Posts tagged ‘Amerika Serikat’

Jumlah Orang Miskin di Amerika Serikat Terus Bertambah

Data terbaru yang dirilis Selasa (13/9/11) menunjukkan jumlah warga Amerika Serikat yang hidup di bawah garis kemiskinan terus bertambah, sementara Negeri Paman Sam itu masih jungkir balik untuk memulihkan perekonomiannya.

Menurut data tersebut, tingkat kemiskinan secara nasional meningkat menjadi 15,1 persen pada tahun 2010 dan angka itu merupakan level tertinggi sejak tahun 1993. Pada tahun 2009, rakyat AS yang hidup di bawah garis kemiskinan prosentasenya hanya 14,3 persen.


Data kemiskinan di AS

“Data itu tidak mengejutkan mengingat situasi perekonomian saat ini,” kata Paul Osterman, penulis buku “Good Jobs America” dan pakar ekonomi dari MIT, “Anda akan melihat banyak orang yang akan menjadi pengangguran, tingkat kemiskinan melonjak, ini adalah pertanda betapa sulitnya situasi sekarang bagi banyak orang Amerika.”

Berdasarkan prosentase itu, rakyat AS yang hidup dibawah garis kemiskinan jumlahnya mencapai 46,2 juta jiwa, bertambah 2,6 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya.


Kelaparan melanda AS

Pemerintah AS mendefinisikan batas garis kemiskinan adalah mereka yang pendapatannya sekitar 22.314 USD per tahun untuk keluarga beranggotakan empat orang dan 11.139 USD per tahun untuk individual. Kantor Manajemen dan Anggaran memperbarui batas garis kemiskinan tiap tahun, yang disesuaikan dengan tingkat inflasi.


Pengangguran di Amrik

Meningkatnya jumlah rakyat AS yang hidup di bawah garis kemiskinan, berdampak pada jumlah anak-anak miskin di negeri itu. Tingkat kemiskinan di kalangan anak-anak berusia di bawah 18 tahun di AS, meningkat menjadi 22 persen pada tahun 2010. Itu artinya, satu dari lima anak-anak di AS hidup dalam kemiskinan. (kw/cnn)

eramuslim.com

Reintegrasi Negara: Antara Uni Eropa, Revolusi Arab dan Uni Islam

Oleh: Saiful Akmal

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), yang sekarang disebut Uni Eropa (UE) atau European Union (EU) adalah salah satu contoh bagaimana pengembangan kawasan bisa memberikan salah satu alternatif dikotomi nasionalisme negara. Terlepas dari krisis ekonomi AS tahun 2010 yang sekarang menjalar ke Eropa dimana Irlandia dan Yunani sempat dilanda krisis, tetap saja stabilitas UE relatif cukup baik. Setelah pada inisiasi awal hanya berdebat seputar penghapusan rivalitas lama Jerman vs Prancis di Eropa serta sebatas kerjasama industri baja dan batu bara di Traktat Paris, tahun 1952. Lalu berkembang ke pembentukan Dewan Menteri UE di Kesepakatan Roma 1957 dan perluasan keanggotaan (27 Negara Anggota) via Perjanjian Schengen 1985 dimana sejumlah negara kemudian bergabung sepakat untuk menghapuskan pemeriksaan barang dan manusia di perbatasan. Selanjutnya mulai meluaskan kerjasama ke ranah politik seperti pembentukan Parlemen Eropa Sampai akhirnya melalui Traktat Maastricht 1992 UE resmi dibentuk sebagaimana yang kita saksikan kini.


Negara anggota Uni Eropa (1957-2007/warna biru)

Setelah awalnya hanya berkutat dalam hal ekonomi. UE kini menjelma menjadi kekuatan politik, ekonomi dan sosial baru. Yang bahkan dalam banyak hal menyaingi kedigdayaan AS. Seperti sebut saja mata uang Euro yang nilai tukarnya bahkan melebih mata uang dunia (Dolar US), meskipun masih dibawah kurs Poundsterling (UK). Maka proyek dan politik Eropanisasi (Featherstone & Radaelli, 2003), konsep dari government ke governance (Borras, 2003) dan paham regionalisme ini semakin menjadi salah satu model unifikasi dalam tatanan dunia baru paska perang dingin sejak runtuhnya Uni Soviet dan AS diklaim menjadi polisi dunia (selain tentunya China, Iran dan Blok Amerika Latin).

Konsep seperti EU ini juga sejatinya sudah coba dimulai di kawasan lain seperti ASEAN di kawasan Asia Tenggara yang berdiri sejak 1967 di Bangkok yang melahirkan AFTA (perdagangan bebas). Kemudian juga dengan negara-negara Asia Pasifik (APEC) tahun 1989 dan Uni Afrika (African Union) tahun 2002 . Namun kelihatannya apa yang dicapai EU sampai sekarang masih belum bisa disaingi oleh yang lain. Bahkan sejumlah negara di sekitar Eropa sangat bernafsu menjadi anggota EU, seperti Turki, negara bekas Yugoslavia serta Uni Soviet. Oleh karena itu menjadi penting melihat adanya kemungkinan penyatuan sejumlah negara dalam format seperti Uni Eropa, meskipun tidak harus persis.


Peta dunia islam (hijau)

Dalam konteks itu, maka Revolusi Boauzizi di Tunis, Revolusi 25 Jan 2011 di Mesir, yang kemudian merebak ke seantero Afrika Utara, dunia Arab seperti di Suriah, Yaman dan terakhir Libya plus bergeliatnya kembali keberanian Palestina sebenarnya membuka peluang terjadi perubahan tata dunia baru. Revolusi ternyata terus menyebar layaknya virus ke negara sekitarnya di kawasan Maghribi dan Timur Tengah. Mereka memilik karakteristik pemerintahan yang sama: otokrasi, otoriter dan secara ekonomi – politik menjadi sekutu bagi kepentingan AS, Israel dan mungkin negara Barat pada umumnya. Namun dalam hitungan waktu peta ini bisa saja berubah. Mesir yang menjadi negara yang paling strategis baik secara geografis (letaknya persis di persimpangan Afrika Utara, Timur Tengah dan Eropa (Laut Tengah) bisa memainkan peranan penting jika proses transisi paska revolusi berjalan baik. Perubahan arah dan model kebijakan sangat akan mungkin terjadi. Apalagi sebagai salah satu negara paling berpengaruh di dunia Muslim. Bersama Turki, yang sampai sekarang belum berhasil mendapat izin bergabung dengan UE karena berbagai kekhawatiran dan phobi terhadap pemerintahan pro Islam di Turki sekarang, plus bisa jadi Iran, akan menjadi kekuatan baru di kawasan tersebut. Michael Foucault sendiri melihat bagaimana revolusi Islam Iran membawa kebangkitan spiritualitas politik (political spirituality) setelah bertemu langsung dengan Ali Shariati dan Ayatullah Khomeini di tahun 1979. Disinilah makanya konsep Uni Islam menjadi relevan.

Rakyat Mesir sendiri, sebagaimana yang diberitakan Al Jazeera (5 Februari 2011), mengakui bahwa model demokrasi dan pertumbuhan ekonomi Turki (dan Malaysia) adalah bentuk ideal yang diinginkan mereka. Sebenarnya ide Uni Islam ini substansinya sudah lama ada dalam Islam. Dr Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fiqh Daulah (1998) berpendapat bahwa substansi nilai-nilai demokrasi yang positif bisa selaras dengan semangat Islam untuk memberikan pelayanan terbaik buat ummat. Dan konsep ini memang harus dimulai dari membentuk kepribadian (syakhsyiyah), keluarga (usrah), lingkungan sekitar (biah), masyarakat (sya’biah), negara (daulah) dan dunia (khilafah). Proses levelisasi (marhalah) ini harus diperhatikan, agar tidak terjadi lompatan-lompatan yang bisa melemahkan konsolidasi internal dalam berhadapan dengan dinamika aktual di lapangan.


Peta sebaran populasi muslim

Masalahnya adalah, kita sendiri masih minder dengan ide Uni Islam. Atau katakanlah apriori akibat kampanye propaganda intens bahwa Islam, daulah dan khilafah itu identik dengan ciri negatif seperti tidak adanya kebebasan beragama, diabaikannya hak asasi manusi, emansipasi, terorisme, ketinggalan zaman dan segala macam bentuk prasangka lainnya. Padahal disisi lain, konsep UE sudah dengan jelas membuktikan bahwa substansi nilai-nilai unifikasi itu memang punya dampak positif bagi kesejahteraan umat. Evaluasi kolektif dan proses saling subsidi (taawun) membuat UE menjadi lebih kuat dan stabil, meskipun didera banyak masalah. Jadi ketika ide tersebut serasa tabu di umat Islam (atau sengaja dibuat menjadi tabu akibat hegemoni media), ia malah dipraktekkan di Barat. Makanya ide Uni Islam (khilafah) sebenarnya perlu dijelaskan kepada mereka yang tidak setuju bahwa ini pada prinsipnya sama dengan apa yang dilakukan EU atau APEC sekarang. Dan karena itu tidak perlu dikhawatirkan berlebihan.

Barangkali kendalanya adalah selain memperkuat konsolidasi internal antar negara muslim, khususnya sebagai awal di Afrika Utara dan Timur Tengah, maka kendala geografi bisa menjadi salah satu titik lemah, karena wilayah jurisdiksi operasionalnya yang cukup luas termasuk sebagian negara di Afrika Tengah/Timur/Barat, Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Selain itu kendala lain ialah apakah kumpulan negara ini nantinya akan menjadi sebuah ‘negara’ baru secara de facto dan de jure atau tidak? Namun kita tidak perlu inferior dengan ide Uni Islam, toh APEC yang jumlah anggotanya banyak dan mencakup wilayah jangkauan cukup luas (dari Australia sampai AS) bisa eksis, mengapa kita tidak bisa sedikit percaya diri dan optimis?. Lagipun kita tidak hanya didasarkan pada unifikasi ekonomi dan geografi, tapi juga kesamaan akidah. Sebagai langkah awal, kerjasama yang dibangun barangkali cukup di bidang ekonomi dan perdagangan, lalu perlahan diperluas ke sektor keamanan, politik dan budaya. Mulai dari diberlakukannya ‘fair trade’ bukan‘free trade’ sesama negara anggota, pembentukan parlemen Uni Islam dan sistem kepemimpinan presidium bagi negara yang dianggap mampu dan dipilih secara periodik menjadi pimpinan. Semoga saja tawaran ini bisa menjadi bahan pemikiran bagi kita sebagai salah satu saudara muslim di nusantara. Karena saya masih merindukan Uni Islam bersanding dengan Uni Eropa, Uni Afrika, APEC dan ASEAN dan berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi peradaban manusia. Ide ini bukanlah plagiasi atau meniru, tapi sesungguhnya sudah ada dalam islam, namun sayang saudara kita yang non-muslimlah yang sudah lebih dulu menyaksikan keajaibannya. (usb/jrm)

www.dakwatuna.com

Pemerintahan Indonesia : Antara Demokrasi atau Kleptokrasi?

Oleh: Arief B. Iskandar


Democrazy

Harian Kompas (14/6/2011) menampilkan salah satu headline berjudul, “Negara Menuju ke Arah Kleptokrasi.”

Tentu tepat ungkapan di atas. Sebab, dengan mencermati realitas kekinian, saat ini kasus-kasus korupsi di berbagai level begitu marak. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh para pejabat negara di tingkat pusat hingga daerah, tetapi bahkan dipraktikkan secara sempurna oleh para wakil rakyat—yang tentu merupakan pilar demokrasi—di pusat hingga daerah.

Sebetulnya demokrasi bukan sekadar sedang mengarah menuju kleptokrasi. Dalam pengantar untuk buku Ilusi Negara Demokrasi (2009), saya telah menegaskan bahwa demokrasi justru identik dengan kleptokrasi itu sendiri.

Pasalnya, kleptokrasi sesungguhnya tidak sekadar ditunjukkan oleh perilaku korup para pejabat atau wakil rakyat, sebagaimana yang kita saksikan secara telanjang hari ini.

Kleptokrasi justru melekat dalam sistem demokrasi yang memang selalu didominasi oleh kekuatan para pemilik modal yang kemudian selalu sukses ‘mencuri’ kedaulatan rakyat atas nama demokrasi. Itulah yang terjadi di Amerika Serikat sendiri sebagai negara kampiun demokrasi. Ralph Nader, pada tahun 1972 menerbitkan buku Who Really Runs Congress? Buku ini menceritakan betapa kuatnya para pemilik modal mempengaruhi dan membiayai lobi-lobi Kongres.

Kenyataan ini diperkuat oleh The Powergame (1986) karya Hedrick Smith yang menegaskan bahwa unsur terpenting dalam kehidupan politik Amerika adalah: (1) uang, (2) duit, dan (3) fulus. Akibatnya, kedaulatan rakyat sesungguhnya hanya jargon kosong belaka. Sebab, yang berdaulat pada akhirnya selalu para pemilik modal. Maka dari itu, benarlah apa yang diteriakkan oleh Huey Newton, pemimpin Black Panther, pada tahun 1960-an, “Power to the people, for those who can afford it” (Kekuasaan diperuntukkan bagi siapa saja yang mampu membayar untuk itu). Tulisan berikut sedikit banyak ingin membuktikan proposisi di atas.

Sekilas Demokrasi

Demokrasi saat ini telah menjadi ‘agama global’. Mungkin tak ada satu negeri pun di belahan bumi ini yang tidak mengenal demokrasi. Namun, demokrasi melahirkan aneka tafsir terhadap dirinya. Akibatnya, dalam praktiknya, demokrasi tidaklah seragam di berbagai negara, termasuk di Amerika dan Eropa. Karena itu, sampai saat ini perdebatan seputar negara mana yang dianggap paling demokratis menjadi tampak absurd.

Pasalnya, standar yang digunakan untuk mengukur demokratis-tidaknya sebuah negara sering tidak ‘standar’. Tidak aneh, jika seorang tokoh Muslim dari partai Islam di negeri ini pernah menyatakan, bahwa Indonesia sesungguhnya lebih demokratis daripada Amerika. Alasannya sangat sederhana: Indonesia pernah memiliki presiden perempuan, sedangkan Amerika belum pernah memilikinya hingga hari ini.

Lebih dari itu, Indonesia pernah didaulat sebagai ‘jawara demokrasi’ hanya karena dianggap sukses menyelenggarakan Pemilu 2004 secara damai. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Pileg dan Pilpres sepanjang tahun 2004 lalu dipuji oleh majalah terkemuka The Economist edisi 10 Juli 2004, yang dalam cover story-nya membuat judul, “Indonesia’s Shining Muslim Democrazy” (Demokrasi Muslim Bersinar di Indonesia).

Hal senada juga dinyatakan oleh Mantan Presiden AS Jimmy Carter, “Sebuah tonggak sejarah bagi kita, Pemilu ini (Pemilu 2004, pen.) juga merupakan langkah penting bagi demokrasi di seluruh dunia. Rakyat Indonesia sedang memberikan contoh dramatik tentang perubahan politik yang damai, dan dengan kukuh menafikan klaim bahwa masyarakat Islam bersifat antidemokratik.” (International Herald Tribune, 15/7/2004).

Namun demikian, tetap saja Amerika—juga Eropa—dianggap sebagai ‘kampiun demokrasi’. Bahkan praktik demokrasi di kedua kawasan itu menjadi rujukan bagi praktik serupa di berbagai belahan dunia lainnya. Karena itu pula, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahaan yang demokratis, para pejabat atau wakil rakyat di negeri ini kerap melakukan studi banding ke Amerika atau negara-negara Eropa.

Makna Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Latin: demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Demokrasi selalu diasosiasikan sebagai suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi dinilai sebagai sebuah sistem politik dan pemerintahan terbaik saat ini. Penilaian ini terutama muncul saat dihadapkan pada penderitaan masyarakat di bawah sistem pemerintahan yang berdasarkan Fasisme, Totaliterianisme, Komunisme dan paham-paham anti-demokrasi lainnya pada beberapa dekade yang lalu.

Konon, demokrasi berakar dari peradaban bangsa Yunani Kuno pada 500 SM. Chleisthenes, tokoh pada masa itu, dianggap banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan demokrasi. Gagasan demokrasi yang berkembang di Yunani sempat hilang di Barat, saat Romawi Barat takluk di tangan suku Jerman. Magna Charta yang lahir pada 1215 dianggap sebagai jalan pembuka munculnya kembali demokrasi di Barat.

Demokrasi tumbuh begitu pesat ketika Eropa bangkit pada Abad Pencerahan. Pada masa itu, muncullah sejumlah pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi seperti John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755). Pada masa itu pula, lahir pemikiran-pemikiran besar tentang relasi antara penguasa dan rakyat, atau negara dan masyarakat.

Ide demokrasi terus mengalir hingga ke Timur Tengah pada pertengahan abad ke-19. Gagasan demokrasi itu dibawa ke negara-negara berpenduduk Muslim oleh para pemikir Islam yang mempelajari budaya Barat. Salah satunya adalah Muhammad Abduh (1848-1905), yang menekankan pentingnya umat Islam untuk mengadopsi hukum-hukum Barat secara selektif.

Cacat Bawaan Demokrasi

Secara teoretis, inti atau substansi demokrasi, sebagaimana telah dimaklumi, adalah kedaulatan rakyat. Justru di sinilah akar persoalan sekaligus yang menjadi cacat bawaan demokrasi. Pasalnya, rakyat sendiri adalah individu yang tak lepas dari tarikan hawa nafsu dan godaan setan. Karena itu, dalam demokrasi, menyerahkan timbangan baik-buruk atau halal-haram kepada rakyat jelas sebuah kesalahan fatal.

Selain itu, dengan kedaulatan rakyat sebagai inti, demokrasi mengklaim bahwa segala keputusan hukum selalu didasarkan pada prinsip suara mayoritas rakyat. Namun, dalam praktiknya, karena pada faktanya parlemen/DPR sering dikuasai oleh segelintir elit politik, para pemilik modal, atau kedua-duanya, suara mayoritas yang dihasilkan hanyalah mencerminkan suara mereka yang sesungguhnya minoritas, tidak mencerminkan suara mayoritas rakyat. Artinya, di sini yang terjadi sebetulnya adalah tirani minoritas.

Parlemen di AS, misalnya, sering didominasi oleh mereka yang bermodal kuat, baik karena mereka pengusaha atau karena mereka disokong oleh pengusaha. Di Indonesia pun tak jauh beda. Wajar jika kemudian banyak UU, keputusan hukum atau peraturan yang lahir dari parlemen/DPR lebih mewakili kepentingan mereka yang sesungguhnya minoritas itu; dan sebaliknya sering merugikan mayoritas rakyat.

Di Indonesia, lahirnya UU Migas, UU Listrik, UU SDA, UU Penanaman Modal, UU BHP, dll jelas lebih berpihak kepada para pemilik modal dan merugikan mayoritas rakyat. Walhasil, sadar atau tidak, ideal demokrasi sering dikalahkan oleh aktualitasnya.

Karena itu, Aristoteles menyebut pemberlakuan demokrasi sebagai suatu kemerosotan. Alasannya adalah ketidakmungkinan orang banyak untuk memerintah. Bahkan Plato, pemikir Yunani yang juga diagung-agungkan oleh Barat, melancarkan kritik terhadap demokrasi. Katanya, kebanyakan orang adalah bodoh, atau jahat, atau kedua-duanya, dan cenderung berpihak kepada diri sendiri.

Jika orang banyak ini dituruti maka muncullah kekuasaan yang bertumpu pada ketiranian dan teror. Karena itu pula diyakini, hanya segelintir orang yang diuntungkan dari sistem pemerintahan yang demokratis ini.

Pada zaman Yunani Kuno sendiri, periode demokratis dalam sejarahnya tercatat hanya sebagai kasus-kasus istimewa. Politik Yunani pada masa beberapa abad Sebelum Masehi justru didominasi oleh periode kediktatoran tirani dan oligarki. Benih demokrasi malah hancur ketika Negara Sparta yang otoriter mengalahkan Athena dalam perang Ploponesia (Amien Rais, “Demokrasi dengan Proses Politik,” LP3ES, 1986).

Demokrasi ‘Kulit’

Memang, Indonesia pernah dipuja-puji sebagai ‘jawara demokrasi’. Bukan hanya Jimmy Carter yang memberikan apresiasi positif terhadap demokrasi di Indonesia. Sukses kerja demokrasi di negeri berpenduduk mayoritas Muslim ini—meskipun baru seumur jagung—juga dianggap meyakinkan oleh sejumlah akademisi politik ternama seperti Liddle dan Hefner. Mereka menyatakan bahwa Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi sebuah negara demokrasi.

Namun demikian, sengaja atau tidak, menurut Ismail Yusanto (2009), para ahli Barat sering melupakan bahwa semua itu sesungguhnya hanya dinisbatkan pada kategori-kategori demokrasi yang sangat artifisial, jauh dari subtansi demokrasi itu sendiri. Pemilu damai, transparansi, kebebasan, persamaan, dll hanyalah kategori-kategori yang sangat teknikal dan prosedural.

Bahkan Freedom House’s Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties (dalam Lawrence E. Harrison, 2000), saat membuat indeks negara-negara demokrasi, sekadar merujuk pada satu kategori saja: faktor kebebasan. Indeks berskala satu (lebih banyak kebebasan) sampai tujuh (lebih sedikit kebebasan) itu berisikan dua hal.

Pertama: berkaitan dengan hak-hak politik: apakah para pimpinan pemerintahan dan anggota parlemen dipilih melalui pemilihan yang bebas dan bersih; apakah warga negara berhak berkompetisi dalam membentuk partai-partai politik dan organisasi lainnya; apakah ada suara yang berarti dari kelompok oposisi atau kesempatan lebih realistik bagi kelompok oposisi meningkatkan dukungannya.

Kedua: kebebasan sipil; termasuk kebebasan dan independensi media, kebebasan berbicara, lembaga peradilan, kesamaan di bawah hukum, lembaga yudikatif yang tidak diskriminatif, perlindungan dari teror politik, dan lain-lain.

Setiap tahun lembaga ini meneliti tingkat kebebasan sipil (civil liberties) dan akomodasi hak-hak politik (political rights) di 192 negara. Hasilnya disimpulkan dalam tiga kategori: “bebas”, “semi-bebas” (partly free) dan “tidak-bebas”. Makin bebas suatu negara, diasumsikan demokrasi semakin terjamin.

Dalam kategori yang lebih rinci, Robert Dahl, ahli kawakan demokrasi, dalam karyanya, Polyarchy (1971: 1-3), menyebut delapan syarat institusional bagi bangunan sebuah negara demokrasi: (1) kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi; (2) kebebasan berekspresi; (3) hak memberikan suara; (4) eligibilitas untuk menduduki jabatan publik; (5) hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara; (6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif; (7) pemilu yang bebas dan adil; dan (8) institusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah bergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.
Jelas, kategori-kategori ini jauh dari subtansi demokrasi itu sendiri, baik dalam tataran teori maupun praktik. Dengan kata lain, kategori-kategori tersebut baru mencerminkan demokrasi ‘kulit’, bukan ‘isi’ demokrasi itu sendiri.

Subtansi Demokrasi

Secara teoretik, berdasarkan kesepakatan umum, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat; sebagaimana dinyatakan oleh mantan Presiden AS Abraham Lincoln. Karena itu, gagasan dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Inilah sebetulnya inti sekaligus subtansi demokrasi secara teoretik.

Dalam ungkapan lain, menurut International Commision of Jurists dalam konferensinya di Bangkok, perumusan yang paling umum mengenai sistem politik yang demokratis adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas (Budiardjo, 2008).

Namun demikian, itu baru dalam tataran teori. Dalam tataran praktiknya tidaklah demikian. Dalam negara demokrasi, yang sering berlaku adalah hukum besi oligarki: sekelompok penguasa saling bekerja-sama untuk menentukan kebijakan politik sosial dan ekonomi negara tanpa harus menanyakan bagaimana aspirasi rakyat yang sebenarnya.

Di sisi lain, demokrasi yang dekat dengan semboyan “kebebasan, persamaan dan persaudaraan” dalam praktiknya juga selalu menyisakan ironi. Revolusi Prancis merupakan contoh terbaik dari ironi demokrasi ini. Di Prancis, demokrasi berubah menjadi alat bagi segelintir orang untuk memperdaya rakyat. Awalnya, banyak rakyat miskin di Prancis kala itu mendukung revolusi tersebut karena terkagum-kagum pada semboyan: “Liberte, Egalite, Franite”. Mereka berharap, Prancis akan menjadi pelopor bagi kehidupan negara paling demokratis.

Namun, sejarah membuktikan angan-angan tersebut tak pernah terwujud. Kemerdekaan (liberte) yang dimaksud ternyata hanya berlaku bagi kaum borjuis untuk memonopoli pasar, yang ada pada akhirnya menggulung habis semua potensi pengusaha lemah. Demikian pula persamaan (elagite) dan persaudaraan (fraternite).

Sebab itu, Revolusi Prancis sesungguhnya hanyalah revolusi kaum borjuis (bangsawan), bukan revolusi bagi keseluruhan rakyat demi demokrasi. Faktanya, kehidupan rakyat kecil sebelum dan setelah revolusi tidak berubah. Semua ini terjadi karena pada akhirnya segelintir orang itulah yang berdaulat, bukan rakyat.

Amerika Serikat—yang membangga-banggakan diri sebagai negara paling demokratis di dunia dan pejuang HAM yang hebat—ternyata juga menyimpan borok demokrasi. Senator AS Paul Findley lewat bukunya, Mereka yang Berani Bicara dan Diplomasi Munafik Ala Yahudi, membongkar dominasi Lobi Yahudi (AIPAC) dalam tubuh Kongres AS. Tidak seorang pun calon presiden AS yang bisa duduk di kursi kepresidenan tanpa direstui oleh Lobi Yahudi tersebut, tegasnya.

Lebih dari itu, sejarah telah membuktikan bahwa demokrasi yang diklaim Amerika hanya dijadikan alat untuk mengintervensi sekaligus menundukkan negara lain. Inilah sesungguhnya yang secara kasatmata dipraktikkan Amerika atas Dunia Islam, khususnya di Irak dan Afganistan. Kita masih ingat, salah satu alasan utama Amerika untuk menyerang dan menduduki kedua negara itu adalah demi sebuah ‘alasan luhur’: demokratisasi. Ironis, demi sebuah ‘agenda luhur’ demokratisasi, Amerika justru menggunakan cara-cara yang sangat tidak demokratis.

Anehnya, meski kebobrokan demokrasi demikian nyata, selalu ada pembelaan yang terkesan defensif dari para pengusungnya. Sudah terlalu sering kita mendengar, bahwa demokrasi memang bukan sistem ideal untuk mengatur negara, tetapi di antara banyak sistem yang ada, demokrasilah yang paling mungkin untuk menjamin kesetaraan hak dan kebebasan warga negara. Hanya pada demokrasilah dimungkinkan terjadinya koreksi politik secara sistematik. Itulah yang tampak pada berbagai tulisan para pengusung demokrasi yang tetap masih menaruh harapan pada demokrasi.

Komarudin Hidayat, misalnya, pernah menulis, salah satu cacat bawaan demokrasi adalah bahwa Pemilu demokratis tidak selalu melahirkan presiden yang ideal. Namun menurut dia, sebagai sebuah sistem dan etika politik, demokrasi telah teruji sebagai pilihan terbaik karena lebih menjanjikan bagi kelangsungan dan stabilitas hidup bernegara secara beradab. Kitanya saja yang sering tidak sabar dengan sebuah proses dan prosedur demokrasi, apalagi saat calon pemimpin yang diunggulkan massa dinilai kurang bermutu (Kompas, 2/1/2004).

Adakah Negara Demokrasi?

Dengan realitas yang terkesan kontradiktif antara teori demokrasi dan praktiknya selama ini, tentu penting bagi setiap orang untuk bertanya: Adakah tipikal negara yang benar-benar demokratis? Dengan kata lain, adakah negara demokrasi itu?

Bagi seorang Muslim, pertanyaan tersebut penting untuk dijawab. Pasalnya, demokrasi saat ini bukan hanya milik negara-negara Barat sebagai penggagas sekaligus pengusung utamanya. Demokrasi kini telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan politik kaum Muslim di seluruh dunia. Bahkan sebagian kalangan Muslim bukan hanya bangga menjadi bagian dari demokrasi.

Dalam kadar tertentu mereka siap memperjuangkan tegaknya demokrasi dan bahkan rela mati demi demokrasi. Ironisnya, pada saat yang sama mereka menolak hal-hal yang berbau formalisasi syariah, termasuk tentu saja wacana tentang negara syariah.

Jadi, bagaimana sebetulnya wujud negara demokrasi yang selama ini telah dianggap sebagai ’harga mati’ dalam sistem politik modern dewasa ini; apakah memang negara demokrasi betul-betul negara yang paling ideal? Jika ya, mana di dunia ini tipikal sekaligus pionir negara demokrasi? Ataukah negara demokrasi hanya ada dalam alam teori, tidak pernah benar-benar membumi?

Faktanya, sulit—jika bukan mustahil—bagi kita untuk menemukan tipikal negara yang benar-benar demokratis. Dengan menelaah praktik berdemokrasi di berbagai negara, akan ditemukan fakta umum dan merata di negeri-negeri pengusung demokrasi, baik di Barat maupun di Timur, bahwa demokrasi sering bertentangan dengan dirinya sendiri; bahwa ‘demokrasi praktik’ sering bertentangan dengan ‘demokrasi teori’.

Contoh yang paling mendasar, kedaulatan rakyat sebagai ‘ruh’ demokrasi dalam praktiknya selalu dibajak oleh segelintir para pemilik modal atau oleh elit penguasa yang didukung oleh para pemodal. Uniknya, hal ini merupakan gejala atau fenomena umum di negara-negara penganut demokrasi, tanpa kecuali. Kenyataan ini tentu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah anomali demokrasi, karena terjadi di Amerika dan Eropa sebagai kampiun demokrasi, ataupun di Indonesia yang baru-baru ini didaulat sebagai ‘jawara demokrasi’.

Selain itu, para pengusung demokrasi sering mengklaim bahwa demokrasi menjamin kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan; memberikan garansi kebebasan dan persamaan; serta menawarkan kemajuan dan keadaban. Faktanya, semua itu dusta belaka. Kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan yang dijamin demokrasi hanya berlaku bagi segelintir orang yang punya kuasa dan elit para pemilik modal.

Kebanyakan rakyat justru hidup di bawah jurang kemiskinan. Kebebasan dan persamaan yang digaransi demokrasi juga sering tidak berlaku, khususnya di negeri-negeri yang minoritasnya Muslim, termasuk di Amerika dan Eropa. Bahkan di Indonesia yang mayoritas Muslim, perlakukan diskriminatif terhadap umat Islam masih sering terjadi. Demikian pula terkait dengan kemajuan dan keadaban; dua hal ini sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan demokrasi.

Di negeri-negeri Muslim khususnya, demokrasi justru melahirkan keterpurukan di berbagai bidang: ekonomi, pendidikan, sosial, hukum/peadilan, dll. Di Amerika dan Eropa sendiri, demokrasi melahirkan ketidakberadaban, bahkan dalam kadar tertentu melahirkan perilaku-perilaku hewaniah ketimbang mencerminkan nilai-nilai insaniah.

Khusus terkait dengan Dunia Islam, Amerika dan Eropa bukan hanya bertindak tidak beradab, bahkan mereka melakukan tindakan biadab seperti membantai ratusan ribu kaum Muslim di Irak dan Afganistan, justru atas nama ‘niat mulia’: demokratisasi! Amerika dan Eropa juga membuktikan dirinya sebagai negara paling tidak demokratis dengan menjadi penyokong utama perampasan atas tanah Palestina sekaligus pembantaian ratusan ribu penduduknya oleh Israel sejak pendudukannya.

Semua fakta di atas seolah meneguhkan pernyataan-pernyataan jujur dari mereka yang secara jernih melihat demokrasi. Chandra Muzzafar, Direktur Just World Trust (LSM di Penang Malaysia), misalnya, dalam buku Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Tata Dunia Baru memandang ide-ide demokratis adalah berasal dari Barat dan bersifat kolonis. Dalam bukunya itu, kurang lebih ia menulis, demokrasi hanyalah alat yang amat mencolok untuk melanggengkan kepentingan-kepentingan ideologis dan ekonomi Barat yang sempit.

Tokoh Barat sendiri, seperti mantan Perdana Menteri Inggris di era Perang Dunai II, Winston Churchil—meski dia mengklaim demokrasi yang terbaik—mengeluarkan deklarasi yang berbunyi, “Democracy is worst possible form of government (Demokrasi adalah kemungkinan terburuk dari sebuah bentuk pemerintahan).”

Benjamin Constan juga berkata, “Demokrasi membawa kita menuju jalan yang menakutkan, yaitu kediktatoran parlemen.”

Jauh sebelum itu, di Yunani (Yunani kuno), tempat demokrasi itu berasal, tokoh pemikir dan filosof seperti Plato dan Aristoteles berpandangan bahwa demokrasi merupakan sistem yang berbahaya dan tidak praktis. Aristoteles bahkan menambahkan, “Pemerintahan yang didasarkan pada pilihan orang banyak dapat mudah dipengaruhi oleh para demagog dan akhirnya akan merosot menjadi kediktatoran.”

Pernyataan-pernyataan di atas sesungguhnya hanyalah kesimpulan belaka dari realitas demokrasi di seluruh dunia. Baik Amerika yang dianggap sebagai kampiun sekaligus pendekar demokrasi maupun Indonesia yang pernah didaulat sebagai jawara demokrasi, dalam praktiknya tak lebih merupakan negara ‘kleptokrasi’; negara yang dikuasai ‘para maling’.

Sebab, di negara-negara demokrasi, yang selalu memiliki kuasa adalah segelintir orang yang ‘bermental maling’. Merekalah yang telah ‘mencuri’ atau ‘merampas’ kedaulatan rakyat dan mengubahnya menjadi kedaulatan elit wakil rakyat, elit politik dan elit para pemilik modal.

Walhasil, secara faktual, demokrasi ideal hanya ada dalam khayal, tidak pernah membumi, dan bahwa cita-cita mendirikan negara demokrasi memang hanya sebuah ilusi!

Arief B. Iskandar adalah Penulis Buku Tetralogi Dasar Islam (2010) dan Editor Buku Ilusi Negara Demokrasi (2009), keduanya diterbitkan oleh Al-Azhar Press.

Eramuslim.com

Amerika Serikat Segera Bangun Pangkalan Militer Dekat Indonesia


Robert Gates

Meski penentangan masyarakat internasional atas kehadiran militer Amerika Serikat di berbagai belahan dunia, termasuk di Asia Tenggara, terus meningkat, namun Washington tetap merencanakan pembangunan pangkalan militernya di Singapura.

Sebagaimana dilaporkan IRNA hari ini (10/06/2011), sebuah koran terbitan China mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert Gates bahwa Washington perlu membangun pangkalan di Singapura untuk mendukung kapal-kapal perangnya di kawasan.

Dalam kunjungannya ke Singapura menghadiri konferensi Keamanan Asia yang digelar oleh International Institute for Strategic Studies (IISS), Gates menilai pembangunan pangkalan di Singapura sebagai bagian dari program pengokohan kemampuan militer AS di laut Pasifik.

Termasuk dalam program tersebut, Amerika Serikat akan menempatkan sejumlah armada kapal termpur cepat yang khusus untuk operasi di perairan dangkal.

Menurut sumber-sumber Kementerian Pertahanan Singapura, Amerika Serikat berencana mengirim satu atau dua kapal tempur tipe “Litoral” ke Singapura. Kapal tersebut memiliki panjang 400 kaki, dengan kecepatan tinggi, dan cocok untuk misi di perairan dangkal.

Dalam pidatonya pada konferensi di Singapura (4/6), Gates juga menyinggung pentingnya kehadiran militer Amerika Serikat di perairan dekat Australia.

Menurutnya, dalam beberapa tahun mendatang, Amerika Serikat akan meningkatkan aktivitasnya di kawasan. Ia menekankan pula pentingnya kerjasama militer Amerika Serikat dengan Australia dan Singapura.

Setiap tahunnya, Amerika Serikat mengeluarkan dana milyaran dolar di sektor militer dan dana tersebut terus meningkat meski negara ini dilanda krisis ekonomi hebat.

Sementara di sisi lain, perluasan kehadiran militer Amerika Serikat di berbagai belahan dunia tidak menghasilan apapun kecuali instabilitas. *
Sumber : irb
Rep: CR-3
Red: Cholis Akbar
hidayatullah.com

Amerika Serikat Ancam PBB Jika Akui Kemerdekaan Palestina


John Bolton (Anggota Zionisme)

NEW YORK — Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), John Bolton, mengimbau Kongres agar dengan lantang menyuarakan bahwa segala bentuk resolusi di Majelis Umum PBB terkait kemerdekaan negara Palestina. Menurutnya, pengakuan kemerdekaan hanya akan berujung pada penghentian bantuan keuangan Amerika kepada lembaga internasional tersebut.

Di masa jabatan John Bolton, Zionis Israel pernah menyebutnya sebagai diplomat kedelapannya. Pada era itu, Bolton senantiasa mengorbankan kepentingan Amerika Serikat demi tuntutan ilegal Israel.

Foreign Policy pernah menulis, Bolton juga mengingatkan Kongres bahwa ancaman penghentian bantuan kemanusiaan kepada PBB itu harus dikemas dalam sebuah keputusan Kongres.

Bolton menekankan ancaman bahwa Amerika Serikat akan menghentikan kerjasamanya dengan PBB.

“Jika Majelis Umum PBB tidak memperhatikan peringatan tersebut, maka seluruh bantuan yang diberikan Washington kepada Sekretariat Jenderal PBB di New Yok akan dihentikan,” tegas Bolton.


Peta Negara Palestina Merdeka

Menyinggung sidang September mendatang serta kesepakatan rekonsiliasi nasional antara Hamas dan Fatah dalam membentuk pemerintahan bersatu, Foreign Policy menyebutkan, “Apakah PBB memilih mengakui kemerdekaan bangsa Palestina, atau lebih memilih menerima kelanjutan bantuan dana dan menolak kemerdekaan Palestina?”. Nah, jika PBB lebih memilih terakhir, akan semakin jelas, kemana PBB berpihak.

sumber: http://hidayatullah.com

Sejarah Amerika Serikat


Peta wilayah Amerika Utara

Amerika Serikat terletak di tengah-tengah benua Amerika Utara, dibatasi oleh Kanada di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Negara Amerika Serikat terbentang dari Samudera Atlantik di pesisir timur hingga Samudera Pasifik di pesisir barat, termasuk kepulauan Hawaii di lautan Pasifik, negara bagian Alaska di ujung utara benua Amerika, dan beberapa teritori lainnya.

Penetap pertama wilayah yang kini menjadi Amerika Serikat berasal dari Asia sekitar 15.000 tahun yang lalu. Mereka menyeberangi jembatan darat Bering ke Alaska.[1] Selanjutnya, penduduk asli Amerika bermukim di wilayah tersebut selama ribuan tahun. Pada tahun 1492, Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika. Orang-orang Inggris lalu bermukim di Jamestown, Virginia pada tahun 1607. Permukiman ini dianggap sebagai permukiman pertama di Amerika Serikat. Selanjutnya, Amerika Serikat terus didatangi oleh orang-orang Inggris. Orang Perancis, Spanyol, dan Belanda juga bermukim di sebagian Amerika Serikat.[2] Perkembangan koloni-koloni Inggris berakhir tidak baik bagi penduduk asli Amerika, karena banyak dari mereka yang tewas akibat penyakit, dan mereka kehilangan negeri mereka.


Peta perubahan wilayah Amerika Serikat.

Amerika Serikat terbentuk dari 13 bekas koloni Inggris selepas Revolusi Amerika setelah deklarasi kemerdekaan pada tanggal 4 Juli 1776. Perang ini dimulai karena kolonis merasa diperlakukan tidak adil oleh Inggris.[3]

Setelah Revolusi, Amerika Serikat menghadapi banyak masalah, seperti perbudakan. Pada tahun 1800-an, AS memperoleh banyak wilayah dan mulai terindustralisasi. Dari tahun 1861 hingga 1865, Perang Saudara Amerika berkecamuk antara Utara dengan Selatan. Perang ini diakibatkan karena sengketa mengenai hak-hak negara bagian, perbudakan, dan masa depan Amerika Serikat. Beberapa negara bagian di Selatan meninggalkan Amerika Serikat dan mendirikan Konfederasi.

Utara memenangkan perang, dan negara-negara yang telah meninggalkan perserikatan kembali ke Amerika Serikat. Negara ini lalu melalui masa rekonstruksi. Pada akhir 1800-an, banyak orang Eropa datang ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik besar. Pada awal abad ke-20, AS menjadi kekuatan dunia. Ekonominya merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Negara ini juga terlibat dalam Perang Dunia I dan II.

Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dingin dengan Uni Soviet. Selama Perang Dingin, pemerintah banyak menghabiskan dana untuk pertahanan. AS terlibat dalam Perang Korea dan Vietnam, dan juga mengirimkan Neil Armstrong dan orang-orang Amerika lain ke luar angkasa. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan perang dingin berakhir. Timur Tengah menjadi penting bagi Amerika, terutama setelah Serangan 11 September 2001. Kini, Amerika Serikat merupakan negara adidaya, tetapi masih menghadapi beberapa masalah.

Pra-Columbus

Pra-Columbus adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk kebudayaan di Amerika pada era sebelum masuknya pengaruh Eropa. Walaupun secara teknis merujuk pada zaman sebelum Christopher Columbus, pada praktiknya istilah ini juga mencakup budaya asli yang terus berkembang sampai ditaklukkan atau dipengaruhi oleh orang-orang Eropa, walaupun hal ini terjadi beberapa dasawarsa atau bahkan beberapa abad setelah pendaratan pertama Columbus pada tahun 1492.

Istilah ini terutama digunakan pada pembahasan mengenai kebudayaan asli Amerika, seperti Mesoamerika (Aztec dan Maya) serta Andes (Inca, Moceh, Chibcha, dll.)


Bangsa-bangsa asli yang menempati tanah Amerika sebelum kedatangan bangsa kulit putih.

Nenek moyang dari penduduk asli Amerika berasal dari Asia. Mereka menyeberangi jembatan darat Bering ke Alaska.

Masa Pra-Columbus adalah masa sebelum kedatangan Christopher Columbus ke Amerika tahun 1492. Pada masa itu, penduduk asli Amerika menetap di Amerika Serikat. Mereka memiliki budaya yang berbeda: penduduk asli di Amerika Serikat timur berburu; penduduk asli di Amerika Serikat barat laut menangkap ikan; penduduk asli di barat daya menanam jagung dan membangun rumah yang disebut pueblo; dan penduduk asli di Great Plains berburu bison.[4][5]

Zaman kolonial

Bangsa Inggris mencoba mendirikan permukiman di Pulau Roanoke tahun 1585, tetapi tidak berlangsung lama.[6] Pada tahun 1607, permukiman Inggris pertama yang dapat bertahan berdiri di Jamestown, Virginia. Permukiman ini didirikan oleh John Smith, John Rolfe, dan orang-orang Inggris lainnya yang tertarik dengan kekayaan dan petualangan. Koloni di Virginia hampir gagal bertahan karena penyakit dan kelaparan, tetapi berhasil karena penanaman tembakau.[7]


Kapal Mayflower membawa Pilgrim Fathers ke Amerika.

Pada tahun 1621, sekelompok orang Inggris yang dijuluki Pilgrim Fathers (orang yang melarikan diri karena berselisih faham dengan gereja) menetap di Plymouth, Massachusetts. Koloni yang lebih besar dibangun di Teluk Massachusetts oleh Puritan tahun 1630. Daripada menemukan emas, Pilgrims dan Puritan lebih tertarik untuk membuat masyarakat yang lebih baik, yang mereka juluki “kota di sebuah bukit.”[8] Roger Williams, yang ditendang keluar dari Massachusetts, mendirikan koloni di Rhode Island tahun 1636.

Inggris bukan hanya satu-satunya negara yang menetap di wilayah yang kini menjadi Amerika Serikat. Pada tahun 1500-an, Spanyol mendirikan benteng di Saint Augustine, Florida.[9] Perancis menetap di Kanada dan wilayah sekitar Danau-Danau Besar. Bangsa Belanda mendirikan koloni di New York, yang mereka sebut Nieuw Nederland. Wilayah-wilayah lain dimukimi oleh orang Skotlandia-Irlandia, Jerman, dan Swedia.[10]

Perkembangan koloni merupakan hal yang buruk bagi penduduk asli Amerika. Mereka kehilangan negeri mereka, dan banyak dari antara mereka yang meninggal akibat variola, penyakit yang dibawa bangsa Eropa ke Amerika.

Pada awal tahun 1700-an, muncul gerakan religius yang disebut Gerakan Kebangunan Rohani.[11] Gerakan Kebangunan merupakan salah satu peristiwa pertama dalam sejarah Amerika yang merupakan “pergerakan besar”, atau sesuatu yang melibatkan banyak orang Amerika. Gerakan Kebangunan Rohani, bersama dengan Penghukuman Penyihir Salem, merupakan tanggapan atas situasi Amerika saat itu, dan mungkin memengaruhi pemikiran yang digunakan dalam Revolusi Amerika.[12]

Pada tahun 1733, terdapat tiga belas koloni. Koloni-koloni ini biasanya dikelompokan menjadi New England (New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island and Connecticut), koloni-koloni Tengah (New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware), dan Selatan (Maryland, Virginia, Carolina Utara, Carolina Selatan, dan Georgia). New England memiliki peternakan-peternakan kecil, dan lebih bertumpu pada perikanan, perkapalan, dan industri-industri kecil.[13] Koloni Selatan memiliki perkebunan tembakau dan kapas. Kebun-kebun ini awalnya digarap oleh pekerja yang bersedia bekerja beberapa tahun dengan upah pintu masuk ke Amerika dan tanah, lalu oleh budak. Koloni tengah memiliki peternakan berukuran kecil, dan dikenal memiliki budaya dan kepercayaan yang beragam.[14]

Ketigabelas koloni tersebut terikat dengan “ekonomi Atlantik”, yang melibatkan penggunaan kapal untuk perdagangan budak, tembakau, rum, gula, emas, rempah-rempah, ikan, kayu, dan barang hasil produksi, antara Amerika, Hindia Barat, Eropa, dan Afrika.[15][16] New York, Philadelphia, Boston, dan Charleston merupakan kota dan pelabuhan utama pada masa itu.[17]

Dari tahun 1754 hingga 1763, Inggris dan Perancis terlibat dalam perang yang disebut Perang Tujuh Tahun. Inggris berhasil memenangkan perang. Perancis menyerahkan koloninya di Kanada kepada Inggris, dan menyerahkan Louisiana ke Spanyol; Spanyol menyerahkan Florida ke Inggris. Selanjutnya, Inggris mengeluarkan Proklamasi 1763, yang menyatakan bahwa orang yang tinggal di tiga belas koloni tidak dapat menetap di sebelah barat Pegunungan Appalachia.[18]

Revolusi Amerika


Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat.

Setelah Perang Tujuh Tahun, kolonis mulai merasa mereka tidak memperoleh hak-hak mereka.[3] Selain akibat Proklamasi 1763, mereka merasa diperlakukan tak adil karena pajak yang dipungut oleh pemerintah Britania. Kolonis menyatakan “Tak ada pajak tanpa perwakilan”, yang berarti mereka meminta agar mereka memiliki suara di Parlemen Britania.[19] Pajak-pajak tersebut meliputi Sugar Act (1764), Stamp Act (1765), Townsend Duties (1767), dan Tea Act (1773). Pada tahun 1770, peristiwa Boston Tea Party terjadi. Kolonis-kolonis di Boston membuang ratusan kotak berisi teh dari kapal di Pelabuhan Boston, sebagai tanggapan terhadap Tea Act. [20] Tentara Britania lalu mengambil alih Boston, yang mengakibatkan pendirian Kongres Kontinental, terdiri dari pemimpin setiap 13 koloni. Tokoh-tokoh penting dalam kongres tersebut adalah Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, John Hancock, Roger Sherman, dan John Jay.

Pada tahun 1776, Thomas Paine menulis pamflet Common Sense, yang menyatakan bahwa koloni-koloni harus merdeka dari Britania. Pada 4 Juli 1776, ketigabelas koloni setuju terhadap Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat.[21] Kolonis-kolonis telah terlibat dalam pertempuran dengan Britania dalam Perang Revolusi Amerika. Perang dimulai pada tahun 1775 di Lexington dan Concord.[22] Meskipun tentara Amerika dibawah kepemimpinan George Washington banyak mengalami kekalahan, mereka memenangkan perang setelah kemenangan di Yorktown yang dibantu oleh Perancis. Traktat Paris ditandatangani, dan Britania menarik semua pasukannya dari Amerika Serikat.

Periode Federal (1781–1815)


Konstitusi Amerika Serikat

Pada tahun 1781, koloni-koloni mempersiapkan sebuah Uni melalui Articles of Confederation, akan tetapi hanya dapat berlangsung selama enam tahun. Sebagian besar kekuasaan diserahkan kepada negara-negara bagian, dan hanya sedikit kekuasaan yang dimiliki pemerintah pusat.[23]Selain itu, tidak terdapat presiden. Articles of Confederation juga tidak dapat menghentikan penduduk asli Amerika atau orang Britania di perbatasan, dan juga tak mampu menghentikan pemberontakan seperti Pemberontakan Shays’. Setelah pemberontakan Shays’, banyak orang merasa Articles of Confederation telah gagal.[24]

Konstitusi Amerika Serikat ditulis pada tahun 1787. Tokoh-tokoh yang membantu penulisan konstitusi, seperti Washington, James Madison, Alexander Hamilton, dan Gouverneur Morris, merupakan pemikir-pemikir utama Amerika pada masa itu. Beberapa tokoh akan memegang posisi penting dalam pemerintahan baru. Konstitusi ini mendirikan pemerintahan nasional yang lebih kuat dan memiliki tiga cabang: eksekutif (Presiden dan kabinetnya), legislatif (Dewan Perwakilan Rayat dan Senat), dan yudikatif (pengadilan federal).[25] Konstitusi ini diratifikasi oleh negara-negara bagian pada tahun 1788.


George Washington, presiden pertama Amerika Serikat.

Pada tahun 1789, Washington terpilih sebagai presiden pertama. Pada masa jabatannya, Pemberontakan Whiskey meletus. Petani-petani di pedesaan mencoba untuk menghentikan pengumpulan pajak terhadap whiskey. Pada tahun 1795, Kongres menyetujui Traktat Jay, yang membuka perdagangan dengan Britania.[26] Traktat ini dibuat dengan tujuan memperbaiki hubungan dengan Britania.[27] Thomas Jefferson dan James Madison sangat menentang traktat ini.[28]

Dalam pemilu tahun 1796, John Adams berhasil mengalahkan Thomas Jefferson. Pemilu ini merupakan pemilu antar dua partai politik pertama di Amerika Serikat.[29] Sebagai presiden, Adams membuat Angkatan Darat dan Laut Amerika Serikat menjadi lebih besar, tetapi juga mengeluarkan hukum untuk menutup koran yang menulis hal-hal jelek tentangnya.

Jefferson berhasil mengalahkan Adams pada pemilu tahun 1800. Salah satu hal penting yang dilakukannya sebagai presiden adalah membeli Louisiana dari Perancis pada tahun 1803.[30] Jefferson mengirim Lewis dan Clark untuk memetakan Pembelian Louisiana. Presiden Jefferson juga berusaha menghentikan perdagangan dengan Inggris dan Perancis, yang sedang terlibat dalam perang.[31] Perang meletus antara Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1812 ketika James Madison menjabat sebagai presiden. Perang ini disebut Perang 1812.

Ekspansi, industrialisasi, dan perbudakan (1815–1861)


Penetap menyeberangi Dataran Nebraska.

Salah satu masalah pada periode ini adalah perbudakan. Pada tahun 1861, lebih dari tiga juta orang Afrika-Amerika menjadi budak di Selatan.[32] Sebagian besar bekerja memetik kapas di perkebunan besar. Selatan ingin agar perbudakan tetap ada, sementara Utara berusaha mengakhirinya.

Setelah Perang 1812, Amerika mengalami “Era Perasaan Baik” dibawah Presiden James Madison dan James Monroe. Dibawah Monroe, kebijakan Amerika Serikat di Amerika Utara adalah Doktrin Monroe, yang menyatakan bahwa benua Amerika tidak boleh lagi dijajah oleh negara-negara Eropa.[33]] Pada masa ini pula, Kongres meminta “sistem Amerika”, yaitu dengan menghabiskan dana untuk perbankan, transportasi, dan komunikasi, agar kota-kota menjadi lebih besar dan pabrik-pabrik dibangun.[34] Salah satu proyek transportasi besar pada masa ini adalah Kanal Erie di New York. Pada tahun 1840-an, jalur kereta api juga dibangun. Ribuan mil jalur kereta dan telegraf telah dibangun di Amerika Serikat pada tahun 1860.[35]

Industri di Amerika Serikat juga berkembang. Banyak pabrik dibangun di kota-kota timur laut seperti Lowell, Massachusetts. Kebanyakan pabrik memproduksi pakaian. Sebagian besar pekerja di pabrik adalah perempuan, dan sebagian merupakan anak-anak dari Irlandia dan Jerman.[36][37] Meskipun mengalami industrialisasi, mata pencaharian sebagian besar penduduk Amerika pada saat itu adalah petani.[38]

Pada awal dan pertengahan tahun 1800-an, Gerakan Kebangunan Rohani Kedua dilancarkan. Gerakan ini dimulai di New York[39] Gerakan Kebangunan Rohani berkaitan erat dengan gerakan anti perbudakan di Amerika Serikat.[40]


Ilustrasi Pertempuran Veracruz, bagian dari Perang Meksiko-Amerika.

Andrew Jackson terpilih sebagai presiden pada tahun 1828. Sebagian besar pendukungnya merupakan orang miskin yang tidak pernah memilih sebelumnya, sehingga ia memberi mereka pekerjaan sebagai “hadiah”. Selain itu, ia juga menetapkan pajak impor tinggi yang tidak disukai oleh Selatan. [41] Wakil presiden Jackson, John C. Calhoun, yang berasal dari Selatan, menulis bahwa Selatan sebaiknya menghentikan kebijakan tersebut dan meninggalkan Amerika Serikat.[41]

Orang-orang mulai pindah ke sebelah barat Sungai Mississippi dan Pegunungan Rocky pada masa ini. Orang-orang pertama yang pindah ke Barat adalah orang yang menjual kulit binatang.[42][43] Pada tahun 1840-an, banyak orang pindah ke Oregon, dan semakin banyak orang yang pindah ke Barat setelah Demam Emas California tahun 1849.[44][45] Penduduk asli Amerika semakin terdesak oleh peristiwa seperti pengusiran (yang disebut Trail of Tears) dan Perang Black Hawk.[46]

Pada tahun 1845, Texas, yang telah meninggalkan Meksiko, bergabung dengan Amerika Serikat. Meksiko tidak menyukai hal ini, dan Amerika menginginkan wilayah Meksiko di Pantai Barat.[47] Akibatnya, Perang Meksiko-Amerika meletus. AS berhasil memenangkan perang ini, dan memperoleh wilayah California dan Amerika Serikat Barat Daya. Orang-orang di Utara tidak menyukai perang ini, karena mereka merasa perang ini hanya untuk keuntungan Selatan.[48]

Perang Saudara


Tentara Utara yang tewas di Gettysburg, Pennsylvania. Gambar diambil pada 5 atau 6 Juli 1863 oleh Timothy H. O’Sullivan.

Pada tahun 1840-an dan 1850-an, Utara dan Selatan kurang saling menyukai karena berbagai perbedaan, seperti:

* Ekonomi Utara berdasarkan pada industri, sedangkan Selatan berdasarkan agraris.
* Negara bagian Utara tidak memerlukan budak, sementara Selatan memerlukan budak.[49]Orang-orang di Selatan juga marah dengan buku-buku seperti Uncle Tom’s Cabin yang menyatakan bahwa perbudakan itu salah.
* Utara memiliki Partai Republik, sementara Selatan memiliki Partai Demokrat.
* Perbedaan pandangan mengenai kekuasaan pemerintahan federal.

Pejabat-pejabat pemerintahan berusaha membuat perjanjian untuk menghentikan perang. Akan tetapi, perjanjian-perjanjian ini tidak berhasil menghentikan perpecahan.[50] Orang-orang Utara dan Selatan mulai saling membunuh di Kansas karena masalah perbudakan. Peristiwa ini disebut “Kansas Berdarah”. Pada tahun 1859, John Brown mengambil alih sebuah kota di Virginia untuk menunjukan bahwa perbudakan itu salah dan ia mencoba mengajak budak-budak melawan pemiliknya.[51]


Union: biru (bebas), kuning (budak);Konfederasi: (coklat)
* wilayah dalam nuansa cahaya

Abraham Lincoln dari Partai Republik berhasil memenangkan pemilu pada tahun 1860. Setelah itu, sebelas negara bagian meninggalkan Amerika Serikat dan mendirikan Negara Konfederasi Amerika. Maka meletuslah Perang Saudara Amerika antara Utara dengan Selatan. Konfederasi memiliki jendral yang lebih cakap daripada utara, akan tetapi memiliki lebih sedikit jalur kereta dan hampir tidak mempunyai pabrik senjata.[52] Pada awal perang, jendral-jendral Konfederasi seperti Robert E. Lee dan Stonewall Jackson memenangkan pertempuran melawan jendral-jendral Utara seperti George B. McClellan dan Ambrose Burnside. Pada pertengahan perang, Lincoln mengumandangkan Proklamasi Emansipasi yang akan membebaskan semua budak di Konfederasi, dan memperbolehkan orang kulit hitam bertempur dalam angkatan bersenjata Utara. Alur perang mulai memihak pada Utara setelah pertempuran Gettysburg tahun 1863. Pada tahun 1865, jendral Ulysses S. Grant telah merebut ibukota Konfederasi di Richmond, Virginia, dan memaksa jendral Lee untuk menyerah.

Rekonstruksi dan Gilded Age


Andrew Johnson.

Lincoln terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 1864. Akan tetapi, ketika menghadiri drama di Ford’s Theatre, Washington, D.C., ia ditembak oleh John Wilkes Booth. Lincoln menjadi presiden Amerika pertama yang tewas dibunuh.[53] Ia digantikan oleh Andrew Johnson.

Pada masa ini, amandemen ke-13, 14, dan 15 disetujui. Maka budak-budak dibebaskan dan menjadi warga negara. Mereka juga memiliki hak suara. Kongres pada masa itu dikuasai oleh “Republikan Radikal”, yang ingin menghukum Selatan setelah Perang Saudara.[54] Mereka tidak menyukai Johnson dan hampir menghentikan jabatannya.[54] Mereka juga mengirim banyak tentara ke Selatan dan memaksa Selatan menyetujui amandemen ke-14 dan 15. Selatan tidak menyukai hal ini, dan membuat hukum “Jim Crow” yang menempatkan orang kulit hitam dalam peran-peran yang rendah dan memaksa mereka bekerja sebagai petani miskin.[55] Orang Kulit Putih di Selatan juga mendirikan Ku Klux Klan yang menyerang orang kulit hitam.

Amerika Serikat didatangi oleh pendatang dari berbagai negara, seperti Irlandia, Italia, Jerman, Eropa Timur, dan Cina.[56] Sebagian besar dari mereka bekerja di pabrik-pabrik besar dan tinggal di kota besar, seperti New York City, Chicago, dan Boston. Mereka biasanya menghuni apartemen yang kecil, miskin, dan berdekatan.[57]Pendatang-pendatang ini seringkali digunakan sebagai “mesin politik”. Mereka diberi pekerjaan dan uang, dengan imbalan suara dalam pemilu.[57]

“Mesin-mesin politik” telah menguasai pemerintahan dalam dekade terakhir abad ke-19. Sebagian besar presiden terpilih karena mesin politik.[58] Pemilik bisnis besar seringkali memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada pemerintahan.[58] Contohnya adalah John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, dan J.P. Morgan.

Jalur kereta api transkontinental selesai dibangun pada tahun 1869. Jalur ini membantu kemudahan transportasi di Amerika Serikat. Chicago, tempat jalur-jalur bertemu, menjadi pusat perdagangan antara Barat dan Timur.[59]

Masa progresivisme dan imperialisme


“Sepuluh ribu mil, dari ujung ke ujung”, kartun politik yang menggambarkan kekuasaan Amerika Serikat pada tahun 1898.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Amerika Serikat menjadi lebih aktif dalam urusan luar negeri. Pada tahun 1898, Amerika Serikat berperang melawan Spanyol. AS berhasil memenangkan perang, dan menguasai Puerto Riko, Guam, Guantanamo, dan Filipina.[60] Ditambah dengan pembelian Alaska dan pengambilalihan Hawaii, Amerika Serikat telah memperoleh seluruh wilayahnya hari ini, ditambah beberapa wilayah yang akan lepas setelah Perang Dunia II.[61]

Pada tahun 1901, Theodore Roosevelt menjadi presiden Amerika Serikat. Ia memiliki kebijakan luar negeri yang disebut “Big Stick”. Maksudnya ialah bahwa [AS] harus memiliki angkatan laut yang besar dan melakukan pengawasan terhadap Amerika Latin.[62][63] Antara tahun 1900 hingga 1930, Amerika Serikat beberapa kali mengirimkan tentara ke Amerika Latin. Ketika Theodore Roosevelt masih menjabat, penggalian Terusan Panama dimulai.

Woodrow Wilson terpilih sebagai presiden pada tahun 1912. Ia adalah seorang progresif, tetapi tidak sepenuhnya mirip Roosevelt.[64][65]

Perang Dunia I


Tentara Amerika selama Perang Dunia I.

Amerika Serikat awalnya tidak ingin terlibat dalam Perang Dunia I. Akan tetapi, karena:

* Ditenggelamkannya kapal RMS Lusitania oleh torpedo Jerman pada 7 Mei 1915
* Terungkapnya Telegram Zimmermann, pesan Jerman kepada Meksiko yang mengajak untuk bersama-sama menyerang AS

Amerika menyatakan perang terhadap Jerman pada 6 April 1917.[66] AS membantu Sekutu, dan perang berakhir setahun kemudian dengan kekalahan Blok Sentral. Seusai perang, Woodrow Wilson mencoba mendirikan Liga Bangsa-Bangsa, akan tetapi Amerika Serikat tidak bergabung karena kaum isolasionis di AS menolak traktat perjanjian.[67] Setelah Perang Dunia I, sebuah pandemi flu mewabah, dan menewaskan banyak orang di AS dan Eropa.[68] Selain itu, seusai Perang Dunia I, Amerika Serikat menjadi salah satu negara terkaya dan terkuat di dunia.[69]

Periode antar perang: 1919–1939

Pada tahun 1920-an, rasisme merebak. Ku Klux Klan semakin kuat dan mengincar orang kulit hitam, Katolik, Yahudi, dan imigran.[70] Orang-orang menuduh imigran dan pemimpin buruh (yang dituduh sebagai Bolshevik) bersalah atas perang dan masalah-masalah lain dalam sektor bisnis.[14][71]

1920-an merupakan era ledakan ekonomi dan kesejahteraan bagi Amerika Serikat. Pada masa ini, banyak orang Afrika-Amerika yang pindah dari Selatan ke kota-kota besar seperti New York City, Chicago, St. Louis, dan Los Angeles.[72] Mereka membawa musik jazz, sehingga tahun 1920-an dijuluki sebagai “Zaman Jazz”.


Franklin D. Roosevelt

Seusai Perang Dunia I, Amerika Serikat menetapkan kebijakan luar negeri yang isolasionis. Hukum dan traktat yang mengakhiri perang disetujui. AS juga menolak menjual senjata kepada mantan sekutunya.[73]

Warren G. Harding menjadi presiden pada tahun 1921. Ia meyakini bahwa jalan terbaik untuk memperbaiki ekonomi adalah bersahabat dengan bisnis-bisnis besar melalui pemotongan pajak dan pengurangan regulasi.[74] Performa ekonomi berlangsung dengan baik dibawah kebijakan ini. Akan tetapi, jurang antara yang kaya dan miskin semakin melebar.[75] Harding meninggal pada tahun 1923, dan Calvin Coolidge menggantikannya. Seperti Harding, Calvin Coolidge meyakini bahwa pemerintah tidak boleh campur tangan dalam urusan bisnis, sehingga ia meneruskan banyak kebijakan Harding.[76][77] Coolidge memutuskan untuk tidak menjadi kandidat dalam pemilu 1928 dan selanjutnya Herbert Hoover menjadi presiden.

Pada tahun 1929, Depresi Besar melanda Amerika Serikat. Bursa efek jatuh, dan banyak bank kehabisan uang dan ditutup.[78] Pada tahun 1932, lebih dari seperempat rakyat Amerika Serikat menjadi pengangguran.[79]

Herbert Hoover, yang menjadi presiden pada saat itu, mencoba menghentikan Depresi, tetapi gagal.[80] Pada tahun 1932, ia dikalahkan oleh Franklin D. Roosevelt dalam pemilu. Franklin D. Roosevelt melancarkan kebijakan New Deal, yaitu rangkaian program pemerintah yang memberikan bantuan, pemulihan, dan reformasi.[81] Contoh program pada New Deal adalah Social Security, Works Progress Administration (pembangunan jalan, sekolah, gedung pemerintahan dan karya seni), dan Civilian Conservation Corps (memberikan anak muda pekerjaan untuk membantu lingkungan). Program-program seperti ini mempekerjakan jutaan warga Amerika, meskipun dengan gaji yang kecil.[82][83] New Deal seringkali disebut sebagai periode yang “menyelamatkan kapitalisme” dan menghentikan Amerika menjadi negara komunis atau fasis.[84] Meskipun New Deal berhasil meningkatkan ekonomi, kebijakan ini tidak mengakhiri Depresi Besar. Depresi ini diakhiri oleh Perang Dunia II.[85]

Perang Dunia II


Pasukan Amerika Serikat melakukan invasi di Pantai Omaha.

Perang Dunia II meletus pada 1 September 1939, dan Amerika Serikat menyatakan mereka tidak ingin terlibat. Sebagian besar warga Amerika merasa AS sebaiknya tetap netral.

Jepang mengebom Pearl Harbor pada 7 Desember 1941.[86] Akibatnya, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Blok Poros (Jerman, Jepang, dan Italia). Amerika Serikat terlibat dalam dua front, yaitu Front Pasifik melawan Jepang, dan Front Eropa dan Afrika melawan Jerman dan Italia.[87]

Pada 12 April 1945, Roosevelt meninggal dunia, dan digantikan oleh Harry Truman. Mussolini dieksekusi oleh partisan Italia pada 28 April.[88] Dua hari kemudian, Adolf Hitler bunuh diri.[89]Tentara Jerman menyerah di Italia pada 29 April dan di Eropa Barat pada 7 Mei.[90]

Pemimpin-pemimpin Sekutu bertemu di Potsdam, Jerman, pada 11 Juli. Mereka meminta agar Jepang menyerah tanpa syarat.[91] Jepang mengacuhkan seruan ini, sehingga AS menjatuhkan dua bom atom di Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945) untuk mengakhiri perang.[87] Enam hari setelah pengeboman, pada 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, menandatangani instrumen menyerah pada tanggal 2 September.

Perang Dingin


Tank Soviet berhadapan dengan tank AS di Checkpoint Charlie, pada 27 Oktober, selama Krisis Berlin 1961.

Setelah Perang Dunia II, Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi dua adidaya dunia. Perang Dingin merupakan periode ketegangan dan persaingan antara Soviet dan AS. Akan tetapi, tentara Amerika dan Soviet tidak pernah bertemu secara langsung dalam medan perang, namun bertempur secara tidak langsung, seperti dalam Perang Korea (1950-an) dan Perang Vietnam (1950-an-1970-an).[92][93] Kedua perang tersebut merupakan perang antara pemerintah Utara yang komunis (didukung oleh Soviet dan Republik Rakyat Cina), dan pemerintahan Selatan yang dibantu oleh AS. Perang Korea berakhir dengan pembagian Korea, sementara perang Vietnam dimenangkan oleh Vietnam Komunis setelah AS mundur dari Vietnam.[94] Selain itu, salah satu konflik penting pada masa ini adalah Krisis Rudal Kuba pada tahun 1962. Selama krisis ini, AS dan Uni Soviet berada pada posisi yang sangat dekat untuk saling menyerang dengan senjata nuklir.[95]


Buzz Aldrin berjalan di permukaan Bulan.

Pada masa Perang Dingin, pemerintah mencoba mencari orang yang diduga sebagai Komunis. Orang yang diduga komunis akan kehilangan pekerjaan, masuk penjara, atau bakan terbunuh.[96] Banyak aktor dan pengarang yang masuk ke daftar hitam.[97][14] Peristiwa ini disebut sebagai “Red Scare”.

Perlombaan senjata juga berlangsung antara Amerika Serikat dengan Soviet.[98] Amerika Serikat banyak menghabiskan dana untuk proyek-proyek pertahanan.[99] Selain perlombaan senjata, perlombaan luar angkasa juga berlangsung. Perlombaan ini dimulai ketika Soviet meluncurkan Sputnik pada tahun 1957.[100] Dalam beberapa tahun, baik AS maupun Soviet telah meluncurkan satelit, dan juga mengirimkan hewan dan manusia ke luar angkasa.[100] Pada tahun 1969, Apollo 11 berhasil mendaratkan Neil Armstrong dan Buzz Aldrin di Bulan.

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat berubah pada tahun 1970-an ketika AS meninggalkan Vietnam dan Richard Nixon mengundurkan diri karena skandal Watergate.[14] Pada tahun 1970-an dan 1980-an, AS memiliki kebijakan “detente” (mengurangi ketegangan) dengan Uni Soviet.[101][102] Dibawah Nixon dan Reagan, Amerika Serikat mengirimkan tentara dan uang ke negara-negara Amerika Latin agar mereka tidak menjadi komunis.[63] Pada masa ini pula, ekonomi menderita karena AS tidak memproduksi barang sebanyak dahulu, dan karena beberapa negara di Timur Tengah melakukan embargo minyak.[103]

Perang Dingin berakhir dengan runtuhnya Soviet pada Desember 1991.[104]

Era setelah Perang Dingin


Serangan 11 September

Setelah berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat menjadi “masyarakat post-industrial”.[105] AS juga mulai mengalami defisit perdagangan.[106] Timur Tengah menjadi penting dalam kebijakan luar negeri AS, karena Amerika memperoleh miliaran barel minyak dari Timur Tengah. Banyak negara di Timur Tengah tidak peduli dengan AS karena Amerika merupakan sekutu Israel.[107] Pada tahun 1991, Amerika Serikat terlibat dalam Perang Teluk untuk mengusir invasi Irak dari Kuwait.

Pada tahun 1992, Bill Clinton menjadi presiden. Ia mengirim tentara ke Bosnia yang sedang dilanda oleh perang etnis.[108] AS juga setuju dengan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA).[109] Akan tetapi, masa kepresidenan Clinton dinodai oleh skandal seks dengan sekretarisnya yang bernama Monica Lewinsky.[110]

George W. Bush memenangkan pemilu pada tahun 2000. Pada masa jabatannya, Serangan 11 September terjadi. Akibat serangan tersebut, World Trade Center runtuh, dan ribuan warga Amerika tewas. Bush lalu menyetujui USA Patriot Act, yang memperbolehkan pemerintah untuk mengumpulkan informasi mengenai orang Amerika yang diduga sebagai teroris. AS dan NATO lalu pergi ke Afganistan untuk mencari Osama bin Laden dan orang lain yang merencanakan Serangan 11 September. Selanjutnya, AS menyerang Irak pada tahun 2003 karena Saddam Hussein diduga memiliki senjata pemusnah massal.[111] Pada tahun 2005, Amerika Serikat bagian selatan dilanda oleh badai besar yang disebut Badai Katrina. Partai Demokrat memenangkan kembali Kongres pada tahun 2006 karena warga Amerika tidak menyukai kebijakan Bush mengenai Perang Irak dan Katrina.[112]

Pada tahun 2008, Barack Obama terpilih sebagai presiden Afrika-Amerika pertama.[113] Ia terpilih pada masa resesi terburuk semenjak Depresi Besar. Pada awal jabatannya, Obama dan Kongres menyetujui reformasi terhadap perawatan kesehatan dan perbankan. Pemerintah juga memberikan stimulus untuk membantu ekonomi selama resesi.[114] Selama masa resesi, pemerintah menghabiskan banyak dana untuk menjaga industri perbankan dan otomotif dari kejatuhan. Selain krisis finansial, Obama juga harus menyelesaikan masalah kebocoran minyak Deepwater Horizon yang terjadi pada Juni 2010.

Catatan kaki

1. ^ Wilford, John Noble, “Evidence Supports Earlier Date for People in North America”, The New York Times, 4 April 2008.
2. ^ “Scots to Colonial North Carolina Before 1775”. School of Applied Arts of the University of Strathclyde. http://www.dalhousielodge.org/Thesis/scotstonc.htm. Diakses pada 27 Agustus 2010.
3. ^ a b Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 91. ISBN 0155656643.
4. ^ Pekka Hämäläinen (December, 2003). “The Rise and Fall of Plains Indians Horse Cultures”. The Journal of American History. American Historical Association, Organization of American Historians, University of Illinois Press, National Academy Press. http://www.historycooperative.org/journals/jah/90.3/hamalainen.html. Diakses pada 5 April 2010.
5. ^ Johnston, Robert D. (2002). The Making of America: The History of the United States from 1492 to the Present. National Geographic. hlm. 13. ISBN 0792269446.
6. ^ Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 18. ISBN 0155656643.
7. ^ Davis, Kenneth C. (2002). Don’t Know Much About American History. HarperCollins. ISBN 0060840560.
8. ^ Owen Collins, ed (1999). Speeches That Changed the World. John Knox Press. hlm. 63-65. ISBN 0664221491.
9. ^ “National Historic Landmarks Program – St. Augustine Town Plan Historic District”. National Historic Landmarks Program. http://tps.cr.nps.gov/nhl/detail.cfm?ResourceId=1028&ResourceType=District. Diakses pada 29 Agustus 2010.
10. ^ “Colonial North America”. Internet Modern History Sourcebook. http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook07.html. Diakses pada 29 Agustus 2010.
11. ^ Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 72-74. ISBN 0155656643.
12. ^ Bailyn, Bernard (1992). The Ideological Origins of the American Revolution. Harvard University Press. hlm. 249,273-4, 299-300. ISBN 0674443012.
13. ^ Morison, Samuel Eliot (1972). The Oxford History of the American People. New York City: Mentor. hlm. 199–200. ISBN 0451-62600-1.
14. ^ a b c d Kennedy, David (2006). The American Pageant (edisi ke-13th). Boston: Houghton Mifflin. ISBN 061847906.
15. ^ “About.com: The Trans-Atlantic Slave Trade”. http://africanhistory.about.com/library/weekly/aa080601a.htm. Diakses pada 29 Agustus 2010.
16. ^ Kurlansky, Mark. Cod: A Biography of the Fish That Changed the World. New York: Walker. ISBN 0-8027-1326-2.
17. ^ U.S. Census Bureau. “Earliest Population Figures for American Cities”. http://www.census.gov/population/www/documentation/twps0027/tab02.txt. Diakses pada 29 Agustus 2010.
18. ^ Calloway, Colin (2006). The Scratch of a Pen. Oxford University Press. ISBN 0-19-530071-8.
19. ^ Miller, John C. (1943). Origins of the American Revolution. Little, Brown & Co.. hlm. 31, 99, 104.
20. ^ Alexander, John K. (2002). Samuel Adams:America’s Revolutionary Politician. Rowman & Littlefield. ISBN 074252115X. Labaree, Benjamin W. (1964). The Boston Tea Party. Northeastern University Press. hlm. 141-144. ISBN 0930350057.
21. ^ “United States Declaration of Independence”. Wikisource. http://en.wikisource.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence. Diakses pada 14 Agustus 2010.
22. ^ French, Allen (1925). The Day of Concord and Lexington. Little, Brown & Co. hlm. 2, 272-273. http://books.google.com/books?id=LdorAAAAIAAJ&pg=PR3#v=onepage&q=&f=false. Diakses pada 29 Agustus 2010.
23. ^ “Articles of Confederation”. Wikisource. http://en.wikisource.org/wiki/Articles_of_Confederation. Diakses pada 14 Agustus 2010.
24. ^ Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 131. ISBN 0155656643.
25. ^ “Constitution of the United States of America”. Wikisource. http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_the_United_States. Diakses pada 15 Agustus 2010.
26. ^ Cole, Wayne S. (1968). An Interpretive History of American Foreign Relations. hlm. 55. ISBN 0256014132.
27. ^ Jean Edward Smith, John Marshall: Definer of a Nation (1998) hal. 177
28. ^ Chambers, 80.
29. ^ “From One to Two Political Parties. Cobblestone Publishing. 1 November 1988. pp. 6-9.
30. ^ “Table 1.1 Acquisition of the Public Domain 1781-1867”. http://www.blm.gov/natacq/pls02/pls1-1_02.pdf. Diakses pada 29 Agustus 2010.
31. ^ Tucker, Spencer (2006). Injured Honor: The Chesapeake-Leopard Affair. Naval Institute Press. ISBN 1557508240.
32. ^ “Recapitulation of the Tables of Population, Nativity, and Occupation”. http://www2.census.gov/prod2/decennial/documents/1860a-15.pdf. Diakses pada 15 Agustus 2010.
33. ^ James Monroe di QuickFacts.
34. ^ Foner, Eric (2006). Give Me Liberty!: An American history. 1 (edisi ke-1st). New York: W.W. Norton. hlm. 311. ISBN 0393927822.
35. ^ United States Census Bureau. “Report on Transportation Business in the United States at the Eleventh Census 1890”. p. 4.
36. ^ Robinson, Harriet (1883). “Early Factory Labor in New England”. Internet History Sourcebooks Project. http://www.fordham.edu/halsall/mod/robinson-lowell.html. Diakses pada 19 Agustus 2010.
37. ^ Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 310-311. ISBN 0155656643.
38. ^ “Population: 1790 to 1990”. United States Census Bureau. http://www.census.gov/population/censusdata/table-4.pdf. Diakses pada 19 Agustus 2010.
39. ^ Foner, Eric (2006). Give Me Liberty!: An American history. 1 (edisi ke-1st). New York: W.W. Norton. hlm. 293. ISBN 0393927822.
40. ^ Thomas Van den End. Harta Dalam Bejana. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990.
41. ^ a b Stampp, Kenneth (1991). The Causes of the Civil War (edisi ke-3rd). Touchstone.
42. ^ Scaliger, Charles (January 8, 2010). “John Colter: The First Mountain Man”. The New American. http://www.thenewamerican.com/index.php/history/american/2706-the-first-mountain-man. Diakses pada 25 Juni 2010.
43. ^ Caesar, Gene (1961). King Of The Mountain Men. E.P. Dutton Co,, Inc. http://www.archive.org/stream/kingofthemountai000029mbp#page/n0/mode/2up. Diakses pada 30 Agustus 2010.
44. ^ Foner, Eric (2006). Give Me Liberty!: An American history. 1 (edisi ke-1st). New York: W.W. Norton. hlm. 407. ISBN 0393927822.
45. ^ “California Gold Rush, 1848-1864”. Learn California.org, a site designed for the California Secretary of State. http://www.learncalifornia.org/doc.asp?id=118. Diakses pada 22 Juli 2008.
46. ^ Len Green. “Choctaw Removal was really a “Trail of Tears””. University of Minnesota. http://www.tc.umn.edu/~mboucher/mikebouchweb/choctaw/trtears.htm. Diakses pada 28 April 2008.
47. ^ Rives, George Lockhart. The United States and Mexico. 2. hlm. 658. http://books.google.com/books?id=vfhAAAAAIAAJ&pg=PA658. Diakses pada 30 Agustus 2010.
48. ^ Fuller, John D. P. (1936). The Movement for the Acquisition of All Mexico, 1846-1848. http://books.google.com/books?id=Y0JnAAAAMAAJ. Diakses pada 30 Agustus 2010.
49. ^ Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 296. ISBN 0155656643.
50. ^ Foner, Eric (2006). Give Me Liberty!: An American history. 1 (edisi ke-1st). hlm. 411-414. ISBN 0393927822.
51. ^ McPherson, James M. (1998). Battle Cry of Freedom: The Civil War era. Ballantine Books. hlm. 205. ISBN 0345359429.
52. ^ Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 362. ISBN 0155656643.
53. ^ Swanson, James (2006). Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer. Harper Collins. ISBN 9780060518493.
54. ^ a b Trefousse, Hans L. (2001). Thaddeus Stevens:Nineteenth-Century Egalitarian. Stackpole Books. ISBN 0811729451.
55. ^ Woodward, C. Vann (2001). The Strange Career of Jim Crow. Oxford University Press. ISBN 0195146905.
56. ^ “Old fears over new faces”, The Seattle Times, 21 September 2006. Diakses pada 30 Agustus 2010}}
57. ^ a b Schlesinger, Sr., Arthur (1933). The Rise of the City, 1879-1898.
58. ^ a b Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 498-503. ISBN 0155656643.
59. ^ Cronon, William (1991). Nature’s Metropolis. Norton. ISBN 0393308731.
60. ^ Gould, Lewis (1980). The Spanish-American War and President McKinley. University Press of Kansas. ISBN 9780700602278.
61. ^ Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 566. ISBN 0155656643.
62. ^ Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 567-569. ISBN 0155656643.
63. ^ a b Chasteen, John Charles (2005). Born in Blood and Fire. W.W. Norton. ISBN 0393937695.
64. ^ Link, Arthur Stanley (1972). Woodrow Wilson and the Progressive Era, 1910-1917. Harpercollins. ISBN 006133023X.
65. ^ Cooper, John (1983). The Warrior and the Priest. Belknap Press. ISBN 0674947509.
66. ^ Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 595. ISBN 0155656643.
67. ^ Clements, Kendrick A. (1992). The Presidency of Woodrow Wilson. University Press of Kansas. ISBN 0-7006-0524-X.
68. ^ Patterson, KD (Spring 1991). “The geography and mortality of the 1918 influenza pandemic”. Bull Hist Med. 65 (1): 4–21.
69. ^ Sunday, Julie. “Globalization and Autonomy”. McMaster University. http://www.globalautonomy.ca/global1/glossary_entry.jsp?id=EV.0003. Diakses pada 31 Agustus 2010.
70. ^ “The Various Shady Lives of the Ku Klux Klan”. Time. 1 April 1965. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,898581,00.html. Diakses pada 24 Agustus 2010.
71. ^ Murray, Robert K. (1955). Red Scare: A Study in National Hysteria, 1919-1920. Minneapolis: University of Minnesota Press. ISBN 0313226733.
72. ^ Hahn, Steven (2003). A Nation Under Our Feet. Belknap Press. ISBN 067401765X.
73. ^ Adler, Selig (1957). The Isolationist Impulse: Its Twentieth Century Reaction. New York: The Free Press.
74. ^ Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 622. ISBN 0155656643.
75. ^ Sicilia, David. “Business”. Companion to Twentieth-Century America. Ed. Stephen Whitfield. Oxford:Blackfield, 2004
76. ^ Coolidge, Calvin (January 17, 1925). “The Press Under a Free Government”. Address before the American Society of Newspaper Editors Washington, D.C. Calvin Coolidge Memorial Foundation. http://www.calvin-coolidge.org/html/the_press_under_a_free_governm.html. Diakses pada 10 November 2009.
77. ^ Fuess, Claude M. (1940). Calvin Coolidge: The Man from Vermont. Little, Brown. hlm. 320. ISBN 9780700608928.
78. ^ “About the Great Depression”. http://www.english.illinois.edu/maps/depression/about.htm. Diakses pada 24 Agustus 2010.
79. ^ Frank, Robert H.; Bernanke, Ben S. (2007). Principles of Macroeconomics (edisi ke-3rd). Boston: McGraw-Hill/Irwin. hlm. 98. ISBN 0073193976.
80. ^ Ohanian, Lee (August 2009). http://www.universityofcalifornia.edu/news/article/21795. Diakses pada 31 Agustus 2010.
81. ^ Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 674-676.
82. ^ “Work(s) Progress Administration Collection”. http://www.colorado.gov/dpa/doit/archives/INCLUDES/top.htm. Diakses pada 25 Agustus 2010.
83. ^ Howard, Donald S. (1943). The WPA and Federal Relief Policy. Russell Sage Foundation.
84. ^ McElvaine (1985). The Great Depression. Three Rivers Press. ISBN 0812963431.
85. ^ Smiley, Gene (2002). Rethinking the Great Depression. Chicago: Ivan R. Dee. ISBN 9781566634724.
86. ^ Stewart, Lt. Cmdr. A.J. (1974). Those Mysterious Midgets. United States Naval Institute Proceedings. hlm. 56.
87. ^ a b Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 677-679.
88. ^ O’Reilly, Charles T (2001). Forgotten Battles: Italy’s War of Liberation, 1943–1945. Lexington Books. hlm. 244. ISBN 0739101951.
89. ^ Kershaw 2001, hal. 823
90. ^ Donnelly, Mark (1999). Britain in the Second World War. Routledge. hlm. xiv. ISBN 0415174252.
91. ^ Miscamble, Wilson D (2007). From Roosevelt to Truman: Potsdam, Hiroshima, and the Cold War. Cambridge University Press. hlm. 201. ISBN 0521862442.
92. ^ Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 771. ISBN 0155656643.
93. ^ Hermes, Jr., Walter (2002) [1966]. Truce Tent and Fighting Front. United States Army in the Korean War. United States Army Center of Military History. hlm. 2, 6–9. http://www.history.army.mil/books/korea/truce/fm.htm. Diakses pada 31 Agustus 2010.
94. ^ Andrew, John (2001). “Pro-War and Anti-Draft: Young Americans for Freedom and the War in Vietnam”. di dalam Marc Jason, Gilbert. The Vietnam War on Campus. Westport, Conn.: Praeger. hlm. 1-2.
95. ^ Marfleet, B. Gregory. “The Operational Code of John F. Kennedy During the Cuban Missile Crisis: A Comparison of Public and Private Rhetoric”. Political Psychology 21 (3): 545.
96. ^ Associated Press. “[://www.usatoday.com/news/nation/2003-06-17-rosenbergs_x.htm Fifty years later, Rosenberg execution is still fresh]”, 17 Juni 2003. Diakses pada 26 Agustus 2010.
97. ^ Schwartz, Richard A. (1999). “How the Film and Television Blacklists Worked”. Florida International University. http://comptalk.fiu.edu/blacklist.htm. Diakses pada 3 Maret 2010.
98. ^ Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 771-772. ISBN 0155656643.
99. ^ Pursell, Carroll W. (1972). The Military-Industrial Complex. New York: Harper and Row. ISBN 006045296X.
100. ^ a b Burrows, William E. (1998). This New Ocean: The Story of the First Space Age. New York: Random House. ISBN 9780679445210.
101. ^ “Détente and the Nixon Doctrine – Cambridge University Press”. Cambridge.org. http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?ISBN=9780521338349. Diakses pada 31 Januari 2010.
102. ^ Suri, Jeremi (2003). Power and Protest: Global Revolution and the Rise of Détente. Harvard University Press. ISBN 0674010310.
103. ^ Blum, John M. (1985). The National Experience: A History of the United States (edisi ke-6th). Harcourt Brace Jovanovich. hlm. 771. ISBN 0155656643.
104. ^ Gaddis, John Lewis (1997). We Now Know: Rethinking Cold War History. Oxford University Press. ISBN 0198780702.
105. ^ Boeckelman, Keith. “The American States in the Postindustrial Economy”. The State and Local Government Review. http://www.jstor.org/stable/4355128?&Search=yes&term=Postindustrial&term=Economy&term=American&term=States&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3DThe%2BAmerican%2BStates%2Bin%2Bthe%2BPostindustrial%2BEconomy%26wc%3Don&item=3&ttl=3490&returnArticleService=showFullText. Diakses pada 31 Agustus 2010.
106. ^ Bivens, L. Josh (2004). Debt and the Dollar. Economic Policy Institute. http://www.epinet.org/Issuebriefs/203/ib203.pdf. Diakses pada 7 Juli 2007.
107. ^ Rugh, W.A. (2005). American Encounters with Arabs: The Soft Power of U.S. Public Diplomacy in the Middle East. Praeger Publishers. ISBN 9780275988173.
108. ^ “Clinton Foundation News and Media”. http://www.clintonfoundation.org/news/news-media/index.php?page=38. Diakses pada 31 Agustus 2010.
109. ^ Barth, James. “The Repeal of Glass–Steagall and the Advent of Broad Banking” (PDF). http://www.occ.treas.gov/ftp/workpaper/wp2000-5.pdf. Diakses pada 31 Agustus 2010.
110. ^ “William J. Clinton”. whitehouse.gov. http://www.whitehouse.gov/about/presidents/williamjclinton/. Diakses pada 31 Agustus 2010.
111. ^ “Renewel in Iraq”. http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/iraq/. Diakses pada 28 Agustus 2010.
112. ^ “Bush Roper Poll”. http://137.99.36.203/CFIDE/roper/presidential/webroot/presidential_rating_detail.cfm?allRate=True&presidentName=Bush.
113. ^ “BBC NEWS | World | Americas | US Elections 2008 | Obama wins historic US election”, BBC News, 5 November 2008. Diakses pada 5 November 2008.
114. ^ Censky, Annalyn, “Obama on new law: ‘No more taxpayer bailouts'”, CNN, 21 Juli 2010. Diakses pada 07-22-2010.

Bacaan lanjutan

* Agnew, Jean-Christophe, and Roy Rosenzweig, eds. A Companion to Post-1945 America (2006)
* Anderson, Fred, ed. The Oxford Companion to American Military History (2000)
* Barney, William. A Companion to 19th-Century America (2006)
* Bender, Thomas. A Nation Among Nations : America’s place in world history, New York : Hill and Wang, 2006. ISBN 978-0-8090-9527-8
* Carnes, Mark C., and John A. Garraty, The American Nation: A History of the United States: AP Edition (2008); university textbook
* Diner, Hasia, ed. Encyclopedia of American Women’s History (2010)
* Foner, Eric. Give Me Liberty! An American History (2nd ed. 2008), university textbook
* Gilbert, Martin. The Routledge Atlas of American History (2010)
* Hornsby Jr., Alton. A Companion to African American History (2008) excerpt and text search
* Kennedy, David M., Lizabeth Cohen, and Thomas Bailey. The American Pageant (2 vol 2008), university textbook study guide
* Lancaster, Bruce, Bruce Catton, and Thomas Fleming. The American Heritage History of the American Revolution (2004)
* Milner, Clyde A., Carol A. O’Connor, and Martha A. Sandweiss, eds. The Oxford History of the American West (1996) excerpt and text search
* Perry, Elisabeth Israels, and Karen Manners Smith, eds. The Gilded Age & Progressive Era: A Student Companion (2006)
* Pole, Jack P. and J.R. Pole. A Companion to the American Revolution (2003) excerpt and text search
* Resch, John, ed. Americans at War: Society, Culture, and the Homefront (4 vol 2004)
* Schweikart, Larry, and Michael Allen. A Patriot’s History of the United States: From Columbus’s Great Discovery to the War on Terror (2007), view from the right excerpt and text search
* Tindall, George Brown, and David E. Shi. America: A Narrative History (8th ed. 2009), university textbook
* Vickers, Daniel, ed. A Companion to Colonial America (2006)
* Zinn, Howard. A People’s History of the United States: 1492 to Present (2005), view from the left excerpt and text search
* Zophy, Angela Howard, ed. Handbook of American Women’s History. (2nd ed. 2000). 763 pp. articles by experts

sumber:
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Pra-Columbus
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_United_States_history
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1217752.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1230058.stm

SUKU INDIAN SEBAGAI PENGHUNI PERTAMA WILAYAH AMERIKA SERIKAT

(1) Wilayah Suku Indian di sebelah Timur AS

(2) Wilayah Suku Indian di sebelah Barat AS

(3) Wilayah Suku Indian di Alaska AS

Catatan Kaki:

[1] dari Atlas Nasional Amerika Serikat (Arch C. Gerlach, editor) Washington, DC:.Departemen Dalam Negeri AS, Geological Survey, 1970)

sumber: http://www.lib.utexas.edu/maps/histus.html

%d bloggers like this: