Posts tagged ‘Ormas Islam’

Inilah Beberapa Fakta di Mesir yang Disampaikan Utusan IM kepada Majelis Ormas Islam Indonesia

Silaturahim dan kunjungan utusan Ikhwanul Muslimin, Dr. Muslimin Ahmed Mohamed Fahmy El-Watidi ke Majelis Ormas Islam, Jum’at (6/9/2013), di Gedung Menara Dakwah DDII. (ist)

Silaturahim dan kunjungan utusan Ikhwanul Muslimin, Dr. Muslimin Ahmed Mohamed Fahmy El-Watidi ke Majelis Ormas Islam, Jum’at (6/9/2013), di Gedung Menara Dakwah DDII. (ist)

Jakarta – Jum’at (6/9/2013) malam, Majelis Ormas Islam menerima kunjungan Dr. Ahmed Mohamed Fahmy El-Watidi yang merupakan utusan Ikhwanul Muslimin di kantor Dewan Dakwah. Dr. Ahmed menyampaikan beberapa fakta dan kondisi terakhir yang terjadi di Mesir saat ini. Hal tersebut disampaikannya di depan pengurus dan Para Presidium Majelis Ormas Islam yang merupakan para pimpinan ormas Islam di antaranya Mathla’ul Anwar, Persatuan Umat Islam (PUI), Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Al Ittihadiyah, Ikatan Da’i Indonesia (IKADI), Wahdah Islamiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah Islam (PERTI), Syarikat Islam (SI).

Dr. Ahmen yang merupakan Chairman of International Affairs Ikhwanul Muslimun memaparkan bahwa kondisi yang terjadi saat ini di Mesir yang disebabkan kudeta Militer atas Presiden Mursi yang terpilih melalui proses Demokrasi yang sah.

Majelis Ormas Islam sendiri merupakan sebuah wadah perhimpunan bagi ormas-ormas Islam yang didirikan pada tanggal 16 Sya’ban 1434 H di Jakarta dan saat ini terdapat sembilan Ormas Islam yang telah menyatakan bergabung atas dasar kesamaan tujuan ingin memajukan umat Islam sesuai Pedoman Dasar Majelis Ormas Islam yang telah disepakati bersama.

Berikut ini adalah fakta dan kondisi terkini Mesir berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Ahmed Mohammed Fahmy El Watidi, sebagaimana rilis yang kami terima dari Majelis Ormas Islam:

  1. Bahwa Peristiwa Kudeta sejatinya telah direncanakan dari awal ketika Dr. Mursi terpilih, bahwa ada upaya makar dari Militer setelah 3 bulan terpilihnya Dr. Mursi sebagai Presiden dengan perencanaan penculikan Presiden oleh pihak militer, hal ini dapat dicegah karena informasi tersebut dibongkar oleh Abdul Fatah al-Sisi yang kala itu sebagai Pejabat Intelejen. Oleh karenanya, hal ini menjadi salah satu dari berbagai alasan di angkatnya As-Sisi menjadi Menteri Pertahanan.
  2. Setelah Dr. Mursi terpilih, banyak pihak (Militer, Polisi dan pendukung Husni Mubarak) yang melakukan pengkhianatan terhadap negara dan hasil Demokrasi yang Sah secara terencana mengacaukan situasi Masyarakat. Listrik di Mesir sangat sering Padam berbulan-bulan, ada pihak yang dengan sengaja membuang bensin di padang pasir dan beberapa penjual bensin ditekan untuk tidak beroperasi sehingga membuat kelangkaan bahan bakar yang menyulut kekesalan warga. Petugas kebersihan (sampah) disetting tidak beroperasi sehingga semua permasalahan disudutkan kepada Presiden yang baru terpilih.
  3. Negara-negara Arab dan Bank Dunia seketika menghentikan bantuannya terhadap Negara Mesir saat Dr. Mursi terpilih menjadi Presiden.
  4. Presiden Mursi sangat sabar dalam menjalankan amanahnya sekalipun Media Massa di Mesir selalu menyerang dengan pemberitaan yang menyudutkan dan pengkhianatan demi pengkhianatan terhadap negara, tetapi tidak ada dari mereka yang kala itu dipenjarakan seperti apa yang terjadi di rezim Husni Mubarak.
  5. Prestasi Mesir di Era Presiden Mursi dalam waktu yang terbatas dan penuh tekanan di mana Masyarakat Internasional tidak mengetahui karena pemberitaan yang tidak seimbang, di antaranya :
    1. Mesir dapat Panen Gandum setahun dua kali, padahal sebelumnya Mesir selalu Impor gandum.
    2. Mesir memiliki Tambang sendiri yang untuk keadilan Masyarakatnya dan Emas dengan kualitas yang baik. Padahal era sebelumnya hasil tambang Mesir, Gas dijual ke Israel dengan harga kisaran 10 % dari harga aslinya.
    3. Anda akan menemukan Mobil made Egypt, Komputer made Egypt bahkan “iPad” made Egypt.
    4. Aktivitas-aktivitas malam berupa penyakit masyarakat yang sering dilakukan pada era Husni Mubarak sekarang sudah banyak yang ditutup.
  6. Ketika Orang yang tidak mengetahui Ikhwanul Muslimin dan mengatakan bahwa kami Eksklusif (Ashobiyah) dalam mengelola negara dan ingin menguasai untuk kepentingan Pribadi, maka kami menjelaskan :
    1. Asas negara Mesir itu jelas Islam
    2. Anggota Dewan yang terpilih banyak dari kalangan ulama dan Hafiz yang terdiri dari beberapa partai (tidak hanya IM) sehingga produk Undang-undang nya sudah bisa kita prediksi
    3. Ikhwanul Muslimin hanya menjabat 4 dari 37 Menteri, menjabat 1 dari 4 Pembantu Presiden, menjabat 12 Gubernur dari total 27 Jabatan Gubernur, itu semua masih belum proporsional jika dikatakan ingin menguasai.
  7. Terkait Aksi demonstrasi kenapa kami melakukannya karena kami merasa dalam posisi yang benar, terlebih pimpinan kami sangat menghindari Medan Tahrir untuk mencegah bentrokan dan pertempuran, sehingga Rabiah Al Adawiyah menjadi salah satu menjadi pilihan kami. Tetapi militer dengan sengaja menekan dan hanya memberikan batas waktu 48 Jam bagi Presiden Mursi untuk menyelesaikannya yang pada akhirnya mereka melakukan pengambilalihan yang kini Masyarakat mulai paham bahwa itu adalah Kudeta.
  8. Korban yang berjatuhan setelah kami menghitungnya ialah sekitar 6.000 Orang mati Syahid, 20.000 orang luka-luka dan sekitar 10.000 orang ditangkap. Itu belum termasuk tambahan yang kemungkinan terjadi, karena saat ini ketika saya di sini, hari ini keluarga kami dan rakyat Mesir masih melakukan aksi demonstrasi. Militer melakukan pembantaian secara sadis dengan banyak cara termasuk Sniper, Tank-tank dan cara-cara lainnya.
  9. Bahwa sesungguhnya militer di Mesir sekarang ini dalam keadaan gemetar dan ketakutan. Mereka pun sudah merasa terzhalimi juga, karena uang-uang yang masuk ke Mesir ternyata hanya masuk ke kantong-kantong Jenderal-jenderal mereka. Sampai sekarang ini hanya ada beberapa negara yang mengakui, Eropa secara umum menentang dan meminta Jenderal al Sisi di adili. Gerakan Ormas-ormas di Dunia Internasional sekarang menuntut Jenderal al Sisi untuk di adili melalui Mahkamah Internasional.

Pada pertemuan tersebut, selain 9 ormas yang sudah tergabung, hadir juga Ormas LKI Al-hidayah dan Ormas DAINA. Presidium Majelis Ormas Islam yang pada kesempatan ini diwakili oleh H. Ahmad Sadeli Karim mengatakan, “bahwa agenda ini sebagai wujud Syukur dan perjuangan kita karena bagaimana pun Mesir khususnya Ikhwanul Muslimin pernah berjasa dalam Proses berlangsungnya Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (dakwatuna/hdn)

Silaturahim dan kunjungan utusan Ikhwanul Muslimin, Dr. Muslimin Ahmed Mohamed Fahmy El-Watidi ke Majelis Ormas Islam, Jum’at (6/9/2013), di Gedung Menara Dakwah DDII. (ist)

Silaturahim dan kunjungan utusan Ikhwanul Muslimin, Dr. Muslimin Ahmed Mohamed Fahmy El-Watidi ke Majelis Ormas Islam, Jum’at (6/9/2013), di Gedung Menara Dakwah DDII. (ist)

Sumber: http://www.dakwatuna.com

SOLI : 27 Ormas Islam Desak Pemerintah Bubarkan Densus 88

Walaupun aparatur keamaan memiliki kewenangan khusus terkait pemberantasan terorisme, tetapi setiap langkah dan tindakan pemberantasan terorisme harus tetap berpijak pada prinsip hukum.

Demikian salah satu kesimpulan Ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Silaturrahim Ormas Lembaga Islam (SOLI). Gabungan Ormas Islam ini mendesak pemerintah melakukan evaluasi atau bila perlu membubarkan Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Kemanusian (HAM) berat.

“Tindakan Densus 88 yang dalam banyak kasus telah terbukti melampaui kepatutan, kepantasan, dan batas perikemanusiaan berupa penangkapan, penculikan, penyiksaan, intimidasi, dan pembunuhan, yang sebagian terekam dalam video yang beredar, dan yang telah memakan banyak korban dan menimbulkan kesedihan, luka dan trauma. Demikian telah terjadi pelanggaran berat,”  demikian salah satu pernyataan sikap yang dibacakan Dr Marwah Daud Ibrahim, Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesa (ICMI), di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya Jakarta no. 62 Jakarta Pusat, Kamis (07/03/2013) siang.

Marwah yang didampingi beberapa perwakilan ormas Islam termasuk Dr Din Syamsuddin  juga meminta negara (melalui aparat kepolisian, red) tidak menangani teror dengan menjadi teror baru.

“Terorisme sebagai musuh bersama tidak semestinya  dihadapi dengan pendekatan bernuansa teror. Dengan demikian, kami mendesak pemerintah untuk mengaudit kinerja (termasuk keuangan) lembaga tersebut dan menggantinya dengan lembaga baru yang kredibel, profesional dan berintegrasi dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat.”

Dalam jumpa pers dengan wartawan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Din Syamsuddin mengatakan, tindakan memberantas teror dengan cara teror sama artinya melanggengkan potensi teror dan dendam kesumat.

“Tindakan yang dilakukan Densus 88 berpotensi melanggengkan terorisme,” ujar Din.

Dengan pernyataan ini SOLI menilai, salah satu kesatuan elit yang berada di bawah Polri ini untuk segera dievaluasi atau jika perlu dibubarkan.

Desakan Ormas Islam ini muncul terkait beredarnya video kekerasan yang diduga dilakukan anggota Densus dalam penanganan terduga terorisme.

Lebih 27 Ormas Islam  ikut menandatangani desakan ini,  di antaranya; Muhammadiyah, Muslimat NU, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Syarikat Islam, PP Matla’ul Anwar, Wanita Islam, Baitul Muslimin Indonesia, Hidayatullah, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Ikata Dai Indonesia (IKADI), dan Majelis Dakwah Islamiyah, PP Parmusi, PP Persis, Tabiyah, MIUMI, MUI, Al Irsyad, Dewan Masjid dan BKRMI.

Dalam pertemuan siang tadi ormas-ormas Islam sempat memutar sebuah tayangan video kekerasan yang diduga dilakukan oknum Densus dan Brimob. Dalam salah satu tayangan, terlihat aparat keamanan meminta korban beristighfar sebelum ditembak mati.*

http://www.hidayatullah.com
http://www.voa-islam.com

Tsaqafah Islamiyah: Menyikapi Perbedaan dalam Menentukan Awal dan Akhir Ramadhan

Oleh: Ahmad Hanafi

Karakteristik Ibadah Jama’iyyah

Dalam syari’at Islam, kolektifitas (keberjamaahan) dalam pelaksanaan sebagian ibadahnya mempunyai kedudukan yang sangat urgen dan strategis. Hal ini berangkat dari sebuah mainstream bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi prinsip wahdah al-ummah (persatuan ummat) sebagai salah satu risalah (visi) penting dalam kedudukannya sebagai rahmatan lil’alamin.

Maka salah satu sarana untuk mewujudkan visi tersebut disyariatkanlah beberapa jenis ibadah Jama’iyyah yang selain fungsi utamanya adalah pembuktian penghambaan seorang hamba kepada Allah Azza Wa Jalla, di lain sisi ia juga memuat nilai-nilai keberjamaahan yang sangat kental.

Dari sisi jumlah individu pelaksana sebuah ibadah yang disyari’atkan, maka ibadah tersebut dibagi menjadi dua bagian besar:

Pertama: Ibadah Fardiyah (individual). yaitu ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan secara individual (perseorangan) tanpa melibatkan orang lain (jama’ah), contohnya: Amalan hati berupa niat, keikhlasan, rasa takut kepada Allah, begitu juga sebagian amalan anggota badan seperti membaca al-Quran, melaksanakan thawaf di Ka’bah, sa’i antara Shofa dan Marwa dan juga seperti sholat sunnah rawatib dan yang lainnya.

Kedua: Ibadah Jama’iyyah (Kolektif). Yaitu ibadah yang disyariatkan untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin secara berjama’ah dan bersama-sama, seperti: Sholat Jum’at, sholat dua hari raya, Wukuf di Arafah bagi Jama’ah haji, Jihad fi sabilillah dan yang lainnya.

Dalam aplikasinya ibadah jama’iyyah mempunyai beberapa batasan yang perlu diperhatikan, di antaranya:

Pertama; penetapan bahwa ibadah tersebut boleh dilakukan secara berjama’ah adalah tawqifiyah (belandaskan wahyu). Artinya dalam hal ini seorang Muslim tidak dibenarkan menetapkan bentuk sebuah ibadah menjadi ibadah jama’iyyah kecuali hal tersebut didukung oleh dalil-dalil syari’at yang jelas.

Sebagai contoh sederhana: Sholat sunnah rawatib -baik sebelum atau sesudah sholat fardhu- tidak boleh dilaksanakan dalam bentuk berjama’ah. Begitu pula sebaliknya, ibadah yang telah disyari’atkan pelaksanaannya secara berjama’ah maka tidak boleh dilakukan secara individual kecuali ada dalil syar’i yang membolehkannya. Hal ini berangkat dari kaidah umum dalam persoalan ibadah “al-Ashlu fi al-‘Ibaadat al-Tahriim”. Hukum asal penetapan sebuah ibadah adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya.

Kedua; Ketaatan kepada Imam (Pemimpin) dalam Ibadah Jama’iyyah. Dalam konteks sholat berjama’ah misalnya, ada imam dan ada makmum. Maka sang makmum tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi posisinya sebagai makmum yang menjadikan imam sebagai patokan dalam pelaksanaan ibadah sholat. Rasulullah –Shallallahu’alaihi wasallam- bersabda:

إنما جعل الإمام ليؤتمّ به، فلا تختلفوا عليه

Artinya: “Seseorang dijadikan imam (dalam sholat) untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya.” (HR. Bukhari No. 722 & Muslim No.414).

Tidak boleh seorang anggota jama’ah Jum’at melaksanakan sholat Jum’at terlebih dahulu sebelum khatib selesai berkhutbah. Sebagaimana dilarang mendirikan jama’ah baru dalam sebuah masjid sebelum jama’ah yang sebelumnya selesai melaksanakan sholat berjamaahnya. Apalagi dalam jihad fi Sabilillah maka seorang pasukan kaum Muslimin tidak boleh menyelisihi strategi dan instruksi panglima perang yang ditunjuk. Dalam hal ini Perang Uhud (Thn ke- 5 H) dapat dijadikan pelajaran penting betapa ketaatan kepada pemimpin menjadi syarat utama sebuah kemenangan.

Ketiga; Dalam ibadah Jama’iyyah yang memungkinkan terjadinya perbedaan ijtihad maka keputusan akhir dikembalikan kepada imamah syar’i (kepemimpinan) atau otoritas yang ditunjuk dan disepakati dalam hal ini Waliy al-Amr kaum Muslimin, selama yang mereka putuskan tidak melanggar ketentuan dan kaidah-kaidah syariat.

Waliy al Amr dan Solusi Keberjamahan

Dalam skala jamaah yang jumlahnya kecil, meskipun seorang makmum memandang bahwa qunut dalam sholat shubuh tidak disyariatkan dan imam meyakini bahwa qunut tersebut sesuatu yang disyariatkan, sang makmum tidak boleh mendahului imam sujud atau bahkan membatalkan sholatnya karena perbedaan ijtihad.

Dalam skala yang lebih besar, wukuf di Arafah -yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji- dapat dijadikan sebagai contoh. Jika seorang jamaah haji meyakini berdasarkan ijtihadnya bahwa hari Arafah jatuh sehari sebelum atau sesudah hari yang ditetapkan oleh otoritas yang berwewenang, maka ia tidak dibolehkan untuk melaksanakan wukuf sendirian di Arafah berdasarkan keyakinannya dan menyelisihi apa yang ditetapkan oleh otoritas yang berwewenang (dalam hal ini pemerintah Arab Saudi), karena wukuf merupakan ibadah yang mengedepankan kebersamaan dan persatuan jama’ah haji dalam pelaksanaannya.

Dalam sejarah, sahabat Ibnu Mas’ud –Radhiyallahu’anhu- patut dijadikan teladan dalam masalah ini. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1/307) bahwasanya Amirul Mukminin Utsman Ibn Affan -Radhiyallahu’anhu- melaksanakan sholat di Mina sebanyak 4 rakaat (tidak diqashar), maka sahabat Abdullah Ibn Mas’ud pun menginkari hal tersebut seraya berkata: “Aku (telah) ikut melaksanakan sholat di belakang Nabi –Shallallahu’alahi Wasallam-, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan di awal masa pemerintahan Utsman sebanyak 2 rakaat (diqashar), kemudian setelah itu Utsman melaksanakannya secara sempurna (tidak diqashar).” Kemudian Ibnu Mas’ud mengerjakan 4 rakaat (di belakang Utsman). Lantas beliau ditegur: “Engkau mencela Utsman tetapi engkau (mengikutinya) melaksanakan 4 rakaat.” Beliau berkata: “Berselisih itu Jelek”. Keyakinan Ibnu Mas’ud bahwa sholat di Mina disyariatkan untuk diqashar, tidak menghalangi beliau untuk tetap bermakmum di belakang Amirul Mukminin Utsman ibn Affan yang melaksanakannya secara sempurna, meskipun beliau tetap menginkari hal itu, tetapi karena itu adalah ibadah jama’iyyah maka keberjamaahan lebih harus didahulukan dari keyakinan pribadi.

Puasa Ramadhan adalah salah satu bentuk ibadah jama’iyyah dalam syari’at Islam. Ia bersentuhan secara erat dengan makna keberjamaahan baik dari sisi waktu pelaksanaannya, tatacaranya, bahkan dalam beberapa sisi yang lain makna kebersamaan, persatuan, empati dan semangat berbagi kepada sesama sangat menonjol dalam amaliyah Ramadhan, seperti: sholat tarawih, sedekah dan zakat fitrah. Hal ini menunjukkah bahwa salah satu di antara maqshad (tujuan) dan hikmah disyariatkannya ibadah puasa Ramadhan adalah terwujudnya syiar kebersamaan (baca keberjama’ahan) yang solid di antara komponen ummat Islam.

Dalam konteks keberjama’ahan ummat Islam Indonesia –sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia- amatlah sangat disayangkan dan disesalkan jika dalam menentukan awal dan akhir Ramadhan sering kali diwarnai oleh perbedaan antara beberapa komponen ummat (baca: ormas Islam), tanpa ada usaha yang serius dalam mencari solusi konkrit mengatasi perbedaan tersebut. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan visi keberjamaahan dan kebersamaan dalam ibadah puasa Ramadhan itu sendiri.

Padahal jika ditelusuri lebih seksama, perbedaan tersebut dapat di atasi jika tiga karakteristik ibadah Jama’iyyah di atas dapat diaplikasikan dengan penuh kedewasaan tanpa mengedepankan sikap fanatik dan egoisme masing-masing ormas yang berbeda. Tentunya dalam hal ini, peran Kementerian Agama dan MUI -sebagai pemegang mandat Waliy al-Amr seharusnya dapat lebih tegas dalam menyikapi perbedaan ini. Hal ini tentunya sejalan dengan tuntunan Nabi –Shallallahu’alaihi Wasallam- yang bersabda:

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون

Artinya: “Puasa (Ramadhan) adalah di saat kalian semuanya berpuasa, dan (hari ‘Ied) fitri (berbuka dan tidak berpusa) adalah di saat kalian semua ber’iedul fitri, dan hari berkurban (‘Ied al-Adha) adalah di saat kalian semua berkurban.” (HR. Abu Dawud No. 2324, al-Tirmidzy No. 697 & Ibn Majah No. 1660. Dan hadits ini disahihkan oleh syekh al-Albaniy dalam kitab Shahih Sunan Abi Dawud 2/50 & Shahih Sunan al-Tirmidzy 1/375).

Imam al-Tirmidzy berkata: “Makna (hadits) ini adalah bahwasanya (pelaksanaan) puasa dan idul fitri dilakukan bersama jamaah dan mayoritas manusia (kaum muslimin). (Sunan al-Tirmidzy, No. 697).

Imam al-Khattabiy berkata: “Makna hadits adalah bahwasanya kesalahan dalam masalah ijtihad adalah perkara yang ditolerir dari ummat ini, jika sekiranya satu kaum berijtihad lantas menggenapkan puasa mereka sebanyak (30 hari) lantaran mereka tidak melihat hilal kecuali setelah tanggal 30 (Ramadhan), kemudian terbukti bahwa (Ramadhan) hanya berjumlah 29 hari. Maka puasa dan ‘Ied Fitri mereka tetap sah, dan tidak ada dosa dan celaan buat mereka. Begitu juga dalam ibadah haji jika sekiranya mereka salah dalam (menetapkan) hari Arafah maka mereka tidak perlu mengulangi haji mereka, dan begitu juga dengan kurban mereka hukumnya tetap sah, dan sesungguhnya ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang dan kelembutan Allah terhadap hamba-Nya.” (Dinukil oleh Ibn al-Atsir dari al-Khattabiy dalam kitab Jami’ al-Ushul 6/378).

Apalagi jika setiap ormas Islam yang berbeda pendapat itu memahami makna salah satu kaidah fikih “Hukm al-Haakim Yarfa’ al-Khilaf” yang bermakna Keputusan yang ditetapkan oleh hakim/pemerintah menyudahi perbedaan yang didasarkan oleh perbedaan ijtihad. Wallahu Ta’ala A’lam Wa Ahkam.*/Dir’iyyah, 19 Sya’ban 1433 H.

Mahasiswa S3 Jurusan Tsaqafah Islamiyah di King Saud University Riyadh

http://hidayatullah.com

Ormas Islam Baru: Sejumlah Intelektual dan Ulama Muda deklarasikan MIUMI


Launching pengurus MIUMI dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan ormas.(nurjannah)

Sejumlah intelektual dan ulama muda Indonesia mendeklarasikan diri dalam sebuah organisasi bernama Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) di Jakarta, Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012.

Tujuannya untuk membantu umat dan bangsa dalam menghadapi berbagai persoalan berdasarkan otoritas ulama.

Dalam acara deklarasi hadir sejumlah pejabat negara seperti Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dan Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto dan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan tokoh partai politik.

Para intelektual dan ulama muda dalam deklarasi itu menyepakati berdirinya Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) dan menunjuk Dr Hamid Fahmi Zarkasyi (ketua program kader ulama pesantren Gontor, Ponorogo) sebagai Ketua Majelis Pimpinan MIUMI dan H Bachtiar Nasir, Lc sebagai sekjen MIUMI.

Sejumlah pakar sebagai dewan pendiri antara lain Adrian Ansaini (ketua program magister dan doktor pendidikan Islam universitas Ibn Khaldun, Bogor); Muchlis M. Hanafi (Pusat Studi Al-Aqur’an Depag); M Idrus Ramli (Pengurus NU Jember); Muh. Zaitun R. (Wahdah Islamiyah-Makassar).

Kemudian, Nashruddin Syarief, Jeje Zaenuddin (Pemuda Persis); Fahmi Salim (Komisi Kajian dan Penelitian MUI); Ahmad Sarwad (Rumah Fiqih Indonesia); Farid A. Okbah (Yayasan Al Islam); Fadzlan Gamaratan (Yayasan Al-Fatih Kaaffa Nusantara); Henri Shalahuddin (Peneliti dan Sekretaris Insists); Asep Sobari (Redaksi Majalah Gontor) dan M. Khudori (Alumnus Gontor dan Universitas Islam Madinah).

Menurut Ketua MIUMI terpilih, Hamid Fahmy Zarkasyi, kehadiran ormas Islam tersebut sama sekali bukan untuk menyaingi atau mengambil alih peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Ormas Islam yang ada saat ini.

Namun kata Hamid, kehadiran MIUMI semata-mata mengambil peran terhadap apa yang tidak dilakukan oleh lembaga lain tersebut.
“Yang pasti apa yang kami lakukan tidak bertentangan dengan lembaga lain. Apalagi dalam menyelesaikan persoalan dengan semangat muda tapi tetap mengacu kepada otoritas dan kearifan para ulama,” kata Hamid.

Menurut dia, anggota MIUMI berasal dari berbagai kalangan dengan kepakaran di bidangnya masing-masing seperti politik, ekonomi dan hukum.

“MIUMI hadir untuk menyelesaikan persoalan bangsa dengan cara lebih ilmiah menuju Indonesia beradab,” kata Hamid.

Sekjen MIUMI H Bachtiar Nasir Lc, mengatakan, MIUMI diharapkan bisa merevitalisasi dari perbedaan yang terjadi seperti, lebaran dua versi, jatuh hari puasa berbeda, kelemahan pemimpin formal dan informal serta melemahnya lembaga ulama.

“Cikal bakal” pendirian MIUMI dilakukan pada awal 2012. Saat itu, Ustaz Bachtiar Nasir Lc., MM merangkul sejumlah intelektual dan ulama muda dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk bersama. Pada 3 Januari 2012 lalu, 15 ulama muda berkumpul di markas Ar-Rahman Quranic Learning (AQL) yang saat itu berada di Jalan Karang Asem Raya no 23, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, pada pendiri MIUMI meyakini, wadah yang akan dibentuk dapat memberikan harapan yang besar pada dunia dakwah Islam di Indonesia. Sebab, mereka sepakat tidak melakukan konfrontasi atau pertentangan dengan lembaga Islam atau ormas Islam yang sudah ada.

“Kami sepakat untuk memberikan yang terbaik untuk membantu ormas-ormas atau lembaga-lembaga yang sudah ada. Jadi keberadaan kami ini tidak untuk mempertajam perbedaan yang ada, tetapi kita ingin memberikan kontribusi yang yang nyata yang dibutuhkan oleh umat,” kata Bachtiar.

Ustadz M Idrus Ramli dari NU Jember, menilai, pada masa sekarang peran kaum inteletual dan ulama muda sangat dibutuhkan ketika para ulama senior yang sudah sepuh, banyak aktivitas keumatan yang bersifat lokal dan nasional. Ia melihat, akhir-akhir ini banyak ruangan kosong di tengah umat yang membutuhkan sentuhan para dai, khususnya oleh kalangan intelektual dan ulama muda.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesa (MUI) Pusat, Dr Din Syamsuddin menyambut baik lahirnya organisasi MIUMI.

Menurut Din, kehadairan organisasi bukan saingan MUI, sebab kehadirannya justru mengoptimalkan peran ulama dan membantu otoritas keulamaan. Dengan adanya lembaga keagamaan yang notabene dihuni cendekiawan muda itu, MUI semakin terbantu dalam malakukan perjuangan agama.

Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menyarankan agar MIUMI bisa menampilkan watak Islam, yakni sebagai agama kasih sayang dan perdamaian, keadilan, kemajuan, serta agama kesaksian.

Sementara itu, tokoh Muslim Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengingatkan, agar kehadiran lembaga ulama muda itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas ulama. “Semoga bisa meningkatkan kualitas ulama, terutama dari sisi kredibilitasnya ketika menghadapi fatwa-fatwa pesanan,” ujarnya.(*)

sumber:
http://www.antaranews.com
http://www.dakwatuna.com

%d bloggers like this: