Posts from the ‘SEJARAH’ Category

NU, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Piagam Jakarta

Sikap para aktivis NU terhadap Piagam Jakarta, kata Andree Feillard, juga terlihat dalam pawai-pawai di Jakarta ketika memperingati 40 tahun hari lahirnya Nahdlatul Ulama

gal593648887

Soekarno menjelang proklamasi kemerdekaan

Oleh: Artawijaya

SUATU hari di awal bulan Juli 1959. Waktu menunjukkan pukul 01.30 dinihari. Telepon di rumah KH. Saifuddin Zuhri berdering. Dari ujung telepon, suara KH. Idham Chalid, menyampaikan kabar penting. Ia meminta kepada KH. Saifuddin Zuhri untuk datang ke rumahnya di Jalan Jogja 51, Jakarta Pusat, dini hari itu juga. “Ada hal penting terkait rencana kedatangan dua orang pejabat,”ujar KH Idham Chalid, dari ujung telepon.

Tak menunggu lama, Kiai Zuhri kemudian bergegas menuju rumah K. Pukul 02.00 lebih sedikit, ia sampai di kediaman tokoh senior Nahdhatul Ulama tersebut. Tak berapa lama, dua orang pejabat penting, yang tak lain adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkata Darat/Menteri Keamanan dan Pertahanan ditemani dengan komandan Corp Polisi Militer (CPM) Letkol R. Rusli datang.

Kedua petinggi militer itu meminta saran kepada dua orang tokoh Nahdhatul Ulama tersebut terkait dengan rencana keberangkatan mereka menemui Presiden Soekarno yang sedang berobat di Jepang. Dari kalangan militer saat itu mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar UUD 1945 diberlakukan kembali lewat Dekrit Presiden. Terkait hal itu, Jenderal Nasution dan Letkol R. Rusli meminta masukan kepada dua tokoh tNU tersebut untuk memberikan apa saja yang akan dimasukkan dalam dekrit.

“Isinya terserah pemerintah, tetapi hendaklah memperhatikan suara-suara golongan Islam dalam Konstituante,” ujar KH. Idham Chalid memberi masukan.

“Apa kongkretnya tuntutan golongan Islam itu?” Tanya Jenderal Nasution.

“Agar Piagam Jakarta diakui kedudukannya sebagai menjiwai UUD 1945,” jawab KH Saifuddin Zuhri menimpali.

“Bagaimana sikap NU apabila presiden menempuh jalan dekrit?” Tanya Jenderal Nasution lagi.

“Kami tidak katakan, itu hak presiden untuk menempuh jalan menyelamatkan negara,” jawab KH Idham Chalid.

Kisah mengenai sikap NU, Jenderal Nasution, dan tentang rencana Dekrit Presiden ini ditulis oleh M. Ali Haidar dalam buku “Nahdhatul Ulama dan Islam Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik.”

Soal keterlibatan Jenderal Nasution dalam menggagas upaya kembali ke UUD 1945 dengan syarat Piagam Jakarta diakui sebagai bagian dan rangkaian kesatuan dari UUD, dan sikap NU yang menerima usulan tersebut dengan syarat Piagam Jakarta diposisikan seperti itu, juga ditulis oleh pengamat NU, Andree Feillard dalam buku ”NU vis-a-vis Negara.”
Andree Feillard menggambarkan sikap NU terhadap Piagam Jakarta ketika itu seperti berikut:

”Pada tahun 1959, NU bersedia kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dengan syarat Piagam Jakarta diakui ”menjiwai” dan ”satu rangkaian” dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Meskipun Pengurus Besar NU merasa puas dengan kompromi ini, namun tidaklah demikian halnya dengan beberapa cabang daerah. PBNU terpaksa menyebarkan edaran yang menjelaskan usaha-usaha mendukung Piagam Jakarta. Dan usaha itu tidak berhenti di situ. Pada tahun 1962, Nahdlatul Ulama meminta pemerintah supaya mengupayakan ”seluruh perundang-undangan organik dari UUD secara otomatis dijiwai oleh Piagam Jakarta. Muktamar itu juga mengusulkan pembentukan Mahkamah Agung Islam. Dalam pandangannya, Piagam Jakarta dasar kehidupan hukum positif negara RI.”

Sikap para aktivis NU terhadap Piagam Jakarta, kata Andree Feillard, juga terlihat dalam pawai-pawai di Jakarta ketika memperingati 40 tahun hari lahirnya Nahdlatul Ulama. Dalam pawai-pawai tersebut, tuntutan untuk mengembalikan Piagam Jakarta sebagai bagian dari UUD 1945 bertebaran dalam spanduk yang dibawa di jalan-jalan.

Pada 22 April 1959, Soekarno yang menganggap sidang konstituante terlalu bertele-tele dan alot. Ia kemudian menyampaikan pidato berjudul “Res Publica, Sekali Lagi Res Publica” di Majelis Konstituante yang meminta para anggota majelis untuk segera kembali kepada UUD 1945, seperti yang dirumuskan pada 18 Agustus 1945.

Kemudian pada 2 Juni 1959 majelis mengadakan pemungutuan suara dalam rangka kembali ke UUD 45, dengan dua pilihan yang diajukan:

Pertama, kembali kepada UUD 1945 seperti dirumuskan pada 18 Agustus 1945. Kedua, kembali pada UUD 1945 dengan memasukkan anak kalimat Piagam Jakarta ke dalamnya.

Voting itu menghasilkan 263 suara setuju kembali ke UUD 1945 seperti dirumuskan tanggal 18 Agustus 1945 dan 203 mendukung UUD 1945 yang di dalamnya berisi tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang mewajibkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Karena pemungutan suara tidak menghasilkan pemenang mutlak, maka Soekarno melakukan langkah drastis dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante dan menetapkan berlakunya UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945, yang ia sebut sebagai rangkaian kesatuan dengan konstitusi.

Dekrit ini dikeluarkan karena perdebatan di Sidang Majelis Konstiuante yang cukup alot dan memakan waktu cukup lama, dari tahun 1956 sampai 1959. Masing-masing kelompok tanpa tedeng aling-aling mengemukakan gagasan-gagasannya. Mohammad Natsir menyebut suasana saat itu dengan istilah masa-masa konfrontasi dalam suasana toleransi. Masing-masing menyampaikan aspirasi untuk mengajukan ideologi yang akan dijadikan dasar dalam bernegara.

Kelompok Islam dimotori oleh M Natsir, Hamka, Kasman Singodimejo, dan lain-lain, serta para tokoh NU, sepakat mengajukan Islam sebagai dasar negara.Kelompok Islam mempersilakan kelompok lain untuk menyampaikan gagasannya secara terbuka, jika memang mereka mempunyai konsep yang jelas soal kenegaraan.

Perdebatan itu akhirnya berujung pada Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Dekrit dirumuskan di Istana Bogor, pada 4 Juli 1959, dan dibacakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Ahad 5 Juli 1959, pukul 17.00 WIB dengan isi sebagai berikut:

DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG
TENTANG
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG

Dengan ini menyatakan dengan khidmat;

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian besar anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya.

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi.

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.
Maka atas dasar-dasar tersebut di atas

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMATERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan utusan-utusan daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara, akan diselenggaerakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1959
Atas nama rakyat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang
Soekarno.

Profesor A Sanusi, seperti dikutip Endang Saifudin Anshari, mengatakan bahwa Piagam Jakarta yang disebut dalam dekrit 5 Juli 1959 adalah kembalinya gentlement agreement dalam rangka persatuan dan perjuangan nasional. Karena itu posisi Piagam Jakarta senapas dengan konstitusi 1945. Sanusi mengatakan kata “menjiwai” dalam dekrit tersebut berarti memberi jiwa. Sedang memberi jiwa berarti memberi kekuatan. Kata “menjiwai” yang kemudian dirangkaikan dengan kata-kata “Suatu rangkaian kesatuan” menunjukan bahwa Piagam Jakarta merupakan satu rangkaian yang tak terpisah dengan UUD 1945.

Profesor Notonagoro, seorang ahli yang banyak melakukan penelitian tentang Pancasila mengatakan, pengakuan tentang Piagam Jakarta dalam dekrit itu berarti pengakuan akan pengaruhnya dalam UUD 1945, tidak hanya pengaruh terhadap pasal 29, pasal yang harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan.

Dengan demikian, perkataan “Ketuhanan” dalam pembukaan UUD 1945 bisa berarti “Ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya”, sehingga atas dasar itu dapat diciptakan perundang-undangan atau peraturan pemerintah lain. Dengan syariat Islam, ketetapan pasal 29 ayat 1 tetap berlaku bagi agama lain untuk mendasarkan aktivitas keagamaanya KH. Saifuddin Zuhri, dalam sebuah peringatan 18 tahun Piagam Jakarta, mengatakan;

“Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka hapuslah segala selisih dan sengketa mengenai kedudukan yang legal daripada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam yang pernah menjadi pengobar dan bebuka Revolusi Nasional kita itu tegas-tegas mempunyai kedudukan dan peranan ketatanegaraan kita sebagai yang menjiwai UUD dan merupakan rangkaian kesatuan dengannya dengan sendirinya mempunyai pengaruh yang nyata terhadap setiap perundang-undangan negara dan kehidupan ideologi seluruh bangsa”

Prof Hazairin mengatakan bahwa Piagam Jakarta yang dikatakan dalam Dekrit 5 Juli 1959 sebagai “menjiwai” dan menjadi “rangkaian kesatuan” bagi UUD 1945 adalah maha penting bagi penafsiran pasal 29 1 UUD 1945, yang tanpa perangkaian tersebut maknanya menjadi kabur dan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan absurd, karena penjelasan yang resmi mengenai pasal tersebut tidak mencukupi, karena desakan waktu.

Penghapusn tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada 18 Agutus 1945 merupakan toleransi dari umat Islam yang menuntut diberlakukannya syariat Islam bagi pemeluknya. Dekrit Soekarno jelas menegaskan soal keberadaan Piagam Jakarta, yang “menjiwai” dan menjadi “rangkaian kesatuan” konstitusi bangsa ini.

Siapa yang menggagas ide untuk kembali ke konstitusi 1945 dan menyebut soal Piagam Jakarta dalam dekrit presiden tersebut? Ide tersebut ternyata datang dari kalangan militer, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, tokoh yang dikenal dekat dengan kalangan Islam. Keterangan soal ini bisa dilihat dalam wawancara Jenderal AH Nasution dalam buku Islam di Mata Para Jenderal. Jenderal Nasution pula, yang pernah mengucapkan secara tegas bahwa, “Dengan hikmah Piagam Jakarta itu pulalah selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

Penulis editor Pustaka Al-Kautar dan Dosen STID Mohammad Natsir Jakarta

http://www.hidayatullah.com

186 Kerajaan Eks-Nusantara Yang Masih Eksis Perlu Payung Hukum

39DSC_0275

Jakarta – Dalam sisi sejarah dan kepemimpinan melayu yang berkarakter, Suhardi Somomeljono, SH membahasnya dengan tajuk: “Merajut Peradaban Melayu Masa Depan dalam Perspektif Budaya Nusantara” . Menurutnya, Kerajaan di Indonesia yang berakhir pada tahun 1525 pada masa Kerajaan Majapahit itu pada episode selanjutnya ketika bangsa Melayu mampu mengalahkan Mongolia.

Dalam perspektif sejarah, kata Suhardi, kejayaan nusantara menembus batas-batas wilayah hingga kawasan ASEAN.  “Bahkan kita katakan pada waktu itu Malaysia sebenarnya  masuk sebagai propinsi-nya kerajaan Majapahit yang dinamai “Semenanjung Melayu”.

“Kini saya berpendapat Malaysia itu juga bangsa melayu sama dengan bangsa Indonesia. Maka dengan pendekatan seni budaya dan pariwisata, sesungguhnya bangsa melayu itu dapat kita rajut, yang rajutan itu sebenarnya berlangsung sejak lama karena bangsa ini sudah disentuh dengan seni budaya melalui lagu-lagu atau nyanyian yang bernuansa melayu,”tegas pengacara ini.

Dikatakan oleh Suhardi, persaudaraan kita bisa menyatu dan saya yakin Malaysia dan Indonesia suatu saat akan menjadi satu “Negara Melayu”. “Hal ini  berangkat dari hati nurani yang paling dalam, sejatinya saya ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah merasa Malaysia itu terasing dengan Indonesia, dan selalu saya katakan,  Malaysia itu saudara kita sesama satu bangsa Melayu,” tandas Suhardi dengan mantap.

Kalau akhir-akhir ini kerap terjadi hal-hal yang diberitakan oleh media, tambahnya, itu hanya efek-efek kecil dari semangat besar bangsa melayu. Tema seminar “Merajut Peradaban Melayu”, sangat penting yang nantinya dapat merekomendasikan hal-hal yang menjadi aspirasi mamsyarakat kita. “Kami menemukan kurang lebih ada 186 kerajaan yang masih eksis. Ini harus menjadi pekerjaan rumah Pusat Kajian Peradaban Melayu (PKPM) untuk melakukan penelitian atau pengkajian selanjutnya,” tandas suhardi.

“Dengan UU Kerajaan eks-Nusantara sebagai asset Negara, maka pengelolaannya diatur pula oleh APBN (Anggaran Perencanaan Belanja Negara) kemudian dihidupkan (dijumenengkan) kembali dalam kerangka pendekatan seni budaya dan pariwisata,”harap Suhardi kepada Senat dan DPR.

Terkait Pusat Kajian Melayu, Suhardi berpendapat lain,  jika nanti ada perubahan besar dalam tubuh bangsa ini tidak mustahil pada suatu saat Malaysia dan Indonesia bisa bersatu seperti menyatunya Jerman Barat dan Jerman Timur. Apalagi kalau ada pemimipin  sehebat Bung Karno yang bisa menyatukan bangsa melayu, saya kira tidak perlu ragu-ragu lagi bahwa kajian melayu ini harus mengarah kesana, tidak sebatas mengkaji soal peradaban, peradaban sudah jelas sebagai heritage.

“Sekarang sudah muncul masyarakat kita yang ingin membangkitkan kembali Majapahit di Jawa Timur dan Sriwijaya di Sumatera, mereka ingin membesarkan bangsa melayu, sebab kalau tidak, maka akan tertindas. Modal kita sudah ada satu bahasa Indonesia berasal dari bahasa melayu maka Indonesia akan maju dan jaya di masa yang akan datang. .

Perihal kepemimpinan saat ini dan masa depan, Suhardi juga merasa prihatin,  menurutnya, regenerasi Presiden di Indonesia saat ini mengalami krisis tokoh, sehingga tokoh-tokoh yang akan berlaga di Capres 2014 rata-rata berumur diatas 60-an tahun. Partai politik tidak mampu menjadikan kader partainya menjadi pemimpin. Krisis kepemimpinan di Indonesia sudah diambang berbahaya.

“Melalui kajian –kajian seperti ini kami berharap muncul kader-kader pemimpin di tanah air. Kita harus cepat antisipasi jangan terlambat sebab orang melayu harus berkembang dan maju dan lebih baik di masa depan”, pungkas pengacara asal Jawa Timur ini. /Sumber: Panitia.

Foto: Dr. Ir. Yetti Rusli, Staf Ahli Menteri Kehutanan dan Suhardi Somomoeljono, SH (Pengacara) saat Menjadi Pembicara pada Seminar Nasional “Merajut Peradaban Melayu Masa Depan dalam Perspektif Baru”, 26 Desember 2012 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta./redaksi

Asosiasi Kerajaan se-Nusantara

Kini ke-186 kerajaan eks-Nusantara yang masih eksis tersebut tergabung ke dalam suatu Asosiasi Kerajaan sebagai berikut :

1. FSKN : Forum Silaturahmi Keraton Nusantara

2. FKIKN : Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara

3. AKKI : Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Indonesia

Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN)

FKSN-11

Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, disingkat dengan FSKN merupakan sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas) yang didirikan melalui Akte Notaris Inne Kusumawati, S.H Nomor 5 Tanggal 24 April 2006, dan terdaftar di Depdagri Nomor 92/D.III.3/VIII/2008. FSKN berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sifat Organisasi ; FSKN merupakan lembaga non profit yang bersifat kekeluargaan yang memiliki perhatian pada bidang adat, tradisi, seni dan budaya masyarakat.

Bentuk Organisasi ; FSKN berbentuk perserikatan dari para Raja, Sultan, Penglingsir dan Pemangku Adat, senusantara yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama sesuai dengan anggaran dasar FSKN. Semua anggota FSKN memiliki kedudukan yang sama dan setara.  FSKN-ACEH merupakan wadah pemersatu keturunan Bangsawan Aceh yang melekat panggilan atau sebutan : Tuanku, Raja, Reje, Teuku, Ampon, Pocut/Cut, atau sebutan lainnya, dan para Ulama/Said/Tokoh/Pakar, untuk berjuang bersama mewujudkan Aceh menjadi Negeri yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Sebagaimana Visi FSKN Aceh yaitu : “Aceh Menuju Negeri yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”.  Dan Misinya : “Terwujudnya Pelestarian Adat, Tradisi, Seni dan Budaya sebagai jati diri bangsa dalam bingkai syariat islam dan bhineka tunggal ika”.

cropped-header-1

Susunan Kepengurusan Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) Periode 2013-2018

Dewan Pembina : Sri Sultan Hamengku Buwono X

Ir.H. Azwar Anas

H. Taufik Thayeb

Dra. G.R.Ay. Koes Moertiyah

H. Andi Oddang

KGPH Abdul Natadiningrat,SE.

Drs. Adji Pangeran Adipati Prabu Anum Surya Adiningrat, M.Si.

Ratu Boki Nita Susanti

Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat, SE.

Ketua Umun    : Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan,SH.

Ketua              : Datuq Sri Adil Freddy Haberham,SE

Ketua              : Andi Kumala Idjo,SH

Ketua              : Tubagus Ismetullah Al-Abbas

Ketua              : Lalu Satria Wangsa,SH

Ketua              : Dr H. Adji Pangeran Hari Gondo Prawiro,MM

Ketua              : Gusti Kanjeng Ratu Ayu Koes Indriyah

Ketua              : Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta SE,Msi

Ketua              : Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro,SE.MM.

Sekretaris Jenderal : Kahrul Zaman SH,MH

Sekretrais               : Dra. R Ay. Hj Yani W Sulistiawati Soekotjo

Sekretaris               : Ir. Muhammad Yunus

Sekretaris               : Hj.Mulyana Isham,SH,MM.

Sekretaris               : I Made Abdi Negara S.Sos

Bendahara Umum   : Datu Pocut Haslinda

Bendahara              : Ratu Raja Arimbi Nurtina, ST

Bendahara              : ST. Yudhi Prayogo SE.MEI

Bendahara              : I Gusti Ngurah Made Arya, SH.

Bendahara              : A.A. Gde Chandra

Bendahara              : Drs. I Made Raka Sedana

BIDANG-BIDANG

Bidang Politik, Hukum dan Advokasi  : Dr. Rustuty Rumagesan, SH.

Datuk Artadi

Pangeran Raja Luqman Zulkaedin

Bidang Organisasi dan Litbang         :  Dr. Tubagus Najib

Adji Mas Amiruddin

Bid. Humas Informasi&komunikasi    : Helmy Baratayudha

Mogan Made Suatha

Bid. Adat, Seni, Tradisi dan Budaya :  Prof. Dr. Muhammad Asdar

Dr. Laode Muhammad Syarif M

Drs. Zaidan B.S.

Bidang Lingkungan Hidup                : Ir. R. Soegiharijanto

Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah

Bidang Hubungan Internasional       : Teuku Rafli Hasbsyah SE. MSi

Drs. Oni Benyamin M Si

KOORDINATOR WILAYAH

Koordinator Wilayah Sulawesi         : Andi Kumala Idjo, SH

Koordinator Wilayah Sumatera        : Datuq Sri Adji Freddy Haberham, SE.

Koordinator Wilayah Kalimantan      : Datu Abdul Hamid

Koordinator Wilayah Jawa               : Gusti Kanjeng Ratu Ayu Koes Indriyah

Koordinator Wilayah Papua              : DR. Hj. Rustuty Rumagesan MBA

Koordinator Wilayah NTB                 : Kahrul Zaman, SH. MH.

Koordinator Wilayah NTT                 : Leopold Nicolas Nisnoni

Koordinator Wilayah Maluku&Ternate: Ir. H. Abdullah Malawat

Koordinator Wilayah Bali                  : A.A. Ngurah Agung Wirabima Wikrama, ST. MSi

http://www.melayutoday.com/

http://nasional.sindonews.com/

http://www.facebook.com/

http://fsknaceh.wordpress.com/

Tsaqafah : Pengaruh Penguasa Tiran dan Pengalaman Hilangnya ’Adab’ di kawasan Asia Tenggara

thumb

Peta penyebaran agama Islam ke kawasan Asia Tenggara (Inet)

Oleh: Ady C. Effendy

TERLEPAS dari citra buruk tentang Islam seperti yang digambarkan dalam media-media Barat, bagi warga Asia Tenggara, bagaimanapun, Islam adalah sebuah agama ilahi yang damai serta memiliki kualitas istimewa untuk mendorong peralihan agama (konversi) besar-besaran masyarakatnya.

Keistimewaan agama Islam ini terbukti dari fakta bahwa orang-orang di kepulauan ini sebelumnya adalah pemeluk agama Buddha atau Hindu, dua agama besar dunia yang memiliki kecenderungan aspek ruhaniah yang cukup ekstrim. Untuk dapat memikat pengikut agama ruhaniah dalam jumlah sedemikian besar agama Islam pastilah memiliki keistimewaan ruhaniah yang jauh lebih indah untuk ditawarkan kepada orang-orang Hindu dan Buddha di kepulauan Nusantara.

Keistimewaan Islam yang tak tertandingi ini bersama dengan tabiat ajarannya yang toleran dan damai telah mendorong konversi besar-besaran di masa lampau ataupun di masa kini, masa dimana umat Islam secara politik tidaklah bearti signifikan dan citra Islam pun terdistorsi hebat.

Terlepas dari daya tarik Islam dalam memikat para pemeluk baru di masa modern ini, bagaimanapun umat Islam pada umumnya telah menderita kehilangan esensi Islam secara akut, yaitu hilangnya Adab. Kata ’adab’ memiliki makna yang beragam tetapi memiliki makna yang terkait erat yang digunakan dalam konteks yang berbeda. Pada zaman sebelum kedatangan Islam (pra-Islam), kata ‘adab’ mengandung makna norma-norma perilaku yang benar yang diwariskan dari nenek moyang seseorang. Di era setelah kedatangan Islam, adab mengadung makna sebagai norma-norma praktis dan etis yang dilaksanakan untuk menata kehidupan secara baik. Adab juga memiliki makna-makna sebagai berikut: tata prilaku (etiket) yang harus diikuti oleh kaum bangsawan selama masa kekhilafahan Abbasiyah, pengasuhan anak yang tepat dan pembinaan moralitas dan perilaku mereka yang baik, atau di bidang ilmiah mengandung makna pengetahuan tentang puisi, bahasa, serta karya-karya sastra, moral dan politik.

Berdasarkan beragam makna dari kata ’adab’ ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa: ’adab’ adalah konsep tentang bagaimana seorang Muslim yang baik harus memahami, menjadi, dan bertindak untuk mencapai suatu tata cara kehidupan ideal hidup seperti yang dikehendaki oleh Islam.

Professor Naquib Al-Attas menyiratkan makna adab sebagai suatu disiplin antara jasad, fikiran, dan jiwa seorang muslim. Disiplin ini, menurut Al Attas, akan dapat memastikan “pengakuan dan kesadaran akan kedudukan seseorang yang sewajarnya dalam interaksinya dengan diri pribadinya, masyarakat dan komunitasnya; serta pengakuan dan kesadaran akan kedudukannya yang tepat dalam hubungannya dengan kemampuan dan potensi fisik, intelektual, dan spiritual  diri pribadinya sendiri…. “

Konsep’ adab’ merupakan fondasi yang sangat mendasar dan inti dari konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam bercita-cita untuk menghasilkan “pribadi-pribadi Muslim yang baik dengan pemahaman mendalam tentang aturan perilaku yang Islami dan pengetahuan yang mendalam serta komitmen yang kuat terhadap keimanan.”

Tujuan pendidikan ini benar-benar sangat berbeda dari yang pendidikan sekuler liberal yang menganggap bahwa tidak ada keharmonisan/keterkaitan apapun antara rohani dan duniawi. Alih-alih menghasilkan seorang yang relijius, santun, dan berprilaku baik, pendidikan sekuler malah bertujuan untuk menciptakan pribadi dengan individualitas penuh dan kebebasan moral yang tidak dibatasi oleh aturan-aturan ilahi apapun. Selain itu, pendidikan sekuler membedakan antara pengetahuan (ilmu) dan moralitas.

Kedatangan kekuatan Eropa pada awal masa penjajahan/kolonial, bagaimanapun, telah secara kuat mempengaruhi jalannya realisasi cita-cita Islam ini.

Perjumpaan Muslim  dengan kekuasaan kolonial ini telah menyebabkan tidak hanya kekalahan militer tetapi juga telah mengakibatkan kerusakan parah pada konsepsi yang sangat mendasar tentang kualitas individu Muslim dan pembentukannya. Proses yang merusak ini dilakukan oleh kekuasaan kolonial terjadi dengan memperkenalkan sistem pendidikan baru bagi penduduk Muslim pribumi. Kebijakan pendidikan masa penjajahan diarahkan untuk mengurangi arti penting pondok pesantren tradisional atau madrasah dan menggantinya dengan sekolah sekuler modern di bawah sistem pendidikan kolonial.

Praktek reformasi pendidikan di Asia Tenggara ini khususnya dan dunia Muslim pada umumnya telah mengakibatkan munculnya kelompok Muslim yang ’lalai’ yang pada gilirannya nanti menjadi tantangan besar untuk penerapan ajaran-ajaran Islam. Kondisi di masa lalu tersebut telah menempatkan kaum Muslim ke dalam situasi saat ini yang diwarnai oleh berbagai kelemahan, keterbelakangan dan kekalahan di hampir semua lapangan kehidupan bahkan dalam hal akidah.

Pengalaman Sejarah Hilangnya Adab

Islam telah masuk ke Asia Tenggara semenjak awal abad ke-7 M, abad ke-10 M atau ke-13 M – menurut para sejarawan lainnya, ketika para pedagang berkebangsaan Arab, Persia, dan India membawa keyakinan Islam untuk masyarakat asli nusantara. Para pedagang ini banyak dipengaruhi oleh ilmu tasawuf dan mendirikan jaringan bisnis mereka di sana, menikah dengan wanita dari penduduk asli dan membangun keluarga menurut hukum Islam. Sebagian besar penduduk asli menemukan bahwa Islam memiliki lebih banyak hal yang ditawarkan kepada mereka daripada Buddhisme atau Hindu. Ajaran Sufi dalam Islam dirasakan sangatlah menarik bagi para mantan umat Buddha atau Hindu yang mewarisi kecenderungan ruhaniah yang kuat dari kedua agama India itu. Selain itu, Islam juga mengajarkan konsep-konsep dalam interaksi sosial yang menunjukkan bahwa insan manusia berkedudukan sama di hadapan Allah SWT dan mereka hanya berbeda satu sama lain berdasarkan pada tingkat kesalehan atau umum disebut sebagai taqwa.

Kecenderungan tabiat Islam yang merakyat telah menantang sistem kasta yang sangat kaku yang ditawarkan oleh agama-agama sebelumnya, khususnya Hindu. Tidak adanya diskriminasi telah membuka secara luas kesempatan bagi para Muslim yang baru untuk berpartisipasi dalam tanggung jawab dan mendapatkan penghargaan dari pemerintah setempat. Selain itu, tersebarluasnya lembaga pendidikan tradisional yang disebut pondok pesantren, yaitu pesantren klasik yang didirikan oleh para ulama Islam traditional telah berhasil melatih siswa setempat dalam keilmuan Islam klasik. Para siswa ini, pada gilirannya, menyebarkan dakwah ke desa-desa setempat guna memperkenalkan dan menyebarkan firman Allah kepada sebagian besar masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha di kawasan sekitar. Karena tasawuf dan madrasah tradisional tersebut, keyakinan atau iman yang baru ini menyebar secara cepat di antara populasi pengikut Hindu dan Buddha yang sudah mapan, yang secara bertahap mendorong konversi (perpindahan agama) beberapa penguasa setempat dan berdirinya sejumlah kerajaan Islam. Semua kerajaan Islam pada periode tersebut berasal dari penduduk pribumi. Oleh karena itu, penduduk tidak pernah memiliki persepsi bahwa mereka menjadi jajahan kekuatan asing Islam. Model kegiatan dakwah Islam yang lebih berupa gerakan pendidikan akar rumput juga telah menjamin dampak abadi dari dakwah Islam di Nusantara.

Adalah dibawah keadaan demikian ini, Muslim Asia Tenggara menegaskan kehadiran mereka dan menjalani kehidupan mereka yang harmonis di bawah kesultanan Islam yang berkuasa di kawasan-kawasan tertentu.

Persaingan politik di antara para penguasa Muslim, tentulah tidak bisa diabaikan, juga telah terjadi selama era tersebut. Persaingan ini, bagaimanapun, tidaklah sampai merusak Islam dan warisan tradisinya karena adanya ketaatan penguasa secara umum terhadap Syariah, penghormatan yang tinggi terhadap ulama dan warisan tradisi Islam oleh para elit yang berkuasa.

Islam dan tradisinya dilestarikan baik oleh sultan atau faksi oposisi yang menantang sultan, bahkan janji untuk melaksanakan pelestarian ajaran dan tradisi Islam secara lebih baik telah menjadi faktor pembenaran utama oleh setiap faksi oposisi untuk merebut kekuasaan politik dan memperoleh dukungan besar dari kaum muslimin.

Dalam keadaan demikian, hubungan yang harmonis antara kekuasaan dan agama berkembang melalui hubungan antara ulama dan sultan. Kesultanan dan pusat pemerintahan didirikan oleh penguasa Muslim yang mencari restu ulama untuk mendapatkan legitimasi mereka sementara pada waktu yang sama sang penguasa mendelegasikan kekuasaan kehakiman untuk ulama yang akan mendasarkan segala putusan peradilan berdasarkan hukum Islam (syariah). Berdasarkan pola hubungan ini di dalam kesultanan Islam, para ulama mampu mengoptimalkan peran mereka sebagai pendidik dan pada saat yang sama sebagai hakim Islam (qadi) dan penasihat hukum Islam (mufti) bagi sultan. Namun demikian, peranan tersebut berubah setelah penghancuran lembaga peradilan Islam oleh kekuatan kolonial seperti yang akan dijabarkan pada halaman selanjutnya.

Namun, kondisi harmonis ini berubah sepenuhnya setelah kedatangan kekuasaan kolonial Barat di kawasan Asia Tenggara selama abad ke-16 masehi.

Sebuah rentetan kekuatan kolonial Eropa mulai menduduki wilayah ini dimulai dari para penjajah Portugis, kemudian Spanyol, Belanda, dan Inggris yang menjelajahi wilayah yang diperintah oleh kesultanan Muslim dan kerajaan Hindu-Buddha.

Wilayah ini berhasil dikendalikan baik secara politik, militer dan ekonomi oleh kekuatan kolonial tersebut sampai pertengahan abad ke-20, terlepas dari kegagalan besar dalam penyebaran iman Kristen kepada penduduk asli di bumi Melayu – Indonesia yang secara bertahap masuk kedalam Islam bahkan di sepanjang periode penjajahan yang cukup lama.

Upaya kegagalan kristenisasi di dunia Melayu – Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa alasan utama yang mencakup ketidakmampuan kekristenan secara umum untuk mengakomodasi tradisi lokal, kemauan penjajah asing untuk bekerja sama dengan para sultan Islam meskipun harus mengorbankan kerja-kerja misionaris dan kristenisasi mereka, kurangnya kemahiran dan penguasaan bahasa setempat, kekurangan pendeta untuk membina mereka yang masuk agama Kristen sehingga menyebabkan banyak dari mereka yang kembali ke agama mereka sebelumnya, dan terakhir adalah kurangnya dukungan politik dari induk kerajaan kolonial di Eropa.

Pendudukan oleh kekuatan asing Barat bahkan dianggap sebagai salah satu factor yang mendorong konversi massal kedalam agama Islam karena penguasa pribumi merasa Islam merupakan kekuatan penyeimbang alami terhadap agama Kristen yang datang bersama dengan penjajahan/kolonisasi. Namun demikian, kegiatan misionaris Kristen berjalan sangat sukses di wilayah utara Filipina diantaranya disebabkan karena adanya komitmen yang kuat dari kerajaan Spanyol di Eropa untuk menyebarkan pesan dari Alkitab melalui kristenisasi besar-besaran.

Pada tahun 1565, angkatan laut Spanyol yang datang dari Meksiko memasuki tanah Filipina (yang dinamai sesuai nama Raja Philip II dari Spanyol). Kekuasaan kolonial akhirnya berhasil menggulingkan Sultan Muslim Manila pada tahun 1571 dan mengalihkan otoritas kekuasaan dibawah kerajaan Spanyol. Dibawah kekuasaan kolonial Spanyol, kristenisasi terhadap penduduk asli kepulauan Filipina adalah kebijakan utama yang harus dilaksanakan. Menggunakan Gereja sebagai media administrasi pemerintahan di wilayah ini, kekuasaan kolonial Spanyol berhasil memasukkan penduduk asli ke dalam agama Kristen. Selain Kristenisasi oleh penguasa Spanyol, setelah proses kemerdekaan Filipina dari Spanyol yang didukung oleh Amerika Serikat, kondisi Muslim Moro dari kepulauan Filipina selatan bahkan memburuk. Kebijakan yang diterapkan pada masyarakat Muslim setempat sangatlah merusak budaya tradisional serta struktur sosial yang ada. Kebijakan ini meliputi: pendirian sekolah baru di mana kurikulum baru yang non-Islami diberikan, pembentukan pemerintah provinsi baru yang dipimpin oleh seorang Gubernur yang diangkat dari Manila, yang otoritasnya benar-benar melangkahi kekuasaan para sultan, dan para datuk yang bersifat tradisional; dan penggantian syariah dengan sistem hukum yang baru. Transformasi besar masyarakat Muslim dan warisan tradisinya oleh penguasa kolonial ini, yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah nasional Filipina telah menyebabkan kebencian yang mendalam di hati umat Islam pribumi yang menyingkir ke wilayah selatan. Ini juga merupakan alasan utama perlawanan yang berkelanjutan melawan pemerintah pusat di Filipina.

Belanda memulai penjajahan di Asia Tenggara dibalik topeng samara sebuah perusahaan perdagangan yang disebut Perusahaan Dagang Belanda di Hindia Timur (VOC) yang didirikan pada tahun 1602.

Selama periode panjang penjajahan, Belanda berhasil mengubah fitur-fitur Islam diwilayah ini. Hal ini dilakukan terutama melalui program-program pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan pegawai sipil yang patuh dan setia kepada kekuasaan kolonial Belanda, serta yang bantuannya terhadap pemerintah kolonial sangatlah penting bagi keberlangsungan penjajahan. Penyokong kekuasaan kolonial Belanda ini umumnya direkrut dari orang-orang berkelas tinggi di wilayah setempat atau bahkan juga kalangan yang memerintah. Mereka dididik di sekolah-sekolah yang didirikan oleh kekuasaan kolonial dimana mereka belajar bahasa asing, sejarah, budaya dan peradaban kekuasaan kolonial. Siswa-siswa yang cukup cerdas akan dikirim ke kota-kota besar atau ibukota kekuatan kolonial untuk belajar di tingkat universitas dalam berbagai mata pelajaran, terutama dalam bidang sosial politik. Hal ini dianggap sebagai investasi jangka panjang oleh kekuatan kolonial untuk melayani kepentingan kolonial mereka karena para mahasiswa tersebut akan kembali ke tanah air dan menjadi para elit penguasa baru yang melayani penjajah mereka.

Para ulama Islam tradisional setempat, di sisi lain, mengerahkan upaya mereka untuk melestarikan pembelajaran Islam tradisional melalui sekolah sederhana yang disebut pesantren di mana murid setempat diajarkan ilmu-ilmu Islam tradisional. Meskipun memiliki sumber daya minimal, lembaga tradisional ini memperoleh penerimaan luas di antara masyarakat setempat khususnya di tanah Jawa, dan mampu membangun jaringan otoritas tradisional yang kuat, yang jauh dari jangkauan kekuasaan kolonial serta negara pasca-kolonial. Lembaga tradisional pesantren jelas menawarkan visi lain dalam cara membangun potensi manusia yang menentang tujuan inti lembaga pendidikan kolonial modern yang cenderung untuk membangun ‘peralatan’ manusia untuk ’pabrik’ kolonial daripada individu yang mandiri dan bebas.

Dua visi yang saling bersaing, sekolah Islam tradisional dan institusi pendidikan modern, benar-benar telah menciptakan lahan pertarungan antara para pendukung masing-masing visi. Meski tidak memiliki sumber daya yang melimpah, para pendukung pendidikan tradisional berhasil dalam membangun otoritas informal yang kuat atas penduduk asli serta menantang dan membatasi efektivitas otoritas resmi yang dimiliki oleh kekuasaan kolonial serta para pewarisnya didalam negara pasca-kolonial kemudian hari.

Kewenangan (otoritas) informal para ulama begitu kuat sehingga dapat dipergunakan untuk memobilisasi pengikut mereka dalam peperangan anti-penjajahan yang berulang kali terjadi dengan pasukan asing yang menindas tersebut. Di sisi lain, bagaimanapun juga, lembaga sosialpolitik baru yang diperkenalkan di tengah-tengah wilayah yang dijajah juga berhasil mengurangi peran ulama yang sebelumnya jauh lebih luas, bukan semata-mata sebagai pendidik, tetapi juga mencakup peran mereka sebagai mufti dan hakim. Kemustahilan ulama Islam tradisional untuk melaksanakan peran mereka dalam aspek hukum jelas terlihat oleh kenyataan bahwa hal pertama yang dilakukan kekuasaan kolonial ketika mulai menduduki negeri-negeri Muslim adalah menghancurkan kesultanan Islam, juga memutus pola kerjasama antara sultan Muslim dan ulama Islam, dan penerapan Hukum Islam (Syariah) itu sendiri.

Selama era pasca-kolonial, para ulama tradisional diberikan peranan parsial dalam pengadilan Islam yakni hanya memutus kasus di bidang persoalan pribadi Muslim (al ahwal-alshakhsiya). Hal ini, tentu saja, merupakan konsekuensi yang jelas dari negara paska-penjajahan yang hanya mewarisi sistem sekuler kolonial.

Kondisi selama penjajahan tanah Melayu oleh kekuatan kolonial Inggris agak berbeda dari pengalaman Indonesia dan Filipina. Inggris berupaya untuk menggunakan kebijakan ’lunak’ dengan campur tangan terbatas terhadap adat istiadat setempat dan agama. Kebijakan ini telah mendukung penguatan tradisi Islam serta budaya Melayu di kalangan masyarakat Melayu, khususnya di negara-negara yang lebih miskin, seperti Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan di utara dan Johor di Selatan. Politik kerjasama antara sultan-sultan Melayu dan kekuasaan kolonial Inggris telah terbukti secara efektif meningkatkan kekuatan politik sultan Melayu, menyebarkan wacana politik Islam, serta melestarikan tradisi Islam di tanah Melayu paska kemerdekaan. Keuntungan ini tidak dinikmati oleh kaum muslimin dari kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia dan Filipina, di mana pencabutan tradisi Islam dari rakyat dan pembentukan kelas elit penguasa sekuler telah berhasil meminggirkan wacana politik Islam di ruang publik.

Gambaran sejarah pertemuan antara kekuatan kolonial dengan lembaga-lembaga Islam tradisional dan pesantren di kepulauan Muslim Asia Tenggara menunjukkan dengan jelas bagaimana berbagai peristiwa ini telah menyebabkan munculnya jenis Muslim baru yang dididik berdasarkan sistem pendidikan kolonial. Pendidikan kolonial berhasil menyangkal dari para Muslim ini hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan iman dan tradisi mereka. Dampak transformasi pendidikan ini terhadap pemahaman, pandangan hidup, dan praktek-praktek keimanan umat Islam sangatlah besar dan menyentuh berbagai aspek kehidupan mereka. Pada akhirnya, hal ini menyebabkan transformasi menyeluruh dari peran sosial politik dan agama Islam di kawasan ini. Jika sebelum era kolonial, Islam adalah wacana utama dalam perjuangan politik serta kehidupan sosial budaya Muslim di kawasan ini, selanjutnya sekularisme telah berhasil mengambil alih peran Islam dan mengubah masyarakat Muslim menjadi masyarakat yang lebih secular dan berorientasi duniawi daripada sebelumnya.

Fenomena ini digambarkan secara sempurna oleh Al-Attas sebagai peristiwa hilangnya adab, yaitu hilangnya disiplin tubuh, pikiran, dan jiwa. Hilangnya disiplin diri dimulai oleh kekuasaan kolonial melalui pengenalan pendidikan sekuler baru sebagai alternatif pendidikan Islam tradisional untuk memutus mata rantai generasi Islam yang telah menyerap pandangan hidup Islami. Selain keunggulan budaya ini, kekuasaan kolonial berusaha membangun kelas baru pegawai sipil untuk membantu administrasi atau pemerintahan koloni-koloni mereka. Dalam periode pasca-kolonial, kelas pegawai sipil yang pernah dididik di bawah sistem pendidikan kolonial ini berubah menjadi pemimpin nasional yang baru memiliki agenda baru untuk mendirikan negara sekuler sebagai pewaris kekuasaan kolonial.

Adalah melalui pendidikan kolonial ini, kekuasaan kolonial menciptakan Muslim yang ’lalai’, yang telah dirampas dari hak-hak mereka untuk mempelajari pengetahuan, disiplin, dan pandangan dunia berdasarkan agama mereka. Pendidikan kolonial, pada kenyataannya, memperkenalkan dan menanamkan secara halus pandangan dunia sekuler ke dalam pikiran generasi Muslim baru. Hasil dari pendidikan kolonial ini adalah Muslim yang ’lalai’ yang tidak memahami tuntutan agama mereka agar menjadi Muslim yang baik. Pewaris-pewaris negara baru sesungguhnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin umat Islam karena mereka tidak memiliki standar moral, intelektual dan spiritual yang tinggi untuk melayani masyarakat Muslim.

Akibatnya, mereka berkompromi terutama dengan kekuatan neo-imperialis asing yang berusaha untuk menjajah negara-negara baru ini melalui aspek sosioekonomi dan politik meskipun tidak secara militer seperti yang terjadi sebelumnya. Terkait urusan dalam negeri, para pemimpin ini cenderung mengkorupsi dana publik dan mendukung kebijakan-kebijakan dan hukum yang bertentangan dengan moralitas publik, atau terhadap ajaran Islam pada umumnya, belum lagi syariah itu sendiri yang telah benar-benar dibatalkan. Inilah kondisi dunia Islam yang ada saat ini. Negara-negara modern dengan mayoritas Muslim dan para pemimpin Muslim telah dikategorikan sejak kemerdekaan mereka sebagai negara gagal dengan tingkat korupsi yang tinggi, tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan, dan angka statistik kriminal yang tinggi, serta diperintah oleh rezim yang diktator. Kondisi ini akan tetap tidak berubah kecuali umat Islam kembali kepada disiplin diri mereka seperti yang dilakukan para pendahulu mereka di masa lalu. Sebagai kesimpulan, situasi kontemporer di mana dunia Islam menemukan dirinya hari ini adalah mustahil dirubah, kecuali bila kaum Muslim berusaha untuk memecahkan masalah inti yang diderita oleh individu Muslim yaitu masalah akut hilangnya disiplin diri atau ‘adab’.*

*Penulis adalah Mahasiswa S2 MA Contemporary Muslim Thought and Societies Qatar Faculty of Islamic Studies Hamad Bin Khalifa University

Mencari Asal-Usul Maulid Nabi Muhammad SAW

thumb

Ilustrasi (Inet)

Oleh : Alwi Alatas

1. SHALAHUDDIN AL-AYYUBI DAN MAULID NABI

SECARA bahasa maulid Nabi bermakna waktu kelahiran. atau tempat kelahiran, Nabi (shallallahu alaihi wasallam). Secara istilah, maulid Nabi biasanya dimaknai sebagai perayaan yang berkaitan dengan waktu kelahiran Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awwal. Perayaan maulid telah menjadi bagian dari kehidupan keagamaan masyarakat Muslim di dunia sekarang ini. Bahkan tanggal 12 Rabiul Awwal merupakan hari libur di banyak negeri Muslim. Kapankan sebenarnya perayaan maulid pertama kali muncul dalam sejarah Islam?

Pada masa-masa sebelum ini kita sering mendengar bahwa peringatan maulid muncul pertama kali pada zaman Shalahuddin al-Ayyubi (w. 1193).  Shalahuddin dikatakan mengadakan kompetisi atau anjuran untuk melaksanakan perayaan maulid demi membangkitkan semangat jihad kaum Muslimin pada masa itu dalam menghadapi tentara salib. Namun sejauh yang penulis ketahui, kisah ini sama sekali tidak memiliki rujukan.

Tidak ada satu pun penulis sejarah Shalahuddin dan Perang Salib yang hidup sejaman dengannya yang menyebutkan tentang hal ini. Jika Shalahuddin memang menjadikan maulid sebagai bagian dari
perjuangannya, tentu buku-buku sejarah pada Secara bahasa maulid Nabi bermakna waktu kelahiran. atau tempat kelahiran, Nabi (shallallahu alaihi wasallam). Secara istilah, maulid Nabi biasanya dimaknai sebagai perayaan yang berkaitan dengan waktu kelahiran Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awwal. Perayaan maulid telah menjadi bagian dari kehidupan masa itu akan menyebutkan tentang hal itu walaupun sedikit.

Syair Salib

Selain pendapat di atas, ada juga sebagian kaum Muslimin yang menentang maulid, begitu pula beberapa sejarawan Barat, yang mengatakan bahwa perayaan ini bersumber dari Dinasti Fatimiyah (909-1171) yang berpaham Syiah Ismailiyah.

Dinasti inilah yang pertama kali mengadakan perayaan maulid Nabi, serta maulid Ali dan beberapa maulid keluarga Nabi lainnya. Bahkan ada artikel yang begitu bersemangat mengkritik maulid menyebutkan bahwa maulid “berasal dari kaum bathiniyyah (maksudnya Dinasti Fatimiyah, pen.) yang memiliki dasar-dasar akidah Majusi dan Yahudi yang menghidupkan syiar-syiar kaum salib.”

Terlepas dari perbedaan dan permusuhannya dengan Ahlu Sunnah, Dinasti Fatimiyah pada masa itu juga berperang menghadapi kaum salib. Jadi, menyebut dinasti Fatimiyah atau perayaan maulid sebagai “menghidupkan syiar-syiar kaum Salib” merupakan tuduhan yang terlalu jauh dan mengada-ada.

Beberapa buku sejarah memang menyebutkan bahwa Dinasti Fatimiyah mengadakan perayaan maulid Nabi. Perlu diketahui sebelumnya bahwa pemerintahan Fatimiyah berdiri pada tahun 909 M di Tunisia, memindahkan pusat kekuasaannya ke Kairo, Mesir, enam dekade kemudian, dan runtuh pada tahun 1171, dua tahun setelah masuknya Shalahuddin ke Mesir. Adanya perayaan maulid oleh Dinasti Fatimiyah disebutkan antara lain oleh dua orang sejarawan dan ilmuwan pada masa Dinasti Mamluk, beberapa abad setelah masa hidup Shalahuddin dan terjadinya Perang Salib. Kedua sejarawan yang sama-sama memiliki nama Ahmad bin Ali itu dalah al-Qalqashandi (w. 1418) dan al-Makrizi (w. 1442). Menurut Nico Kaptein dalam disertasinya yang dibukukan, Muhammad’s Birthday Festival (1193: 7-19), kedua sejarawan ini merujuk pada tulisan para
sejarawan sebelumnya yang mengalami jaman Fatimiyah, terutama Ibn Ma’mun (w. 1192) dan Ibn al-Tuwayr (w. 1220).

Al-Qalqashandi menyebutkan tentang perayaan maulid Nabi oleh Dinasti Fatimiyah secara ringkas dalam kitab Subh al-A’sya jilid III (1914: 502-3). Perayaan itu dilakukan pada tanggal 12 Rabiul Awwal, dipimpin oleh Khalifah Fatimiyah dan dihadiri oleh para pembesar kerajaan seperti Qadhi al-Qudhat, Da’i al-Du’at, dan para pembesar kota Kairo dan Mesir. Hidangan disediakan untuk yang hadir dan jalur ke istana ditutup dari orang-orang yang lewat di dekat tempat itu. Setelah semua berkumpul, orang kepercayaan khalifah memberi tanda dan acara pun dimulai dengan khutbah dari penceramah – dalam sumber lain disebutkan bahwa acara dibuka dengan pembacaan al-Qur’an dan diikuti dengan khutbah oleh tiga penceramah berturut-turut (Kaptein, 1993: 13-5). Setelah khutbah selesai, acara diakhiri dan orang-orang pun kembali ke  rumah masing-masing. Hal yang sama juga berlaku pada perayaan maulid Ali bin Abi Thalib ra, maulid Fatimah, maulid Hasan dan Hussain ra, dan maulid khalifah sendiri.

Sebagaimana disebutkan dalam Encyclopaedia of Islam jilid 6 (1991: 895) dan juga buku Kaptein (1993: 9-10), al-Maqrizi (saya tidak merujuk langsung dari kitab beliau) juga menjelaskan hal yang kurang lebih sama. Salah satu perayaan maulid itu diadakan pada tahun 517 H (1123 M). Sebelum itu tentunya sudah ada perayaan maulid juga, tetapi buku-buku sejarah tidak menyebutkan sejak tahun berapa perayaan ini mulai dilakukan.

Kaptein (1993: 28-9) berpendapat perayaan maulid yang berlaku di dunia Sunni merupakan kelanjutan dari perayaan maulid Fatimiyah ini. Ia juga percaya bahwa saat terjadi pergantian kekuasaan dari Dinasti Fatimiyah kepada Shalahuddin, perayaan maulid Nabi tetap berlangsung di tengah masyarakat Mesir. Hanya maulid selain maulid Nabi yang dihapuskan oleh pemerintahan Shalahuddin, sementara maulid Nabi tetap diizinkan berjalan. Namun pendapat Kaptein ini lebih bersifat dugaan dan penafsiran atas teks yang tidak sepenuhnya bisa dijadikan pegangan.

Ada beberapa alasan untuk memilih pendapat yang sebaliknya.

Pertama, sebagaimana digambarkan dalam sumber-sumber yang ada, maulid Fatimiyah ini merupakan maulid yang bersifat elit. Ia dilaksanakan oleh istana dan dihadiri oleh pembesar kerajaan dan tokoh-tokoh masyarakat. Tidak ada informasi yang menyebutkan bahwa perayaan ini bersifat populer dan dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat Mesir ketika itu, baik Sunni maupun Syiah. Perayaan maulid Fatimiyah ini sempat dihentikan oleh wazir Fatimiyah yang bernama al-Afdal yang memerintah pada tahun 1094-1122. Belakangan khalifah mengupayakannya lagi atas usulan beberapa pembesar di sekitarnya (Kaptein, 1993: 24-5). Kisah tentang konflik ini hanya berkisar di sekitar istana. Tidak ada informasi tentang apa yang terjadi di masyarakat Mesir terkait pelarangan tersebut.

Kedua, sejauh ini kita juga tidak menemukan sumber-sumber sejarah yang ada menceritakan tradisi perayaan maulid di tengah masyarakat Syiah Ismailiyah pada masa itu. Masyarakat Syiah ketika itu bukan hanya tinggal di Mesir, tetapi juga di Suriah, Irak, dan Yaman (lihat misalnya The Chronicle of Ibn al-Athir/ Tarikh Ibn al-Athir).

Ketiga, dalam perjalanan hajinya ke Makkah melalui Mesir pada tahun 1183, Ibn Jubair (2001: 31-68) sama sekali tidak menyebutkan adanya kebiasaan maulid di Mesir.

Saat itu sudah dua belas tahun sejak runtuhnya Dinasti Fatimiyah dan Mesir telah diperintah oleh Shalahuddin. Pada bulan Rabiul Awwal tahun itu, Ibn Jubair (w. 1217) masih belum menyeberang dari Mesir menuju Jeddah. Jika kebiasaan maulid di Mesir merupakan kebiasaan yang populer di tengah masyarakat sejak masa Fatimiyah, dan kemudian bersambung pada masa Shalahuddin, rasanya kecil kemungkinan hal ini akan terlewat dari pengamatan Ibn Jubair untuk kemudian ia tuangkan di dalam buku perjalanannya (The Travels of Ibn Jubayr/ Rihla). Sementara, Ibn Jubair jelas-jelas menyebutkan adanya peringatan maulid di Makkah sebagaimana akan disebutkan nanti.

* Penulis adalah kandidat doktor bidang sejarah di IIUM Malaysia

http://www.hidayatullah.com/

Kajian Sejarah : Hasan al Banna, Ikhwanul Muslimin dan Nasionalisme

Oleh: Nuim Hidayat

imam_shahid_hasan_al_banna01_320

IDE nasionalisme menjadi perdebatan yang menarik beberapa gerakan Islam. Mereka yang ‘menentangnya’ menjelaskan bahwa menjelang atau setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki 1924, Barat meluncurkan ide-ide nasionalisme atau kesukuan.  Ide nasionalisme dianggap menghalangi pembentukan Khilafah Islamiyah.

Barat berhasil dan kini negeri-negeri  Islam telah terpecah-pecah menjadi negeri yang ‘mandiri’. Meski demikian, kebanyakan kaum Muslim di negeri-negeri berbeda tetap punya perasaan sama bila kaum Muslim di luar negerinya dizalimi.  Masing-masing organisasi Islam kini kebanyakan ingin menjayakan negerinya dan menjadikan negerinya Islami. Mereka menerima ide nasionalisme yang tidak bertentangan dengan Islam. Di antaranya : Muhammadiyah, NU, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Al Iryad, partai-partai Islam dan lain-lain.

Yang menarik adalah mengamati pendapat tokoh Al Ikhwan al Muslimun (Ikhwan) –pergerakan Islam ‘terbesar’ di dunia- Hasan al Banna tentang nasionalisme. Sebelum kita membahas pendapat Hasan al Banna tentang nasionalisme, kita melihat sekilas  biografi tokoh besar pergerakan Islam ini yang ‘menakjubkan’.

Hasan al Banna lahir di desa Mahmudiyah, Mesir 1906. Umur 14 tahun hafal al-Qur’an dan sejak kecil sampai dengan remaja, ia dididik dengan pendidikan Islam yang benar. Ia wafat syahid diberondong senapan, di mobilnya,  oleh tentara Raja Fuad (penguasa Mesir), pada 12 Februari 1949.  Ia adalah tokoh pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin.  Karya-karyanya, meskipun sedikit, karena ia wafat ketika muda, menjadi referensi kader-kader ikhwan sampai kini.  Ia adalah seorang ulama besar, mujtahid dan mujahid.  Ceramah-ceramahnya yang menyentuh dan menarik tiap Selasa di Mesir, diikuti ribuan ulama dan kaum awam. Karya-karyanya antara lain: Mudzakkirat ad Da’wah wad Daiyyah, Majmuah Rasail, dll.

Al-Banna dan Ikhwanul Muslimin

Pendiri Ikhwan adalah Hasan al-Banna (1906-1949), seorang Ulama, kelahiran Buhairah, Mesir. Al-Banna dengan pemikiran-pemikiran besarnya, telah mampu merumuskan Islam, sehingga secara dapat dipahami mulai dari Muslim intelektual sampai Muslim yang awam.

Gerakan Ikhwanul Muslimin dimulai dari kota Ismailiyah Mesir.  Yaitu ketika enam orang tokoh Ismailiyah datang ke al-Banna—setelah  banyak mendengar ketokohan dan ceramah-ceramah al-Banna yang menarik dan mendalam—mengusulkan pembentukan sebuah organisasi Islam.  Keenam tokoh itu adalah : Hafidh Abdul Hamid, Ahmad a-Kushari, Fuad Ibrahim, Abdur Rahman Hasbullah, Ismail Izz, dan Zaki al-Maghribi).  Di antara tokoh yang datang itu bertanya ke al-Banna, “Nama apa yang cocok untuk jamaah kita Tuan? Apakah kita membentuk yayasan, perkumpulan, aliran tarekat atau satu persatuan agar gerakan kita menjadi satu badan resmi?” Al-Banna menjawab, “Kita tidak akan membentuk ini dan itu, dan kita tidak terlalu berkepentingan dengan persoalan resmi atau tidak. Kita adalah bersaudara dalam mengabdi kepada Islam.  Oleh karena itu, saya namakan perkumpulan kita ini Persaudaraan Islam atau Ikhwanul Muslimin.” Kejadian itu berlangsung sekitar Maret 1928. (Abdul Halim Mahmud, Ikhwanul Muslimin Konsep Gerakan Terpadu Jilid I (Jakarta: Gema Insani Press, Juli 1997), hal. 25-29.  Lihat juga Muhammad Sayyid al-Wakil, Pergerakan Islam Terbesar Abad ke-14 H (Jakarta: As-Syaamil Press, 2001). hal. 50-51.)

Empat tahun kemudian, sekitar Oktober 1932, al-Banna dipindahtugaskan sebagai guru ke sekolah Abbas pertama di Kairo, tepatnya di kawasan Sabtiah.  Perpindahan itu menyebabkan pengikut dan aktivitas Ikhwan justru makin cepat berkembang.  Di Kairo ia tinggal di sebuah gedung kampung Nafi’ no. 24, Srujiah.  Gedung tersebut sekaligus digunakan untuk markas umum Ikhwanul Muslimin dan al-Banna tinggal di tingkat atas gedung tersebut.

Ceramah-ceramah dan kegesitan al-Banna dan kawan-kawannya dalam menyebarkan dakwah, menjadikan dakwah Ikhwan dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Kairo.  Saat itu Ikhwan telah membuka cabang lebih dari 50 di kota besar dan kecil serta pedesaan di Mesir.  Al-Banna sendiri, tiap hari tidak kenal lelah menggiatkan dan memonitor kegiatan Ikhwan.  Tokoh Ikhwan, Abdul Halim  Mahmud menceritakan;

“Anda akan melihat ia senantiasa mengunjungi kantor pusat gerakan yang dipimpinnya dini hari untuk meninggalkan beberapa catatan yang berhubungan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan sebelum pergi ke tempat kerjanya.  Kemudian sebelum pulang ke rumahnya setelah kerja, ia kembali mengunjungi kantor pusat.  Kemudian di malam hari, ia kembali lagi memberikan ceramah dan pelajaran kepada para pengunjung dan anggota jamaah.”

Yang menjadikan Ikhwan banyak mendapatkan simpati antara lain karena kepribadian dan kepandaian al-Banna dalam melakukan pendekatan dakwah dan “kebernasan” isi dakwah-dakwahnya.  Tokoh Ikhwan, Isa Asyur menceritakan tentang perhatian masyarakat terhadap ceramah al-Banna tiap Selasa di Kairo,

“Hari Selasa ini adalah hari-hari yang tersaksikan.  Ribuan orang berkumpul dari berbagai penjuru Kairo, Iskandaria, sampai Aswan, bahkan dari luar Mesir.  Mereka semua ingin mendengar Hasan al- Banna. Kemudian ia naik ke mimbar dengan jubah dan sorban putihnya, lalu sejenak memandangi segenap hadirin, sebelum kemudian suara itu mengaung dengan kekuatan jiwa yang penuh dan kalimat-kalimat memukau yang segera merasuk ke dalam hati para pendengar. Suara itu tidak bertumpu pada retorika, juga tidak membakar emosi dengan teriakan.  Suara itu sepenuhnya bertumpu pada kebenaran, membangun semangat dengan meyakinkan akal, menggelorakan jiwa dengan makna bukan dengan sekadar kata-kata, dengan ketenangan bukan dengan provokasi dan dengan hujjah bukan dengan hasutan.  Sehingga setiap orang yang pernah mendengarnya sekali, pasti akan terus mengikuti ceramah-ceramah itu secara rutin betapapun kesibukan dan hambatannya.” [Ahmad Isa Asyur, Ceramah-ceramah Hasan al-Banna, Era Intermedia, Juni 2000, tanpa nomor halaman (pengantar)].

Masa hidup al-Banna tidak lama, yaitu hanya 43 tahun.  Ia dibunuh pada 12 Februari 1949 oleh polisi Mesir, atas perintah Raja Farouk I.  Kejadiannya, ketika ia berada di dalam mobil untuk suatu keperluan (dakwah), beserta sahabatnya, Dr. Abdul Karim Manshur.  Kemudian tiba-tiba datang beberapa polisi rahasia–beberapa waktu kemudian pengadilan mengganjar para polisi itu dengan hukuman 25 tahun dan 15 tahun penjara—memberondong mobilnya dengan peluru, setelah mematikan lampu di sekitar kota itu.  Al-Banna saat itu masih sempat hidup dan kemudian wafat di Rumah Sakit al-Qashr al Aini. (Abdul Muta’al al-Jabari, Pembunuhan Hasan al-Banna, Pustaka, 1986, hal. 164-165)

Umurnya yang pendek itu menjadikan Al-Banna tidak sempat merumuskan secara rinci landasan-landasan pergerakan atau buku-buku pegangan Ikhwan.  Meski demikian beberapa kumpulan tulisannya, sampai kini menjadi rujukan yang penting dan utama pergerakan Ikhwanul Muslimin.

Al-Banna memang berhasil menuangkan pemikiran-pemikiran Ikhwan secara mudah, misalnya ketika ia merumuskan tentang rukun baiat Al Ikhwan al Muslimun, al-Banna memaparkan secara ringkas sepuluh perkara, yaitu: faham, ikhlash, amal, jihad, berkorban, tetap pada pendirian, tulus, ukhuwah, dan percaya diri.  Kemudian al-Banna mengatakan, ”Wahai saudaraku yang sejati! Ini merupakan garis besar dakwah Anda.  Anda dapat menyimpulkan prinsip-prinsip tersebut menjadi lima kalimat, Allah Tujuan Kami, Rasulullah teladan kami, Al-Qur`an Dustur Undang-undang Dasar Kami, Jihad Jalan Kami dan Mati Syahid Cita-cita Kami yang Tertinggi” (Allahu Ghayatuna Ar Rasul Qudwatuna Al Quran Dusturuna Al Jihadu Sabiluna Al Mautu fi sabilillah Asma Amanina)

logo ikhwanul muslimin

Lambang Ikhwanul Muslimin adalah dua belah pedang menyilang melingkari al-Qur`an, ayat al-Qur`an (wa’aiddu) dan tiga kata: haq (kebenaran), quwwah (kekuatan) dan hurriyah(kemerdekaan).

Strategi Pembentukan Negeri Islam

Imam Hasan al-Banna pernah menyatakan:

“Sistem bekerja Ikhwamul Muslimin mempunyai tingkatan tertentu dan program yang jelas. Kami tahu apa yang kami inginkan dan cara apa yang harus ditempuh dalam mewujudkan cita-cita itu. Program-program itu ialah:

1.      Kami mendidik muslim paripurna, baik pemikiran dan aqidahnya, maupun akhlak dan amalnya.  Inilah cara pembentukan pribadi Ikhwanul Muslimin.

2.      Kami mengharapkan terbinanya sebuah rumah tangga muslim, baik dalam pemikiran, akidah, akhlak, perasaan dan tingkah laku. Oleh karena itu Ikhwanul Muslimin sangat memperhatikan kaum wanita sebagaimana kaum pria.  Ikhwanul Muslimin sangat memperhatikan kaum wanita sebagaimana kaum pria.  Ikhwanul Muslimin sangat memperhatikan perkembangan anak-anak sebagaimana terhadap pemuda. Inilah cara pembinaan keluarga Ikhwanul Muslimin.

3.      Kemudian kami mengharapkan terbinanya suatu masyarakat muslimin dalam segala aspek kehidupan.  Maka Ikhwanul Muslimin berusaha agar dakwahnya dapat dilancarkan ke semua rumah, dan dapat di dengar di semua tempat.  Ikhwanul Muslimin berusaha agar gagasannya mudah berkembang sampai ke desa-desa dan kota-kota, dengan mempersiapkan tenaga dan sarananya.

4.      Seterusnya kami bercita-cita membangun suatu pemerintahan muslimin yang membina masyarakatnya ke masjid, yang sesuai dengan petunjuk Islam, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah saw. Abu Bakar Shiddik dan Umar bin Khattab ra. Kami tidak membenarkan setiap sistem pemerintahan yang tidak berdasarkan prinsip Islam. Ikhwanul Muslimin tidak membenarkan sistem partai politik dan segala bentuk tradisional yang dipaksakan. Ikhwanul Muslimin akan berusaha menghidupkan sistem pemerintahan Islam dengan segala aspeknya. Dan akan membentuk pemerintahan Islam atas dasar sistem itu….”

hasan-al-banna

Nasionalisme

Tentang nasionalisme, Imam besar Ikhwanul Muslimin ini menyatakan : “Jika nasionalisme yang mereka maksud adalah keharusan bekerja serius untuk membebaskan tanah air dari penjajah, mengupayakan kemerdekannya, serta menanamkan makna kehormatan dan kebebasan dalam jiwa putra-putranya, maka kami bersama mereka dalam hal itu.

Jika nasionalisme yang mereka maksud adalah memperkuat ikatan antar anggota masyarakat di satu wilayah dan membimbing mereka menemukan cara pemanfaatan kokohnya ikatan untuk kepentingan bersama, maka kami juga sepakat dengan mereka.  Karena Islam menganggap itu sebagai kewajiban yang tidak dapat ditawar. Nabi saw bersabda: “Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara….”

Kemudian ia melanjutkan:

“Sesungguhnya Islam tegas-tegas mewajibkan, hingga tidak ada jalan untuk menghindar, bahwa setiap orang harus bekerja untuk kebaikan negaranya, memberi pelayanan maksimal untuknya, mempersembahkan kebaikan yang mampu dilakukan untuk umatnya dan melakukan semua itu dengan cara melakukan semua itu dengan cara mendahulukan yang terdekat, kemudian yang dekat, baik famili maupun tetangga.  Sampai-sampai Islam tidak membolehkan memindah pembagian zakat kepada orang yang jaraknya melebihi jarak dibolehkannya mengqasar shalat kecuali dalam keadaan darurat.  Hal ini untuk lebih mengutamakan kerabat dekat dalam berbuat kebaikan.”

Menurut al Banna, Ikhwan berkeyakinan bahwa khilafah adalah lambang kesatuan Islam dan bukti adanya keterikatan bangsa Muslim.  Ia merupakan identitas Islam yang wajib dipikirkan dan diperhatikan oleh kaum Muslimin. Khalifah adalah tempat rujukan bagi pemberlakuan sebagian besar hukum dalam agama Allah.  Oleh karena itu, para sahabat lebih mendahulukan penanganannya daripada mengurus dan memakamkan jenazah Nabi saw sampai mereka benar-benar menyelesaikan tugas tersebut (memilih khalifah).

Hadits yang menyebutkan kewajiban mengangkat imam, penjelasan tentang hukum-hukum kepemimpinan, dan perincian segala sesuatu yang terkait dengannya menegaskan bahwa di antara kewajiban kaum muslimin ialah serius memikirkan masalah khilafah, sejak ia diubah manhajnya sampai kemudian dihapuskan sama sekali hingga sekarang.

Langkah untuk mengembalikan eksistensi khilafah, menurut lelaki yang hebat ini, harus didahului oleh langkah-langkah berikut:

1.  Harus ada kerjasama yang sempurna antara bangsa-bangsa muslim menyangkut masalah wawasan, sosial, dan ekonomi

2.  Setelah itu membentuk persekutuan dan koalisi, serta menyelenggarakan berbagai pertemuan dan muktamar di antara negara-negara tersebut.  Sungguh muktamar parlemen Islam untuk membahas masalah Palestina di London yang mengundang kerajaan-kerajaan Islam untuk menyerukan pengembalian hak-hak bangsa Arab di bumi Palestina yang diberkahi adalah pertanda baik dan langkah maju dalam hal ini.

3. Setelah itu membentuk Persekutuan Bangsa-bangsa Muslim. Jika hal itu bisa diwujudkan dengan sempurna, akan dihasilkan sebuah kesepakatan untuk mengangkat imam yang satu, dimana ia merupakan penengah, pemersatu, penentram hati, dan naungan Allah di muka bumi.

Beratnya tugas ‘mengislamkan negeri-negeri Islam’, ini dirasakan oleh Hasan al Banna. Ia menyatakan : “Sebaliknya, kami meyakini bahwa di leher setiap Muslim tergantung amanah, dimana ia wajib mengorbankan jiwa, darah dan harta untuk menunaikannya. Amanah tersebut ialah membimbing manusia dengan cahaya Islam dan mengibarkan bendera Islam di seluruh bumi. Semuanya dilakukan bukan untuk mencari harta, popularitas, kekuasaan atas orang lain dan bukan pula untuk memperbudak bangsa lain. Tetapi untuk mencari ridha Allah semata, membahagiakan alam dengan agama-Nya dan meninggikan kalimat-Nya. Inilah yang mendorong kaum ‘Salaf Salih’ –semoga Allah meridhai mereka semua- untuk melakukan pembebasan-pembebasan suci yang telah mencengangkan dunia dan mengungguli berbagai pembebasan yang pernah dikenal sejarah, dalam hal kecepatan, keadilan, kepiawaian dan keutamaan.” (Majmu’atur Rasail – Kumpulan Risalah Dakwah Hasan al Banna, Al I’tishom Cahaya Umat, hlm. 37-38).*

Penulis adalah peneliti Insitute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (INSISTS)

http://www.hidayatullah.com

 

Hasan al-Banna dan Kemerdekaan Indonesia

oleh: Alwi Alatas

Hasan Albanna-Syahrir

Hasan Al Banna (Pimpinan Delegasi Mesir) dan Syahrir (PM Indonesia)

PADA tanggal 6 Juni 1947 di Jogja, masih dalam suasana revolusi, Presiden Sukarno menerima rombongan pemuda Indonesia yang baru datang dari Mesir. Mereka beramah tamah selama sekitar dua jam di istana negara. Kepada para pemuda itu Presiden Sukarno mengingatkan bahwa Republik Indonesia yang belum lama berdiri itu merupakan modal dan benteng bersama bagi bangsa Indonesia. “Modal untuk diperbesar dan benteng untuk dipertahankan,” kata beliau.

Pada kesempatan yang sama, para pemuda itu menyampaikan beberapa hadiah yang mereka bawa dari Mesir untuk Presiden Sukarno dan istrinya berupa cerutu asli Mesir dan tempat minyak wangi dari gading. Selain itu, para pemuda ini juga membawa beberapa surat untuk Presiden Indonesia dari beberapa orang ternama di Mesir, yaitu Jenderal Sholeh Harb Pasya (Subah Muslimin), Hassan Bannah (Ichwanul Muslimin), dan Nahas Pasha (Party Wafd). Pertemuan ini diberitakan tiga hari kemudian oleh Harian Repoeblik dalam sebuah artikel pendek berjudul ‘Surat2 dari Mesir untuk Presiden’.

Tokoh yang ditulis sebagai Hassan Bannah di atas sebenarnya bernama Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri dan pimpinan al Ikhwan al Muslimun yang akrab disebut Ikhwanul Muslimin (IM)organisasi yang kini sedang berhadapan dengan penindasan dan pembunuhan oleh penguasa militer di Mesir, untuk yang kesekian kalinya. Sayangnya kita tidak mengetahui apa isi surat yang beliau tulis untuk Presiden Sukarno itu. Tapi kemungkinan surat itu berisi dukungan bagi Republik Indonesia untuk terus mempertahankan kemerdekaannya.

Negeri Mesir tempat Hasan al-Banna lahir dan tumbuh ketika itu masih berada dalam sistem kerajaan, dan di belakangnya dikendalikan oleh penjajah Inggris. Masyarakat Muslim Mesir sibuk dengan perselisihan madzhab. Sementara pada saat yang sama ideologi-ideologi asing banyak mempengaruhi penduduk negeri itu, walaupun gerakan pembaharuan Islam juga mulai berkembang di sana.

Hasan al-Banna tumbuh dengan cita-cita untuk memperbaiki masyarakat Muslim Mesir, menyatukan langkah mereka, serta membebaskan negeri mereka dari penjajahan asing. Pada tahun 1928 ia mendirikan dan memimpin organisasi Ikhwanul Muslimin. Lewat wadah ini, al-Banna dan para pendukungnya berdakwah, menyeru orang-orang untuk kembali kepada Islam, serta mengajak mereka untuk secara bersama-sama menegakkan kembali kemuliaan Islam dan masyarakatnya.  Dengan bakat dan kesungguhannya, serta dukungan orang-orang yang bersimpati kepadanya, al-Banna mampu membawa Ikhwanul Muslimin menjadi sebuah organisasi besar di Mesir. Bahkan pengaruh ideologis gerakan ini bukan hanya berkembang di Mesir tetapi juga di negeri-negeri Muslim lainnya.

Ketika gerakan Islam ini semakin membesar, orang-orang yang berada di pusat kekuasaan Mesir, termasuk penjajah Inggris, mulai merasa terancam. Inggris punya banyak alasan untuk merasa khawatir terhadap gerakan ini. Ikhwanul Muslimin memiliki pemikiran (fikrah) yang berpengaruh luas, mempunyai organisasi yang rapi, serta bercita-cita untuk membebaskan Mesir dan negeri-negeri Muslim lainnya dari penjajahan. Berkembangnya organisasi ini merupakan ancaman bagi kekepentingan penjajah di negeri itu.

Peranan al-Banna dan Ikhwanul Muslimin tidak hanya berhenti pada Mesir saja. Isu-isu dunia Islam juga menjadi perhatian serius Hasan al-Banna, termasuk Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia serta Palestina yang ketika itu semakin dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Terkait Palestina, Ikhwanul Muslimin secara aktif memobilisasi usaha untuk membantu kaum Muslimin di Palestina dalam menghadapi ancaman orang-orang Yahudi yang terus berdatangan ke wilayah itu.

Pada tahun 1948 negara Israel secara resmi didirikan dan hal ini memicu terjadinya Perang Arab-Israel. Ikhwanul Muslimin ikut mengirimkan anggota-anggotanya sebagai sukarelawan untuk menyertai pasukan Arab dalam menghadapi Israel. Namun tak lama setelah itu, sikap pemerintah Mesir menjadi semakin tidak bersahabat terhadap Ikhwanul Muslimin. Pengaruhnya yang semakin luas membuat pemerintah Mesir merasa terancam, ditambah lagi dengan adanya beberapa kasus kekerasan yang melibatkan anggota Ikhwanul Muslimin, yang tidak disetujui dan dikecam oleh al-Banna sendiri sebagai hal yang bertentangan dengan agama Islam. Organisasi itu kemudian dibekukan dan anggota-anggotanya ditangkap.

Harian Het Dagblad yang terbit di Batavia, edisi 11 Desember 1948, ikut memberitakan pembubaran Ikhwanul Muslimin (De Broederschap), termasuk divisi Muslimahnya. Berita itu disampaikan pada bagian akhir dari sebuah artikel yang membahas tentang konflik Arab-Israel. Organisasi itu, masih menurut harian yang sama, memiliki lima buah perusahaan dagang besar, sebuah surat kabar harian, beberapa majalah, beberapa sekolah, beberapa klinik dan panti jompo yang kemudian diambil alih oleh pemerintah Mesir. Permohonan Hasan al-Banna agar organisasi itu tetap diijinkan berjalan dengan menerapkan aturan agama yang ketat ditolak oleh pemerintah Mesir dengan alasan mereka mencurigai adanya agenda teror tersembunyi yang dijalankan oleh Ikhwanul Muslimin.

Hasan al-Banna sendiri akhirnya ditembak oleh penembak misterius pada tanggal 12 Februari 1949 dan dibiarkan meninggal dunia tanpa perawatan di sebuah rumah sakit di Kairo. Wafatnya al-Banna tidak membuat gerakan yang beliau dirikan ikut mati. Ikhwanul Muslim tetap bertahan, walaupun berkali-kali mengalami represi oleh pemerintah Mesir.

Berkenaan dengan Indonesia, sebagaimana yang ditulis oleh M. Zein Hasan dalam bukunyaDiplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, terbitan Bulan Bintang, (1980), Hasan al-Banna dan Ikhwanul Muslimin termasuk yang sangat antusias dan memberi dukungan kuat bagi kemerdekaan Indonesia. Wakil Ikhwanul Muslimin sejak awal telah ikut terlibat dalam pembentukan ‘Panitia Pembela Indonesia’ di gedung Syubbanul Muslimin, Kairo, pada tanggal 16 Oktober 1945. Panitia yang dipimpin oleh Jenderal Saleh Harb Pasya dan melibatkan banyak tokoh Mesir serta beberapa negara Arab lainnya itu kemudian menyusun resolusi dan usaha untuk mendukung kemerdekaan RI (Hasan, 1980: 63-64). Hasan al-Banna sendiri kemudian secara aktif terlibat dalam ‘Panitia Pembela Indonesia’ ini dan berjumpa dengan tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia yang berkunjung ke Mesir untuk menggalang dukungan bagi Indonesia.

Pada bulan April 1947, delegasi pemerintah RI yang dipimpin oleh H. Agus Salim tiba di Mesir untuk meresmikan hubungan antar dua negara. Rombongan bertemu dengan Raja Faruk, Sekjen Liga Arab, dan beberapa tokoh lainnya. H. Agus Salim menyampaikan rasa terima kasih Indonesia atas dukungan Mesir, Liga Arab, dan banyak pihak lainnya, serta mempererat hubungan persahabatan yang sudah ada di antara mereka. Pada kesempatan itu, H. Agus Salim juga menyempatkan diri bertemu dengan Hasan al-Banna. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sutan Syahrir saat datang ke Kairo beberapa waktu kemudian. Ketika Belanda melakukan Agresi Militer yang pertama pada bulan Juli 1947, masyarakat Mesir berdemonstrasi menentang tindakan Belanda tersebut. Termasuk yang berdemonstrasi itu adalah ‘buruh-buruh militant, terutama dari Ikhwanul Muslimin, membawa bendera merah-putih, dan gambar-gambar Raja Faruk’  (Hasan, 1980: 220, 234, 275-8).

Perlu dicatat juga besarnya sokongan masyarakat Muslim Mesir secara umum terhadap nasib kaum Muslimin di Indonesia. Koran-koran mereka memberitakan informasi dan pernyataan yang mendukung Indonesia serta mencela penjajah Belanda. Masyarakat Mesir menggalang demonstrasi untuk mendukung RI. Dokter-dokter Mesir melalui Bulan Sabit Merah Mesir bahkan datang ke Bukittinggi dengan membawa 2 ton obat-obatan untuk membantu masyarakat Indonesia yang memerlukan pengobatan (Hasan, 1980: 252). Semua itu dilakukan pada saat negeri mereka sendiri sedang menghadapi masalah dan belum lepas dari penjajahan. Mereka membantu dengan tulus dan tidak menganggap sokongan itu sebagai hal yang bertentangan dengan upaya untuk menolong diri mereka sendiri. Mereka berjiwa nasionalis, tapi pada saat yang sama tidak menganggap pertolongannya terhadap Muslim yang negerinya berjauhan itu (Indonesia) sebagai bagian dari ideologi transnasional yang perlu digugat atau dipertanyakan. Selain dari Mesir, sokongan dan pengakuan kemerdekaan juga datang dari negeri-negeri Muslim lainnya seperti Palestina (melalui Mufti besarnya, Muhammad Amin al-Husaini), Suriah, Saudi Arabia, Iraq, Yaman, Afghanistan, dan juga Iran.

Setelah wafatnya al-Banna, Ikhwanul Muslimin berkali-kali mendapatkan penindasan dari pemerintah Mesir, terutama setelah militer mengambil alih kekuasaan Mesir pasca revolusi tahun 1952. Namun organisasi ini tetap bertahan, bahkan berkembang dan menyebarkan pemikirannya ke berbagai negara. Pada tahun 2011 lalu, saat terjadi Arab Spring di Timur Tengah, masyarakat Mesir berhasil menumbangkan pemerintahan Mubarak yang telah berkuasa secara otoriter selama tiga dekade lamanya. Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi sipil paling kuat dan paling solid yang ikut menopang revolusi di Mesir itu kemudian berhasil memenangkan pemilu yang membawa Muhammad Mursi menjadi presiden Mesir yang terpilih secara demokratis. Namun, setelah setahun berkuasa, Mursi dikudeta oleh militer yang dipimpin oleh Abdul Fattah al-Sisi, didukung oleh kelompok liberal negeri itu. Ikhwanul Muslimin dan masyarakat Mesir lainnya yang berdemonstrasi menentang kudeta secara damai kini sedang menghadapi penindasan berdarah yang sangat kejam oleh militer negeri itu.

Militer Mesir menuding Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris. Namun ia bukan satu-satunya pihak yang melayangkan tuduhan itu terhadap Ikhwanul Muslimin. Masyarakat Barat sendiri sering menstigmakan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris. Bahkan Wikipedia menyebut organisasi ini sebagai ‘the Arab world’s oldest, most influential and one of the largest Islamic terrorist movements’.

Sebagai sebuah organisasi pergerakan, Ikhwanul Muslimin tentu punya kelebihan dan kekurangan. Dalam sejarahnya, memang sempat ada anggota-anggotanya yang bertindak sendiri, melakukan kekerasan, dan kemudian memisahkan diri dari organisasi ini. Namun, kekerasan, apalagi terorisme, tidak pernah menjadi sikap yang didukung oleh organisasi ini, walaupun sikap keberagamaannya seringkali dianggap militan. Menyebut Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah organisasi teroris jelas sangat berlebihan dan bersifat politis. Terlebih lagi organisasi ini memiliki peranan keagamaan dan sosial yang besar di tengah masyarakat Mesir dan juga di beberapa negara lainnya.

Terlepas dari itu semua, bersama dengan beberapa lembaga lainnya di Mesir, Ikhwanul Muslimin pernah memberikan andil yang cukup besar dalam mendukung Indonesia pada masa revolusi, 1945-1949. Jika organisasi ini memang merupakan sebuah organisasi teroris, maka itu artinya tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia seperti Syahrir dan Agus Salim telah mendapatkan dukungan dari sebuah organisasi teroris dan mereka mengucapkan terima kasih kepada organisasi teroris tersebut atas dukungan yang telah diberikannya. Demikian pula, itu artinya Presiden Sukarno pernah menerima surat dari pemimpin gerakan teroris terbesar di dunia. Dan gerakan teroris ini merupakan salah satu pendukung utama kemerdekaan Indonesia. Wallahu a’lam.*

Kolumnis hidayatullah.com, penulis “Nuruddin Zanki dan Perang Salib

Kajian Sejarah : Partai Islam Masyumi dan Kebijakan Melawan Korupsi

Sukarno_at_Masyumi_Convention_Suara_Merdeka_30_December_1954
PM M Natsir (Masyumi) menolak mobil Chevrolet Impala dan memilih mobil jadul merek DeSoto (foto: Soekarno di acara Masyumi, sumber: suara merdeka)

Oleh: Beggy Rizkiyansyah

SATU-PERSATU tokoh-tokoh partai dan politisi saat ini masuk jeruji besi atas kasus korupsi. Bahkan termasuk politisi dari partai berbasis Islam.  Musibah ini, tentu saja menjadi olok-olok yang cukup mengenaskan. Kelompok-kelompok di luar Islam seolah bernyanyi dan mencemooh, tentu saja, menyudutkan Islam di mana seolah ingin mengatakan, fakta nilai-nilai Islam tidak ada pengaruhnya dalam kancah politik dan dalam urusan bernegara.

Tentu saja ini sebuah bencana, karena pegiat partai berbasis Islam seharusnya sadar bahwa ketika mereka berpartai,  mereka membawa bendera yang lebih besar, yaitu agamanya sendiri. Pengharapan seperti ini amat tinggi di hadapatan rakyat dan partai-partai lain yang tidak mengusung agama. Wajar jika mata jeli  berbagai kalangan, masyarakat, LSM, media massa  terus  mengintai setiap gerak-gerik politisi dan tokoh-tokoh dari partai Islam. Selain hanya  mencari celah, tentu saja mencari ibrah (tauladan).

Musibah yang sedang dialami para politisi sedang terjerat korupsi

Inilah yang mungkin luput kita sadari. Apa daya, sekali lagi, kita malas menengok sejarah barang sekejap. Padahal salah satu partai Islam terbesar bernama Masyumi telah menorehkan tinta perjuangan dalam usaha membasmi korupsi.

Korupsi memang bukan barang baru di negeri ini. Sejak di era pemerintah kolonial, korupsi menjangkiti kaum pribumi. Bahkan ketika kemerdekaan telah kita raih dari tangan penjajah, bau amis korupsi ternyata ikut melekat di tangan para politisi kita sejak dini. Karya semacam Korupsi (Pramoedya AnantaToer, 1961) dan Senja di Jakarta (MochtarLubis, 1970) menggambarkan betapa korupsi di kala itu sudah menjamur. Ketika itu praktek korupsi begitu menggurita, penuh manipulasi. Modus yang dikenal pada periode 1950-an adalah ‘Importir aksentas’ atau pengusaha ‘Ali-Baba’. Kebijakan nasionalisasi saat itu diakali para ‘Importiraksentas.’ Sebuah akal-akalan perusahaan nasional (dalam negeri) yang menjual kembali izin impor kepada perusahaan asing. Begitu pula taktik ‘Ali-Baba’, sebuah modus yang berkedok importir pribumi untuk mendapatkan fasilitas impor dari pemerintah. Padahal di balik importer ini hanyalah pengusaha China atau Belanda. (The Deciline of Constitutional Democracy in Indonesia, Herbert, Feith.Equinox Publihshing. 2007. Singapura).

Maka hal semacam ini lazim disebut ‘Ali-Baba’ atau Ali-Willem. (baca: Partai Islam di Pentas Nasional , Deliar Noer, Pustaka Utama Grafiti. 1987. Jakarta)

Ketika itu, negara di bawah pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-Juli 1955). Pemerintah kala itu memang menggelorakan ekonomi nasional (termasuk nasionalisasi) dengan memberikan kredit-kredit pada pengusahanas ional.  namun, Menteri Keuangan saat itu, Iskaq Tjokrohadisoerjo (1953-1955), melakukan politik nasional dalam ekonomi dengan banyak diskriminasi.Ia mengutamakan pengusaha dari partai PNI saja, atau yang menyokong pemerintahan PNI (Ali) sehingga diberi kemudahan tanpa memperhatikan kemampuan.Termasuk salah satunya, perusahaan importir kertas baru, Inter Kertas, yang setengah dari sahamnya dimiliki oleh Sidik Djojosukarto.  Menteri Iskaq berbuat seperti ini, bukan tanpa alasan. Tampaknya PNI mengejar persiapan untuk pemilu tahun 1955.  Bahkan mengambil kebijaksanaan untuk menyokong dana partai. Bersama Ong Eng Die (keduanya dari PNI), mereka memerintahkan dana kementerian untuk disimpan di Bank Umum Nasional, suatu bank PNI. Mereka juga merombak personalia dan administrasi kementerian terutama yang berhubungan dengan perdagangan dan perindustrian. Menteri Iskaq juga pernah membatalkan Koperasi Batik Indonesia sebagai satu-satunya importir cambrics, dan member lisensi ini kepada beberapa importir tak berpengalaman.Selain itu dia juga memberikan izin impor kertas untuk pemilu kepada suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki orang-orang PNI.

Kebijakan-kebijakan seperti ini mendapat tentangan keras dari partai Masyumi. Ketua Seksi Ekonomi dari parlemen, KH Tjikwan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) mengajukan mosi di parlemen untuk interpelasi, guna mempertanyakan kebijakan Menteri tersebut. Mosi untuk interpelasi diterima dengan suara bulat. Namun mosi tak percaya berakhir dengan kegagalan. Kegagalan ini lebih bersifat politis, yaitu pemihakan kekuatan antara oposisi dan partai yang ikut dalam kabinet. Walaupun begitu, Partai NU yang ikut serta dalam kabinet  turut mengirimkan nota politik yang berisi kekhawatiran tentang masalah ekonomi. Begitu pula PSII yang juga ikut dalam kabinet menyatakan tidak bertanggungjawab atas kelanjutan kebijakan menteri-menteri dari PNI itu.

Kabinet  Ali Sastroamidjojo menyerahkan kekuasaannya kepada Boerhanoeddin Harahap pada 12 Agustus 1955.Di sinilah kemudian Kabinet Boerhanoeddin yang berasal dari Masyumi membuktikan dirinya melawan korupsi dengan lantang. Kabinet Boerhanoeddin langsung melancarkan kampanye anti korupsi. Pasal lima  dari program kabinet ini adalah memberantas korupsi.  Kabinet ini langsung menyikat orang-orang yang terindikasi korupsi. Beberapa hari setelah dilantik, Mr. Djodi Gondokusumo, bekas Menteri Kehakiman ditangkap. Begitu pula Menteri Keuangan Ong Eng Die.  Rumah Iskaq Tjokroahadisurjo digeledah. Saat itu Iskaq sendiri sedang berada di luar negeri. Ia berkali-kali dipanggil pulang.Tetapi perjalanannya di luar negeri di perpanjang.

Dalam biografinya, ia mengakui, sebetulnya ia hendak pulang, tetapi di Singapura ia dijemput Lim Kay, yang diutus pimpinan pusat PNI. ( Boerhanoeddin Harahap. Pilar Demokrasi. Busyairi, Badruzzaman Bulan Bintang, 1989, Jakarta). Iskaq sendiri tahun 1960 divonis bersalah oleh pengadilan, namun kemudian diselamatkan Soekarno dengan grasinya.Daftar orang-orang yang ditahan termasuk beberapa orang di badan penyelidik negara, pejabat kantor impor, serta pengusaha (importir).

Penangkapan merebak di mana-mana. Bandung, Surabaya, Sumatera tengah, Jawa tengah hingga Penang.Termasuk di Singapura, Konsul Jenderal Arsad Astra juga dipanggil pulang dan ditahan.

Delapan hari setelah dilantik, Perdana Menteri Boerhanoeddin Harahap – yang saat dilantik baru berusia 38 tahun- menjelaskan kebijakannya melawan korupsi, “Untuk memperbaiki kembali keadaan yang tak sehat dalam masyarakat, dan juga di dalam kalangan pemerintahan sebagai akibat dari tindakan-tindakan korup oleh berbagai orang, maka pemerintah menganggap perlu untuk menjalankan tindakan-tindakan yang keras dan tegas.”

Ia juga menegaskan tak pandang bulu membasmi korupsi, tanpa peduli partai, golongan atau agamanya. Ia kemudian juga menggencarkan perlawanan dengan memperluas kekuasaan Jaksa Agung. Ia membebaskan Jaksa Agung dari tiap pembatasan sehingga dapat bertindak terhadap siapa saja atas dasar hukum.

TIPIKOR Bukan organisasi pertama

Gebrakan yang lebih keras dari kabinet beliau adalah, saat kabinetnya mengeluarkan RUU Anti Korupsi yang memuat suatu exorbitant-recht. RUU itu mewajibkan kepada pegawai negeri atau orang lain untuk memberikan bukti-bukti yang menerangkan asal-usul harta benda (kekayaan) yang dimilikinya, yang biasa diistilahkan de bewijslast-omkeren.

RUU anti korupsi itu terdiri dari dua bagian.

Pertama, mengatur berbagai tindakan di dalamperadilan yang ketentuannya berlainan dengan peradilan biasa. Yaitu mengadakan pengadilan tersendiri-seperti juga untuk tindakan pidana ekonomi- dan terdakwa harus dapat menjawab dengan sejujurnya terhadap berbagai tuduhan kepadanya.

Bagian kedua, dari RUU tersebut adalah mengatur berbagai tindakan di luar peradilan. Bagian ini memungkinkan penyelidikan harta benda seseorang oleh Biro Penilik Harta Benda, untuk menyelidik besarnya harta dan kelegalan kepemilikan harta tersebut. Suatu praktek pencegahan korupsi yang akhirnya baru dimulai beberapa waktu belakangan ini. Di mana hari Pengadilan Tindak Pidana Korupski (TIPIKOR) dan lahirnya KPK.

RUU ini pun dibawa ke parlemen. Namun sayangnya RUU ini kandas setelah tidak mendapatkan dukungan memadai dari partai berpengaruh  seperti Partai NU. Boerhanoeddin sendiri tidak mengetahui sebab penolakan itu oleh Partai NU. Rangkaian usaha kabinet ini memberantas korupsi, seringkali dituduh sebagai aksi balas dendam, termasuk oleh PNI. Namun Perdana Menteri Boerhanoeddin Harahap menolaknya, ia menegaskan pemberantasan korupsi dilakukan secara, obyektif, hati-hati dan tidak asal tangkap.

masyumi

Logo Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)

Masyumi dan Kesederhanaan Hidup

Sesungguhnya kita tidak perlu merasa heran dengan sikap para tokoh Masyumi yang anti korupsi. Karena sikap itu telah ditunjukkan oleh para tokohnya dengan kasat mata dalam kesehariannya. Mereka adalah pemimpin yang seringkali dikenal hidup sederhana dan taat beragama. Jika kita menilik kembali pada saat Masyumi beserta tokoh-tokohnya, umumnya kita akan mendapatkan  kesan kehidupan mereka yang jauh dari kemewahan.

Meskipun memegang jabatan tinggi di pemerintahan, hidup mereka tak lekat dengan gelimang harta. Sebut saja kisah kesederhanaan M. Natsir, yang diakui oleh Indonesianis, George McTurnan Kahin.

Nama Natsir dikenal oleh Kahin, lewat H. Agus Salim. Beliau (H. Agus Salim) merekomendasikan nama Natsir sebagai narasumber untuk Republik.

“Dia tidak bakal berpakaian seperti seorang Menteri. Namun demikian dia adalah seorang yang amat cakap dan penuh kejujuran; jadi kalau anda hendak memahami apa yang sedang terjadi dalam Republik, anda seharusnya bicara dengannya,” jelas H. Agus salim.

Kahin membuktikan dengan matanya sendiri, ia melihat Natsir sebagai Menteri Penerangan, berdinas dengan kemeja bertambal. Sesuatu yang belum pernah Kahin lihat di menteri pemerintahan manapun. Muhammad Natsir. [70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan. (Buku Peringatan Mohammad Natsir / Mohamad Roem 70 Tahun), Pustaka Antara. 1978. Jakarta].

Bahkan ketika menjabat sebagai Perdana Menteri pun, Natsir tak mampu membeli rumah untuk keluarganya. Hidupnya selalu di isi dengan kisah pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya.

Kisah kesederhanaan Natsir terus berlanjut, tahun 1956, ketika telah berhenti menjadi Perdana Menteri dan menjadi pemimpin partai Masyumi, Natsir pernah akan diberikan mobil oleh seseorang dari Medan. Ia ditawari Chevrolet Impala, sebuah mobil ‘wah’, yang sudah diparkir didepan rumahnya. Namun Natsir menolaknya. Padahal saat itu mobil Natsir hanya mobil kusam merek DeSoto. (Politik Santun Diantara Dua Rezim. Majalah Tempo. 20 Juli 2008)

Jabatan yang tinggi menghindarkan mereka dari penyalahgunaan amanah. Hal ini berlaku juga pada Sjafrudin Prawiranegara, seorang tokoh Masyumi yang kental dengan dunia ekonomi. Tahun 1951, setelah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sjafruddin ingin terjun di sektor swasta. Nafkahnya sebagai menteri, sangat pas-pasan, bahkan kurang.

Bagi menteri Sjafruddin, haram baginya menyalahgunakan kekuasaan, termasuk sambil berbisnis ketika menjabat, atau menerima komisi. Setelah tak menjabat, ketika itu datang tawaran untuk menjadi Presiden De Javasche Bank (kemudian dikenal dengan Bank Indonesia). Tawaran ini diberikan langsung oleh salah seorang direksinya, Paul Spies.

Sjafruddin menolaknya, dengan berbagai alasan, termasuk keinginannya mendapatkan penghasilan lebih. Ia merasa De Javasche Bank, yang akan dinasionalisasi oleh pemerintah, pasti akan turut mengalami penurunan gaji.  Ia merasa keberatan karena harus mendapatkan penghasilan pas-pasan, seperti menjadi menteri dahulu. Namun justru prinsip kejujuran inilah yang dicari oleh Paul Spies. Hingga akhirnya pemerintah menyetujui tak akan menurunkan gajinya. Akhirnya jabatan itu pun diterimanya.

Gejala lain dari hidup para tokoh ini adalah, kondisi mereka serupa saja, baik saat sebelum menjabat, saat menjabat, atau pun setelah menjabat. Tetap sederhana. Hidup mereka hanya mengandalkan gaji saat menjadi pejabat. Hidup para tokoh Masyumi yang sederhana semakin terlihat tatkala mereka ramai-ramai dipenjara oleh rezim Soekarno, tentu saja bukan karena tuduhan korupsi. Tetapi melawan pemerintahan. Ketika masing-masing masuk bui, para istri mereka yang mengambil alih posisi mencari nafkah. Tak ada tabungan, atau harta melimpah yang disimpan suami mereka. Isteri dari Buya Hamka merasakan betul keadaan itu.

Semenjak Buya Hamka di tahan, ia sering berkunjung ke pegadaian. Seringkali perhiasannya tak dapat lagi ditebus.  Nasib serupa dialami Ibu Lily, istri dari Sjafruddin Prawiranegara, hidup menumpang di rumah kerabat dan menjual perhiasan. Rumah mereka yang dibeli dengan mencicil ke De Javasche Bank,  pun turut di sita.

Kisah-kisah para tokoh Masyumi yang tak punya rumah seringkali terdengar. Setelah bebas dari penjara, Natsir akhirnya bisa memiliki rumah, setelah membeli rumah milik kawannya, itu pun dengan cara mencicil dan meminjam sana-sini.

Begitu pula dengan Boerhanoeddin Harahap, ketika baru bebas, ia hidup menumpang di rumah adiknya yang sempit, di sebuah gang kecil, di Manggarai Selatan. Boerhanoeddin akhirnya memiliki rumah, dengan cara mencicil rumah yang dipinjamkan seseorang di daerah Tebet, Jakarta Selatan.

Teladan hidup sederhana ini menghindarkan mereka dari godaan hidup mewah, dan kemungkinan tuduhan korupsi. Bagaimana mungkin akan dituduh korupsi, jika rumah pun tak punya? Kesadaran tinggi akan amanah dan kesalehan merekalah yang menghindarkan mereka dari gaya hidup mewah yang seringkali memicu korupsi. Mereka lebih memilih hidup sederhana, ketimbang hidup mewah dengan mengumbar berbagai dalil sebagai dalih.

Teringatlah kita akan pesan Buya Hamka bagi para pejabat, untuk menghindai gaya hidup mewah;

“Sejak dari kepala negara sampai kepada menteri-menteri dan pejabat-pejabat tinggi telah ditulari oleh kecurangan korupsi. Sehingga yang berkuasa hidup mewah dan mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri, sedangkan rakyat banyak mati kelaparan, telah kurus-kering badannya.”

Buya pun melanjutkan dengan gamblang, ketika menjelaskan surat Ali Imran ayat 161 ini dalam Tafsir Al Azhar,

“…Nyatalah bahwa komisi yang diterima oleh seorang menteri, karena menandatangani suatu kontrak dengan satu penguasa luarnegeri dalam pembelian barang-barang keperluan menurut rasa halus iman dan Islam adalah korupsi juga namanya. Kita katakana menurut rasa halusiman dan Islam adalah guna jadi pedoman bagi pejabat-pejabat tinggi suatu negara, bahwa lebih baik bersih dari kecurigaan ummat.”

Maka cerminan dari masa lampau tak pernah bisa kita hapuskan jika ingin melangkah. Sebaiknya para pengusung, pendukung dan terutama partai-partai berbendera Islam, mulai memikirkan kembali amanah mereka dan mulai bersikap hidup sederhana, menghempaskan gaya hidup bergelimang harta-dengan berbagai dalih-, seperti yang telah ditunjukkan oleh para pendahulu kita.*

 Penulis adalah pemerhati masalah sejarah

http://www.hidayatullah.com

%d bloggers like this: