Posts from the ‘PROFILE NEGARA DI DUNIA’ Category

Laporan dari Den Haag: Belanda Peringati 200 Tahun Usia Monarki (1813-2013)

195600_image

Sumber: Arsip Kotapraja Den Haag

Den Haag – Hari ini, Sabtu (30 November 2013) Pangeran Willem Frederik van Oranje-Nassau 200 tahun lalu menginjakkan kakinya kembali ke Belanda, tepatnya di Pantai Scheveningen, Den Haag.

Ketika Napoleon ditaklukkan pada akhir 1813, Belanda menyatakan proklamasi kemerdekaannya pada 20 November 1813 dan diumumkan kembalinya dinasti Oranje-Nassau. Pangeran Willem Frederik van Oranje-Nassau yang sedang berada dalam pengasingan di Inggris dihubungi untuk segera kembali.

Pada 30 November 1813, atau bertepatan dengan hari ini, Pangeran Willem Frederik van Oranje- Nassau mendarat di Pantai Scheveningen, Den Haag dan selanjutnya dinobatkan sebagai raja Belanda pertama dari dinasti Oranje-Nassau.

Pangeran Willem Fredrik adalah putera Willem V, yang menyelamatkan diri ke Inggris saat Belanda jatuh dan dikuasai oleh Prancis pada 1795.

BENELUX

Wilayah Belanda sepeninggal Prancis meliputi gabungan Belanda dan Belgia sekarang (1813-1830)

Peringatakan 200 tahun kembalinya Pangeran Willem Fredrik tersebut diperingati dengan meriah, dihadiri oleh Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima, Walikota Den Haag Jozias van Aartsen, para pejabat pemerintah dan undangan.

Seluruh prosesi berlangsung mirip dengan situasi sebenarnya pada saat itu, termasuk pakaian para bangsawan dan warga penyambut, kereta kuda dan rutenya dari Pantai Scheveningen ke kota ‘s Gravenhage, nama lain dari Den Haag.

Pangeran Willem Fredrik diperankan oleh seorang aktor, sebagai sosok yang memancarkan wibawa dan kharisma. Selain sisi otentiknya, juga digelar sisi modernnya dengan demonstrasi militer dari Korps Marinir Belanda. Rangkaian peringatan ini menjadi atraksi wisata yang menarik bagi turis domestik maupun asing.

Menurut informasi di situsweb Kotapraja Den Haag, selepas prosesi penyambutan kembalinya Pangeran Willem Fredrik, kemeriahan masih akan berlangsung sepanjang hari dengan perayaan di pelabuhan, konser musik, dan unjuk kekuatan Pasukan Marinir, Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Marechaussee.

Setelah merdeka pada 1813 dan menjadi Kerajaan Monarki Konstitusional, wilayah Belanda sepeninggal Prancis meliputi gabungan Belanda dan Belgia sekarang. Pada 1830 pecah Revolusi Belgia, selanjutnya Belanda dan Belgia masing-masing menjadi negara sendiri.

http://news.detik.com

http://www.sitesatlas.com

Advertisements

Kajian Sejarah Hukum Islam: Piagam Madinah Dan Toleransi Beragama

piagam madinah

Oleh: Dr. Adian Husaini

Pada tahun 1973, cendekiawan Muslim, H. Zainal Abidin Ahmad (ZAA), menerbitkan bukunya yang berjudul Piagam Nabi Muhammad S.A.W.: Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia (Jakarta: Bulan Bintang, 1973). Dalam bukunya, ZAA banyak mengutip pendapat Prof. Hamidullah, seorang pakar manuskrip kuno. (Lihat juga, Muhammad Hamidullah, The Prophet’s Establishing a State and His Succession, (Pakistan Hijra Council, 1988).

Melalui riset yang sangat serius mulai tahun 1961 sampai tahun 1973, ZAA akhirnya berhasil menyajikan sebuah buku yang memuat Piagam Madinah dalam berbagai versi bahasa. Istilah Konsitusi Madinah diberikan oleh seorang orientalis, W. Montgomery Watt. Muhammad Zafrullah Khan, mantan Menlu Pakistan, dan wakil Ketua Mahkamah Internasional, memberikan nama negara Madinah sebagai “Republik Madinah”. Buku ZAA ini memaparkan, bahwa Piagam Madinah sejatinya merupakan kontitusi negara tertulis pertama di dunia, mendahului Magna Charta di Inggris selama enam abad; dan mendahului Konstitusi Amerika Serikat dan Perancis selama 12 abad.

Konstitusi Madinah diawali dengan ungkapan : “Bismillahirrahmanirrahiim. Haadzaa kitaabun min Muhammadin Nabiy Shallallaahu ‘alaihi wa sallam, bainal mu’miniina wal-muslimiina min quraisyin wa-yatsriba wa man tabi’ahum falahiqa bihim wa jaahada ma’ahum.” (Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah Piagam tertulis dari Nabi Muhammad saw kepada orang-orang mukmin dan muslim, baik yang berasal dari suku Quraisy maupun suku Yatsrib, dan kepada segenap warga yang ikut bersama mereka, yang telah membentuk kepentingan bersama dengan mereka dan telah berjuang bersama mereka).

Piagam Madinah ditetapkan tahun 622 M (1 Hijriah). Ketika itu, belum ada satu negara pun yang memiliki peraturan bagaimana cara mengatur hubungan antara umat beragama. Piagam Madinah, dalam beberapa pasalnya, sudah jelas mengatur hubungan tersebut. Misalnya (terjemah oleh ZAA):

Pasal 16: “Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.”

Pasal 24: “Warga negara (dari golongan) Yahudi memikul beaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.”

Pasal 25: (1) Kaum Yahudi dari suku Banu ‘Awf adalah satu bangsa-negara (ummah) dengan warga yang beriman. (2) kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. (3) Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. (4) Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Sampai dengan wafatnya, Nabi Muhammad saw telah melakukan interaksi intensif dengan seluruh kelompok agama (paganis, Yahudi, Nasrani), budaya-budaya dominan, dan kekuatan-kekuatan politik terbesar ketika itu (Persia dan Romawi). Ayat-ayat Al Quran yang berbicara tentang kaum Yahudi, Nasrani, Persia, Romawi, menggambarkan bagaimana kaum Muslim telah digembleng dan diberi pedoman yang sangat gamblang dalam menyikapi budaya dan agama di luar Islam.

Bahkan, al-Quran juga tidak melarang kaum Muslim untuk berbuat baik terhadap kaum agama lain. Sejak awal, umat Islam sudah diajarkan untuk menerima kesadaran akan keberagaman dalam agama (pluralitas). Misalnya, dalam surat Al Mumtahanah ayat 8 disebutkan, “Allah tidak mencegahmu berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu.” Bahkan, Nabi Muhammad saw berpesan, “Barangsiapa menyakiti seorang dzimmi, maka sungguh ia menyakitiku, dan barangsiapa menyakitiku, berarti ia menyakiti Allah.” (HR Thabrani).

Perbandingan dengan Eropa

Dari sisi toleransi beragama, pengakuan akan hak hidup dan hak beragama kaum Yahudi/minoritas di Madinah pada zaman itu, sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat mengagumkan. Sebagai perbadingan, bisa kita simak, bagaimana nasib kaum Yahudi dalam sejarahnya di Eropa.

Max L. Margolis and Alexander Marx mencatat, komunitas awal-awal Yahudi di Eropa dapat dijumpai di Roma sekitar tahun 200 SM. Sejumlah peristiwa pahit menandai kehidupan Yahudi di wilayah kekuasaan Imperium Romawi ini. Tahun ke-19, Kaisar Tiberius mengusir Yahudi dari Roma dan Italia. Namun, tampaknya mereka masih kembali lagi. Tahun 44, kaum Yahudi termasuk yang menangisi kematian Julius Cesar. Tahun 54, karena menentang propaganda Kristen, Yahudi dilarang berkumpul di sinagog. Tahun 139, sejumlah Yahudi diusir dari Roma. (Lihat, Max L. Margolis dan Alexander Marx, A History of the Jewish People, (New York: Atheneum, 1969), hal. 287-289).

Di masa Kaisar Konstantine (311-337), secara umum Yahudi mendapatkan cukup kebebasan dalam menjalankan agamanya. Bahkan, setelah Konsili Nicea, 325, Judaisme masih tetap boleh diamalkan. Hanya, di masa Constantius II (337-361), sempat terjadi insiden. Di bawah kekuasaan Gallus, saudara ipar Constantius, yang memerintah wilayah Timur (termasuk Palestina), terjadi bentrokan antara yahudi dengan tentara Romawi. Komandan tentara Romawi di wilayah itu menyerbu dan menghancurkan Kota Tiberias, Sepphoris, dan Lod. Tetapi, Encyclopaedia Judaica Vol II, mencatat, bahwa sejak Kristen
menjadi agama resmi Romawi pada 321, posisi Yahudi menjadi terpojok. Berbagai keistimewaan yang diterima Yahudi pada masa sebelumnya, dihapuskan. Jurisdiksi rabbi Yahudi juga dihapuskan. Proselitisme dilarang dan diancam hukuman mati, sebagaimana berhubungan dengan wanita Kristen. Akhirnya, Yahudi terlarang memegang posisi tinggi di pemerintahan atau militer.

Di bawah Kaisar Theodosius I (379-395) dan Theodosius II (408-450), Yahudi sebenarnya cukup mendapatkan prinsip-prinsip kebebasan, meskipun Theodosius dijuluki sebagai “the First Christian Inquisitor” dan menetapkan Katolik sebagai agama resmi negara. Tapi, karena pengaruh dari tokoh-tokoh gereja yang fanatik, Yahudi menjadi sasaran pengaturan yang menyakitkan. Max L. Margolis dan Alexander Marx menggambarkan kondisi ketika itu : “Tetapi, dibawah pengaruh para pendeta yang fanatik, maka Yahudi menjadi sasaran meningkatnya peraturan-peraturan yang menjengkelkan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah konversi kaum Kristen ke Yahudi. Semua itu adalah dalam semangat tokoh-tokoh gereja, bahwa Yahudi digambarkan sebagai orang-orang jahat dan tukang sihir, dan sekte mereka sebagai hina dan seperti binatang. Lagi pula, pedagang-pedagangan Kristen bernafsu untuk bebas dari kompetisi Yahudi. Tidak sah bagi Yahudi untuk mengkhitan budaknya atau memiliki budak Kristen. Yahudi tidak punya wewenang atas Kristen dan karena itu harus dilarang dari kantor-kantor publik. Kawin antar agama antara Yahudi dan Krtisten merupakan tindakan kriminal.” (Dikutip dan diterjemahkan dari buku Max L. Margolis dan Alexander Marx, A History of the Jewish People, hal. 229-230.)

Di Eropa, ketika agama Kristen mulai berkuasa di berbagai negara, cara pandang kaum Kristen terhadap Yahudi sangat dipengaruhi oleh Kebijakan yang dibuat oleh Paus Gregory I, yang dikenal sebagai Gregory The Great (590-604). Max L. Margolis dan Alexander Marx mencatat tentang persepsi dan kebijakan Gregory I: “Metode Yahudi dalam memahami kitab suci dalam bentuk literalnya adalah satu hal yang buruk; argumen-argumen Yahudi dalam melawan Kristen adalah tidak masuk akal. Yahudi harus diajak menjadi Kristen dengan akal dan persuasi…Karena itu, Yahudi mengalami penderitaan dalam menerapkan agama dan kehidupan mereka sendiri, bersamaan dengan adanya jaminan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang Romawi.” (Dikutip dan diterjemahkan dari buku Max L. Margolis dan Alexander Marx, A History of the Jewish People, hal. 298.)

Sampai abad-abad berikutnya, kaum Yahudi menjadi sasaran pembantaian dan penindasan masyarakat Eropa. Sejumlah Paus lainnya kemudian dikenal sangat anti-Yahudi. Pada tanggal 17 Juli 1555, hanya dua bulan setelah pengangkatannya, Paus Paulus IV, mengeluarkan dokumen (Papal Bull) yang dikenal dengan nama Cum nimis absurdum. Di sini Paus menekankan, bahwa para pembunuh Kristus, yaitu kaum Yahudi, pada hakekatnya adalah budak dan seharusnya diperlakukan sebagai budak. Yahudi kemudian dipaksa tinggal dalam ‘ghetto’. Setiap ghetto hanya memiliki satu pintu masuk. Yahudi dipaksa menjual semua miliknya kepada kaum Kristen dengan harga sangat murah; maksimal 20 persen dari harga yang seharusnya. Di tiap kota hanya boleh ada satu sinagog. Di Roma, tujuh dari delapan sinagog dihancurkan. Di Campagna, 17 dari 18 sinagog dihancurkan. Yahudi juga tidak boleh memiliki Kitab Suci. Saat menjadi kardinal, Paus Paulus IV membakar semua Kitab Yahudi, termasuk Talmud. Paus Paulus IV meninggal tahun 1559. Tetapi cum nimis absurdum tetap bertahan sampai tiga abad.(Peter de Rosa, Vicars of Christ: The dark Side of the Papacy, (London: Bantam Press, 1991), hal. 266-269).

Sikap tokoh-tokoh Gereja semacam itu terbukti sangat berpengaruh terhadap nasib Yahudi di wilayah Kristen Eropa. Di Spanyol, misalnya, Yahudi sudah ada di wilayah ini, sekitar tahun 300 M. Raja Aleric II (485-507), diilhami oleh Code of Theodosius, memberikan batasan yang ketat terhadap Yahudi. Nasib Yahudi Spanyol semakin terjepit, menyusul konversi Raja Recarred I (586-601) menjadi Katolik. Sang Raja melakukan konversi itu pada The Third Council of Toledo (589), dan kemudian menjadikan Katolik sebagai agama negara. The Council of Toledo itu sendiri membuat sejumlah keputusan: (1) larangan perkawinan antara pemeluk Yahudi dengan pemeluk Kristen, (2) keturunan dari pasangan itu harus dibaptis dengan paksa, (3) budak-budak Kristen tidak boleh dimiliki Yahudi (4) Yahudi harus dikeluarkan dari semua kantor publik, (5) Yahudi dilarang membaca Mazmur secara terbuka saat upacara kematian. (Max L. Margolis dan Alexander Marx, A History of the Jewish People, hal. 304-305.)

