Posts tagged ‘Tentara’

Polisi Versus TNI : Alat Negara Berkelahi, Mau Dibawa Kemana NKRI?

“Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga”

Begitu bunyi pidato Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Soedirman di Yogyakarta pada 12 Nopember 1945 silam. Bagi Jenderal Soedirman, seragam dan pangkat bukan untuk berkuasa, tapi untuk mengabdi kepada negara dan rakyatnya. Sayang seribu sayang, sebagian besar para penerus Jenderal yang lahir di Purbalingga 24 Januari 1916 itu, kini punya pandangan berbeda soal seragam dan pangkat.

Tak sedikit anggota TNI dan Polri yang memanfaatkan seragam untuk ‘petantang petenteng’. Bukannya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat, justru warga malah merasa tidak aman akan kehadiran aparat.

Tengok saja konflik antara Polri dan TNI di Sumatra Selatan, Kamis (7/3). Bak bara dalam sekam, meski TNI dan Polri sepertinya adem ayem dan menjalin persahabatan, toh konflik di antara kakak beradik ini acapkali meletus. Selain memakan korban jiwa di antara kedua institusi, konflik antara TNI dan Polri kerap merugikan masyarakat.

Gesekan di TNI dan Polisi di Sumsel pecah saat Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) diserang dan dibakar sekelompok anggota TNI. Beberapa saksi melihat beberapa polisi lari terbirit-birit dari kantor mereka dengan kondisi luka-luka.

Pembakaran itu membuat suasana Kota Baturaja cukup mencekam karena banyak polisi mengungsi ke kantor Polisi Militer (PM) di dekat mes dosen Universitas Baturaja. Konflik itu membuat warga Kota Baturaja dilanda ketakutan. Warga takut beraktivitas ke luar rumah karena khawatir menjadi sasaran aksi brutal.

Ratusan prajurit Prajurit AD dari Batalyon 76/15 Armed Tarik Martapura yang berseragam lengkap menjadikan Mapolres OKU sasaran kemarahan. Tak hanya bangunannya, delapan orang dilaporkan menjadi korban. Bahkan kabarnya dua anggota polisi tewas, satu kena tembakan, dan satu nyawa hilang lantaran digorok sangkur seorang oknum penyerang.

Kerugian tak hanya bersifat material dan nyawa saja. Masyarakat semakin cemas lantaran 16 tahanan Mapolres OKU berhasil melarikan diri.

Kejadian itu membuat petinggi TNI AD dan Polri di Jakarta menggelengkan kepala. Presiden SBY ikut berteriak agar oknum TNI yang melakukan pengerusakan ditindak.

Sejatinya, tak tepat jika ini disebut konflik antarkesatuan. Sebab, bentrokan acapkali dipicu masalah sepele dan pribadi. Namun karena kata solidaritas korp terlebih ‘lawannya’ dianggap sebanding, maka konflik itu menjelma menjadi antarkesatuan.

Awalnya, konflik di OKU hanya dipicu persoalan pribadi, lebih tepatnya ego kesatuan antara Brigadir Wijaya, anggota Polantas Polres OKU dan Pratu Heru Oktavianus dari Batalyon 76/15 Armed, akhir Januari 2013. Heru kabarnya tewas ditembak dan Wijaya ditetapkan sebagai tersangka.

Guna mencegah konflik tak meluas, Polri dan TNI Siaga I. Meski kedua pimpinan sepakat berdamai, tapi bara konflik ternyata masih membara di OKU. Rekan-rekan satu korp Heru mempertanyakan tindak lanjut kasus penembakan rekannya, dan rasa ketidakpuasan itu menjadi embrio pembakaran Mapolres OKU.

Konflik itu bukan satu-satunya yang melibatkan Polri dan TNI. Berdasarkan catatan Kontras yang dirilis pada 2012, setidaknya terjadi 26 kali bentrok TNI-Polri. Artinya, dalam sebulan setidaknya terjadi dua kali bentrokan.

Sepanjang 2012 saja bentrokan sudah menewaskan sebelas orang, tujuh dari Polri dan empat dari TNI, dan 47 aparat dari dua institusi terluka.

Adu jotos antara oknum TNI dan Polri memang bukan satu dua kali terjadi. Selain kasus pembakaran Polres OKU, kasus teranyar terjadi tahun lalu saat anggota Brigade Mobil atau Brimob terlibat bentrok dengan Prajurit Kostrad di Gorontalo. Lagi-lagi dalam insiden itu ada nyawa yang melayang sia-sia, bukan untuk negara, tapi hanya untuk keegoisan semata.

Kini yang jadi pertanyaan mengapa bentrokan antarkesatuan itu masih sering terjadi, padahal TNI dan Polri digaji negara yang uangnya diambil dari pajak rakyat. Jika sesama saudara sebangsa saja sudah saling sikut, bagaimana mereka sebagai penjaga keamanan menjaga keutuhan NKRI dan kemana lagi rakyat akan bersandar. Seperti kata pepatah, kalah jadi abu, menang jadi arang.

Sejatinya banyak faktor yang membuat sentimen antara TNI dan Polri terus tumbuh bak tumor ganas yang gagal dioperasi. Ego sektoral masih melekat kuat, sehingga hal-hal kecil bisa memicu konflik antarkesatuan.

Padahal, keduanya lahir dari rahim yang sama, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun pascareformasi, ABRI ‘dibubarkan’ lalu menceraikan TNI dan Polri. Jika Polri menjadi institusi yang memiliki kedudukan di bawah Presiden RI dan bertugas menangani masalah keamanan, lain halnya TNI. Ketiga angkatan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia yang memiliki fungsi pertahanan.

TNI dan Polri saat ini bisa dibilang adalah generasi ketiga dari institusi yang dibentuk pemerintah untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Soedirman (*****)

Cikal bakal TNI dan Polri lahir dari embrio institusi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk dalam sidang PPKI pada 22 Agustus 1945. Lalu pada 5 Oktober 1945 BKR berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan kembali bersalin nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sementara Polri terlahir dari pembentukan pasukan keamanan yang terdiri dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Saat itu mereka disebut Bhayangkara.

Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

Namun yang pasti pemisahan tugas antara Polri dan TNI sedikit banyak melemahkan kedua institusi. TNI yang kembali ke barak dengan tugas-tugas pertahanan dan menjaga keutuhan NKRI, sementara Polri mengambil alih tugas-tugas keamanan sipil yang lebih banyak berurusan dengan penegakan hukum karena banyaknya kasus-kasus kriminal.

Bisa jadi karena pemisahan itu, semangat membela negara melemah di institusi Polri akibat jarang berurusan dengan tugas mempertahanan kedaulatan negara. Pun sebaliknya, semangat penegakan hukum justru di TNI melemah karena jarang berurusan dengan persoalan-persoalan hukum di masyarakat. Pemicu konflik lantas muncul ketika ada ‘perang’ kecil antaroknum di lapangan, dimana masing-masing pihak merasa superior.

Mengutip pernyataan Guru Besar Fakultas Psikologi UI, Sarlito Wirawan Sarwono dalam artikel berjudul ‘TNI versus Polri’, sejatinya tidak ada konflik antara TNI dan Polri. Yang ada adalah the Real Conflict Theory(RTC) seperti disebut seorang psikolog asal Turki, Muzafer Sherif.

RCT adalah pengembangan sikap insider-outdsider sebagai akibat adanya sumber yang terbatas, baik yang riil maupun yang hanya dipersepsikan, yang harus diperebutkan untuk memperolehnya. Untuk menghilangkan RCT, kata Sarlito, adalah menghilangkan sumber konflik atau menciptakan suatu sumber atau tantangan baru yang harus dan bisa dicapai dengan menyinergikan kekuatan kedua pihak yang berkonflik. Sehingga, TNI dan Polri bisa bekerja sama karena memiliki ‘musuh’ yang sama.

Jika sudah begitu, TNI dan Polri seperti kata Jenderal Soedirman, tidak akan tergelincir dalam segala muslihat dan provokasi-provokasi yang tampak dan tersembunyi serta waspada dan bertindak sebagai patriot.

“Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi,” kata Jenderal Besar Soedirman di Yogyakarta, 17 Agustus 1948.

http://www.republika.co.id

Opini : Mengapa Arogansi Polisi dan Tentara Masih Sering Terjadi di ‘Negeri Mayoritas Muslim’ ini?

gal772217959

Oleh: Afriadi Sanusi, PhD

PERISTIWA salah tangkap terhadap umat Islam di Poso dengan alasan “teroris” adalah satu dari sekian banyak kezaliman dan penyalahgunaan kuasa dan wewenang yang telah dan akan berlaku di negara ini.

Negara Barat dan yayasan yang didanai oleh mereka, bahkan tidak akan pernah bersuara bila dibandingkan dengan jika perkara yang sama berlaku terhadap non-Islam di negara ini.

Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya dituntut karena telah gagal mengemban dan melaksanakan amanah reformasi 1998 yang antara lain adalah penegakan supremasi hukum,militerisasi dan perlindungan HAM.

Mengenai perlindungan HAM sendiri, telah direalisasikan dengan membuat beberapa peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Namun pelaksanaannya ditingkat eksekutif berjalan macet, walaupun legislatif dan yudikatif cukup baik.

Di antara peraturan Perundang-undangan itu antara lain;

Undang-Undang No. 39  tahun 1999 Tentang HAM, UU RI NO 26 /2000 Tentang Pengadilan HAM, UU RI No. 5/1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyeksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia: Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia, UU RI No. 12/2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang  hak-hak Sivil dan Politik, Peraturan Pemerintah RI No. 2/2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat, UU RI No. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Pemerintah RI No 3/2002 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, UU RI No. 27/2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Yang bertujuan untuk mempelajari masa lalu, menyampaikan pengakuan resmi kepada korban, menganjurkan pembaharuan-pembaharuan politik, kebijakan, sistem peradilan ataupun militer yang perlu, sehingga perlecehan HAM tersebut tidak terulang kembali, merekomenkan reparasi tertentu bagi para korban, memahami dan mencegah penyeksaan daripada berulang kembali, UU RI No. 34/2004 Tentang Tentera Nasional Indonesia, yang memperbaiki institusi tentera yang selama Orde Baru identik dengan pelanggaran HAM.

Melihat banyaknya kasus arogansi, kejahilan dan ketidaktahuan sebagian petugas keamanan negara seperti polisi dan tentara terhadap Undang-undang di Indonesia membuat masyarakat melihat reformasi polisi dan tentara segera wajib diberlakukan.

Hal ini sebagaimana pernah disinggung Prof. Dr. Farouk Muhammad dan Yuddy Chrisnandi. Pertama, juga karena jabatan sebagai polisi dan tentara hanyalah sementara sampai pensiun. Sebab tidak ada jaminan bahwa semua keluarga mereka akan menjadi polisi dan tentara tentunya.

Kedua pegawai negeri ini dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat dan kehadiran mereka nampaknya bukan lagi menjadi sebagai pegawai negara tetapi lebih kepada menjadi alat penguasa yang sering menindas warganegara.

Sehingga kepentingan penguasa dan pengusaha selalu berada di atas kepentingan warganegara yang membayar gaji mereka setiap bulannya.

Sebagian anggota polisi dan tentara, oknum-oknumnya sering bertindak di luar wewenangnya. Kadang-kadang mereka seperti bertindak melakukan wewenang hakim yang menjatuhkan hukuman, atau seperti sipir penjara yang menghukum orang atau bahkan seperti preman yang berbuat tanpa aturan.

Sudah saatnya polisi dan tentara di negara ini ditempatkan di rel asalnya; menjaga pertahanan negara dan satu lagi menjaga keamanan dan ketentraman negara.

Idealnya polisi itu berada di bawah Departemen Dalam Negeri Indonesia karena memang tugas mereka adalah keamanan dan ketentraman dalam negara.

Di berbagai Negara, polisi dan tentara dipimpin oleh orang-orang yang ahli dibidang keilmuannya walaupun dia tidak memiliki latar belakang kepolisian dan ketenteraan. Apalagi negara-negara yang menerapkan wajib militer di negara mereka.

Hakikatnya, polisi dan tentara tidak berbeda dengan pegawai negeri lainnya. Mereka sama-sama diangkat oleh negara dan dibayar gajinya setiap bulan dan diberi fasilitas lainnya dari uang warganegara. Polisi dan tentara bukanlah pekerja suka-rela yang tidak bergaji.

Karena itu, sudah saatnya DPR melihat dan mengkaji bagaimana sistem organisasi dan manajemen kepolisian dan ketentaraan di luar Negara.

Perlakukan polisi di Negeri Tetangga

Kasus di Singapura, salah satu keberuntungan kalau bisa melihat polisi dan tentara di kawasan umum. Apalagi petugas yang suka mencari-cari kesalahan dan memanfaatkan pakaian dinas untuk mencari keuntungan pribadisangat hampir mustahil ditemui.

Di Malaysia Polisi berada di bawah Kementerian Keselamatan Dalam Negeri yang kedudukannya sejajar dengan agensi antidadah (anti Narkoba), jabatan penjara dan jabatan pertahanan awam. Jadi bukan di bawah presiden seperti di RI saat ini.

Tentara di Malaysia sangat takut jika berurusan dengan polisi dan akan berusaha untuk menghindarinya segala upaya mereka. Karena mereka tahu kekuasaan Undang-undang adalah di atas kekuasaan orang. Ini juga karena Undang-undang mengatakan bahwa tentara sebagai petugas pertahanan yang tidak memiliki hak, wewenang dan kuasa di kalangan masyarakat umum. Tetapi ia berada di dalam bidang kuasa polisi yang bertugas menjaga keamanan dan ketenteraan sesuai prosedur Standard Operating Procedure (SOP) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dari segi istilah pula, polisi di Malaysia dipanggil dengan sebutan petugas keamanan. Kalimat petugas sejajar dengan petugas media, petugas kebersihan dan sebagainya. Kalimat “petugas” membuat Polisi tidak merasa besar, arogan dan sombong. Ini tentu berlainan dengan di Indonesia, di mana petugas keamanan sering disebut dengan istilah “aparat” keamanan. Apalagi sebutan “anggota” yang sering meminta perlakuan khusus dan istimewa dibandingkan yang lainnya.

Dari segi SDM pula, mayoritas polisi dan tentara hanya memiliki latar belakang pendidikan SLTA, yang tentu saja sangat rendah bila dibandingkan dengan SDM pegawai negeri lainnya.

Di Malaysia, pensiunan polisi dan tentara setara dengan pensiun pegawai negeri lainnya. Dan hanya mereka yang berpangkat Mayor ke atas yang boleh menggunakan kalimat pensiunan tentara dan polisi pada nama mereka. Mereka disebut Major bersara, Jenderal bersara dan sebagainya.

Selainnya disebut polis atau askar pencen yang tidak berhak menggunakan embel-embel tentara atau polisi apa pun lagi setelah pensiun.

Setelah pensiun biasanya mereka akan pulang kampung bertani, atau menjadi sopir taksi, sopir bus dan pekerjaan biasa lainnya. Ini tentu saja berbeda dengan di Indonesia yang menyebut pensiunan polisi dan tentara sebagai purnawirawan.

Polisi dan tentara Malaysia yang melakukan kejahatan dan tindak pidana, di dalam berbagai media dengan jelas tetap disebut polisi atau tentara. Bukan menggunakan kalimat “oknum” seperti yang sering berlaku di Indonesia. Sementara disaat dosen, guru, bupati, hakim dan sebagainya melakukan kejahatan, kalimat “oknum” itu juga sangat jarang digunakan media Indonesia.

Indonesia mengaku sebagai negara hukum, di mana setiap orang memiliki kedudukansama di hadapan hukum. Itu pula standart UNDP dalam mengkategorikan good governance yaitu; partisipasi, kekuasaan hukum (rule of law), transparansi, bertanggung-jawab (responsiveness), orientasi konsesus, persamaan (equity), efektif dan efisien (effectiviness and efficiency), akauntabiliti dan strategik.

Terakhir, para founding fathers kita telah sepakat mendirikan negara ini atas dasar pembagian kuasa trias politica untuk menghindari dominasi yang akan berujung pada kezaliman dan penyalahgunaan kuasa lainnya. Ini berarti negara ini bukan hak milik legislatif, eksekutif dan yudikatif tetapi milik bersama seluruh warganegara.*

Penulis berasal dari Sumatera, PhD Student Islamic Political Science, University Malaya Kuala Lumpur, kini peneliti HAM dan Good Governance di Indonesia.

http://www.hidayatullah.com

%d bloggers like this: