Syafruddin Prawiranegara, Presiden 207 Hari yang Terlupakan
Syafrudin Prawiranegara saat bersama dengan Ir Soekarno. (IST)
Masyarakat Indonesia umumnya hanya mengenal Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan yang baru saja dilantik Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal, masih ada Presiden asal Banten yakni Syafruddin Prawiranegara walaupun hanya menjabat 207 hari.

Pria kelahiran Serang, 28 Februari 1911 ini mendapat sebutan Presiden karena Kuding (panggilan masa kecilnya) pernah menjabat pimpinan tertinggi PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang terbentuk karena Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948.

Serangan Belanda ke Yogyakarta yang pada saat itu sebagai Ibu Kota Negara Indonesia membuat tokoh-tokoh penting seperti Soekarno dan Mohammad Hatta tertangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka.

Sehingga membuat pemerintahan tidak berjalan dengan normal. Karena itulah, disaat genting dibentuklah PDRI yang dipimpin oleh bapak delapan orang anak ini untuk menjalankan roda pemerintahan di Sumatera Barat.

Syafruddin Prawiranegara adalah orang kepercayaan Soekarno-Hatta, karena itu pria berdarah campuran Minang dengan Banten ini pernah memegang beberapa jabatan penting, seperti Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Wakil Perdana Menteri dan diberi mandat untuk membentuk PDRI.

Walaupun enggan disebut sebagai presiden, Kuding tetap ingin disebut Ketua PDRI saja, seperti percakapan antara Kamil Koto dengan Presiden yang hanya menjabat selama tujuh bulan lebih ini dalam buku yang ditulis Akmal Nasery Basral dengan judul “Presiden Prawiranegara”.

“Jadi, Pak Syaf adalah presiden yang menggantikan Bung Karno,? ” tanya Kamil Koto.
“Tidak persis begitu. Secara tugas memang iya, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai Ketua PDRI, bukan Presiden PDRI,” kata Syafruddin Prawiranegara, menjawab pertanyaan Kamil Koto.

Syafruddin mendirikan PDRI bersama pejuang lainnya, seperti Teuku Hasan yang kemudian menjabat Wakil Ketua PDRI, Lukman Hakim, Sulaiman Effendi, Mananti Sitompul, Indracahya, Kolonel Hidayat dan Muhamad Nasrun.

Prawiranegara bersama para tokoh lainnya, menjalankan PDRI selama 207 hari, demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17
Agustus 1945.

Selama menjabat dan bertugas di Sumatera Barat, istrinya Tengku Halimah Syehabuddin bekerja keras untuk menghidupi anak anaknya dengan berjualan sukun goreng.

Di saat berjualan sukun, anaknya ada protes dengan pekerjaan ibunya Lily panggilan akrabnya “Kenapa kita tidak minta bantuan saja pada Presiden Om Karno dan Wakil Presiden Om Hatta serta Om Hengky (Sri Sultan Hamangku Buwono IX),” tanya Icah anak pertama Syafruddin.

Kemudian dengan jawaban yang bijaksana Lily memberikan penjelasan dari protes ‘kecil’ Icah “Ayahmu sering mengatakan kepada ibu agar kita jangan bergantung pada orang lain, Icah. Kalau tidak penting sekali jangan pernah jangan pernah meminjam uang, jangan pernah berutang, “.

Icah menimpal jawaban ibunya dengan mempertanyakan pekerjaan yang dijalani Lily sebagai penjual gorengan. “Tapi apa ibu tidak malu?, Ayah orang hebat, keluarga ayah dan ibu juga orang-orang hebat, “.

Lalu dengan jiwa keibuannya Lily menjelaskan dengan kalimat yang membuat Icah mengerti “Iya, sayang. Ibu mengerti, tapi dengarkan ya. Yang membuat kita boleh malu adalah kalau kita melakukan hal-hal yang salah seperti mengambil milik orang lain yang bukan hak kita, atau mengambil uang negara. Itu pencuri namanya. Orang-orang mungkin tidak tahu, tapi Allah tahu,” timpal Lily.

Disaat keluarga Kidung mencari nafkah untuk membiayai kehidupan keluarganya, Syafruddin tetap fokus menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia yang masih tetap eksis meskipun para pemimpin Indonesia seperti Soekarno-Hatta telah ditangkap.

Atas usaha Pemerintah Darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Perjanjian Roem-Royen mengakhiri upaya Belanda, dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta.

Pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta.

Dengan demikian, berakhirlah riwayat PDRI yang selama kurang lebih delapan bulan melanjutkan eksistensi Republik Indonesia sebagai negara bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa.

Setelah menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno, Syafruddin Prawiranegara tetap terlibat dalam pemerintahan dengan menjadi menteri keuangan.

Pada Maret 1950, selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, dia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin.

Tanpa disangka setelah bertahun-tahun berkarir di dunia politik, Syafruddin Prawiranegara akhirnya memilih menjadi pendakwah sebagai kesibukan masa tuanya.

Dan, ternyata, tidak mudah. Berkali-kali bekas tokoh Partai Masyumi ini dilarang naik mimbar.

Walapun selama berdakwah Kidung tetap mempunyai kendala dan rintangan seperti pada Juni 1985, dia diperiksa sehubungan dengan isi khutbahnya pada hari raya Idul Fitri 1404 H di Masjid Al-A’raf, Tanjung Priok, Jakarta.

Dalam aktivitas keagamaannya, Kidung pernah menjabat sebagai Ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI).

Kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan pendidikan, keislaman, dan dakwah, seperti Anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan & Pembinaan Manajemen (PPM), kini dikenal dengan nama PPM Manajemen (1958), Anggota Pengurus Yayasan Al Azhar/Yayasan Pesantren Islam (1978) dan Ketua Korps Mubalig Indonesia (1984)

Di tengah kesibukannya sebagai mubalig, bekas gubernur Bank Sentral 1951 ini masih sempat menyusun buku Sejarah Moneter, dengan bantuan Oei Beng To, Direktur Utama Lembaga Keuangan Indonesia.

Kuding, yang gemar membaca kisah petualangan sejenis Robinson Crusoe, memiliki cita-cita tinggi “Ingin menjadi orang besar,” katanya. Itulah sebabnya dia masuk Sekolah Tinggi Hukum (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) di Jakarta (Batavia) yang sebelumnya menempuh pendidikan ELS (1925) MULO, Madiun (1928) AMS, Bandung (1931).

Pada akhirnya kini yang dikenang tinggal jasa jasanya mempertahankan Republik Indonesia dari penjajah karena Syafruddin Prawiranegara sudah meninggal pada 15 Februari 1989 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Sikap Syafruddin, yang begitu memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan sangat mementingkan bangsa, negara dan rakyat sehingga mengabaikan dirinya, keluarganya bahkan kehidupannya. Beberapa kalangan menilai sikap dan tauladannya patut menjadi contoh bagi para pejabat dan generasi muda di negara ini terutama Presiden yang baru saja dilantik Joko Widodo

“Berani berkorban dan sebagai pemimpin dia mendahulukan yang dipimpinnya. Mempunyai visi dan misi mau dibawa ke mana yang dipimpinnya,” kata Muchtar Mandala, tokoh masyarakat Banten.

Sikap Syafruddin yang tidak mau mengambil uang negara yang bukan haknya, merupakan contoh bagi seluruh anak bangsa ini.

Saat ini, lanjut salah satu pendiri Provinsi Banten, Indonesia saat ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Sulit menemukan tokoh panutan.

Dia berharap, kepemimpinan yang ditunjukkan Syafruddin dan para pejuang lainnya, bisa terus diteladani para pemimpin dan generasi muda pada saat ini.

source: https://daerah.sindonews.com/