Dalam periode 612-620, banyak kasus tejadi dimana Yahudi dibaptis secara paksa. Ribuan Yahudi melarikan diri ke Perancis dan Afrika. Pada 621-631, di bawah pemerintahan Swinthila, perlakuan Yahudi agak lebih lunak. Pelarian Yahudi kembali ke tempat tinggalnya semula dan mereka yang dibaptis secara paksa kembali lagi ke agama Yahudi. Tetapi, Swinthila ditumbangkan oleh Sisinad (631-636), yang melanjutkan praktik pembaptisan paksa. Pada masa pemerintahan Chintila (636-640), dibuatlah keputusan dalam The Six Council of Toledo (638), bahwa selain orang Katolik dilarang tingal di wilayahnya. Euric (680-687) membuat keputusan: seluruh Yahudi yang dibaptis secara paksa ditempatkan di bawa pengawasan khusus pejabat dan pemuka gereja. Raja Egica (687-701) membuat keputusan: semua Yahudi di Spanyol dinyatakan sebagai budak untuk selamanya, harta benda mereka disita, dan mereka diusir dari rumah-rumah mereka, sehingga mereka tersebar ke berbagai profinsi. Upacara keagamaan Yahudi dilarang keras. Lebih dari itu, anak-anak Yahudi, umur 7 tahun keatas diambil paksa dari orang tuanya dan diserahkan kepada keluarga Kristen. (Max L. Margolis dan Alexander Marx, A History of the
Jewish People
, hal. 305-306.)

Sampai abad ke-15, pembantaian Yahudi (massacre) itu terus terjadi di Spanyol. Di Rusia, penindasan dan pembantaian Yahudi dikenal sebagai ‘pogroms’ (mob violence) dan masih berlangsung sampai abad ke-20. Sejumlah pejabat pemerintah Rusia ikut memobilisasi massa untuk mengusir Yahudi. Sebagai contoh, antara tahun 1903-1906, pogroms terjadi di 690 kota dan desa, sebagian besar terjadi di Ukraina. (Marvin Perry, Western Civilization, hal. 447).

Di berbagai wilayah lain di Eropa, persekusi terhadap Yahudi terjadi di mana-mana. Selama ratusan tahun, para pemimpin politik dan agama di Eropa Barat tidak segan-segan untuk menghapuskan atau menghancurkan komunitas-komunitas Yahudi di Eropa. Persekusi dan pembantaian Yahudi itu beberapa diantaranya dilakukan dengan ancaman dan intimidasi untuk meninggalkan agama Yahudi dan memeluk Kristen. Jika mereka menolak, maka hukuman mati sudah menanti mereka. Di Perancis, misalnya, Louis IX (1226-1270), memerintahkan pengusiran semua orang Yahudi dari kerajaannya, sesaat setelah Louis berangkat menuju medan Perang Salib. Perintah itu memang tidak dijalankan dengan sempurna. Banyak orang Yahudi yang meninggalkan Perancis kemudian kembali lagi. Tetapi, Philip the Fair (1285-1314) kemudian memerintahkan semua Yahudi Perancis untuk ditangkap. Kemudian, Raja Charles IV, kembali mengusir Yahudi Perancis pada tahun 1322. Josephine Bacon mencatat pengusiran dan pembantaian orang-orang Yahudi di Perancis dalam kurun tahun 800-1500. Tahun 1420, komunitas Yahudi dimusnahkan dari Toulouse. Pada tahun yang sama, Yahudi juga diusir dari Kota Lyon. Tahun 1321, 160 Yahudi dikubur dalam satu lobang di Kota Chinon. Tahun 1394, seluruh Yahudi diusir dari Kota Sens. Pada tahun 1495, orang-orang Yahudi diusir dari Lithuania. Padahal di negara ini, orang-orang Yahudi itu mengungsi dari persekusi kaum Kristen Barat, karena mereka tidak menerima agama Kristen. Di Rusia, sebagai akibat dari kebencian yang disebarkan oleh gereja Kristen Ortodoks Rusia, kaum Yahudi dikucilkan dan diusir dari Rusia dalam kurun waktu mulai abad ke-15 sampai dengan tahun 1722. Ketika itu, secara umum, bisa dikatakan, tanah Kristen Eropa bukanlah tempat yang aman bagi kaum Yahudi. (Stanford J. Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, (Houndmills: MacMillan Academic and Professional Ltd, 1991), hal. 7-9; Martin Gilbert (ed), Atlas of Jewish Civilization, (London: Andre Deutsch Limited, 1990), hal. 67.)

Permusuhan kaum Kristen terhadap Yahudi juga bisa disaksikan dalam kisah Perang Salib. Di Jerusalem, ketika pasukan Salib menaklukkan kota suci itu tahun 1099, mereka membantai sekitar 30.000 penduduknya, Muslim dan Yahudi. Puluhan ribu kaum Muslim yang mencari penyelamatan di atap Masjid al-Aqsha dibantai dengan sangat sadis. Kekejaman pasukan Salib di Kota Jerusalem memang sangat sulit dibayangkan akal sehat. (Lihat, Karen Armstrong, A History of Jerusalem: One City, Three Faiths, (London: Harper Collins Publishers, 1997), hal. 3-4, 299; Ameer Ali, A Short History of the Saracens, (New Delhi, Kitab Bhavan, 1981), hal. 322-326; Mustafa A Hiyari, “Crusader Jerusalem 1099-1187 AD”, dalam KJ Asali (ed.), Jerusalem in History, (Essex: Scorpion Publishing Ltd,1989), hal. 139-141).

Sebagai catatan, tindakan pasukan Salib itu sangat berbeda dengan tindakan Shalahudin al-Ayyubi ketika merebut kembali Jerusalem pada tahun 1187. Di bawah Shalahuddin, Jerusalem menjadi tempat yang aman bagi kaum Yahudi. Ketika itu Shalahuddin membawa kembali banyak orang Yahudi ke Jerusalem dan mengijinkan mereka tinggal di sana. (Lihat, Karen Armstrong, A History of Jerusalem, hal. 299)

Abad ke-15 menyaksikan pembantaian besar-besaran kaum Yahudi dan Muslim di Spanyol dan Portugal oleh kaum Kristen Eropa. Pada tahun 1483 saja, dilaporkan 13.000 orang Yahudi dieksekusi atas perintah Komandan Inqusisi di Spanyol, Fray Thomas de Torquemada. Selama puluhan tahun berikutnya, ribuan Yahudi mengalami penyiksaan dan pembunuhan. Jatuhnya Granada, pemerintahan Muslim terakhir di Spanyol, pada 20 Januari 1492, telah mengakhiri pemerintahan Muslim selama 781 tahun di Spanyol. Kejatuhan Granada ke tangan Kristen ini dirayakan dengan upacara keagamaan di seluruh Eropa. Kemudian, Paus mengundang seluruh bangsa Kristen untuk mengirimkan delegasi ke Roma, guna mendiskusikan rencana ‘crusade’ terhadap Turki Uthmani. Tahun 1494, pasangan Ferdinand dan Isabella diberi gelar ‘the Catholic Kings’ oleh Paus Alexander VI. Pasangan itu sebenarnya telah banyak melakukan pembantaian terhadap Yahudi dan Muslim sejak dibentuknya Inquisisi di Castile dengan keputusan Paus tahun 1478. Puncaknya adalah tahun 1492, saat mereka memberikan pilihan kepada Yahudi: pergi dari Spanyol atau dibaptis. Setelah jatuh ke tangan Kristen, kaum Muslim Granada (yang oleh diberi sebutan Moors oleh kaum Kristen Spanyol) masih diberi kebebasan menjalankan beberapa ritual dan tradisi agama mereka. Isabella memaksakan dilakukannya pembaptisan massal. Akhirnya, kaum Muslim melakukan perlawanan pada tahun 1499, tetapi berhasil ditumpas. Setelah itu, sebagaimana kaum Yahudi, mereka juga diberi pilihan: meninggalkan Spanyol atau dibaptis. Jika menolak, kematian sudah menunggu. Jatuhnya Granada, juga sekaligus merupakan bencana bagi kaum Yahudi di Spanyol. Hanya dalam beberapa bulan saja, antara akhir April sampai 2 Agustus 1492, sekitar 150.000 kaum Yahudi diusir dari Spanyol. Sebagian besar mereka kemudian mengungsi ke wilayah Turki Uthmani yang menyediakan tempat yang aman bagi Yahudi. Ada yang mencatat jumlah Yahudi yang terusir dari Spanyol tahun 1492, sebanyak 160.000. Dari jumlah itu, 90.000 mengungsi ke Turki/Uthmani, 25.000 ke Belanda, 20.000 ke Maroko, 10.000 ke Perancis, 10.000 ke Itali, dan 5.000 ke Amerika. Yang mati dalam perjalanan diperkirakan 20.000 orang. Sedangkan yang dibaptis dan tetap di Spanyol sebanyak 50.000. Masa kekuasaan Ferdinand — The King of Aragon — dan Isabella — the Queen of Castile – dicatat sebagai puncak persekusi kaum Yahudi di Spanyol. Keduanya dikenal sebagai “the Catholic Kings”, yang dipuji sebagai pemersatu Spanyol. (Lihat, Stanford J. Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, hal. 13-14; Henry Charles Lea, A History of the Inquisition of Spain, (New York: AMS Press Inc., 1988), Vol. 1, hal. 36, 140; Martin Gilbert (ed) Atlas of Jewish Civilization, hal. 59; Halil Inalcik, From Empire to Republic: Essays on Ottoman and Turkish Social History, (Istanbul: The ISIS Press, 1995), hal. 106.).

Tradisi toleransi Islam

Prestasi Rasulullah saw dalam membangun peradaban yang unggul di Madinah dalam soal membangun toleransi beragama kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab yang pada tahun 636 M menandatangani Perjanjian Aelia dengan kaum Kristen di Jerusalem. Sebagai pihak yang menang Perang, Umar bin Khathab tidak menerapkan politik pembantaian terhadap pihak Kristen. Karen Armstrong memuji sikap Umar bin Khatab dan ketinggian sikap Islam dalam menaklukkan Jerusalem, yang belum pernah dilakukan para penguasa mana pun sebelumnya. Karen Armstrong mencatat: “Umar juga mengekspresikan sikap ideal kasih sayang dari penganut (agama) monoteistik, dibandingkan dengan semua penakluk Jerusalem lainnya, dengan kemungkinan perkecualian pada Raja Daud. Ia memimpin satu penaklukan yang sangat damai dan tanpa tetesan darah, yang Kota itu belum pernah menyaksikannya sepanjang sejarahnya yang panjang dan sering tragis. Saat ketika kaum Kristen menyerah, tidak ada pembunuhan di sana, tidak ada penghancuran properti, tidak ada pembakaran symbol-simbol agama lain, tidak ada pengusiran atau pengambialihan, dan tidak ada usaha untuk memaksa penduduk Jerusalem memeluk Islam. Jika sikap respek terhadap penduduk yang ditaklukkan dari Kota Jarusalem itu dijadikan sebagai tanda integritas kekuatan monoteistik, maka Islam telah memulainya untuk masa yang panjang di Jerusalem, dengan sangat baik tentunya.” (Dikutip dan diterjemahkan dari buku Karen Arsmtrong, A History of Jerusalem: One City, Three Faiths, (London: Harper Collins Publishers, 1997), hal. 228.)

Toleransi Islam terhadap kaum Yahudi dan agama lain sebenarnya tercatat dengan tinta emas dalam sejarah. Setelah diusir dari Spanyol, kaum Yahudi ditampung dan dilindungi di wilayah Turki Utsmani. Sebagai contoh, di Jerusalem, di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Agung (Suleiman the Magnificent — 1520-1566), Yahudi hidup berdampingan dengan kaum Muslim. Sejumlah pengunjung Yahudi dari Eropa sangat tercengang dengan kebebasan yang dinikmati kaum Yahudi di Palestina. Pada tahun 1535, David dei Rossi, seorang Yahudi Italia, mencatat bahwa di wilayah Uthmani, kaum Yahudi bahkan memegang posisi-posisi di pemerintahan, sesuatu yang mustahil terjadi di Eropa. Ia mencatat: “Here we are not in exile, as in our own country.” (Kami di sini bukanlah hidup di buangan, tetapi layaknya di negeri kami sendiri). (Karen Armstrong, A History of Jerusalem, hal. 325-326.)

Kondisi Yahudi di Uthmani itu begitu bertolak belakang dengan perlakuan yang diterima Yahudi di dataran Eropa, sehingga mereka harus mengungsi besar-besaran ke luar Eropa, dan terutama ke wilayah Uthmani. Padahal, ketika Spanyol berada di bawah pemerintahan Islam, kaum Yahudi juga mengalami perlakuan yang sangat baik. Sejumlah penulis Yahudi menggambarkan kondisi Yahudi di Spanyol di bawah Pemerintahan Islam ketika itu sebagai suatu “zaman keemasan Yahudi di Spanyol” (Jewish golden age in Spain). Martin Gilbert, penulis Yahudi, sebagai misal, mencatat tentang kebijakan penguasa Muslim Spanyol terhadap Yahudi. Dia katakan, bahwa para penguasa Muslim itu juga mempekerjakan sarjana-sarjana Yahudi sebagai aktivitas kecintaan mereka terhadap sains dan penyebaran ilmu pengetahuan. Maka mulailah zaman keemasan Yahudi di Spanyol, di mana penyair, dokter, dan Sarjana memadukan pengetahuan secular dan agama dalam metode yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kaum Yahudi itu bahkan menduduki jabatan tertinggi di dunia Muslim, termasuk perdana menteri beberapa khalifah di wilayah Islam bagian Timur dan Barat. (Martin Gilbert (ed), Atlas of Jewish Civilization, hal. 60.)

Karen Armstrong juga menggambarkan harmonisnya hubungan antara Muslim
dengan Yahudi di Spanyol dan Palestina. Menurut Armstarong, di bawah Islam, kaum Yahudi menikmati zaman keemasan di al-Andalus. Musnahnya Yahudi Spanyol telah menimbulkan penyesalan seluruh dunia dan dipandang sebagai bencana terbesar yang menimpa Israel sejak kehancuran (Solomon) Temple. Abad ke-15 juga telah menyaksikan meningkatnya perskeusi anti-Semitik di Eropa, dimana kaum Yahudi dideportasi dari berbagai kota. (Under Islam, the Jews had enjoyed a golden age in al-Andalus. The loss of Spanish Jewry was mourned throughout the world as the greatest catastrophe to have befallen Israel since the destruction of the Temple. The fifteenth century had also seen as escalation of anti-Semitic persecution in Europe, where Jews had been deported from one city after another). (Karen Armstrong, A History of Jerusalem, hal. 326-327.)

Sebagaimana Karen Armstrong, Avigdor Levy, penulis Yahudi dari Brandeis University, mencatat tentang kisah tragis pengusiran Yahudi dari Spanyol tahun 1492. Dalam memori kolektif kaum Yahudi, tahun 1492 itu mewakili, pertama dan utamanya, sebagai satu tragedi dari proporsi bencana: komunitas Yahudi yang utama di dunia, yang sedang berkembang dan dibangun begitu lama, tiba-tiba dicabut dan dihancurkan. (In the collective Jewish memory, this date represented, first and foremost, a tragedy of catastrophic proportions: the worlds leading Jewish community, efflorescent and long established, was suddenly uprooted and destroyed). (Avigdor Levy, “Introduction” , dalam Avigdor Levy (ed.),The Jews of The Ottoman Empire, (Princeton: The Darwin Press, 1994), hal. 2.)

Islam memiliki tradisi yang panjang dalam menata hubungan dengan kaum non-Muslim. Tidak ada tradisi dan persekusi kaum kafir dalam Islam, sebagaimana ditemukan dalam konsep “heretics” di abad pertengahan Eropa. Islam memang menyebut kaum non-Muslim sebagai “kafir”, tetapi itu sama sekali bukan sebuah izin apalagi perintah untuk mengeksekusi kaum kafir karena perbedaan agama. Al-Quran menegaskan: “Tidak ada paksaan untuk memeluk agama.” (al-Baqarah:256). Karen Armstrong mencatat: “There was no tradition of religious persecution in the Islamic empire”. (Tidak ada tradisi persekusi agama dalam dunia Islam). (Karen Armstrong, Holy War: The Crusades and Their Impact on Today’s World, (London: McMillan London Limited, 1991), hal. 44).

Jadi, ajaran dan tradisi Islam dipenuhi dengan berbagai catatan tentang toleransi antar umat manusia. Ketinggian peradaban Islam pernah membawa rahmat bagi seluruh dunia, termasuk kepada masyarakat Barat, mendorong sejarawan Irlandia, Tim Wallace-Murphy, menulis sebuah buku berjudul “What Islam Did For Us: Understanding Islam’s Contribution to Western Civilization” (London: Watkins Publishing, 2006). Di tengah gencarnya berbagai serangan terhadap Islam melalui berbagai media di Barat, buku ini memberikan gambaran yang sangat indah tentang sejarah Islam. Bahkan, dia tidak segan-segan mengajak Barat untuk mengakui besarnya hutang mereka terhadap Islam. Menurut Tim Wallace-Murphy, hutang Barat terhadap Islam adalah hal yang tak ternilai harganya. “Even the brief study of history revealed in these pages demonstrates that European culture owes an immense and immeasurable debt to the world of Islam,” tulisnya.

Karena itulah, tulis Wallace-Murphy, “Kita di Barat menanggung hutang kepada dunia Islam yang tidak akan pernah lunas terbayarkan.” (We in the West owe a debt to the Muslim world that can be never fully repaid).

Pengakuan Wallace-Murphy sebagai bagian dari komunitas Barat semacam itu, sangatlah penting, baik bagi Barat maupun bagi Islam, untuk mengikis mispersepsi diantara kedua peradaban besar ini. Di mana letak hutang budi Barat terhadap Islam? Buku ini banyak memaparkan data tentang bagaimana transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke Barat pada zaman yang dikenal di Barat sebagai Zaman Pertengahan (the Middle Ages). Ketika itulah, tulis Wallace-Murphy, Andalusia yang dipimpin kaum Muslim menjadi pusat kebudayaan terbesar, bukan hanya di daratan Eropa tetapi juga di seluruh kawasan Laut Tengah. (Al-Andalus became not merely the greatest cultural centre in Europe but in the entire Mediterranean basin).

Pada zaman itu, situasi kehidupan dunia Islam dan dunia Barat sangatlah kontras. “Life for the majority of people in mainland Christian Europe was short, brutal and barbaric when compared with the sophisticated, learned and tolerant regime in Islamic Spain.” Jadi, kata Wallace-Murphy, bagi mayoritas masyarakat di dunia Kristen Eropa, kehidupan adalah singkat, brutal dan barbar, dibandingkan dengan kehidupan yang canggih, terpelajar, dan pemerintahan yang toleran di Spanyol-Islam.

Penutup

Sebagai satu peradaban besar yang masih eksis, kaum Muslim perlu mengenal sejarahnya dengan benar, sehingga tidak menjadi umat yang “minder” dan silau dengan konsep-konsep peradaban lain, yang mungkin tampak memukau, padahal justru bertentangan dan bahkan membawa kerusakan kepada kaum Muslim sendiri. Kini, kaum Muslim dibanjiri dengan istilah-istilah dan paham-paham yang jika tidak hati-hati justru dapat merusak ajaran Islam, seperti konsep Pluralisme, multikulturalisme, relativisme, dan sebagainya.

Leopold Weiss (Muhammad Asad), dalam buku klasiknya, yang ditulis tahun 1930-an, Islam at the Crossroads, menekankan, bahwa bahaya terbesar bagi eksistensi atau kebangkitan umat Islam adalah kecenderungan untuk peniruan pada pola hidup Barat. Kata Asad, “The Imitation – individually and socially – of the Western mode of life by Muslims is undoubtedly the greatest danger for the existence – or rather , the revival – of Islamic civilization.” (Muhammad Asad, Islam at The Crossroads, (Kuala Lumpur: The Other Press), hal. 72).

Padahal, menurut Muhammad Asad, “No civilization can prosper – or even exist, after having lost this pride and the connection with its own past…” Peradaban Islam tidak akan eksis apalagi berkembang, jika umat Islam dihinggapi mental “minder”, tidak memiliki rasa kebangaan terhadap diri sendiri, dan terputus dari sejarahnya sendiri.

Karena itulah, kajian-kajian sejarah dan konsep-konsep Islam secara komprehensif perlu dilakukan dengan serius dan benar. Sekian, dan terimakasih. Semoga tulisan singkat ini bermanfaat. (***)

(Depok, 17 Maret 2010/Disampaikan dalam acara SEMINAR SEHARI, dengan
tema: Implementasi Akhlak Rasulullah saw dalam Kehidupan Berkeluarga,
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, di Gedung Sasana Amal Bakti Kementerian Agama RI).`

* Penulis adalah Ketua Program Studi Pendidikan Islam—Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor

http://insistnet.com

Mengenal Lebih Dekat Kepulauan Cocos (Keeling) sebagai “Darah Daging Indonesia”

Siapa diantara kita yang pernah mendengar Kepulauan Cocos atau Cocos (Keeling) Islands ? Sebulan lalu mungkin sedikit sekali, namun kini mungkin sudah agak sedikit terkenal, terutama setelah ada kabar bahwa Amerika Serikat akan membangun pangkalan pesawat tanpa awak di Kepulauan Cocos (Keeling). Tapi tentu kita tidak membahas itu.

Selayang Pandang

Kepulauan Cocos atau disebut juga Cocos (Keeling) Islands adalah sebuah Wilayah Luar negeri Australia yang terdiri dari 2 atol dan 27 kepulauan koral. Ibukotanya terletak di West Island. dibawah pemerintahan Neil Lucas sebagai Administrator.

Cocos (Keeling) Islands adalah kepulauan kecil yang terletak sekitar 1000 km dari Jakarta, yakni sebelah selatan Pulau Jawa di Samudra Hindia, dan 2800 km dari Perth, Australia. Penduduknya sekitar 600-an orang. Cocos (Keeling) Islands masuk dalam teritori negara Australia sejak 1955 setelah sebelumnya dikuasai Inggris dan Srilanka.


Peta wilayah Kepulauan Cocos (Keelng)


Lokasi wilayah Kepulauan Cocos (Keeling)

Kepulauan Cocos (Keeling), Kepulauan yang terdiri dari dataran rendah berkarang koral dengan luas 14,2 kilometer persegi (5,5 sq mi), 26 km (16 mil) dari garis pantai, ketinggian tertinggi 5 meter (16 kaki) dan ditutupi dengan pohon kelapa beserta vegetasi lainnya. Iklim yang menyenangkan, diterpa oleh angin tenggara selama sekitar sembilan bulan dan dengan curah hujan sedang.

Utara Pulau Keeling terdapat sebuah pulau karang yang terdiri dari hanya satu pulau berbentuk huruf C. pulau Keeling Utara dan laut sekitar 1,5 km (0,93 mil) dari pantai membentuk Pulu Keeling berserta taman Taman Nasional, didirikan pada tanggal 12 Desember 1995.

Kepulauan Keeling Selatan adalah sebuah pulau karang yang terdiri dari 24 pulau individu membentuk sebuah cincin karang yang terlihat tidak lengkap, dengan total luas lahan 13,1 kilometer persegi (5.1 mil ²). Hanya Home Island dan Pulau Barat yang dihuni pendudk. dan banyak sekali terdapat pondok-pondok yang dibuat oleh etnis jawa sebagai penduduk di pulau ini.

di sebagian besar pulau-pulau yang lebih besar Tidak ada sungai atau danau. sumber air segar yang terbatas dan hanya terdapat pada pulau-pulau yang lebih besar.

Demografi

Pada tahun 2007, Estimasi penduduk pulau ini berjumlah 596 jiwa.[1] dan pada tahun 2010, jumlah penduduknya diperkirakan hanya lebih dari 600 jiwa. Populasi di dua pulau berpenghuni umumnya terbagi antara etnis eropa di West Island (populasi 120) dan etnis Melayu/javanese di Home Island (populasi 500). orang-orang di pulau keeling berbahasa inggris yang bercampur dengan dialek bahasa indonesia, sebuah bahasa yang mereka pergunakan sehari-hari. dan 80% dari penduduk Kepulauan Cococs (keeling) adalah Muslim Sunni.

Sejarah Awal

Pada tahun 1609 Kapten William Keeling adalah orang Eropa pertama yang melihat pulau-pulau ini, tapi pada saat itu pulau ini tak berpenghuni hingga pada abad kesembilan belas, ketika mereka menjadi milik Keluarga Clunies-Ross. Seorang pelaut pedagang Skotlandia bernama Kapten John Clunies-Ross menjelajahi pulau-pulau ini di tahun 1825, yang bertujuan untuk memisahkan mereka dengan keluarganya. Alexander Hare, yang telah mengambil bagian dalam pengambilalihan Stamford Raffles Jawa pada tahun 1811 Mendarat dan diselesaikan dengan memasukkan etnis jawa yang berasal dari Indonesia untuk dijadkan pekerja di pulau ini. pekerja dibayar dalam mata uang yang disebut rupee Cocos, mata uang John Clunies-Ross dicetak sendiri yang hanya bisa ditebus di toko perusahaan. pemukiman terbesar adalah desa Banten (Home Island). Pemerintahan pulau didasarkan pada Cocos (Keeling) Kepulauan act 1955, dan sangat disayangkan kepemerintahan di pualu ini bergantung pada hukum-hukum Australia.

Ada dua sekolah di pulau ini Mereka berada di dua pulau berpenghuni. Salah satunya adalah di Pulau Barat, dan yang lainnya di Home Island.

Sekolah yang diinstruksikan berkomunikasi dalam bahasa Inggris, dan upaya yang dilakukan untuk mencegah siswa berbicara bahasa lokal bahasa logat indonesia/melayu di lokasi sekolah.

Nah, yang unik dari pulau ini adalah bahwa 80% penduduknya adalah muslim, dan beretnis Jawa dan Melayu. Betul, mereka adalah keturunan para pekerja yang didatangkan oleh Inggris dari Jawa pada abad 19, untuk bekerja di perkebunan di sana. Konon, para keturunan Jawa ini masih memegang budaya Jawanya, bahkan di antara golongan tuanya, masih ada (mungkin sedikit) yang masih bisa berbahasa Jawa. Bahkan di dalam logo kepulauan tersebut, terdapat tulisan berbahasa Indonesia “Maju Pulau Kita”. Bahkan wayang kulit diadopsi menjadi gambar di perangko nasional Australia. Dulunya, wayang-wayang yang dibuat di Cocos itu mereka buat dari kulit hiu kering, sedangkan dalang terakhir mereka Mbah Itjang meninggal pada tahun 1949. Wallahu ‘alam


Lambang Cocos (Keeling) Islands

Nih penduduk setempat cocos island, penduduk yang dibawa inggris sama belanda dari pulau-pulau di indonesia dijadiin buruh pekerja kasar di pulau ini pada saat penjajahan di indonesia. mereka married pake adat melayu sumatra kayanya yah… jangan bilang kalo mereka itu plagiat..karena mereka juga berhak mengamalkan sebagian dari diri mereka yang hilang yaitu kebudayaan asli mereka dari Indonesia.


Penduduk asli Cocos (Keeling) Islands

Pemerintah Australia secara tegas mewajibkan penggunaan bahasa Inggris di sekolah-sekolah di pulau tersebut, bahkan konon anak-anak yang masih menggunakan bahasa asli mereka, dulunya dihukum. Wallahu ‘alam.

Banyak orang Jawa yang bahkan tidak pernah tahu keberadaan saudara-saudara mereka di pulau kecil nan terpencil ini, yang saya tahu, beberapa tahun lalu ada rombongan turis dari Malaysia yang berwisata ke pulau ini. Wajar saja, karena keturunan melayu Malaysia juga banyak. Kedatangan mereka, tentu saja menjadi obat rindu etnis Jawa/Melayu disana…yang begitu jauh terpisah dari mana-mana, dan jarang bertemu orang dari luar wilayah mereka.

Kita sering mendengar dan mempelajari Suriname, tentu saja, dimana banyak keturunan Jawa yang ada di sana. Namun kita seolah melupakan saudara kita di selatan sana. Kalau ada waktu, kalau ada dana, visit Cocos (Keeling) Islands. Say hello to them.:-)

Catatan kaki
1 ^ The World Factbook, Cocos (Keeling) Islands, diakses 7 Februari 2009

sumber:
http://berita.plasa.msn.com
http://www.bukamata.info
http://id.wikipedia.org

Sejarah Perkembangan Islam di Filipina Selatan

Peta Wilayah Mindanao

Suku Bangsamoro

Suku Bangsa Moro adalah sebuah suku yang terdapat di Filipina, Indonesia bahkan tersebar diberbagai pulau. Di antaranya di Maluku dengan nama Pulau Moro Tai, di Sumatera terdapat kecamatan Moro di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Di Pilipina Suku Moro di Mindanao adalah suku etnoreligius yang terdiri atas 13 suku yang mendiami Filipina bagian Filipina selatan. Daerah tempat kelompok ini meliputi bagian selatan Mindanao, kepulauan Sulu, Palawan, Basilan dan beberapa pulau yang bersebelahan. Suku Moro merupakan suku bangsa pelaut yang gigih dan dapat beradaptasi diberbagai tempat mereka berdiam. Sebagian besar mereka berdiam di Mindanao Pilipina.

Pulau kalimantan bagian timur Rumpun Bangsa moro bernama Suku Bajau : Berau. Suku Bajau adalah suku bangsa yang tanah asalnya Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Suku ini merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut, sehingga disebut gipsi laut. Suku Bajau menggunakan bahasa Sama-Bajau. Suku Bajau sejak ratusan tahun yang lalu sudah menyebar ke negeri Sabah dan berbagai wilayah Indonesia. Suku Bajau juga merupakan anak negeri di Sabah. Suku-suku di Kalimantan diperkirakan bermigrasi dari arah utara (Filipina) pada zaman prasejarah. Suku Bajau yang Muslim ini merupakan gelombang terakhir migrasi dari arah utara Kalimantan yang memasuki pesisir Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan dan menduduki pulau-pulau sekitarnya, lebih dahulu daripada kedatangan suku-suku Muslim dari rumpun Bugis yaitu suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar.

Wilayah yang terdapat suku Bajau, antara lain :

o Kalimantan Timur (Berau, Bontang, dan lain-lain)
o Kalimantan Selatan (Kota Baru) disebut orang Bajau Rampa Kapis
o Sulawesi Selatan (Selayar)
o Sulawesi Tenggara
o Nusa Tenggara Barat
o Nusa Tenggara Timur (pulau Komodo)
o Dan lain-lain

Sejarah Perkembangan Islam di Mindanao


Peta lokasi Mindanao di Filipina

Luas Mindanao ialah 94.630 km², lebih kecil 10.000 km² dari Luzon. Pulau ini bergunung-gunung, salah satunya adalah Gunung Apo yang tertinggi di Filipina. Pulau Mindanao berbatasan dengan Laut Sulu di sebelah barat, Laut Filipina di timur dan Laut Sulawesi di sebelah selatan. Penduduk mindanau adalah 19 juta jiwa dimana kurang lebih 5 juta adalah muslim.

Mindanao adalah pulau terbesar kedua di Filipina dan salah satu dari tiga kelompok pulau utama bersama dengan Luzon dan Visayas. Mindanao, terletak di bagian selatan Filipina, adalah kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum muslim atau suku moro yang sebagian besar adalah dari etnis Marano dan Tasaug. Moro adalah sebutan penjajah spanyol kepada kaum muslim setempat. Pada masa dahulu mayoritas penduduk midanau dan pulau sekitarnya adalah muslim. Peperangan untuk meraih kemerdekaan telah ditempuh oleh berbagai kaum Muslim selama lima abad melawan para penguasa. Pasukan Spanyol, Amerika, Jepang dan Filipina belum berhasil meredam tekad mereka yang ingin memisahkan diri dari Filipina yang mayoritas penduduknya beragama Katolik.

Kini mayoritas populasi Mindanao beragama katolik.

Pada saat sekarang muslim hanya menjadi mayoritas di kawasan otonomi ARMM, The Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). ARMM di bawah kepemimpinan Misuari mencakup Basilan, Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, dan Tawi-Tawi. ARMM dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1989 sebagai daerah otonomi di Filipina Selatan. Sebagai hasil dari kesepakatan damai antara MNLF dan pemerintah pusat filipina. Ketika itu penduduk boleh menyatakan pilihannya untuk bergabung dalam wilayah otonomi Muslim dan hasilnya empat wilayah tersebut memilih untuk bergabung. Meskipun begitu kesepakatan itu tidak cukup memuaskan sebagian pejuang muslim sehingga munculah Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan kelompok Abu Sayyaf. Kelompok ini bersumpah untuk menentang dan memboikot ARMM dan tetap memperjuangkan kemerdekaan. Meskipun pada saat sekarang MILF juga menerima otonami dengan syarat wilayah otonami ARMM diperluas dengan ditambahkan beberapa propinsi lagi sebagai tambahan.

Selama masa kolonial, Spanyol menerapkan politik devide and rule (pecah belah and kuasai) serta mision-sacre terhadap orang-orang Islam. Bahkan orang-orang Islam di-stigmatisasi (julukan terhadap hal-hal yang buruk) sebagai “Moor” (Moro). Artinya orang yang buta huruf, jahat, tidak bertuhan dan huramentados (tukang bunuh). Sejak saat itu julukan Moro melekat pada orang-orang Islam yang mendiami kawasan Filipina Selatan tersebut.

Bangsa Eropa pertama kali tiba pada tahun 1521 dipimpin oleh Magellan yang kemudian dibunuh oleh kepala suku setempat dalam peperangan. Kemudian Tentara Spanyol yang dipimpin Miguel Lopez Legaspi, yang tiba di pantai kepulauan Filipina pada tahun 1565, menghentikan perkembangan dakwah Islam pada tahun 1570 di Manila, yang menyebabkan terjadinya pertempuran selama berabad-abad masa pendudukan Spanyol.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penjajahan Spanyol bermula pada tahun 1565 di salah satu pulau Filipina dan mereka segera mengetahui bahwa sebagian penduduk setempat beragama Islam. Mereka mengidentifikasi orang-orang itu dengan musuh historis mereka yaitu umat Islam Andalus yang disebut Moor, yang kemudian menjadi sebutan untuk umat Islam di kawasan Filipina selatan. Hal ini membuat bangsa Spanyol memusuhi umat Islam setempat dan selama tiga ratus tahun penjajahan Spanyol perang terus terjadi. Disamping suku Maguindanao, suku lain yang bertempat tinggal di pulau Mindanao adalah suku Maranao yang merupakan kelompok Muslim terbesar kedua di Filipina. Dari sekian kelompok Muslim Filipina Maranao adalah yang terakhir memeluk Islam. Sufisme memengaruhi corak Islam di Maranao, terutama dalam hal kosakata dan musik ritual. Nama Bangsamoro merujuk pada empat suku yang mendiami Filipina selatan, yaitu Tausug, Maranao, Maguindanao, dan Banguingui.

Sejarah Awal Muslim Filipina. Muslim Filipina memiliki sejarah panjang, sama panjangnya dengan kedatangan Islam ke kawasan Asia Tenggara secara umum. Menurut cendekiawan Muslim Filipina, Ahmed Alonto, berdasarkan bukti-bukti sejarah yang terekam, Islam datang ke Filipina pada tahun 1280. Muslim pertama yang datang adalah Sherif Macdum (Sharif Karim al-Makhdum) yang merupakan seorang ahli fikih. Kedatangannya kemudian diikuti oleh para pedagang Arab dan pendakwah yang bertujuan menyebarkan Islam. Pada mulanya dia tinggal di kota Bwansa, dimana rakyat setempat dengan sukarela membangun masjid untuknya dan banyak yang ikut meramaikan masjid. Secara bertahap beberapa kepala suku setempat menjadi Muslim. Kemudian dia juga mengunjungi beberapa pulau lain. Makamnya dipercaya terdapat di pulau Sibutu. Selain orang Arab, umat Islam India, Iran dan Melayu datang ke Filipina, menikahi penduduk lokal dan mendirikan pemerintahan di pulau-pulau yang tersebar di kepulauan Filipina. Salah seorang pendiri pemerintahan itu adalah Sherif Abu Bakr, yang berasal dari Hadramaut. yang datang ke kepulauan Sulu melalui Palembang dan Brunei. Dia menikahi putri pangeran Bwansa, Raja Baginda, yang sudah beragama Islam. Ayah mertuanya menunjuknya sebagai pewaris. Setelah menggantikan mertuanya dia menjalankan pemerintahan dengan hukum Islam dengan memerhatikan adat istiadat setempat. Dengan demikian, dia bisa disebut sebagai pendiri kesultanan Sulu yang bertahan hingga kedatangan Amerika ke Filipina. Kesultanan Sulu mencapai puncak kejayaannya pada abad delapan belas dan awal abad sembilan belas, ketika pengaruhnya membentang hingga Mindanao dan Kalimantan utara.

Kepulauan Sulu di Filipina selatan terletak sepanjang rute perdagangan antara Malaka dan Filipina, karenanya pedagang Arab dikenal sebagai orang yang membawa Islam ke wilayah ini. Kepulauan Sulu merupakan jalur perdagangan penting yang menghubungkan antara pedagang Arab dan Cina selatan. Menurut sebagian ahli, ada kemungkinan telah terjadi Islamisasi oleh Cina Muslim. Disamping kepulauan Sulu, pulau Mindanao adalah tempat tinggal Muslim. Di Mindanao, Islam dibawa oleh Sharif Kabungsuwan yang berasal dari Johor yang merupakan keturunan Nabi saw. dan ibu seorang Melayu. Dia menikahi Putri Tunina.

Pulau Mindanao di tinggali oleh suku Maguindanao, yang sebagian besar tinggal di bagian selatan yang disebut Cotabato. Bangsa Eropa pertama kali tiba pada tahun 1521 dipimpin oleh Magellan yang kemudian dibunuh oleh kepala suku setempat dalam peperangan. Kolonisasi Spanyol bermula pada saat Tentara Spanyol yang dipimpin Miguel Lopez Legaspi, yang tiba di kepulauan Filipina pada tahun 1565, menghentikan perkembangan dakwah Islam pada tahun 1570 di Manila, yang menyebabkan terjadinya pertempuran selama berabad-abad masa pendudukan Spanyol di salah satu kepulauan Filipina dan mereka segera mengetahui bahwa sebagian penduduk setempat beragama Islam. Mereka mengidentifikasi orang-orang itu dengan musuh historis mereka yaitu umat Islam Andalus yang disebut Moor, yang kemudian menjadi sebutan untuk umat Islam di kawasan Filipina selatan. Hal ini membuat bangsa Spanyol memusuhi umat Islam setempat dan selama tiga ratus tahun penjajahan Spanyol perang terus terjadi. Disamping suku Maguindanao, suku lain yang bertempat tinggal di pulau Mindanao adalah suku Maranao yang merupakan kelompok Muslim terbesar kedua di Filipina. Dari sekian kelompok Muslim Filipina Maranao adalah yang terakhir memeluk Islam. Sufisme memengaruhi corak Islam di Maranao, terutama dalam hal kosakata dan musik ritual. Nama Bangsamoro merujuk pada empat suku yang mendiami Filipina selatan, yaitu Tausug, Maranao, Maguindanao, dan Banguingui.

Sebagai penutup bagian ini akan dihadirkan kesimpulan C. A. Majul dalam bukunya Muslims in the Philippines. Majul membagi Islamisasi awal di Sulu ke dalam beberapa tahap:

Tahap pertama, terjadi pada seperempat terakhir abad ketiga belas atau lebih awal ketika para pedagang asing mendiami kawasan ini. Beberapa pedagang ini menikahi keluarga setempat yang berpengaruh. Pada tahap ini elemen-elemen Islam awal diintegrasikan ke dalam masyarakat setempat dan secara bertahap terjadi pembentukan keluarga Muslim.

Tahap kedua, yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua abad keempat belas, adalah kelanjutan dari pendirian kumpulan keluarga Muslim yang secara bertahap melakukan dakwah terhadap masyarakat setempat. Peristiwa ini bersamaan dengan proses dakwah Islam di Jawa. Pada tahap ini para pendakwah dikenal dengan sebutan makhdumin.

Tahap ketiga adalah kedatangan Muslim Melayu dari Sumatra pada permulaan abad kelima belas. Hal ini ditandai dengan kedatangan Rajah Baguinda dengan beberapa penasehatnya yang ahli agama, yang membuat umat Islam saat itu memiliki penguasa Muslim yang menjamin berjalannya proses dakwah. Tahap selanjutnya ialah pendirian kesultanan oleh Shariful Hashim menjelang tengah abad kelima belas. Pada saat ini, Islam telah menyebar dari daerah pantai ke daerah pegunungan di pedalaman pulan Sulu. Penerimaan kepala suku-kepala suku setempat di daerah pantai menandakan bahwa kesadaran tentang Islam telah menyebar luas. Menjelang permulaan abad keenam belas, hubungan politik dan perdagangan yang semakin meningkat dengan bagian kepulauan Nusantara lain yang telah diislamisasi menjadikan Sulu sebagai bagian dari darul Islam yang berpusat di Malaysia. Sekitar akhir abad keenam belas dan beberapa dekade awal abad ketujuh belas, persekutuan politik dengan kerajaan-kerajaan Islam yang bertetangga untuk menghadapi bahaya penjajahan dan Kristenisasi Barat dan para pendakwah yang terus berdatangan menjamin keberlangsungan Islam di Sulu hingga sekarang.

Muslim Filipina Sebagai Minoritas Sejak awal hingga pertengahan abad dua puluh, hubungan antara Muslim Filipina dan dunia Islam secara umum dilakukan melalui umat Islam Asia Tenggara yang lain. Hal ini disebabkan kedekatan kultural dan, terutama, relijius Bangsamoro dan bangsa Melayu yang lain. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa, sebelum penggunaan bahasa Arab menjadi populer, buku-buku agama di Mindanao dan Sulu kebanyakan berbahasa Melayu yang ditulis dalam aksara jawi, hanya sedikit orang yang mampu membaca huruf Arab.

Setelah Filipina merdeka pada 1946 dan pulau Mindanao dan Sulu dijadikan bagian dari Republik Filipina, hubungan antara Muslim Filipina dan negara Timur Tengah semakin kuat. Hubungan ini ditandai dengan pengiriman para pelajar Mindanao ke universitas al-Azhar dan semakin banyaknya beasiswa yang disediakan oleh negara-negara Arab. Dengan ini hubungan Muslim Filipina yang pada mulanya berorientasi Asia Tenggara menjadi semakin terbuka terhadap akses langsung Islam di Timur Tengah. Tidak hanya itu, pengaruh gerakan reformis di Mesir dan Indo-Pakistan ikut memengaruhi umat Islam di Mindanao dan Sulu. Keterpengaruhan ini terlihat, misalnya, pada sosok Salamat Hashim, pendiri dan kepala MILF (Moro Islamic Liberation Front) yang diinspirasi oleh pemikiran Sayid Qutb dan Abul A’la al-Maududi. Hubungan yang erat dengan komunitas Muslim yang lebih luas mendatangkan keuntungan bagi umat Islam di Mindanao dan Sulu. Seperti yang terjadi di awal tahun tujuh puluhan, ketika media massa melaporkan pembantaian terhadap kaum Muslim, Libya langsung bereaksi dan berinisiatif membawa kasus ini ke hadapan OKI (Organisasi Konferensi Islam).

Pada mula umat Islam Filipina memilih jalan damai untuk merebut kedaulatan. Setelah terbukti bahwa perjuangan konstitusional untuk merebut kemerdekaan tidak dapat dilakukan, mereka membentuk MNLF (Moro National Liberation Front) untuk mengorganisasi perjuangan bersenjata. Tujuan berdirinya MNLF pada mulanya ialah untuk membentuk negara sendiri. Namun kemudian hal ini berubah ketika pemerintah Filipina memulai negosiasi dengan MNLF pada 1975 dan setahun kemudian tercapai kata sepakat tentang kerangka penyelesaian masalah di Filipina. Persetujuan ini dikenal dengan Kesepakatan Tripoli yang ditandatangani pada 23 Desember 1976 antara MNLF dan pemerintahan Filipina. Kesepakatan ini mengikat MNLF untuk menerima otonomi sebagai status bagi wilayah Filipina selatan. Penerimaan MNLF terhadap Kesepakatan Tripoli memicu perpecahan di kalangan internal MNLF, yang berakibat pada munculnya faksi baru yang bernama MILF.


Wilayah Otonomi Muslim Mindanau (awal)

Kesepakatan Tripoli berisi pembentukan pemerintahan otonomi di Filipina selatan yang mencakup 13 (tiga belas) propinsi, yaitu Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cotabato utara, Manguindanao, Sultan Kudarat, Lanao Norte, Lanao Sur, Davao Sur, Cotabato selatan, dan Palawan. Otonomi penuh diberikan pada bidang pendidikan dan pengadilan, sementara bidang pertahanan dan politik luar negeri tetap menjadi wewenang pemerintahan pusat di Manila. Kesepakatan damai yang ditanda tangani di Tripoli ternyata dikhianati oleh Ferdinand Marcos, dengan mengadakan referendum di tiga belas propinsi yang tercantum dalam Kesepakatan Tripoli untuk mengetahui penduduk ketiga belas propinsi yang akan diberi otonomi khusus. Referendum yang dilakukan Marcos ini sebenarnya adalah cara yang dia gunakan untuk membatalkan Kesepakatan Tripoli secara halus. Dengan program perpindahan penduduk yang digalakkan pemerintah pusat untuk mendorong rakyat bagian utara yang mayoritas Katolik, kawasan selatan yang semula lebih banyak penduduk Muslim menjadi didominasi warga Katolik/Kristen. Kondisi ini memastikan hasil yang diharapkan Marcos, yaitu menolak otonomi.

Disamping perjuangan bersenjata melalui organisasi seperti MNLF, MILF, masyarakat sipil juga melakukan pendekatan damai dan demokratis dibawah pengawasan PBB, melalui Bangsamoro People’s Consultative Assembly yang melakukan pertemuan pada tahun 1996 dan 2001. Pertemuan pertama, yang menurut laporan dihadiri lebih dari satu juta orang, menghasilkan pernyataan untuk mendirikan kembali negara dan pemerintahan Bangsamoro. Hal ini semakin nyata dalam pernyataan bersama yang dideklarasikan oleh ratusan ribu Bangsamoro yang ikut serta dalam Rapat Umum untuk Perdamaian dan Keadilan in Cotabato City dan Davao City pada 23 Oktober 1999, di Marawi City pada 24 Oktober 1999, dan di Basilan pada 7 Desember 1999. Dalam serangkaian rapat umum mereka mengeluarkan pernyataan sikap terhadap pemerintah Filipina: ”…kami percaya bahwa satu-satunya solusi berguna dan abadi bagi hubungan yang tidak sehat dengan pemerintah Filipina adalah pengembalian kebebasan kami yang secara ilegal dan imoral telah dicuri dari kami, dan kami diberi kesempatan untuk mendirikan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai sosial, relijius dan budaya kami”. Sikap ini dipertegas dalam pertemuan kedua, yang dilaksanakan pada tahun 2001 dan dihadiri sekitar dua setengah juta orang, yang menyatakan ”Satu-satunya solusi yang adil, bermakna dan permanen untuk persoalan Mindanao adalah kemerdekaan rakyat dan wilayah Bangsamoro sepenuhnya”. Dan hingga sekarang masyarkat moro masih berjuang untuk merdekan atau otonami dengan wilayah yang diperluas.

Pembagian wilayah administratif di Mindanao


Peta Kawasan Mindanao

Kelompok pulau Mindanao adalah pengelompokan sewenang-wenang dari pulau-pulau di Filipina Selatan yang meliputi 6 (enam) wilayah administratif, dengan luas wilayah 128,110 km2 dan Populasi sebanyak 21,582,540 jiwa (Sensus Penduduk 2007) . Wilayah ini dibagi lagi menjadi 26 propinsi, yang hanya 4 (empat) yang terletak tidak di pulau Mindanao itu sendiri. Beberapa daerah semi-otonom daerah-daerah Muslim (ARMM). Kelompok pulau termasuk Kepulauan Sulu di barat daya, yang terdiri dari pulau-pulau utama dari Basilan, Jolo, dan Tawi-Tawi, ditambah pulau-pulau terpencil di daerah lain seperti Camiguin, Dinagat, Siargao, Samal.

Ke- 6 (enam) wilayah administratif tersebut adalah:
1. ORANGE – Semenanjung Zamboanga (Wilayah IX) : Zamboanga City > 16,823 km2 > 3,230,094 (2007), terdiri dari provinsi dan kota :

(1) Zamboanga del Norte
(2) Zamboanga del Sur
(3) Zamboanga Sibugay
(4) City of Isabela (bagian dari Basilan tapi diluar dari yurisdiksinya)

2. Magenta – Mindanao Utara (Wilayah X) : Cagayan de Oro City > 20,132 km2 > 3,952,437 (2007), terdiri dari provinsi dan kota :

(1) Bukidnon
(2) Camiguin
(3) Lanao del Norte
(4) Misamis Occidental
(5) Misamis Oriental, dengan (6) Cagayan de Oro City

3. MERAH – Daerah Davao (Wilayah XI) : Davao City > 20,244 km2 > 4,156,653 92007), terdiri dari provinsi dan kota :

(1) Compostela Valley
(2) Davao del Norte
(3) Davao del Sur, dengan (5) Davao City
(4) Davao Oriental

4. BIRU – SOCCSKSARGEN (Wilayah XII) : Koronadal City > 22,466 km2 > 3,829,081 (2007), terdiri dari provinsi dan kota :

(1) South Cotabato, dengan (6) General Santos City
(2) Cotabato
(3) Cotabato City (merupakan bagian dari Maguindanao tetapi merupakan bagian dari Daerah SOCCSKSARGEN)
(4) Sultan Kudarat
(5) Sarangani Province

5. KUNING – Caraga (Wilayah XIII) : Butuan City > 21,471 km2 > 2,293,480 (2007), terdiri dari provinsi dan kota :

(1) Agusan del Norte
(2) Agusan del Sur
(3) Surigao del Norte
(4) Surigao del Sur
(5) Island Province of Dinagat

6. HIJAU – Daerah Otonomi di Mindanao Muslim (ARMM) : Basilan City > 26,974 km2 > 4,120,795 (2007), terdiri dari provinsi dan kota :

(1) Basilan, kecuali the City of Isabela
(2) Lanao del Sur
(3) Maguindanao, kecuali the City of Cotabato
(4) Sulu
(5) Tawi-Tawi

Perkembangan terbaru : MILF (Moro Islamic Liberation Front) melakukan upaya perdamaian dengan pemerintah filipina

ARMM-Bangsamoro

Upaya perdamaian pada Persetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Filipina (Government of the Philippines/GPH) dengan Front Pembebasan Islam Moro (Moro Islamic Liberation Front /MILF) mengenai pemerintahan Bangsamoro telah berhasil mencapai puncaknya.

Hal itu dilakukan oleh Komite Politik di bawah Wakil Ketua Pertama MILF di ibu kota wilayah Rizal, Palawan, Sabtu (22/12/12) yang dihadiri oleh sekitar 2000 rakyat Bangsamoro terdiri dari warga Panimusan, mapun, Tausug, Maranaw, suku Maguindanao dan masyarakat adat dari Kotamadya Bataraza, Quezon, Narra, Rizal dan Puerto Princesa City.

Perwakilan dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, Marinir Filipina dan Pusat Hak Asasi Manusia Mindanao (Mindanao Human Rights Action Center/MinHRAC) memuji program perdamaian tersebut, mengatakan upaya perdamaian itu memberikan indikasi berarti atas dukungan yang kuat dari semua sektor untuk mencapai perdamaian abadi dan kemakmuran di negara itu.

Mekanisme Proses Perdamaian GPH dan MILF di lapangan dikerahkan untuk mengkoordinasikan dengan baik pelaksanaan dari upaya perdamaian tersebut.

Sejak penandatanganan Persetujuan Kerangka Kerja GPH – MILF mengenai pemerintahan Bangsamoro di Istana Kepresidenan di Malacanang, Manila 15 Oktober 2012 lalu, baik pemerintah dan MILF telah sangat aktif dalam melakukan upaya damai.

Langkah itu bertujuan untuk mengkonsolidasikan dukungan rakyat yang diperlukan untuk seluruh negara untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaan Persetujuan Kerangka Kerja.

“Pihak kami dan semua sektor masyarakat harus dibuat sadar benar tentang Persetujuan Kerangka Kerja untuk mengumpulkan dukungan rakyat dan hak milik Persetujuan Kerangka Kerja itu sendiri,” kata Sabdani, Ketua Politik MILF di Palawan.

Sabdani mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah kota Rizal dalam dukungan kuat yang diberikannya atas upaya perdamaian itu.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dari Pemerintahan Malaysia –hadir dalam penandatanganan Persetujuan Kerangka Kerja- serta rakyat Malaysia, Presiden Filipina Noynoy Aquino III dan Ketua MILF Al Haj Murad Ebrahim atas komitmen yang kuat terhadap upaya perdamaian yang mengarah pada penandatanganan Persetujuan Kerangka Kerja.
“Kami yakin bahwa Persetujuan Kerangka Kerja sangat tepat dalam pelaksanaan perdamaian dan kemakmuran untuk semua yang akan segera tercapai,” katanya.

Setelah lebih 40 tahun wilayah Filipina dilanda pertumpahan darah. Sejak awal 1970, perang di selatan Filipina merenggut lebih dari 150.000 nyawa dan berbagai perjanjian damai yang dibuat sebelumnya, sama sekali tidak membuahkan hasil atau tidak dapat terlaksana. MILF telah memulai negosiasi perdamaian dengan Pemerintah Filipina melalui fasilitasi dari Pemerintah Malaysia sejak tahun 2001.

MILF SEBUTKAN NAMA KOMISI TRANSISI

800px-Ph_ARMM

MILF dalam rapat pleno Ahad kemarin (23/12), telah memulai untuk memilih calon dari daftar pendek yang telah di dibuat sebelumnya untuk mengisi 15 anggota Komisi Transisi (TC). Salah satu fungsi Komisi Transisi akan menulis Undang-Undang Dasar untuk Pemerintahan Bangsamoro.

Melalui web resmi MILF gerakan Islam terbesar yang paling berpengaruh di pulau selatan Filipina itu, Luwaran Today, ketua Sekretariat MILF Muhammad Amin mengatakan, proses pemilihan anggota Komisi Transisi itu begitu ketat dan teliti.

“Masing-masing calon harus mendapatkan persetujuan 100 persen, atau setidaknya tidak ada perbedaan pandangan dari semua anggota yang hadir sebelum calon pria dan perempuan itu telah dipilih. Setiap adanya perbedaan pandangan berarti calon itu otomatis diskualifikasi.” Kata Amin.

Dia menjelaskan, masing-masing calon anggota Komisi Transisi memiliki dua kualifikasi prasyarat yaitu, loyalitas dan dedikasi mengenai perkara Bangsamoro dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang diberikan.

MILF biasanya memutuskan melalui seleksi dan dengan persetujuan pimpinan. Komite Sentral MILF memiliki sekitar 70 anggota, tetapi saat pertemuan rutin hanya anggota biasa dari komite itu diwajibkan untuk hadir. Namun, ketika isu besar seperti adanya kekosongan kepemimpinan atau terjadinya perubahan kebijakan besar semua anggota lain dari pimpinan pusat MILF, serta pemimpin sektoral masyarakat Moro, diundang untuk hadir berpartisipasi dalam perumusan keputusan tersebut.

Amin mengungkapkan, sebagian besar calon anggota Komisi Transisi dari MILF telah disebutkan. Calon anggota Komisi Transisi MILF itu sudah termasuk seorang perempuan, salah satu anggota masyarakat adat, satu alim ulama, dan satu pemimpin militer senior Angkatan Bersenjata Islam Bangsamoro (Bangsamoro Islamic Armed Forces /BIAF).
“Satu atau dua nama yang belum disebutkan akan diputuskan dalam waktu tiga hari lagi,” tambah Amin.

Sumber :
http://www.mindanaomaps.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Moro
http://en.wikipedia.org/wiki/Mindanao
http://www.mirajnews.com

SUDAN TERBELAH : Sudan Selatan Menjadi Negara Terbaru di Dunia

Sudan Selatan, secara resmi Republik Sudan Selatan, adalah negara terkurung daratan di Afrika timur. Juba adalah ibu kotanya. Batas sebelah timurnya adalah Ethiopia, batas sebelah selatan Kenya, Uganda, dan Republik Demokratik Kongo, dan batas sebelah baratnya adalah Republik Afrika Tengah dan disebelah utara adalah Republik Sudan. Di sebelah utara terletak wilayah Sudan Utara yang didominasi oleh etnis Arab dan mayoritas penduduknya adalah Muslim, tempat kedudukan pemerintahan pusat Sudan, dengan ibu kota Khartoum. Sudan Selatan didominasi oleh etnis-etnis Afrika dan mayoritas penduduknya adalah Kristen. Sudan Selatan yang beriklim tropis juga berbeda dengan iklim Sudan Utara yang berada di wilayah Sub-Sahara. Pada tanggal 9 sampai pada tanggal 15 Januari 2011, Sudan Selatan menyelenggarakan referendum untuk menentukan masa depan mereka, apakah akan terus bersatu dengan wilayah utara atau akan memisahkan diri menjadi negara merdeka. Per 9 Juli 2011, mereka menjadi negara merdeka bernama resmi Republik Sudan Selatan.


Peta perbatasan Sudan dengan Sudan Selatan

PROFIL SINGKAT

Nama resmi : Republik Sudan Selatan

Bendera resmi :

Motto: “Justice, Liberty, Prosperity”

Lagu: “South Sudan Oyee!”

Ibu kota (dan kota terbesar) : Juba

Bahasa resmi : Inggris

Agama dan kepercayaan : Kristen, Animisme dan Islam

Bahasa daerah yang diakui : Arab Juba adalah lingua franca di sekitar Juba. Dinka 2–3 juta; bahasa utama lainnya adalah Nuer, Zande, Bari, Shilluk

Kelompok etnik : Dinka, Nuer, Bari, Lotuko, Kuku, Zande, Mundari, Kakwa, Pojulu, Shilluk, Moru, Acholi, Madi, Lulubo, Lokoya, Toposa, Lango, Didinga, Murle, Anuak, Makaraka, Mundu, Jur, Kaliko, dll.

Pemerintahan : Republik federal presidensial demokratik
– Presiden : Salva Kiir Mayardit
– Wakil Presiden : Riek Machar

Legislatif : Majelis Legislatif

Kemerdekaan : dari Sudan
– Comprehensive Peace Agreement : 6 Januari 2005
– Otonomi : 9 Juli 2005
– Kemerdekaan dari Sudan : 9 Juli 2011

Luas wilayah :
– Total 619.745 km2

Penduduk :
– Perkiraan : 7.500.000–9.700.000 (2006, UNFPA)[1]
11,000,000–13,000,000 (Southern Sudan claim, 2009)[2]
– Sensus 2008 : 8.260.490 (dipertentangkan)[3]

Mata uang : Pound Sudan (SDG)

Zona waktu : Waktu Afrika Timur (UTC+3)

Kode telepon : 249

NEGARA BAGIAN DAN COUNTY


Peta Administratif Sudan Selatan

Sudan Selatan terbagi menjadi 10 (sepuluh) Negara bagian yang mencakup tiga kawasan historis Sudan: Bahr el Ghazal, Equatoria, dan Nil Hulu Raya.

I. Kawasan Bahr el Ghazal:

1. Bahr el Ghazal Utara
2. Bahr el Ghazal Barat
3. Lakes
4. Warrap

II. Kawasan Equatoria:

5. Equatoria Barat
6. Equatoria Tengah
7. Equatoria Timur

III. Kawasan Nil Hulu Raya:

8. Jonglei
9. Unity
10. Nil Hulu

Sepuluh negara bagian ini kemudian dibagi lagi menjadi 86 county.

PENGAKUAN INTERNASIONAL


Sudan terbelah

Pada tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan dan menjadi sebuah negara merdeka. Sejauh ini, tiga negara telah mengakui kemerdekaan Sudan Selatan.

1. Negara yang mengakui :

1. Sudan >>> 8 Juli 2011 (efektif 9 Juli 2011)
2. Jerman >>> 8 Juli 2011 (efektif 9 Juli 2011)
3. Amerika Serikat >>> 8 Juli 2011 (efektif 9 Juli 2011)

2. Negara yang tidak mengakui :

1. Eritrea

3. Sudan Selatan Jadi Anggota PBB terbaru

Sudan Selatan telah resmi menjadi anggota baru Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), tepatnya Anggota yang ke-193. PBB pun sangat menyambut keanggotaan Sudan Selatan.

“Saya umumkan Sudan Selatan sebagai anggota PBB, selamat datang Sudan Selatan,” ujar Presiden Majelis Umum PBB Joseph Deiss, seperti dikutip AFP, Jumat (15/7/2011).

Sudan Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya pada Sabtu pekan kemarin dan memutuskan Juba sebagai ibu kotanya. Pesta perayaan kemerdekaan pun digelar untuk menyambut terbentuknya negara baru.

Sebelum kemerdekaan itu dideklarasikan, negara di kawasan Afrika itu berperang habis-habisan melawan Sudan Utara. Korban yang tewas dalam peperangan tersebut tidak sedikit.

Kota Abyei yang diduga kaya akan cadangan minyak, diperebutkan antara dua Sudan yang berseteru. Ribuan warga melarikan diri dari tempat tinggalnya dan isi kota pun dijarah

Referensi

^ “North Sudan recognizes independence of South Sudan”. Diakses pada 8 Juli 2011.
^ “Sudan recognises independence of oil-rich south”. Diakses pada 8 Juli 2011Kutipan: Sudan became the first state to recognise the independence of its oil-producing south….
^ “Germany announces immediate recognition of South Sudan”. President of Germany. 8 Juli 2011. Diakses pada 8 Juli 2011.
^ “U.S. Support to Peace and Security in South Sudan”. U.S. State Department. 8 Juli 2011.
^ “Eritrea opposes South Sudan”. Diakses pada 1 Juni 2011.

Catatan: Gambar Peta diperoleh dari berbagai sumber di internet.

wikipedia.org
okezone.com

Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Negara-negara Bagian di Nigeria


Peta lokasi Nigeria

Nigeria merupakan Negara Muslim terbesar di Benua Afrika. Nigeria saat ini dibagi menjadi 36 negara bagian dan Abuja (Wilayah ibukota federal). Negara-negara bagian tersebut dibagi lagi menjadi 774 Wilayah Pemerintah Lokal (Local Government Areas).

Sebelum dan setelah kemerdekaan pada tahun 1960, Nigeria adalah sebuah federasi dari tiga Kawasan: Utara, Barat, dan Timur. Provinsi juga digunakan pada zaman kolonial. Pada tahun 1963, dua provinsi ini terlepas dari Wilayah Barat untuk membentuk daerah baru, Wilayah Barat-tengah. Pada tahun 1967, daerah digantikan oleh 12 negara bagian yang disebabkan oleh keputusan militer; hanya mantan Wilayah Barat-tengah yang lolos divisi, dan membentuk satu negara bagian berikut restrukturisasi. Dari tahun 1967 sampai tahun 1970 Negara bagian Barat-tengah dan Wilayah Timur berusaha memisahkan diri, sebagai Biafra. Pada tahun 1976, tujuh negara bagian baru diciptakan, membuat 19 semuanya; Federal Capital Territory (sekarang disebut Abuja) resmi didirikan pada tahun 1991. Pada tahun 1987 dua negara yang baru didirikan, diikuti oleh sembilan pada tahun 1991, sehingga total sampai 30.Perubahan terbaru, pada tahun 1996, mengakibatkan jumlah Negara bagian di Nigeria kini menjadi 36 negara bagian.

Sejarah Kronologi

I. 1960-1963

Selama periode ini, terdapat 3 wilayah, yaitu:
I. Wilayah Utara (Northern Region)
II. Wilayah Barat (Western Region)
III. Wilayah Timur (Eastern Region)

II. 1963-1967

Selama periode ini, ada 4 wilayah, yaitu:
I. Wilayah Utara (Northern Region)
II. Wilayah Barat (Western Region)
III. Wilayah Timur (Eastern Region)
IV. Wilayah Barat-Tengah (Mid-Western Region), sebagai wilayah hasil pemekaran dari Wilayah Barat (Western Region)

III. 1967-1976

Selama periode ini, ada 12 negara bagian, yaitu :
I. Wilayah Utara (Northern Region) dipecah menjadi 6 Negara bagian baru, yaitu:
1. Benue-Plateau States
2. Kano
3. Kwara
4. North Central States
5. North Western States
6. North Eastern States
II. Wilayah Barat (Western Region) dipecah menjadi 2 Negara bagian baru, yaitu:
7. Lagos
8. Western States
III. Wilayah Timur (Eastern Region) dipecah menjadi 3 Negara bagian baru, yaitu:
9. Cross-River
10. East Central States
11. Rivers
IV. Wilayah Barat-Tengah (Mid-Western Region) menjadi Negara bagian baru, yaitu:
12. Mid-Western State

IV. 1976-1987

Selama periode ini, ada 19 negara bagian, yaitu:
*) Benue-Plateau States, dipecah menjadi 2 negara bagian baru, yaitu:
1. Benue
2. Plateau
3. Kano
4. Kwara
*) North Central States menjadi negara bagian baru, yaitu:
5. Kaduna
*) North Western States, dipecah menjadi 2 negara bagian baru, yaitu:
6. Niger
7. Sokoto
*) North Eastern States, dipecah menjadi 3 negara bagian baru, yaitu:
8. Bauchi
9. Borno
10. Gongola
11. Lagos
*) Western States, dipecah menjadi 3 negara bagian baru, yaitu:
12. Ogun
13. Ondo
14. Oyo
15. Cross-River
*) East Central States, dipecah menjadi 2 negara bagian baru, yaitu:
16. Imo
17. Anambra
18. Rivers
*) Mid-Western State menjadi negara bagian baru, yaitu:
19. Bendel
————————————————-
Catatan : Negara bagian yang tidak ada perubahan wilayah yang dicetak tebal.

V. 1987-1991

Selama periode ini, ada 21 negara bagian dan Abuja (Wilayah ibukota federal), yaitu :
1. Benue
2. Plateau
3. Kano
4. Kwara
5. Kaduna
6. Niger
7. Sokoto
8. Bauchi
9. Borno
10. Gongola
11. Lagos
12. Ogun
13. Ondo
14. Oyo
15. Cross-River
16. Imo
17. Anambra
18. Rivers
19. Bendel
20. Akwa Ibom, sebagai negara bagian baru hasil pemekaran dari Cross-River
21. Katsina, sebagai negara bagian baru hasil pemekaran dari Kaduna

VI. 1991-1996

Selama periode ini, ada 30 negara bagian dan Abuja (Wilayah ibukota federal), yaitu :
1. Benue
2. Plateau
3. Kano, dipecah menjadi 2 negara bagian baru, yaitu:
22. Jigawa
4. Kwara, dipecah menjadi 2 negara bagian baru, yaitu:
23. Kogi (juga termasuk bagian dari Benue Lama)
5. Kaduna
6. Niger
7. Sokoto, dipecah menjadi 2 negara bagian baru, yaitu:
24. Kebbi
8. Bauchi
9. Borno, dipecah menjadi 2 negara bagian baru, yaitu:
25. Yobe
*) Gongola, dipecah menjadi 2 negara bagian baru, yaitu:
10. Adamawa
26. Taraba
11. Lagos
12. Ogun
13. Ondo
14. Oyo, dipecah menjadi 2 negara bagian baru, yaitu:
27. Osun
15. Cross-River
16. Imo, dipecah menjadi 2 negara bagian baru, yaitu:
28. Abia
17. Anambra, dipecah menjadi 2 negara bagian baru, yaitu:
29. Enugu
18. Rivers
*) Bendel, dipecah menjadi 2 negara bagian baru, yaitu:
19. Delta
30. Edo
20. Akwa Ibom
21. Katsina
31. Abuja (Wilayah ibukota federal)

VII. 1996 – Sekarang

Selama periode ini, ada 36 Negara bagian dan Abuja (Wilayah ibukota federal), yaitu :
0. Abuja (Wilayah ibukota federal)
1. Benue
2. Plateau
3. Kano
4. Kwara
5. Kaduna
6. Niger
7. Sokoto
8. Bauchi
9. Borno
10. Adamawa
11. Lagos
12. Ogun
13. Ondo
14. Oyo
15. Cross-River
16. Imo
17. Anambra
18. Rivers
19. Delta
20. Akwa Ibom
21. Katsina
22. Jigawa
23. Kogi
24. Kebbi
25. Yobe
26. Taraba
27. Osun
28. Abia
29. Enugu
30. Edo
31. Nasarawa, sebagai negara bagian baru hasil pemekaran dari Plateau
32. Zamfara, sebagai negara bagian baru hasil pemekaran dari Sokoto
33. Gombe, sebagai negara bagian baru hasil pemekaran dari Bauchi
34. Ekiti, sebagai negara bagian baru hasil pemekaran dari Ondo
35. Ebonyi, sebagai negara bagian baru hasil pemekaran dari Enugu (juga termasuk bagian dari Abia Lama)
36. Bayelsa, sebagai negara bagian baru hasil pemekaran dari Rivers
————————————————-
Catatan : 12 Negara bagian yang dicetak tebal adalah Negara-negara bagian di Nigeria Utara yang sudah melaksanakan Undang-undang Syari’at Islam.

sumber:
http://en.wikipedia.org/wiki/States_of_Nigeria
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/country_profiles/1067695.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria

RESTORASI MEIJI: Suatu Model Pembelajaran Modernisasi dari Jepang


Kaisar Meiji

Restorasi Meiji (明治維新; Meiji-ishin), dikenal juga dengan sebutan Meiji Ishin, Revolusi, atau Pembaruan, adalah rangkaian kejadian yang menyebabkan perubahan pada struktur politik dan sosial Jepang. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 sampai 1869, tiga tahun yang mencakup akhir Zaman Edo (Sering disebut akhir Keshogunan Tokugawa) dan awal Zaman Meiji. Restorasi ini diakibatkan oleh Perjanjian Shimoda dan Perjanjian Towsen Harris yang dilakukan oleh Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat.

Pembentukkan Aliansi Sat-cho, yaitu antara Saigo Takamori, pemimpin Satsuma, dengan Kido Takayoshi, pemimpin Choshu, adalah titik awal dari Restorasi Meiji. Aliansi ini dicetuskan oleh Sakamoto Ryoma, dengan tujuan melawan Keshogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar.


Peta Aliansi Sat-cho (1868)

Keshogunan Tokugawa resmi berakhir pada tanggal 9 November 1867, ketika Shogun Tokugawa ke-15, Tokugawa Yoshinobu “memberikan kekuasaannya ke Kaisar” dan 10 hari kemudian mundur dari jabatannya. Titik ini adalah awal “Restorasi” kekuasaan imperial. Walau begitu, Yoshinobu masih tetap memiliki kekuasaan yang signifikan.


Tokugawa Yoshinobu, Shogun terakhir, dengan seragam militer Perancis (1867)

Kemudian pada Januari 1868, dimulailah Perang Boshin (Perang Tahun Naga), yang diawali Pertempuran Toba Fushimi, dimana tentara yang dipimpin Choshu dan Satsuma mengalahkan tentara mantan shogun, dan membuat Kaisar mencopot seluruh kekuasaan yang dimiliki Yoshinobu. Sejumlah anggota keshogunan melarikan diri ke Hokkaido dan mencoba membuat negara baru (Republik Ezo).


Bendera Republik Ezo

Republik Ezo (蝦夷共和国: Ezo Kyōwakoku) adalah sebuah bekas negara pecahan dari Jepang yang terletak di pulau yang kini bernama Hokkaido. Republik ini berdiri dari 15 Desember 1868 sampai 17 Mei 1869.


Peta wilayah Republik Ezo

Setelah kekalahan pasukan Keshogunan Tokugawa dalam Perang Boshin (1868–1869), salah satu bagian dari angkatan laut shogun yang dipimpin Laksamana Enomoto Takeaki lari ke pulau Ezo di utara, bersama dengan beberapa ribu tentara dan sekelompok penasehat militer Perancis serta pemimpin mereka, Jules Brunet.


Penasehat militer Perancis dan sekutu Jepang mereka. Baris depan, kedua dari kiri: Jules Brunet, di samping Matsudaira Taro, wakil presiden Republik Ezo.

Pada 15 Desember 1868, mereka mendirikan sebuah negara republik yang merdeka bernama Republik Ezo. Negara ini menganut model yang diadopsi dari Amerika Serikat, Enomoto Takeaki dilantik sebagai presiden dan Matsudaira Taro sebagai wakil presiden. Ini adalah pemilu pertama yang pernah dilaksanakan di Jepang. Para penguasa Republik Ezo berupaya untuk memperoleh pengakuan internasional, namun gagal.


Pemimpin Republik Ezo, dengan Presiden Enomoto Takeaki [kanan-depan](1869).

Pada masa musim dingin, mereka memperkuat pertahanan mereka di sepanjang semenanjung selatan di Hakodate, di mana di tengahnya terdapat benteng Goryokaku.

Tak lama kemudian tentara kekaisaran berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di Jepang daratan, dan pada April 1869 mengirimkan satu armada dan satu pasukan infantri yang berjumlah 7.000 orang ke Ezo. Mereka maju dengan cepat dan menang dalam Pertempuran Hakodate. Goryokaku kemudian dikelilingi pasukan kekaisaran. Enomoto memutuskan untuk menyerahkan diri pada 18 Mei 1869 dan menerima kekuasaan Kaisar Meiji.

Enomoto dipenjara hingga tahun 1872 dan menerima jabatan sebagai pejabat pemerintah di Badan Pertanahan Hokkaido. Ia kemudian menjadi duta besar Jepang untuk Rusia dan menjabat dalam beberapa jabatan kementerian dalam pemerintah Meiji.

Kekalahan tentara mantan shogun adalah akhir dari Restorasi Meiji; dimana semua musuh kaisar berhasil dihancurkan.

I. RUNTUHNYA PEMERINTAHAN TOKUGAWA


Shogun Tokugawa Ieyasu

Berbicara mengenai Tokogawa, maka sangat erat kaitannya dengan zaman Edo. Zaman Edo (1603-1867) adalah zaman dimana Jepang diperintah oleh keluarga Tokugawa. Disebut zaman Edo karena pemerintahan keshogunan Tokugawa waktu itu berpusat di kota Edo (Tokyo). Zaman Edo atau sering juga disebut masa Tokugawa adalah zaman yang sangat berpengaruh bagi Jepang modern, bukan hanya karena zaman ini adalah satu masa sebelum Restorasi Meiji yang menjadi gerbang modernisasi di Jepang tetapi karena pada masa ini unsur-unsur budaya Jepang berkembang dengan pesat. Berbagai kemajuan Jepang dicapai pada masa ini, mulai dari lahirnya berbagai bentuk kesenian sampai sistem perekonomian yang maju, masyarakatnya pun tidak hanya mengalami kemajuan tetapi juga menjadi landasan terbentuknya masyarakat Jepang modern.

Shinzaburo (dalam Situmorang, 1995 :41), membagi periode pemerintahan Tokugawa berdasarkan kemantapannya atas 3 periode :

1. Periode pertama tahun 1603-1632
Periode pertama adalah masa shogun Ieyashu (1603-1605) sampai pada masa shogun Hidetada (1605-1632). Pada periode ini berkembang aliran Konfusionis yang bertujuan demi kepentingan politik.

2. Periode kedua tahun 1633-1854
Periode kedua adalah masa kemantapan keshogunan Tokugawa, yang diperintah oleh sepuluh generasi Tokugawa, dari Iemitsu (1633-1651) sampai shogun Ieyoshi (1837-1853)

3. Periode ketiga tahun 1855-1867
Periode ketiga adalah masa kehancuran keshogunan Tokugawa hingga menyerahkan kekuasaan kepada kekaisaran (1853-1867) diperintah oleh tiga generasi Tokugawa yaitu Shogun Iesada, Iemochi dan Yoshinobu.

Adapun Daftar Shogun Tokugawa (1603-1867) secara lengkap adalah sebagai berikut:
1. Tokugawa Ieyasu (1603–1605)
2. Tokugawa Hidetada (1605–1623)
3. Tokugawa Iemitsu (1623–1651)
4. Tokugawa Ietsuna (1651–1680)
5. Tokugawa Tsunayoshi (1680–1709)
6. Tokugawa Ienobu (1709–1712)
7. Tokugawa Ietsugu (1713–1716)
8. Tokugawa Yoshimune (1716–1745)
9. Tokugawa Ieshige (1745–1760)
10. Tokugawa Ieharu (1760–1786)
11. Tokugawa Ienari (1787–1837)
12. Tokugawa Ieyoshi (1837–1853)
13. Tokugawa Iesada (1853–1858)
14. Tokugawa Iemochi (1858–1866)
15. Tokugawa Yoshinobu (1866–1867)

Selama periode Edo, kerabat shogun berpengaruh termasuk:
o Tokugawa Mitsukuni dari Mito domain
o Tokugawa Nariaki dari Mito domain
o Tokugawa Mochiharu cabang Hitotsubashi
o Tokugawa Munetake cabang Tayasu.
o Matsudaira Katamori cabang Aizu.
o Matsudaira Sadanobu, lahir ke dalam cabang Tayasu, diadopsi ke dalam Hisamatsu-Matsudaira dari Shirakawa


Gate Sakurada di Istana Edo, pusat kekuasaan Tokugawa

Pemerintah Tokugawa mengalami masa kejayaan yang panjang tetapi pada abad ke-19, kekuasaan Tokugawa mulai mengalami kemunduran. Kaum samurai makin mengalami kesulitan keuangan dan hutang yang terus meningkat. Di kota-kota mulai terjadi ketegangan-ketegangan antara pedagang kaya dengan rakyat miskin, di desa-desa mulai ada perbedaan antara yang memiliki tanah dan yang tidak memiliki tanah (Suryohadiprojo,1982:21).

Selain penyebab diatas, faktor lain yang meyebabkan runtuhnya pemerintahan Tokugawa adalah berikut ini:

A. Kaikoku (Pembukaan Negara)

Selama kurang lebih 250 tahun Jepang menutup diri dari pengaruh luar. Jepang tidak menyadari adanya kemajuan-kemajuan yang diperoleh bangsa barat, terutama dalam bidang industri. Perkembangan kapitalisme mengakibatkan revolusi industri, sehingga bangsa barat melihat luar negeri untuk mencari daerah pemasaran bagi hasil industrinya dan mencari sumber bahan baku yang baru. Menjelang akhir abad ke-17 bangsa barat mendesak untuk mengadakan hubungan dagang dengan Cina dan Jepang. Bangsa barat yang pertama datang ke Jepang adalah Rusia (Nurhayati,1987:33)

Pada tahun 1853 Amerika mengirimkan utusan yang dipimpin oleh Commodore Matthew.C. Perry yang masuk ke Jepang melalui teluk Edo. Menurut Nurhayati (1987 ;35), Perry membawa surat resmi dari presiden Amerika Serikat yang menyatakan ingin mengadakan hubungan dagang dengan Jepang dan juga dijelaskan bahwa kedatangan Perry adalah untuk meminta :

1. Perlindungan bagi pelaut Amerika yang mengalami kecelakaan di laut.

2. Pembukaan kota-kota pelabuhan bagi kapal-kapal Amerika untuk melakukan perbaikan kapal dan menambah perbekalan.

3. Pembukaan kota-kota pelabuhan untuk perniagaan.

Setelah surat itu disampaikan, pemerintahan bakufu meminta waktu satu tahun untuk mempertimbangkan hal tersebut. Setahun kemudian Perry kembali lagi ke Jepang dengan membawa armada perangnya untuk memaksa Jepang agar mau membuka hubungan dengan Amerika. Perry tidak segan-segan mengancam dengan kekerasan. Rakyat Jepang menolak kedatangan bangsa asing dan mereka menyerukan slogan yang dikenal dengan Sonno Joi yang berarti hormati Tenno dan usir kaum biadab (maksudnya orang-orang asing). Mereka menunjukkan sikap yang anti terhadap bangsa asing. Di beberapa wilayah rakyat Jepang mengadakan kekacauan-kekacauan untuk mengusir bangsa Barat (Nurhayati,1987:45).

Pada tanggal 31 Maret 1854 pemerintah Tokugawa akhirnya menandatangani perjanjian dengan Amerika di Kanagawa yakni sebuah kampung nelayan di Yokohama, lalu Amerika menempatkan Konsul Jendral yang bernama Townsend Harris di Yokohama. Dengan demikian akhirnya Jepang dibuka setelah pengasingan yang berlangsung sepanjang 250 tahun dan tidak lagi merupakan sebuah negara terpencil dari masyarakat dunia (Nurhayati,1987:33).

B. Pemberontakan dalam Negeri


Para Samurai Satsuma

Sejak terjadinya pembukaan negara, pemberontakan dalam negeri semakin meningkat karena rakyat Jepang tidak menginginkan perjanjian tersebut ditandatangani oleh pemerintahan Tokugawa, terutama pihak kekaisaran karena perjanjian itu belum memperoleh izin dari kaisar. Penandatanganan perjanjian ini menimbulkan kekesalan dan gerakan anti pemerintahan bakufu yang diwakili oleh daimyo Tozama. Hal-hal yang mereka tentang antara lain adalah menentang adanya hubungan dagang dengan orang asing, menginginkan pengembalian fungsi politik kepada kaisar, dan ingin menegakkan kembali pemujaan terhadap Tenno dan agama Shinto serta kembali pada Shintoisme yang murni sebagai reaksi dari Ryobu Shinto dan Budhisme (Nurhayati,1987:45).


Gunung Fujiyama (tempat suci bagi agama Shinto)

Perjanjian dengan negara Barat juga membawa dampak dimana perdagangan berkembang pesat. Golongan petani merupakan produsen yang sangat membantu kehidupan golongan lain. Tetapi mereka sangat menderita karena diwajibkan membayar pajak yang sangat tinggi dengan sebagian hasil panen mereka. Ada semboyan yang berbunyi “kepada petani jangan diberi kehidupan maupun kematian” artinya bahwa setiap petani harus ditempatkan sebagai kelas masyarakat yang hanya wajib berproduksi dan membayar pajak.

Akibatnya kehidupan petani semakin sulit dan akhirnya banyak yang meninggalkan lahan pertaniannya dan menjadi buruh tani di tanah pertanian orang lain. Mereka juga mulai membentuk kelompok-kelompok untuk membela haknya dengan kekerasan, memberontak, dan melawan pemerintah (Nurhayati,1987:19). Pemberontakan petani yang tidak puas terhadap pemerintah semakin hari semakin mengacaukan keadaan Jepang saat itu. Disamping bencana alam dan bahaya kelaparan yang sering terjadi pada pemerintahan Tokugawa menambah semangat rakyat untuk meruntuhkan kedudukan shogun.

Akibat dari penandatanganan perjanjian tersebut, pemerintah Tokugawa tidak lagi memperoleh kepercayaan dari rakyat untuk melindungi mereka dari pengaruh luar dan tidak dapat memberikan perlindungan terhadap rakyatnya.

Alasan ini dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang ingin menggulingkan kekuasaan Tokugawa. Setelah terjadi beberapa peristiwa buruk, maka pada tahun 1867 pemerintah Tokugawa menyerahkan kekuasaan pada kaisar Meiji. Dengan demikian pemerintahan Tokugawa berakhir dan kekuasaan penuh berada di tangan kaisar (Sihombing,1997:51).

II. LATAR BELAKANG RESTORASI MEIJI


Kaisar Meiji

Pada tahun 1853, komodor Matthew C. Perry dari Amerika Serikat memasuki teluk Tokyo dengan kekuatan satu kuadron, sebanyak empat kapal. Ia kembali tahun berikutnya dan berhasil membujuk Jepang untuk membuat perjanjian persahabatan dengan negaranya. Pada tahun yang sama menyusul perjanjian-perjanjian serupa dengan Rusia, Inggris dan Belanda, sehingga Jepang kembali terbuka bagi dunia luar.

Perjanjian-perjanjian tersebut diubah empat tahun kemudian menjadi perjanjian perdagangan, dan kemudian perjanjian yang serupa dibuat dengan Perancis.

Kejadian-kejadian tersebut berdampak meningkatkan tekanan arus sosial dan politik yang meggerogoti fondasi struktur feodal. Selama kira-kira satu dasawarsa terjadi kekacauan besar, sampai sistem feodal keshogunan Tokugawa runtuh pada tahun 1867 dan kedaulatan dikembalikan sepenuhnya kepada kaisar dalam Restorasi Meiji pada tahun 1868.


Samurai Terakhir

Runtuhnya pemerintahan Tokugawa merupakan berakhirnya zaman Edo yang ditandai dengan penyerahan kekuasaan Shogun Keiki kepada kaisar Meiji. Zaman baru ini disebut zaman Meiji yang berlangsung antaa 1868-1912. Kaisar Meiji juga dipanggil sebagai kaisar Mutsuhito. Sebagai pusat pemerintahan maka kota Edo diganti namanya dengan Kyoto, dan pada tahun 1869 ibu kota di pindahkan dari Kyoto ke Tokyo (Suradjaja,1984:21).

Pada masa inilah Jepang bergerak memodernisasikan diri dalam segala bidang, yang dikenal dengan Restorasi Meiji, dimana Jepang membangun sistem pemerintahan, ekonomi bahkan budaya dengan mencontoh negara-negara Barat.


Kaisar Meiji Menerima Order Of The Garter (1906)

Masa Meiji (1868-1912) merupakan salah satu periode yang paling istimewa dalam sejarah bangsa-bangsa. Di bawah pimpinan Kaisar Meiji, Jepang bergerak maju sehingga hanya dalam beberapa dasawarsa mencapai apa yang diinginkan dimana di Barat memerlukan waktu berabad-abad lamanya. Hal yang dicapai tersebut adalah pembentukan suatu bangsa yang modern yang memiliki perindustrian modern, lembaga-lembaga politik modern, dan pola masyarakat yang modern. Golongan-golongan lama yang selama masa feodal membuat masyarakat terbagi dihapuskan. Seluruh negari terjun dengan semangat dan antusiasme ke dalam studi dan pengambilalihan peradaban Barat modern.

Perekonomian pada masa Tokugawa masih sangat terbatas dan hanya bersifat perdagangan antar daerah melalui laut pedalaman dan hanya berkisar pada beras dan tekstil. Ini dipengaruhi oleh sikap samurai yang memandang rendah kepada perdagangan dan segala hal yang bersangkutan dengan uang. Selain itu, pemerintah Tokugawa juga melarang untuk mengadakan hubungan dengan luar negeri.
Maka setelah Restorasi Meiji, perekonomian Jepang memperoleh kesempatan yang baik untuk mulai berkembang dengan melakukan pembaharuan-pembaharuan. Pembaharuan yang paling utama adalah penghapusan sistem feodal yang diterapkan oleh Tokugawa, sehingga terbukalah peluang untuk rakyat Jepang terhadap pendidikan yang meniru sistem pendidikan dunia Barat, selain dengan menerapkan sistem moneter, sistem pajak yang memungkinkan berkembangnya kapitalis atau kaum pemodal. Selain itu, pemerintah Meiji juga mendatangkan tenaga-tenaga ahli dan mengimpor mesin-mesin pabrik untuk ditiru, sehingga Jepang mampu membangun dan memodernisasikan industrinya.

III. GOKAJO NO GOSEIMON


Wilayah Kesogunan Tokugawa

Tokugawa Yoshinobu, Shogun Tokugawa yang ke-15, menyampaikan pengunduran dirinya kepada kaisar pada bulan November 1867, mengakhiri kekuasaannya yang kurang lebih dua abad lamanya. Pada tanggal 3 Januari 1868 dikeluarkanlah sebuah pernyataan resmi tentang restorasi dan kemudian dibentuk suatu pemerintahan yang sesuai dengan pola kuno dimana kaisar menangani masalah-masalah politik. Pada tanggal 3 Januari itu pulalah para pendukung restorasi mengambil keputusan-keputusan penting tentang peranan keluarga Tokugawa dalam rezim yang baru.

Pada tanggal 6 April 1868 kaisar mengeluarkan Sumpah Jabatan (Gokajo no Goseimon) yang sangat penting yang terdiri dari lima pasal, yang menggambarkan garis besar asas-asas yang harus dianut oleh pemerintahnya. Isi dari piagam tersebut yakni :

1. Dewan-dewan musyawarah akan dibentuk secara luas dan tiap-tiap kebijaksanaan akan ditetapkan berdasarkan musyawarah ;

2. Golongan tinggi dan rendah harus bersatu dalam melaksanakan rencana-rencana bangsa dengan penuh gairah;

3. Semua warga sipil dan pejabat militer dan rakyat diijinkan untuk memenuhi cita-cita mereka, dengan demikian tidak ada ketidak puasan antara mereka.

4. Adat istiadat masa lalu yang tidak baik harus dihapus, dan asas-asas yang adil dan wajar haruslah menjadi dasar kebijaksanaan kita ;

5. Pengetahuan harus dicari keseluruh dunia dan dengan demikian kesejahteraan kerajaan dapat ditingkatkan.

Meskipun pasal yang pertama tidak dimaksudkan sebagai suatu pernyataan tentang demokrasi modern, sumpah jabatan itu, bagaimanapun adalah sangat progresif untuk masa itu. Sumpah itu menguatkan asas politik yang baru berupa mendengarkan pendapat umum dan membuka negeri bagi hubungan persahabaan dengan semua negeri di dunia.

Pemerintah kerajaan segera mengumumkan satu rangkaian pemusatan otoritas politis di dalam negara kesatuan, industrialisasi ekonomi, undang-undang pokok kaisar, wajib militer yang universal, dan penciptaan suatu sistem pendidikan di seluruh negara. Dengan demikian di masa datang tidak ada masyarakat yang buta huruf.


Kota Tokyo

Perubahan-perubahan dalam pemerintahan ini disusul dengan langkah-langkah yang meninggalkan tradisi lama. Pemerintah baru mencatat kenyataan bahwa Edo merupakan pusat politik bangsa, dan dalam bulan November 1868 pemerintah secara resmi memberinya nama baru Tokyo (ibukota sebelah timur). Dalam bulan November kaisar hijrah dari Kyoto ke ibukota baru itu dalam suatu pawai kebesaran, dan menetapkan kediaman resmi tetapnya disana pada awal tahun 1869. .
Pada umumnya rezim baru itu menekankan pentingnya kaisar memerintah bangsa. Maka setelah wafatnya kaisar Komei pada tahun 1866, anak laki-lakinya yang baru berumur empat belas tahun yaitu Mutsuhito menggantikannya. Semua pengumuman resmi pemerintah baru dibuat atas namanya. Pada bulan Oktober 1868 Kaisar mengumumkan bahwa masa tahun-tahun pemerintahannya adalah ”Meiji” (pemerintahan yang cerah). Dengan demikian maka restorasi kerajaan tahun 1867 – 1868 dikenal dengan nama Restorasi Meiji, dan tahun-tahun antara 1868 – 1912 disebut era Meiji, karena Mutsuhito wafat tahun 1912.

IV. HAIHAN CHIKEN


Peta Jepang

Pemerintahan baru Meiji dengan cepat menyatakan persetujuan bahwa Jepang harus dimodernkan mengikuti garis-garis yang ditempuh negara-negara maju di Barat, dan lebih jauh lagi mereka percaya bahwa prasyarat yang penting sekali menuju modernisasi adalah penggantian sistem desentralisasi pemerintahan daimyo dengan sistem pemerintahan daerah terpusat.

Langkah-langkah perrtama pemerintah menuju desentralisasi segera diambil setelah runtuhnya perlawanan militer terhadap restorasi itu. Tanah-tanah bakufu yang kalah dan daimyo yang menentang haluan kekaisaran disita dan diatur kembali sebagai satuan-satuan administratif atau propinsi-propinsi (fu dan ken) di bawah pemerintah pusat. Tindakan-tindakan ini tidak dikenakan terhadap para daimyo yang netral dan mereka yang telah mendukung restorasi. Jadi sistem feodal harus terus berlangsung di bawah kepemimpinan kekaisaran sedangkan han, fu dan ken berperan sebagai satuan-satuan dasar pemerintah setempat. Pemerintah baru, yang sebagian besar terdiri dari wakil-wakil Satsuma, Choshu, Tosa, dan Hizen berusaha meningkatkan sentralisasi lebih lanjut dengan membujuk para daimyo keempat han ini untuk mengembalikan kepada pemerintah kekaisaran wewenang politik atas tanah dan penduduk mereka. Pada bulan Maret 1869 keempat daimyo itu secara bersama-sama mohon kepada tahta kerajaan untuk menerima pengembalian tanah dan penduduknya yang merupakan fief (hanseki hokan), dan para daimyo lain segera mengikuti teladan mereka.

Istana mengabulkan permohonan mereka dalam bulan Juli, dan memerintahkan daimyo lain yang belum menawarkan demikian agar menyerahkan fief mereka.


Prefektur di Jepang

Segera setelah semua daimyo tunduk kepada kebijaksanaan ini, pemerintah kemudian menunjuk mereka menjadi gubernur di han masing-masing. Bagaimanapun juga, kebijaksanaan ini melibatkan jauh lebih banyak hal daripada sekedar suatu perubahan tata nama, daimyo yang sebelumnya sudah menjadi penguasa-penguasa setempat yang semiotonom di wilayah-wilayah kekuasaan mereka, kini menjadi pejabat-pejabat pemerintah pusat yang mengabdi dengan persetujuan kaisar.
Program hanseki hokan mengakhiri eksistensi struktur politik feodal dalam bentuknya, tetapi berpengaruh sedikit saja pada kehidupan politik di dalam tiap-tiap han. Maka untuk memadukan daerah-daerah setempat secara lebih menyeluruh ke dalam struktur administrasi pusat, pemerintah berupaya untuk menghapus sama sekali han dan mendirikan propinsi-propinsi (ken) sebagai gantinya. Kaena memperkirakan akan ada perlawanan senjata, pemerintah membentuk pasukan pengawal kekaisaran yang terdiri dari pasukan-pasukan dari Satsuma, Choshu, dan Tosa sebelum melanjutkan rencana-rencananya. Akan tetapi, banyak gubernur eks-daimyo yang tidak mau memikul tanggung jawab keuangan guna memerintah wilaya-wilayah kekuasaan mereka dan secara aktif mendorong pemerintah agar menghapus han mereka. Sebagai akibatnya maka pemerintah dapat menghapuskan han dan membentuk propinsi-propinsi atau Prefektur (Haihan chiken) pada 29 Agustus 1871 tanpa menghadapi tantangan militer terhadap perintah-perintahnya. Dihapuskannya sistem han dan ditetapkan sistem daerah administrasi Prefektur (Haihan Chiken) sebagai suatu tindakan untuk menggantikan sistem Han yang tradisional dan memperkenalkan pemerintah lokal yang baru.

Dalam percobaan untuk menghapuskan feodalisme di Jepang, pemerintahan Meiji yang baru yang menggantikan shogun Tokugawa menghapuskan ratusan feodal klan atau han.


Peta Pembagian Wilayah Administratif Jepang (2007)

Para gubernur bekas daimyo itu semuanya ditempatkan di Tokyo dan digantikan oleh gubernur-gubernur baru (fu-chiji dan ken-rei, atau kemudian ken-chiji) dan banyak di antara mereka berasal dari Satsuma dan Choshu. Pada waktu yang sama, jumlah satuan-satuan administratif digabungkan secara besar-besaran, yaitu dari lebih 260 han menjadi 72 ken dan 3 fu (satuan-satuan propinsi yang penting ialah Tokyo, Osaka, dan Kyoto). Penggabungan lebih lanjut terjadi pada tahun 1889 ketika jumlah ken diperkecil menjadi hanya 43 (empat puluh tiga).

sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Restorasi_Meiji
http://id.wikipedia.org/wiki/Zaman_Meiji
http://en.wikipedia.org/wiki/Meiji_Restoration
http://en.wikipedia.org/wiki/Tokugawa_Shogunate
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Ezo
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Ezo
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16234/3/Chapter%20II.pdf

%d bloggers like this: