Posts tagged ‘PKS’

Islamisasi Partai Islam: Pelajaran dari Erdogan

Beberapa pengamat politik menyarankan agar partai Islam ke tengah dan meninggalkan politik aliran. Saran ini akan menguatkan partai Islam atau justru menghancurkan?

Soekarno-Masyumi

Soekarno, ketika menghadiri acara Masyumi

Oleh: Nuim Hidayat 

TAHUN 1955 partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), partai Islam yang memegang teguh ideology dengan sangat mengesankan meraup 40% suara. Padahal, Partai Masyumi dalam Anggaran Dasar atau Rumah Tangganya  memegang teguh prinsip-prinsip Islam.

Di Anggaran Dasar Partai Masjumi ditegaskan: “Tujuan Partai ialah terlaksananya ajaran dan hukum Islam, di dalam kehidupan orang seorang , masyarakat dan negara Republik Indonesia, menuju keridhaan Ilahi.” (Pasal III).

Pada pasal IV-nya dinyatakan: “Usaha partai untuk mencapai tujuannya:

Pertama, menginsyafkan dan memperluas pengetahuan serta kecakapan Umat Islam Indonesia dalam perjuangan politik

Kedua, menyusun dan memperkokoh kesatuan dan tenaga umat Islam Indonesia dalam segala lapangan

Ketiga, melaksanakan kehidupan rakyat terhadap perikemanusiaan, kemasyarakatan, persaudaraan dan persamaan hak berdasarkan taqwa menurut ajaran Islam Bekerjasama dengan lain-lain golongan dalam lapangan bersamaan atas dasar harga menghargai.”

Selain AD/ART yang tertulis, tokoh-tokoh Masyumi sebagian besar juga memberikan keteladanan dalam kehidupan politik dan masyarakat. Orang tidak meragukan lagi keteladanan KH Hasyim Asyari, Faqih Usman, HAMKA, KH Wahid Hasyim dan Mohammad Natsir.

Sayang kehebatan Masyumi ini hanya berlangsung lima tahun. Tahun 1960, Partai Masyumi dibubarkan oleh Rezim Soekarno dengan alasan yang tidak jelas. Tak hanya itu, banyak tokoh-tokohnya yang dimasukkan ke dalam kerangkeng oleh Soekarno.

Padahal Masyumi saat itu namanya sedang harum di kalangan umat.

Masyumi mempunyai sayap gerakan buruh, gerakan tani juga media massa. Harian Abadi misalnya, adalah koran milik Masyumi yang sangat disegani dan pelanggannya dari seluruh pelosok Indonesia.

Ketika Soeharto naik menggantikan Soekarno tahun 1966, tokoh-tokoh Masyumi mencoba menghidupkan kembali partai ini tapi tidak diizinkan.

Bahkan hingga pada Pemilu pertama di era Orde Baru tahun 1971, Masyumi bukan hanya tidak diizinkan ikut Pemilu tapi juga tokoh-tokohnya juga dilarang berpolitik.

Akhirnya umat Islam yang tergabung dalam Masyumi (dan NU) membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tapi saat itu sebenarnya Masyumi telah pecah karena sebagian pengikutnya sudah masuk dalam Golkar.

PPP karena mewadahi aspirasi umat Islam, maka mereka menggunakan gambar Ka’bah dan asas Islam. Meski selalu tidak unggul dalam Pemilu, apalagi bukan rahasia umum, kalau Pemilu Orba pernuh rekayasa.  Meski demikian, umat Islam masih banyak yang fanatik ke PPP hingga akhirnya Soeharto (dengan think tanknya CSIS) ‘menfatwakan’ semua parpol harus berasas tunggal Pancasila. Dari sinilah PPP mulai pecah. PPP turut pemerintah dan mengganti lambang Ka’bah dengan bintang. Sebagian tokoh memilih tidak berpolitik sebagaian lari ke Golkar. Efeknya tidak sedikit, Golkar juga makin penuh sesak dengan tokoh-tokoh Islam. Sesungguhnya, jika dilihat secara personal, makin hari makin tidak ada perbedaaan antara anggota Golkar dan PPP.

Politik gincu

Tahun 1999 setelah reformasi, partai-partai Islam dibebaskan kembali memakai asas Islam. Lambang pun tidak diatur pemerintah. Mulailah partai-partai Islam kembali ke kandangnya. Meski demikian, hanya tiga partai yang berani menuliskan asasnya Islam, yaitu PPP, PBB dan PKS. Sementara PAN dan PKB, tidak jelas tercantum dalam AD/ART nya asasnya Islam.

Amien Rais yang dulu merasak kekecilan dengan partai Islam namun PAN juga tak mampu menjadi partai besar

Tahun 1998, pasca jatuhnya Soeharto, tokoh-tokoh Masyumi sedang mempersiapkan kembali berdirinya partai Islam. Melalui rapat-rapat di kediaman HM Cholil Badawi dan Dr.Anwar Haryono SH, ditawarkanlah posisi ketua umum pada Dr Amien Rais sedang Dr Yusril Ihza Mahendra sebagai Sekjen.

Namun yang mengejutkan,  Amien Rais di layar televisi seusai shalat Jumat di kantor PP Muhammadiyah mengatakan,  “Saya akan mendirikan partai lain yang lebih terbuka.Bagi saya partai seperti Partai Bulan Bintang, ibarat baju akan ‘kesesakan’ jika saya pakai.”

Selanjutnya, melalui tokoh-tokoh  Majelis Amanat Rakyat (MARA), Amien Rais membentuk Partai Amanat Nasional (PAN) pada tahun 1998 dengan platform nasionalis terbuka. Ia mengundurkan diri dari Ketua PP Muhammadiyah setelah ditunjuk memimpin PAN.

Meski memilih baju terbuka, faktanya PAN tetap tidak banyak diminati aktivis Muslim. Amien Rais sendiri sebagai pendiri PAN sebenarnya menyadari kesalahannya, sayang nasi sudah menjadi bubur.*

Tahun 1999 perolehan suara PPP, PBB dan PKS lumayan. Tapi perolehan suara ini terus menurun sampai 2009 lalu. Diprediksi suara partai Islam tahun 2014 ini menurun atau stagnan sebagaimana 2009 yang lalu.

Mengapa tiga partai Islam itu tidak bisa menjadi mayoritas di negeri yang 85% Muslim ini?

Pertama, kesadaran politik umat Islam rendah. Umat memilih bukan didasarkan pilihannya pada calon-calon yang akan menjayakan Islam, tapi memilih banyak karena kekerabatan atau popularitas calon.

Kedua, partai-partai Islam menurun kualitasnya. Baik karena keterlibatan sebagian pengurus partai dalam korupsi, program partai yang tidak menyentuh rakyat dan tidak jelas warna Islam partai.

Partai-partai Islam itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. PPP mempunyai kekuatan jaringan lama dan pengalaman politik dalam menggolkan undang-undang yang bervisi Islam.

PBB mempunyai tokoh yang tinggi dalam intelektualisme Islam dan keberanian dalam menyuaran Islam.  Sedangkan PKS mempunyai jaringan kader yang kuat dan program-program yang merakyat. Kelemahan PPP dan PBB dalam pengkaderan sebenarnya bisa ditutupi atau mengambil pelajaran dari PKS.

Sedangkan kelemahan PKS yang kurang berani menampilkan diri visi Islamnya sebagaimana PPP dan PBB.

Sesungguhnya umat Islam di Indonesia yang sedang bangkit kini membutuhkan politisi politisi yang ahli di bidangnya sekaligus yang Islami. Kalau sekedar professional semata, maka tidak ada beda dengan partai sekuler. Atau jika yang hanya ditekankan program ekonomi semata, maka partai Islam menjadi pak turut bagi partai sekuler. Partai Islam seharusnya berani menampilkan Islamnya dan profesional. Sehingga masyarakat melihat beginilah wajah politik Islam yang sebenarnya. Bila partai Islam terbawa dengan arus partai sekuler yang hanya menekankan profesionalitas dan program ekonomi semata, maka partai Islam pasti tidak akan bisa menyaingi partai sekuler.

Maknanya seorang politisi Muslim di samping ahli di bidangnya juga berakhlak Islam, rajin shalat, bersedekah dan meninggalkan dosa-dosa besar. Beda dengan politisi sekuler yang membebaskan kadernya dalam berbuat maksiyat dan meninggalkan shalat. Bagi politisi sekuler yang penting politisi itu ahli di bidangnya dan mempunyai nama harum di masyarakat. Meski dalam kehidupan pribadinya bergelimang maksiat. Dengan kata lain mereka menghalalkan adanya ‘politik gincu’.

Jadi partai Islam mesti menprofesionalkan dan mengislamkan kader-kadernya bukan malah ikut-ikutan partai sekuler mensekulerkan kadernya dan bergerak ‘ke tengah’, sebagaimana nasihat banyak pengamat politik.

Erdogan-AKP

Erdogan dan massa AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan)

Pelajaran Penting dari Erdogan

Dan termasuk hal yang penting, politisi-politisi Muslim mesti memahami jejak sejarah bangsanya. Mereka mesti melanjutkan perjuangan tokoh-tokoh Islam terdahulu, terutama tokoh Masyumi. Sebagaimana Erdogan Presiden Turki yang dengan rendah menyatakan bahwa perjuangannya melanjutkan pendahulunya almarhum Necmettin Erbakan. Sebagaimana diketahui, Erbakan telah memulai perjuangan politik Islam di Turki sejak tahun 1970 dengan membentuk Partai Ketertiban Nasional.  Jatuh bangun Erbakan membangun partai Islam hingga ia mengalami kemenangan dengan partainya Partai Kesejahteraan (Refah Partisi).

Dalam Pemilu 1995, Partai Refah memperoleh 22 persen suara atau menyabet 158 kursi parlemen. Erbakan kemudian berkoalisi dengan Partai Jalan Lurus untuk memimpin pemerintahan Turki. Tapi pemerintahannya tidak berlangsung lama karena militer Turki buru-buru mengkudetanya. Dan Erdogan pun ditangkap dan dijatuhi hukuman lima tahun tidak boleh terlibat dalam politik (baca Ahmad Dzakirin, Kebangkitan Pos Islamisme Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu, Eracitra Intermedia, 2012).

Erbakan akhirnya banyak berbuat di balik layar. Dan di waktu itulah kemudian tampil murid kesayangannya, Erdogan yang terpilih menjadi Walikota Istanbul. Erdogan dengan program-program merakyatnya di kota itu berhasil memikat banyak kalangan. Erdogan juga banyak didukung para pebisnis dan masyarakat Turki. Meski dalam beberapa hal ia berbeda dengan gurunya tapi Erdogan menyatakan : “Dia akan selalu dikenang atas apa yang diajarkan kepada kami dan karena kepribadiannya yang tangguh.”

Ketika gurunya sang Hoca Erbakan meninggal, ia dan sahabatnya Abdullah Gul, memanggul keranda Erbakan ke tempat pemakamannya.

Abdullah Gul dan Erdogan membentuk AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) pada Agustus 2001. Erdogan berhasil menarik perhatian masyarakat Turki karena program-programnya yang menyentuh rakyat dan modern dan track record-nya sebagai Walikota Istanbul. Hingga pada Pemilu November 2002 AKP menangguk suara 34%.

Sembilan tahun kemudian, pada Pemilu 12 Juni 2011, AKP mengulangi kemenangannya dengan menyabet 50% suara rakyat. AKP menempatkan wakilnya sebanyak 327 kursi di parlemen.

Keberhasilan Erdogan memimpin Turki ini menjadikan militer Turki panas. Mereka mencoba mengkudeta Erdogan namun gagal. Karena Erdogan telah mendapat dukungan mayoritas masyarakat dan kepolisian. Sebanyak 250 personil militer pun dijebloskan ke penjara karena percobaan kudeta itu. Kuatnya pribadi Erdogan ini sehingga ia disebut sebagai The Strongest Man in Turkey.

Jadi keberhasilan Erdogan dan Partai AKP merebut hati rakyat Turki adalah bukan program ekonomi atau ‘sekulernya’ semata, tapi terutama karena program Islamisasinya yang mengesankan. Pesan Islam yang dibawai damai oleh Erdogan menyebabkan ia dikagumi masyarakat dan terus dibenci oleh kaum sekuler ekstrim. Sebelum menjadi presiden, Erdogan telah konsisten memperjuangkan jilbab di Turki. Hingga dua anaknya harus ia sekolahkan di Amerika, karena pemerintah Turki melarang mahasiswa berjilbab. Hingga kini menjadi presiden, Erdogan pun terus konsisten menjalankan program islamisasinya, seperti membebaskan pakaian jilbab di seluruh sektor, melarang minuman keras, mendukung perjuangan Palestina, mendukung presiden Mursi yang digulingkan dan lain-lain.

Seandainya Erdogan hanya membawa perubahan ekonomi Turki dan menyingkirkan program-program keislaman, apakah masyarakat Turki akan mendukungnya? Ini yang harus menjadi pelajaran penting Partai Islam di sini. Wallahu a’lam.*

Penulis adalah peneliti Insitute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS)

http://www.hidayatullah.com

 

Advertisements

Parpol Islam: Pilih “Minyak Zaitun cap Onta atau Minyak Onta cap Zaitun”

Parpol Islam seharusnya mengikuti langkah-langkah Rasulullah SAW, tulis al- Maududi. Setelah 10 tahun pemikiran Islam menjadi dewasa dan berubah dari idealisme menjadi organisasi yang kokoh.

Partai Islam Indonesia 

Oleh: Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi

PADA periode awal berdirinya Negara Indonesia, terjadi perdebatan antara para tokoh umat Islam tentang status Negara. Sebagian tokoh pro bentuk Negara Islam, sebagian yang lain memilih substansi Islamnya daripada bentuk negaranya. Dari wacana itu muncul metafora “pilih minyak babi cap onta atau minyak onta cap babi”. Artinya “Pilih Negara yang substansinya sekuler tapi berlabel Islam, atau pilih Negara yang substansinya Islam tapi berlabel sekuler”.

Dengan dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta dan realitas yang lain de facto jatuh pada pilihan yang kedua. Umat Islam pun rela, karena sila Ketuhanan Yang Maha Esa masih dapat mewadahi substansi Islam. Masalahnya apakah semua masih ingat Gentleman Agreement itu. “Negara ini bukan Negara Islam, tapi substansinya Islam”. Ternyata tidak.

Di zaman Orde Lama umat Islam dituduh seakan masih menginginkan pilihan pertama. Umat Islam pun dilukis seakan berwajah subsversif. Umat Islam justru dipaksa kompromis dengan komunisme.

Tidak jelas dimana substansi Islam diterapkan. Pelajaran Agama di sekolah-sekolah pun tidak ada. Di zaman Orde Baru upaya memasukkan substansi Islam mulai nampak. Tapi tetap saja umat Islam dibatasi dikawal dan dicurigai. Untuk itu umat Islam dipisahkan dari politik.

Motto yang ditawarkan Nurcholish Madjid “Islam Yes Partai Islam No” seperti menguatkan kebijakan itu.

Ketika reformasi bergulir tahun 1998, umat Islam seperti terlepas dari belenggu de-politisasi. Para tokoh umat Islam pun mendirikan partai-partai baru. Euforia berpolitik umat Islam itu seperti mementahkan asumsi Nurcholish Madjid. Dalam sebuah simposium di Tokyo tahun 2008 saya nyatakan ini adalah titik balik dari de-politisasi Orde Baru. Realitasnya umat mau berpartai politik Islam (Partai Islam Yes) dan juga ber-Islam (Islam Yes).

Tapi pernyataan saya dibantah oleh A. Rabasa, pengkaji Indonesia dari Amerika. Tidak ada perubahan dalam politik Islam di Indonesia, katanya. Umat Islam tetap tidak suka politik Islam. Buktinya perolehan parpol Islam tidak pernah menyamai suara Masyumi pada Pemilu tahun 1955.

Ini bukti bahwa umat Islam tidak mau berpolitik lagi. Melihat perolehan partai politik Islam pada tiga Pemilu pasca Reformasi yang semakin menurun, nampaknya Rabasa benar. Tapi pertanyaan muncul lagi apakah benar umat Islam memperjuangkan substansi Islam tanpa melalui partai politik. Jika jawabnya benar, maka asumsi Cak Nur menjadi Salah. Jargon itu menjadi “Partai Islam No, Islam No”.  Nyatanya, kini umat Islam tetap berpolitik tapi pindah memilih partai politik sekuler.

Apa yang salah pada partai politik Islam. Mengapa umat Islam sekarang tidak mampu menandingi prestasi Masyumi. Agar lebih obyektif, kita bertanya pada Abul Ala al-Maududi dan Sayyid Qutb.

Dua orang pemikir politik Islam zaman modern. Bagi al-Mawdudi umat Islam perlu melakukan transformasi gerakan intelektual. Gerakan itu perlu memasukkan nilai-nilai kedalam anggota masyarakat, dengan mendidik dan menghasilkan ilmuwan Muslim yang bervisi Islam dalam berbagai bidang ilmu. Berarti parpol Islam tidak punya lembaga ini.

Parpol Islam seharusnya mengikuti langkah-langkah Rasulullah, tulis al- Maududi. Setelah 10 tahun pemikiran Islam menjadi dewasa dan berubah dari idealisme menjadi organisasi yang kokoh.

Organisasi yang kokoh didukung oleh administrasi yang sehat, ekonomi, keuangan dan penegakan hukum yang kuat, intelektual yang kommit terhadap Islam.

Berbeda dari al-Maududi, Sayyid Qutb lebih menekankan agar partai politik Islam dapat menterjemahkan Islam dalam bentuk etika masyakat dan etika sosio-politik. Disini peran intelektual sangat penting. Karena itu intelektual dibalik partai politik Islam harus kuat imannya, konsisten, memiliki kemampuan manajemen, memiliki kekuasaan, dan tetap menjalankan syariah. Dari sini kita bisa introspeksi : sudahkan saran kedua tokoh politik Islam itu dimiliki oleh semua parpol Islam?

Meskipun demikian perlu disadari bahwa partai politik Islam itu harus bersaing dengan partai-partai dan masyarakat non-Islam. Dalam kompetisi itu menurut Dale F. Eickelman and James Piscatori dalam karyanya Muslim Politics perlu menggunakan simbol-simbol agama. Di sini simbol-simbol itu dalam pandangan al-Maududi dan Sayyid Qutb adalah pemahaman dan pengamalan Islam secara konsekuen.

Jadi pilihannya bukan “minyak babi cap onta atau minyak onta cap babi” tapi “minyak zaitun cap onta atau minyak onta cap zaitun”. Universal tapi tetap berasas Islam atau Islam yang universal tanpa lupa moral. *

Penulis buku “Misykat”. Tulisan ini sudah dimuat di  Jurnal Islamia Republika edisi Kamis (20/03/2014)  

hidayatullah.com

CAP-373 : Agar Politik Islam Menang

Dalam berjuang, kita perlu yakin dengan pertolongan Allah, jika kita benar; tidak perlu menjadi terlalu pragmatis, terlalu mengejar kekuasaan jangka pendek

Mantapks

seorang pendukung salah satu partai Islam (Ilustrasi)

Oleh: Dr. Adian Husaini

JUMAT (07/03/2014), usai khutbah Jumat di sebuah Masjid di kawasan Cibubur, seorang anak muda mendekati saya, dan bertanya, “Ustad, apakah benar ikut dalam pemilu ini haram hukumnya. Bahkan, ada yang mengatakan, ikut pemilu  itu hukumnya kufur, karena berarti terlibat dalam demokrasi, yang merupakan sistem kufur?”

Berulang kali pertanyaan seperti ini saya terima. Benarkah seperti itu? Untuk menjawabnya, ada baiknya kita ikuti dialog fiktif antara guru dan murid berikut ini. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil hikmahnya.  Silakan mengikutinya.

Murid:  Guru, saya dengar dari berita-berita, partai Islam diramalkan akan kalah dalam Pemilu 2014, bahkan mungkin akan semakin kecil perolehan suaranya. Apa benar begitu, Guru?

Guru:   Baik kita sepakati dulu definisi partai Islam adalah partai yang berasaskan Islam. Memang, kalau hanya mendasarkan pada pemberitaan media massa pada umumnya,  nasib partai-partai Islam seolah-olah kurang menggembirakan. Suara mereka kalah jauh dibandingkan dengan partai-partai sekuler. Banyak sebab yang diungkapkan. Kalau tidak ada perubahan yang signifikan dalam pembangunan citra partai Islam di tengah masyarakat – entah bagaimana caranya – bukan tidak mungkin perkiraan suara partai-partai Islam itu akan menjadi kenyataan.  Dan nanti, akan dikampayekan, “ Lihat tuh… partai Islam sudah tidak laku!  Masyarakat sudah lebih memilih partai sekuler!”

Murid:  Lalu, apa yang harus dilakukan oleh partai Islam, Guru, agar selamat?

Guru:   Saya mengusulkan, sebagai bagian taushiyah sesama Muslim, partai Islam perlu melakukan terobosan besar, tetapi semua itu tetap dilakukan dalam batas-batas etika Islam. Sebab, bagi Muslim, menjadi anggota legislatif itu bukan tujuan utama dan bukan segala-galanya. Saya minta maaf, menurut saya, kurang patut membuat iklan politik dengan bintang yang mengumbar aurat. Tujuan untuk meraih suara dari kalangan tertentu, menurut hemat saya, tidak harus dilakukan dengan cara menampilkan wakil dari kalangan tersebut. Saya paham, salah satu “ironi” dalam demokrasi, adalah tidak adanya penilaian kualitas suara. Yang dinilai hanya kuantitas. Suara kyai sama nilainya dengan suara penjahat. Suara pelacur sama hitungannya  dengan suara wanita shalihah.  Meskipun begitu, jika kita ingin menarik suara para pelacur tidak sepatutnya menampilkan sosok pelacur aktif sebagai bintang iklan partai Islam. Menurut saya, dan saya yakin, semua aktivis partai Islam sepakat, bahwa keridhaan Allah lebih penting ketimbang jumlah suara.

Murid:  Guru, kalau partai Islam tidak dengan tegas menyuarakan Islam, apa masih perlu didukung?

Guru:     Mendukung itu banyak bentuknya. Jika kita rajin memberikan taushiyah kepada tokoh-tokoh partai Islam, itu juga suatu dukungan. Begitu juga dengan dukungan doa. Dalam kaitan pemilu, pilihan kita hanya dua saja, ikut pemilu atau tidak. Jika ikut pemilu, maka kita harus memilih. Kita harus memilih yang ada; bukan yang kita inginkan keberadaannya. Nanti, kalau ada pilihan capres-cawapres, kita juga dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mungkin saja semua calonnya tidak ideal. Misalnya, calon yang satu tidak rajin solat, tetapi memiliki pandangan positif terhadap aspirasi Islam. Calon yang lain, kelihatan cukup rajin shalat, tetapi dikelilingi orang-orang yang sangat tidak aspiratif terhadap cita-cita Islam. Calon yang lain, rajin shalat, tidak korup, tetapi sangat lemah kemampuan intelektual dan leadershipnya sehingga peluang terpilih sangat kecil.

Murid: Kalau seperti itu, siapa yang harus didukung, Guru?

Guru:   Sebenarnya, di sinilah tugas partai Islam untuk berjuang menampilkan calon-calon legislatif atau calon presiden yang ideal, sehingga laku dijual di tengah masyarakat. Calon seperti itu perlu disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Saya yakin, masih ada tokoh yang layak dicalonkan, meskipun mungkin sekarang belum kelihatan. Dalam hal ini, perlu dipadukan aspek pragmatis dan idealis. Menurut saya, sudah saatnya partai Islam berani untuk mencalonkan sendiri calon presidennya. Pilih orang yang betul-betul mendekati kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam. Bukan hanya karena tampan, kaya, atau populer. Ini semua perlu persiapan, perlu perencanaan, perhitungan, kesungguhan, dan yang terpenting, keyakinan akan kemenangan yang diraih dengan pertolongan Allah. Di partai-partai Islam sekarang, banyak orang-orang pintar, dan jika berpikir sunguh-sungguh, insyaAllah mampu mencari rumusan strategi yang baik.

Murid:  Guru, saya sering mendengar sekarang, perjuangan melalui sistem demokrasi, lewat parlemen tidak membuahkan hasil. Bahkan, FIS di Aljazair dan juga Al Ikhwan al Muslimun di Mesir, setelah memenangkan Pemilu, akhirnya belum berhasil juga?

Guru: Kalau kita menilai sesuatu, harus dengan standar yang jelas. Apa yang dimaksud dengan “belum berhasil”?  Apakah kalau belum berhasil meraih kekuasaan yang sempurna, lalu berarti perjuangan itu tidak ada hasilnya sama sekali?  Banyak perjuangan para Nabi yang akhirnya berujung pada kekalahan melawan penguasa zalim, seperti Nabi Ibrahim. Apakah kita mengatakan, dengan begitu, bahwa  perjuangan Nabi Ibrahim tidak ada hasilnya dan sia-sia? Tentu tidak!  Ada juga gerakan-gerakan Islam yang berjuang tidak lewat pemilu dan mencitakan berdirinya negara Islam (khilafah Islamiyah), tapi sudah puluhan tahun belum juga terwujud khilafah tersebut, apakah lalu dikatakan, perjuangan mereka tidak ada hasilnya sama sekali alias sia-sia juga?

Di sinilah perlunya kita memahami masalah secara mendalam, meneliti secara hati-hati, sebelum menjatuhkan vonis, bahwa perjuangan tersebut adalah sia-sia atau bathil. Sebab, kadangkala yang kita nilai itu adalah orang-orang bahkan tokoh dan ulama yang juga bersungguh-sungguh dalam menegakkan cita-cita Islam. Bahkan, mungkin apa yang kita kerjakan sekarang ini, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Lahum a’maaluhum, wa-lanaa a’maalunaa. Bagi mereka amal mereka, dan bagi kita amal kita sendiri.

Murid:  Guru, partai-partai Islam itu kenapa sulit bersatu? Guru pernah bilang, mereka sedang dikeroyok untuk dimusnahkan?

Guru:     Sebenarnya, yang berpecah belah itu bukan hanya partai Islam. Partai-partai sekuler juga terpecah belah. Inilah dunia manusia. Kita tidak bisa menemukan sosok atau kelompok ideal yang 100 persen sempurna. Pasti ada kekurangan dan kelemahannya. Betapa pun kondisinya, yang tetap perlu dijaga adalah silaturrahim-nya. Tapi, itu bukan berarti membenarkan perpecahan dalam Islam.

Sebab, jelas sekali, dalam QS Ali Imran:103, kita diperintahkan untuk berpegang pada “ikatan Allah” dan jangan berpecah belah, wa-laa tatafarraquu!  Lebih jelas, dalam QS ash-Shaff: 4, bahwa Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang rapi, laksana bangunan yang kokoh. Tentu, mafhum-mukhalafah-nya, Allah tidak cinta kepada kita, jika kita berjuang di Jalan Allah, tidak dalam barisan yang rapi; apalagi saling bermusuhan satu sama lain, saling jegal, saling caci, saling mengintai kelemahan saudara sendiri; yang lebih celaka, jika bersekutu dengan musuh untuk memerangi saudara sendiri. Jadi, berjuang di jalan Allah saja tidak cukup. Berjuang harus dalam barisan yang rapi; dalam ikatan yang kokoh. Lebih parah lagi, jika tidak berjuang; atau berjuang tetapi tidak berjuang di jalan Allah, tetapi di jalan thaghut atau jalan setan. Mari kita introspeksi, apakah kita berjuang di jalan Allah, karena Allah, untuk memperjuangkan kebenaran, demi tegaknya kalimah Allah; atau berjuang untuk kebanggaan diri sendiri atau lebih untuk kebanggaan kelompok!?

Murid:  Guru, faktor apa saja yang bisa mendasari terbentuknya persatuan antar kekuatan politik Islam?

Guru:      Ada dua syarat, jika ingin partai Islam ingin bersatu. Pertama, harus ada kondisi internal yang kondusif, berupa kejelasan tujuan, strategi, taktik, dan juga keikhlasan dalam berjuang. Kedua, aspek eksternal, yaitu kemampuan merumuskan “ancaman bersama” (common threat).

Partai-partai Islam itu harus menemukan pedoman dasar dalam beberapa masalah, sehingga nantinya tidak menjadi kontraproduktif bagi perkembangan partai. Misalnya, mereka perlu menyepakati konsep pembangunan yang berbasis ajaran Islam itu seperti apa.

Dalam soal utang luar negeri, misalnya, bagaimana seharusnya penanganannya sesuai ajaran Islam. Dalam pendidikan nasional bagaimana menyusun dan menerapkan konsep pembangunan yang menghargai perkembangan sains  dengan kurikulum berbasis al-Quran. Begitu juga dalam urusan seni, maka baiknya partai-partai Islam itu memahami benar fenomena seni dan konsep seni Islami yang harus dikembangkan ditengah masyarakat. Sebagai contoh, dalam lagu Indonesia Raya, jelas sekali diperintahkan: bangunlah jiwanya, bangunlah badannya! Nah, sekarang harus dirumuskan, bagaimana pembangunan jiwa manusia Indonesia yang ideal menurut ajaran Islam?  Tugas para Nabi juga mensucikan jiwa umat Islam. Kita juga diperintahkan oleh Allah melakukan tazkiyyatun nafs; qad aflaha man zakkahaa, wa-qad khaaba man dassaahaa; sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya.

Nah, perintah Allah untuk membersihkan jiwa itu kan sangat jelas. Maka, tugas partai Islam menjabarkan konsep dan strategi pembangunan jiwa itu di level kemasyarakatan dan kenegaraan. Itu yang antara lain membedakan partai Islam dengan partai sekuler. Bukan hanya aspek keadilan ekonomi yang diurus, bukan hanya cari suara dengan segala cara, tetapi juga urusan pembangunan jiwa, bahkan urusan akhirat.

Partai Islam harus tampil cerdas, canggih, dan piawai dalam berdiplomasi, tanpa rasa minder menghadapi berbagai intimidasi pemikiran. Ketika seorang tokoh partai Islam ditanya, apakah Anda akan menegakkan syariat Islam jika menang Pilkada, maka jawablah dengan tegas: “Pertayaan itu kurang tepat. Kita sebagai bangsa Indonesia, wajib menegakkan aqidah dan syariat!  Saat ini syariat Islam sudah berlaku. Ratusan tahun lalu, syariat Isam sudah berlaku di negeri ini, kenapa itu Anda tanyakan? Pertanyaan Anda itu aneh!”

Kita berharap, elite-elite partai Islam punya rasa percaya diri terhadap keagungan aqidah dan syariat Islam!

Murid:  Maaf Guru, kalau partai Islam bersikap tegas-tegasan seperti itu, apa akan ada yang milih?

Guru:     Kalau sudah pakai nama Islam, pakai identitas Islam, jangan bersikap “sok tidak Islam!”  Malah kelihatan lucu!  Menurut saya, sikap seperti itu justru menjatuhkan martabat dan mungkin juga perolehan suara partai Islam itu sendiri. Karena orang sekuler tidak mau milih partai Islam, dan aktivis Islam pun akan lari, dan enggan memilih!  Tugas utama partai Islam itu berdakwah, menyampaikan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Tidak perlu plintat-plintut.  Halal-haram jangan dikalahkan oleh prtimbangan pragmatis perebutan kekuasaan.  Ini memang perlu sikap yakin, percaya diri, isyhaduu bi-anna muslimun!  Yang penting, ditunjukkan, bahwa tokoh-tokoh partai Islam itu terdiri atas orang-orang yang pintar, jujur, sederhana, zuhud, istiqamah; mereka tidak culas, tidak mudah ingkar janji, tidak munafik, lain yang dikatakan lain pula yang di hati, dan sejenisnya.

Di sinilah faktor keteladanan menjadi hal yang utama dalam meraih kepercayaan masyarakat.  Jika sudah melaksanakan hal yang ideal sesuai ajaran Islam, tetapi rakyat tidak mau milih mereka, maka perlu dilakukan analisis pada masyarakatnya. Berarti, dakwah Islam kepada masyarakat perlu terus digalakkan. Yang perlu lebih kita risaukan saat ini, bukan soal partai Islam itu kalah atau menang; apa kursinya sedikit atau banyak; tapi yang merisaukan adalah jika urusan aqidah sudah dikalahkan dengan pertimbangan pagmatisme. Jika  mental ketakutan menyampaikan aspirasi dan nama Islam menjadi semakin dominan di tengah masyarakat, itu sangat memprihatinkan.

Murid:  Apa berpolitik seperti itu tidak terlalu ideal Guru?

Guru:  Dalam berjuang, kita perlu yakin dengan pertolongan Allah, jika kita benar; tidak perlu menjadi terlalu pragmatis, terlalu mengejar kekuasaan jangka pendek. Perjuangan politik ini sebenarnya bersifat jangka panjang, tidak cukup pada satu atau dua generasi. Mungkin bisa tiga atau empat generasi, bahkan lebih. Apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya tetap ada kaitannya dengan perjuangan para pendahulu kita. Begitu pun, yang kita lakukan sekarang akan dikenang, dipelajari, dan diambil hikmahnya oleh generasi yang akan datang. Kita berharap, para politisi Muslim bisa meletakkan pondasi perjuangan yang baik bagi generasi yang akan datang. Konsep dan langkah-langkah mereka didasarkan pada ilmu dan perilaku yang shaleh.

Murid: Ini penting Guru, apa partai Islam perlu sejak dini mengumumkan calon Presiden 2014-2019?

Guru:     Menurut hemat saya, sebaiknya sudah sejak dulu-dulu, partai Islam menyiapkan calon Presidennya sendiri, sesuai dengan kriteria ideal kepemimpinan dalam Islam. Bahkan, sekarang, menurut saya, sebaiknya, sebelum pemilu 9 April 2014, partai Islam perlu memunculkan secara resmi calon presiden 2014-2019 yang benar-benar seorang yang memiliki pribadi yang taqwa, berkualifikasi ulama yang paham agama dengan mendalam, dikenal luas oleh umat sebagai sosok yang shalih dan hidup sederhana.

Saatnya, semua pihak, khususnya para elite partai Islam berlaku jujur dan ikhlas dengan dirinya sendiri. Carilah figur-figur ideal di tengah umat, laksanakan istikharah dan musyawarah untuk memilih pemimpin Islam sejati. Apa kita tidak malu, begitu banyak ulama, profesor, doktor, profesional Muslim yang hebat-hebat, tapi memilih satu saja yang terbaik tidak mampu!  Bukankah kita yakin, bahwa Indonesia hanya bisa menjadi negeri yang adil dan makmur di bawah naungan ridho Ilahi, jika dipimpin orang yang shalih dan berkemampuan.

Sekali lagi, inilah salah satu tugas utama partai Islam, yakni memunculkan calon pemimpin Islam yang ideal. Sedih rasanya jika antar tokoh partai Islam justru saling bersaing untuk menonjol-nonkolkan dirinya sendiri, bahwa dia yang paling hebat dan paling layak; tanpa mengukur dirinya secara objektif. Bertanyalah kepada semua orang yang kita kenal ilmu dan keshalehannya, apa saya pantas mencalonkan diri jadi Presiden, apakah masih ada orang yang lebih baik dari saya, dan lebih mampu? Itu pribadi pemimpin umat Islam yang sejati!

Murid: Maaf, Guru, apakah Guru sadar bahwa Guru sedang hidup di dunia nyata bernama Indonesia?

Guru: Ya, muridku, kata seorang pengusaha yang dianggap sukses: Dream the impossible! Saatnya, kita berani bermimpi sesuatu yang orang mengatakan tidak mungkin! Kita boleh kalah. Tapi, kita jangan menyerah, apalagi bangga berbuat salah! Wallahu a’lam bish shawab!./Bogor, 8 Maret 2014.*

Penulis adalah Ketua Program Magister dan Doktor Pendidikan Islam—Universitas Ibn Khaldun Bogor. Catatan Akhir Pekan (CAP) hasil kerjasama Radio Dakta 107 FM dan hidayatullah.com

Kajian Politik : Kenapa Kita Harus Curiga Pada PKS?

Logo-PKS-mdi

Logo Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Oleh : Sigit Kamseno

Selepas pembantaian rakyat sipil oleh rezim kudeta militer di Mesir beberapa waktu lalu, kalangan aktivis Islam Indonesia dibuat geger oleh kicauan dua tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL) di jagad Twitter. Dua intelektual muda JIL itu, Ulil Abshar Abdalla dan Zuhairi Misrawi berkicau tentang bahaya kaum islamis bagi negara dan bangsa Indonesia.

Zuhairi Misrawi mengatakan dalam akun twitternya, “kaum Islamis di negeri ini patut bersyukur, karena kita tidak akan membunuh mereka. Di Mesir, mereka dibunuh dan dinistakan”. Kontan saja kicauan yang berbau fasisme itu mengundang kritikan di sosial media.

Twit Ulil Abshar Abdalla menjelaskan siapa ‘kaum Islamis’ yang dimaksud. Dalam twitternya, mantan koordinator JIL itu mengatakan: ““Tak mau Indonesia mengalami problem Mesir? Jangan biarkan kekuatan Islamis membesar di Indonesia. Itu kata kuncinya,” di waktu berbeda Ulil sampaikan, “Tugas kita adalah melakukan kritik terus-menerus agar ideologi Islamis di Indonesia yang dibawa PKS tak meluas pengaruhnya,” kicau @ulil.

Kita tidak akan bahas bagaimana reaksi kelompok-kelompok gerakan Islam terhadap kicauan dua tokoh paling moncer di Jaringan Islam Liberal itu, tanggapan Fahri Hamzah, wakil Sekjen PKS, cukup mewakili bagaimana PKS menghadapi kicauan tokoh muda yang pemikirannya tidak populer di kalangan Nahdlatul Ulama tersebut.

Dalam akunnya, @Fahrihamzah katakan: “ulil dan kawan-kawan gak usah khawatir dengan PKS, sebab prosedur menjatuhkannya ada dalam jadwal demokrasi kita..,” kicaunya.

Dari ‘perang maya’ tersebut menarik memang melihat fakta bagaimana seorang Fahri Hamzah dari kalangan Islamis mengedepankan sistem demokrasi untuk menerima peralihan kekuasaan, “prosedurnya ada dalam jadwal demokrasi kita” katanya., namun pada saat yang sama seorang liberalis dan pembela asas-asas demokrasi seperti Zuhairi dan Ulil justru terkesan mencari-cari celah untuk membenarkan kudeta terhadap pemerintah yang dipilih secara sah dan konstitusional melalui prosedur-prosedur demokrasi. Kicauan Ulil dan Misrawi ini berbanding terbalik dengan apa yang kerap mereka presentasikan dalam seminar-seminar mengenai penerimaan terhadap demokrasi, prinsip-prinsip egalitarianisme, humanisme, dst. Padahal pada zaman modern dan manusiawi ini, kita semua tahu, jika boleh mengutip Fahri Hamzah, “untuk atau atas nama apapun kepemimpinan sipil haram dijatuhkan secara militer apalagi dengan alasan kepuasan publik. Survey boleh menunjukkan kepuasan di bawah 50% kepada presiden @SBYudhoyono tapi dia haram dijatuhkan secara kudeta. Presiden di negara demokrasi hanya bisa dijatuhkan via pemilu atau karena melakukan pelanggaran hukum berat.”

Ketakutan terhadap PKS

Saya mencoba memahami ketakutan Ulil, Misrawi, dan kalangan yang satu mazhab dengan mereka secara pemikiran terhadap kekuatan islamis-terutama PKS. Tampaknya PKS dalam pandangan kelompok liberal adalah gerakan Islam yang hanya memanfaatkan prosedur-prosedur demokrasi untuk kemudian menghilangkan demokrasi itu sendiri ketika sudah mendapatkan kekuasaan. Ketakutan kalangan liberal terhadap PKS bisa kita lihat dalam banyak artikel, misalnya tulisan Ahmad Najib Burhani “Piagam Jakarta, dan Piagam Madinah” yang dimuat di salah satu koran Nasional tahun 2004. Juga artikel “Memahami Realitas PKS” karya Happy Susanto (2008) di situs Jaringan Islam Liberal yang mengatakan bahwa PKS secara pure hanya mengadopsi ideologi timur tengah tanpa adanya “indigenisasi” dengan konteks “kekinian dan kedisinian” Indonesia.

Memang di sinilah kelemahan demokrasi. Sistem politik dari Yunani kuno tersebut tidak memiliki ‘self defence mechanism’ atau mekanisme pertahanan diri. Demokrasi akan membiarkan siapapun mengikuti kontestasi pemilu, bahkan kepada kelompok yang paling tidak demokratis sekalipun. Demokrasi secara sah akan—dan harus—mengakuinya secara konstitusional. Dan ketika pemenang pemilu justru membunuh demokrasi itu sendiri di parlemen melalui voting untuk mengganti konstitusi negara dengan sistem selainnya, maka pada waktu itu demokrasi tidak bisa menolong dirinya sendiri.

Hal inilah yang ditakutkan oleh kelompok liberal. Tetapi cara pandang “anak-anak JIL” ini menjadi absurd, ketika pada saat yang sama kelompok kecil ini justru mengakui rezim kudeta Mesir yang terang benderang menodai kanvas demokrasi kita di mana militer melakukan coup d’etat terhadap Presiden Mursi, pemenang sah Pemilu Mesir. Sungguh anomali ketika kita melihat, Fahri Hamzah yang berasal dari kalangan Islamis, justru lebih demokratis daripada Ulil dan Misrawi dari kelompok JIL. Anomali karena selama ini kalangan liberal acapkali menuding kalangan Islamis sebagai kelompok yang tidak demokratis. Terang sudah mana yang betul-betul demokratis, dan mana yang sekadar lips service.

Kenapa Curiga pada PKS?

Melihat keberadaan PKS dalam konteks demokrasi kita memang menarik. Para pengamat politik mengidentifikasi PKS dengan sebutan kaum Islamist democrat (Demokrat Islamis), yakni kelompok Islam yang menjalankan demokrasi, setidaknya demokrasi elektoral, tetapi tetap memperteguh identitas dan agenda-agenda Islam ke dalam kehidupan publik (Mujani, 2004). Istilah islamist democrat ini menurut pengamat politik senior Saiful Mujani, adalah suatu contradictio interminis, atau ungkapan yang mengandung pengertian kontradiktif di dalam dirinya.

Tentu mudah dipahami mengapa fenomena islamis democrat disebut sebagai sebuah kontradiksi, karena selama ini pattern yang terbentuk antara gerakan Islam dan demokrasi adalah dua hal tidak pernah bisa bertemu. Kita bisa melihat pandangan-pandangan tersebut melalui pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir, Jamaah Ansharut Tauhid, dan kelompok-kelompok anti demokrasi lainnya.

Padahal dalam konteks PKS kita akan menemukan pandangan lain. Membahas bagaimana relasi Islam-Negara dalam kacamata PKS adalah hal yang menarik. Lihat bagaimana Anis Matta, Presiden PKS itu memosisikan demokrasi dalam kacamata yang lebih luas alih-alih sempit pikir seperti Hizbut Tahrir yang menghinadina demokrasi sejak awalnya. Dalam kacamata Anis Matta sebagaimana tertuang dalam bukunya Menikmati Demokrasi, demokrasi adalah sebuah kanvas di mana semua orang boleh melukis.

“Semua individu dalam masyarakat demokrasi sama dengan individu lain. Semua sama-sama bebas berpikir, berekspresi, bertindak, dan memilih jalan hidup. Tidak boleh ada rasa takut, ada tekanan, terutama dari militer. Kebebasan hanya dibatasi oleh kebebasan yang sama.”

Anis melanjutkan, “Namun kebebasan (dalam demokrasi) ini ada harganya. Para pelaku dakwah memang bebas menjalankan dakwahnya. Tetapi pelaku kemungkaran juga bebas melakukan kemungkaran. Yang berlaku di sini bukan hukum benar-salah, tapi hukum legalitas. Sesuatu itu harus legal, walaupun salah. Dan sesuatu itu benar tapi tidak legal, adalah salah. Jadi tugas kita adalah bagaimana mempertemukan antara kebenaran dan legalitas. Bagaimana menjadikan sesuatu yang haram dalam pandangan agama, menjadi tidak legal dalam pandangan hukum positif, dan apa yang diperbolehkan oleh agama menjadi legal dalam hukum positif itu.”

Dari pandangan Anis tadi, tampak jelas bagaimana PKS menerima demokrasi sebagai bagian dari cara mereka menyampaikan aspirasi. Sama persis dengan apa yang berada dalam benak kalangan sekuler yang juga menyampaikan aspirasinya lewat demokrasi. Yang berbeda dari keduanya hanya pada tataran ide apa yang diperjuangkan. Dan memang karena itulah demokrasi diperlukan: sebagai melting pot dari ragam ide yang tumbuh di masyarakat. PKS menyampaikan apa yang diinginkannya melalui prosedur demokrasi yang sah dan konstitusional, seraya tetap menghargai keragaman dan multikulturalitas dalam masyarakat. Itulah mengapa PKS menerima demokrasi sebagai sarana perjuangan.

Lihat bagaimana Fahri Hamzah dalam buku tebalnya berjudul, “Negara, Pasar dan Rakyat” (2010) menggambarkan demokrasi, “demokrasi sejalan dengan ide modernisasi yang menuntut adanya perubahan di segala bidang kehidupan. Tradisi Islam bukanlah warisan kaku yang hanya mempertahankan corak klasiknya. Meski pada awalnya Islam tidak mengenal prinsip demokrasi, namun gagasan universal demokrasi sejalan dengan prinsip Islam… tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Dalam prinsip Islam elemen-elemen demokrasi meliputi prinsip-prinsip tertentu seperti syura, musawah, adalah, amanah, masuliyah, dan hurriyah.”

Pandangan realistis dan akomodatif semacam ini terhadap demokrasi sejatinya sejalan dengan pandangan seorang ulama dunia yang cukup dihormati di Indonesia, yaitu Syaikh Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya Fiqh Daulah (Fikih Negara)

Khilafah versus Nation State

Menarik sekali apa yang dikatakan oleh John L.Esposito, dalam bukunya Islam and Politics (1985) Esposito mengatakan bahwa di kalangan kelompok-kelompok Islam terdapat kesamaan mengenai “bukan negara Islam”, tetapi justru terdapat perbedaan mengenai “negara Islam”. Apakah ia harus berbentuk Negara trans-nasional atau bolehkah berbentuk nation-state (Negara bangsa)?

Di kalangan gerakan Islam, terma khilafah paling nyaring disuarakan oleh Hizbut Tahrir (HT) sekalipun tidak tampak jelas mau dibawa ke mana arah perjuangan tersebut setelah HT berdiri sejak 1953. Impian tentang khilafah sebagai negara yang adil, makmur, sejahtera, memang membuai sebagian masyarakat. Kejenuhan terhadap realitas yang senjang, kekacauan sosial, dan sebagainya membuat sebagian orang memilih hidup dalam romantisme masa lalu, dan terbuai dalam keindahan masa depan seraya mencela zaman ini.

Jauh sebelumnya, hal serupa sebetulnya telah terimajinasikan dalam benak seorang filosof Muslim, Al-Farabi (870-950) yang memimpikan sebuah negara damai, adil makmur, sejahtera, dan seribu keutamaan lainnya yang ia tuangkan dalam sebuah kitab berjudul Araa Ahl l-Madiinah al-Fadhilah. Sebegitu indahnya Negara tersebut hingga ide al-Farabi itu lebih sering dikritik sebagai sebuah utopia.

Sekalipun sebetulnya secara performa luar kader PKS agak mirip dengan Syabab Hizbut Tahrir, namun pandangan dua kelompok dari gerakan Islam ini rupanya berbeda. Mudah untuk memahami bahwa sebagai gerakan ekstra parlemen yang pekerjaannya “hanya mengkritik”, tentu mudah bagi HT untuk bekerja dan menawarkan solusi-solusi di ranah wacana semata. Dan kita akan paham bahwa negara trans nasional yang didirikan HT akan menjadi “negara yang menakutkan” karena kelompok ini memiliki pandangan untuk membentuk sebuah negara super power “satu negara untuk seluruh dunia Islam” sebagaimana makna khilafah yang dicetuskan oleh pendiri HT, Taqiyuddin an-Nabhani (1909-1979). Artinya selepas kekhilafahan berdiri, maka berikutnya akan terjadi penaklukan-penaklukan ke seluruh dunia untuk melebarkan wilayah kekuasaannya.

PKS tidak memahami khilafah dalam definisi sedemikian. Lihat bagaimana seorang pendiri PKS, Hidayat Nur Wahid menjawab ketika ditanya tentang pandangannya mengenai pemerintahan Islam:

“Jangan berpolemik mengamandemen UUD 1945 untuk menghadirkan pemerintahan Islam (khilâfah Islâmiyah). Kita sudah lelah dengan polemik, akan lebih bijak jika berkonsentrasi untuk melaksanakan ajaran agama. Lebih penting adalah agar seluruh masyarakat Indonesia melaksanakan ajaran agama seperti dalam pasal 29 UUD 1945. Jika agama dilaksanakan oleh semua umat beragama pada tingkat moral dan etos kerja saya kira akan membawa dampak positif bagi moral bangsa.”

Lebih tegas tentang khilafah, HNW melanjutkan:

“Pada zaman sekarang ini, apakah yang namanya kekhalifahan harus berwujud dengan nama khilâfah, bukankah negara republik atau kerajaan pada skala tertentu bisa disebut khilâfah? Apapun namanya, republik atau kerajaan, kalau di situ terlaksana dengan baik nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, keislaman, pemberdayaan, tidak terjadi praktek-praktek korupsi, penindasan, kezhaliman, nepotisme, tirani, dan kemudian terjadi mekanisme kepemimpinan yang islami, bisa disebut sebagai kekhalifahan itu sendiri. Dalam konteks Indonesia yang sudah berbentuk republik, tidak perlu lagi diubah namanya menjadi kekhalifahan.”

Melihat pandangan HNW ini, tak perlu rasanya kita menaruh curiga bahwa jika PKS berkuasa maka NKRI akan hilang diganti dengan Negara agama. Tentu saja pandangan seorang agamawan jebolan Gontor yang telah menghabiskan masa sarjana hingga doktoralnya di Universitas Islam Madinah itu tentulah bukan tanpa pengetahuan. Dalam beberapa konteks, nation-state (Negara bangsa) dengan khilafah sebetulnya tidak perlu saling menegasikan.

Mari kita lihat bagaimana pada tahun 912 M, di Spanyol ‘Abd al-Rahmân al-Nâsir mulai menggunakan gelar khalîfah. Padahal pada waktu yang sama kekhalifahan Bani ‘Abbâsiyyah masih berlangsung di bawah pengaruh Bani Buwaihi. Bahkan pada periode 912-1013, khilâfah Islâmiyah di Spanyol ini telah mencapai puncak kejayaan dan menyaingi Daulah ‘Abbâsiyyah di Baghdâd. Demikian pula halnya yang terjadi pada masa Dinasti ‘Utsmâniyyah di Turki. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani berlangsung, berdiri dua pemerintahan Islam, yakni Dinasti Syafawi di Persia, dan Dinasti Mughal di India. (Badri Yatim, 2001)

Kemunculan Kerajaan Syafawi di Persia dan Dinasti Mughal di India yang menyaingi Dinasti Utsmani ini, memiliki konteks yang sama dengan kekhilafahan Islam di Spanyol, yakni keberlangsungan pemerintahan Islam secara bersamaan pada era yang sama, di tempat yang berbeda. Oleh karena itu, sebagaimana di Spanyol, kedua Dinasti ini juga dapat disebut sebagai “khilâfah Islâmiyyah”. Artinya adalah, pada masa itu terdapat begitu banyak pemerintahan Islam, sehingga jika pada konteks kekinian kekhilafahan dibentuk berdasarkan “kekhilafahan-kekhilafahan kecil”, maka itu tidak bertentangan dengan fakta historis di atas.

Demikian juga jika kita melihat bagaimana pandangan Anis Matta tentang symbol agama sebagai nama Negara. Anis Mengatakan “jika substansi telah cukup mewakili nama, maka tak perlu nama mewakili substansi tanpa menafikan nama”

PKS Memperjuangkan Masyarakat Madani

Adalah Azyumardi Azra, Guru Besar Sejarah UIN Jakarta yang merasa beruntung mendapat kesempatan mendalami PKS ketika diundang dalam Milad ke-10 sehingga bisa mengetahui apa sebetulnya tujuan Partai Islam terbesar di Indonesia itu.

Mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan begini:

Negara Indonesia bagaimanakah yang dicita-citakan PKS? Jawabannya jelas dalam tujuan pendirian PKS: ”Tujuan didirikannya PK Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. PK Sejahtera menyadari pluralitas etnik dan agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke”.

‘Masyarakat madani’. Inilah salah satu kata kunci untuk lebih memahami PKS. Apa yang dimaksud PKS dengan ‘masyarakat madani’? Masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara.

Pengertian genuine dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat Indonesia di masa kini yang terikat dalam ukhuwah Islamiyyah (ikatan keislaman), ukhuwah wathaniyyah (ikatan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyyah (ikatan kemanusiaan) dalam bingkai NKRI”.

Dengan platform ini, sekali lagi, jelas, PKS tidaklah bertujuan membentuk ‘negara Islam’ atau yang semacamnya, melainkan bertujuan membentuk masyarakat madani. Jelas pula, masyarakat madani yang diinginkan PKS adalah masyarakat madani yang berbasiskan agama (religious-based civil society); bukanlah masyarakat sipil atau masyarakat kewargaan yang dalam sejumlah wacana tentang civil society tidak memiliki konotasi apalagi hubungan dengan agama. Konsep masyarakat madani yang akhir ini pada dasarnya merupakan teoretisasi dari pengalaman di Eropa Timur dan Amerika Latin.

Jadi, kita perlu paham bahwa yang diperjuangkan PKS adalah masyarakat madani. Sebuah kehidupan sosial bermasyarakat yang merujuk pada kehidupan pada masa Nabi di Madinah. Bukan lagi pada masa khilafah. Masyarakat madinah adalah masyarakat yang plural, terdiri dari beragam suku dan agama namun hidup bersatu dalam sebuah Negara yang konstitusional dalam sebuah konsensus bersama.

Jika masyarakat semacam ini menjadi inspirasi, tentu saja karena didasari religiusitas masyarakat kita, maka NKRI akan tetap ada, tetap berbhinneka tunggal ika. Jadi tidak perlu paranoid dengan gerakan Islamis democrat.

Partai Islam memperjuangkan idenya, sebagaimana partai selainnya juga memperjuangkan idenya. Semua berkontestasi di dalam pemilu yang sah dan konstitusional.

Jika sudah begitu, Kenapa kita harus curiga pada PKS?

http://m.dakwatuna.com

Pilkadal Jabar 2013 Dibawah Bayang-bayang Agenda Tersembunyi Amerika Serikat?

Amerika Serikat Pantau Langsung Pilgub Jawa Barat

KEDUBES AS mengunjungi KPU dan Panwaslu Jawa Barat terkait penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013 mendatang.

Kedubes AS menganggap agenda kunjungan kerja itu cukup penting karena ingin menyerap informasi pesta demokrasi di Jawa Barat sebagai bahan informasi untuk negaranya. “Kami ingin mengetahui persiapan dari KPU dan Panwaslu untuk penyelenggaraan Pilgub Jabar pada 24 Februari 2013 nanti,” ungkap Blair A King, PhD selaku Senior Local Governance Officer Office of Democratic Governance US Agency for International Development (USAID) di Kantor Panwaslu Jabar,kemarin.

Hadir pula perwakilan dari Political Officer USAID, Scott Ceremuga dan Danumurthi Mahendra dari USAID Indonesia Outreach Communication American Embassy.

Blair King berkunjung ke Kantor KPU Jabar bersama dengan Second Secretary Political Section Scott M Ceremuga. Blair menegaskan, pihaknya ingin ikut memantau perkembangan dan seluk beluk pilkada di Indonesia, salah satunya adalah Pilgub Jabar, bukan sekedar untuk kepentingan hubungan bilateral antara Indonesia-Amerika Serikat.

“Kebijakan bilateral mungkin tidak terlalu. Kami memantau perkembangan pilkada dan menentukan kebutuhan di Indonesia seperti apa. Misalnya dari segi penyelenggara (oleh KPU) apakah sudah terampil, atau apakah ada LSM yang memantau,” kata dia.

Blair juga mengatakan,meski Indonesia dan AS sama sama berpatokan pada demokrasi dalam menentukan pemimpinnya, namun terdapat beberapa perbedaan terutama dalam sistem penyelenggaraan Pemilu. Secara teknis, di Indonesia terdapat lembaga KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu.

Sementara Panwas bertugas mengawasi proses penyelenggaraan dan memantau kejanggalan- kejanggalan yang terjadi. Sedangkan,di AS hanya ada satu lembaga yang berkaitan langsung dengan pemilu yakni Federal Election Communication. “Tetapi tugasnya lebih terfokus pada pengaturan masalah keuangan kampanye dan memantau pelanggaran pemilu. Jadi, KPU di sana tugasnya lebih cenderung seperti Panwas di Indonesia,”katanya. Dalam pemilihan,di Indonesia mekanisme pemilihan sama yakni dicoblos,baik Pilpres,Pilgub maupun Pilkada bupati/wali kota.

“Disana (AS) negarabagian memiliki sistemnya sendiri,ada yang dicontreng ada yang menggunakan sistem elektronik, dan sebagainya,”ucapnya. Terkait kunjungan itu,Ketua Panwaslu Jabar Ihat Subihat mengatakan, pihaknya memberikan informasi seputar pengawasan proses pemilu di Jawa Barat sesuai dengan undang- undang yang berlaku.


Peta Jawa Barat

Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat menambahkan, Kedubes Amerika Serikat cukup tertarik dengan berbagai tahapan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan ada banyak hal yang ditanyakan kepada KPU.

“Jadi saat kunjungan perwakilan Kedubes AS tersebut banyak yang ditanyakan mereka seputar pilgub ini mulai dari tahapan, apa yang sudah dan belum dilaksanakan oleh KPU, sampai titik krusial apa saja dalam pilgub nanti,” kata Yayat.

Yayat Hidayat menilai kunjungan kerja itu sangat tepat, mengingat Pilgub Jabar 2013 merupakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia setelah Pemilu Legislatif (Pilleg) dan Pemilu Presiden (Pilpres).Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 49,1 juta jiwa dengan jumlah pemilihnya 36 juta orang.

Yayat menambahkan, kunjungan seperti itu pernah dilakukan perwakilan sejumlah negara seperti Timor Leste, Jerman dan negara lainnya. “Tapi, khusus untuk yang terkait Pilgub Jabar, kunjungan dari luar negeri baru dilakukan hari ini oleh Kedubes Amerika,” ujarnya.

Di sisi lain, sejumlah guru yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) akan melakukan kontrak politik dengan semua kandidat. Sekretaris AKSI Ahmad Taufan menuturkan hal ini untuk mencegah politisasi terhadap guru saat Pilgub.

“Guru jangan dipolitisasi dalam pilgub,pilwalkot,sehingga kalau tidak mendukung salah satu calon imbasnya dicopot jabatannya dari kepala sekolah tertentu atau dipindahkan,” katanya kemarin.

Sri Bintang: Ada apa Amerika Ikut Memantau Pilkada Jawa Barat?


Gedung Sate Bandung

Menanggapi keinginan AS untuk ikut memantau langsung Pilkada Jawa Barat, Salah satu tokoh yang dikenal oposan jaman Soeharto, Sri Bintang Pamungkas menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) sedang mengincar kekayaan alam Jawa Barat. Hal ini dikaitkan dengan keinginan AS untuk ikut memantau Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Jawa Barat. Jawa Barat sendiri menurut Sri Bintang sangat kaya dengan minyak dan gas bumi. AS tentu berharap jika gubernur terpilih menang nanti termasuk orang yang bisa memuluskan agenda-agenda tersembunyi mereka terkait kekayaan alam Indonesia , khususnya di Jawa Barat.

“Ada apa Amerika mau ikut-ikutan memantau Pilkada Jawa Barat?” jelas Sri Bintang Pamungkas usai aksi Petisi Mahakam di depan Istana Negara, Rabu (17/10/2012) siang.

Karena itu, Sri Bintang sendiri menekankan agar masyarakat Indonesia mulai membuka mata. Fakta ini terkait banyaknya kekayaan negara yang telah dikuasai oleh pihak asing. Ia menyebut kasus Freeport, Blok Cepu, Blok Mahakam hingga aset-aset uranium dan hasil-hasil tambang lainnya.

Senada dengan Sri Bintang, Marwan Batubara menilai penjualan aset-aset negara ini dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mengejar modal politik terkait Pemilu 2014.
Saat ini menurutnya, rakyat harus memberikan dukungan agar Pertamina bisa mengambil alih semua aset minyak dan gas bumi untuk dikelola sendiri.

Marwan yang mewakili kelompok Petisi Mahakam menghimbau agar pemerintah membesarkan perusahaan BUMN dalam negeri. Bukan justru memberi keuntungan kepada pihak asing.

“Jangan lagi mencari-cari alasan membohongi rakyat, pemerintah saat ini sudah tidak punya harga diri sebenarnya,” katanya kepada hidayatullah.com.

Menurut Marwan, saat ini Petisi Mahakam akan melakukan sosialisasi mengenai aset-aset sumber daya alam Indonesia yang sudah dikuasai asing. Selanjutnya mereka akan menggelar aksi massa agar pemerintah tidak lagi melanjutkan kerjasama pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dengan pihak asing.

Lebih dari itu Petisi Mahakam berharap semua aset sumber daya alam Indonesia bisa secara nyata dinasionalisasikan kembali.

http://www.seputar-indonesia.com
http://www.republika.co.id/
http://hidayatullah.com

Membandingkan Partai AKP Turki Dengan Partai Islam di Indonesia?


Bendera Republik Turki

Ini pertama kali dalam sejarah sejak Kemal Ataturk mendirikan Republik Turki, di mana perhatian masyarakat internasional begitu besar terhadap pemilu Turki. Pengaruh dan spektrum politiknya hampir sejajar, ketika berlangsung pemilu di Amerika Serikat. Profile Erdogan dan Partai AKP, memiliki daya tarik (magnitude) yang luar biasa, di tengah-tengah suramnya kehidupan politik secara global.

Erdogan dan AKP mampu mempertahankan kekuasaannya, secara berkelanjutan hampir satu dekade. AKP mulai membangun kekuasaan politiknya, sejak pemilu tahun 2002, ketika AKP memenangkan pemilu parlemen secara mayoritas (34 persen). Disusul pemilu 2007, AKP berhasil lagi mempertahankan dukungan politik secara luas dari rakyat Turki, dan memenangkan pemilu dengan suara mayoritas di parlemen (47 persen). Kemudian, pemilu 2011, yang berlangsung minggu kemarin, AKP memenangkan suara mayoritas, hampir 50 persen (326 kursi) parlemen. Meskipun AKP gagal memenuhi target dua pertiga (367) suara di parlemen,yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan konstitusi Turki secara unilateral. Tetapi, kemampuan Erdogan dan AKP mempertahankan kekuasaan selama satu dekade itu, prestasi politik yang luar biasa.


Logo Partai AKP

Ada faktor-faktor yang menyebabkan AKP mampu mempertahankan dukungan politik secara luas dari rakyat Turki antara lain :

Pertama, adanya faktor kepemimpinan di dalam Partai AKP, yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh yang memiliki visi, integritas, kredibel, dan komitmen yang sungguh-sungguh dengan visi mereka. Bukan orang-orang oportunis, yang hanya semata mengejar kekuasaan. Mereka bekerja di dalam sebuah kekuasaan dengan visi yang sangat jelas. Tiga tokoh utama dalam AKP, yang membuat Partai AKP menjadi pilihan rakyat Turki, yaitu Recep Tayyib Erdogan, yang menjadi perdana menteri, Abdullah Gul, yang menjadi presiden Turki, dan Ali Babacan, yang menjadi deputi perdana menteri.


PM Erdogan

Kedua, “Triumvirat” AKP, Erdogan, Abdullah Gul, dan Ali Babacan, menjadi arsitek perubahan di Turki, melalui instrumen Partai AKP. Ketiganya orang yang terdidik, berlatar belakang sebagai ekonom, dan ketiganya pernah bekerja di lembaga multilateral. Abdullah Gul pernah bekerja di IDB (Islamic Development Bank), dan World Bank. Erdogan, yang ekonom pernah bekerja di IDB, dan memulai karir politiknya sebagai Walikota Istambul, yang sukses, saat Partai Refah, yang dipimpin Necmetin Erbakan memenangkan pemilu di Turki l994. Ali Babacan, ekonom yang sangat jenius, dan menjadi deputi perdana menteri, dan ketua negosiator dengan negara Uni Eropa.

Ketiga tokoh “Triumvirat” Turki, Erdogan, Abdullah Gul, dan Ali Babacan, ketiganya adalah tokoh yang memiliki visi yang jelas, integritas yang tinggi, komitmen, dan kesungguhan menjalankan dan memperjuangkan visi atau cita-cita yang dimilikinya dengan bekerja keras.

Tetapi, yang paling pokok, mereka memiliki visi (cita-cita) yang jelas, dan meperjuangkannya dengan jalan dan instrumen yang terbuka, disertai komitmen yang tidak pernah putus, selama satu dekade ini. Karena pandangan dan sikap ketiga pemimpin Turki itu, rakyatnya memberikan apresiasi dengan dukungan politik, yang konstan selama satu dekade ini.

Ketiga, hanya dalam waktu satu dekade Turki di bawah kekuasaan Partai AKP, yang dipimpin Perdana Menteri Recep Tayyib Erdogan, terjadi perubahan yang luas. Ekonomi Turki mengalami “booming”, ditandai dengan meningkatnya “income perkapita” rakyat Turki. Menurunnya inflasi di bawah dua digit. Surplus perdagangan luar negeri Turki yang terus meningkat, dan Turki menjadi kekuatan keempat ekonomi di Eropa. Mata uang Lira Turki sejajar dengan dollar. Semuanya itu telah mengubah kehidupan rakyat Turki yang lebih makmur.

Keempat, dibidang politik, Erdogan dan AKP mengakhiri kekisruhan politik dan ketidakstabilan, yang selama ini akibat konflik kepentingan antara partai-parai politik. Dengan suara mayoritas yang dimiliki AKP di parlemen, Erdogan dapat mengarahkan seluruh kebijakan politik negara sesuai dengan visinya.

AKP dan Erdogan berhasil menjinakkan militer yang selama ini menjadi “king maker” dan “trouble maker“politik Turki. Selama pemerintahan AKP, militer dikembalikan ke barak. Usaha militer melakukan kudeta berhasil digagalkan, dan bahkan sejumlah jenderal dijebloskan ke dalam penjara.


Logo AKP-Bendera Turki-Dunia Arab

Peran Turki di fora global dan regional sangat menonjol, dan bahkan posisi Turki sekarang menjadi sangat penting dalam masalah isu politik global. Negara Islam yang pertama kali dikunjungi Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, sesudah terpilih menjadi presiden, adalah Turki. Ini menggambarkan betapa pentingnya posisi Turki di mata Amerika Serikat.

Dengan arsitek politik luar negeri yang sangat handal, Prof. Ahmed Dovutoglu, Turki sekarang meluaskan pengaruhnya ke Timur Tengah, Asia Tengah, Eropa, serta Amerika. Pandangan Ahmed Dovutoglu yang “multilateralis” sangat diperhitungkan. Terhadap penyelesaian krisis Timur Tengah, dan Palestina, di mana sikap Turki, sangat terang membela Palestina. Bahkan, Erdogan ketika dalam Forum Ekonomi Global di Davos, Swiss, mempermalukan Presiden Israel Shimon Peres, yang mengkritik dengan sangat pedas, atas agresi militer Israel ke Gaza. Sesudah itu, Erdogan meninggalkan pertemuan dan kembali ke negaranya. Dengan sikapnya itu Erdogan menjadi pahlawan di dunia Arab.

Turki di bawah AKP dan Erdogan menjadi tempat berlabuh para aktivis Islam, dan seluruh kekuatan-kekuatan Islam, yang ingin membangun komunikasi politik dan kerjasama antar Gerakan, dan mereka bisa bertemu di Istambul Turki. Turki menjadi tempat semua Gerakan Islam yang ingin bertemu untuk menyamakan visi gerakan mereka. Ini yang tidak ada di negara Islam, khususnya di dunia Arab, dan tempat lainnya. Di mana pemerintahan Turki di bawah AKP, memfasilitasi berbagai kelompok dan kekuatan Islam di seluruh dunia, yang ingin melakukan pertemuan dan menggalang kerjasama di Istambul Turki.

Kelompok-kelompok Islam di Turki terus tumbuh, dan bersemi dengan baik, dan mereka mengaktualisasi pemikiran dan gerakan mereka, dan semuanya tanpa ada restriksi (hambatan). Pemerintah Turki di bawah AKP, memperjuangkan perubahan konstitusi, yang merupakan produk militer, dan hasil kudeta tahun l982, dan inilah yang ingin di rubah oleh Erdogan dan AKP. Termasuk dibebaskan semua pelajar, mahasiswa, dan pegawai untuk menggunakan jilbab.

Faktor-faktor itulah yang menyebabkan mengapa Erdogan dan AKP mendapatkan dukungan yang konstan dari rakyat Turki. Sebaliknya, selama enam dekade, sejak pemerintahan sekuler di bawah Kemal Attaturk, tidak dapat mencapai kemakmuran yang riil bagi rakyatnya, dan terus dalam pusaran konflik.

Tentu, membandingkan tokoh-tokoh Partai AKP Turki dengan tokoh-tokoh Partai Islam di Indonesia, tak sepadan. Seperti membandingkan antara siang dengan malam.


Bendera Republik Indonesia

Partai-partai Islam atau berbasis pemilih Islam di Indonesia, umumnya mereka adalah tokoh-tokohnya yang tidak memiliki visi, integritas, kredibelitas, dan komitmen. Selama hampir satu dekade setelah mereka “nempel” pada kekuasaan pemerintah SBY, dan dengan menggunakan dasar legitimasi “koalisi”, tak menghasilkan apa-apa alias “nothing” untuk rakyat dan negara. Tidak ada perubahan yang bisa diukur dan dipertanggungjawabkan secara politik dan moral. Justru kehidupan rakyat dan bangsa ini, semakin mengalami dekaden disemua sektor. Kemungkaran bertambah luas, dan menurunnya tingkat kelayakan hidup rakyat.

Ibaratnya, para pemimin tokoh partai Islam itu, dulunya seperti “pedagang oncom keliling”, yang tiba-tiba menjadi “juragan” partai, pertama yang menjadi tujuannya, tak lain, mengeyangkan perutnya dahulu. Bukan perut rakyat. Tak heran mereka yang dahulunya miskin sebelum menjadi pemimpin partai, sekarang sesudah menjadi pemimpin partai, hidupnya semua menjadi “wah”. Tak terbayangkan lagi.

Tak heran lagi, mereka yang menjadi pemimpin partai sekarang ini, hanya mengejar “rente’ dari kekuasaan dengan cara menjadi “makelar”. Menjadi “makelar” di departemen-dapertemen atau menjadi “calo” anggaran di DPR. Mungkin juga mereka menjadi “makelar” para pengusaha yang membutuhkan proyek dari departemen, yang menjadi mitra kerjanya. Mungkin juga menjadikan “kursi” gubernur, bupati, walikota, dan jabatan di BUMN, sebagai sarana mendapatkan uang.

Maka, sama-sama satu dekade terlibat dalam mengelola kekuasaan AKP di Turki dengan Partai Islam di Indoneia, yang “nempel” kekuasaan sangat berbeda. Di Turki perubahan nyata dirasakan oleh rakyat dan negara. Sementara di Indonesia yang berubah baru nasib dan hidupnya para pemimpin alias “juragan” Partai Islam, yang lebih makmur dibandingkan sebelumnya.

Di Turki kalangan “Islamlis” ikut dalam demokrasi menghasilkan perubahan yang mendasar bagi kehidupan rakyat dan bangsanya, sementara itu di Indonesia Partai-Partai Islam ikut dalam demokrasi, yang terjadi justru menjadikan Indonesia sebagai rezim “kleptokrat” (maling), yang sangat menggetirkan. Wallahu’alam.

Eramuslim.com

%d bloggers like this: