-Jatim: Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2008), hlm. 89).

Selain Protagoras, tokoh Sofis lainnya adalah Gorgias yang memiliki diktum pemikiran skeptisisme. Dia mengajarkan,  “That nothing exist; and if something did exist, it could not be known; and if could be known it could not be communicated” (Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar ada (eksis); jika pun hal itu ada, maka tak dapat diketahui. Dan meskipun dapat diketahui, pengetahuan itu tak dapat disampaikan kepada orang lain). (Donald M. Borchert (Editor in Chief), Encyclopedia of Philosophy, 10 Volume (USA: Thomson Gale, 2nd Edition, 2006), VIII: 48).

Ajaran skeptisisme ini pun akhirnya dilanjutkan oleh para intelek Barat lainnya, seperti: Goodman, Putnam, Rorty, sampai Ernest Hemingway. (Lihat, Qosim Nursheha Dzulhadi, “Jejak Shopisme dalam Liberalisasi Pemikiran di Indonesia”).

Kaum Liberal: Kaum Sofis Modern

Sebagian kaum liberal memang ada yang mengatakan bahwa ‘kebenaran mutlak’ tidak dapat dicapai oleh manusia, karena manusia itu ‘nisbi’ (relatif). Dan sesusatu yang nisbi tidak mungkin dapat menyentuh (sampai) yang ‘mutlak’ (absolut). Maka, kebenaran mutlak hanya dapat diketahui oleh Allah سبحانه وتعالى., karena Dialah yang ‘Maha Mutlak’. Sehingga, kalau begitu, kebenaran itu terbagi dua: kebenaran mutlak dan kebenaran nisbi. (Lihat, misalnya, Sururan (ed.), Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam (Jakarta: Fatayat NU dan Ford Foundation, 2005), hlm. 58).

Sejatinya, sebelum kaum liberal menyampaikan teori mutlak atau nisbinya sebuah kebenaran, kaum Sofis (al-Sūfasṭā’iyyah) telah lama mendahului mereka, yakni sejak abad-abad sebelum masehi.

Di antara mereka ada yang dikenal dengan kelompok agnostic (al-lā-adriyyah), yang menyatakan bahwa kebenaran tak dapat diraih.

Kelompok kedua adalah kaum Sofis-relativis (al-‘indiyyah), yang mengklaim bahwa kebenaran itu tergantung yang menyebutkan dan mengatakannya. Dan, kelompok Sofis terakhir dikenal dengan sebutan al-‘Inādiyyah (keras kepala), yang mengklaim bahwa tidak ada yang tahu kebenaran. (Lihat, ‘Allāmah Saʻd al-Dīn al-Taftāzānī, Syarḥ al-‘Aqā’id al-Nasafiyyah, taḥqīq: Dr. Aḥmad Hijāzī al-Saqā (Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, cet. I, 1407 H/1987 M), hlm. 13, 14).

Padahal kebenaran dalam Islam itu dapat dicapai. Dan untuk mengetahui hakikat kebenaran menurut konsepsi Islam, berikut ini akan diuraikan pembagiannya, agar tidak keliru dan salah dalam memahaminya.

Tiga Jenis Kebenaran

Dalam pemikiran Islam, konsep kebenaran (al-ḥaqq) dapat dibagi menjadi tiga jenis:

Pertama, kebenaran (al-ḥaqq) yang disandarkan kepada Allah سبحانه وتعالى.

Kebenaran (al-ḥaqq) menurut Allah adalah ‘tunggal’: tidak banyak, baik dalam hal-hal tegas dan jelas (al-qṭ‘iyyah) maupun yang sifatnya mendekati yakin (al-ẓanniyyah). Kebenaran seperti ini disebut dengan ‘Kebenaran Mutlak’ (al-ḥaqq al-muṭlaq). Dalilnya di dalam al-Qur’an adalah Firman Allah yang berbunyi, Famādzā ba‘da al-ḥaqq illā al-ḍalāl (Tidak ada lagi setelah kebenaran itu kecuali kesesatan) (QS. Yūnus [10]: 32).

Dari Abū Sa‘īd al-Khudrī ra. menyebutkan bahwa banyak orang yang berhukum dengan hukum (aturan) Sa‘d ibn Mu‘ādz ra. Lalu Abū Sa‘īd mengirim seorang utusan kepadanya, lalu ia datang dengan menunggang keledai.

Ketika Sa‘d ibn Mu‘ādz itu mendekati masjid, Rasulullah berkata, “Ayo, sambutlah orang terbaik dari kalian, tuan pemimpin kalian.” Kemudian Nabi  berkata lagi, “Hai Sa‘d, orang-orang ini berhukum kepada peraturan yang engkau tetapkan.” Lalu Sa‘d menjawab, “Aku menetapkan hukum di tengah-tengah mereka agar memerangi orang-orang yang memerangi mereka dan menawan keluarga mereka’. Lalu Rasulullah  berkata: ‘Engkau telah menerapkan hukum sesuai dengan hukum Allah atau dengan hukum (aturan) raja’.” (HR. al-Bukhārī).

Dari Sulaimān ibn Buraidah, dari bapaknya ra. dia berkata: “Rasulullah  jika mengangkat seorang pemimpin satu pasukan perang beliau selalu berwasiat kepadanya dan kepada kaum Muslimin agar mereka bertakwa (takut) kepada Allah,…jika engkau telah mengepung penduduk Ḥiṣn lalu mereka memintamu untuk menerapkan hukum Allah, maka jangan turuti keinginan mereka itu. Tetapi, aturlah mereka menurut hukum (aturan) yang engkau buat, karena engkau tidak tahu apakah hukum Allah itu sesuai dengan mereka atau tidak.” (HR. Muslim).

‘Amr ibn al-‘Āṣ menyatakan bahwa dia mendengar Rasulallah  bersabda: ‘Jika seorang hakim berijtihad dan (ijtihadnya) benar, maka dia mendapat dua pahala kebaikan. Namun jika ijtihadnya keliru, dia mendapat satu kebaikan.” (HR. al-Bukhārī).

Sabda Rasulillah  di atas menegaskan bahwa siapa saja yang berijtihad dalam satu perkara dan ijtihadnya itu mengenai kebenaran (al-ḥaqq) yang ada pada sisi Allah maka dia mendapat dua kebaikan: satu pahala ijtihad dan usaha kerasanya dan satu pahala lagi hasil dari ijtihadnya yang tepat (sesuai) dengan kebenaran (al-ḥaqq). Namun siapa yang keliru dalam ijtihadnya tetap mendapat satu kebaikan (pahala) sebagai ganjaran atas usaha dan ijtihadnya itu. Dan Allah memaafkan kekeliruan tersebut karena tidak ada dalil yang tegas dari sang pembuat hukum (al-Syāri‘) yang menyalahkannya. Dan Dia membiarkan hal itu menjadi “ladang” ijtihad manusia.*

Kedua, kebenaran yang dinisbatkan kepada seorang Mujtahid.

Kebenaran (al-ḥaqq) menurut seorang Mujtahid dalam perkara yang tegas dan jelas (al-umūr al-qaṭ‘iyyah) adalah ‘satu’, tidak banyak. Sedangkan dalam hal-hal yang sifatnya ẓannī dan menjadi lahan ijtihad maka kebenaran itu (al-ḥaqq) itu pun beragama sesuai dengan beragamnya para Mujtahid. Inilah yang disebut dengan kebenaran nisbi (al-ḥaqq al-nisbī), yang dikenal dengan istilah al-ṣawāb yang dapat diraih oleh seorang Mujtahid dari usaha ijtihadnya.

Setiap Mujtahid dapat meraih ‘kebenaran’ (al-ṣawāb) itu sebatas pemahaman dan keyakinan terhadapnya. Dan karena para Mujtahid itu itu banyak, maka kebenaran (al-ṣawāb) itupun beragam. Oleh karenanya tidak mungkin satu pendapat dikatakan benar mutlak (al-ḥaqq al-muṭlaq) dan yang lainnya dikatakan bāṭil. Dalam kitab al-Baḥr al-Muḥīṭkarya Imam al-Zarkasyī disebutkan bahwa al-Qāḍī al-Ḥusain dalam satu komentarnya menyatakan: “Pendapat yang dipilih adalah bahwa setiap Mujtahid itu benar (muṣīb). Hanya saja, sebagian mereka sampai kepada kebenaran (al-ḥaqq) yang ada di sisi Allah dan sebagian lain hanya sampai kepada kebenaran yang ada pada diri mereka.”

Syeikh Muhammad Bakhīt al-Muṭī‘ī menyatakan: “Setiap hukum yang ada diambil (didasarkan) kepada dalil yang empat (maksudnya: al-Qur’an, Sunnah, Ijmā‘, dan Qiyās) baik secara tegas-jelas (ṣarīḥ) atau melalui jalan ijtihad menurut caranya yang benar. Maka itu disebut sebagai hukum Allah atau syariat-Nya dan merupakan petunjuk Nabi Muhammad yang mana kita disuruh untuk mengikutinya. Hal itu karena pendapat setiap Mujtahid – karena diambil dari sumber hukum yang empat itu – merupakan syariat (hukum) Allah dalam sisi kebenarannya dan kebenaran siapa saja yang mengikutinya.”

Hal tersebut di atas dikuatkan lagi oleh pandangan Imam Ibn Ḥazm al-Andalusī: “Apa saja yang dihasilkan oleh para Mujtahid dianggap sebagai syariat meskipun dalilnya tidak diketahui oleh manusia awam. Siapa yang mengingkarinya sama artinya menuduh para imam keliru dan menganggap mereka telah membuat syariat (hukum) yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Dan siapa saja yang mengatakan demikian maka dia itu orang yang sesat.”

Disebut begitu karena setiap Mujtahid berpandangan bahwa pendapatnya adalah benar (ṣawāb) tetapi mengandung kemungkinan untuk salah. Dan pendapat yang lain, dalam pandangannya, adalah salah (khaṭa’) namun mengandung kemungkinan untuk benar (al-ṣawāb). Maka setiap Mujtahid senantias memaafkan (memaklumi) yang (Mujtahid) lain dan tidak menganggapnya keluar dari lingkaran kebenaran (al-ṣawāb) secara total. Karena Allah telah memaafkannya dari satu sisi dan memberinya pahala (kebaikan) kepada hasil ijtihadnya, meskipun dari sisi yang lain dia keliru. Maka, sangat bijak jika seorang Mujtahid dapat memaafkan orang lain dan tidak menghukumi hasil ijtihad yang berbeda sebagai hal yang benar-benar keliru (al-khaṭa’ al-qāṭi‘).

Dalam kitab al-Ta‘rīfāt karya Imam al-Jurjānī disebut satu adagium yang amat terkenal di kalangan para ahli Fiqih (al-Fuqahā’) yang berbunyi: “…sampai jika kami ditanya tentang mazhab kami dan mazhab selain kami dalam masalah furū‘ (cabang hukum), kami wajib menjawab bahwa mazhab kami lah yang benar dan selainnya mungkin keliru. Sebaliknya, mazhab selain kami adalah keliru namun mungkin sekali mengandung kebenaran.”

Dalam kitab I‘lām al-Muwaqqi‘īn, Imam ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan sikap yang benar berkenaan dengan pendapat para ulama’ terdahulu. Kata beliau, tidak mesti pendapat para ulama’ itu diterima seluruhnya atau ditolak seluruhnya. Kita tidak dibenarkan menyatakan bahwa mereka ‘berdosa’ dan tidak dibenarkan pula mengklaim bahwa mereka ma‘ṣūm (terhindar dari salah dan dosa).

Ketiga, kebenaran bagi para muqallid dan kaum awam

Kebenaran dalam hal yang tegas dan jelas (al-qaṭ‘iyyāt) bagi mereka juga tidak plural (jamak), melainkan satu saja. Namun dalam masalah yang al-ẓanniyyāt, para muqallid dan kaum awam tidak berhak berpendapat apapun. Pendapat yang harus mereka pegang-teguh adalah pendapat seorang mufti mereka.  Karena apa yang dikatakan oleh seorang Mujtahid adalah benar (ṣawāb) – benar nisbi – sehingga dia bisa mengamalkan pendapat apapun yang mewajibkannya untuk itu. Hal ini karena para muqallid dan kaum awam tak dapat men-tarjīḥ (mengunggulkan) sekian banyak pendapat para ulama. Di samping itu, para muqallid dan kaum awam tidak memiliki piranti Ijtihad. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat ẓanniyyāt bagi para muqallid dan kaum awam bentuknya banyak. Oleh karena itu, oleh Allah diperintahkan untuk bertanya kepada para ulama (ahl al-dzikr, Qs. al-Naḥl [16]: 43).

Berkenaan dengan sikap kaum awam, Imam al-Subkī dalam kitab al-Durrah al-Muḍī’ahmenyatakan bahwa mereka harus merujuk pendapat para ulama. Begitu juga dengan pendapat Ibn Daqīq al-‘Īd, dalam kitab al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh karya Imam al-Zarkasyī.

Dengan demikian, dapat dikatakan sebagaimana pendapat mayoritas ulama (al-jumhūr) dari imam empat mazhab dan yang lainnya. Bahwa yang dimaksud dengan kebenaran (al-ḥaqq) ‘satu’ dan tidak plural adalah ‘Kebenaran Mutlak’ (al-ḥaqq al-muṭlaq). Pendapat ini, misalnya, dikemukakan oleh Imam Abū Ḥanīfah, Imam Mālik, Imam al-Syāfi‘ī, Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah, dan yang lainnya. (Lihat, Dr. Mu‘ādz ibn Muhammad Abū al-Fatḥ al-Bayānūnī,al-Ta‘addudiyyah al-Da‘wiyyah: Dirāsah Manhajiyyah Syāmilah (Kuwait & Kairo: Dār Iqra’ li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, cet. I, 1427 H/2006 M), hlm. 41-47).

Kebenaran Dapat Diraih

Di dalam al-Qur’an Allah سبحانه وتعالى. menjelaskan bahwa ‘kebenaran’ (al-ḥaqq) telah turun dari Allah, maka tidak dibenarkan seorang Muslim untuk ragu-ragu menerima kebenaran itu (Qs. al-Baqarah [2]: ).

Ayati di atas menegaskan bahwa ‘kebenaran’ memang dapat diraih, diketahui, dan kemudian harus diyakini. Imam al-Nasafī menyatakan dengan sangat baik, “Ḥaqā’iq al-asy-yā’ tsābitah wa al-‘ilm bihā mutaḥaqqiq khilāfan li-sūfasṭā’iyyah” (Hakikat realitas itu tetap (tidak berubah). Sehingga ia dapat diketahui (diraih-dicapai). Dan konsepsi ini bertolak-belakang dengan (pandangan) kaum Sofis). (Lihat, Imam Abū al-Mu‘īn al-Nasafī (w. 508 H),Kitāb al-Tamhīd li Qawā‘id al-Tawḥīd, studi dan taḥqīq: Ḥabīb Allāh Hasan Ahmad (Kairo: Dār al-Ṭibā‘ah al-Muḥammadiyyah, cet. I, 1406 H/1986 M), hlm. 118).

Menurut konsepsi Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah Masalah ‘ilmu’ dan ‘kebenaran’ dalam Islam  adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah-ubah. Kebenaran dapat dicapai oleh manusia apabila manusia memperolehnya dengan cara yang betul dan tidak melampaui batas-batasnya. (Lihat, Dr. Khalif Muammar, “Prinsip dan Ukhuwah Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah”, dalam Fahmi Salim (ed.), Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (Jakarta: Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), 2012), hlm. 2).

Mengenai cara dan wasilah dalam menggapai ilmu dan kebenaran itu menurut Imam al-Ghazālī (w. 555 H/1111 M) adalah: panca indera, akal, dan intuisi (dzauq atau wijdān). Dan ilmu itu dapat diperoleh dengan dua cara: ḍarūrī (a priori) dan bukan ḍarūrī, yakni ilmu-ilmu perolehan baru. (Lihat, Dr. Saeful Anwar, Filsafat Ilmu Al-Ghazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 1428 H/2007 M), hlm. 182-199).

Ringkasnya, kebenaran dalam Islam itu dapat dicapai. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan. Tidak seperti kaum Sofis dan kaum liberal di era modern-kontemporer dewasa ini. Di mana kebenaran itu tidak mutlak, tetapi nisbi. Lebih dari, mengeneralisir konsep kebenaran secara bebas. Karena di sana ada ‘Kebenaran Mutlak’ milik Allah, kebenaran (al-ṣawāb) milik para Mujtahid, dan kebenaran bagi kaum awam dan muqallid.*

Penulis adalah guru di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah, Medan. Menulis buku “Membongkar Kedok Liberalisme di Indonesia” (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2013 M) dan Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Sumatera Utara

http://www.hidayatullah.com

Advertisements

Kajian Indonesia : Islam Versus Sekularisme

Oleh: Ali Mustafa

Islam adalah agama yang sempurna (kaffah), mengatur seluruh aspek kehidupan. Mulai dari yang dipandang kecil seperti memakai sandal mulai dari kaki kanan terlebih dahulu hingga mengatur urusan politik dan pemerintahan.

Islam mengatur segenap perbuatan manusia dalam hubunganya dengan Khaliq-nya, hal ini tercermin dalam aqidah dan ibadah ritual dan spiritual. Seperti: tauhid, salat, zakat, puasa dan lain-lain. Kedua, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang diwujudkan berupa akhlak, pakaian, dan makanan. Ketiga, mengatur manusia dengan lingkungan sosial. Hal ini diwujudkan dalam bentuk mu’amalah dan uqubat. (sistem ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, sistem politik Islam, sistem pidana Islam, strategi pendidikan, strategi pertanian, dan lain sebagainya (Taqiyyudin, Nidhomul Islam)

Maka Islam adalah berbeda dengan agama-agama yang lain, sebab Islam tidak sebatas ibadah ritual dan spiritual belaka, namun juga memasuki ranah publik. Maka kaum muslim yang memisahkan agama Islam dengan kehidupan publik (fasluddin \’anil-hayah) berarti ia telah terkena virus sekulerisme.

Sekulerisme sendiri sebagaimana ditulis Shidiq Jawi di majalah Al-Waie mempunyai akar sejarah sangat panjang dalam sejarah peradaban Barat. Pada tiga abad pertama Masehi, agama Kristen mengalami penindasan di bawah Imperium Romawi sejak berkuasanya Kaisar Nero (tahun 65). Kaisar Nero bahkan memproklamirkan agama Kristen sebagai suatu kejahatan. (Idris, 1991:74). Menurut Abdulah Nashih Ulwan (1996:71), pada era awal ini pengamalan agama Kristen sejalan dengan Injil Matius yang menyatakan,”Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan.” (Matius, 22:21).

Sekularisme merupakan akar dari liberalisme yang sejatinya masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Prinsip negara sekuler telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 ayat 119 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. (Suminto, 1986:27).

Prinsip sekuler dapat ditelusuri pula dari rekomendasi Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial untuk melakukan Islam Politik, yaitu kebijakan pemerintah kolonial dalam menangani masalah Islam di Indonesia. Kebijakan ini menindas Islam sebagai ekspresi politik. Inti Islam Politik adalah (1) dalam bidang ibadah murni, pemerintah hendaknya memberi kebebasan, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan Pemerintah Belanda; (2) dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah hendaknya memanfaatkan adat kebiasaan masyarakat agar rakyat mendekati Belanda; (3) dalam bidang politik atau kenegaraan, pemerintah harus mencegah setiap upaya yang akan membawa rakyat pada fanatisme dan ide Pan Islam. (Suminto, 1986:12).

Uniknya sebagian kaum Muslim secara sadar atau tidak justru mengagung-agungkan paham yang satu ini, padahal jika ditelisik lebih dalam ini adalah jelas merupakan produk pemikiran impor dari Barat. Bisa pula disebut ideologi transnasional.

Pemikiran sekulerisme inilah yang menjadi jalan bagi penjajah untuk tetap menjajah Indonesia meski bukan lagi dalam bentuk penjajahan fisik. Baik penjajahan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan keamanan. Semua ini dibalut dengan ideologi negara yang sudah disepakati bersama. Sayangnya sekulerisme ini terus menerus dikampanyekan oleh para pengagumnya.

Ideologi Islam Mengancam Indonesia?

Sungguh tidak habis pikir jika pihak yang ingin menerapkan sistem Islam di Indonesia disebut ingin merongrong negara. Padahal merekalah yang selama ini dengan lantang menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk penjajahan.

Terkurasnya kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah ruah berupa tambang emas, minyak, dan lainnya adalah bukti masih terjajahnya Indonesia. Dan Ideologi Islam menolak tegas terjadinya liberalisme ekonomi.

Alhasil, lepasnya Timtim adalah sebagai bukti bahwa ideologi yang dipakai negara selama ini telah gagal menjaga keutuhan negara. Padahal Ideologi Islam jelas tidak bisa membenarkan hal itu. Itulah kenapa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) salah satu pihak yang gencar mengkampanyekan sistem Islam untuk Indonesia yang lebih baik, di dalam majalah maupun seleberan-selebarannya ketika itu telah memperingatkan Pemerintah tentang skenario asing yang melibatkan PBB melalui UNAMET, yang menghendaki Timtim lepas dari Indonesia. Bahkan ketika akhirnya Timtim lepas, HTI pernah menyampaikan kepada media massa bahwa HTI akan mengambil kembali Timtim dan menggabungkannya dengan Indonesia walaupun butuh waktu 25 tahun! (hizbut-tahrir.or.id)

Mengguritanya kasus korupsi juga akibat diterapkannya sistem sekulerisme yang menjauhkan agama dari kehidupan. Alhasil banyak masyarakat Muslim sendiri yang doyan melakukan korupsi. Dalam hal ini, Islam telah mempunyai solusi jitu untuk pemberantasan korupsi untuk Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Sedangkan strategi Islam dalam pemberantasan korupsi ini pun telah disampaikan diberbagai kesempatan, entah itu melalui tulisan-tulisan di berbagai media maupun kesempatan lain. Tinggal negeri ini mau untuk menerapkan atau tidak.

Menyoal Ideologi Transnasional

Beberapa kalangan dengan mudah mengidentikkan sistem Islam sebagai ideologi transnasional, namun di satu sisi tidak menyebut ideologi lain dengan julukan yang sama. Sebagaimana terjadi, Pancasila di masa orde lama cenderung berkiblat ke ideologi sosialisme meski atas nama pancasila. Ideologi sosialisme lahir di Uni soviet sekitar tahun 1800 M, demikin halnya kapitalisme yang dijadikan pegangan dimasa orde baru sampai sekarang lahir di Eropa pada tahun sekitar 1500 M. Sedang sistem republik adalah buah karya Plato (Yunani, sekitar tahun 400 M), begitu pula sistem demokrasi yang dimulai di Yunani Kuno.

Bukankah semuanya adalah ideologi transnasional? Islam yang telah sempurna memang pertama kali diturunkan di tanah arab, namun Islam adalah rahmat untuk seluruh alam, termasuk untuk Indonesia tentunya.

Maka tek heran bilamana pasca runtuhnya khilafah Islam terakhir di Turki pada tahun 1924 M, anak bangsa Indonesia merespon cepat hal ini dengan mengadakan Komite Khilafah di Surabaya dalam upaya menegakkan kembali khilafah Islam yang telah diruntuhkan Mustafa Kemal Atatturk (Turki), mereka akan menghadiri kongres khilafah di Kairo, Mesir. Mereka terdiri dari para pemuka masyarakat dari kalangan Muhammadiyah, Al Irsyad, Syarikat Islam (diketuai Wondo Soedirdjo, wakilnya KH. Abdul Wahab Hasbullah, yang kemudian jadi organisator NU), Nahdhatul Wathan, Tashwirul Afkar, At Ta’dibiyyah, dan ormas Islam lainnya. (eramuslim.com).

Juga kemudian diadakan Kongres al-Islam Hindia III di Surabaya pada 24-27 Desember 1924. Kongres ini diikuti oleh 68 organisasi Islam yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat-nya (hoofd bestuur) maupun Dewan Pimpinan Cabang-nya (afdeling). Keputusan yang dihasilkan kongres adalah mengutus wakil yang harus dianggap sebagai wakil umat Islam di Indonesia ke Kongres Dunia Islam di Kairo. Orang yang terpilih berangkat adalah Soerjopranoto (Sarekat Islam), Haji Fachrudin (Muhammadiyah) dan KH Wahab Hasbullah (wakil dari kaum pesantren). (Taufiq Rahzen, komite khilafah)

Karena itu, kecintaan terhadap negeri ini tidak cukup dengan hanya sebatas kecintaan simbolik, melainkan harus benar-benar diwujudkan berupa perjuangannya untuk membuat Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Undur maa kola wala tandur man kola (Lihatlah olehmu apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang berbicara). Wallahu a’lam bi ash-shawab.

*) Ali Mustofa adalah Direktur Rise Media Surakarta, Staf Humas HTI Solo Raya.

detik.com

ISLAM “Wasathiyyah” Jelaskan Kesalahan Konsep Kaum Liberal

Kuwait — Prof. Dr. Muhammad Abū al-Fath al-Bayānūnī, pemateri pertama dalam daurah mengatakan ada beberap hal yang perlu dipahami tentang perbedaan hukum fikih. Bahwasannya perbedaan dalam hal ini bukan hal baru, akan tetapi telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW.

Memang ikhtilaf (perbedaan pendapat) ini merupakan fenomena yang syar’i. Yang tidak syar’i itu adalah iftiraq (perpecahan). Karena iftiraq itu konteksnya perkara haq, bathil, dlalal (sesat) dan salamah. Di wilayah ini tidak ada wasathiyyah (moderat), tegas Abū al-Fath.

Menurutnya, fenomena ikhtilaf fikih (fikih perbedaan) ini bukanlah bid’ah tapi memang begitulah adanya karakteristik syari’ah. Oleh sebab itu, selama fenomena ini masih dalam konteks ijtihad fiqhiyyah, maka ia diterima oleh syari’at dan para ulama salaf.

Markaz al-‘Alamiy Li Al-Wasathiyyah yang berada di bawah naungan Kementrian wakaf Kuwait melihat, pada sisi ini umat Islam di dunia mulai melupakan. Sehingga persoalan yang semestinya tidak perlu diperpanjang perdebatannya tapi dikukuhkan sekan menjadi wilayah usuliyyah (akidah).

Padahal para ulama salaf dari kalangan Ahlussunnah mayoritas hanya berbeda dalam fatwa bukan akidah. Jika bedanya akidah maka urusannya adalah antara sesat dan tidak. Jika fatwa fikih persoalannya cuma pada penilain benar (shahih) dan salah (khata’).

Hubungannya dengan pemahaman terhadap nash – al-Qur’an dan al-Sunnah –, perbedaan sangat mungkin terjadi karena beberapa hal.

Pertama, perbedaan bersifat fitrah dan naluriah.

Kedua, perbedaan terjadi semenjak dulu dan hal tersebut bukan bid’ah.

Ketiga, perbedaan tidak keluar dari aturan syar’i dan diterima oleh para salaf al-shalih. Tentunya, perbedaan persepsi tersebut terjadi pada wilayah yang bersifat furū’iyyah (cabang) bukan ushūliyyah (pokok) dan wilayah zhanniyyah (didasarkan pada dalil zhanni) bukan qath’iyyah (yang didasarkan pada dalil-dalil qath’i).

Liberal dan hermeneutika

Lain halnya dengan kaum liberal yang mengusung hermeneutik dalam memahami nash. Dengan metodologi tersebut terjadi perbedaan persepsi, baik dalam wilayah ushūliyyah maupun qath’iyyah.

Ketika syeikh al-Bayānūnī ditanya tentang hal ini, beliau tidak menjelaskan secara detail tentang hermeneutika, hanya bersifat umum tapi cukup menjawab tantangan liberalisasi.

Perbedaan dengan kaum liberal adalah;

Pertama, perbedaan pemahaman dapat diterima jika dilakukan pada tempatnya dan oleh ahlinya (al-ikhtilāf maqbūl fī mahallihi wa ahlihi). Oleh karena itu, jika hermeneutika mengusik masalah ushūliyyah atau qath’iyyah dan bukan furū’iyyah dan zhanniyyah, maka ia tertolak secara syar’iyyah dan ilmiah. Begitu pula dengan orang yang mengemukakan pemahaman dan interpretasi terhadap nash, ia mesti seorang mujtahid, bukan asal orang yang asal ngomong tanpa ilmu.

Kedua, wilayah aplikasi hermeneutika dalam studi al-Qur’an ditempatkan pada salah satu dari tiga posisi.
Pertama, wilayah takfīr yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kasus takfīr yang dilakukan oleh ±2000 tokoh Islam Mesir terhadap Nasr Hamid Abu Zaid mungkin bisa menjadi contoh.
Kedua, wilayah tadhlīl yang menjatuhkannya pada posisi sesat (dhalāl) bukan kufur (kufr).
Ketiga, wilayah al-khatha’ wa al-shawāb yang berkonsekuensi pada benar atau salah, bukan kufur ataupun sesat.

Syeikh al-Bayānūnī juga menjelaskan, hermeneutika sebagai sebuah manhaj di posisikan pada wilayah tadhlīl, yang berarti metodologi asing yang sesat dan menyesatkan apabila diaplikasikan dalam studi al-Qur’an. Oleh karena itu, tafsir sebagai sarana interpretasi dan ushul fikih sebagai filsafat hukum di dalam Islam adalah cukup tanpa harus meminjam hermeneutik yang kontraproduktif secara epistemologi dengan keduanya.

Memposisikan antara yang tsawabit dan mutaghayyirat itulah yang sedang dikembangkan Markaz al-‘Alamiy Li Al-Wasathiyyah. Pemposisian ini dikaji dalam Fikih Auwlawiyyat. Fikih ini dipelajari untuk memahami bagaiman menempatkan kasus itu dalam ushuliyyah atau furu’iyyah.

Pemahaman ini penting agar umat Islam tidak salah dalam memasukkan sebuah kasus atau memprioritaskan sesuatu yang paling penting dilakukan untuk dikerjakan.

Dr. Ibrahim Ahmad Abbas, salah satu peneliti Markaz, menegaskan persoalan-persoalan akidah itu lebih dulu disampaikan kepada umat daripada syari’ah. Begitu pula dalam beribadah, fikh awlawiyyat menjelaskan bagaimana antara yang wajib yang sunnah dan mandub itu yang didahulukan untuk dikerjakan.

Tentu saja, masih pengkajian yang lebih panjang dan dalam lagi untuk mempersatukan umat Islam dalam satu barisan Ahlussunnah wal Jama’ah. ISID Gontor berharap, kegiatan ini dapat diteruskan dalam bentuk kerjasama dalam kajian Islam Wasathiyyah untuk menjelaskan kesalahan konsep moderat yang diusung Islam Liberal.*/laporan Kholili Hasib dan Daden Rabi Rahman dari Kuwait

sumber: http://hidayatullah.com

%d bloggers like this: